QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN GAMPONG BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA’ALA WALIKOTA BANDA ACEH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, perlu penataan kembali Gampong, sesuai dimaksud Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong dalam Provinsi Naggroe Aceh Darussalam; b. bahwa Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Gampong tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, oleh karena itu perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dalam suatu Qanun; Mengingat
: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247); 7. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 32); 9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 16 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16); 10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintah Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20); 11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21); 12. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Kecamatan Dalam Wilayah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2001 Nomor 28 Seri D).
Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENGGABUNGAN DAN PENG-HAPUSAN GAMPONG
PEMBENTUKAN,
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Kota adalah Walikota Banda Aceh beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh. 3. Qanun adalah Qanun Kota Banda Aceh; 4. Kecamatan/Sagoe Cut atau nama lain adalah Perangkat Daerah Kota/Banda Aceh, yang dipimpin oleh Camat atau nama lain. 5. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Daerah Kota Banda Aceh yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat, yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain. 6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. 7. Jurong adalah bagian wilayah dalam Gampong yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah Gampong. 8. Tuha Peuet Gampong adalah Badan Perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong. 9. Keuchik adalah yang seseorang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Daerah Kota untuk memimpin Pemerintah Gampong. 10. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Teungku Imeum Meunasah beserta Perangkat Gampong.
11. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Gampong dan Teuha Peuet Gampong. 12. Pembentukan Gampong adalah tindakan mengadakan gampong baru di wilayah Gampong yang telah ada melalui pemekaran dari satu atau beberapa Gampong yang sudah ada. 13. Penghapusan Gampong adalah tindakan meniadakan Gampong yang telah ada akibat tidak memenuhi syarat sebagai Gampong untuk kemudian digabungkan dengan Gampong lain. 14. Penggabungan Gampong adalah penyatuan dua atau lebih Gampong menjadi satu Gampong atau Gampong baru. BAB II PEMBENTUKAN GAMPONG Bagian Pertama Maksud dan Tujuan Pembentukan Gampong Tata Cara Pembentukan Gampong Pasal 2 (1) Gampong dibentuk berdasarkan atas prakarsa masyarakat dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Qanun ini. (2) Tujuan pembentukan Gampong adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan Gampong dalam rangka meningkat-kan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan Gampong Pasal 3 (1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pemben-tukan Gampong sebagai berikut : a. Jumlah penduduk minimal 500 KK; b. Luas wilayah minimal 20 Hektar; c. Memiliki minimal 3 Dusun/Jurong; d. Memiliki fasilitas sosial dan umum; e. Memiliki potensi sumber daya alam yang memungkinkan dikembangkan; f. Letak daerah tersebut memungkinkan kehidupan bagi warganya; g. Memiliki sumber-sumber pendapatan Gampong yang potensial; h. Memiliki sarana pemerintahan minimal antara lain Meunasah dan Kantor Keuchik. (2) Dalam permohonan pengajuan Pembentukan Gampong dilampirkan peta yang memberi gambaran tentang situasi Gampong yang akan dibentuk tersebut, dan posisi batas terhadap gampong-gampong di sekitarnya, serta dicantum-kan ukuran jelas.
Bagian Ketiga Nama, Batas dan Pembagian Wilayah Pasal 4 (1) Dalam Keputusan Walikota tentang Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memuat dengan jelas tentang nama, luas wilayah dan batas-batasnya, jumlah penduduk (dalam KK) dan jumlah jurong yang telah terbentuk. (2) Nama Gampong yang dibentuk sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul masyarakat. (3) Luas wilayah dan batas-batasnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Walikota.
Bagian Keempat Tata Cara Pembentukan Gampong Pasal 5 (1) (2)
(3)
(4)
Pembentukan Gampong diusulkan oleh Keuchik kepada Walikota melalui Imeum Mukim dan Camat. Usulan Pembentukan Gampong tersebut dalam ayat (1) dilakukan atas musyawarah masyarakat setelah mendapat persetujuan Tuha Peuet Gampong. Usulan pembentukan Gampong oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan: a. Berita acara hasil musyawarah; b. Data tentang jumlah penduduk dan jumlah Kepala Keluarga; c. Peta wilayah yang menunjukkan luas dan batas-batasnya; d. Keterangan tentang potensi ekonomi dan potensi sumber daya alam; e. Keterangan sarana dan prasarana Gampong yang ada. Pembentukan Gampong ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD. Pasal 6
(1)
(2)
Imeum Mukim dalam waktu satu bulan setelah menerima usulan pemekaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) meneruskan kepada Camat dengan melampirkan pertimbangan Imeum Mukim. Apabila dalam jangka waktu satu bulan tersebut Imeum Mukim tidak meneruskan ke Camat, maka Keuchik dapat meneruskannya ke Camat setelah terlebih dahulu mendapat keterangan dari Imeum Mukim. Pasal 7
(1)
(2)
Camat dalam waktu 14 hari setelah menerima usulan pemekaran Gampong sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), meneruskan kepada Walikota dengan melampirkan pertimbangan Camat. Apabila dalam jangka waktu 14 hari tersebut Camat tidak meneruskan ke Walikota, maka Keuchik dapat meneruskannya ke Walikota setelah mendapat keterangan dari Camat. Pasal 8
(1)
(2) (3)
Walikota berdasarkan usulan pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), membentuk Tim Penilai Pembentukan Gampong untuk memeriksa dan memberi pertimbangan tentang layak atau tidak layak untuk pemekaran Gampong dimaksud. Tata cara penilaian dan standar penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Susunan dan personalia Tim Penilai yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 9
(1)
(2)
Walikota, berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penilai, mengusulkan rencana pembentukan Gampong tersebut kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Terhadap rencana pembentukan Gampong yang diusulkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), DPRD dapat menyetujui atau menolak rencana pemekaran Gampong tersebut.
Pasal 10 Dalam waktu paling lambat satu bulan setelah mendapat persetujuan DPRD, Walikota menetapkan Pembentukan Gampong dimaksud Pasal 5 ayat (4) Qanun ini.
BAB III PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN Bagian Pertama Tujuan Penghapusan dan Penggabungan Gampong Pasal 11 Penghapusan dan penggabungan Gampong bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat, meningkatkan efesiensi anggaran dan belanja daerah, dan untuk meningkatkan potensi Gampong dalam rangka pembiayaan pembangunan Gampong Bagian Kedua Persyaratan Penghapusan dan Penggabungan Gampong Pasal 12 (1)
(2) (3)
(4)
Gampong yang karena perubahan keadaan dan pertimbangan teknis pemerintahan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 3 ayat (2) dapat dihapus untuk kemudian digabungkan dengan Gampong yang lain. Suatu Gampong dapat dihapus apabila jumlah penduduk kurang dari 200 KK. Penggabungan dengan Gampong lain sebagai-mana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota setelah mendengar aspirasi masyarakat, Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong serta pertimbangan Imuem Mukim. Dalam menetapkan Gampong yang digabungkan, Walikota harus memperhatikan faktor-faktor yang akan memberikan kemudahan pelayanan dan lebih menguntungkan dari aspek sosial, budaya dan ekonomi, yaitu faktor-faktor : a. Asal usul Gampong yang digabungkan; b. Geografis yang memberikan kemudahan dalam pelayanan masyarakat dan hubungan antara masyarakat; c. Sosial budaya; d. Ekonomi.
Bagian Ketiga Tata Cara Penghapusan dan Penggabungan Gampong Pasal 13 (1) Penghapusan dan Penggabungan Gampong ditetapkan Walikota, atas usul Keuchik melalui Imuem Mukim dan Camat. (2) Usulan Penghapusan Gampong tersebut dalam ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat setelah mendapat persetujuan Tuha Peuet Gampong. (3) Usulan penghapusan Gampong oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan : a. Berita acara hasil musyawarah; b. Data mengenai jumlah penduduk dan jumlah Kepala Keluarga; c. Peta wilayah yang menunjukan luas dan batas-batasnya; d. Keterangan tentang potensi ekonomi dan potensi sumber daya alam.
Pasal 14 (1) Imeum Mukim dalam waktu satu bulan setelah menerima usulan penghapusan dan pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) meneruskan kepada Camat dengan melampirkan pertimbangan Imeum Mukim. (2) Apabila dalam jangka waktu satu bulan tersebut Imeum Mukim tidak meneruskan ke Camat, maka Keuchik dapat meneruskan ke Camat setelah mendapat keterangan dari Imeum Mukim. Pasal 15 (1) Camat dalam waktu 14 hari setelah menerima usulan Penghapusan dan Penggabungan Gampong sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1), meneruskan kepada Walikota dengan melampirkan pertimbangan Camat. (2) Apabila dalam jangka waktu 14 hari tersebut Camat tidak meneruskan ke Walikota, maka Keuchik dapat meneruskan ke Walikota setelah mendapat keterangan dari Camat.
Pasal 16 (1) Walikota berdasarkan usul Penghapusan dan Penggabungan Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), membentuk Tim Penilai Penghapusan dan Penggabungan Gampong untuk memeriksa dan memberi pertimbangan layak atau tidak layak penggabungan Gampong dimaksud. (2) Tata cara penilaian dan standar penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (3) Susunan dan personalia Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pasal 17 (1) Walikota, berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penilai, mengusulkan rencana Penggabungan Gampong tersebut kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. (2) Terhadap rencana penggabungan Gampong yang diusulkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), DPRD dapat menyetujui atau menolak rencana pemekaran Gampong tersebut. Pasal 18 Dalam waktu satu bulan setelah mendapat persetujuan DPRD, Walikota menetapkan Penghapusan dan Penggabungan Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dengan Keputusan Walikota.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Gampong dinyatakan tidak berlaku. Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
Pasal 21 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 29 Desember 2005 27 Zulqaidah 1426 Pj. WALIKOTA BANDA ACEH, Cap/Dto MAWARDY NURDIN Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 29 Desember 2005 27 Zulqaidah 1426
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH, Cap/Dto M. KAMIL YUNUS LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2005 NOMOR 10 SERI E NOMOR 7
PENJELASAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN GAMPONG
I.
UMUM Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dimana telah diakui Gampong sebagai organisasi pemerintahan otonom terendah yang langsung di bawah Mukim. Dengan adanya pengakuan dan perubahan kedudukan Gampong tersebut, sesuai dengan kewenangan hak otonomi khusus yang diberikan, maka diperlukan penataan kembali baik untuk Gampong yang baru dibentuk dan Gampong induknya maupun untuk Gampong yang dihapuskan atau digabungkan sebagaimana dimaksud dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf c Dusun dimaksudkan adalah dimungkinkan dibentuk 3 Dusun/jurong yang akan dibentuk. Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Yang dimaksudkan dengan masyarakat adalah masyarakat Gampong yang akan dihapuskan dan masyarakat Gampong yang menerima gabungan.
Ayat (4) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Faktor sosial budaya dimaksudkan adalah secara sosial budaya memudahkan dan tidak ada kendala interaksi antara masyarakat Gampong yang dihapuskan dengan masyarakat Gampong yang menerima gabungan. Huruf d Faktor ekonomi adalah dengan penghapusan dan penggabungan Gampong dapat meningkatkan atau paling tidak, tidak akan mengurangi pendapatan Gampong. Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas
