KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR : 20 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SANITASI KOTA BANDA ACEH WALIKOTA BANDA ACEH, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas kinerja Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banda Aceh, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 237 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banda Aceh; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Walikota;
Mengingat
:
1. Undang-undang (Drt) Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Membentuk Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut “Pokja Sanitasi Kota Banda Aceh” dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini. Pokja Sanitasi Kota Banda Aceh terdiri dari: a. Ketua; b. Sekretaris; KEEMPAT….………..
c. d. e. f.
Pokja Bidang Perencanaan; Pokja Bidang Pendanaan; Pokja Bidang Teknis; Pokja Bidang Kesehatan, Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat; g. Pokja Bidang Pemantauan dan Evaluasi; dan h. Sekretariat Pokja Sanitasi. KETIGA
:
dan
Pokja Sanitasi Kota Banda Aceh sesuai dengan bidangnya masing-masing mempunyai tugas Sebagai berikut: a. Ketua, mempunyai tugas: a) mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas pokja sanitasi kota; b) mengendalikan kerja pokja sanitasi kota agar sesuai dengan visi; c) memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi pokja sanitasi kota; dan d) memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi pokja sanitasi kota. b. Sekretaris, mempunyai tugas: a) mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja pokja sanitasi kota; b) merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan pokja sanitasi kota dalam pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman dan sejenisnya; c) memberikan masukan strategis terkait aspek kelembagaan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota dan penyempumaan terkait aspek kelembagaan dalam Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota dari hasil review pokja-pokja sanitasi provinsi; d) memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang; e) menghimpun laporan bidang-bidang kerja pokja sanitasi kota; f) fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman oleh pokja sanitasi kota serta konsultasi ke provinsi dan pusat; g) menyiapkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi kota; h) menyiapkan bahan masukan kepada pokja sanitasi provinsi dalam penyusunan roadmap sanitasi Provinsi; i) fasilitasi pokja sanitasi kota menghadiri pertemuan tahunan kabupaten/kota peserta program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman dan penguatan kapasitas kelembagaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman; j) fasilitasi tim pokja sanitasi kota dalam melakukan penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota;
KEEMPAT….………..
k) melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kota; dan l) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua pokja sanitasi kota. c. Pokja Bidang Perencanaan, mempunyai tugas: a) mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kota, dan draf Memorandum Program Sanitasi; b) memastikan bahwa Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang dirumuskan kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; c) memastikan kesesuaian prioritas program dan kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang dituangkan dalam Strategi Sanitasi Kota telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah; d) menyusun program dan kegiatan prioritas Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman bersama-sama dengan pokja lain untuk bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kota sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota; e) menyiapkan draft Memorandum Program Sanitasi yang berisikan program, kegiatan prioritas sanitasi yang berskala komunal, kawasan dan kota untuk disampaikan kepada pokja sanitasi provinsi; f) membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kota; g) melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kota; dan h) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua pokja sanitasi kota. d. Pokja Bidang Pendanaan, mempunyai tugas: a) mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kota, dan Memorandum Program Sanitasi; b) memberikan masukan terhadap kebijakan dan peraturan daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan sanitasi, terutama terkait dengan pendanaan sanitasi di kota; c) memberikan masukan strategis terkait aspek pendanaan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota dan Penyempurnaan terkait aspek pendanaan
KEEMPAT….………..
d)
e)
f) g) h)
dalam Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota dari hasil review pokja sanitasi provinsi; menyiapkan bahan masukan bidang pendanaan kepada pokja sanitasi dalam pelaksanaan implementasi program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman; meneliti Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memastikan pendanaan pada setiap tahapan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman dialokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota; membuat laporan kerja terkait bidang pendanaan secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kota; melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pendanaan yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kota; dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua pokja sanitasi kota.
e. Pokja Bidang Teknis, mempunyai tugas: a) menyampaikan bahan masukan aspek teknis dalam rangka penyusunan Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kota, dan draft Memorandum Program Sanitasi; b) memberikan masukan strategis terkait aspek teknis penyusunan Strategi Sanitasi Kota dan penyempurnaan terkait aspek teknis Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota dari hasil review pokja sanitasi Provinsi; c) menyiapkan bahan masukan bidang teknis kepada pokja sanitasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan; d) membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kota; e) melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kota; dan f) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua pokja sanitasi kota. f.
Pokja Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas: a) mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kota, dan draft Memorandum Program Sanitasi; b) menyiapkan bahan sosialisasi, advokasi dalam rangka pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman; c) menyiapkan bahan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan sanitasi sehat di kota;
KEEMPAT….………..
d) menyiapkan bahan masukan untuk penyusunan Buku Putih Sanitasi, serta memberikan input strategis aspek Pemberdayaan Masyarakat dengan pelibatan Jender dan Kemiskinan dan komunikasi terhadap penyusunan Strategi Sanitasi Kota; e) membuat bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kota; f) melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang komunikasi, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kota; dan g) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua pokja sanitasi kota. g. Pokja Bidang Pemantauan dan Evaluasi, mempunyai tugas: a) menyiapkan bahan masukan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kota dan draf Memorandum Program Sanitasi; b) menyiapkan bahan untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman pada setiap Satuan Kerja Perangangkat Daerah terkait; c) menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil temuan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di kota untuk dilakukan perbaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; d) membuat laporan kerja bidang secara berkala kepada ketua pokja-pokja sanitasi kota; e) melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kota; dan f) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua pokja sanitasi kota. h. Sekretariat Pokja Sanitasi, mempunyai tugas: a) menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat intenal pokja sanitasi, lokakarya, dan pelatihan-pelatihan; b) melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman kota melalui web ppsp.nawasis.info; c) menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas pokja sanitasi dan laporan sekretariat pokja sanitasi sanitasi serta menyusun laporan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman untuk dilaporkan secara berkala kepada ketua pokja sanitasi-sanitasi kota; dan d) menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman kepada Walikota.
KEEMPAT….………..
KEEMPAT
:
Pokja Sanitasi Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Banda Aceh melalui Sekretaris Daerah Kota dan menyampaikan laporan kemajuan kegiatan pada setiap bulan.
KELIMA
:
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 237 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banda Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEENAM
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBK) Kota Banda Aceh.
KETUJUH
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal, 7 Februari 2014 M 7 Rabiul Akhir 1435 H WALIKOTA BANDA ACEH,
MAWARDY NURDIN Paraf Koordinasi : 1. Ass. Pemerintahan 2. Ass. Kistimewaan, Ekonomi dan Pemb. 3. Kepala Bappeda 4. Kabag. Hukum
1. ................. 2. ................. 3. ................. 4. .................
KEEMPAT….………..
LAMPIRAN- KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR : 20 TAHUN 2014 TANGGAL : 7 FEBRUARI 2014 M 7 RABIUL AKHIR 1435 H SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA SANITASI KOTA BANDA ACEH NO
NAMA KELOMPOK/UNSUR
1.
Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh
2.
Asisten Keistimewaan, Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Banda Aceh
I
JABATAN DALAM TIM Ketua Sekretaris
Pokja Bidang Perencanaan
1.
Kepala Bappeda Kota Banda Aceh
2.
Kepala Bidang Perenc. Sarana dan Prasarana Bappeda Kota Banda Aceh
3.
Kepala Sub Bidang Perencanaan Prasarana Bappeda Kota Banda Aceh
Anggota
4.
Kepala Seksi Pengolahan Sampah Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh
Anggota
5.
Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan Bagian Adm. Pembangunan Setda Kota Banda Aceh
Anggota
II
Wakil Ketua
Pokja Bidang Pendanaan
1.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh
2.
Kepala Bidang Anggaran DPKAD Kota Banda Aceh
3.
Kasi. Perencanaan Anggaran DPKAD Kota Banda Aceh
III
Ketua
Ketua Wakil Ketua Anggota
Pokja Bidang Teknis
1.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh
Ketua
2.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kota Banda Aceh
Wakil Ketua
3.
Kepala Bidang Persampahan DK3 Banda Aceh
Anggota
4.
Kasi. Limbah dan Drainase Permukiman Dinas PU Kota Banda Aceh
Anggota
KEEMPAT….………..
NO 5. IV 1. 2. 3.
JABATAN DALAM TIM
NAMA KELOMPOK/UNSUR Staf Bidang Cipta Karya Dinas PU Kota Banda Aceh
Anggota
Pokja Bidang Penyehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
Ketua
Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Kasi. Penyehatan Lingkungan dan Permukiman Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
Wakil Ketua Anggota
4.
Kasubbid. Pengembangan Partisipasi Masyarakat BPM Kota Banda Aceh
Anggota
5.
Kasubbid. Perenc. Agama, Pendidikan dan Kesehatan Bappeda Kota Banda Aceh
Anggota
V
Pokja Bidang Monitoring dan Evaluasi
1.
Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh
2.
Kasi. Amdal KLH Kota Banda Aceh
3.
Staf KLH Kota Banda Aceh
Anggota
4.
Staf Subbid. Perenc. Sarana Bappeda Kota Banda Aceh
Anggota
VI
Ketua Wakil Ketua
Tim Sekretariat
1.
Sekretaris Bappeda Kota Banda Aceh
Anggota
2.
Kasubbid. Perenc. Sarana Bappeda Kota Banda Aceh
Anggota
3.
Staf Subbid. Perenc. Sarana Bappeda Kota Banda Aceh
Anggota
4.
Staf Subbid. Perenc. Prasarana Bappeda Kota Banda Aceh
Anggota
WALIKOTA BANDA ACEH,
MAWARDY NURDIN
KEEMPAT….………..
