QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATAALA WALIKOTA BANDA ACEH, Menimbang
Mengingat
: a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang kebersihan maka dipandang perlu menyesuaikan kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu mengatur kembali retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan suatu Qanun; :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247); 11. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 16. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Banda Aceh Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh tahun 2000 Nomor 12 seri B Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BAND ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II BANDA ACEH NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN Pasal I Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Banda Aceh Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2000 Nomor 12, Seri B Nomor 7) diubah sebagai berikut: Ketentuan pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 9
(1) (2)
Struktur tarif digolongkan berdasarkan klasifikasi objek retribusi, luas bangunan dan tarif retribusi perbulan. Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
No
Jenis Objek Retribusi
1 1
Rumah
2
Luas Bangunan 3 Type 150 keatas Type 36 - 150
Tarif Retribusi/Bulan Jalan Jalan Utama & Lingkungan & Pusat Kota Kelurahan/ Desa 4 5 Rp. 15.000,- Rp. 12.500,Rp. 12.500,- Rp. 10.000,Rp. 10.000,- Rp. 7.500,-
Ket 6
Type 36 kebawah 2
Toko
> 64 m2 48 - 64 m2 < 48 m2
Rp. 30.000,Rp. 22.500,Rp. 20.000
Rp. 20.000,Rp. 17.500,Rp. 15.000,-
3
Bengkel / Doorsmeer / Showroom
> 100 m2 64 - 100 m2 48 - 64 m2 < 48 m2
Rp. 75.000,Rp. 50.000,Rp. 35.000 Rp. 25.000,-
Rp. 50.000,Rp. 35.000,Rp. 25.000,Rp. 20.000,-
4
Grosir
> 64 m2 48 - 64 m2 < 48 m2
Rp. 40.000,Rp. 30.000,Rp. 25.000
Rp. 30.000,Rp. 25.000,Rp. 20.000,-
5
Swalayan
> 1000 m2 500-1000 m2 150-500 m2 80-150 m2 < 80 m2
Rp. 450.000,Rp. 350.000,Rp. 200.000,Rp. 150.000,Rp. 100.000,-
6
Perkantoran Pemerintah/ Swasta/BUMN
> 1000 m2 500-1000 m2 100 - 500 m2 < 100 m2
Rp. 200.000,Rp. 150.000,Rp. 100.000,Rp. 75.000,-
1 7
2 Panti Sosial
3 > 500 m2 < 500 m2
4 Rp. 50.000,Rp. 30.000,-
8
Restoran/Rumah Makan/ Café / Kedai Kopi
> 200 m2 100-200 m2 65-100 m2 48-64 m2 < 48 m2
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
9 10
Kantin Pedagang K-5 / Los/Emperan/Kios Pedagang di dalam pasar ikan /daging ayam/sayur
1 Lokasi 1 Lapak
Rp. 10.000,Rp. 10.000,-
1 meja
Rp. 15.000,-
12
Pangkas Rambut/Pijat/ Salon/Spa/Konveksi
> 64 m2 48 - 64 m2 < 48 m2
Rp. 50.000,Rp. 35.000,Rp. 30.000
Rp. 35.000,Rp. 25.500,Rp. 20.000,-
13
Wartel / Game center/ Warnet/ Toko HP
> 64 m2 48 - 64 m2 < 48 m2
Rp. 30.000,Rp. 20.000,Rp. 15.000
Rp. 20.000,Rp. 15.000,Rp. 10.000,-
14
Hotel / Penginapan /Asrama
Bintang 5 Bintang 4 Bintang 3 Bintang 2 Bintang 1 Melati Losmen Asrama
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
15
Rumah Sakit
Type B Type C
Rp. 600.000,Rp. 400.000,-
16
BalaiPengobatan/Klinik /Praktek dokter/Ahli Pengobatan /Puskesmas
17
Apotek / Depot Obat
> 1000 m2 500-1000 m2 100-500 m2 50-100 m2 < 50 m2 > 64 m2 48 - 64 m2 < 48 m2
1 18
2 Sekolah Madrasah
11
3 > 1000 siswa 500-1000 siswa 200-500 siswa
75.000,50.000,40.000,30.000,25.000,-
5
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
6
45.000,30.000,25.000,20.000,15.000,-
750.000,500.000,300.000,250.000,200.000,150.000,100.000,75.000,-
Rp. 300.000,Rp. 200.000,Rp. 150.000,Rp. 100.000,Rp. 75.000,Rp. 40.000,- Rp. 30.000,Rp. 30.000,- Rp. 25.000,Rp. 25.000 Rp. 20.000,4
5 Rp. 250.000,Rp. 200.000,Rp. 150.000,-
6
< 200 siswa
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
75.000,50.000,35.000,25.000,20.000,-
75.000,-
19
Kursus Lembaga Pendidikan/Pelatihan
> 200 m2 100-200 m2 65-100 m2 48-64 m2 < 48 m2
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
35.000,25.000,20.000,15.000,10.000,-
20
Perguruan Tinggi
> 1000 m2 500-1000 m2 < 500m2
21
Usaha Produksi Makanan/Minuman
> 64 m2 48 - 64 m2 < 48 m2
Rp. 50.000,Rp. 40.000,Rp. 30.000,-
Rp. 35.000,Rp. 25.500,Rp. 20.000
22
Pedagang Pengumpul Barang Bekas/Barang Loak
> 100 m2 65 - 100 m2 48 - 64 m2 < 48 m2
Rp. Rp. Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp.
23
SPBU
1 lokasi
24
Panglong /Perabot
> 200 m2 100 - 200 m2 < 100 m2
25
Gudang/Pool Kenderaan/Terminal
26
Tempat Parkir
> 1000 m2 500-1000 m2 < 500m2 > 200 m2 100 - 200 m2 < 100 m2
27
Sampah yang diangkut sendiri oleh pengelola TPA
Rp. 300.000,Rp. 200.000,Rp. 150.000,-
30.000,25.000,20.000,15.000,-
25.000,20.000,15.000,10.000,-
Rp. 200.000,Rp. 30.000,Rp. 25.000,Rp. 20.000,-
Rp. 25.000,Rp. 20.000,Rp. 15.000,-
Rp. 200.000,Rp. 100.000,Rp. 75.000 Rp. 50.000,Rp. 35.000,Rp. 25.000,Rp. 3000/m3
Pasal II Qanun ini mulai berlaku enam bulan setelah diundangkan . Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.
Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 11 Juni 2007 M 25 Jumadil Awal 1428 H WALIKOTA BANDA ACEH, Dto MAWARDY NURDIN Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 11 Juni 2007 M 25 Jumadil Awal 1428 H SEKRETARIS DAERAH KOTA, Dto T. SAIFUDDIN, TA LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 NOMOR 13 SERI C NOMOR 6
PENJELASAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN I. UMUM Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang pelayanannya disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfataan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Masalah kebersihan kota sangat terkait dengan penanganan persampahan. Jumlah volume sampah yang dihasilkan oleh dunia usaha dan rumah tangga terus meningkat secara significan, maka untuk mengimbangi meningkatnya volume sampah tersebut perlu adanya pelayanan yang baik dari Instansi terkait. Disamping itu dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka retribusi pelayanan tersebut perlu ditinjau kembali. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas
