QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG TUHA PEUET GAMPONG BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA’ALA WALIKOTA BANDA ACEH,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan Gampong dalam kerangka pelaksanaaan Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka perlu pengaturan tentang Lembaga-lembaga Pemerintahan Gampong yang ada dan hidup dalam masyarakat; b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu ditetapkan Qanun mengenai pembentukan Tuha Peuet Gampong; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dalam suatu Qanun; Mengingat
: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134) 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247); 7. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 32); 9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan Dalam dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 16 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19); 10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintah Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20); 11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG TUHA PEUET GAMPONG.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Banda Aceh. 2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh. 3. Pemerintah Kota adalah Walikota Banda Aceh beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 4. Kecamatan/Sagoe Cut atau nama lain adalah Perangkat Daerah Kota/Banda Aceh, yang dipimpin oleh Camat atau nama lain. 5. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Daerah Kota Banda Aceh yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Camat, yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain. 6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. 7. Jurong adalah bagian wilayah dalam Gampong yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Gampong. 8. Tuha Peuet Gampong adalah Badan Perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong. 9. Keuchik adalah yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Daerah Kota untuk memimpin Pemerintahan Gampong. 10. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Teungku Imeum Meunasah beserta Perangkat Gampong.
11. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong. 12. Ulee Jurong adalah Unsur pelaksana tugas Keuchik di wilayah kerja tertentu. 13. Panitia Musyawarah Pemilihan yang selanjutnya disebut Panitia Musyawarah adalah Panitia yang dipilih oleh Keuchik yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pemilihan Tuha Peuet Gampong. BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN TUHA PEUET GAMPONG Pasal 2 Tujuan pembentukan Tuha Peuet Gampong adalah untuk memperkuat Pemerintahan Gampong dan mewadahi perwujudan pelaksanaan demokrasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Pasal 3 (1) Pembentukan Tuha Peuet Gampong didasarkan pada hasil musyawarah Gampong (2) Anggota Tuha peuet Gampong dipilih dari calon yang mewakili unsur ulama Gampong, pemuka adat, cerdik pandai dan tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan. (3) Seseorang dapat menjadi calon Tuha Peuet Gampong adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat : a. Taat dalam melaksanakan Syariat Islam secara benar dan sungguhsungguh; b. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Pemerintah yang sah; c. Telah tinggal menetap di Gampong sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun secara terus menerus; d. Telah berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan; e. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan sederajat; f. Sehat jasmani dan rohani; g. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya; h. Berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana; i. Tidak pernah dihukum penjara, kurungan percobaan karena melakukan suatu tindak pidana; j. Mengenal kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi dan kondisi sosial budaya Gampong serta dikenal luas oleh masyarakat setempat; k. Memahami dengan baik Qanun, Reusam dan Adat Istiadat serta tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan gampong tersebut; l. Bersedia mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pihak lain.
Pasal 4 Jumlah anggota Tuha Peuet Gampong disesuaikan dengan jumlah Penduduk, dengan rasio : a. 1 sampai 1.500 jiwa, dipilih 7 orang Tuha Peuet Gampong; b. 1.501 sampai 2.000 jiwa penduduk gampong, dipilih 9 orang Tuha Peuet Gampong; c. 2.001 sampai 2.500 jiwa penduduk Gampong dipilih 11 orang Tuha Peuet Gampong; d. 2.501 sampai 3.000 jiwa penduduk gampong, dipilih 13 orang Tuha Peuet Gampong; e. lebih dari 3.000 jiwa penduduk gampong, dipilih 15 orang Tuha Peuet Gampong. Pasal 5 Tuha Peuet Gampong sebagai Badan Perwakilan Gampong berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Gampong. BAB III PEMILIHAN TUHA PEUET GAMPONG Pasal 6 (1) Pembentukan Tuha Peuet Gampong meliputi kegiatan Pencalonan, Pemilihan dan Pengesahan. (2) Mekanisme Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan : a. Pembentukan Panitia Musyawarah Pemilihan; b. Penyaringan bakal calon Tuha Peuet Gampong; c. Penetapan Calon Tuha Peuet Gampong yang berhak dipilih. Pasal 7 Untuk melaksanakan musyawarah Pemilihan Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Gampong membentuk Panitia Musyawarah Pemilihan Tuha Peuet Gampong. Pasal 8 (1) Panitia Musyawarah Pemilihan Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mewakili Dusun-dusun/Jurong dan unsur-unsur dalam masyarakat. (2) Panitia Musyawarah Pemilihan Tuha Peuet Gampong terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) dan paling banyak 4 (empat) orang anggota. Pasal 9 (1) Calon anggota Panitia Musyawarah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Sehat jasmani dan rohani; b. Berhak memilih; c. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau sudah menikah; d. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat; e. Berkomitmen yang kuat untuk keadilan dan demokrasi; f. Memiliki integritas yang kuat, jujur dan adil; g. Bertempat tinggal di gampong tersebut. (2) Penelitian terhadap persyaratan calon Panitia Musyawarah Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Keuchik.
Pasal 10 Masa kerja Panitia Musyawarah adalah 3 (tiga) bulan, dan apabila diperlukan dapat diperpanjang untuk masa 1 (satu) bulan. Pasal 11 Panitia Musyawarah mempunyai Tugas : a. Memberikan informasi tentang pembentukan Tuha Peuet Gampong kepada Masyarakat; b. Menyaring calon-calon Tuha Peuet Gampong yang memenuhi Syarat; c. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah; d. Membuat berita acara musyawarah. Pasal 12 (1) Pelaksanaan Musyawarah Pemilihan Tuha Peuet Gampong dipimpin oleh Keuchik dan Sekretaris Gampong. (2) Peserta anggota musyawarah yang dimaksudkan dalam ayat (1) adalah Anggota masyarakat yang mewakili masing-masing dusun yang ditunjuk oleh keputusan musyawarah dusun masing-masing. (3) Jumlah peserta musyawarah dari masing-masing dusun sebanyak 7 (tujuh) orang. Pasal 13 (1) Tuha Peuet gampong dipilih melalui musyawarah dalam rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1). (2) Apabila dalam Pemilihan Tuha Peuet Gampong tidak terlaksana secara musyawarah mufakat, maka pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara. (3) Calon yang memperoleh urutan suara yang terbanyak ditetapkan menjadi calon terpilih sebagai Tuha Peuet Gampong.
(4) Pengesahan Tuha Peuet Gampong ditetapkan dengan Keputusan Walikota. BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN TUHA PEUET GAMPONG Pasal 14 Tuha Peuet Gampong berhak untuk : a. memberi pertimbangan, nasehat, masukan atau pendapat terhadap kebijaksanaan yang diambil oleh Keuchik; b. meminta pertangungjawaban Keuchik sewaktu-waktu dalam hal terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh Keuchik atau perangkatnya; c. meminta pertanggungjawaban Keuchik setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan Keuchik; d. menolak pertanggungjawaban Keuchik, Pelak-sanaan tugas Keuchik tidak sesuai dengan yang diamanatkan melalui Keputusan Gampong; e. mengusulkan pemberhentian Keuchik kepada Walikota melalui Mukim dan Camat apabila Keuchik telah menyalahgunakan kekuasaannya; f. memberi persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong; g. memberikan persetujuan terhadap Reusam Gampong. Pasal 15 Anggota Tuha Peuet Gampong berhak : a. mengusulkan rapat Tuha Peuet untuk dan dalam rangka penggunaan fungsi Tuha Peuet Gampong; b. memberi nasehat diminta atau tidak kepada Keuchik dan perangkatnya melalui Ketua Tuha Peuet Gampong;
c. memperoleh tunjangan dan uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong yang telah ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Gampong. Pasal 16 Tuha Peuet Gampong berkewajiban : a. mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong oleh Keuchik dan perangkatnya; b. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Gampong dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai badan perwakilan; Pasal 17 Tuha Peuet Gampong dilarang : a. Merangkap jabatan dengan unsur Pemerintah Gampong; b. Melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dan norma-norma yang berlaku dalam Gampong. BAB V TATA TERTIB TUHA PEUET GAMPONG Bagian Pertama Rapat Tuha Peuet Gampong Pasal 18 (1) Dalam rangka menjalankan fungsinya, Tuha Peuet Gampong mengadakan rapat Tuha Peuet Gampong. (2) Rapat Tuha peuet Gampong diadakan paling kurang satu kali dalam satu tahun di akhir tahun anggaran. (3) Rapat Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat juga diadakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan. (4) Rapat Tuha Peuet Gampong dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) anggota. (5) Keputusan rapat Tuha Peuet Gampong dapat diambil secara musyawarah mufakat. (6) Apabila keputusan tidak dapat diputuskan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1), maka putusan dapat diambil melalui suara terbanyak. Pasal 19 Rapat Tuha Peuet Gampong dipimpin oleh pimpinan Tuha Peuet Gampong dan dilaksanakan di wilayah Gampong yang bersangkutan.
Bagian Kedua Pergantian Pimpinan Tuha Peuet Gampong Pasal 20
(1) Dalam hal Pimpinan Tuha Peuet Gampong berhalangan tetap, mengundurkan diri atau meninggal dunia, dipilih pimpinan baru melalui musyawarah para anggota. (2) Pimpinan Tuha Peuet Gampong dapat diber-hentikan dengan alasan tidak menjalankan tugas pimpinan dengan baik. (3) Pemberhentian Pimpinan Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diputuskan atas persetujuan 2/3 (dua pertiga) anggota Tuha peuet Gampong. Pasal 21 Tata tertib lebih lanjut mengenai Tuha Peuet Gampong ditetapkan oleh Pimpinan Tuha Peuet Gampong dengan persetujuan anggota dalam suatu rapat anggota Tuha Peuet Gampong. BAB VI MASA JABATAN, PERGANTIAN ANTAR WAKTU DAN PEMBERHENTIAN TUHA PEUET GAMPONG Bagian Pertama Masa Jabatan Pasal 22 (1) Masa jabatan Tuha Peuet Gampong adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengesahan dan berakhir pada saat pengesahan Tuha Peuet Gampong yang baru. (2) Anggota Tuha Peuet Gampong yang sudah berakhir masa jabatannya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Bagian Kedua Pergantian Antar Waktu Gampong Pasal 23 (1) Terhadap anggota Tuha Peuet Gampong yang berhalangan tetap, mengundurkan diri, diberhentikan atau meninggal dunia dapat dilakukan penggantian anggota antar waktu. (2) Masa jabatan anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sampai habis masa jabatan anggota yang digantikan. Bagian Ketiga Pemberhentian Tuha Peuet Gampong Pasal 24 (1) Anggota Tuha Peuet Gampong dapat diberhentikan oleh Walikota, apabila yang bersangkutan : a. melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan masyarakat gampong; b. dipidana penjara minimal 1 (satu) tahun; c. menjadi calon Keuchik atau diangkat sebagai salah seorang perangkat Pemerintah Gampong; d. tidak lagi menjadi penduduk Gampong yang bersangkutan; e. berhalangan tetap yang tidak dapat menjalankan tugas Tuha Peuet Gampong;
(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diusulkan oleh Tuha Peuet Gampong setelah mendengar pertimbangan Imeum Mukim dan Camat. BAB VII SEKRETARIAT TUHA PEUET GAMPONG Pasal 25 (1) Untuk Kelancaran tugas Tuha Peuet Gampong dapat dibentuk sekretariat Tuha Peuet Gampong. (2) Sekretariat Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris (bukan anggota), yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Tuha Peuet Gampong. (3) Sekretariat Tuha Peuet Gampong dapat dibantu oleh beberapa orang tenaga staf, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Gampong. (4) Sekretaris dan tenaga staf Sekretariat Tuha Peuet Gampong tidak boleh dari unsur perangkat pemerintah Gampong. (5) Sekretaris dan tenaga staf Sekretariat Tuha Peuet Gampong diangkat dan diberhentikan oleh Keuchik berdasarkan usulan dari Pimpinan Tuha Peuet Gampong. Pasal 26 Sekretaris dan tenaga staf Sekretariat Tuha Peuet Gampong berhak mendapat tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan gampong dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong. BAB VIII BIAYA PEMILIHAN Pasal 27 Biaya Pemilihan Tuha Peuet Gampong dialokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 (1) Tuha Peuet Gampong yang sudah terpilih sebelum berlakunya Qanun ini tetapi belum disahkan oleh Walikota tetap sah; (2) Pemilihan Tuha Peuet Gampong yang masih dalam proses pada saat Qanun ini diundangkan, akan diselesaikan berdasarkan ketentuan Qanun ini. (3) Masa Jabatan Tuha Peuet Gampong yang telah ada sebelum Qanun ini ditetapkan harus ber-pedoman pada Qanun ini. (4) Kedudukan Lembaga Masyarakat Desa yang ada harus disesuaikan dengan Qanun ini .
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Dengan berlakunya Qanun ini, semua Qanun Kota dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Pemilihan Tuha Peuet Gampong dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 30 Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 31 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 29 Desember 2005 27 Zulqaidah 1426
Pj. WALIKOTA BANDA ACEH, Cap/Dto MAWARDY NURDIN Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 29 Desember 2005 27 Zulqaidah 1426 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH, Cap/Dto M. KAMIL YUNUS LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2005 NOMOR 6 SERI E NOMOR 3
PENJELASAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG TUHA PEUET GAMPONG
I.
UMUM. Tuha Peuet Gampong sebagai Lembaga Adat yang dikenal dalam kehidupan masyarakat Aceh perlu diakui secara formal menjadi Lembaga yang mempunyai peran dalam pemerintahan Gampong. Pengakuan Lembaga Tuha Peuet Gampong ini menjadi lembaga resmi pemerintahan Gampong tidak menghilangkan sifatnya sebagai lembaga adat, karena dengan demikian akan tetap diakui dan mudah berkiprah dalam kehidupan masyarakat. Tuha Peuet Gampong merupakan Badan Perwakilan Gampong dengan berkedudukan sebagai badan perwakilan akan berfungsi menyalurkan aspirasi memperjuangkan kepentingan warga gampong. Oleh karena itu pembentukan Tuha Peuet Gampong menjadi wadah demokrasi bagi warga masyarakat melalui mekanisme yang representatif bagi masyarakat Gampong dengan memperhatikan karakteristik dari gampong masing-masing. Dengan adanya Tuha Peuet Gampong akan dapat memperkuat lembaga pemerintahan Gampong, adat istiadat dan pelaksanaan Syariat Islam ditingkat Gampong serta mewujudkan nilai-nilai demokrasi ditengah-tengah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas
