GUBERNUR ACEH
PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAINON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKITPEMERINTAH ACEH DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH, Menimbang:a.
b.
Mengingat :1.
2.
3.
4.
5.
6.
bahwa Rumah Sakit Pemerintah Aceh yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Umum Daerah (PPK-BLUD) diberikan fleksibilitas dalam pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif, dalam meningkatkan pelayanan sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Aceh; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4268); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 04 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4844); 7. Undang- ..../2
-2-
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5038); 11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerjadi Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas, Lembaga Teknis dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas, Lembaga Teknis dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT PEMERINTAH ACEH. BAB I .../3
-3BABI KETENTUANUMUM Pasal1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. 2. Pemerintah Daerah Aceh selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintah Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh 3. Rumah Sakit Pemerintah Aceh adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Ibu dan Anak dan Rumah Sakit Jiwa yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 5. Pemimpin BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh adalah pemimpin Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Ibu dan Anak dan Rumah Sakit Jiwa yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 6. Pegawai Non PNS BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS BLUD adalah Pegawai yang diangkat oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh. 7. Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD adalah rekrutmen yang dilakukan oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh guna memenuhi kecukupan dan kebutuhan sumber daya manusia pada BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh 8. Pemberhentian Pegawai Non PNS BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh dengan Pemimpin BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh. 9. Gajia dalah suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang pegawai atas jasa dan hasil kerjanya. 10. Cuti adalah keadaan pegawai tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. BABII ASAS,TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2 Pengangkatan dan pemberhentian pegawai Non PNS BLUD diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesetaraan, kepatutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Pasal 3 ..../4
-4-
Pasal 3 Tujuan pengangkatan dan pemberhentian pegawai Non PNS BLUD adalah untuk: a. mewujudkan pelayanan prima pada BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh; dan b. memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia pada BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh. Pasal 4 (1) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai Non PNS BLUD diselenggarakan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh yaitu: 1. transparansi; 2. akuntabilitas; 3. responsibilitas; 4. independensi; 5. efektifitas, dan 6. produktifitas. (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi kepegawaian agar secara langsung dapat diakses bagi yang membutuhkan. (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. (4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat sesuai perundang-undangan yang berlaku. (5) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan keadaan dimana lembaga yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsipprinsip korporasi yang sehat. (6) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi terlebih dahulu. (7) Produktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi. BAB III STATUS PEGAWAINON PNS Pasal 5 (1) Status Pegawai Non PNS BLUD merupakan pegawai kontrak pada BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh. (2) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikontrak sesuai kebutuhan dan dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh.
BAB IV ..../5
-5BAB IV REKRUITMEN PEGAWAI NON PNS PADA BLUD Bagian Kesatu Perencanaan Pegawai Non PNS Pasal 6 (1) Pemimpin BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh setiap tahun menyusun perencanaan kebutuhan pegawai Non PNS sesuai kebutuhan, berdasarkan analisis kebutuhan yang meliputi jumlah, jenis dan kualifikasi Sumber Daya Manusia serta kemampuan pembiayaan. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh. Bagian Kedua Penerimaan Pegawai Non PNS Pasal 7 (1) Seleksi penerimaan pegawai Non PNS BLUD diselenggarakan oleh tim pelaksana seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh. (2) Mekanisme tahapan seleksi penerimaan Pegawai Non PNS BLUD diatur oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh. (3) Pengangkatan Pegawai Non PNS BLUD yang lulus seleksi ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh. BAB V HUBUNGAN KERJA Pasal 8 Hubungan kerja antara Pemimpin BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh dan Pegawai Non PNS pada BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh dilakukan melalui perjanjian kerja. Pasal 9 Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibuat atas dasar: a.kesepakatan kedua belah pihak; b.adanya pekerjaan yang diperjanjikan; c. kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan danPeraturan Perundangundangan yang berlaku. Pasal 10 (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh dan pegawai Non PNS BLUD. (2)Perjanjian kerja secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : a. nama dan jabatan pemberi pekerjaan; b. nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan serta alamat pegawai Non PNS BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh; c. lingkup kerja; d. sifat hubungan kerja; e. jangka waktu perjanjian; f. hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak; g. pengakhiran hubungan kerja; h. sanksi; i. penyelesaian perselisihan; dan j. tuntutan hukum. BAB VI ..../6
-6BAB VI BATAS USIA PEGAWAI NON PNS Pasal 11 (1) Perjanjian kerja untuk pegawai Non PNS BLUD, dibuat secara bertahap sampai dengan maksimal batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun. (2) Dalam hal untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh dapat menerima Pegawai Non PNS diatas usia 58 (lima puluh delapan) tahun yang memiliki keahlian tertentu/khusus. Pasal12 (1) Pegawai Non PNS BLUD yang telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan tidak dikontrak kembali dapat diberikan penghargaan. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh. BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NON PNS BLUD Pasal 13 (1) Hak-haknormatifpegawaiNon PNS BLUD,terdiri dari: a. gaji; b. cuti pegawai; c. santunan kematian; d. kesejahteraan; dan e. jaminankesehatan. (2) Pegawai Non PNS BLUD mempunyai kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan Peraturan Perundang-undangan. (3) Hak dan kewajiban pegawai Non PNS BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BAB VIII GAJI DAN PENGHASILAN TAMBAHAN Pasal 14 (1) Pegawai Non PNS BLUD diberikan gaji paling sedikit sebesar Upah Minimum Pemerintah Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pegawai Non PNS BLUD dapat diberikan penghasilan tambahan menurut kemampuan BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh. BAB IX PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS BLUD Pasal 15 Pembinaan Non PNSBLUD mengacu pada Peraturan Perundang-undangan tentang disiplin PNS. Pasal16 Pegawai Non PNS BLUD diberhentikan apabila: a. Mengundurkan diri; b. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun; c. meninggal dunia; d. melanggar perjanjian kerja; e. masa perjanjian kerja habis; f. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun atau lebih; g. tidak masuk kerja selama 30 (tiga puluh) hari secara akumulatif selama 1 (satu )tahun; h. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas. BAB X ..../7
-7BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh. Pasal18 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Aceh.
Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal, 26 Juni 2014 28 Sya’ban 1435 GUBERNURACEH, Ttd, ZAINI ABDULLAH Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal, 26 Juni 2014 26 Sya’ban 1435 SEKRETARIS DAERAH ACEH, Ttd, DERMAWAN
BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2014 NOMOR 27a
