Nomor 13
LEMEARANDAERAH KOTA BANDA ACEH S6ri E Nomor 4 TAHUN 2004 QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 12 TAHUN 2OO4 TENTANG PENERTIBANHEWAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGANMHMAT ALLAH SUBI{ANAHUWATA'ALA WALIKOTABANDAACEH' penertiban Menlmbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan terhadap hewan-hewanyang berkeliarandalam Wilayah Kota Banda Aceh yang mengganggu ketertibanumum dan meresahkanmasyarakat' maka Peraturan Daerah Kotamad.vaDaerah Tingkat ll Banda Aceh Nomor 5 Tahun 1977 tentang Penertiban Hewan-hewan Dalam KotamadyaDaerahTingkat ll BandaAceh perlu ditinjaukembali; b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkankembalidalamsuatuQanun, Mengingat
Undang-undang(Drt) Nomot I Tahun 1956 tentangPembentukanDaerahOtonomKotakota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 354
incionesra Tahun 1956 Nomor 59. Tambahan Lembaran NegaraNomor1092), Nomor6 Tahun 1967 tentang Undang-undang Ketentuan-ketentuanPokok Peternakan dan KesehatanHev./an(LembaranNegara Republik lndonesiaTahun 1967 Nomor '10. Tambahan l-embaranNegaraNomor2824J, NomorB Tahun 1981 tentang 3. Undang-undang HukumAcaraPidana(LembaranNegaraRepublik lndonesiaTahun 198'1 Nomor 76, Tambahan LembaranNegaraNomor3209); 4. Undang-undangNomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 60, TambahanLembaranNegaraNomor3839); Undang-undangNomor 44 lahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan PropjnsiDaerah lstimewa Aceh (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 172. Tambahan LembaranNegaraNomor3893): 6 . Undang-undangNomor18 Tahun 2001 tentang OtonomiKhusus Bagi PropinsiDaerahlstimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 114. Tambahan LembaranNegaraNomor4134), peEturan Pemerintah Nornor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya DaerahTingkatll BandaAceh {LembaranNegara Republik lndonesiaTahun 198-a Nomor 5 TambahanLembaranNegaraNomor3247); Peraturan PemenntanNomor 16 Tahun '1977 tentang Usaha Peternakan(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran NegaraNomor3102), Pemenntah Nomor 27 Tahun 1983 Peraturan tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang HukumAcaraPidana(Lernbaran NegaraRepubirk
355
IndonesiaTahun 1983 Nomor36, Tambahan NegaraNomor3258), Lembaran PemerintahNomor 6 Tahun 1988 Peraturan 10. tentangK@rdinasiKegiatanInstansiVertikaldi Daerah(LembaranNegaraRepubliklndonesia Tahun 1988 Nomor10, TambahanLembaran NeoardNomor3373): '11.pe;turan PemerinibhNomor 25 Tahun 20oo tentang Kewenangan Pemerintah dan PropinsisebagaiDaerahOtonom Keu,enangan (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor54. TambahanLembaranNegara Nomor3952); 12. KeDutusanPresidenNomor 44 Tahun 1999 teniano Tekntk Penwsunan Peraturan dan Bentuk Rancangan PerunJang-undangan Undang-undang, Rancangan Pe€turan Presiden dan RancanganKeputusan Pemerintah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 70) 1999Nomor 13. Qanun ProvinsiNanggroeAceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tenlang Susunan Kedudukandan K6/r€nanganKabupatenatau KotadalamProvinsiNanggroeAcehDarussalam (Lembaran DaeEh Provinsi Nanggroe Aceh Tahun2OO3Nomor15 SeriD Nomor Darussalam Nanggroe Aoeh Provinsi Lembaran 5, Tambahan Nomor18); Darussalam 14. PeraturanDaerah Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 1999 tentangRetribusiRumahPotong He$ran(LembaranDaerah Kota Banda Aceh Nomor8 SeriB Nomor3); DaerahNomor10 Tahun2001tentang 15. Peraturan Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas PeraturanDaerahKotaBandaAoeh Penertiban (LembaEnDaerahKotaBandaAcehTahun2001 Nomor'12): 16. PeraturanDaerahKota BandaAceh Nomor12 o€anisasidanTata Tahun2001tentangSusunan
perikanan KerjaDinasPertanian, Petemakan, dan KelaLrtan Kota BandaAceh (LembaranDaerah KotaBandaAcehTahun2001Nomor141 '17.OanunKotaBandaAcehNomor3 Tahun2003 tentangRencana TataRuangWilayahKotaBanda AcehTahun2OO2-2O1O (Lembaran DaerahKota BandaAcehTahun2003Nomor06 SedE Nomor 03); Denganp€rsetujuanbeFama: DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAHKOTABANDAACEI{ DAN WALIKOTABANDAACEH MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUNTE TANGPENERTIBAN HEWANDAI-AM WLAYAHKOTABANDAACEH. BAB I KETENTUANUMUM Pasal I DalamQanunini yang dimaksuddengani 1. KotaadalahKotaBandaAceh. 2. WalikotaadalahWalikotaBandaAceh. 3. Dinas adalah Dinas Pertanian,Petemakan,Perikanandan KelautanKotaBandaAceh. 4. Penertibanhewan adalah suatu tindakan untuk pemeliharaan/perawatan, melakukanpenangkapan, pelelangan,pemotonganterhadap hewan-hewan yang dilepas dan/atau berkeliarandalam Kota BandaAceh. 5. Hewan-hew"n adalahsapi,kerbau,kuda,kambing, domba/biri-biri. 35'7
Kandangadalahtempatpem€liharaan, pengurungan dan/ataupetemakanhs,t.an. 7 . Melepaskan adalahtindakanmembiarkan hewan tidak beradadalam kandangatau diikat pada tempatyangdilarangsehinggaberkeliaran dalam Kota. Hq €n adalahl€giatanmengumpulkan 8. Memelihara dan atau meEwattemak dalamusahaproduksi dengantujuantertentu. PenertibanHs^/anadalahsuatutindakanurfuk herranhasiltangkapan olehpdugas mengamankan oenertiban herran. BABII MAKSUDDANTWUAN Pasal2 untuk Penertibanhe\/an dalam Kota dimaksudkan menciptakanketentraman, ketertiban umum, kebersihandan keindahanKota. Pasal3 heluanadalahuntukma,t/ujudkan Tujuanpenertiban Kota yang bersih, indah dan nl€man yang s€laras denganpelaksanaan syariatlslam. BAB III PENGATURANPEMELIHARAAN Pasal 4 (1) Barangsiapayang memeliharaha,vandalam Kota dila|anguntukmelepaskannya. (2) Setiap orang yang memelihara he{an wajib memilikikandang.
l (3) Kadang sebagaimanaciimaksuddalam ayal (2) tidak boleh berdekatandenganrumah penduduk dan/ataudaiamkawasanpermukiman. Pasal5 Pemeliharaanhewan sebagaimanadimaksud pada Pasal 4 wajib memenuhisyaralsyaratatau petunjuk yangditetapkanolehKepalaDinas,meliputi: a. sistemataucarapemeliharaannya; b. persyaratan kandang; pengawasan c. kesehatandan kebersihan; d. syarat-syarat lainnyayangditetapkanuntuk itu. BAB IV PERIZINAN Pasal6 (1) Barang siapa yang hendak memeliharadan
hewandiatas3 (tiga)ekordalam mengandangkan wajib mendapat izin dari Walikota aiau Kota, pejabatyangditunjuk (2) lzin sebagaimana dimaksuddalamayat(1) dibe.ikan setelahadanyarekomendasidari Geuchik/ Lurahdan Camatsetempat,dan Kepaladinas. RekomendasiCamat dikeluarkansetelah mendapatusulandariGeuchildLurah. BAB V LARANGAN PasalT Setiap orang yang memelihara hewan dilarang : mengikaihewannyapadatempat-tempat jalanumum,paflt,trotoa.,dan flol, a di pinggir-pinggir
359
b. lapangan-lapangan umum,taman-taman,komplek
perkantoran, sekolah-sekolah/kampus,ru;ah ibadahdan perkaranganrumah/kebunmilik orano lain, c. di atastanggul-tanggul dan dipinggirsungai, d. di tempat-tempat lainnyayang dilarang BAB VI SANKSI PasalI
yang dilepaskandan/atau ber(1 ) Hev,/an-hewan keliarandalam Kota ditangkapoleh petugaMim penertibanyangditunjukoleh PemerintahKota. (2) He\,vanyang ditangkapsebagaimanadimaksud dalamayat(1) dibubuhicap/stempelpadabagian tubuhnyadan dibuat beritaacarapenangkapanpadatempatpenitipan nya,kemudianditempatkan hewanyangdisediakanolehPemerintahKota. (3) Hewan yang ditangkapsebagaimanadimaksud dalamayai (1) ditempail€npadatempatpenitipan hewanyangdisediakanoleh PemerintahKota. (4) Hewanyang telah dibubuhicap/stempelsatu kali kemudian hewan iersebut diiualldimilikiatau dikuasai oieh orang lain, kemudian ternyata tertangkaplagiolehPetugas/timPenertibanmaka dianggapsebagaa tertangkapkeduakalinya. yangditangkap,dalambataswaKu (s)Hewan-hewan maksimal7 (tujuh)haridapatdiambilkembalioleh dengan memperlihatkan Pemilikl/pemeliharanya suIat keterangan kepemilikandan membayar biayapemeliharaan/perawatan. (6) Biaya perawatan/pemeliharan sebagaimanadimaksuddalamayat(5) sebagaiberikut a. sapi, kerbau, kuda sebesar Rp. 100.000 (seraiusribu rupiahlper hariper ekor. 360
b. kambing,biri-birisebesarRp 50 000 (lima puluhribu rupiah)per hariper ekor. (7) Apabila dalam batas waKu sebagaimanadrmaksud dalam ayai (5) hewan tersebui tidak diambil oleh pemilik/pemeliharanya, hewan dimaksud akan dilelang di muka umum sesuai yang dengan ketentuan perundang-undangan berlaku(8) Bagi hewanyang ditangkap untuk keduakalinya oleh Petugas/timPenertiban,makahewan-hewan dimaksudakan dipotong/disembelih uniuk dijual Kepaoaumum. (9) Has'l pelelangansebagaimanadimaksuddaiam ayat (7) dan hasilpenjualandagingsebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dapat diambil oleh pemilildpemeliharanya setelah dipotong biaya perawatan,honor petugasdan biayaadministrasl dalam batas waKu 7 (tujuh) hari setelah hari pelelangan/pemotongannya. (1o)Jikalev,/atdari bataswalduyang telah ditentukan mal.€semua uang dimasudakan disetorke Kas Daerah Kota Banda Aceh sebagai penerimaan
oaeran.
BAB VII KETENTUANPIDANA Pasal9 (1) Pelanggaran terhadaapketentuanPasal4, Pasal 5, Pasai6, dan Pasal7 diancamdenganpidana kurunganselama-lamanya 3 (tiga)bulandan/atau dendasetinggi-tingginya Rp. 3.000.000(tigajuta rupiah). (2) Tindakprdanayang drmaksuddalam ayar (1) d vd r o i,
3Gl
Pr r d r r g g d r d
BAB VIII KETENTUANPENYIDIKAN Pasall0 {1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan PemerintahKota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikantindak pidana di bidang Penertiban HewanDalamWilayahKotaBandaAcehsebagaimanadimaksuddalamUndang-undangNomorS Tahun1981tentangHukumAcaraPidana. dimaksudpada {2) Wewenangpenyidiksebagaimana ayat(1)adaiah: a- menerima, mencafi, mengumpulkan,oan meneliti keteranganatau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penertiban hewanagar keleranganatau laporantersebut menjadilengkapdanjelas; b. meneliti,mencari, dan mengumpulkanketerangan mengenaiorang pribadi atau badan tentang kebenaranperbuatanyang dilakukan sehubungandengantindak pidanapenertiban hewantersebut: c. meminta keterangandan bahan buKi dari orangpribadiatau badansehubungandengan tindakpidanadi bidangpenertibanhewan, d. memeriksa buku-buku, cataian-catatandan dokumen-dokumenlain berkenaan dengan hewan; tindakpidanadi bidangpenertaban untukmendapatkan e. melakukanpenggeledahan bahan bukti pembukuan, pencatatan,dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaanterhadapbahanbuKi tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahlj dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikantindakpidanadi bidangpenertillanhewan, g. menyuruhberhenti,melarangseseorangmeninggalkanruangan atau tempat pada saal
pemeriksaansedangberlangsungdan memeriksa identitasorang dan atau dokumenyang dlbawasebagaimana dimaksudpadahurufe, h. memotretseseorangyang berkaitanoengan tindakpidanapenertibanhewan; i. memanggilorang untuk didengarketeanEannya dan diperiksa sebagat tersangka atau saksr; penyidikan, l. menghentikan k. melakukan tindakan lain yang perlu unruk kelancaranpenyidikantindak pidanadi bidang penertibanhewanmenurut hukumyangdapat djpertanggungjawabkan. (3) Penyidikansebagaimana dimaksudpadaayat (1) memberitahukan dimulainya penyidjkan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada PenuntutUmum, sesuaidenganketentuanyang diatur dalam Undang-undangNomor 8 Tahun 1981tentangHukumAcaraPidana. BAB X KETENTUANPENUTUP Pasal 'l I Pelaksanaan Qanun ini secaraoperasionaldilaksanakan oleh Dinasdengandibantupengamanannyaoleh DinasPenertibanPeraturanDaerahKotaBandaAceh. pasall2 Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota seDanlang mengenar peraruran peraKsanaannva denganmemperhatikan keteniuandan pedomanyang berlaku. t63
Pasal13 Denganberlakunya Qanunini,makaPeraturanDaerah KotamadyaTingkat ll Banda Aceh Nomor 5 Tahun '1977 tentang Peneniban Hewan-hewan cjalam KotamadyaDaerahTingkatll BandaAcehdicabutdan tidakberlakulagi. dinyatakan Pasall4 Qanunini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundanganOanun ini dengan penempatannya dalamLembaranDaerahKotaBandaAceh. Ditetapkandi BandaAceh pada tanggal 08 Mei 2004 18 Rabiul Awal 1425 WALIKOTABANDAACEH, CaprDto LATIF Drs. H. SYARIFUODIN DiundangkandiBanda Aceh pada tanggal l0 Mei 2004 20 RabiulAwal 1425 SEKRETARISDAERAHKOTA BANDAACEH, cap/Dto T. ANWAR AZWARDY LEMBARANDAERAHKOTABANDAACEHTAHUN2OO4NOMOR 13 SERI E NOMOR4,
764
PENJELASAN ATAS OANUNKOTABANDAACEH NOMOR 12 TAHUN 2OO4 TENTANG PENERTIBANHEWANDALAMWILAYAHKOTA BANDAACEH I, UMUM Pemerintah Kota wajib memelihara kebersihan dan ketertibanserta keindahanl(ota. Untuk itu sudah seharusnyaada laranganberkeliaran hewandalamwilayahkota.Disampingdilarang pemeliharaannya pun harus dikendalikanoleh berkeliaran,maka Pemerintah Kota, baik berkaitan dengan tempat pemeliharaan maupunsistimdan tatacarapemeliharaanya. Untuk ma{ujudkan hal diatas, kepada PemerintahKota diberi kewenanganuntuk mengatur,mengendalikanpemeliharaan pemberian hewandalam kota melaluiperizinandan melaksanakan sanksibagiyang melanggarketentuanQanunini. II. PASALDEMIPASAL Pasal1 Cukupjelas Pasal2 CukuDielas Pasal3 Dalam realitassosial masih ditemui masyarakatkota yang berproiesi sebagai pemeliharaanhewan atau memelihara hewan sebagai kerja sampingan,untuk mengakomodirini, Walikota menentukantempattempatyang dapat digunakan untukmemelihara, ataumelepaskanhewan. mengandangkan I
..\.
Pasal4 Cukup.ielas Pasal5 Syarat-syaratlain adalah syardt-syaraiyang relevandengan tujuan penoaturanpemeliharaanhe!ian untuk menciptakan ketertiban,kesehatandan l€indahankota. Pasal6 Ayat(1) Tidak termasukpemeliharaansementarauntuk tujuan tertentusepeniuntukkenduri Ayat(2) Cukupjelas Pasal7 Cukupjehs PasalI Cukupjelas PasalI Cukupjelas l%sal10 Cukuprdas Pasal11 Qulopjelas Pasall2 Cukupielas Pasall3 Cukupielas Pasal'l4 Cukupjelas
Nomor 14
BERITA DAERAH KOTA BANOAACEH TAHUN 2005 PERATURANWALII(OTABANDAACEH NOMOR 45 TAHUN 2OO5 TENTANG
PELAKSANAANQANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR.I2 TAHUN2OO4TENTANG PENERTIBANHEWAN WALIKOTA EANDAACEH, Menimbang : a bahwaoanun Kota BandaAceh Nomor12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan, yang telah mendapai persetujuanDewan PerwakilanRalryai Daerah Kota Banda Aceh sesuai dengan Keputusannya Nomor4 Tahun2004 tanggal7 lvej 2004 tentang Persetujuan Oewan PerwaKilan RakyatDaerahKotaBandaAcehTerhadap13 (tiga belas) Buah RancanganQanun untuk ditetapkan IvlenjadiQanun KotaBandaAcehTahun2004untuk ditetapkanl,,lenjadiQanun dan telah diundangkan dalam LembaranDaerahKota BandaAceh Tahun 2004 Nomor 13, Seri E Nomor 4 pe.lu segera dilaksanakanj b. bahwa untuk maksudtercebutperlu menetapkan dalamsuaiu PeraturanWalikotal Mengingat
167
:
1. Undang-UndangDarurat Nomor 8 Tahun 1956
tentang PembentukanDaerahOtonom Kota-kota BesardalamLingkunganDaerahPropinsiSumatera
Ulara(Lemba|an NegaraRepublik inconesla Tahun '1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomof1092); 2. Undang-Undang Nomor6 Tanun 1967 teniang Ketentuan-ketentuanPokok Peternakan dan KesehatanHewan {Lembaran Negara Repubiik lndonesiaTahun 1967 Nomor '10 Tambahan LembaranNegaraNomot2824), 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198'1tentang HukumAcaraPidana(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 1981 Nomor 76. Tambahan LembaranNegaraNomor3209); 4. Undang-UndangNomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan KeisiimewaanPropinsi Daerah lstimewa Aceh (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 172, fambahan Lembaran Nega|aNomof3893), 5 Undang-UndangNomor18 Tahun2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah lstimewa Aceh sebagaiProvrnsiNanggroeAceh Darussalam {LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2001 Nomor 114. TambahanLembaranNegaraNomor 4134\, 6. Undang-UndangNomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublik Incionesra Tahun 2004 Nomor 125. Tambanan LembaranNegaraNomor4437): 7. Undang-UndangNomor33 Tahun 2004 tentang Penm0anganKeuanganantaraPemeflntahPusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, TambananLemba|anNegaraNomor4438). 8. Peraturan Pemerintah Nomor5Tahun1g83t€ntan_q Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingr€t I' BandaAceh (LembaranNegaraRepubiik IndonesiaTahun 1983 Nomor 5, Tambahan LembaranNegaraNomot3247); 9 PeraturanPemerintahNomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaren Negara
36s
369
Republik IndonesiaTahun 1977 l'lomor 21. TambahanLembaranNegaraNomor3102), 1 0 . Peratu.an Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Hukum KitabUndang-undang teniangPelaksanaan (Lembarcn Negara Republik Pidana Acara lndonesiaTahun 1983 Nomor 36. Tambahan LembaranNegaraNomor3258); Nomor6Tahun 1988tentang Pemerintah 11. Peraturan KoordinasiKegiatan Instansi Vertikal di Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1988 Nomor '10, TambahanLembaranNegara Nomor 3373): 12 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan Kewenangan Pemerintah lentangKewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran NegaraRepubliklndonesiaTahun2000 Nomor54, TambahanLembaranNega|aNomor3952): 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Daerah(Lembaran Pemerintahan Penyelenggaraan Tahun 2001 Nomor4. Republik Indonesia Nega€ TambahanLembaranNegaraNomor4890), 14. KepulusanPresidenNomor44 Tahun1999tenianq Teknik Penyusunan Peraturan PerundangundangandanBentukRancanganundang-undang, RancanganPeraiuranPemerintahdan Rancangan KeputusanPresiden(LembaranNegaraRepublik Tahun1999Nomo.70); lndonesia Nomor 1 5 OanunProvinsiNanggroeAcehDarussaram 2 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukandan KewenanganKabupatenatau Kotadalam Provinsi NanggroeAceh Darussaiam(LembaranDaerah ProvinsiNanggroeAceh DafussalamTahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor5, TambahanLembaran ProvinsiNanggroeAcehDarussalamNomor18); 16. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomof 4 Tahun 1999 teniang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh NomorI SeriB Nomor3),
1 7 PeraturanDaerahNomor10 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas PenertibanPeraturanDaerah Kota Banda Aceh (LembaranDaerahKota BandaAceh Tahun 2001 Nomor12); 1 8 Pe€turan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun2001tentangSusunanOrganisasidan Tata KerjaDinasPertanian,Peternakan.Perikanandan KelautanKotaBandaAceh(LembaranDaerahKota BandaAcehTahun2001Nomor14, 1 9 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2003 tentangRencanaTata RuangWilayahKotaBanda (LembaranDaerah Kota Aceh Tahun 2OO2-2O10 BandaAceh Tahun 2003 Nomor06 Seri E Nomor 03); MEMUTUSKAN : Menetapkan ; PERATUMN WALIKOTA BANOAACE|I TENTANG PELAKSANMN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 12 TAHUN 2OO4TENTANGPENERTIBAN HEWAN. Pasal I Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang PenertibanHewan,yang telah diundangkan dalamLembaranDaerahKotaBandaAcehTahun2004 Nomor '13, Seri E Nomor 4, perlu segera dilaksanakan. Pasal 2 Hal-hal yang menyangkut teknik pelaksanaannya sebagai p€njabaran dari Oanun sebagaimana dimaksudda'ampasal1 peraturanini akan diaiurlebjh lanjutdenganKeputusanWalikota
Pasal 3 Peraturanini mulaiberlakusejaktanggalditetapkan. Agar setiap orang mengeiahuinyamemerintankan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kota Banda Aceh '
di BandaAceh Ditetapkan tanggal Pada ili---l\P!l---2qQg ' 07 RabiulA\eal 1426 PJ- WALIKOTA BANOAACEH, Cap/IXo MAWAROYIJURDIN
Diundangkandi BandaAceh pada tanggal 15 April 2005 07 RabiulAwal1426 SEKRETARISDAERAHKOTA BANDAACEH, Cap/IXo M. KAMIL YUNUS BERITADAERAHKOTA BANDAACEHTAHUN 2OO5 NOMOR 14.
111
