PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG REMUNERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH WALIKOTA BANDA ACEH, Menimbang : a.
b.
c.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh perlu dilakukan penataan kembali tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil melalui pemberian remunerasi; bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Remunerasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh; Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247); Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 164); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01); MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG REMUNERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kota adalah Kota Banda Aceh. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. 3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh. 4. Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. 5. Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya singkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota yang terdiri dari sekretariat daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat kota, Dinas, dan Lembaga Teknis Daerah.
7.
Remunerasi adalah imbalan secara proporsional, adil dan layak sesuai dengan beban kerja, prestasi kerja dan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil sehingga mampu mendorong produktivitas kerja. 8. Sistem remunerasi adalah sistem imbalan pegawai secara proposional, adil dan layak sesuai dengan beban kerja, prestasi kerja dan kedisiplinan pegawai sehingga mampu mendorong produktivitas kerja. 9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya singkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. 10. Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. BAB II AZAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas Pasal 2 Pemberian remunerasi didasarkan pada azas : a. adil; b. proporsional; c. layak; d. transparan; dan e. akuntabel. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan diberikan remunerasi adalah: a. sebagai penghargaan kepada PNS; b. peningkatan kesejahteraan PNS; dan c. peningkatan kinerja PNS; BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi sebagai berikut : a. Program remunerasi; b. Peserta Program Remunerasi; c. Persyaratan program remunerasi; d. Bentuk dan besaran Remunerasi; e. Pembayaran Remunerasi; f. Tanggung jawab atasan langsung; g. Sanksi; h. Tim verifikasi dan tim penilai; dan i. Monitoring dan evaluasi.
BAB IV PROGRAM REMUNERASI Pasal 5 Pemberian remunerasi merupakan program Pemerintah Kota dalam rangka penataan organisasi dan tambahan penghasilan bagi PNS dengan berbasis kinerja. BAB V PESERTA PROGRAM REMUNERASI Pasal 6 (1) PNS di lingkungan Pemerintah Kota berhak menjadi peserta program remunerasi. (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdinas pada SKPD yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini BAB VI PERSYARATAN PROGRAM REMUNERASI Bagian Kesatu Persyaratan SKPD Pasal 7 (1) Persyaratan bagi SKPD yang dapat mengikuti program remunerasi sebagai berikut : a. memiliki dokumen Analisis Jabatan; b. memiliki dokumen Analisis Beban Kerja; c. memiliki dokumen Renstra dan Renja SKPD. d. memiliki dokumen Target Kinerja SKPD yang telah disesuaikan dengan tupoksi dan Renja SKPD; e. menggunakan sistem absensi elektronik; f. melaksanakan apel pagi dan sore rutin setiap hari kerja; g. memiliki nilai indek kumulatif Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b minimal “C”, yang telah diverifikasi oleh Tim Penilai; dan h. penyampaian laporan keuangan tepat waktu. (2) Untuk ikut menjadi peserta program remunerasi pertama kali pada tahun 2012, Persyaratan absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus dimiliki oleh SKPD dalam dua tahun terakhir. (3) Format persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf h ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat kumulatif yang harus diverifikasi dan mendapat persetujuan Tim Penilai yang ditunjuk oleh Walikota. Bagian Kedua Persyaratan Bagi PNS Pasal 8 (1) Persyaratan bagi PNS yang dapat dibayar remunerasi sebagai berikut: a. tingkat kehadiran Apel pagi dan sore minimal 80% setiap bulan; b. tingkat kehadiran absensi elekronik minimal 80 % dari jam kerja normal setiap bulan; c. memiliki output yang dapat di buktikan;
memiliki nilai prestasi kerja jabatan minimal “C”, yang telah diverifikasi oleh Tim Penilai; e. memiliki dokumen target kinerja PNS; f. disiplin kerja dan berpakaian dinas; dan g. memiliki sikap dan perilaku yang baik di lingkungan kerja. (2) Terhadap PNS yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, maka remunerasi yang dapat dibayar sebesar 40 % dari PNS yang mendapat nilai prestasi kerja jabatan C. d.
BAB VII BENTUK DAN BESARAN REMUNERASI Pasal 9 (1) Setiap PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berhak mendapatkan remunerasi dalam bentuk insentif. (2) Selain insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS berhak mendapatkan pula kesempatan untuk : a. diklat teknis dan keterampilan; b. tugas belajar; dan c. study banding. (3) PNS yang berhak mendapatkan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada yang memiliki prestasi kerja berdasarkan prestasi kerja jabatan dalam jangka waktu tertentu. Pasal 10 (1) Besaran insentif kepada PNS diberikan berdasarkan nilai prestasi kerja jabatan, eselonering dan jabatan fungsional khusus dan fungsional umum. (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan walikota.
BAB VIII PEMBAYARAN REMUNERASI Pasal 11 (1) Pembayaran remunerasi kepada PNS dalam bentuk insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan setiap bulan. (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nilai efektifitas jabatan dengan berbasis e-kinerja (3) Nilai efektifitas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a. norma waktu ≥ 108 jam perbulan sama dengan nilai prestasi kerja jabatan A. b. norma waktu ≥ 92 sampai dengan 107 jam 59 menit perbulan sama dengan nilai prestasi kerja jabatan B; dan c. norma waktu ≥ 76 sampai dengan 91 jam 59 menit perbulan sama dengan nilai prestasi kerja jabatan C. Pasal 12 (1) Dokumen kelengkapan persyaratan remunerasi disampaikan oleh Tim Verifikasi SKPD kepada Tim Penilai paling lama pada tanggal 5 bulan berikutnya. (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan dokumen remunerasi kepada SKPD pembayar paling lambat tanggal 20 setiap bulan.
BAB IX TANGGUNG JAWAB ATASAN LANGSUNG Pasal 13 (1) Atasan langsung bertanggung jawab atas kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 yang berada di bawah tanggung jawabnya. (2) Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diverifikasi oleh tim penilai ternyata tidak benar, maka insentif kepada atasan langsung dan PNS yang bersangkutan tidak dibayarkan. (3) Apabila kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama tiga bulan berturut-turut, maka atasan langsung dari PNS yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya. BAB X TIM VERIFIKASI DAN TIM PENILAI Bagian Kesatu Tim Verifikasi Pasal 14 (1) Pada setiap SKPD dibentuk Tim Verifikasi SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala SKPD dan dibantu oleh seorang sekretaris merangkap anggota serta 3 orang anggota yang membidangi unsur kepegawaian dan unsur keuangan dan/atau pegawai lain yang memiliki kompetensi. (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut : a. mempersiapkan dan memverifikasi dokumen usulan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8; dan b. memperbaiki dokumen remunerasi sesuai rekomendasi tim penilai. (4) Untuk membantu Tim Verifikasi pada setiap SKPD dapat dibentuk Tim Sekretariat dengan Keputusan Kepala SKPD. Bagian Kedua Tim Penilai Pasal 15 (1) Untuk menilai dokumen remunerasi yang disampaikan oleh SKPD, Pemerintah Kota membentuk Tim Penilai. (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua; b. Unsur organisasi sebagai Sekretaris; c. Asisten pemerintahan sebagai anggota; d. Asisten Keistimewaan, ekonomi dan Pembangunan sebagai anggota; e. Asisten Administrasi Umum sebagai anggota f. Staf Ahli sebagai anggota; g. Unsur kepegawaian sebagai anggota; h. Unsur keuangan sebagai anggota; i. Unsur hukum sebagai anggota; j. Unsur pembangunan sebagai anggota; dan k. Unsur lain yang memiliki kompetensi. (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (4) Untuk membantu Tim Penilai dapat dibentuk Tim Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pasal 16 (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 mempunyai tugas menilai kelengkapan dan kebenaran dokumen remunerasi sesuai persyaratan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8. (2) Disamping tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai berwenang memberikan rekomendasi atas dokumen remunerasi yang disampaikan oleh SKPD. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa persetujuan atau penolakan atau perbaikan. BAB XI SANKSI Pasal 17 (1) Apabila SKPD yang mengikuti program remunerasi tidak mencapai nilai prestasi jabatan unit kerja minimal C berdasarkan E kinerja selama tiga bulan berturut-turut, maka pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja, beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi dihentikan pembayarannya. (2) Apabila pada bulan berikutnya nilai prestasi jabatan unit kerja SKPD telah mencapai nilai minimal C maka remunerasi akan dibayarkan kembali untuk bulan berikutnya. (3) Apabila dalam waktu enam bulan berturut-turut bagi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai Nilai prestasi jabatan unit kerja minimal C, maka kepala SKPD dapat diberhentikan dari jabatannya. BAB XII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 18 (1) Pemerintah Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program remunerasi setiap 6 bulan sekali. (2) Monitoring dan evaluasi terhadap program remunerasi dilakukan oleh Inspektorat Kota. (3) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Walikota. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 (1) Pelaksanaan program remunerasi untuk seluruh SKPD dilakukan secara bertahap paling lambat pada tahun 2014. (2) Penetapan SKPD yang diberikan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 20 Pada saat penerapan pelaksanaan remunerasi telah berjalan pada semua SKPD sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 19 ayat (1) maka seluruh pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja, beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi yang selama ini diterima akan dihentikan.
Pasal 21 Pelaksanaan remunerasi untuk jabatan fungsional khusus guru akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 22 Pelaksanaan remunerasi bagi SKPD atau unit kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK BLUD mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 14 Februari 2012 M 22 Rabiul Awal 1433 H WALIKOTA BANDA ACEH, CAP/DTO MAWARDY NURDIN
Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 14 Februari 2012 M 22 Rabiul Awal 1433 H SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH, CAP/DTO T. SAIFUDDIN. TA BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2012 NOMOR 9
PENJELASAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG REMUNERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya di kota Banda Aceh maka PNS perlu meningkatkan kinerja guna mendukung pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk merangsang peningkatan kinerja PNS tersebut, pemerintah kota melakukan penataan baik dalam organisasi dan tambahan penghasilan. Untuk memenuhi maksud tersebut maka diperlukan regulasi dalam bentuk peraturan yang mengatur hal tersebut.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Yang dimaksud dengan Adil yaitu pemberian remunerasi tanpa membedakan golongan ruang dan diberikan sesuai dengan hak dan kewajiban pegawai negeri sipil. Yang dimaksud dengan Proporsional adalah pemberian remunerasi memperhatiakan forsi kompetensi, prestasi dan beban kerja PNS
diberikan dengan
Yang dimaksud dengan Arti layak yaitu bahwa remunerasi diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan layak yang diukur menurut person. Yang dimaksud dengan Transparan berarti asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima oleh yang membutuhkan Yang dimaksud dengan Akuntabel merupakan kejelasan dari system pemeberian remunerasi dimana pelaksanaannya dapat dipertanggung- jawabkan pada semua pihak.
Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas
