QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANUWATA ALA

QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANUWATA’ALA WALIKOTA BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa masalah kebersihan dan keindahan kota merupakan faktor utama yang mempengaruhi kesehatan dan kelayakan lingkungan, sehingga untuk menanggulanginya perlu diikutsertakan peran serta seluruh lapisan masyarakat; b. bahwa sesuai dengan pesatnya pertumbuhan Kota Banda Aceh sebagai pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa, Pedidikan/Kebudayaan dan transportasi perlu diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, maka sektor kebersihan dan keindahan dalam Kota Banda Aceh yang di atur dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Kebersihan dan Keindahan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh dipandang perlu diatur kembali; c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun; Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092); 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134); 8. Peraturan ……… 1

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70); 14. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 09 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh; 15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2002 – 2010 (Lembaran daerah Kota Banda Aceh Tahun 2003 Nomor 06, Seri E Nomor 3);

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Banda Aceh. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. 3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh. 4. Qanun adalah Qanun Kota Banda Aceh. 5. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh, yang selanjutnya disebut DK. 6. Jalan/lorong adalah jalan dalam bentuk apapun beserta kelengkapannya (selokan/parit, trotoar, bahu jalan dan sebagainya) yang terbuka untuk umum. 7. Kotoran ……… 2

7. Kotoran/sampah adalah semua jenis kotoran yang berasal dari rumah tempat tinggal, toko, bangunan umum pabrik, industri, bangkai binatang termasuk puing-puing sisa bangunan, penebangan pohon dan besi-besi tua (bekas kenderaan bermotor dan lain-lain yang sejenis). 8. Pemilik adalah orang pribadi atau badan hukum yang merupakan pemilik atau penanggung jawab, penghuni, penyewa terhadap suatu bangunan, tanah dan tanam-tanaman yang ada di atasnya. 9. Taman adalah setiap jalur tanah yang terbuka (tanpa bangunan) dan dipergunakan serta dikelola untuk pertamanan. 10. Tempat pembuangan sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat pembuangan sampah sementara sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir. 11. Tempat pembuangan akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat pembuangan akhir sampah yang disediakan oleh Pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pengaturan tentang kebersihan dan keindahan bermaksud untuk menata, mengendalikan serta mengawasi kegiatan kemasyarakatan yang mencerminkan keindahan dan keteraturan dalam wilayah kota. Pasal 3 Pengaturan tentang kebersihan dan keindahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kebersihan lingkungan dalam wilayah kota.

BAB III PENGATURAN KEBERSIHAN Pasal 4 Setiap warga kota wajib menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempat yang telah ditetapkan/disediakan oleh Pemerintah Kota. Pasal 5 (1) Pengaturan, pengelolaan dan penanggulangan kebersihan serta keindahan adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 4 berupa larangan membuang, meletakkan atau menyuruh membuang sampah/kotoran di jalan umum, di tepi pantai, tanah lapang, taman, sungai dan sejenisnya, selokan, trotoar dan median jalan, pelataran umum yang berada dalam pemeliharaan/pengawasan dan atau milik Pemerintah. (3) Dinas Kebersihan dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan Instansi terkait, Camat, Geuchik/Lurah atau nama lain menurut ketentuan yang berlaku, masyarakat dan swasta untuk terpeliharanya kebersihan lingkungan dan taman kota.

BAB IV………….. 3

BAB IV PENGELOLAAN SAMPAH/KOTORAN Pasal 6 Kebersihan lingkungan kota meliputi : a. kebersihan rumah/bangunan, pekarangan dan pagarnya; b. kebersihan jalan umum dan taman-taman, serta ruang terbuka lainnya; c. tempat sampah yang tertutup (tempat pembuangan sementara); d. tempat pembuangan kotoran manusia/tinja; e. selokan/drainase dari setiap rumah/bangunan; f. pasar-pasar, kawasan industri, pelabuhan dan terminal. Pasal 7 (1) Setiap pemilik/penanggung jawab dan penghuni rumah/toko/bangunan, tanah atau yang dapat dianggap sama dengan itu wajib memelihara kebersihan lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. (2) Setiap orang dan atau badan yang menjadi penanggung jawab dari suatu kegiatan yang bersifat keramaian rakyat/olah raga, wajib memelihara kebersihan lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal 8 (1) Dilarang mendirikan wc/kakus di atas parit umum dan bantaran sungai atau menjadikannya berfungsi sebagai wc. (2) Dilarang membuang kotoran manusia/tinja pada instalasi pengolahan lumpur tinja milik Pemerintah Kota tanpa seizin dari Walikota atau Dinas Kebersihan. (3) Septictank atau bak wc dibuat pada tempat-tempat yang memungkinkan dicapai dengan mudah oleh mobil penyedotan tinja dan sejenisnya. (4) Penyedotan/pembersihan septictank (sumur wc) dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan setelah ada permintaan dari pemilik rumah/bangunan. (5) Dalam melaksanakan tugas pengosongan septictank, petugas dari Dinas Kebersihan dapat bebas masuk pekarangan rumah dan tempat-tempat lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas tersebut dengan seizin pemiliknya.

BAB V BAK SAMPAH DAN TEMPAT PEMBUANGAN Pasal 9 (1) Dinas Kebersihan menyediakan tempat pembuangan sementara (kontainer) pada tempat-tempat yang dirasa perlu yang bentuk dan ukurannya ditentukan oleh Pemerintah Kota. (2) Tiap-tiap pemilik toko, rumah/gedung, restoran/rumah makan, hotel/penginapan, gudang, bioskop-bioskop dan tempat lainnya harus menyediakan tempat sampah dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6. (3) Setiap penghuni bangunan yang dimaksud ayat (2) pasal ini berkewajiban menjaga : a. supaya…….. 4

a. supaya tempat sampah tersebut terpelihara dengan baik; b. supaya sampah yang dikumpulkan dalam tempat sampah tidak berhamburan keluar; c. supaya tempat sampah segera ditutup dan ditempatkan kembali ditempat semula setelah dikosongkan. Pasal 10 (1) Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah hanya dilakukan pada suatu tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota dengan tidak mengganggu keindahan, kesehatan dan lingkungan hidup. (2) Pembuangan sampah ke TPA yang dilakukan oleh warga masyarakat atau pihak swasta lainnya harus dengan sepengetahuan Dinas Kebersihan.

BAB VI KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA Pasal 11 Setiap pemilik/penanggung jawab/penghuni rumah, gedung, toko, restoran/rumah makan, perusahaan-perusahaan, hotel/penginapan, bioskop dan bangunan lainnya serta pemilik/penghuni suatu persil tanah diwajibkan : a. memelihara kebersihan dan keindahan halaman/pekarangan; b. memagar halaman rumah dan merawat dengan baik; c. mengapur/mengecat dinding rumah/bangunan minimal setahun sekali; d. menanam dan memelihara tanaman serta tumbuh-tumbuhan pelindung di halaman rumah/bangunan, yang merupakan taman, pekarangannya; e. membuat dan memelihara selokan/riol dan selokan-selokan atau saluran air lainnya sehingga air dapat mengalir dengan baik dan lancar, ke saluran kota; f. memangkas tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan atau cabang/ranting yang mengganggu dan membahayakan keamanan umum serta lingkungan; g. menanam bangkai-bangkai binatang dengan kedalaman lebih 50 cm dari permukaan tanah sesuai dengan besarnya bangkai tersebut. Pasal 12 Setiap pemilik/penanggung jawab/penghuni rumah, gedung, toko, restoran/rumah makan, perusahaan-perusahaan, hotel/penginapan, bioskop dan bangunan lainnya serta pemilik/penghuni suatu persil tanah dilarang : a. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan jemuran atau benda-benda lainnya termasuk makanan ditempat yang kelihatan dari jalan umum dan dalam taman-taman sehingga mengganggu keindahan; b. meletakkan kerangka-kerangka kenderaan, barang rongsokan di pinggir jalan umum atau di halaman/pekarangan yang terbuka kecuali tempattempat yang telah ditentukan atau diizinkan oleh Pemerintah Kota; c. mengambil atau memindahkan tutup bak kontrol, selokan/riol atau saluran air lainnya kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan umum; d. menutup secara permanen bak kontrol, selokan/riol atau saluran air lainnya yang dapat mengganggu kegiatan pembersihan oleh petugas Dinas Kebersihan; e. membuang sampah atau benda-benda lainnya di halaman/pekarangan orang lain; f..menanam………

5

f. menanam atau membiarkan tumbuh-tumbuhan atau cabang/rantingnya di halaman/pekarangan bangunan yang mengganggu dan membahayakan keamanan umum atau tetangganya serta mengganggu keindahan Kota; g. mengganggu, mengambil/memotong dahan/ranting dan bunga dari segala jenis tanaman hias dan pohon-pohon pelindung, baik yang dipelihara oleh Pemerintah Kota maupun oleh masyarakat; h. mengganggu/merusak/mengambil pagar dari taman kota dan sarana keindahan kota lainnya; i. menempatkan bahan-bahan bangunan atau bahan-bahan bongkaran bangunan di pinggir jalan/lorong, sehingga mengganggu keindahan, kebersihan dan lalu lintas umum; j. mencoret bangunan atau fasilitas umum lainnya; k. menebang/memotong pohon-pohon pelindung tanaman hias milik Pemerintah Kota tanpa seizin Dinas Kebersihan. Pasal 13 (1) Dinas Kebersihan berkewajiban memperingatkan secara tertulis kepada pemilik untuk memotong/menebang tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan atau cabang/rantingnya yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan umum dan tetangganya. (2) Dinas Kebersihan berhak memotong/menebang tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dengan membebankan biaya kerja kepada pemiliknya, apabila peringatan ketiga kali secara tertulis dari Dinas Kebersihan tidak diindahkan. (3) Dinas Kebersihan berhak memindahkan dan atau membuang bahan-bahan bangunan dan bahan-bahan bongkaran bangunan yang penempatannya mengganggu kebersihan, lalu lintas dan keindahan kota dengan membebankan biaya kerja kepada pemiliknya. Pasal 14 Terhadap pemilik/penanggung jawab/pemborong suatu bangunan yang melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 15 Dinas Kebersihan berkewajiban memberi penyuluhan dan bimbingan tehnis dalam usaha menggalakkan warga kota dibidang kebersihan dan keindahan kota. BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 16 (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 ayat (1) dan (2), dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB VIII……… 6

BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 17 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap pengaturan/pengelolaan kebersihan dan keindahan. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang kebersihan dan keindahan; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang kebersihan dan keindahan; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang kebersihan dan keindahan; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang kebersihan dan keindahan; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang kebersihan dan keindahan; g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas, orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang kebersihan dan keindahan; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang kebersihan dan keindahan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 6 Tahun 1980 tentang Kebersihan dan Keindahan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh serta Peraturan Daerah Perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 19……….. 7

Pasal 19 Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota . Pasal 20 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 14 Pebruari 12 Dzulhijjah

2003 M 1423 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

ZULKARNAIN Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 14 Pebruari 2003 M 12 Dzulhijjah 1423 H SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

IDRUS HAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2003 NOMOR 08 SERI E NOMOR 04

8

PENJELASAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN I. UMUM Bahwa masalah kebersihan dan keindahan Kota merupakan faktor utama yang mempengaruhi kesehatan, kenyamanan, keindahan dan kelayakan lingkungan sekitarnya. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut tidak hanya sebagai tanggung jawab Pemerintah semata melainkan tanggung jawab semua lapisan warga Kota Banda Aceh. Untuk itu diperlukan partisipasi dan keikutsertaan semua lapisan masyarakat. Sebagai akibat pesatnya laju pertumbuhan Kota sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan/budaya dan transportasi, maka penanggulangannya perlu dilakukan secara sistimatis dan profesional secara berkesinambungan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

1 Cukup Jelas 2 Cukup Jelas 3 Cukup Jelas 4 Cukup Jelas 5 Cukup Jelas 6 Cukup Jelas 7 Cukup Jelas 8 Cukup Jelas 9 Cukup Jelas 10 Cukup Jelas 11 Cukup Jelas 12 Cukup Jelas 13 Cukup Jelas 14 Cukup Jelas 15 Cukup Jelas 9

Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas

10