QANUN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHAKUASA GUBERNUR ACEH, Menimbang : a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005,
Pemerintah
Republik
Indonesia
dan
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan
dan
bermartabat
bagi
semua,
para
pihak
bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; b.
bahwa bencana dapat menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintah baik yang bersifat fisik maupun non fisik, oleh karenanya perlu dilakukan upaya mencegah atau
memperkecil
akibat
bencana
serta
melindungi masyarakat sesuai dengan cita-cita MoU Helsinki 15 Agustus 2005; c.
bahwa
Aceh
secara
geografis,
geologis,
hidrologis, klimatologis dan demografis terletak pada
kawasan
rawan
bencana
sehingga
diperlukan penanggulangan bencana; d.
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana,
Pemerintah
Aceh
menjadi
penanggung
jawab
dalam
penanggulangan bencana Aceh; e.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penanggulangan Bencana;
Mengingat.…/-2Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3.
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723); 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga
Asing
Nonpemerintah
Dalam
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830); 7.
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan
Lembaga atau Badan di Luar Negeri; 8.
Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 03);
9.
Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 18);
10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 20); 11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 21);
12. Qanun.…/-312. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
Dengan persetujuan bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH dan GUBERNUR ACEH MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN ACEH BENCANA.
TENTANG
PENANGGULANGAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam qanun ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat
istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur. 3. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota. 4. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 5. Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masingmasing.
6. Pemerintah…./-46. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas gubernur dan perangkat Aceh. 7. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 8. Pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat kabupaten/kota. 9. Bupati/walikota adalah kepala pemerintah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 10. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 11. Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor. 14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi dan wabah penyakit. 15. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan perbuatan lain yang meresahkan masyarakat. 16. Penanggulangan bencana adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang diselenggarakan secara koordinatif, konprehensif, serentak, cepat, tepat dan akurat dengan melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah.
17. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. 18. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepatguna serta berdayaguna. 19. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. 20. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
21. Tanggap…./-521. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan
semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. 23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. 24. Ancaman bencana adalah suatu perbuatan atau kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. 25. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 26. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan
memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. 27. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. 28. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. 29. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. 30. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. 31. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum. 32. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
BAB II…./-6BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Asas penanggulangan bencana adalah : a. keislaman; b. kemanusiaan; c. keadilan; d. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; e. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; f. ketertiban dan kepastian hukum; g. kebersamaan; h. kelestarian fungsi lingkungan; dan i. ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu: a. cepat dan tepat; b. prioritas; c. koordinasi dan keterpaduan; d. berdaya guna dan berhasil guna;
e. transparansi dan akuntabilitas; f. kemitraan; g. pemberdayaan; h. nondiskriminatif; dan i. nonproletisi. Pasal 3 Tujuan penanggulangan bencana adalah : a. memberikan pelindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, profesional dan menyeluruh; c. menghargai budaya lokal; d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta guna mendorong semangat kebersamaan, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan e. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
BAB III…./-7-
BAB III TANGGUNG JAWAB PENANGGULANGAN BENCANA Pasal 4 Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, profesional dan menyeluruh. BAB IV TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Pemerintah Aceh Pasal 5 Tugas Pemerintah Aceh merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap penanggulangan bencana untuk skala Aceh. Pasal 6 (1) Pemerintah
Aceh dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai kewenangan : a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan Aceh; b. penetapan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana; c. pengusulan status dan tingkatan bencana; d. penetapan status darurat bencana skala Aceh dengan memuat indikator yang meliputi: 1. jumlah korban; 2. kerugian harta benda; 3. kerusakan sarana dan prasarana; 4. cakupan luas yang terkena bencana; 5. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan 6. gangguan terhadap fungsi pelayanan. e. penetapan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi lain, lembaga atau badan di luar negeri atau pihak lainnya; f. Penetapan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana; g. penetapan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang
melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
h. Pengendalian..../-8h. Pengendalian, pengumpulan, dan penyaluran uang atau barang yang berskala Aceh. (2) Pemerintah Aceh dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban: a. menetapkan rencana tata ruang Aceh yang menghindari bencana; b. menetapkan pemetaan daerah rawan bencana; c. menetapkan daerah evakuasi korban bencana; d. menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana; e. menetapkan rambu-rambu di daerah rawan bencana; f. menetapkan status darurat bencana skala Aceh; g. menyiapkan personil penanggulangan bencana; h. menetapkan kebijakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana; dan i. menetapkan anggaran untuk penanggulangan
bencana. Bagian Kedua Pemerintahan Kabupaten/Kota Pasal 7 Tugas Pemerintah kabupaten/kota merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap penanggulangan bencana untuk skala kabupaten/kota. Pasal 8 (1) Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai kewenangan: a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan rencana pembangunan kabupaten/kota; b. penetapan perencanaan pembangunan kabupaten/kota yang memasukan unsurunsur kebijakan penanggulangan bencana; c. pengusulan status dan tingkatan bencana skala kabupaten/kota kepada Pemerintah melalui Pemerintah Aceh; d. penetapan status darurat bencana skala kabupaten/kota; e. penetapan kebijakan kerja sama dalam
penanggulangan bencana dengan kabupaten/kota lain, lembaga atau badan di luar kabupaten atau pihak lainnya; f. penetapan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana; g. penetapan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan h. Pengendalian, pengumpulan, dan penyaluran uang atau barang yang berskala kabupaten/kota. (2) Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban:
a. menetapkan…./-9a. menetapkan rencana tataruang kabupaten/kota yang menghidari bencana; b. menetapkan pemetaan daerah rawan bencana; c. menetapkan daerah evakuasi korban bencana; d. menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
e. menetapkan rambu-rambu di daerah rawan bencana; f. menetapkan status darurat bencana skala kabupaten/kota; g. menyiapkan personil penanggulangan bencana; h. menetapkan kebijakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana; dan i. menetapkan anggaran untuk penanggulangan bencana. BAB V PERANSERTA INSTANSI VERTIKAL, LEMBAGA ADAT, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, LEMBAGA USAHA DAN MASYARAKAT SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL Bagian Kesatu Peranserta Instansi Vertikal Pasal 9 (1) Instansi vertikal di Aceh wajib berperanserta dalam penanggulangan bencana. (2) Peranserta instansi vertikal sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan tugas pokok, dan fungsinya masingmasing. (3) Peranserta instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Bagian Kedua Peranserta Lembaga Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Agama, Lembaga Usaha dan Masyarakat Pasal 10 (1) Lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat dapat berperanserta dalam penanggulangan bencana. (2) Peranserta lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
(3) (3) Dalam
melaksanakan
Dalam…./-10-
koordinasi
terhadap
lembaga adat, Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota berkonsultasi dengan Wali Nanggroe. Pasal 11 (1) Peranserta lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi: a. melakukan kampanye peduli bencana; b. memberikan informasi terhadap situasi dan kondisi bencana; c. memberikan informasi sebab akibat bencana; d. membantu penanggulangan bencana; e. memberikan masukan upaya penyelesaian penanggulangan bencana; f. menyesuaikan kegiatannya sesuai dengan kegiatan penanggulangan bencana; g. melakukan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang untuk kegiatan penanggulangan bencana; dan h. kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. (2) Tata cara pengumpulan dan penyaluran dana oleh lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha, dan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan peraturan gubernur. Bagian Ketiga Peranserta Lembaga Internasional Pasal 12 (1) Lembaga internasional dan lembaga asing nonPemerintah dapat berperanserta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan pelindungan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota. (2) Lembaga internasional dan lembaga asing nonPemerintah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat. (3) Peranserta lembaga internasional dan lembaga asing non-Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Aceh dan/atau
pemerintah kabupaten/kota.
Pasal 13
Pasal 13..../-11-
Peranserta lembaga internasional dan lembaga asing non-Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi : a. melakukan kampanye peduli bencana; b. memberikan informasi terhadap situasi dan kondisi bencana; c. memberikan informasi sebab akibat bencana; d. memberikan masukan upaya penyelesaian penanggulangan bencana; e. membantu penanggulangan bencana; f. menyesuaikan kegiatannya dengan kegiatan penanggulangan bencana; dan g. kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. BAB VI PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Prabencana
Pasal 14 (1) Penyelenggaraaan penanggulangan bencana dalam situasi prabencana meliputi tindakan dalam: a. situasi tidak terjadi bencana; dan b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana. (2) Tindakan dalam situasi tidak terjadi bencana sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. perencanaan penanggulangan bencana; b. pengurangan risiko bencana; c. pencegahan; d. penegakan rencana tataruang; e. pelestarian fungsi lingkungan hidup; f. pemaduan dalam perencanaan pembangunan; g. pendidikan, penelitian, dan pelatihan; h. persyaratan analisis risiko bencana; dan i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. (3) Kegiatan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. mitigasi; b. kesiapsiagaan; dan c. peringatan dini.
(4) Kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Aceh dan/atau Badan Penanggulangan Bencana kabupaten/kota sesuai dengan skala bencana.
Bagian…./-12Bagian Kedua Tanggap Darurat Bencana Pasal 15 (1) Tindakan penanggulangan bencana, pada saat terjadi bencana meliputi: a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, sumber daya dan kebutuhan; b. penyebaran informasi lokasi bencana, lokasi evakuasi dan informasi lainnya; c. penentuan status keadaan darurat bencana dan jangka waktu tanggap darurat; d. pengerahan personil dan peralatan untuk penanggulangan bencana; e. pendirian posko penanggulangan bencana; f. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; g. pemenuhan kebutuhan dasar;
h. perlindungan terhadap kelompok rentan; i. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; dan j. pendistribusian bantuan logistik bagi korban bencana. (2) Kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah komando Badan Penanggulangan Bencana Aceh dan/atau Badan Penanggulangan Bencana kabupaten/kota sesuai dengan skala bencana. Bagian Ketiga Pasca Bencana Pasal 16 (1)
Penanggulangan bencana meliputi kegiatan: a. rehabilitasi; dan b. rekonstruksi.
pasca
bencana,
(2)
Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. perbaikan lingkungan daerah bencana; b. perbaikan prasarana dan sarana umum; c. pemberian bantuan perbaikan rumah
d. e. f. g. h. i. j. k.
masyarakat; pemberian bantuan logistik; pelayanan kesehatan; pemulihan sosial psikologis; pemulihan sosial ekonomi budaya; pemulihan keamanan dan ketertiban; pemulihan fungsi pelayanan publik; pemulihan fungsi pemerintahan; dan rekonsiliasi dan resolusi konflik.
(3)
Selain..../-13-
(3) Selain kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada korban bencana wajib diberikan sebagai berikut: a. santunan duka cita; b. santunan kecacatan fisik dan mental; c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; d. pemenuhan kebutuhan dasar; e. pemberian ganti rugi terhadap korban bencana non alam; dan f. pemulihan hak-hak korban lainnya. (4) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah : a. Pembuatan cetak biru (blue print); b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c. pembangunan kembali sarana dan prasarana; d. pembangkitan kembali kehidupan sosial, budaya masyarakat; e. penerapan rancangan bangunan yang tepat dan penggunaan peralatan yang tahan bencana; f. penerapan konsep pembangunan yang integral, berkualitas dan berkesinambungan; g. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; dan h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Aceh dan/atau Badan Penanggulangan Bencana kabupaten/kota sesuai dengan skala bencana. (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dengan peraturan gubernur. BAB VII
KERJASAMA DENGAN LEMBAGA ASING Pasal 17 (1)
Pemerintah Aceh dapat bekerjasama dengan lembaga internasional atau lembaga asing nonPemerintah dalam penanggulangan bencana Aceh.
(2)
Lembaga internasional atau lembaga asing non-Pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana Aceh harus menyusun: a. proposal; b. nota kesepahaman; dan c. rencana kerja.
(3)
Proposal..../-14-
(3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun oleh lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah melalui konsultasi dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau Pemerintah Aceh. (4) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun secara bersamasama, antara Badan Penanggulangan Bencana Aceh dan lembaga internasional atau lembaga
asing non Pemerintah dengan instansi yang bertanggung jawab.
melibatkan
(5) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang meliputi: a. para pihak yang bertanggung jawab; b. bentuk kegiatan; c. tujuan kegiatan; d. lokasi kegiatan; e. jangka waktu; f.
biaya;
g. larangan; dan h. sanksi. Pasal 18 Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing non-Pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2). Pasal 19 Lembaga internasional atau lembaga asing nonPemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, harus segera melaporkan kegiatannya kepada Badan
Penanggulangan Bencana Aceh untuk memperoleh persetujuan. BAB VIII PENDANAAN Pasal 20 (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota (2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari : a. APBN; b. APBA; c. APBK;
d. Sumber…./-15d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (3) Tata cara pengelolaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan gubernur. BAB IX KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI Bagian Kesatu KEWAJIBAN Pasal 21 Setiap orang, instansi vertikal, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat serta lembaga internasional yang
berperanserta dalam penanggulangan bencana wajib : a. menghormati agama yang dianut oleh korban bencana; b. menghormati budaya dan adat istiadat setempat; c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan d. memberikan informasi yang benar kepada publik terhadap kegiatan yang dilakukan. Bagian Kedua LARANGAN Pasal 22 Setiap orang, instansi vertikal, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat serta lembaga internasional yang berperanserta dalam penanggulangan bencana dilarang : a. melakukan penyebaran ajaran agama lain yang berbeda dengan agama yang dianut oleh korban bencana; b. mencampuri kebijakan Pemerintah Aceh; c. melakukan perusakan lingkungan hidup; d. melakukan perdagangan manusia (trafficking);
e. melakukan kegiatan penanggulangan bencana yang melebihi jangka waktu yang diizinkan; f. melakukan kegiatan penanggulangan bencana di luar wilayah yang diizinkan;
g. menutupi…./-16g. menutupi informasi kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan; h. melakukan diizinkan.
kegiatan
di
luar
kegiatan
yang
BAGIAN KETIGA SANKSI Pasal 23 (1) Setiap orang, instansi vertikal, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat serta lembaga internasional yang melakukan penanggulangan bencana melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif. (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan berupa harus meninggalkan wilayah Aceh selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah diketahui melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 Hal-hal yang tidak diatur di dalam qanun ini tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini, sepanjang menyangkut kewenangan Pemerintah Aceh diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur dan sepanjang menyangkut kewenangan pemerintah kabupaten/kota diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Pasal 26.../-17-
Pasal 26 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.
Disahkan di Banda Aceh pada tanggal
31 Desember 2010 25 Muharram 1432
GUBERNUR ACEH
IRWANDI YUSUF
Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 3 Januari 2011 28 Muharram 1432 SEKRETARIS DAERAH ACEH
T. SETIA BUDI
LEMBARAN ACEH TAHUN 2011 NOMOR 02
