QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA’ALA WALIKOTA BANDA ACEH, Menimbang :
Mengingat
a. bahwa dalam upaya peningkatan pungutan retribusi khususnya dibidang perparkiran serta penyesuaian tarif retribusi maka perlu penyesuaian kembali, Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu mengatur kembali Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dengan suatu Qanun;
: 1.
2. 3. 4.
5. 6.
7.
8.
Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9.
10. 11.
12.
13. 14.
15.
16. 17. 18.
19.
20.
21.
Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441); Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembentukan Badan Pengelolaan Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Daerah Tahun 1985 Nomor 2 Seri D); Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18); Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM. Pasal I Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2000 Nomor 18, Seri B Nomor 10) diubah sebagai berikut :
Pasal 9 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan klasifikasi jenis kenderaan yang
parkir di tepi jalan umum, berlangganan dan kegiatan keramaian yang bersifat insidentil (temporer), pelataran parkir, lingkungan parkir dan di gedung parkir. (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : a. besarnya retribusi untuk sekali parkir adalah : No
Jenis Kenderaan
1
Roda 2 (dua) dan sejenisnya. Roda 3 (tiga) dan sejenisnya Roda 4 (empat) dan sejenisnya Roda 6 (enam) dan sejenisnya
2
Tarif Rp. 500,-/sekali parkir Rp. 500,-/sekali parkir Rp.1.000,-/sekali parkir Rp.2.000,-/sekali parkir
3 4
b. besarnya retribusi parkir berlangganan sebagai berikut : No 1 2 3 4
Jenis Kenderaan Roda 2 (dua) sejenisnya. Roda 3 (tiga) sejenisnya Roda 4 (empat) sejenisnya Roda 6 (enam) sejenisnya
Tarif
dan Rp.15.000,-/bulan dan Rp.15.000,-/bulan dan Rp. 50.000,-/bulan dan Rp. 75.000,-/bulan
c. Tempat parkir di pelataran parkir sebagai berikut : No
Jenis Kenderaan
Tarif
1
Roda 4 (empat) dan sejenisnya.
Rp.2.000,-untuk jam pertama Rp.1.000,-untuk setiap jam berikutnya Kurang dari satu jam dihitung satu jam
2
Bus, Truk sejenisnya
dan
Rp.2.000,- untuk jam pertama Rp.2.000,- untuk setiap jam berikutnya Kurang dari satu jam dihitung satu jam
3
Roda 2 (dua), roda 3 (tiga) dan sejenisnya
Rp.1.000,- untuk jam pertama Rp. 500,- untuk setiap jam berkutnya kurang dari satu jam dihitung satu jam
d. Tempat parkir di lingkungan parkir : No 1
2
Jenis Kenderaan Roda 4 sejenisnya.
(empat)
Tarif dan Rp.2.000,-untuk jam pertama Rp.1.000,-untuk setiap jam berikutnya Kurang dari satu jam dihitung satu jam
Rp. 500,- untuk jam pertama Roda 2 (dua), roda 3 (tiga) Rp. 500,- untuk setiap jam dan sejenisnya berkutnya kurang dari satu jam dihitung satu jam
e. Tempat parkir di gedung/ basement parkir sebagai berikut : No
Jenis Kenderaan
1
Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya.
2
Bus, Truk sejenisnya
dan
3
Roda 2 (dua), roda 3 (tiga) dan sejenisnya
Tarif Rp.2.000,-untuk pertama Rp.1.000,-untuk jam berikutnya
jam setiap
Kurang dari satu jam dihitung satu jam Rp.2.000,- untuk jam pertama Rp.2.000,- untuk setiap jam berikutnya Kurang dari satu jam dihitung satu jam Rp.1.000,- untuk jam pertama Rp. 500,- untuk setiap jam berkutnya kurang dari satu jam dihitung satu jam
f. Besarnya retribusi parkir pada kegiatan keramaian yang bersifat insidentil (temporer) No
Jenis Kenderaan
1
Roda 2 (dua) dan sejenisnya
2
Roda 4 sejenisnya
(empat)
Tarif Rp.2.000,-/sekali parkir
dan Rp.4.000,-/sekali parkir Rp.5.000,-/sekali parkir
Roda 6 (enam) dan sejenisnya 3
(3) Tarif progresif tempat parkir di pelataran parkir, lingkungan parkir dan gedung parkir sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c, d dan e, dikenakan apabila pada lokasi tersebut tersedia alat ukur parkir atau alat pembuktian lain. (4) Kepada pemegang izin perparkiran diwajibkan menyetor kepada Pemerintah Daerah sebesar 35% dari hasil pungutan retribusi parkir atau sewa parkir yang diterima. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.
Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 11 Juni 2007 M 25 Jumadil Awal 1428 H WALIKOTA BANDA ACEH, Dto MAWARDY NURDIN Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 11 Juni 2007 M 25 Jumadil Awal 1428 H SEKRETARIS DAERAH KOTA, Dto T. SAIFUDDIN, TA LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 NOMOR 11 SERI C NOMOR 4
PENJELASAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM I. UMUM Perparkiran sebagai salah satu faktor penyebab kesemerawutan dan kemacetan lalu lintas, merupakan fenomena yang selama ini dialami Kota Banda Aceh sehingga perlu ditanggulangi secara seksama, guna menjaga ketertiban umum dan pengaturan kelancaran lalu lintas kenderaan bermotor pada kawasan perkotaan/lingkungan parkir perlu diupayakan pengaturannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang pelayanannya disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfataan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam rangka meningkatkan ketertiban umum melalui perparkiran serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum perlu diubah dan diatur kembali dengan suatu Qanun. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas
