Nomor 5
LEMBARANDAERAH KOTA BANOA ACEH Seri C Nomor 3 TAHUN 2004 QANUNKOTABANDAACEH NOMOR 4 TAHUN 2OO4 TENTANG
ATAS PERATURANDAERAHKOTA BANDAACEH PERUBAHAN TENTANGRETRIBUSIPARKIR NOMOR6 TAHUN2OOO DI TEPIJALAN UMUM BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM DENGANRAHMATALLAH SUBHANAHUWATA'ALA WALIKOTABANDAACEH, Menimbang ; a. bahwa dalam upaya memudahkanpengaturan perparkirandi tepi ja{anumum sertapentngkatan pungutan retribusidi bidang pe.parkirandirasa perlupenyesuaian kembaliPeraturanDaerahKota 6 Tahun 2000 tentang Aceh Nomof Banda ParkudiTepiJalanUmum; Retribusi tersebutpada b. bahwauntukmaksudsebagaimana hurufa diatas,dipandangperlumengaturkembali retribusiparkirdi tepi jalan umum dengansuatu Qanuni Mengingat : 1
DaruralNomorI Tahun 1956 Undang-undang tentangPembentukanDaerahOtonomKota-kota Besa. dalam Lingkungan Daerah Pfopinsi Sumatera Utara (Lemoaran Negara Repur,lrk '78
3
4.
5.
7.
B-
9.
indoresia Tahun 1956 Nomor 59. Tambahan LembaranNegaraNomor1092); Undang-undangNomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (LembaranNegara RepubliklndonesiaTahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor3186); Undang-undang Nomor I Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomof 76 Tambahan LembaranN€ara Nomor3209); Undang-undangNomor 14 Tahun 1992tentangLalu Lintas AngkutanJalan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan LembaranNegaraNomor3478); Undang-UndangNomor 22 Tahur 1999 tentang PemerintahanDaerah (LembaranNegara Republik lndon€sia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lemba.anNegaraNomor3839); Undang-undangNomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahanatas Undang-undangNomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LembaranNegara RepublaklndonesiaTahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048): Undang-UndangNomor 1B Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah lstimewa Aceh sebagaiProvinsiNangg.oeAceh Darus-salam (LembaranNegara RepubliklndonestaTahun 2001 Nomor 114, TambahanLernbaranNegara Nomor 4134): PeraturanPemerintahNomof 5 Tahun 1983 tentang Pefubahan Baias Wilayah Kotamadva Daerah Tingkat lJ Banda Aceh (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 5. Tambahan LembaranNegaraNomor3247), Peraturan Peme.inleh Nomor 27 fanun 1983 tentang PelaksanaanKitab Undang-undangHukum Acara Pidana(LembaranNegaraRepubliklndonesta Tahun -1983 Nomor 36. Tambahan Lernbaran NegaraNomor3258)l
Nomor6 Tahun1988tentang 10. Peraturan Pemerintah Instansivertikal di Daerah Kegiatan Koordinasi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, NegaENomor3373); Tambahan Lembaran Nomor 22 Tahun 1gg0 Pemerintah 11. Peratrran sebagian Urusan Pemetentang Penyerahan Lintas AngkutanJalan Bidang Lalu rintahandalam Tingkat ll (Lembaran ldan kepedaDaerahTingkat 26, Tambahan Nomor Negara Tahun 1990 34'10); NegaraNomor Lembaran 12. Pe€turan Pemerintah Nomor 25 Tahun 20m tentang Ks,\€nanganPemerintahdan Keu,enangan PropinsisebagaiDaerahOtonom(LembaEnNegam Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, NegaraNomor3952); Tambahan Lembaran PeraturanPemerintahNomor 20 Tahun 2ml tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penlelengga|aanPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan LembaranNegaraNomor4090); 14. Peratumn Pemerintah Nomor 66 Tahun 20Ol tenhng Retibusi Daet'ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2m1 Nomor 119, NegaENomor4139); Lemberan Tambahan 15. KeDutusanPrcsiden Nomor ,14tahun 1999tentang PeEtJranPerundang-undangan TeknikPenyusunan Rancangan Undang-undang, dan BertukRancangan PeraturanPemerjntahdan RancanganKeputlsan Presiden(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun,|999Nomor70); 16. Perafuran Daerah KotamadyaDaerah Tingkat ll Banda Aceh Nomor '11 Tahun 1984 tenbng PembentukanEladan PengelolaanPerparkiran Daerahlingkat ll BandaAceh; Kotamadya DenganpeFetuiuanbcrama antara: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANDAACEH DAN WALIKOTABANDAACEH 80
MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUNKOTA EANDA ACEH TENTANGPERUBAHAN PERATUR,AI{DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN2OOO TENTANGRETRIBUSIPARKIR DI TEPI JALAI.IUMUM
PasatI PeraturanDaerahKota BandaAceh Nomor 6 Tahun 2000 tentangRetribusiParkir di Tepi Jalan Umum (LembaGn DaerahKotaBandaAcehTahun2OOO Nomor 18, Seri B Nomor10) diubahsebagaiberikut: Pasal9 diubah.sehrngga menladr seL€gat benkur PasalI (1) Strukturtarif digolongkanberdasarkanklasrflkasi
jenis kenderaan yang parkirdi Tepi JalanUmum, bedangganan dan kegiatankeramaian yangbersfat (temporer). insidentil (2) Struktur dan b€sarnyatarif ditetapkansebagai berikut: a. besarnya retribusi untuksekaliparkiradalah: - Rodaduadansejenisnya parkir. Rp.300,Jsekati - Roda empat dan sejenisnyaRp soo,Jsekati
parl(lr. - Roda enam dan sejenisnyaRp I ooo,lsekali parkir. b besarnya retibusi parklr berlangganans€bagal berikut - RodaduadansejenisnFRp 12.000,,/bulan - Rodatrgadan serenisnva Rp. 500 -/harl - Rodaempatdan sejenlsnvaRp 25 000 -/butan - Rodaenamdan seienisnyaRp 30.000-/b!lan. c besarnyaretriblsi parkirpada keqiatankeramaran yangbersifatinsldent (temporer)sebagarbenkut - Roda dua dan seienisnya Rp 1000Jseka1l parkrr - Roda empatdan selenisnyaRp 2 ooo.-/sekali Parkr
- Roda enam dan sejenisnyaRp. 3.0@,-sekali parkrr. P6d
ll
Qanuninimulaiberiakupadatanggaldiundangkan. Agar setiapo|ang dapatmeng#huinfa, memerinbh-kan pengundangan Oanunini denganpen€mpatannF dalam LembaranDaerahKob BandaAceh. Ditetapl€n di BandaAc€h padatanggal 0A Mei 20(ti| .18RabiutAwat l42S WALIKOTABANDAACEH. CaprDto Drs.H. SYAR|FUDD|I{ LATTF Diundangkan di BandaAceh padatanggal l0 Mei 20(N 20 RablulAwd 1425 SEKRETARIS DAEMH KOIA" CaprDto T. ANWARAZ]'IIARDY LEMBARANDAERAHKOTAEANOAACEHTAHUN200itNOtf,OR5 SERIC NOMOR3.
82
PENJELASAN ATAS QANUNKOTA SANDAACEH NOMOR 4 TAHUN 2OO4 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANOAERAHKOTABANDAACEH NOMOR6 TAHUN2OOO TENTANGRETRTBUSI PARKIR D' TEPIJALAN UMUM I. UMUM Kemacetan lalulintas dan kesemrawutankota adalah merupakanfenomenayang selamaini di alami Kota BandaAceh. Masalahperparkiranmerupakansalah satu penyebabteriadinva kemacelanlatulintasdan kesemrawuran kota yangtentu sali peitu ditanggulangi secaraseksama_ Untukmenjagaketertibanumumdan mengaturkelancaran lalulintaskendaraanbermotorpada kawasanperkotaan/lingkungan parkr pe.lu diupayakanpengaturannyasesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan berlakunyaPeEturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang RetribusiDaerah maka Retrjbusipelayanan ParkirdiTepiJalanUmummerupakansalahsatujenisRetribusiJa6a Umum yang pelayanannya disediakan aiau drberikan oieh PemerintahDaerah untuk tujuan kepentingandan kemanfataan umumseftadapatdinikmatiolehorangpribadiataubadan. Untuk meningkatkan ketertibanumum metalulperDarkiran sefta untuk meningkatkanPendapatanAsli Daerah (pAD) Kota BandaAceh.maka PeratumnDaerahNomor6 Tahun2000 tentanq Retnbusi Parkirdr teprJaranUmumpertudtuoahdan drarurkenoai denoansuatuQanun 8'
II. PASALOEIVIIPASAL Pasal I Cukuplelas Pasal ll Cukupjelas
84
Nomor 5
BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUI{ 2q}5
PERATUMN WALIKOTABANDAACEH NOMOR37 TAHUN2q'5 TENTANG PELAKSANMN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR4 TAHUN2OO4TENTANGPERUBAHAN PEMTURA}, DAEMH KOTABAI{OAACEHNOMOR6 TAHUN2Oq' TEI{TANG-" RETRIBUSIPARKIRDITEPIJALANUMUM WALIKOTABANOAACEH, Menimbang: a. &hwa eanun KotaBandaAcehNomor4 Tahun 2004 tentang perubahanpe|atu|an DearahKota BandaAcehNomor6 Tahun2OO0 Retribuai parkirdi TepiJalanUmumyangtentano tehh;endaDat persetujuanDewanpemakilanRakyalDaerahKi:ta BandaAcehsesuaidengan xeputuiannya Nomoi+ Tahun 2004 tanggal 7 Mei 2004 tentano persetujuanDewanpbrwakilanRatqat DaerahKoti Banda Aceh Terhadap13 (tigd behs) Buah Rancangan eanununtukditetapidnMeniaal oinun Kota Banda Ac€h Tahun 2004 aan tetah diundangkan dalamLembaran DaerahKotaBanda AcehTahun2004Nomor5, SeriC Nomor3. perlu segeradilaksanakan; b.bahwauntukmaksudtersebutperlumenetaokan datamsuatuperaturan Walikota: af
M e n g i n g a t :1
2.
4.
5.
6.
8.
Undang-Undang DaruratNomor B Tahun 1956 tentang PembentukanDaerahOtonomdan Kotakota Besar dalam Ljngkungan Daerah propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan LembaranNegaraNomor1092); Undang-UndangNomor 13 Tahun 1980 tentano Jalan(LembaranNegaraRepubliklndonesiatahu; 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Neoara Nomor3186): Undang-UndangNomor I Tahun 1981 tentang HukumAcaraPdana (LembaranNegaraRepub|i lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LembaranNegaraNomor3209); Undang-UndangNomor 14 Tahun 1992 tentano Lalu Lrntas Angkutan Jalan (LembaranNegar; Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56. TambahanLembaranNegaraNomor3478), Undang-UndangNomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahanatas Undang-undang Nomor18 Tahun '1997tentang PajakDaerahdan RetribusiDaerah (LembaranNegaE RepublikIndonesiaTahun2000 Nomor 246, TambahanLembaranNeoaraNomor 4048) Undang-UndangNomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagj PropinstDaeEh lstimewa Aceh sebagaiProvinsiNanggroeAceh Darussalam {LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2001 Nomor 114, TambahanLembaranNeoaraNomor 4 1 3 4 ): Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentanq pemeflntanan Daeran(LemDaran NegaraRepublti IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegaraNomot4437), Undang-undangNomor 33 Tahun 2004 tentanq PerimbanganKeuanganAntaraPemenntahpusal dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tan'rbaha'r Le'nbaran NegaraNorror4438)
9 . PeraturanPemerintahNomor5 Tahun1983teniang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkatll BandaAceh (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 1983 Nomor 5 Tambahan LembaranNegaraNomot3241), 1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan KitabUndang-undang Hukum Aca.a Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '1983 Nomor 36, Tambahan LembaranNegaraNomor3258); 11. PeraturanPemerintah Nomor6 Tahun1988tentang KoordinasiKegiatan Instansi Vedikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10. TambahanLembaranNegaraNomor3373), 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun '1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam BidangLalu LjntasAngkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat ll (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26 TambahanLembaranNegaraNomor3410), 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi seoagai Daerah Oionom (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2000 Nomor54 TambahanLembaranNegaraNomor3952). Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tanun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41. Tambahan LembaranNegaraNomor4090). 1 5 . Peraturan Pemerintah Nomof 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah {Lembaran Neqara RepuDlikIndonesiaTatun 2001 Nomor i'tg TambahanLembaranNegaraNomor4139), KeputusanPresidenNomor44 tahun1999tentang Teknik Penyusunan Peraiuran Perundang!ndangandanBentukRancangan Undang-undang, Rancangan Feraturan Pemerjniah dan Rancanoan 87
KeputusanPresiden(LembaranNegaraRepubiik indonesia Tahun1999Nomor701: 1i PeraturanDaerahKotamadyaDaerahTingkatIl Banda Aceh Nomor 11 Tahun 1984 tentanq Pembentukan Badan Pengelolaan Perparkrrai KotamadyaDaerahTingkatll BandaAceh, MEMUTUSKAN: l'Ienetapknn : PERATURANWALIKOTA BANDAACEH TENTANG PELAKSANMN OANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2OO4TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN 2OOOTENTANG RETRIBUSI PARKIRDITEPIJALAN UMUM Pasal 1 QanunKotaBandaAcehNomor4 Tahun2004tentang PerubahanPeraturanDaerahKotaBandaAcehNomor 6 Tahun 2000 tentangRetribusiParkirDi Tepi Jalan Umum. dan telah diundangkan dalam Lembaran DaerahKota BandaAcehTahun2004 Nomor5, Seri C Nomor3 pasal 2 PelaksanaanQanun sebagaimanadimaksud dalam pasal 1 peraturan ini diserahkan kepada Badan Pengelolaan Perpa*iranKotaBandaAceh. Pasal 3 Hal-hal yang menyangkut teknik pelaksanaannva sebagai penjabaran dari Qanun sebagaimana dimaksud Calampasal1 peraturan iniakandiatuflebih lanjutdenganKerrutusanVValikota. 88
Pasal4 PeraturanWalikotaini mulai berlakusejaktanggal ditetapkan. Agar setiapo|ang mengetahuinyam€merintahkan pengundanganPeraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKota Banda Aceh.
.
Ditelapkandj BandaAceh pada tanggai16 Aoil 2005 07 RabiulAwal1426 PI, WALIKOTA BANDAACEH, Cap/Dto MAWARDYNURDIN
Diundangkan di BandaAceh pada tanggal16 Aoril 2005 07 RabiulAwal1426 SEKRETARISDAERAHKOTA BANDAACEH, Cap/Dto M. KAMILYTJNUS BERITA DAERAHKOTABANDAACEHTAHUN 2OO5 NOMOR 6.
89
