1
QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA WALIKOTA BANDA ACEH, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pengaturan dan penataan tata ruang perkotaan yang serasi dengan perkembangan pembangunan dewasa ini dan memberi kesempatan kepada pengusaha untuk lebih berperan dalam mengembangkan usahanya dalam pembangunan daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh, dipandang perlu mengatur tentang ketentuan-ketentuan Pemberian Retribusi Izin Tempat Usaha; b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092); 2. Undang-undang Gangguan (Hieder Ordonantie) Stbl Nomor 226 Tahun 1926 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. Nomor 450 Tahun 1940; 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893); 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247); 9. Peraturan ………
2
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 10); 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2002 – 2010;
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT USAHA.
IZIN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Banda Aceh; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Kepala Daerah adalah Walikota Banda Aceh; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh; 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku; 6. Retribusi ………
3
6. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; 7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat di nikmati oleh orang dan/atau badan; 8. Tempat usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan; 9. Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diberikan untuk membuka dan/atau menggunakan tempat atau ruangan tempat usaha perdagangan dan jasa; 10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya; 11. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak; 12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundangundangan Retribusi Daerah; 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang; 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar; 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda; 17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangundangan, dan Retribusi Daerah; 18. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk menilai serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
BAB II ………
4
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pemberian Izin Tempat Usaha dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan serta menata kegiatan usaha sesuai dengan peruntukan kawasan dan zona yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh. Pasal 3 Pemberian Izin Tempat Usaha bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam berusaha baik ditinjau dari segi lokasi maupun hubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 4 Dengan nama Retribusi Izin Tempat Usaha yang dipungut atas pemberian Izin Tempat Usaha. Pasal 5 Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang dan/atau badan. Pasal 6 Subjek Retribusi adalah orang dan/atau badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha.
BAB IV PERIZINAN Pasal 7 (1) Setiap orang dan/atau badan yang hendak membuka tempat Usaha/Jasa dalam wilayah Kota harus memperoleh Izin Tempat Usaha terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota (2) Setiap pemberian Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dipungut retribusi. (3) Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Tempat Usaha dengan melampirkan : a. Surat Permohonan bermaterai. b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik yang masih berlaku. c. Pas Photo pemilik Perusahaan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar. d. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berjalan. e. Akte Pendirian Perusahaan/Perubahannya (Berbadan Hukum). f. Status Tempat Usaha. g. Rekomendasi ………
5
g. Rekomendasi dari Dinas Tata Kota dan Pemukiman Kota Banda Aceh. h. Rekomendasi dari Camat. (4) Syarat-syarat lain sesuai dengan kegiatan bidang usaha meliputi : a. Restoran, Rumah Makanan, Katering dan Kedai Kopi melampirkan Kartu Kir dan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan Izin Gangguan (HO) dari Walikota. b.
Rumah Kecantikan dan Wisma Pangkas melampirkan : 1. Rekomendasi dari Polisi Resort Kota Banda Aceh. 2. Rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh. 3. Kartu Kir dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. 4. Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan. 5. Izin Gangguan (HO) dari Walikota.
c.
Video Game, Play Station melampirkan : 1. Rekomendasi dari Polisi Resort Kota Banda Aceh 2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh 3. Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan. 4. Izin Gangguan (HO) dari Walikota
d.
Rental dan Jual Vcd melampirkan : 1.Rekomendasi dari Polisi Resort Kota Banda Aceh. 2. Rekomendasi dari Mejelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh. 3.Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan. 4.Izin Gangguan (HO) dari Walikota.
e.
Rumah Billyard 1. Rekomendasi dari Polisi Resort Kota Banda Aceh. 2. Rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh. 3. Izin Gangguang (HO) dari Walikota. 4. Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan.
f.
Warnet dan Internet melampirkan : 1. Rekomendasi dari Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Banda Aceh 2. Rekomendasi dari Polisi Resort Kota Banda Aceh. 3. Izin Gangguan (HO) dari Walikota.
g.
Depot Obat melampirkan : 1. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh 2. Pas Photo 3 X 4 sebanyak 4 lembar. 3. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker. 4. Surat Pernyataan Asisten Apoteker. 5. Izin Gangguan (HO) dari Walikota.
h.
Apotik melampirkan : 1. Izin Apotik dari Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2. Izin Gangguan (HO) dari Walikota i. Rumah ………
6
i.
Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Klinik melampirkan : 1. Izin Gangguan (HO) yang dikeluarkan Walikota. 2. Izin Pendirian dari Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
j.
Industri, Pabrik Makanan/Minuman melampirkan : 1. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh. 2. Kartu Kir dan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. 3. Izin Gangguan (HO) dari Walikota.
j.
Koperasi melampirkan Akte Pendirian Koperasi/Akte perubahan
k.
Perbengkelan, Doorsmer, Ruang Penyimpanan, Pergudangan, Penimbunan Minyak, Oli, Gas/Elpiji dan Percetakan melampirkan Izin Gangguan (HO) dari Walikota.
l.
Mobil Barang/Penumpang melampirkan Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
m.
Usaha Burung Walet melampirkan : 1. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. 2. Rekomendasi dari Bapedalda Kota Banda Aceh. 3. Izin Gangguan (HO) dari Walikota.
n.
Perhotelan, Losmen, Penginapan, Wisma melampirkan : 1. Rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh. 2. Pajak Hotel dan Restoran tahun berjalan. 3. Izin Gangguan (HO) yang dikeluarkan oleh Walikota. 4. Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan. Pasal 8
(1) Permohonan Izin Tempat Usaha harus sudah diproses dalam jangka waktu paling lama 14 ( empat belas ) hari sejak tanggal diterima permohonan yang telah lengkap dan memenuhi semua persyaratan serta pemohon telah melunasi retribusi izin tempat usaha. (2) Ketentuan ayat (1) pasal ini tidak berlaku, bila adanya hal-hal diluar kemampuan teknis manusia. Pasal 9 (1) Izin Tempat Usaha diberikan atas nama pemohon untuk jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan. (2) Izin Tempat Usaha tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Walikota. Pasal 10 Penentuan Tata Ruang Perkotaan atas block-block tertentu, untuk kegiatan jenis usaha tertentu dengan mempedomani pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2002 – 2010. Pasal 11 ………
7
Pasal 11 Walikota berwenang untuk menolak permohonan Izin Tempat Usaha apabila tidak dilengkapi salah satu persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak sesuai dengan kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah. Pasal 12 Izin Tempat Usaha dicabut apabila ternyata sipemohon memberikan keterangan palsu dan menyalahi aturan yang telah ditetapkan sehubungan dengan usaha yang dimaksud.
BAB V GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 13 Retribusi Izin Tempat Usaha termasuk Golongan Retribusi Perizinan tertentu.
BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 14 Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Izin Tempat Usaha diukur berdasarkan jenis usaha.
BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 15 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
BAB VIII KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 16 Besarnya tarif di tetapkan sebagai berikut : N Klasifikasi Jenis Usaha o 1 2 3 A.
Besar Tarif 4
Peralatan 1. Jual Buku, Majalah, Koran Rp. 50.000,Kantor dan 2. Jual ATK, Alat-alat Sekolah, Rp. 50.000,Sekolah Foto Copy
8
1
2
3 dan 1. Jual kain/pakaian. 2. Jual sepatu. 3. Penjahit pakaian/Taylor.
4
B.
Penjahit Konfeksi
Rp. 50.000,Rp. 50.000,Rp. 50.000,-
C.
Assesories
1. 2. 3. 4. 2. 3. 4. 5.
Jual Kaca Mata Jual Jam Jual Kaca Jual Keramik dan sejenisnya Jual Barang Antik Jual Mainan Anak-Anak Jual Mas dan Perak Jual Souvenir
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
50.000,50.000,50.000,50.000,50.000,50.000,50.000,50.000,-
D. Kebutuhan Rumah Tangga/ Kantor
1. 2. 3. 4.
Rp. Rp. Rp. Rp.
50.000,50.000,50.000,50.000,-
5. 6. 7. 8. 9.
Jual Perabotan Kayu Jual Perabot Aluminium Jual beli barang bekas Jual Kelontong, RempahRempah Jual Barang Elektronik Jual alat-alat olah raga Jual alat-alat musik Photo Studio Doby
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
75.000,75.000,75.000,75.000,50.000,-
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Depot Obat Apotik Praktek Dokter Klinik Rumah Sakit Tukang Gigi Jual Alat-alat Kesehatan Fitness dan Aerobic
Rp. 50.000,Rp. 75.000,Rp. 75.000,Rp.100.000,Rp.150.000,Rp. 75.000,Rp. 75.000,Rp. 50.000,-
Wartel Kios Phon Warung Internet Jaringan Telekomunikasi Pemancar TV Pemancar Radio Jual Alat-alat Komunikasi/HP Entertaintments Periklanan
Rp. 75.000,Rp. 50.000,Rp. 75.000,Rp.100.000,Rp.100.000,Rp. 75.000,Rp. 50.000,Rp. 75.000,Rp. 75.000,-
E.
Kesehatan
F.
Telekomu 1. nikasi dan 2. Publikasi 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
G.
Rental
1. Alat-alat Musik Rp. 75.000,2. Perlengkapan Pesta Rp. 75.000,3. Komputer, VCD, Play Station, Rp. 50.000,Video Game 4. Mobil Rp.125.000,5. Kenderaan Bermotor Rp.100.000,-
H.
Pertambangan Dan Energi
1. 2. 3. 4.
SPBU Jual Gas Elpiji Jual Minyak/Oli Penimbunan Minyak dan sejenis
Rp.200.000,Rp.100.000,Rp. 75.000,Rp. 75.000,-
9
1
2
3
4
I.
Dealer, 1. Dealer Mobil Distributor dan 2. Dealer Kenderaan Bermotor Perbengkelan 3. Jual Sepeda 4. Jual Suku Cadang Kenderaan 5. Bengkel Mobil 6. Bengkel Kenderaan Bermotor 7. Bengkel Las dan Cat 8. Bengkel Sepeda 9. Doorsmer 10. Distributor
Rp.200.000,Rp.150.000,Rp. 75.000,Rp. 75.000,Rp.100.000,Rp. 75.000,Rp. 50.000,Rp. 50.000,Rp. 75.000,Rp.100.000,-
J.
Rumah Kecantikan
Rp. 75.000,Rp. 50.000,Rp. 50.000,-
K.
Makanan dan 1. Minuman 2. 3. 4.
L.
Pertanian dan 1. Jual Bunga/Bibit Tanaman Peternakan 2. Jual Pupuk/Obat-obat Tanaman 3. Jual Ikan Hias/Burung 4. Jual Makanan Ternak/Ikan 5. Jual Daging 6. Penangkaran Udang 7. Hitchery/Pembibitan Udang, ikan 8. Usaha burung walet
Rp. 50.000,Rp. 50.000,Rp. 50.000,Rp. 50.000,Rp. 75.000,Rp. 50.000,Rp.100.000,Rp.150.000,-
M .
Biro/Jasa Umum
1. Jasa Konstruksi, Leveransier, Export - Import 2. Percetakan, Penerbitan 3. Jasa Konsultan 4. Konsultan Hukum, Pengacara, Notaris 5. Jasa Pengadaan Tenaga Kerja 6. Jasa Pendidikan/Kursus 7. Akuntan Pablik 8. Biro Perjalanan 9. Biro Pengurusan surat-surat dan cargo 10. Penukaran valas, pegadaian 11. Asuransi 12. Koperasi
Rp.100.000,-
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Rp.200.000,Rp.100.000,Rp. 75.000,Rp. 50.000,Rp. 50.000,Rp. 50.000,Rp.100.000,Rp.100.000,Rp. 75.000,-
N. Bidang Kepariwisataan
1. Salon Wanita 2. Wisma Pangkas Pria 3. Jual Alat-alat kecantikan Restoran Catering Rumah Makan Kedai Kopi
Perhotelan Berbintang Hotel Melati Wisma/Penginapan/Losmen Pengelolaan Fasilitas Wisata Meseum Kebun binatang Bioskop Tempat Hiburan Anak-anak Rumah Billyard
Rp.100.000,Rp. 75.000,Rp. 75.000,Rp. 50.000,-
Rp.100.000,Rp.100.000,Rp.100.000,Rp. 75.000,Rp. 50.000,Rp.100.000,Rp. 75.000,Rp. 75.000,Rp. 75.000,Rp.150.000,Rp. 75.000,-
10
1
2
3
4
O. Perbankan
Jasa Perbankan
Rp.200.000,-
P.
1. Maal 2. Super Market 3. Mini Market
Rp.300.000,Rp.250.000,Rp.100.000,-
Q. Gudang
1. Ruang Penyimpanan 2. Pergudangan
Rp. 50.000,Rp.100.000,-
R.
Reperasi
1. Alat-Alat Elektronik 2. Alat-Alat Mekanikal 3. Alat-Alat Manual
Rp. 50.000,Rp. 50.000,Rp. 50.000,-
S.
Industri
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Rp. 75.000,Rp. 75.000,Rp.100.000,Rp.100.000,Rp.100.000,Rp.100.000,Rp.100.000,Rp.100.000,-
T.
Market/Maal
Transportasi
Pembuatan Sepatu/sol Pembuatan tempe/tahu Pengolahan Air Mineral Bahan Bangunan Makanan/Minuman Obat-Obatan Panglong Kayu Tekstil
1. Angkutan Barang
Rp.100.000,Rp. 50.000,-
2. Angkutan Penumpang
BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 17 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pemberian izin usaha diberikan.
BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 18 Masa retribusi dan saat retribusi terutang lamanya satu tahun.
Pasal 19 Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XI ………
11
BAB XI SURAT PENDAFTARAN Pasal 20 (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya. (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
BAB XII PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 21 (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT. (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 22 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 23 (1)
(2)
Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang. Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.
BAB XV ………
12
BAB XV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 24 (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. (2) Penagihan retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 25 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi.
BAB XVII KEBERATAN Pasal 26 (1) (2) (3)
(4) (5)
(6)
Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau kepada pejabat yang ditunjuk. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pendaftaran (pemberitahuan) kepada Wajib Retribusi. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaannya penagihan retribusi. Pasal 27
(1)
(2) (3)
Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. (4) Keputusan ………
13
(4) (5) (6)
Keputusan Walikota sebagaimana disebut ayat 1,2 dan 3 tersebut adalah bersifat final. Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusakan. Tata cara pembebasan, pengurangan, keringanan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 28 (1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota. Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 29
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan: a. nama dan alamat Wajib Retribusi; b. masa retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran; d. alasan yang singkat dan jelas; (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota. Pasal 30 (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah-bukuan dan bukti pemindah-bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB XIX ……..
14
BAB XIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 31 (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain, untuk mengangsur. (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB XX KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 32 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan Surat Teguran atau b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XXI KETENTUAN PIDANA Pasal 33 (1)
(2)
(3)
Setiap orang dan/atau Badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 7 dapat diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang. Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran. Pasal 34
Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang pernah ada dan bertentangan dengan qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XXII ………
15
BAB XXII PENYIDIKAN Pasal 35
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh diberi kewenangan khusus sebagai penyidik tindakan pidana terhadap pelanggaran ketentuan izin tempat usaha. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Tempat Usaha agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Tempat Usaha; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Tempat Usaha; d. Meminta buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Tempat Usaha; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Tempat Usaha; g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Tempat Usaha; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Tempat Usaha menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 36 Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pemberian Surat Keterangan Izin Tempat Usaha bukan HO dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh serta Peraturan Perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. BAB XXIII ………
16
BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 37 (1)
(2)
Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Qanun ini ketentuan yang mengatur tentang Izin Tempat Usaha harus menyesuaikan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Qanun ini. Pelaksanaan Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. Pasal 39 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.
Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 14 Pebruari 2003 M 12 Dzulhijjah 1423 H WALIKOTA BANDA ACEH,
ZULKARNAIN Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 14 Pebruari 2003 M 12 Dzulhijjah 1423 H SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,
IDRUS HAYAT
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2003 NOMOR 07 SERI C NOMOR 01
