GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG

GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2010 GUBERNUR ACEH, Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pasal 7 ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu memberlakukan secara mutatis mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2010 sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Aceh; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 8. Peraturan …………./2

MW\DATAWAHED\2010\PER.GUB\APRIL.

-28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2010; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah; 13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22); 14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23); 15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 5); 16. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1); MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2010. Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen. 2. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin antara lain, izin usaha angkutan dan izin trayek. 3. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau pengusahaan kendaraan bermotor. 4. Bea Balik ................./3

MW\DATAWAHED\2010\PER.GUB\APRIL.

-34. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. 5. Kendaraan Bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.

yang

6. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasionalnya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen. 7. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya di singkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor. 8. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga ratarata yang diperoleh dari sumber data yang akurat. 9. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang. Pasal 2 (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok : a. NJKB; dan b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor. (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor : a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas jumlah sumbu/as, roda dan berat kendaraan bermotor; b. Jenis Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut jenis bahan bakar solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya atau jenis bahan bakar lainnya; dan c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak dan isi silinder. (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut : a. Sedan, Sedan Station Wagon, Jeep, Station Wagon, Minibus, Microbus, Bus, Speda Motor dan sejenisnya serta Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar, sebesar 1 (satu); dan b. Mobil Barang/Beban, sebesar 1,3 (satu koma tiga). Pasal 3 Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010. Pasal 4 (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB. (2) NJKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada kolom 6 lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010. Pasal 5 ................./4 MW\DATAWAHED\2010\PER.GUB\APRIL.

-4Pasal 5 (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh persen). (2) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh persen). (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 70 % (tujuh puluh persen). (4) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 70 % (tujuh puluh persen). Pasal 6 (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 khusus kendaraan baru untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen). (2) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) khusus Penyerahan Pertama untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen). (3) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh persen). Pasal 7 (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar perhitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk. (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010. (3) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh. (4) Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan. Pasal 8 (1) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan alat-alat berat dan alatalat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar. (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan HPU atas suatu alat-alat berat dan alat-alat besar. Pasal 9 (1) Nilai jual alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar. (2) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010. Pasal 10 ............./5 MW\DATAWAHED\2010\PER.GUB\APRIL.

-5Pasal 10 (1) Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB bermotor :

untuk

kendaraan

a. Jenis, merek dan type yang nilai jualnya belum tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 dan belum ditetapkan oleh Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10 % (sepuluh persen) di bawah harga kosong (off the road) atau 21,5 % di bawah perkiraan harga isi (on the road) di wilayah Aceh. 2) Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU di Aceh atau dengan membandingkan jenis, merek, type, isi silinder dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama. b. Jenis, merek dan type yang sudah tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010, dengan ketentuan : 1) Untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5 % (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya. 2) Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 dengan penurunan 5 % (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku di Aceh. (2) Dasar Pengenaan PKB atas Kereta Gandeng atau Tempel dan Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin yang belum tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010. a. Kereta gandengan bak terbuka, bak tertutup dan tangki untuk 2 (dua) sumbu sebesar Rp 750.000,- dan untuk 3 (tiga) sumbu atau lebih sebesar Rp 650.000,b. Kereta gandeng Trailer dan semi Trailer untuk 2 (dua) sumbu sebesar Rp 1.000.000,- dan untuk 3 (tiga) sumbu atau lebih sebesar Rp 750.000,c. Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin dikenakan tambahan BBN-KB 10 % (sepuluh persen) dari harga pembelian mesin pengganti dan/atau HPU yang berlaku di wilayah Aceh. Pasal 11 Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh diberi kewenangan untuk menetapkan nilai jual kendaraan bermotor yang spesifik termasuk alatalat berat dan alat-alat besar yang bergerak dan/atau belum ditetapkan tidak dapat dihitung berdasarkan Peraturan ini. Pasal 12 Perubahan peruntukan atau fungsi kendaraan bukan umum menjadi kendaraan umum harus memenuhi persyaratan izin usaha angkutan atau izin trayek. Pasal 13 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh. Pasal 14 ................./6 MW\DATAWAHED\2010\PER.GUB\APRIL.

-6-

Pasal 14 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 88 Tahun 2009 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal, April 2010

Rabi’ul Akhir 1431 GUBERNUR ACEH, Diundangkan di Banda Aceh Pada tanggal, April 2010 Rabi’ul Akhir 1431 SEKRETARIS DAERAH ACEH,

HUSNI BAHRI TOB

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2010 NOMOR

MW\DATAWAHED\2010\PER.GUB\APRIL.

IRWANDI YUSUF