GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 106 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
PEMERINTAH ACEH
GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 106 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 151 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 294 Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh perlu mengatur sistem dan prosedur pengelolaan keuangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang ...../2
-28. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah; 20. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2008). 21. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2006). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH.
SISTEM
DAN
PROSEDUR
Pasal 1 1. Pemerintah Aceh adalah pemerintah daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 2. Pengelolaan ...../3
-3-
2. Pengelolaan Keuangan Aceh adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Aceh. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan ditetapkan dengan Qanun Aceh. 4. Kas Umum Aceh yang selanjutnya disingkat KUA adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Aceh yang ditentukan oleh Gubernur Aceh untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 5. Rekening Kas Umum Daerah Aceh adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur Aceh untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 6. Pendapatan Aceh adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 7. Belanja Aceh adalah kewajiban Pemerintah Aceh yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 8. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara Pendapatan Aceh dan Belanja Aceh. 9. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara Pendapatan Aceh dan Belanja Aceh. 10. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat DPA-SKPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran. 12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran. 13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 14. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 15. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 16. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 17. SPP ...../4
-417. SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPA. 19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Aceh berdasarkan SPM. 20. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPA yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan. 21. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPA yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 22. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPA, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 23. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPMLS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPA kepada pihak ketiga. 24. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat daerah pada Pemerintah Aceh selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 25. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh (SKPKA) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak sebagai Bendahara Umum Aceh. 26. Bendahara Umum Aceh yang selanjutnya disingkat BUA adalah PPKA yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Aceh. 27. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran/penggunaan barang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPA yang dipimpinnya. 28. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPA. 29. Kuasa Bendahara Umum Aceh yang selanjutnya disebut Kuasa BUA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUA. 30. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPA yang selanjutnya disingkat PPK-SKPA adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPA. 31. Pejabat ...../5
-5-
31. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 32. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Aceh dalam rangka pelaksanaan APBA pada SKPA. 33. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Aceh dalam rangka pelaksanaan APBA pada SKPA. Pasal 2 (1) Keuangan Aceh dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan Aceh dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Taat pada peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa pengelolaan keuangan Aceh harus berpedoman pada peraturan perundangan-undangan. (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Aceh. (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif. (10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan Aceh diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Pengelolaan ...../6
-6-
Pasal 3 Pengelolaan keuangan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi : a. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Aceh; b. Struktur APBA dan Kode Rekening; c. Sistem dan Prosedur Perencanaan; d. Sistem dan Prosedur Pelaksanaan; e. Sistem dan Prosedur Penatausahaan; f. Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Keuangan; g. Pembinaan dan Pengawasan.
Penyusunan
Laporan
Pasal 4 Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 5 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur Aceh ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Aceh sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur Aceh ini dinyatakan tetap berlaku. Pasal 6 Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal, 10 Desember 2013 07 Shafar 1435 GUBERNUR ACEH, Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal, 10 Desember 2013 07 Shafar 1435
ZAINI ABDULLAH
SEKRETARIS DAERAH ACEH
DERMAWAN
BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2013 NOMOR 80
DAFTAR ISI DAFTAR ISI...........................................................................
i
BAB 1.1 1.2 1.3
I PENDAHULUAN ............................................................ Latar Belakang .................................................................. Tujuan ............................................................................... Definisi ..............................................................................
1 1 2 3
BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH .......... 2.1 Pemegang Kekuasaan Pengeloaan Keuangan Kekayaan Aceh ..................................................................................
9
2.2 2.3 2.4 2.5
Koordinator Pengelolaan Keuangan Aceh ........................... Pejabat Pengelola Keuangan Aceh ...................................... Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang .................. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang .......
10 11 13 14
2.6 2.7 2.8
Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan SKPA ....................... Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPA ............................ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran .........
15 15 16
BAB III STRUKTUR APBA DAN KODE REKENING ...................
18
3.1 3.2
Struktur APBA ................................................................... Kode Rekening Penganggaran ............................................
18 32
BAB IV PERENCANAAN..........................................................
33
4.1
Perencanaan Pembangunan ............................................... 4.1.1 Ketentuan Umum Perencanaan Pembangunan ....... 4.1.2 Prosedur Aktivitas Fungsi SKPA Dalam Perencanaan ...........................................................
33 33
4.1.3
Tahap Perencanaan Pembangunan ......................... 4.1.3.1 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) ...................... 4.1.3.2 Penyusunan Rencana Pembangunan
35
Jangka Menengah Aceh (RPJMA) ................. 4.1.3.3 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) .................................................. Penyusunan APBA .............................................................
36 37 38
4.2.1 4.2.2
38 39
4.2
Kebijakan Umum Penyusunan APBA ...................... Kebijakan Umum Kegiatan Lanjutan .......................
i
9
34
35
4.2.3 4.2.4 4.2.5
Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait Dalam Penyusunan APBA ....................................... Dokumen dan Catatan yang Digunakan.................. Prosedur 4.2.5.1 4.2.5.2 4.2.5.3
4.2.5.4
4.2.5.5
Penyusunan APBA ................................... Prosedur Penyusunan KUA & PPAS .......... Prosedur Penyusunan RKA-SKPA ............. Prosedur Penyiapan dan Pembahasan
40 46 67 67 68
Rancangan Qanun APBA, dan Penyusunan Rancangan PeraturanGubernur Aceh tentang Penjabaran APBA ......................................................
69
Prosedur Evaluasi, Penetapan dan Pembatalan Rancangan Qanun APBA dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA ................
70
Prosedur Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA (DPRA tidak mengambil Keputusan Bersama) ................................
71
BAB V PELAKSANAAN ........................................................... 5.1 Pelaksanaan Anggaran SKPA ............................................. 5.1.1 Ketentuan Umum ................................................... 5.1.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait
72 72 72
Dalam Pelaksanaan Anggaran SKPA ..................... Dokumen dan Catatan yang digunakan dalam Pelaksanaan ........................................................... Prosedur Penyiapan, Penyusunan dan
73
5.1.3 5.1.4
5.2
Pengesahan Rancangan DPA-SKPA dan Rancangan Anggaran Kas ....................................... Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPA .............................. 5.2.1 Ketentuan Umum ................................................... 5.2.2 5.2.3
5.3
Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang terkait Dalam Pelaksanaan Anggaran Lanjutan ................ Dokumen yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPA ........................................
5.2.4 Prosedur Pengesahan Rancangan DPA-L SKPA ....... Pelaksanaan Perubahan APBA .......................................... 5.3.1 Ketentuan Umum ................................................... ii
76
100 103 103 103 105 108 109 109
5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8
Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait Dalam Pelaksanaan Perubahan APBA ..................... Dokumen dan Catatan yang Digunakan dalam
110
Pelaksanaan Perubahan APBA ................................ Prosedur Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBA ...................................................................... Prosedur Penyiapan Pedoman dan Penyusunan
116
RKA-SKPA Perubahan APBA ................................... Prosedur Persiapan Rancangan Qanun Perubahan APBA .................................................... Prosedur Pembahasan, Evaluasi, Penetapan
139
Rancangan Qanun Perubahan APBA ....................... Prosedur Pembatalan Qanun Perubahan APBA dan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Perubahan APBA ..................................
141
138
140
143
Prosedur Penyusunan, dan Pembahasan Rancangan DPPA-SKPA .......................................... Pengesahan Rancangan DPPA-SKPA .......................
144 145
BAB VI PENATAUSAHAAN .....................................................
146
6.1
Penatausahaan Pendapatan ............................................... 6.1.1 Ketentuan Umum ................................................... 6.1.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait dengan Penatausahaan Penerimaan.......................
146 146
6.1.3 6.1.4
149
5.3.9 5.3.10
6.1.5
Mekanisme Penyetoran Pajak Melalui Bank ............ Dokumen dan Catatan yang digunakan dalam Penatausahaan Penerimaan .................................... Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Aceh .................................................... 6.1.5.1 Prosedur Pelaksanaan Pendapatan Aceh Melalui Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu ........... 6.1.5.2 6.1.5.3 6.1.5.4
Prosedur Pelaksanaan Pendapatan Aceh Melalui Bank Lain ...................................... Prosedur Penatausahaan Penerimaan ...... Prosedur Penatausahaan Dengan Bendahara Pembantu ..............................
iii
147
151 168
168
170 171
6.2
Penatausahaan Belanja ..................................................... 6.2.1 Kentuan Umum ..................................................... 6.2.2 Surat Penyediaan Dana (SPD) ................................. 6.2.2.1 6.2.2.2
Ketentuan Umum ................................... Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait Dalam Penyediaan Dana ............. Dokumen dan Catatan yang digunaka
172
Digunakan ............................................. 6.2.2.4 Prosedur Penyediaan Uang ..................... Mekanisme Uang Persediaan (UP) ........................... 6.2.3.1 Ketentuan Umum.....................................
174 180 181 181
6.2.2.3
6.2.3
6.2.3.2 6.2.3.3 6.2.3.4
6.2.4
Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang terkait dalam Uang Persediaan ................. Dokumen dan Catatan yang Digunakan ...... Prosedur Mekanisme Uang Persediaan .....
173
182 185 210
6.2.3.4.1 Prosedur Pengajuan SPP-UP .... 6.2.3.4.2 Prosedur Penerbitan SP2D-UP ... 6.2.3.4.3 Prosedur Pembelanjaan Dana UP ...............................................
210 211
Mekanisme Ganti Uang (GU) ................................... 6.2.4.1 Ketentuan Umum..................................... 6.2.4.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait dalam Ganti Uang ........................
213 213
6.2.4.3 6.2.4.4
Dokumen dan Catatan yang Digunakan ............................................... Prosedur Ganti Uang ............................... 6.2.4.4.1 Prosedur Pengajuan SPP-UP .... 6.2.4.4.2 6.2.4.4.3
6.2.5
172 172 172
Prosedur Penerbitan SP2D-GU .... Prosedur Pembelanjaan Dana GU ............................................ Mekanisme Tambah Uang (TU) ............................... 6.2.5.1 6.2.5.2 6.2.5.3 6.2.5.4
212
213 217 245 245 246 247 248
Ketentuan Umum..................................... Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait Dalam Tambah Uang.................... Dokumen dan Catatan yang
248
Digunakan ............................................... Prosedur Mekanisme Tambah Uang ......... 6.2.5.4.1 Prosedur Pengajuan SPP-TU ....
253 283 283
iv
250
6.2.5.4.2 Prosedur Penerbitan SP2D TU ............................................ 6.2.5.4.3 Prosedur Pembelanjaan Dana 6.2.6
TU ............................................... Mekanisme Langsung (LS) ...................................... 6.2.6.1 Ketentuan Umum..................................... 6.2.6.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang
6.2.6.3 6.2.6.4 6.2.6.5 6.2.6.6
6.2.7
Terkait Dalam LS pengadaan barang dan jasa ................................................... Dokumen dan Catatan yang Dipergunakan .......................................... Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait Dalam LS Gaji dan Tunjangan ...... Dokumen dan Catatan yang Dipergunakan .......................................... Prosedur Mekanisme LS ........................... 6.2.6.6.1 Prosedur Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan ................. 6.2.6.6.2 Prosedur Penerbitan SP2D-
LS Gaji dan Tunjangan ............ 6.2.6.6.3 Pembelanjaan Dana Gaji dan Tunjangan ........................ Mekanisme Langsung untuk Belanja PPKA ............. 6.2.7.1 6.2.7.2
6.2.7.3 6.2.7.4
Ketentuan Umum..................................... Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang terkait LS PPKA yang meliputi Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Langsung ................................................. Dokumen yang Digunakan .......................
284 285 286 286
286 292 299 303 327 327 328 329 330 330
330 333
Prosedur Mekanisme Langsung ............... 6.2.7.4.1 Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKA .......................
341
6.2.7.4.2 Prosedur Penerbitan SP2DLS PPKA .................................. 6.2.7.4.3 Prosedur Belanja PPKA ...........
342 343
v
341
6.2.8
Mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TU) untuk Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bantuan Sosial ....................................................... 6.2.8.1 6.2.8.2
6.2.9
Ketentuan Umum..................................... Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait dalam Mekanisme Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bantuan
343
Sosial ....................................................... Pembentukan Dana Cadangan ................................ 6.2.9.1 Ketentuan Umum..................................... 6.2.9.2 ProsedurAktivitas Fungsi-fungsi yang
344 346 346
6.2.9.3
6.3
343
Terkait Dalam Pembentukan Dana Cadangan ................................................ Prosedur Pembentukan Dana Cadangan ................................................
347 348
6.2.10 Retur SP2D ............................................................. Penatausahaan Surat Pertanggungjawaban ....................... 6.3.1 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait dalam Pembuatan SPJ ............................................
349 349
6.3.2 6.3.3 6.3.4
351 355
Dokumen dan Catatan yang Digunakan.................. Prosedur Pembuatan SPJ ........................................ Prosedur SPJ Dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu ...............................................................
349
356
BAB VII AKUNTASI KEUANGAN ACEH ................................... 7.1 Akuntansi SKPA.................................................................. 7.1.1 Ketentuan Umum ................................................... 7.1.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-fungsi yang Terkait
357 357
dalam Akuntansi SKPA ........................................... Akutansi Pendapatan SKPA .................................... Akuntansi Belanja SKPA ......................................... 7.1.4.1 Akuntansi Belanja UP/GU/TU .................
358 359 360 360
7.1.4.2
Akuntansi Belanja LS...............................
361
Akuntansi Aset SKPA .............................................. Akuntansi Selain Kas............................................... 7.1.6.1 Jurnal Terkait Transaksi yang Bersifat
364 366
Akrual dan Prepayment ............................ Koreksi Kesalahan ...................................
366 366
7.1.3 7.1.4
7.1.5 7.1.6
7.1.6.2
vi
7.1.7
7.2
7.3
Dokumen dan Catatan yang Digunakan pada
Akuntansi SKPA ...................................................... 7.1.8 Prosedur Akuntansi SKPA........................................ 7.1.9 Penyusunan Laporan Keuangan SKPA ..................... 7.1.10 Dokumen dan Catatan yang Digunakan pada
370 374 375
Penyusunan Laporan Keuangan SKPA ..................... 7.1.11 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan SKPA ...... Akuntansi PPKA ................................................................. 7.2.1 Ketentuan Umum .................................................... 7.2.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait dalam Akuntansi PPKA ...........................................
377 385 386 386
7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6
Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi
Pendapatan PPKA .................................. Belanja PPKA ......................................... Pembiayaan ........................................... Aset .......................................................
388 388 389 391
7.2.7 7.2.8 7.2.9
Akuntansi Hutang .................................................. Akunansi Selain Kas ............................................... Dokumen dan Catatan yang Digunakan pada Akuntansi PPKA......................................................
391 392
7.2.10 Prosedur Akuntansi PPKA ....................................... 7.2.11 Penyusunan Laporan Keuangan PPKA .................... 7.2.12 Dokumen dan Catatan yang Digunakan pada Penyusunan Laporan Keuangan PPKA ....................
397 398
7.2.13 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan PPKA ..... Akuntansi SKPKA .............................................................. 7.3.1 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait dalam Akuntansi SKPA ...........................................
409 410
7.3.2 7.3.3 7.3.4
411 413
7.3.5 7.3.6 7.3.7
Akuntansi Konsolidator ........................................... Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh ... Dokumen dan Catatan yang Digunakan pada Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh ... Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh ...................................................... Prosedur Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA ...................................................................... Prosedur Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh ......................................................
vii
387
393
400
410
416 427 428 429
BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN .............................. 8.1 Pembinaan ......................................................................... 8.2 Pengawasan .......................................................................
430 430 430
BAB XI PENUTUP ..................................................................
432
viii
PENDAHULUAN
LAMPIRAN - PERATURAN GUBERNUR ACEH. NOMOR : 106 TAHUN 2013
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Aceh, Gubenur Aceh mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan Aceh yang dipimpinnya dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 134. Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
13
Tahun
2006
Pasal
330
menggariskan dalam tahap pelaksanaan tata usaha keuangan daerah diperlukan pedoman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan
dan
akuntansi,
pelaporan,
pengawasan
dan
pertanggungjawaban keuangan daerah. Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh merupakan informasi minimal yang dapat digunakan sebagai salah satu pedoman bagi Pemerintah Aceh yang substansinya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi daerah. Pedoman ini merupakan dokumen yang dinamis (live documents), yang artinya akan senantiasa diperbaharui (up date). Diharapkan dengan adanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan ini, akan didapatkan kesamaan pandangan pada semua SKPA
dan
SKPKA
dalam
mengimplementasikan
pengelolaan
keuangan pada Pemerintah Aceh sehingga akan mempercepat dan memperlancar proses pelaksanaan pengelolaan keuangan Aceh.
1
1.2 Tujuan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan berikut : 1. untuk memastikan proses penatausahaan keuangan Aceh sesuai
dengan
ketentuan
perundang-undangan
yang
berlaku; 2. sebagai
pedoman
bagi
pengelola
anggaran
dalam
mengimplementasikan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan keuangan yang berlaku baik di tingkat SKPA maupun SKPKA; 3. untuk menjamin kepastian hukum bahwa penatausahaan keuangan Aceh dilaksanakan secara konsisten; 4. untuk
memastikan
bahwa
semua
pengeluaran
dan
penerimaan kas Aceh telah dijustifikasi, diotorisasi dan disetujui sesuai dengan undang-undang, peraturan dan kebijakan Pemerintah Aceh; 5. untuk menetapkan pengendalian dan menjamin kepatuhan terhadap batas otoritas untuk semua pengeluaran dan penerimaan kas Aceh; 6. untuk memudahkan bagi pelaksana kegiatan penatausahaan keuangan dalam menggunakan anggaran sesuai dengan prinsip
efisiensi,
efektifitas
dan
akuntabilitas
serta
transparansi pengelolaan keuangan Aceh; 7. untuk
memudahkan
bagi
pengelola
dan
pelaksanaan
anggaran dalam menjaga tertib administrasi dan disiplin anggaran sesuai peraturan keuangan Aceh yang berlaku; 8. mengendalikan
pengeluaran
Aceh
untuk
memastikan
penyesuaian terhadap standar, serangkaian tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan keuangan Aceh.
2
1.3 Definisi 1. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam
sistem
berdasarkan Indonesia
Negara
Kesatuan
Undang-Undang
Tahun
1945
yang
Republik
Dasar
Indonesia
Negara
Republik
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh. 3. Gubernur adalah Gubernur Aceh. 4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Aceh. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Aceh. 6. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRA dengan persetujuan bersama Gubernur Aceh. 7. Pengelolaan Keuangan Aceh adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Aceh. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan ditetapkan dengan Qanun Aceh. 9. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah
perangkat
daerah
pada
Pemerintah
Aceh
selaku
pengguna anggaran/pengguna barang. 10. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Aceh pada Pemerintah Aceh selaku pengguna anggaran/pengguna anggaran. 11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat SKPKA adalah perangkat daerah pada Pemerintah Aceh selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Aceh. 3
12. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Aceh yang
selanjutnya
mempunyai
disebut
tugas
dengan
melaksanakan
kepala
SKPKA
pengelolaan
yang
APBA
dan
bertindak sebagai bendahara umum Aceh. 13. Bendahara Umum Aceh yang selanjutnya disingkat BUA adalah
PPKA
yang
bertindak
dalam
kapasitas
sebagai
bendahara umum Aceh. 14. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran/penggunaan barang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPA yang dipimpinnya. 15. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Penggunaan
Anggaran/Penggunaan
Barang
dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPA. 16. Pejabat pengguna anggaran adalah pejabat yang bertugas sebagai pengguna anggaran/PPKA atau yang dikuasakan. 17. Kuasa Bendahara Umum Aceh yang selanjutnya disingkat Kuasa
BUA
adalah
pejabat
yang
diberi
kuasa
untuk
melaksanakan sebagian tugas BUA. 18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPA yang selanjutnya disingkat PPK-SKPA adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPA. 19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Aceh dalam rangka pelaksanaan APBA pada SKPA.
4
21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Aceh dalam rangka pelaksanaan APBA pada SKPA. 22. Tim Anggaran Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat TAPA adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Aceh yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBA yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Aceh, PPKA dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan serta dapat dibantu oleh tenaga ahli atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian dalam bidang keuangan publik dan pemerintahan. 23. Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Aceh
yang
selanjutnya disingkat RPJMA adalah dokumen perencanaan Aceh untuk periode 5 (lima) tahun. 24. Rencana Pembangunan Tahunan Aceh, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA), adalah dokumen perencanaan Aceh untuk periode 1 (satu ) tahun. 25. Kebijakan Umum APBA yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPA untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPA sebelum disepakati dengan DPRA. 27. Rencana Kerja dan Anggaran SKPA yang selanjutnya disingkat RKA-SKPA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
SKPA
serta
rencana
penyusunan APBA,
5
pembiayaan
sebagai
dasar
28. Kas Umum Aceh adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Aceh yang ditentukan oleh Gubernur Aceh untuk menampung seluruh penerimaan Aceh dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Aceh. 29. Rekening
Kas
Umum
Aceh
adalah
rekening
tempat
penyimpanan uang Pemerintah Aceh yang ditentukan oleh Gubernur Aceh untuk menampung seluruh penerimaan Aceh dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Aceh pada bank yang ditetapkan. 30. Pendapatan Aceh adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 31. Belanja Aceh adalah kewajiban Pemerintah Aceh yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 32. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara Pendapatan Aceh dan Belanja Aceh. 33. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara Pendapatan Aceh dan Belanja Aceh. 34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA
adalah
selisih
lebih
realisasi
penerimaan
dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 35. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat DPA-SKPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 37. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang
menyatakan
tersedianya
dana
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
6
untuk
38. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen
yang
diterbitkan
oleh
pejabat
yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 39. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 40. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 41. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU
adalah
dokumen
pengeluaran/bendahara
yang
diajukan
pengeluaran
oleh
bendahara
pembantu
untuk
permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPA yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 42. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 43. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPA. 44. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUA berdasarkan SPM.
7
45. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPA yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan. 46. Surat
Perintah
Membayar
Ganti
Uang
Persediaan
yang
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPA yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 47. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPA, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 48. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPA kepada pihak ketiga. 49. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPA/unit kerja pada SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan
mencari
keuntungan,
dan
dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH 2.1 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Aceh 1.
Gubernur selaku kepala Pemerintah Aceh adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Aceh dan mewakili Pemerintah Aceh dalam kepemilikan kekayaan Aceh yang dipisahkan.
2.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai kewenangan: a) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBA; b) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Aceh; c) menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang; d) menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; e) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Aceh; f)
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang Aceh;
g) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; h) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. 3.
Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Aceh melimpahkan kekuasaannya kepada: a) Sekretaris Daerah, selaku koordinator pengelolaan keuangan Aceh; b) Kepala Dinas Keuangan sebagai kepala SKPKA selaku PPKA; c) Kepala SKPA selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
4.
Pelimpahan
ditetapkan
dengan
keputusan
Gubernur
berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan,
menguji,
mengeluarkan uang.
9
dan
yang
menerima
atau
2.2 Koordinator Pengelolaan Keuangan Aceh 1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Aceh
mempunyai
Gubernur
peran
dan
fungsi
dalam
membantu
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan
penyelenggaraan
urusan
Pemerintah
Aceh
termasuk
pengelolaan keuangan Aceh. 2. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Aceh mempunyai tugas koordinasi di bidang: a) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBA; b) penyusunan
dan
pelaksanaan
kebijakan
pengelolaan
barang Aceh; c) penyusunan rancangan APBA dan rancangan perubahan APBA; d) penyusunan Rancangan Qanun APBA, perubahan APBA, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA; e) tugas-tugas pejabat perencana Aceh, PPKA, dan pejabat pengawas keuangan Aceh; f)
penyusunan
laporan
keuangan
Aceh
dalam
rangka
Sekretaris
Daerah
pertanggungjawaban pelaksanaan APBA. 3. Selain
mempunyai
tugas
koordinasi,
mempunyai tugas: a) memimpin TAPA; b) menyiapkan pedoman pelaksanaan APBA; c) menyiapkan pedoman pengelolaan barang Aceh; d) memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPA/DPPA-SKPA; e) melaksanakan
tugas-tugas
keuangan
lainnya
Aceh
koordinasi berdasarkan
pengelolaan kuasa
yang
dilimpahkan oleh Gubernur. 4. Koordinator pengelolaan keuangan Aceh bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
10
2.3 Pejabat Pengelola Keuangan Aceh 1. PPKA adalah Kepala Dinas Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak sebagai BUA. 2. Kepala Dinas Keuangan selaku PPKA mempunyai tugas: a) menyusun
dan
melaksanakan
kebijakan
pengelolaan
keuangan Aceh; b) menyusun rancangan APBA dan rancangan perubahan APBA; c) melaksanakan fungsi BUA; d) menyusun laporan keuangan Pemerintah Aceh dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBA; e) melaksanakan
tugas
lainnya
berdasarkan
kuasa
yang
dilimpahkan oleh Gubernur. 3. PPKA dalam melaksanakan fungsinya selaku BUA berwenang: a) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBA; b) mengesahkan DPA-SKPA/DPPA-SKPA; c) melakukan pengendalian pelaksanaan APBA; d) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Aceh; e) menetapkan SPD; f)
melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Aceh;
g) menyiapkan informasi keuangan Aceh. 4. PPKA selaku BUA menunjuk pejabat Kuasa BUA yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur. 5. PPKA mengusulkan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan yang ditempatkan di SKPA di lingkup Pemerintah Aceh kepada Gubernur. 6. Kepala Dinas Keuangan selaku BUA yang melakukan perjalanan dinas, pendidikan, cuti, sakit atau karena suatu hal berhalangan hadir maka: a) bila melebihi 10 (sepuluh) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, Kepala Dinas Keuangan selaku BUA tersebut wajib
memberikan
surat
kuasa
kepada
pejabat
yang
ditunjuk/pemegang nota dinas untuk melaksanakan tugastugas BUA atas tanggung jawab BUA; 11
b) bila melebihi 1 (satu) bulan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, Gubernur menunjuk pejabat sementara BUA dan diadakan berita acara serah terima keadaan fisik keuangan. 7. PPKA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 8. Kepala Dinas Keuangan selaku pengguna anggaran PPKA yang melakukan perjalanan dinas, cuti, sakit atau karena suatu hal berhalangan, maka: a) bila melebihi 10 (sepuluh) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, Kepala Dinas Keuangan selaku pengguna anggaran PPKA tersebut wajib menunjuk pejabat yang menandatangani SPM melalui nota dinas Sekretaris Daerah atas nama Gubernur; b) bila melebihi 1 (satu) bulan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, Gubernur dapat menunjuk pejabat sementara melaksanakan
fungsi
BUA
sebagaimana
PPKA yang
point
3
dan
diadakan berita acara serah terima keadaan fisik keuangan. 9. Untuk melaksanakan pemungutan Pajak Aceh yang telah ditetapkan dengan qanun/peraturan Gubenur Aceh dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh. 10. Khusus untuk retribusi Aceh dilaksanakan oleh SKPA. 11. Kuasa BUA mempunyai tugas sebagai berikut: a) menyiapkan anggaran kas; b) menyiapkan SPD; c) menyiapkan SP2D; d) memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBA oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; e) mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBA; f)
menyimpan uang Aceh;
g) melaksanakan penempatan uang Aceh dan mengelola/ menatausahakan investasi Aceh; h) melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening Kas Umum Aceh.
12
12. Dalam hal Kuasa BUA berhalangan sementara: a) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja, Kuasa BUA wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk
melaksanakan
tugas-tugas
Kuasa
BUA
atas
tanggungjawab Kuasa BUA dengan diketahui oleh BUA; b) melebihi 10 (sepuluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu) bulan, kuasa BUA wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas Kuasa
BUA
atas
tanggungjawab
Kuasa
BUA
dengan
diketahui oleh BUA dan disetujui Sekretaris Daerah atas nama Gubernur; c) melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan, Gubernur menunjuk pejabat sementara Kuasa BUA atas usulan BUA dan diadakan berita acara serah terima posisi kas; d) melebihi 3 (tiga) bulan, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai Kuasa BUA, oleh karena itu segera diusulkan penggantinya oleh PPKA dan ditetapkan dalam keputusan Gubernur. 2.4 Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 1. Kepala SKPA selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas: a) menyusun RKA-SKPA; b) menyusun DPA-SKPA; c)
melakukan
tindakan
yang
mengakibatkan
pengeluaran
atas beban anggaran belanja; d) melaksanakan anggaran SKPA yang dipimpinnya; e)
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f)
melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
g) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; h) menandatangani SPM; 13
i)
mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPA yang dipimpinnya;
j)
menandatangani dan menyampaikan laporan keuangan SKPA yang dipimpinnya kepada PPKA;
k) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPA yang dipimpinnya; l)
melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;
m) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah. 2. Pengguna
anggaran
yang
melakukan
perjalanan
dinas,
pendidikan, cuti, sakit atau karena suatu hal berhalangan hadir maka: a) melebihi 1
(satu)
10
(sepuluh)
bulan,
hari
pengguna
sampai
selama-lamanya
anggaran
tersebut
wajib
memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran atas tanggungjawab pengguna anggaran; b) melebihi 1 (satu) bulan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, Gubernur menunjuk pejabat sementara pengguna anggaran dan diadakan berita acara serah terima. 2.5 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang 1.
Pejabat
pengguna
melaksanakan
anggaran/pengguna
tugas-tugas
dapat
barang
melimpahkan
dalam sebagian
kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPA selaku kuasa
pengguna
anggaran/kuasa
pengguna
barang
yang
ditetapkan melalui keputusan Gubernur. 2.
Pelimpahan sebagian kewenangan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPA, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
3.
Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang bertanggung jawab
atas
pelaksanaan
anggaran/pengguna barang. 14
tugasnya
kepada
pengguna
4.
Apabila kuasa pengguna anggaran berhalangan sementara maka kewenangannya
dapat
dialihkan
kepada
kuasa
pengguna
anggaran lainnya atas persetujuan pengguna anggaran dengan terlebih dahulu diatur dalam keputusan Gubernur tentang penunjukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. 2.6 Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan SKPA 1. Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan/atau kuasa pengguna
anggaran/kuasa
pengguna
barang
dalam
melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPA selaku PPTK. 2.
Penunjukan
pejabat
berdasarkan
jabatan, anggaran kegiatan,
pertimbangan
beban
kerja,
lokasi,
kompetensi dan/atau
rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. 3.
Penunjukan PPTK dapat berasal dari pejabat struktural maupun non struktural dalam unit kerja SKPA berkenaan.
4.
PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang.
5.
PPTK mempunyai tugas mencakup: a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
6.
Dokumen anggaran mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran
yang
ditetapkan
sesuai
dengan
ketentuan
perundang-undangan. 2.7 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPA 1. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPA, kepala SKPA menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPA sebagai PPK-SKPA. 2. PPK-SKPA mempunyai tugas: a) meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang
disampaikan
oleh
bendahara
diketahui/disetujui oleh PPTK; 15
pengeluaran
dan
b) meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji, SPP Nihil dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang
ditetapkan
sesuai
dengan
ketentuan
perundang-
undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; c) melakukan verifikasi SPP; d) menyiapkan SPM; e) melakukan verifikasi harian atas penerimaan; f)
melaksanakan akuntansi SKPA;
g) menyiapkan laporan keuangan SKPA. 3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPK-SKPA dapat dibantu oleh pelaksana yang berfungsi sebagai verifikator, penyiapan SPM, serta tenaga akuntansi dan pelaporan keuangan. 4. PPK-SKPA yang melakukan perjalanan dinas, cuti, sakit atau karena suatu hal berhalangan hadir maka: a) melebihi dari 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, PPK-SKPA tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugastugas PPK-SKPA atas tanggungjawab PPK-SKPA dengan diketahui oleh kepala SKPA selaku pengguna anggaran; b) melebihi 1 (satu) bulan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, Kepala SKPA menunjuk pejabat sementara PPK-SKPA dan diadakan berita acara serah terima keadaan fisik keuangan; c) melebihi 3 (tiga) bulan, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai PPK-SKPA, oleh karena itu segera diusulkan penggantinya dan ditetapkan dalam keputusan kepala SKPA. 5.
PPK-SKPA tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
2.8 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 1. Gubernur atas usul PPKA menetapkan bendahara penerimaan dan
bendahara
pengeluaran
untuk
melaksanakan
tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPA. 2. Usulan
penetapan
bendahara
penerimaan
dan
bendahara
pengeluaran oleh PPKA dapat berasal dari masukan SKPA. 16
3. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional dan tidak boleh rangkap jabatan. 4. Bendahara penerimaan secara
dan
bendahara
pengeluaran
baik
langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan
kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. 5. Bendahara
penerimaan
dan
bendahara
pengeluaran
dalam
melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu, bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala SKPA melalui bendahara pengeluaran dan fungsinya lebih ditekankan untuk perbendahaaraan. 6. Bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran yang melakukan perjalanan dinas, cuti, sakit atau karena suatu hal berhalangan hadir maka: a) melebihi dari 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugastugas bendahara atas tanggungjawab bendahara dengan diketahui oleh pengguna anggaran; b) melebihi 1 (satu) bulan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, Gubernur menunjuk pejabat sementara bendahara dan diadakan berita acara serah terima keadaan fisik keuangan; c) melebihi 3 (tiga) bulan, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara, oleh karena itu segera diusulkan penggantinya oleh pengguna anggaran dan ditetapkan dalam keputusan Gubernur. 7. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional
bertanggung
jawab
atas
pelaksanaan
tugasnya
kepada PPKA selaku BUA dan secara administratif bertanggung jawab pada kepala SKPA terkait. 17
STRUKTUR APBA DAN KODE REKENING
BAB III STRUKTUR APBA DAN KODE REKENING 3.1 Struktur APBA Struktur APBA merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: 1. Pendapatan Aceh Pendapatan Aceh meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Aceh, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Aceh dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Pendapatan Aceh terdiri dari: a) Pendapatan Asli Aceh Kelompok Pendapatan Asli Aceh dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: (1)
Pajak Aceh Jenis Pajak Aceh dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
(2)
(a)
Pajak Kendaraan Bermotor;
(b)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
(c)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
(d)
Pajak Air Permukaan;
(e)
Pajak Rokok.
Retribusi Aceh Jenis
Retribusi
Aceh
dirinci
menurut
obyek
pendapatan yang mencakup:
(3)
(a)
Retribusi Jasa Umum;
(b)
Retribusi Jasa Usaha;
(c)
Retribusi Perizinan Tertentu.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan Jenis
Hasil
Pengelolaan
Kekayaan
Aceh
yang
Dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
18
(a)
Bagian
laba
atas
penyertaan
modal
pada
modal
pada
modal
pada
perusahaan milik daerah/BUMA; (b)
Bagian
laba
atas
penyertaan
perusahaan milik pemerintah/BUMN; (c)
Bagian
laba
atas
penyertaan
perusahaan patungan/ milik swasta. (4)
Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan Aceh yang tidak termasuk dalam jenis pajak Aceh, retribusi Aceh dan hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup: (a)
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan;
(b)
Jasa Giro;
(c)
Pendapatan Bunga;
(d)
Tuntutan Ganti Kerugian (TGR);
(e)
Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah;
(f)
Pendapatan
Denda
atas
Keterlambatan
Pelaksanaan; (g)
Pendapatan Denda Pajak;
(h)
Pendapatan Denda Retribusi;
(i)
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
(j)
Pendapatan dari Pengembalian;
(k)
Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum;
(l)
Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
(m) Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan; (n)
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
(o)
Pendapatan BLUD;
(p)
Lain-lain Pendapatan Asli Aceh.
19
(5)
Zakat dan Infaq/Shadaqah Jenis zakat dan infaq/shadaqah dinilai menurut objek pendapatan yang mencakup: (a)
Zakat;
(b)
Infaq/Shadaqah.
b) Dana Perimbangan Kelompok
dana
perimbangan
dibagi
menurut
jenis
pendapatan yang terdiri atas: (1)
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Jenis
dana
bagi
hasil
dirinci
menurut
objek
pendapatan yang mencakup:
(2)
(a)
Bagi hasil pajak;
(b)
Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.
Dana Alokasi Umum Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum.
(3)
Dana Alokasi Khusus Jenis dana alokasi khusus hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi khusus.
(4)
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Jenis tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi terdiri atas objek pendapatan dana tambahan bagi hasil minyak dan gas bumi.
c) Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah Kelompok Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup: (1)
Pendapatan Hibah berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
(2)
Dana
darurat
dari
pemerintah
dalam
rangka
penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
20
(3)
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya;
(4)
Dana Penyesuaian, dan Otonomi Khusus;
(5)
Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.
2. Belanja Aceh Belanja Aceh meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Aceh yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Aceh dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja. Belanja
Aceh
dipergunakan
dalam
rangka
mendanai
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. 1) Belanja Penyelenggaraan Urusan Wajib Diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah
yang
diwujudkan
dalam
bentuk
peningkatan
pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup: (a)
Pendidikan;
(b)
Kesehatan;
(c)
Pekerjaan Umum;
(d)
Perencanaan Pembangunan;
(e)
Perhubungan;
21
(f)
Lingkungan Hidup;
(g)
Kependudukan dan Catatan Sipil;
(h)
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
(i)
Sosial;
(j)
Ketenagakerjaan;
(k)
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
(l)
Penanaman Modal;
(m) Kebudayaan; (n)
Kepemudaan dan Olah Raga;
(o)
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri;
(p)
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
(q)
Ketahanan Pangan;
(r)
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
(s)
Kearsipan.
2) Belanja Penyelenggaraan Urusan Pilihan Urusan
Pemerintahan
yang
secara
nyata
ada
dan
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup: (a)
Pertanian;
(b)
Kehutanan;
(c)
Energi dan Sumber Daya Mineral;
(d)
Kelautan dan Perikanan;
(e)
Industri.
3) Klasifikasi belanja menurut fungsi (digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara). Sebagai
rekapitulasi
realisasi
Belanja
Aceh
untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Aceh dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara. Terdiri dari: 22
(a)
Pelayanan Umum;
(b)
Ketertiban dan Ketentraman;
(c)
Ekonomi;
(d)
Lingkungan Hidup;
(e)
Perumahan dan Fasilitas Umum;
(f)
Kesehatan;
(g)
Pariwisata dan Budaya;
(h)
Pendidikan;
(i)
Perlindungan Sosial.
4) Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi Pemerintah Aceh. 5) Klasifikasi
belanja
disesuaikan dengan
menurut urusan
program
dan
kegiatan
pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Aceh. 6) Belanja menurut kelompok belanja (a)
Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. (1)
Belanja Pegawai -
merupakan
belanja
kompensasi,
dalam
bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -
uang representasi dan tunjangan pimpinan dan Anggota
DPRA
serta
gaji dan tunjangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan ditetapkan
penerimaan lainnya
sesuai
perundang-undangan belanja pegawai.
23
dengan dianggarkan
yang
peraturan dalam
(2)
Belanja Bunga Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban
bunga pokok
utang yang dihitung atas
utang
(principal
outstanding)
berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. (3)
Belanja Subsidi Belanja
Subsidi
dianggarkan
sesuai
dengan
keperluan perusahaan/ lembaga penerima subsidi dalam
qanun
tentang
APBA
yang
peraturan
pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan Kepala Daerah. (4)
Belanja Hibah Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau
jasa
pemerintah
kepada
daerah
pemerintah
lainnya,
masyarakat/perorangan
yang
dan
atau
kelompok
secara
spesifik
telah ditetapkan peruntukannya. (5)
Belanja Bantuan Sosial Belanja
Bantuan
Sosial
digunakan
untuk
menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan
untuk
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus
menerus/tidak
anggaran,
selektif
berulang dan
setiap
memiliki
tahun
kejelasan
peruntukan penggunaannya. (6)
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa Digunakan untuk menganggarkan dana
bagi
hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada
kabupaten/kota
atau
pendapatan
kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau 24
pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah
daerah
Iainnya
sesuai
dengan
ketentuan perundang-undangan. (7)
Belanja
Bantuan
Keuangan
kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa -
digunakan
untuk
menganggarkan
bantuan
keuangan yang bersifat umum atau khusus dari
provinsi
pemerintah
kepada
desa,
dan
kabupaten/kota, kepada
pemerintah
daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten kepada
pemerintah
daerah
lainnya
desa
dalam
dan
pemerintah
rangka
pemerataan
dan/atau peningkatan kemampuan keuangan; -
bantuan
keuangan
peruntukan sepenuhnya
dan
yang
bersifat
umum
penggunaannya diserahkan
kepada
pemerintah
daerah/
pemerintah desa penerima bantuan; -
bantuan
keuangan
peruntukan
yang
dan
bersifat
khusus
pengelolaannya
diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan; -
Bantuan
kepada
sesuai
dengan
partai
politik
ketentuan
diberikan peraturan
perundang. (8)
Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan
berulang
seperti
penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas
kelebihan
penerimaan
sebelumnya yang telah ditutup.
25
daerah
tahun
(b)
Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (1)
Belanja Pegawai -
belanja
pegawai
honorarium/upah
untuk dalam
pengeluaran melaksanakan
program dan kegiatan pemerintahan daerah. Dikecualikan dalam hal ini adalah jasa nara sumber atau tenaga ahli diluar Pemerintah Aceh; -
belanja honorarium panitia pengadaan untuk memperoleh aset tetap
(2)
Belanja Barang dan Jasa -
belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran
pembelian/pengadaan
barang
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan
program
dan
kegiatan
pemerintahan Aceh; -
belanja administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh aset tetap;
-
Pembelian/pengadaan
barang
pemakaian jasa mencakup
dan/atau
belanja barang
pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi,
perawatan
cetak/penggandaan,
kendaraan sewa
rumah
bermotor, gedung/
gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai;
26
-
pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang
akan
diserahkan
kepada
pihak
ketiga/masyarakat. (3)
Belanja Modal -
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang
dilakukan
pengadaan
dalam
atau
rangka
pembelian/
pembangunan
aset
tetap
berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. 3. Pembiayaan Aceh Pembiayaan Aceh meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup
defisit
atau
untuk
memanfaatkan
Pembiayaan Aceh dirinci menurut organisasi,
kelompok,
jenis,
obyek
surplus.
pemerintahan daerah, dan
rincian
obyek
pembiayaan. Pembiayaan daerah dikelompokkan menjadi: 1) Penerimaan Pembiayaan Aceh mencakup: (a)
Sisa
Lebih
Perhitungan
Anggaran
Tahun
Anggaran Sebelumnya (SILPA) Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya meliputi pelampauan pelampauan
penerimaan penerimaan
pendapatan dana
asli
Aceh,
perimbangan,
pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan Aceh yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, kewajiban pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan. (b)
Pencairan Dana Cadangan (1)
Dana
cadangan
digunakan
untuk
mendanai
kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran; 27
(2)
Pencairan
dana
cadangan
digunakan
untuk
menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan; (3)
Jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam qanun tentang pembentukan dana cadangan;
(4)
Pemanfaatan dana cadangan dianggarkan pada SKPA terkait, kecuali diatur
tersendiri
dalam
peraturan perundang-undangan. (c)
Hasil Penjualan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan Hasil penjualan kekayaan Aceh yang
dipisahkan
digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan
perusahaan
penjualan
aset
dikerjasamakan
milik
milik
daerah/BUMA
Pemerintah
dengan
pihak
dan
Aceh
ketiga,
yang
atau
hasil
divestasi penyertaan modal Pemerintah Aceh. (d)
Penerimaan Pinjaman Aceh Penerimaan
pinjaman
menganggarkan
penerimaan
penerimaaan atas
digunakan
untuk
pinjaman
termasuk
penerbitan obligasi yang akan
direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan. (e)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan
kembali
pinjaman
digunakan
untuk
menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. (f)
Penerimaan Piutang Aceh Penerimaan
piutang
menganggarkan pelunasan
Aceh
penerimaan
piutang
pihak
digunakan yang
ketiga
untuk
bersumber seperti,
dari
berupa
penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya. 28
2). Pengeluaran Pembiayaan Aceh terdiri atas: (a)
Pembentukan Dana Cadangan (1)
Pembentukan dana cadangan digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran;
(2)
Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam qanun;
(3)
Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu
berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan; (4)
Dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri;
(5)
Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan
dan
penempatan
dalam
portofolio
dicantumkan sebagai penambah dana cadangan yang berkenaan dalam daftar dana cadangan; (6)
Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
(b)
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Aceh (1)
Investasi
Pemerintah
Aceh
digunakan
untuk
mengganggarkan kekayaan Pemerintah Aceh yang diinvestasikan
baik
dalam jangka pendek
maupun jangka panjang; (2)
Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki kurang dari 12 (dua belas) bulan yang meliputi deposito berjangka 3 (tiga) bulan sampai 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat
Utang
Negara
(SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN); 29
(3)
Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen;
(4)
Investasi jangka panjang meliputi surat berharga yang
dibeli
Pemerintah
mengendalikan pembelian
suatu
surat
kepemilikan
Aceh
badan
berharga
dalam usaha
untuk
rangka misalnya
menambah
modal saham pada suatu badan
usaha, surat berharga yang dibeli Pemerintah Aceh untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar
negeri,
surat
berharga
yang
tidak
dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek; (5)
Investasi permanen bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan diperjualbelikan
tanpa
ada
atau
ditarik
niat
untuk
kembali,
seperti
kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset Aceh, penyertaan modal Aceh pada BUMA dan/atau badan
usaha lainnya
dan
investasi
permanen
lainnya yang dimiliki Pemerintah Aceh untuk menghasilkan
pendapatan
atau
meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat; (6)
Investasi non permanen bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan
atau
ditarik
kembali,
seperti
pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh Pemerintah
tempo, dana yang disisihkan
Aceh
dalam
rangka
pelayanan/
pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok
masyarakat,
pemberian
fasilitas
pendanaan kepada usaha mikro dan menengah; 30
(7)
Investasi
Pemerintah
Aceh
dapat
dianggarkan
apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran bekenaan telah ditetapkan dalam qanun tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. (c)
Pembayaran Pokok Utang Pembayaran
pokok
utang
digunakan
untuk
menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. (d)
Pemberian Pinjaman Aceh Pemberian
pinjaman
Aceh
menganggarkan pinjaman
digunakan
untuk
yang diberikan kepada
pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. 4. Surplus/(Defisit) APBA 1) Surplus APBA terjadi apabila anggaran pendapatan Aceh diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja Aceh. 2) Dalam hal APBA diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) Aceh, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah
lain
dan/atau
pendanaan
belanja
peningkatan
jaminan sosial. 3) Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan Aceh diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja Aceh. 4) Batas maksimal defisit APBA untuk setiap tahun angaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBA oleh Menteri Keuangan. 5) Dalam hal APBA diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Aceh yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang serta surplus dari BLUD; 31
6) Pemerintah Aceh wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBA kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan; 7) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran. 3.2 Kode Rekening Penganggaran 1. Setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang dicantumkan
dalam
APBA
menggunakan
kode
urusan
pemerintahan daerah dan kode organisasi; 2. Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan; 3. Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam APBA menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek; 4. Untuk tertib penganggaran kode dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening; 5. Urutan susunan kode rekening APBA dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek.
32
PERENCANAAN
BAB IV PERENCANAAN 4.1 Perencanaan Pembangunan 4.1.1 Ketentuan Umum Perencanaan Pembangunan 1. Seluruh
dokumen
perencanaan
merupakan satu kesatuan yang terkait
pembangunan satu
sama
lainnya mulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja, dan penganggaran. 2. RPJP Aceh berfungsi sebagai pedoman penyusunan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMA. RPJPA disusun mengacu pada RPJN dan berpedoman pada RTRWA serta memperhatikan RPJP dan RTRW provinsi lainnya. 3. RPJMA berfungsi sebagai pedoman bagi Kepala SKPA untuk
menyempurnakan
rancangan
Renstra
SKPA
menjadi Renstra SKPA, pedoman utama penyusunan RKPA RPJM Nasional merupakan bahan masukan dalam penyusunan RPJMA. 4. Dalam penyusunan RPJMA ini ditambahkan program transisi yaitu rancangan program indikatif 1 (satu) tahun ke depan setelah periode RPJMA berakhir yang ditujukan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa awal jabatan kepala daerah yang baru. 5. RKPA menjadi acuan penyusunan rancangan Renja SKPA berupa program/kegiatan SKPA atau lintas SKPA, dan mengacu pada RKP Pusat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang
Pedoman
Penyusunan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Aceh yang dikeluarkan setiap tahun. 6. RKPA merupakan pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS, dalam rangka penyusunan rancangan APBA tahun yang berkenaan. 33
7. RKPA
instrument
pelaksanaan
RPJMA
untuk
mewujudkan visi dan misi gubernur dan muwujudkan konsistensi program dan sinkronisasi percapaian sasaran RPJMA serta menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Qanun Aceh APBA dan instrumen evaluasi kinerja. 8. Dalam rangka sinkronisasi kebijakan Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat maka Pemerintah Aceh harus memperhatikan sasaran utama 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya untuk disinergikan dengan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Aceh yang diwujudkan dalam penyusunan KUA dan Rancangan PPAS yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan DPRA. 9. Sinkronisasi
kebijakan
Pemerintah
Aceh
dengan
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada poin 6 (enam) dicantumkan dalam suatu daftar yang menjadi lampiran KUA dan PPAS. 4.1.2 Prosedur Aktivitas Fungsi SKPA Dalam Perencanaan 1. melakukan analisis keuangan dan kondisi; 2. menyiapkan
Rancangan
Renstra
SKPA
sebagai
pedoman untuk rancangan awal RPJM Aceh; 3. melakukan proses penyesuaian Renstra SKPA; 4. menetapkan Renstra SKPA; 5. melaksanakan proses issue strategis capaian akhir; 6. menyusun Rancangan Renja SKPA yang berpedoman pada Renstra SKPA; 7. menyempurnakan Renja SKPA; 8. melakukan proses penyesuaian Renja SKPA; 9. menetapkan Renja SKPA; 10. menetapkan RKP Pemerintah Aceh sebagai pedoman penyusunan SKPA.
34
4.1.3 Tahap Perencanaan Pembangunan 4.1.3.1
Penyusunan
Rencana
Panjang Aceh (RPJPA)
35
Pembangunan
Jangka
4.1.3.2
Penyusunan
Rencana
Pembangunan
Menengah Aceh (RPJMA)
36
Jangka
4.1.3.3
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA)
37
4.2 Penyusunan APBA 4.2.1 Kebijakan Umum Penyusunan APBA 1. Penetapan prioritas ditujukan untuk menentukan skala atau peringkat wewenang/urusan/fungsi atau program dan
kegiatan
yang
harus
dilakukan
lebih
dahulu
dibandingkan dengan program atau kegiatan yang lain. 2. Kebijakan Umum APBA yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen
yang
memuat
kebijakan
bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun 3. KUA serta PPA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan
yang
ditandatangani
bersama
antara
kepala daerah dengan pimpinan DPRA. 4. Plafon anggaran sementara merupakan jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh setiap satuan kerja perangkat Aceh, termasuk didalamnya belanja pegawai. 5. Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk
pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS. 6. Dalam
hal
kepala
daerah
penandatanganan nota
berhalangan
tetap,
kesepakatan KUA dan PPAS
dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. 7. RKA-SKPA disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka
pembangunan
jangka
menengah
Aceh,
penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. 8. Pendekatan kerangka pembangunan jangka menengah Aceh dilaksanakan dengan menyusun perkiraan maju yang berisikan perkiraan kebutuhan
anggaran untuk program
dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun
anggaran
berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. 38
9. Pendekatan
penganggaran
terpadu
dilakukan
dengan
memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPA untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. 10. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan
dengan
memperhatikan
keterkaitan
antara
pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. 4.2.2 Kebijakan Umum Kegiatan Lanjutan 1. Pendanaan kegiatan lanjutan, menutup defisit anggaran dan mendanai kewajiban lainnya menggunakan SiLPA tahun anggaran sebelumnya. 2. Dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPA (DPAL-SKPA) Tahun Anggaran berikutnya sesuai DPA SKPA Tahun Anggaran berikutnya dengan berpedoman pada format Lampiran B.III Peraturan Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
13
Tahun
2006,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. DPAL-SKPA disahkan oleh SKPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan
dalam
rangka
penyelesaian
pekerjaan
sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPA masing-masing dilakukan sebagai berikut: a) Penelitian
terhadap
penyelesaian
pekerjaan,
penyebab sepanjang
keterlambatan penyebabnya
diluar kelalaian penyedia Barang/Jasa atau pengguna barang/jasa, kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan. Apabila
keterlambatan
penyelesaian
pekerjaan
disebabkan kelalaian penyedia barang/jasa atau pengguna barang/jasa maka tidak dapat di DPALkan, sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali sesuai ketentuan yang belaku. 39
b) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap: (1)
Sisa DPA-SKPA yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SPM atas kegiatan yang bersangkutan;
(2)
Sisa SPD yang belum diterbitkan SPM;
(3)
SP2D yang belum diuangkan.
c) Pengganggaran
beban
belanja
atas
pelaksaan
kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam DPAL SKPA dimaksud, agar ditampung kembali di dalam Perubahan APBA tahun anggaran berkenaan pada belanja langsung Pos SKPA berkenaan. d) Dalam hal ini Pemerintah Aceh mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dalam pekerjaan yang telah selesai dalam tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun Belanja APBA
Tahun
rekening
Anggaran
berkenaan.
berikutnya
Tata
cara
sesuai
kode
penganggaran
dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA Tahun
Anggaran
berikutnya
dan
diberitahukan
kepada pimpinan DPRA untuk selanjutnya ditampung dalam
Qanun
tentang
Perubahan
APBA
Tahun
Anggaran berikutnya. 4.2.3 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait Dalam Penyusunan APBA 1. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Uraian tugas: a)
membahas rancangan KUA dan PPAS bersama Pemerintah
Aceh
untuk
disepakati
bersama
sehingga menghasilkan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRA dan Pemerintah Aceh;
40
b) membahas rancangan Qanun tentang APBA beserta Nota Keuangan bersama Pemerintah Aceh sesuai dengan
dokumen
menghasilkan
KUA
dan
persetujuan
PPAS
sehingga
bersama
terhadap
Rancangan Qanun APBA yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRA dan Gubernur. 2. Gubernur Uraian tugas: a) menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRA; b) membahas rancangan KUA dan PPAS bersama DPRA; c) manandatangani
surat
edaran
tentang
Pedoman
Penyusunan RKA SKPA; d) menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBA beserta lampiran dan Nota Keuangan ke DPRA; e) membahas Rancangan Qanun tentang APBA beserta lampiran dan Nota Keuangan ke DPRA; f)
menyerahkan
Rancangan
Qanun
tentang
APBA
beserta lampiran dan Nota Keuangan kepada DPRA; g) menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBA yang
telah
Pemerintah
mendapat Aceh
dan
persetujuan DPRA
dan
bersama Rancangan
Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA kepada Menteri Dalam Negeri; h) menetapkan Rancangan Qanun tentang APBA dan Rancangan
Peraturan
Gubernur
Aceh
tentang
Penjabaran APBA menjadi Qanun tentang APBA dan Peraturan
Gubernur
Aceh
tentang
Penjabaran
APBA; i)
menyampaikan Qanun tentang APBA dan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
41
3. Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) Uraian tugas: a) menyusun rancangan awal Kebijakan Umum APBA (KUA) dan Rancangan KUA Perubahan; b) menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) APBA dan PPAS APBA Perubahan; c) menyusun Rancangan Surat Edaran Gubernur Aceh tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPA/RKA-SKPA Perubahan
dan
RKA-PPKA/RKA-PPKA
Perubahan
sebagai acuan Kepala SKPA dan Kepala SKPKA; d) melakukan pembahasan dan penelitian terhadap RKA-SKPA/RKA-SKPA Perubahan dengan KUA, KUA Perubahan, PPAS, PPAS Perubahan, Prakiraan serta Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya; e) menyerahkan
hasil
pembahasan
kepada
Koordinator Pengelolaan Keuangan Aceh melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh (SKPKA); f)
menyusun
Rancangan
APBA/Rancangan
APBA
Perubahan beserta lampiran dan Nota Keuangan APBA/Nota Keuangan APBA Perubahan; g) melakukan
penyempurnaan
rancangan
Qanun
tentang APBA/APBA Perubahan bersama Panitia Anggaran
DPRA
sesuai
dengan
hasil
evaluasi
Menteri Dalam Negeri; h) melakukan verifikasi dan finalisasi Rancangan RKASKPA/ RKA-PPKA, RKA-SKPA/RKA-PPKA Perubahan menjadi DPA-SKPA/DPA-PPKA, DPA-SKPA/DPA-PPKA Perubahan dan Rancangan Kas SKPA kepada PPKA; i)
menandatangani
RKA-SKPA/RKA-PPKA,
RKA-
SKPA/RKA-PPKA Perubahan menjadi DPA-SKPA/DPAPPKA, DPA-SKPA/DPA-PPKA Perubahan; j)
menyiapkan
serta
melaksanakan
kebijakan
Gubernur Aceh lainnya dalam rangka penyusunan APBA/APBA Perubahan.
42
4. Sekretaris Daerah Uraian tugas: a) memimpin dan mengkoordinasikan TAPA; b) menyetujui rancangan awal KUA dan PPAS; c) menyerahkan rancangan KUA kepada Gubernur; d) menyetujui rancangan awal PPAS menjadi Rancangan PPAS; e) menyerahkan rancangan PPAS yang disetujui kepada Gubernur; f)
menyetujui Rancangan Awal Surat Edaran Gubernur Aceh tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPA;
g) menyerahkan
Rancangan
Awal
Surat
Edaran
Gubernur Aceh kepada Gubernur; h) mengkoordinasi penyebaran Surat Edaran Gubernur Aceh tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPA kepada SKPA-SKPA; i)
melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pedoman penyusunan RKA-SKPA;
j)
menyerahkan
Rancangan
Qanun
APBA
beserta
lampiran dan Nota Keuangan kepada Gubernur; k) memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPA dan perubahan DPA-SKPA. 5. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA) Uraian tugas: a) memberikan masukan tentang struktur APBA dan kode rekening sebagai bahan masukan Surat Edaran Gubernur Aceh; b) menyusun RKA-PPKA sebagai berikut: (1) RKA PPKA yaitu ringkasan Anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan PPKA; (2) RKA PPKA 1 rincian anggaran pendapatan PPKA; (3) RKA PPKA 2.1 rincian anggaran belanja tidak langsung PPKA; (4) RKA PPKA 3.1 rincian penerimaan pembiayaan Aceh; (5) RKA PPKA 3.2 rincian pengeluaran pembiayaan Aceh. 43
c) melakukan data
kompilasi
tambahan
atas
berupa
RKA-SKPA
dengan
Laporan Keuangan dan
Daftar Pegawai, menjadi Rancangan Qanun APBA beserta lampiran dan Nota Keuangan; d) menyerahkan
Rancangan
Qanun
APBA
beserta
lampiran dan Nota Keuangan kepada Sekretaris Daerah ; e) menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA dan lampiran Rancangan Peraturan
Gubernur
Aceh
Penjabaran
APBA
berdasarkan Persetujuan Bersama Rancangan Qanun APBA dan RKA-SKPA; f)
menyerahkan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA kepada Gubernur;
g) menyerahkan
RKA-SKPA
kepada
TAPA
untuk
dilakukan pembahasan; h) menyusun
Rancangan
Qanun
APBA
beserta
lampiran; i)
menyerahkan
Rancangan
Qanun
APBA
beserta
lampiran kepada Sekretaris Daerah Aceh; j)
membuat surat pemberitahuan kepada semua SKPA agar
menyusun
dan
menyampaikan
rancangan
DPA-SKPA dan Anggaran Kas paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA ditetapkan; k) memberikan otorisasi rancangan DPA-SKPA dan anggaran kas SKPA; l)
mengesahkan
rancangan
DPA-SKPA
yang
telah
disetujui oleh Sekretaris Daerah menjadi DPA-SKPA dan Anggaran Kas SKPA; m) memberikan tembusan DPA-SKPA kepada SKPA yang bersangkutan, Inspektorat Aceh dan BPK;
44
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Uraian tugas: a) menerima Surat Edaran Gubernur Aceh
tentang
Pedoman Penyusunan RKA-SKPA; b) menyusun RKA masing-masing berdasarkan SE tersebut; c) menyusun RKA-SKPA sebagai berikut: (1) RKA
SKPA
yaitu
ringakasan
Anggaran
pendapatan dan belanja SKPA; (2) RKA SKPA 1 rincian anggaran pendapatan SKPA; (3) RKA SKPA 2.1 rincian anggaran belanja tidak langsung SKPA; (4) RKA SKPA 2.2 rekapitulasi anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPA; (5) RKA
SKPA
2.2.1
rincian
anggaran
belanja
langsung menurut program dan kegiatan SKPA; d) menyerahkan RKA-SKPA yang telah disiapkan oleh masing-masing SKPA kepada PPKA untuk memulai pembahasan dengan TAPA; e) menyerahkan RKA-SKPA kepada PPKA; f)
Menyiapkan rancangan anggaran kas SKPA untuk dibahas dengan PPKA;
g) Menyusun rancangan DPA-SKPA dan menyerahkan kepada PPKA dalam batas waktu 6 (enam) hari setelah pemberitahuan diterima dari PPKA.
45
4.2.4 Dokumen dan Catatan yang Digunakan 1. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (RKA-SKPA) RKA-SKPA merupakan formulir ringkasan anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh yang sumber datanya berasal dari ringkasan jumlah pendapatan
menurut
kelompok dan jenis (RKA-SKPA 1), jenis belanja tidak langsung menurut kelompok dan jenis (RKA-SKPA 2.1), penggabungan dari seluruh jumlah kelompok dan jenis belanja langsung (RKA-SKPA 2.2.1). RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH Pemerintah Aceh Tahun Anggaran …………. Urusan Pemerintahan : Organisasi : Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Aceh Kode Rekening
Uraian
1
2
Formulir RKA-SKPA
Jumlah (Rp) 3
Surplus/(Defisit)
Pembiayaan neto ………, tanggal……. Kepala SKPA (tanda tangan) (nama lengkap) NIP…………….
Cara Pengisian Formulir RKA-SKPA 1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 2. Urusan
pemerintahan
pemerintahan
dan
diisi
nama
dengan
urusan
nomor
kode
pemerintahan
urusan
Aceh
yang
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA. 3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama SKPA. 46
4. Kolom 1 diisi dengan rekening pendapatan/nomor kode rekening belanja/nomor kode rekening pembiayaan. Pengisian kode rekening dimaksud secara berurutan dimulai dari kode rekening akun pendapatan/belanja/pembiayaan,
diikuti
dengan
masing-masing
kode rekening kelompok pendapatan/belanja/pembiayaan dan diakhiri dengan kode rekening jenis pendapatan/belanja/pembiayaan. 5. Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan: a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan, selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok dan setiap uraian kelompok diikuti dengan uraian jenis pendapatan yang dipungut atau diterima oleh SKPA sebagaimana dianggarkan dalam formulir RKA-SKPA 1. b. Untuk belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja, selanjutnya urusan belanja dikelompokan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dalam kelompok Belanja Tidak Langsung diuraikan jenis-jenis belanja sesuai dengan yang tercantum dalam formulir RKA-SKPA 2.1. Dalam kelompok Belanja Langsung diuraikan jenis-jenis belanja sesuai dengan yang tercantum dalam formulir RKA-SKPA 2.2.1. c. Untuk
pembiayaan
diawali
dengan
pencantuman
uraian
pembiayaan, selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan jenis-jenis penerimaan sesuai dengan yang tercantum dalam formulir RKASKPA 3.1. Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan jenis-jenis pengeluaran sesuai dengan yang tercantum dalam formulir RKA-SKPA 3.2. 6. Kolom 3 diisi dengan jumlah menurut kelompok, menurut jenis pendapatan, menurut jenis belanja. Jumlah dimaksud
merupakan
penjumlahan dari jumlah yang tercantum dari formulir RKA-SKPA 1, formulir RKA-SKPA 2.1, seluruh formulir RKA-SKPA 2.2.1. 7. Surplus diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih besar dari jumlah anggaran belanja. 8. Defisit diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih 47
kecil dari jumlah anggaran belanja, dan ditulis dalam tanda kurung. 9. Khusus formulir RKA SKPKA sebagaimana diterangkan diatas, pada kolom 3 diisi dengan jumlah menurut kelompok, jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya pada kolom 2 diisi dengan uraian pembiayaan neto untuk menerangkan selisih antara jumlah penerimaan pembiayaan
yang
pembiayaan dengan jumlah pengeluaran tercantum
dalam
kolom
3.
Pencantuman
mengenai ringkasan pembiayaan pada formulir RKA–SKPA pada prinsipnya sama dengan yang diuraikan dalam formulir RKA–SKPA 3.1 dan formulir RKA–SKPA 3.2. 10. Nama ibu kota, tanggal, bulan dan tahun diisi berdasarkan pembuatan
formulir
RKA–SKPA,
dengan
mencantumkan
nama
jabatan Kepala SKPA. 11. Formulir RKA–SKPA ditandatangani oleh Kepala SKPA dengan mencantumkan nama lengkap dan Nomor Induk Pegawai. 12. Formulir RKA–SKPA dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. 13. Apabila formulir RKA–SKPA lebih dari satu halaman, maka pada halaman
berikutnya
cukup
dimulai
dari
ringkasan
anggaran
pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPA serta pengisian nama ibukota, tanggal, bulan, tahun, nama jabatan dan tanda tangan Kepala SKPA ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut.
48
2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh 1 (RKA –SKPA 1) RKA-SKPA 1 merupakan formulir untuk menyusun rencana pendapatan atau penerimaan SKPA dalam tahun anggaran yang direncanakan. Nomor kode rekening dan uraian nama kelompok, jenis, objek
dan rincian objek
pendapatan yang dicantumkan dalam formulir RKA– SKPA1 disesuaikan dengan pendapatan tertentu yang akan dipungut atau penerimaan tertentu dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPA. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH Pemerintah Aceh Tahun Anggaran …………. : :
Urusan Pemerintahan Organisasi
Formulir RKA-SKPA 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Aceh Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Tarif/Harga
Jumlah (Rp)
3
4
5
6=3x5
Jumlah ………, tanggal……. Kepala SKPA (tanda tangan) (nama lengkap) NIP……………. Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan
: : :
1. 2. Dst No
Tim Anggaran Pemerintah Aceh Nama NIP
1 2 dst
49
Jabatan
Tanda Tangan
Cara Pengisian Formulir RKA-SKPA 1 a. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. b. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan Aceh yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA. c. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama SKPA. d. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan rekening akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan SKPA. e. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan SKPA. f.
Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dan rincian objek pendapatan yang direncanakan, seperti jumlah kendaraan bermotor, jumlah liter bahan bakar kendaraan bermotor, jumlah kepala keluarga, jumlah pasien, jumlah pengunjung, jumlah kendaraan yang memanfaatkan lahan 50ariff, jumlah bibit perikanan/pertanian/ peternakan/kehutanan/perkebunan,
jumlah
limbah
yang
diuji,
jumlah kios/kaki lima, jumlah pemakaian/penggunaan sarana olahraga/gedung/lahan milik pemerintah Aceh, jumlah unit barang bekas milik pemerintah Aceh yang dijual, jumlah uang yang ditempatkan pada bank tertentu dalam bentuk tabungan atau giro, jumlah modal yang disertakan atau diinvestasikan. g. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/ tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran
isi
dan
lain
sebagainya. h. kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan 50ariff pajak/retribusi atau harga/nilai satuan lainnya dapat berupa besarnya tingkat suku bunga, persentase bagian laba, atau harga atas penjualan barang milik Aceh yang tidak dapat dipisahkan. i.
Kolom
6
(jumlah)
diisi
dengan
jumlah
pendapatan
yang
direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian objek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5. 50
j.
Formulir RKA–SKPA 1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA–SKPA.
k. Nama ibu kota, tanggal, bulan dan tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA–SKPA 1, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPA. l.
Formulir RKA–SKPA 1 ditandatangani oleh Kepala SKPA dengan mencantumkan nama lengkap dan Nomor Induk Pegawai.
m. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA–SKPA 1 oleh TAPA. Apabila terdapat catatan
dari hasil pembahasan oleh
TAPA untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPA dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan. n. Seluruh TAPA menandatangani formulir RKA– SKPA 1 yang telah dibahas dan dilengkapi dengan nama, Nomor Induk Pegawai dan jabatan. o. Formulir RKA–SKPA dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. p. Apabila formulir RKA–SKPA lebih dari satu halaman, maka pada halaman berikutnya cukup diisi mulai dari ringkasan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPA serta pengisian nama ibukota, tanggal, bulan, tahun, nama jabatan dan tanda tangan Kepala SKPA ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut.
51
3. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh 2.1 (RKA–SKPA 2.1) Formulir RKA-SKPA 2.1 merupakan formulir untuk menyusun rencana kebutuhan belanja tidak langsung Satuan Kerja Perangkat Aceh dalam tahun anggaran yang direncanakan. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH Pemerintah Aceh
Formulir RKASKPA 2.1
Tahun Anggaran ………….
Urusan Pemerintahan : Organisasi : Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Aceh Kode Rekening
Uraian
1
2
Volume 3
Rincian Perhitungan Harga Satuan Satuan 4 5
Jumlah
Tahun n+1
6=3x5
7
Jumlah
………, tanggal……. Kepala SKPA (tanda tangan) (nama lengkap) NIP……………. Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahaasn 1 2 Dst
: : :
Tim Anggaran Pemerintah Aceh No
Nama
NIP
1 2 dst
52
Jabatan
Tanda Tangan
Cara Pengisian Formulir RKA-SKPA 2.1 Untuk memenuhi azas transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan prestasi kerja, pengisian rincian perhitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, up, lumpsum. 1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 2. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dengan nama urusan pemerintahan Aceh yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA. 3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama SKPA. 4. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek Belanja Tidak Langsung. 5. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek Belanja Tidak Langsung. 6. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang/pegawai. 7. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/ tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya. 8. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, dan nilai kurs. 9. Kolom 6 (jumlah tahun n) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dengan jumlah satuan dan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian objek dijumlahkan menjadi jumlah rincian objek belanja. Setiap jumlah rincian objek pada masing-masing objek belanja selanjutnya dilanjutkan dengan jumlah objek belanja berkenaan. Setiap objek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. 10. Kolom 7 (jumlah tahun n+1) diisi dengan perkiraan jumlah menurut jenis belanja untuk 1 tahun berikutnya. 11. Baris
jumlah
seluruh
jenis
pada
kolom
belanja
7
merupakan
penjumlahan
dari
Tidak Langsung yang tercantum dalam
kolom 7.
53
12. Formulir RKA-SKPA 2.1 lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi dari rincian Belanja Tidak Langsung SKPA dan setiap halaman diberi nomor urut halaman. 13. Apabila formulir RKA-SKPA 2.1 lebih dari satu halaman maka pada
halaman-halaman berikutnya
cukup
diisi
mulai
dari
rincian Belanja Tidak Langsung, SKPA dan setiap halaman diberi nomor urut halaman. 14. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA-SKPA 2.1. 15. Formulir RKA-SKPA 2.1 ditandatangani oleh kepala SKPA dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan. 16. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA-SKPA 2.1 oleh TAPA. Apabila terdapat catatan dari hasil oleh TAPA untuk mendapatkan perhatian kepala SKPA dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan. 17. Seluruh anggota TAPA menandatangani formulir RKA-SKPA 2.1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan. 18. Apabila formulir RKA-SKPA 2.1 lebih dari satu halaman maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama kepala SKPA, serta keterangan tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP, jabatan dan tanda tangan TAPA ditempatkan pada halaman terakhir. Selanjutnya setiap lembar RKA-SKPA 2.1 yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota TAPA. 19. Formulir RKA-SKPA 2.1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA-SKPA.
54
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh 2.2.1 (RKA-SKPA 2.2.1) RKA-SKPA 2.2.1 digunakan untuk merencanakan Belanja Langsung setiap kegiatan yang diprogramkan. Apabila dalam satu program terdapat satu atau lebih kegiatan, maka setiap kegiatan dituangkan dalam formulir RKASKPA 2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
Formulir RKA-SKPA 2.2.1
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran …………. Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1 Indikator
: ……….. : …………. : …………. : ………… : Rp ……… (…………….) : Rp ……… (…………….) : Rp ……… (…………….) : Rp ……… (…………….) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : ………………………………….. Rincian Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Harga Volume Satuan Satuan 3 4 5
Jumlah (Rp) 6=3X5
Jumlah ………, tanggal……. Kepala SKPA (tanda tangan) (nama lengkap) NIP……………. Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1.
: : :
2. Dst No 1 2 dst
Nama
Tim Anggaran Pemerintah Aceh NIP
55
Jabatan
Tanda Tangan
Cara Pengisian formulir RKA – SKPA 2.2.1 1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 2. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan Pemerintah Aceh yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA. 3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama satuan kerja perangkat Aceh. 4. Baris kolom program diisi dengan nomor kode program dan nama program
dari
kegiatan
yang
berkenaan.
Program
merupakan
instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan atau kegiatan mesyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPA untuk mencapai sasaran dan tujuan kegiatan yang ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran. 5. Baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan merupakan tindakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan untuk memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 6. Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan, kecamatan. 7. Baris kolom jumlah tahun n-1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan untuk 1 (satu) tahun sebelumnya. 8. Baris kolom jumlah tahun n diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan pada tahun yang direncanakan. 9. Baris kolom jumlah tahun n+1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan untuk tahun berikutnya. 10. Indikator dan tolok ukur kinerja belanja langsung (wajib diisi): Contoh 1 Program :
Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
Kegiatan :
Pelatihan keterampilan dalam rangka peningkatan kualitas dan produktivitas hasil jahitan ibu-ibu rumah tangga.
56
-
Tolok ukur untuk capaian program : ibu-ibu rumah tangga yang bergerak di bidang usaha jahit menjahit.
-
Target kinerja untuk capaian program : 5000 orang.
-
Tolok ukur untuk masukan : jumlah dana yang dibutuhkan.
-
Target kinerja untuk masukan : Rp 100 juta.
-
Tolok ukur untuk keluaran : terlatihnya ibu-ibu rumah tangga mendayagunakan peralatan menjahit secara optimal.
-
Target kinerja untuk keluaran : 500 orang.
-
Tolok ukur untuk hasil : meningkatnya kemampuan menjahit ibu-ibu rumah tangga yang dilatih.
-
Taget kinerja untuk hasil ; 450 orang dari 5000 orang (9% dari target capaian program).
Contoh 2 Program : Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Kegiatan : Pembangunan gedung sekolah SMP. -
Tolok
ukur
untuk
capaian
program
:
kualitas
pendidikan bagi seluruh anak usia pendidikan SMP. -
Target kinerja untuk capaian program : 1000 anak didik usia SMP.
-
Tolok ukur untuk masukan : jumlah dana yang dibutuhkan.
-
Target kinerja untuk masukan : Rp 5 milyar.
-
Tolok ukur untuk keluaran : tersedianya ruang belajar bagi peserta didik SMP.
-
Target kinerja untuk keluaran : 5 gedung SMP.
-
Tolok ukur untuk hasil : tersedianya ruang belajar yang dapat menampung peserta didik SMP.
-
Taget kinerja untuk hasil : 5 gedung untuk 600 peserta didik atau 60% dari target capaian program.
11. Kelompok
sasaran
kegiatan
diisi
dengan
penjelasan
terhadap
karakteristik kelompok sasaran seperti status ekonomi dan gender.
57
Contoh 1 : Ibu-ibu
rumah
tangga
yang
mempunyai
potensi
menjahit yang perlu dikembangkan namun disisi lain kemampuan ekonomi terbatas. Contoh 2 : Peserta didik usia SMP yang belum tertampung di sekolah SMP. 12. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek Belanja Langsung. 13. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek Belanja Langsung. 14. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang/pegawai dan barang 15. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang
direncanakan
seperti
unit,
waktu/jam/hari/bulan/tahun,
ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya. 16. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, dan nilai kurs. 17. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dengan jumlah satuan dan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian objek dijumlahkan menjadi jumlah rincian objek belanja. Setiap jumlah rincian objek pada masing-masing objek belanja selanjutnya dilanjutkan dengan jumlah objek belanja berkenaan. Setiap objek belanja pada masing-masing jenis belanja
kemudian
dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah kelompok Belanja Langsung yang dituangkan dalam formulir RKA – SKPA 2.2.1 18. Formulir
RKA–SKPA
2.2.1
dapat
diperbanyak
sesuai
dengan
kebutuhan 19. Formulir RKA-SKPA 2.2.1 lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup
diisi
dari
rincian
Belanja
Langsung program per kegiatan SKPA dan setiap halaman diberi nomor urut halaman. 20. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan perbuatan RKA-SKPA 2.2.1. 21. Formulir RKA-SKPA 2.2.1 ditandatangani oleh kepala SKPA dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan. 58
22. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA-SKPA 2.2.1 oleh TAPA. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh TAPA untuk mendapatkan perhatian kepala SKPA dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan. 23. Seluruh anggota TAPA menandatangani formulir RKA-SKPA 2.2.1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan. 24. Apabila formulir RKA-SKPA 2.1 lebih dari satu halaman maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian Belanja Tidak Langsung, SKPA dan setiap halaman diberi nomor urut halaman. 25. Apabila formulir RKA-SKPA 2.2.1 lebih dari satu halaman maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama kepala SKPA, serta keterangan tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan,
nama,
NIP,
jabatan
dan
tanda
tangan
TAPA
ditempatkan pada halaman terakhir. Selanjutnya setiap lembar RKASKPA 2.2.1 yang telah dibahas di paraf oleh setiap anggota TAPA. 26. Formulir RKA-SKPA 2.2.1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA-SKPA.
59
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh 2.2. (RKA-SKPA 2.2.) Formulir RKA-SKPA 2.2 merupakan formulir rekapitulasi dari
seluruh
program
dan
kegiatan
satuan
kerja
perangkat Aceh yang dikutip dari setiap formulir RKASKPA
2.2.1
menurut
(Rincian
program
Anggaran
dan
per
Belanja
kegiatan
Langsung
Satuan
Kerja
Perangkat Aceh). RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH Pemerintah Aceh Tahun Anggaran …………. Urusan Pemerintahan : ……………………… Organisasi : ………………………
Kode Program/ Kegiatan
1
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Jumlah Tahun n Uraian
2
XX
3
XX XX XX
Program… Kegiatan … Kegiatan … Kegiatan …
XX
dst dst
XX
Formulir RKASKPA 2.2
Lokasi
Target
4
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
6
7
8
9=6+7+8
10
5
Jumlah … Tanggal….. Menyetujui Kepala SKPA (nama lengkap) NIP : ………………
Cara Pengisian Formulir RKA-SKPA 2.2 1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 2. Urusan
pemerintahan
pemerintahan
dan
diisi
nama
dengan urusan
nomor Pemerintah
kode Aceh
urusan yang
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA. 3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPA. 60
4. Kolom 1 (kode program) diisi dengan nomor kode program. 5. Kolom 2 (kode kegiatan) diisi dengan nomor kode kegiatan. 6. Untuk nomor kode program dan kegiatan tersebut pada kolom 5 dan 6 tersebut diatas disesuaikan dengan kebutuhan daerah. 7. Kolom
3
(uraian)
diisi
dengan
uraian
nama
program
yang
selanjutnya diikuti dengan penjabaran uraian kegiatan untuk mendukung terlaksananya program dimaksud. 8. Kolom 4 (lokasi
kegiatan) diisi dengan nama lokasi atau tempat
setiap kegiatan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan atau kecamatan. 9. Kolom 6 (Jumlah tahun n belanja pegawai) diisi dengan jumlah belanja pegawai per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja pegawai per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja pegawai
per
dimaksud,
kegiatan
sedangkan
yang
termasuk
untuk
jumlah
dalam belanja
program
yang
pegawai
setiap
kegiatan merupakan jumlah belanja pegawai untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan. 10. Kolom 7 (jumlah tahun n barang dan jasa) diisi dengan jumlah belanja barang dan jasa per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja barang dan jasa per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja barang dan jasa per kegiatan yang termasuk dalam program yang dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja barang dan jasa setiap kegiatan merupakan jumlah belanja barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan. 11. Kolom 8 (jumlah tahun n modal) diisi dengan jumlah belanja modal per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
tahun
yang direncanakan. Jumlah belanja modal per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja modal per kegiatan yang termasuk dalam program yang dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja modal setiap kegiatan merupakan jumlah belanja modal untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan.
61
12. Kolom 9 (jumlah tahun n) diisi dengan jumlah menurut program dan
kegiatan
yang
akan
dilaksanakan
dalam
tahun
yang
direncanakan. Jumlah program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah kegiatan yang termasuk dalam program yang dimaksud, sedangkan untuk merupakan
penjumlahan
jumlah
dari
belanja
seluruh
setiap
jenis
kegiatan
belanja
untuk
mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan. 13. Kolom 10 (jumlah tahun n+1) diisi dengan jumlah menurut program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Kolom ini diisi apabila program dan kegiatan tersebut diselesaikan lebih dari satu tahun. Dalam hal program dan kegiatan tersebut dalam tahun yang direncanakan merupakan tahun terakhir maka kolom 10 tidak perlu diisi. 14. Baris
jumlah
kolom
6,7,8,9
dan
kolom
10
diisi
dengan
penjumlahan dari seluruh jumlah program yang tercantum dalam kolom 6, 7, 8, 9 dan kolom 10. 15. Nama ibukota, tanggal, bulan dan tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA–SKPA 2.2, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPA. 16. Formulir RKA–SKPA 2.2 ditandatangani oleh Kepala SKPA dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP. 17. Formulir
RKA–SKPA
2.2
dapat
diperbanyak
sesuai
dengan
kebutuhan. -
Apabila formulir RKA–SKPA 2.2 lebih dari satu halaman, maka
pada
rekapitulasi
halaman berikutnya anggaran
belanja
cukup
diisi
langsung
mulai
dari
berdasarkan
program dan kegiatan serta pengisian nama ibukota, tanggal, bulan, tahun, nama jabatan dan tanda tangan Kepala SKPA ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut.
62
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh 3.1 (RKA-SKPA 3.1) RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH Pemerintah Aceh Tahun Anggaran …………. Urusan Pemerintahan : Organisasi : Rincian Penerimaan Pembiayaan Kode Rekening
Uraian
1
2
Formulir RKA-SKPA 3.1
Jumlah (Rp) 3
Jumlah Penerimaan ………, tanggal……. Kepala SKPKA (tanda tangan) (nama lengkap) NIP……………. Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. Dst No 1 2 dst
Nama
: : :
Tim Anggaran Pemerintah Aceh NIP Jabatan
Tanda Tangan
Cara Pengisian Formulir RKA – SKPA 3.1 Formulir ini tidak diisi oleh SKPA lainnya, tetapi pengerjaan dilakukan oleh SKPKA. 1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 2. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan Pemerintah Aceh yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA. 3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama SKPA.
63
4. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan rekening akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek penerimaan pembiayaan. 5. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek penerimaan pembiayaan. 6. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis penerimaan pembiayaan berkenaan
yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh objek
penerimaan pembiayaan yang
termasuk dalam
jenis penerimaan
pembiayaan bersangkutan. Jumlah objek penerimaan
pembiayaan
merupakan penjumlahan dari seluruh rincian objek penerimaan pembiayaan
yang termasuk dalam objek penerimaan pembiayaan
bersangkutan. 7. Jumlah penerimaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis penerimaan pembiayaan. 8. Formulir RKA–SKPA 3.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. 9. Apabila formulir RKA–SKPA 3.1 lebih dari satu halaman, maka pada halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian penerimaan pembiayaan dan setiap halaman diberi nomor urut. 10. Tanggal, bulan dan tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA–SKPA 3.1. 11. Formulir RKA–SKPA 3.1 ditandatangani oleh Kepala SKPA dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP. 12. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA–SKPA 3.1 oleh TAPA. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh TAPA untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPA dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan. 13. Seluruh anggota TAPA menandatangani Formulir RKA–SKPA 3.1 yang telah dibahas dan dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan. 14. Apabila formulir RKA–SKPA 3.1 lebih dari satu halaman, maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tandatangan dan nama Kepala SKPKA serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP, jabatan dan tanda tangan TAPA ditempatkan pada halaman terakhir. Selanjutnya setiap lembar RKA–SKPA 3.1 yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota TAPA. 15. Formulir RKA–SKPA 3.1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA–KPD. 64
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh 3.2 (RKA-SKPA 3.2) RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH Pemerintah Aceh Tahun Anggaran …………. Urusan Pemerintahan : Organisasi :
Formulir RKA-SKPA 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Kode Rekening
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah Pengeluaran ………, tanggal……. Kepala SKPKA (tanda tangan) (nama lengkap) NIP……………. Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. Dst
: : :
Tim Anggaran Pemerintah Aceh No 1 2 dst
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
Cara Pengisian Formulir RKA – SKPA 3.2 Formulir ini tidak diisi oleh satuan kerja perangkat Aceh lainnya, pengerjaan dilakukan satuan kerja pengelola keuangan Aceh. 1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 2. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan Pemerintah Aceh yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA. 65
3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama SKPA. 4. Kolom 1 (kode rekening), diisi dengan rekening akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek pengeluaran pembiayaan. 5. Kolom 2 (uraian), diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek pengeluaran pembiayaan. 6. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh objek pengeluaran pembiayaan
yang termasuk dalam jenis pengeluaran
pembiayaan bersangkutan. Jumlah objek
pengeluaran pembiayaan
merupakan penjumlahan dari seluruh rincian objek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam objek pengeluaran pembiayaan bersangkutan. 7. Jumlah pengeluaran merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis pengeluaran pembiayaan. 8. Formulir RKA–SKPA 3.2 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. 9. Apabila formulir RKA–SKPA 3.2 lebih dari satu halaman, maka pada halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian pengeluaran pembiayaan dan setiap halaman diberi nomor urut. 10. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA–SKPA 3.2. 11. Formulir RKA–SKPA 3.2 ditandatangani oleh Kepala SKPKA dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP. 12. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA–SKPA 3.2 oleh TAPA. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh TAPA untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPA dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan. 13. Seluruh anggota TAPA menandatangani Formulir RKA–SKPA 3.2 yang telah dibahas dan dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan. 14. Apabila formulir RKA–SKPA 3.2 lebih dari satu halaman, maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama Kepala SKPKA serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP, jabatan dan tanda tangan TAPA ditempatkan
pada
halaman
terakhir. Selanjutnya setiap
lembar RKA–SKPA 3.2 yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota TAPA. 66
15. Formulir RKA–SKPA 3.2 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA–SKPA. 4.2.5 Prosedur Penyusunan APBA 4.2.5.1
Prosedur Penyusunan KUA & PPAS
67
4.2.5.2
Prosedur Penyusunan RKA-SKPA
URAIAN
SKPA
SEKDA SE Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPA
1. SKPA menerima Surat Edaran Gubernur tenta ngg Pedoman Penyusunan RKA‐ tan SKPA. Berdasa asarkan SE tersebut, SKPA mula i m lai menyusun RKA masing‐masing Form RKA SKPA 1 disiapkan hanya oleh SKPA Pemungut Pendapatan
2. SKPA menyusun Rincia n Angga cian ggaran ran Pendaap pata n untuk menggh haasilka silkann RKA‐ atan SKPA 1. Form RKA‐SKPA 1 disiapkan hanya o ut Pendaap pata n ya oleh SKPA Pemunggu atan
Penyusunan Rincian Anggaran Pendapatan
3. SKPA menyusun Rincia n Angga cian ggaran ran Belan sung untuk lanja Tidak ak Langgsu menggh hasilkan silkan RKA‐SKPA 2.1
ngg bertindaak k sebaag gaai i SKPKA 5. SKPA ya yan menyusun Rincian n cian Penerimaaan Pembiaya hasilkan iayaan an untuk menggh silkan RKA‐ SKPA 3.1. 6. SKPA yang g bertindak sebagai SKPKA menyusun Rincia n Pengeluaara ran cian Pembiayaan untuk menghasilka n RKA‐ silkan SKPA 3.2. 7. SKPA menggko kompilasi dokumen RKA‐ SKPA diata iatas menjadi RKA‐SKPA RKA‐SKPA tersebut selan lanjutnya disera hkan kepad PPKA untuk proses rah adaa P penyusunan an Raqan APBA
SE Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPA
4. SKPA menyusun Rincia n Angga cian ggaran ran Belan sing‐maasin sing lanja Langsu gsung maasin kegiata n untuk mengh tan ghasilkan RKA‐SKPA 2.2.1 untuk kemudia n digabung dalam ian lam rekapitulasi ara n Bela nja lasi Rincian cian Angg gga ran lan ja Lan silkan RKA‐SKPA Langsu gsung u g untuk menghaasilka 2.2
Penyusunan Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung
Penyusunan Rincian Anggaran Belanja Langsung (Program & Kegiatan)
RKA SKPA 1
RKA SKPA 2.1
RKA SKPA 2.2.1
Penyusunan Rincian Penerimaan Pembiayaan
RKA SKPA 3.1
Penyusunan Rincian Pengeluaran Pembiayaan
RKA SKPA 3.2
Penyusunan Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung (Program & Kegiatan)
RKA SKPA 2.2
Form RKA SKPA 3,1 dan 3,2 Disiapkan oleh SKPA yang bertindak sebagai SKPKA upp : : M Menncak caku peenddaappaata n PPPPAA u untu tuk se k setia tiapp Progra gram SK SKPA d dan an re renca cannaa p tan d daan ppem b ia ya ann mbiayaa Sin Sinkro kronisasi p isasi pro rogra gram m d daann ke kegia giata tann a anntar SK tar SKPPAA d dennga gann kineerja SK SKPPAA se sesuaai d i deennga gann SP SPM tas waktu PPPKKA BBaata aktu peenyam yampaaian ian R RKKAA‐SK ‐SKPA ke keppaaddaa P innya patka tian d H Hal‐h l‐hal la l lain ya yan yang p g peerlu rlu m meenddaap tkann p perh rhaatia daari SK ri SKPPAA mppira n: ‐KU La Lam iran UAA ‐P ‐PPPAA ‐K ‐Kodde re rekenning A g APBA ‐Fo rmat R at RKKA‐SK ‐SKPPAA ‐Form ‐A ‐Annalisis Standaar B r Beelanja ja ‐Sta ‐Stanndar satu tuaann harga arga
68
Penyusunan RKA SKPA
RKA SKPA
{ {
4.2.5.3
Prosedur Penyiapan Qanun
APBA,
dan Pembahasan Rancangan
dan
Penyusunan
Rancangan
Peraturan Gubernur Aceh Tentang Penjabaran APBA
69
4.2.5.4
Prosedur Evaluasi, Penetapan dan Pembatalan Rancangan Qanun APBA dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh Tentang Penjabaran APBA
70
4.2.5.5
Prosedur Rancangan Peraturan Gubernur Aceh Tentang Penjabaran APBA (DPRA tidak mengambil Keputusan Bersama)
71
PELAKSANAAN
BAB V PELAKSANAAN 5.1 Pelaksanaan Anggaran SKPA 5.1.1 Ketentuan Umum 1. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk
pengeluaran tersebut tidak tersedia
atau tidak cukup tersedia dalam APBA. 2. Jumlah
belanja
yang
dianggarkan
dalam
APBA
merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. 3. Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRA, Kepala SKPA dan Pejabat Aceh lainnya bendahara beban
dilarang
anggaran
melakukan
pengeluaran
serta atas
daerah untuk tujuan lain dari yang
telah ditetapkan dalam APBA. 4. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBA tidak tentang
dapat
dilakukan
APBA
ditetapkan
sebelum Rancangan Qanun dan
ditempatkan
dalam
lembaran daerah. 5. Pengecualian
atas
pengeluaran
kas
sebagaimana
dimaksud huruf (4) adalah sebagai berikut : a) Uang representasi berikut tunjangan pimpinan dan anggota DPRA; b) Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; c) Gaji dan tunjangan PNS; d) Belanja listrik, telpon, air, gas dan kebutuhan rumah tangga kantor lainnya; e) Belanja alat tulis kantor; f)
Pembayaran pokok utang dan bunga yang jatuh tempo dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang berkenaan;
g) Perjalanan dinas; h) Pengeluaran lainnya yang dianggap mendesak seperti 72
belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, misalnya penanggulangan bencana
alam
dan
bencana
sosial
yang
tidak
diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan Aceh tahun-tahun sebelumnya. 6. Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
SKPA
digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPA sebagai pengguna anggaran. 7. Rancangan DPA-SKPA berisikan rincian sasaran yang hendak
dicapai,
disediakan
program, kegiatan,
untuk
mencapai
anggaran
sasaran
yang
tersebut
dan
rencana penarikan dana tiap-tiap SKPA serta pendapatan yang diperkirakan. 8. BUA menyusun anggaran kas Pemerintah Aceh guna mengatur
ketersediaan
dana
yang
mendanai
pengeluaran-pengeluaran
cukup sesuai
untuk dengan
rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPASKPA yang telah disahkan. 9. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 10. Anggaran kas dibuat untuk menentukan besarnya uang kas yang tersedia dan dijadikan acuan untuk pengisian jumlah maksimal Surat Penyediaan Dana (SPD). 5.1.2 Prosedur
Aktivitas
Fungsi-Fungsi
yang
Terkait
Dalam Pelaksanaan Anggaran SKPA 1. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA) Uraian tugas: a) membuat Surat Pemberitahuan berdasarkan Qanun APBA
dan
Peraturan
Gubernur
Aceh
tentang
Penjabaran APBA paling lambat 3 hari kerja sejak APBA ditetapkan; b) menyerahkan Surat Pemberitahuan kepada SKPA; 73
c) mengotorisasi
Rancangan
DPA-SKPA
dan
DPA-SKPA
dan
Rancangan Anggaran Kas SKPA; d) menyerahkan
Rancangan
Rancangan Anggaran Kas SKPA kepada TAPA; e) menyusun Rancangan Anggaran Kas SKPA menjadi Anggaran Kas Pemerintah Aceh; f)
mengesahkan Rancangan DPA-SKPA menjadi DPASKPA;
g) menyerahkan DPA-SKPA kepada SKPA, Inspektorat, dan BPK; h) menyerahkan dokumen Anggaran Kas Pemerintah Aceh dan DPA-SKPA kepada Kuasa BUA. 2. Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) Uraian tugas: a) melakukan verifikasi Rancangan DPA-SKPA dan Rancangan Anggaran Kas SKPA bersama Kepala SKPA; b) menyerahkan
Rancangan
DPA-SKPA
yang
lolos
verifikasi kepada Sekretaris Daerah dan Rancangan Anggaran Kas SKPA yang lolos verifikasi kepada PPKA. 3. Sekretaris Daerah Uraian tugas: a) Menyetujui Rancangan DPA-SKPA dan menyerahkan kepada PPKA. 4. Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Uraian tugas: a) menyusun
Rancangan
DPA-SKPA
berdasarkan
Surat Pemberitahuan Qanun APBA dan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA; b) menyusun Rincian DPA Pendapatan SKPA untuk menghasilkan DPA-SKPA 1; c) menyusun Rincian DPA Belanja Tidak Langsung SKPA untuk menghasilkan DPA-SKPA 2.1; d) menyusun Rincian DPA Belanja Langsung masing74
masing kegiatan untuk menghasilkan DPA-SKPA kemudian digabung dalam rekapitulasi Rincian DPA Belanja Langsung untuk menghasilkan DPA-SKPA 2.2; e) SKPA bertindak sebagai SKPKA; (1) menyusun
Rincian
Penerimaan
Pembiayaan
Aceh untuk menghasilkan DPA-SKPA 3.1; (2) menyusun
Rincian
Pengeluaran
Pembiayaan
Aceh untuk menghasilkan DPA-SKPA 3.2; f) mengkompilasi dokumen-dokumen DPA-SKPA di atas menjadi Rancangan DPA-SKPA. Rancangan DPA-SKPA ini digunakan sebagai dasar pembuatan Rancangan Anggaran Kas; g) menyusun
Rancangan
Anggaran
Kas
SKPA
Berdasarkan Rancangan DPA-SKPA yang telah dibuat; h) menyerahkan Rancangan DPA-SKPA dan Rancangan Anggaran Kas SKPA kepada PPKA paling lambat 6 hari kerja setelah adanya pemberitahuan.
75
5.1.3 Dokumen dan Catatan yang digunakan dalam Pelaksanaan 1. Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Satuan
Perangkat Aceh 1 (DPA-SKPA 1) DPA-SKPA
Kerja
1
yaitu
dokumen yang digunakan untuk menyusun rencana pendapatan atau penerimaan SKPA dalam tahun anggaran yang direncanakan DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
NOMOR DPA - SKPA X.XX
XX
00
00
Formulir DPASKPA 1
4
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran …………. Urusan Pemerintahan : Organisasi : Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Aceh Rincian Perhitungan Kode Uraian Rekening Volume Satuan Tarif/Harga 1 2 3 4 5
Jumlah (Rp) 6=3x5
Jumlah … Tanggal….. Mengesahkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh
Pengguna Anggaran
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(nama lengkap) NIP : ……………
(nama lengkap) NIP : ………….
Rencana Pendapatan Per - Triwulan Triwulan I Rp….…… Triwulan II Rp….…… Triwulan III Rp….…… Triwulan IV Rp….…… Jumlah Rp. ……
Tim Anggaran Pemerintah Aceh : No
Nama
NIP
1 2 3 4 5 dst
76
Jabatan
Tanda Tangan
Cara Pengisian Formulir DPA-SKPA 1 1. Nomor DPA-SKPA diisi
dengan nomor kode urusan pemerintahan,
nomor kode organisasi SKPA, nomor kode program diisi dengan kode 00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00 serta nomor kode anggaran pendapatan diisi dengan
kode 4.
2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 3. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan Aceh yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA. 4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama SKPA. 5. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan SKPA. 6. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan. 7. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian objek pendapatan yang direncanakan, seperti jumlah kendaraan bermotor, jumlah liter bahan bakar kendaraan bermotor, jumlah kepala keluarga, jumlah
pasien, jumlah pengunjung RSUD, jumlah bibit
perikanan/pertanian/peternakan/kehutanan/perkebunan,
jumlah
limbah
jumlah
yang
diuji,
pemakaian/penggunaan
jumlah sarana
kios/los/kaki
lima,
olahraga/gedung/lahan
milik
Pemerintah Aceh, jumlah unit barang bekas milik Pemerintah Aceh yang dijual, jumlah uang yang ditempatkan pada bank tertentu dalam bentuk tabungan atau giro, jumlah modal yang disertakan atau diinvestasikan. 8. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/ bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya. 9. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan tarif pajak/retribusi atau harga/nilai satuan lainnya dapat berupa besarnya tingkat suku bunga, persentase bagian laba, atau harga atas penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan. 10. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan. Jumlah 77
pendapatan dari setiap rincian objek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5. 11. Rencana pendapatan per triwulan diisi dengan jumlah pendapatan yang dapat dipungut atau diterima setiap triwulan selama tahun anggaran yang direncanakan. 12. Pengisian setiap triwulan harus disesuaikan dengan rencana yang dapat dipungut atau diterima. Oleh karena itu tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara membagi 4 dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun. 13. Tahun anggaran keakurasian data pelaksanaan anggaran per triwulan sangat
dibutuhkan
untuk
penyusunan
anggaran
kas
dan
mengendalikan likuiditas Kas Umum Aceh serta penerbitan SPD. 14. Formulir DPA-SKPA 1 merupakan input data untuk menyusun formulir DPA-SKPA. 15. Nama
ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir
DPA-SKPA 1, dengan mencantumkan nama jabatan Pengguna Anggaran. 16. Formulir DPA-SKPA 1 ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Aceh. 17. Formulir DPA-SKPA 1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Apabila formulir DPA-SKPA 1 lebih dari satu halaman, setiap halaman diberi nomor urut halaman.
78
2. Dokumen
Pelaksanaan
Perangkat Aceh 2.1
Anggaran
Satuan
(DPA-SKPA 2.1) DPA-SKPA
Kerja 2.1
yaitu dokumen yang digunakan untuk menyusun rencana
kebutuhan belanja tidak langsung SKPA
dalam tahun anggaran yang direncanakan. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
NOMOR DPA - SKPA X.XX
XX
00
00
5
Formulir DPASKPA 2.1
1
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran …………. Urusan Pemerintahan : Organisasi : Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Aceh Rincian Penghitungan Kode Uraian Rekening Volume Satuan Tarif/Harga 1 2 3 4 5
Jumlah (Rp) 6=3x5
Jumlah Mengesahkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (Tanda Tangan) (nama lengkap) NIP : …………… Rencana Penarikan Dana Per - Triwulan Triwulan I Rp. ….…… No Triwulan II Rp. ….…… Triwulan III Rp. ….…… 1 Triwulan IV Rp. ..….… 2 Jumlah Rp. ……… 3 4 5 dst
… Tanggal….. Pengguna Anggaran (Tanda Tangan) (nama lengkap) NIP : …………… Tim Anggaran Pemerintah Aceh : Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
Cara Pengisian Formulir DPA-SKPA 2.1 1. Nomor DPA-SKPA diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan, nomor kode organisasi SKPA, nomor kode program diisi dengan kode 00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00 serta nomor kode anggaran belanja diisi dengan kode 5 serta nomor kode kelompok belanja tidak langsung diisi dengan kode 1. 79
2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 3. Urusan
pemerintahan
pemerintahan
dan
diisi
nama
dengan
urusan
nomor
kode
pemerintahan
urusan
Aceh
yang
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA. 4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama SKPA. 5. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja tidak langsung. 6. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja tidak langsung. 7. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah orang/pegawai atau barang. 8. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang
direncanakan
seperti
unit,
waktu/jam/hari/bulan/tahun,
ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya. 9. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga dan nilai kurs. 10. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dengan jumlah satuan dan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian objek dijumlahkan menjadi jumlah rincian objek belanja. Setiap jumlah rincian objek pada masing-masing objek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi objek belanja berkenaan. Setiap objek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. 11. Rencana penarikan dana belanja tidak langsung setiap triwulan selama tahun anggaran yang direncanakan, diisi dengan jumlah yang disesuaikan dengan rencana kebutuhan. Oleh karena
itu
tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara membagi 4 dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. Keakurasian data pelaksanaan anggaran per triwulan sangat
dibutuhkan
untuk
penyusunan
anggaran
kas
dan
mengendalikan likuiditas Kas Umum Aceh serta penerbitan SPD. 12. Formulir DPA-SKPA 2.1 merupakan input data untuk menyusun Formulir DPA-SKPA. 80
13. Formulir DPA-SKPA 2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. 14. Apabila Formulir DPA-SKPA 2.1 lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman. 15. Nama ibukota, Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA-SKPA 2.1. 16. Formulir DPA-SKPA
2.1 ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP kemudian disahkan oleh PPKA.
81
3. Dokumen
Pelaksanaan
Perangkat Aceh 2.2
Anggaran
Satuan
(DPA-SKPA 2.2)
Kerja
DPA-SKPA 2.2
merupakan formulir rekapitulasi dari seluruh program dan kegiatan SKPA yang dikutip dari setiap formulir DPA-SKPA 2.2.1 (rincian anggaran belanja langsung menurut program dan per kegiatan SKPA).
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
Formulir DPA-SKPA 2.2
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran …………. Urusan Pemerintah : Organisasi : Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Program / Kegiatan 1
Uraian
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (Kuantitatif)
Sumber Dana
3
4
5
6
2
Triwulan
Jumlah
I
II
III
IV
7
8
9
10
11=7+8+9+10
Jumlah Mengesahkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh
… Tanggal….. Pengguna Anggaran
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (nama lengkap) NIP : ……………
(nama lengkap) NIP : ……………
Tim Anggaran Pemerintah Aceh : No
Nama
Nip
Jabatan
Tanda Tangan
1 2 3 4 5 6 dst
Cara Pengisian Formulir DPA-SKPA 2.2 1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 2. Urusan
pemerintahan
pemerintahan
dan
diisi
nama
dengan
nomor
kode
urusan
urusan pemerintahan daerah yang
82
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA. 3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama SKPA. 4. Kolom 1 (kode program) diisi dengan nomor kode program. 5. Kolom 2 (kode kegiatan) diisi dengan nomor kode kegiatan. 6. Kolom 3
(uraian) diisi
dengan uraian nama
program yang
selanjutnya diikuti dengan penjabaran uraian kegiatan untuk mendukung terlaksananya program dimaksud. 7. Kolom 4 (lokasi kegiatan) diisi dengan nama lokasi atau tempat setiap kegiatan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan atau kecamatan. 8. Kolom 5 (taget kinerja) diisi dengan target kinerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. 9. Kolom 6 (sumber dana) diisi dengan jenis sumber dana (PAA, bagi hasil, DAU, DAK, lain-lain pendapatan yang sah) untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Catatan untuk kolom ini diisi oleh TAPA, kecuali apabila pendanaan untuk program kegiatan tersebut sumber dananya sudah pasti, seperti DAK, pinjaman daerah, dana darurat, bantuan khusus yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Jumlah per triwulan diisi sebagai berikut : a. Kolom 7 diisi dengan jumlah belanja langsung yang dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan triwulan I dalam tahun anggaran yang direncanakan. b. Kolom 8 diisi dengan jumlah belanja langsung yang dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan triwulan II dalam tahun anggaran yang direncanakan. c. Kolom 9 diisi dengan jumlah belanja langsung yang dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan triwulan III dalam tahun anggaran yang direncanakan. d. Kolom
10
diisi
dengan
jumlah
belanja
langsung
yang
dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan triwulan IV dalam tahun anggaran yang direncanakan. Pengisian setiap kolom triwulan I sampai dengan triwulan IV harus disesuaikan 83
dengan rencana kegiatan yang senyatanya berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan.
Oleh karena itu
tidak dibenarkan
pengisian kolom triwulan dengan cara membagi 4 dari setiap jumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. Hal tersebut mengingat keakurasian data pelaksanaan anggaran per triwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas sebagai dasar pengendalian likuiditas Kas Umum Aceh dan penerbitan SPD. 11. Kolom 11 (jumlah) diisi dengan hasil penjumlahan kolom 7, 8, 9 dan kolom 10. 12. Formulir DPA-SKPA 2.2 ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP dan disahkan oleh PPKA. 13. Formulir DPA-SKPA 2.2 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. 14. Apabila formulir DPA-SKPA 2.2 lebih dari satu halaman, diberi nomor urut halaman.
84
4. Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Satuan
Kerja
Perangkat Aceh 2.2.1 (DPA-SKPA 2.2.1). DPA-SKPA 2.2.1
yaitu
dokumen
yang
digunakan
untuk
merencanakan belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
NOMOR DPA - SKPA X.XX
XX
XX
5
2
Formulir DPASKPA 2.2.1
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran …………. Urusan Pemerintahan : Organisasi : Program : Kegiatan : Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Indokator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indokantor Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capain Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran kegiatan : Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Perkegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh Rincian Perhitungan Kode Rekening Uraian Harga Volume Satuan Satuan 1 2 3 4 5
Pengguna Anggaran
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(nama lengkap) NIP : …………
(nama lengkap) NIP : ……..……
Rencana Penarikan Per - Triwulan
Tim Anggaran Pemerintah Aceh : No
I II III IV
Rp. …………….. Rp. …………….. Rp. …………….. Rp. …………….. Rp. ……………..
6 = 3x5
… Tanggal…..
Mengesahkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Jumlah
Jumlah
Nama
1 2 3 5 6 dst
85
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
Cara Pengisian Formulir DPA-SKPA 2.2.1 1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 2. Urusan
pemerintahan
pemerintahan
dan
diisi
nama
dengan
urusan
nomor
kode
pemerintahan
urusan
Aceh
yang
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA. 3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama satuan kerja perangkat Aceh. Kolom 1 kode rekening diisi dengan nomor kode rekening kelompok/jenis/objek belanja langsung. 4. Baris kolom program diisi dengan nama program dari kegiatan yang berkenaan. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat Aceh
untuk
mencapai
sasaran
dan
tujuan
kegiatan
yang
ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran. 5. Baris kolom kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang akan dilaksanakan.
Kegiatan
merupakan
tindakan
yang
akan
dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan untuk memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 6. Baris waktu pelaksanaan diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kegiatan yang akan dilaksanakan. 7. Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan/kecamatan. 8. Kolom tolok ukur kinerja diisi dengan tolok ukur kinerja dari setiap masukan dapat berupa jumlah dana, jumlah SDM, jumlah jam kerja,
jumlah
peralatan/teknologi
yang
dibutuhkan
untuk
menghasilkan keluaran dalam tahun anggaran yang direncanakan. Tolok ukur kinerja dari setiap keluaran diisi dengan jumlah keluaran yang akan dihasilkan dalam tahun anggaran yang direncanakan. Tolok ukur kinerja hasil diisi dengan manfaat yang akan diterima pada masa yang akan datang. 9. Kolom target kinerja diisi dengan tingkat prestasi kerja yang dapat diukur pencapaiannya atas masukan, keluaran dan hasil yang ditetapkan dalam kolom tolok ukur kinerja. 10. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening 86
kelompok/jenis objek/rincian objek belanja langsung. 11. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja langsung. 12. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah orang/pegawai dan barang. 13. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek uang
direncanakan
seperti
unit,
waktu/jam/hari/bulan/tahun,
ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya. 14. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs. 15. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dengan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian objek dijumlahkan menjadi jumlah rincian objek belanja. Setiap jumlah rincian objek pada masing-masing objek belanja selanjutnya dijumlahkan
menjadi
objek
belanja
berkenaan.
Setiap
objek
belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah kelompok belanja tidak langsung yang dituangkan dalam formulir DPA-SKPA 2.2.1. 16. Formulir DPA-SKPA 2.2.1 merupakan input data untuk menyusun formulir DPA-SKPA 2.2 dan DPA-SKPA. 17. Formulir
DPA-SKPA
2.2.1
dapat
diperbanyak
sesuai
dengan
kebutuhan. 18. Apabila
formulir
DPA-SKPA
2.2.1
lebih
dari
satu
halaman
setiap halaman diberi nomor urut halaman. 19. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA-SKPA 2.2.1. 20. Formulir DPA-SKPA 2.2.1 ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran
dengan mencantumkan nama dan NIP yang bersangkutan dan disahkan oleh PPKA. 21. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir DPA-SKPA 2.2.1 oleh TAPA. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh TAPA untuk mendapatkan perhatian Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh dicantumkan dalam kolom catatan hasil pembahasan. 22. Seluruh anggota TAPA menandatangani formulir DPA-SKPA 2.2.1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.
87
5. Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Perangkat Aceh 3.1 (DPA-SKPA 3.1)
Satuan
Kerja
DPA-SKPA
3.1
yaitu dokumen yang digunakan untuk merencanakan penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
NOMOR DPA - SKPA X.XX
XX
00
6
Formulir DPASKPA 3.1
1
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran …………. Urusan Pemerintahan Organisasi
: : Rincian Penerimaan Pembiayaan
Kode Rekening 1
Jumlah (Rp) 3
Uraian 2
Jumlah Penerimaan … Tanggal….. Mengesahkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (Tanda Tangan) (nama lengkap) NIP : ………… Rencana Penerimaan Per-Triwulan
Tim Anggaran Pemerintah Aceh : No
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah
Rp. …………….. Rp. …………….. Rp. …………….. Rp. ..……………. Rp. ……………..
Nama
1 2 3 4 5 6 dst
88
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
Cara Pengisian Formulir DPA-SKPA 3.1 Formulir ini tidak diisi oleh SKPA lainnya, pengerjaan dilakukan oleh SKPKA. 1. Nomor DPA-SKPA diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan, nomor kode organisasi SKPA, nomor kode program diisi dengan kode 00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00 serta nomor kode anggaran pembiayaan diisi dengan kode 6 serta nomor kode kelompok penerimaan pembiayaan diisi dengan kode 1. 2. Provinsi diisi dengan nama Provinsi. 3. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 4. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan Aceh yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA. 5. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama SKPA. 6. Kolom 1 (kode
rekening) diisi dengan nomor kode rekening akun
atau kelompok atau jenis atau objek atau rincian objek penerimaan pembiayaan. 7. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama kelompok, jenis, objek dan rincian objek penerimaan pembiayaan. 8. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis penerimaan pembiayaan berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh objek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan pembiayaan bersangkutan. Jumlah objek penerimaan merupakan penjumlahan dari seluruh rincian objek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam objek penerimaan pembiayaan bersangkutan. 9. Baris jumlah penerimaan
merupakan
hasil
dari
penjumlahan
seluruh jenis penerimaan pembiayaan. 10. Rencana penerimaan per triwulan diisi dengan jumlah penerimaan pembiayaan yang diterima setiap triwulan selama tahun anggaran yang direncanakan. Pengisian setiap triwulan harus disesuaikan dengan rencana penerimaan pembiayaan. Oleh karena itu tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara membagi 4 dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. Keakurasian
data
pelaksanaan
anggaran
per
triwulan
sangat
dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan mengendalikan 89
likuiditas Kas Umum Aceh serta penerbitan SPD. 11. Formulir DPA-SKPA 3.1 merupakan input data untuk menyusun formulir DPA-SKPA dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Apabila formulir DPA-SKPA 3.1 lebih dari satu
halaman,
setiap
halaman diberi nomor urut halaman. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA-SKPA 3.1. 12. Formulir
DPA-SKPA
3.1 ditandatangani oleh Pejabat Pengelola
Keuangan Aceh dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan.
90
6. Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Perangkat Aceh 3.2 (DPA-SKPA 3.2)
Satuan
Kerja
DPA-SKPA
3.2
yaitu Dokumen yang digunakan untuk merencanakan pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
NOMOR DPA - SKPA X.XX
XX
00
6
Formulir DPASKPA 3.2
2
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran …………. Urusan Pemerintahan Organisasi
: : Rincian Pengeluaran Pembiayaan
Kode Rekening 1
Jumlah (Rp) 3
Uraian 2
Jumlah Pengeluaran … Tanggal….. Mengesahkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (Tanda Tangan) (nama lengkap) NIP : ………… Rencana Pengeluaran Per-Triwulan
Tim Anggaran Pemerintah Aceh : No
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah
Rp. …………….. Rp. …………….. Rp. …………….. Rp. ..……………. Rp. ……………..
Nama
1 2 3 4 5 6 dst
91
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
Cara Pengisian Formulir DPA-SKPA 3.2 Formulir ini tidak diisi oleh SKPA lainnya, pengerjaan dilakukan oleh SKPKA. 1. Nomor DPA-SKPA diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan, nomor kode organisasi SKPA, nomor kode program diisi dengan kode 00 dan nomor kegiatan diisi dengan nomor kode 00, nomor kode anggaran pembiayaan diisi dengan kode 6 serta nomor kode kelompok pengeluaran pembiayaan diisi dengan kode 2. 2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 3. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan Aceh yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA. 4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama SKPA. 5. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening kelompok atau jenis atau objek atau rincian objek pengeluaran pembiayaan. 6. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pengeluaran pembiayaan. 7. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh objek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan bersangkutan. Jumlah objek pengeluaran merupakan penjumlahan dari seluruh rincian objek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam objek pengeluaran pembiayaan bersangkutan. 8. Baris jumlah pengeluaran merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis pengeluaran pembiayaan. 9. Rencana pengeluaran pembiayaan setiap triwulan selama tahun anggaran
yang
direncanakan.
Pengisian
setiap
triwulan
harus
disesuaikan dengan rencana pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan
dengan cara
membagi 4 dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. Keakurasian data pelaksanaan anggaran per triwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan mengendalikan likuiditas Kas Umum Aceh serta penerbitan SPD.
92
10. Formulir DPA-SKPA 3.2 merupakan input data untuk menyusun formulir DPA-SKPA dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Apabila formulir ini lebih dari satu halaman, maka pada halamanhalaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian pengeluaran pembiayaan dan setiap halaman diberi nomor urut halaman. Tanggal, bulan dan tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA-SKPA 3.2. Formulir ini ditandatangani oleh PPKA dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP.
93
7. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (Ringkasan DPA-SKPA) Ringkasan DPA-SKPA merupakan kompilasi dari seluruh DPA–SKPA. RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH TAHUN ANGGARAN ……………. Pemerintah Aceh Tahun Anggaran …………. Urusan Pemerintahan : Organisasi : Kode Uraian Rekening 1 2
Formulir DPA-SKPA
Jumlah (Rp) 3
Jumlah Pendapatan
No 1 1
Uraian 2
Jumlah Belanja Surplus/(Defisit) Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh Per-Triwulan Triwulan I II III IV 3 4 5 6
Tanda Tangan 7=3+4+5+6
Pendapatan
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.2
Belanja Langsung
3.1
Penerimaam Pembiayaan
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
… Tanggal….. Menyetujui, Sekretaris Daerah (Tanda Tangan) (nama lengkap) NIP : ……………
Cara Pengisian Formulir Ringkasan DPA-SKPA Sumber data formulir DPA-SKPA diperoleh dari peringkasan jumlah pendapatan menurut kelompok dan jenis pendapatan yang diisi dalam formulir DPA-SKPA 1, jumlah belanja tidak langsung 94
menurut kelompok dan jenis belanja yang diisi dalam formulir DPASKPA 2.1, dan penggabungan dari seluruh jumlah kelompok dan jenis belanja langsung yang diisi dalam setiap formulir DPA-SKPA 2.2.1 .Khusus SKPKA pada formulir DPA-SKPA setelah surplus dan defisit anggaran diuraikan kembali ringkasan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana tercantum dalam formulir DPASKPA 3. 1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 2. Urusan pemerintahan dan nama diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan
nama
urusan
pemerintahan
Aceh
yang
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA. 3. Organisasi dan nama satuan kerja perangkat diisi dengan nomor kode perangkat Aceh . 4. Kolom
1
(kode
rekening)
diisi
dengan
nomor
kode
rekening
pendapatan/nomor kode rekening belanja/nomor kode rekening pembiayaan. Pengisian kode rekening dimaksud secara berurutan dimulai
dari
kode
rekening
anggaran
pendapatan/belanja/
pembiayaan, diikuti dengan masing-masing kode rekening kelompok pendapatan/belanja/pembiayaan
dan
diakhiri
dengan
kode
rekening jenis pendapatan/belanja/pembiayaan. 5. Kolom
2
(uraian),
diisi
dengan
uraian
pendapatan/belanja/
pembiayaan. a) Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan, selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok dan setiap uraian kelompok
diikuti
dengan
uraian
jenis
pendapatan
yang
dipungut atau diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh. b) Untuk belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja, selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. c) Dalam kelompok belanja tidak langsung diuraikan jenis-jenis belanja sesuai dengan yang tercantum dalam formulir DPASKPA 2.1. d) Dalam kelompok belanja langsung diuraikan jenis-jenis belanja sesuai dengan yang tercantum dalam formulir DPA-SKPA 2.2.1. 95
e) Untuk
pembiayaan
diawali
dengan
pencantuman
uraian
pembiayaan, selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. f)
Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan jenis-jenis penerimaan sesuai dengan yang tercantum dalam formulir DPASKPA 3.1.
g) Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan jenis-jenis pengeluaran sesuai dengan yang tercantum dalam formulir DPA-SKPA 3.2. 6. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah menurut kelompok menurut jenis pendapatan dan belanja. 7. Surplus diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja. 8. Defisit diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih kecil dari jumlah anggaran belanja, dan ditulis dalam tanda kurung. 9. Khusus Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh (SKPKA) pada formulir DPA-SKPA, setelah surplus/defisit anggaran diuraikan mengenai pembiayaan. 10. Kode rekening, uraian dan jumlah penerimaan atau pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 10 diisi menurut kelompok, jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. 11. Selanjutnya pada baris uraian pembiayaan netto menerangkan selisih antara jumlah penerimaan pembiayaan dengan jumlah pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam kolom 3. 12. Rencana pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh per triwulan diisi sebagai berikut : a) Baris pendapatan diisi dengan jumlah pendapatan yang dapat dipungut atau diterima setiap triwulan selama satu tahun anggaran yang direncanakan. b) Baris belanja tidak langsung diisi dengan jumlah belanja tidak langsung yang dibutuhkan setiap triwulan selama satu tahun anggaran yang direncanakan. c) Baris belanja langsung diisi dengan jumlah belanja langsung 96
yang dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan setiap triwulan dalam tahun anggaran yang direncanakan. d) Baris penerimaan pembiayaan diisi dengan jumlah pembiayaan yang direncanakan dapat diterima setiap triwulan selama satu tahun anggaran. e) Baris
pengeluaran
pembiayaan
diisi
dengan
jumlah
pembiayaan yang akan dikeluarkan setiap triwulan selama satu tahun anggaran. 13. Kolom 7 (jumlah) diisi dengan penjumlahan dari jumlah pada kolom 3, kolom 4, kolom 5 dan kolom 6. Pengisian setiap kolom triwulan I sampai dengan triwulan IV harus disesuaikan dengan rencana kegiatan berdasarkan jadwal
pelaksanaan kegiatan. Oleh karena
itu tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara membagi empat dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. Keakurasian data pelaksanaan anggaran per triwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan mengendalikan likuiditas Kas Umum Aceh serta penerbitan SPD. 14. Formulir DPA-SKPA dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. 15. Apabila formulir DPA-SKPA lebih dari satu halaman, setiap halaman diberi nomor urut halaman. 16.Formulir
ini
ditandatangani
oleh
Sekretaris
mencantumkan nama lengkap dan NIP.
97
Daerah
dengan
8. Anggaran Kas PEMERINTAH ACEH ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN ……… Kode Rekening
Anggaran Tahun ini (Rp) 3
Uraian
1
2 Saldo Awal Kas Pendapatan Asli Aceh Retribusi Daerah …….. Dst Pembiayaan Penerimaan …….. Dst Jumlah Pendapatan dan Pembiayaan Penerimaan Jumlah Alokasi Kas yang Tersedia untuk Pengeluaran Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai …….. Pembiayaan Pengeluaran Pembayaran Pokok Utang …….. Jumlah alokasi belanja tidak langsung & pembiayaan pengeluaran per bulan
Triwulan I Jan
Feb 4
Mar
Triwulan II Apr
Mei 5
Triwulan III
Jun
Jul
Ags
Sep
Triwulan IV Okt
6
Jumlah alokasi belanja tidak langsung & pembiayaan pengeluaran per triwulan Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung & pembiayaan pengeluaran per triwulan Belanja Langsung Belanja Langsung Kegiatan …. Kegiatan …. Jumlah alokasi belanja langsung per-bulan Jumlah alokasi belanja langsung per-triwulan Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran Sisa Kas Setelah dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung serta Pembiayaan Pengeluaran ………. Tanggal………… BUA / KUASA BUA (Tanda Tangan) (Nama Lengkap)
98
Nov 7
Des
Cara Pengisian Anggaran Kas 1. Formulir ini diisi oleh BUA/Kuasa BUA untuk menyusun anggaran kas; 2. Setiap kolom mulai dari kolom 3 sampai dengan kolom 7 dijumlahkan pada baris terakhir; 3. Diisi
dengan
uraian
rekening
pendapatan
dan
pembiayaan
jumlah
anggaran
pendapatan
dan
pembiayaan
dan
pembiayaan
penerimaan; 4. Diisi
dengan
penerimaan yang tercantum dalam DPA-SKPA; 5. Diisi
dengan
perkiraan
jumlah
pendapatan
penerimaan setiap bulan di triwulan I (boleh per triwulan); 6. Diisi
dengan
perkiraan
jumlah
pendapatan
dan
pembiayaan
penerimaan setiap bulan di triwulan II (boleh per triwulan); 7. Diisi
dengan
perkiraan
jumlah
pendapatan
dan
pembiayaan
penerimaan setiap bulan di triwulan III (boleh per triwulan); 8. Diisi
dengan
perkiraan
jumlah
pendapatan
dan
pembiayaan
penerimaan setiap bulan di triwulan IV (boleh per triwulan); 9. Diisi dengan kode rekening rincian objek belanja dan pembiayaan pengeluaran; 10. Diisi dengan uraian rekening belanja dan pembiayaan pengeluaran; 11. Diisi dengan perkiraan jumlah anggaran belanja dan pembiayaan pengeluaran; 12. Diisi
dengan
perkiraan
jumlah
belanja
dan
pembiayaan
pengeluaran setiap bulan di triwulan I (boleh per triwulan); 13. Diisi
dengan
perkiraan
jumlah
belanja
dan
pembiayaan
pengeluaran setiap bulan di triwulan II (boleh per triwulan); 14. Diisi
dengan
perkiraan
jumlah
belanja
dan
pembiayaan
pengeluaran setiap bulan di triwulan III (boleh per triwulan); 15. Diisi
dengan
perkiraan
jumlah
belanja
dan
pembiayaan
pengeluaran setiap bulan di triwulan IV (boleh per triwulan);
99
5.1.4 Prosedur
Penyiapan,
Penyusunan
dan
Pengesahan
Rancangan DPA-SKPA dan Rancangan Anggaran Kas
100
101
Uraian
SKPA
1. TAPA menyerahkan Rancangan DPA-SKPA yang lolos verifikasi kepada SEKDA dan Rancangan Anggaran Kas SKPA yang lolos verifikasi kepada PPKA
PPKA
Rancangan Anggaran Kas SKPA
2. PPKA menyusun Rancangan Anggaran Kas SKPA menjadi Anggaran Kas Pemerintah Aceh
SEKDA
Rancangan DPA-SKPA
Rancangan DPA-SKPA
Rancangan Anggaran Kas SKPA
Anggaran Kas Pemerintah Aceh
3. SEKDA menyetujui Rancangan DPA-SKPA dan menyerahkan kepada PPKA
Rancangan DPA-SKPA
4. PPKA mengesahkan Rancangan DPA-SKPA menjadi DPA-SKPA
DPA-SKPA
5. PPKA menyerahkan DPA-SKPA kepada SKPA, Inspektorat, dan BPK. Penyerahan kepada SKPA selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak disahkan.
TAPA
DPA-SKPA
102
BPK & Inspektorat
Rancangan DPA-SKPA
5.2 Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPA 5.2.1 Ketentuan Umum 1. Anggaran
lanjutan
kegiatan
atas
ditujukan
beban
untuk
belanja
pelaksanaan
langsung yang
diperkirakan belum selesai pada tahun berjalan. 2. Dana
untuk
melaksanakan
kegiatan
lanjutan
ini
berasal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). 3. Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran lanjutan SKPA berisikan sebagai berikut : a) Saldo DPA tahun awal penganggaran; b) Keterangan penyebab tidak dapat diselesaikannya kegiatan
tersebut
sampai
akhir tahun anggaran
berjalan; c) Jumlah belanja yang telah dilakukan tahun pertama; d) Jumlah anggaran yang dilanjutkan pada tahun kedua. 5.2.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang terkait Dalam Pelaksanaan Anggaran Lanjutan 1. Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Uraian tugas : a) Menyusun
laporan
akhir
realisasi
pelaksanaan
kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangannya; b) Menyusun Rancangan DPA-L SKPA; c) Menyerahkan Rancangan DPA-L SKPA kepada PPKA dan
Laporan
Akhir
Realisasi
paling
lambat
pertengahan Desember tahun anggaran berjalan. 2. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA) Uraian tugas : a) Menerima
laporan
akhir
realisasi
pelaksanaan
kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangannya dari SKPA; b) Melakukan verifikasi rancangan DPA-L SKPA; c) mengesahkan rancangan DPA-L SKPA menjadi DPA-L SKPA tahun anggaran berikutnya.
103
3. Pengguna Anggaran Uraian tugas : a) menyetujui
rancangan
DPA-L
SKPA
yang
akan
DPA-L
SKPA
yang
akan
diverifikasi PPKA. 4. Sekretaris Daerah Uraian tugas : a) menyetujui
rancangan
disahkan oleh PPKA.
104
5.2.3 Dokumen yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPA 1. Dokumen Kerja
Pelaksanaan
Perangkat
Anggaran
Lanjutan
Aceh (DPAL-SKPA)
yaitu
Satuan dokumen
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang belum diselesaikan pada tahun berjalan, dan sudah melewati batas akhir penyusunan RKA-SKPA
untuk
tahun
untuk
anggaran
selanjutnya
dan
ditujukan
pembebanan kegiatan langsung. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
XX
NOMOR DPAL - SKPA XX XX 5
XX
2
L Formulir DPA-L SKPA
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran …………. Urusan Pemerintah Organisasi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
: : : : : : :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Kinerja Tolak Ukur Kinerja Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : …………………..
Target Kinerja
Rincian Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Aceh Anggaran Tahun Sebelumnya
Kode Rekening
Uraian
1
2
Volume
Satuan
Harga Satuan
Tarif/Harga
3
4
5
6=3x5
Mengesahkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh
Realisasi 7
Saldo Akhir (DPAL) 8=6-7
….… Tanggal…….. Pengguna Anggaran
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (nama lengkap) NIP : …………
Rencana Pendapatan Per - Triwulan Triwulan I Rp. …………….. Triwulan II Rp. …………….. Triwulan III Rp. …………….. Triwulan IV Rp. …………….. Jumlah
Rp. ……………..
(nama lengkap) NIP : …………
No
Nama
1 2 3 4 5 6 dst
105
Tim Anggaran Pemerintah Aceh : Nip
Jabatan
Tanda Tangan
Cara Pengisian Formulir DPAL-SKPA 1
Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
2. Urusan
Pemerintahan
pemerintahan
dan
diisi
nama
dengan
urusan
nomor
kode
pemerintahan
urusan
Aceh
yang
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA. 3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama SKPA. 4. Baris kolom program diisi dengan dengan nama Program dari Kegiatan yang berkenaan. 5. Baris kolom kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang akan dilaksanakan. 6. Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama tempat atau lokasi dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Tempat atau lokasi dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan/ kecamatan. 7. Baris kolom sumber dana diisi dengan jenis sumber dana (PAD, bagi hasil, DAU, DAK, lain-lain pendapatan yang sah) untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Catatan untuk baris kolom ini diisi oleh tim anggaran eksekutif, kecuali apabila pendanaan untuk program kegiatan tersebut sumber dananya sudah pasti, seperti DAK, pinjaman daerah, dana darurat, bantuan khusus yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Kolom tolok ukur kinerja diisi dengan tolok ukur kinerja dari setiap masukan, keluaran, dan hasil yang diwujudkan dari pelaksanaan program, kegiatan dan sumber daya yang digunakan. 9. Kolom
target
kinerja
diisi
dengan
tingkat
pencapaian
yang
direncanakan pada masing-masing indikator kinerja. 10. Kolom
1
kode
rekening
diisi
dengan
nomor
kode
rekening
kelompok/jenis/objek/ rincian objek belanja langsung. 11. Kolom 2 uraian diisi dengan nama kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja langsung yang dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan yang direncanakan. 12. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah orang/pegawai dan barang. 106
13. Kolom
4
(satuan)
diisi
dengan
satuan
rincian objek yang direncanakan seperti
hitung
dari
target
unit/jam/hari/bulan/
tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya. 14. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs. 15. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara volume dengan
harga
satuan.
Setiap
jumlah
uraian
rincian
objek
dijumlahkan menjadi jumlah rincian objek belanja. Setiap jumlah rincian objek pada masing-masing objek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi objek belanja berkenaan. Setiap objek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. 16. Kolom 7 (Realisasi) diisi dengan realisasi belanja pada masingmasing objek belanja. 17. Kolom 8 (Saldo Akhir) diisi dengan hasil pengurangan jumlah anggara (kolom 6) dengan hasil realisasi (kolom 7). 18. Formulir DPAL-SKPA dapat diperbanyak sesuai kebutuhan. 19. Apabila Formulir DPAL-SKPA lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman. 20. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPAL-SKPA. 21. Formulir DPAL-SKPA ditandatangani oleh Kepala SKPA dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan. 22. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir DPAL-SKPA oleh TAPA. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah Aceh untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPA dicantumkan dalam kolom catatan hasil pembahasan. 23. Formulir ini ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP, dan disahkan oleh PPKA. 24. Seluruh anggota TAPA menandatangani formulir DPAL-SKPA yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama lengkap, NIP dan jabatan.
107
5.2.4 Prosedur Pengesahan Rancangan DPA-L SKPA
108
5.3 Pelaksanaan Perubahan APBA 5.3.1 Ketentuan Umum 1. Perubahan APBA dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh, apabila: a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan KUA yang meliputi pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan Aceh, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula telah ditetapkan dalam KUA; b) Keadaan
yang
menyebabkan
harus
dilakukan
pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; c) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; d) Keadaan darurat; e) Keadaan luar biasa; f)
SKPA dalam menyusun APBA Perubahan harus mempedomani
realiasasi
anggaran
sampai
saat
perubahan Anggaran diajukan supaya tidak terjadi revisi anggaran di atas yang telah terealisasi. 2. Perubahan APBA dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa. 3. Perubahan
DPA-SKPA
meliputi
peningkatan
dan
pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. 4. Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja dilakukan
atas persetujuan Sekretaris Daerah,
sedangkan pergeseran anggaran rincian objek belanja dalam objek belanja berdasarkan persetujuan PPKA 5. Apabila keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBA, maka pemerintah Aceh dapat melakukan pengeluaran
yang
belum
tersedia
anggarannya
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 109
dan
5.3.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi
yang Terkait Dalam
Pelaksanaan Perubahan APBA 1. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA) Uraian tugas : a) menyerahkan RKA SKPA perubahan APBA yang diterima dari SKPA kepada TAPA; b) melakukan proses penyusunan Rancangan Qanun perubahan APBA beserta lampiran-lampiran; c) membuat dokumen Rancangan Qanun APBA beserta lampirannya dan dokumen nota keuangan perubahan APBA; d) menyerahkan dokumen Rancangan Qanun APBA beserta lampirannya dan dokumen
nota
keuangan
perubahan APBA kepada Sekretaris Daerah; e) mengarsipkan RKA SKPA; f)
menerima dokumen persetujuan bersama Rancangan Qanun perubahan APBA;
g) melakukan proses penyiapan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Perubahan APBA; h) membuat dokumen Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Perubahan APBA; i)
menyerahkan
dokumen
Rancangan
Peraturan
Gubernur Aceh tentang Penjabaran Perubahan APBA kepada Gubernur; j)
mengarsipkan
dokumen
Rancangan
Peraturan
Gubernur Aceh tentang Penjabaran Perubahan APBA; k) membuat Surat Pemberitahuan; l)
mendistribusikan Surat Pemberitahuan kepada SKPA;
m) mengotorisasi Rancangan DPPA-SKPA; n) kemudian
menyerahkan
Rancangan
DPPA-SKPA
kepada TAPA; o) mengesahkan Rancangan DPPA-SKPA menjadi DPPASKPA; p) menyerahkan DPPA-SKPA kepada SKPA; 110
2. Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) Uraian tugas : a) mengidentifikasi faktor penyebab perubahan APBA; b) melakukan proses penyusunan rancangan awal KUA perubahan; c) menyerahkan rancangan awal KUA perubahan kepada Sekretaris Daerah; d) menyerahkan rancangan KUA perubahan yang telah disetujui Sekretaris Daerah kepada Gubernur; e) menerima rancangan awal KUA perubahan yang tidak disetujui oleh Sekretaris Daerah untuk dilakukan proses penyusunan kembali rancangan awal KUA perubahan; f)
menyerahkan Rancangan KUA perubahan yang telah diotorisasi Gubernur kepada DPRA;
g) melakukan proses penyusunan rancangan awal PPAS perubahan; h) mengarsipkan Nota kesepakatan KUA perubahan dan dokumen KUA perubahan; i)
menyerahkan
rancangan
awal
PPAS
diserahkan
kepada Sekretaris Daerah; j)
menyiapkan Rancangan Awal Surat Edaran Gubernur Aceh
tentang
Pedoman
Penyusunan
RKA-SKPA
Perubahan APBA; k) menyerahkan
Rancangan
Awal
Surat
Edaran
Gubernur Aceh tentang Pedoman Penyusunan RKASKPA Perubahan APBA kepada Sekretaris Daerah; l)
menyiapkan rancangan awal Surat Edaran Gubernur Aceh
tentang
pedoman
penyusunan
RKA
SKPA
perubahan APBA; m) menyerahkan rancangan awal Surat Edaran Gubernur Aceh
tentang
pedoman
penyusunan
RKA
SKPA
perubahan APBA kepada Sekretaris Daerah untuk proses persetujuan; 111
n) Menyerahkan rancangan Surat Edaran Gubernur Aceh tentang pedoman penyusunan RKA-SKPA perubahan APBA yang telah disetujui Sekretaris Daerah kepada Gubernur Aceh untuk diotorisasi; o) Menerima kembali rancangan awal Surat Edaran Gubernur Aceh pedoman penyusunan RKA-SKPA perubahan APBA yang tidak disetujui Sekretaris Daerah untuk dilakukan proses penyiapan kembali rancangan awal tersebut; p) melakukan
pembahasan
kesesuaian
RKA-SKPA
perubahan APBA dengan KUA dan PPAS dan dokumen lainnya; q) menyerahkan RKA -SKPA perubahan APBA kepada PPKA untuk dilanjutkan dengan proses berikutnya; r)
membahas Rancangan DPPA-SKPA;
s) menyerahkan
Rancangan
DPPA-SKPA
kepada
Sekretaris Daerah untuk disetujui; t)
mengesahkan Rancangan DPPA-SKPA menjadi DPPASKPA;
u) Menyerahkan DPPA-SKPA yang telah disahkan kepada PPKA. 3. Sekretaris Daerah Uraian tugas : a) menyetujui Rancangan Awal Surat Edaran Gubernur Aceh
tentang
Pedoman
Penyusunan
RKA-SKPA
Perubahan APBA; b) menyerahkan Rancangan Surat Edaran Gubernur Aceh
tentang
Pedoman
Penyusunan
RKA-SKPA
Perubahan APBA kepada Gubernur; c) melakukan
koordinasi
penyebaran
Surat
Edaran
Gubernur Aceh tentang Pedoman Penyusunan RKASKPA Perubahan APBA kepada seluruh SKPA; d) menyerahkan rancangan Surat Edaran Gubernur Aceh tentang pedoman penyusunan RKA-SKPA perubahan 112
APBA yang telah disetujui kepada Gubernur untuk diotorisasi; e) menyerahkan rancangan awal Surat Edaran Gubernur Aceh pedoman penyusunan RKA-SKPA
perubahan
APBA yang tidak disetujui kepada TAPA untuk melakukan proses penyiapkan kembali rancangan awal tersebut; f)
menerima Surat Edaran Gubernur Aceh tentang pedoman penyusunan RKA-SKPA perubahan APBA;
g) menyerahkan Surat Edaran Gubernur Aceh tentang pedoman penyusunan RKA-SKPA perubahan APBA; h) Mengarsipkan Surat Edaran Gubernur Aceh
tentang
pedoman penyusunan RKA-SKPA perubahan APBA; i)
melakukan
otorisasi
dokumen
Rancangan Qanun
perubahan APBA beserta lampirannya dan dokumen nota keuangan perubahan APBA; j)
melakukan
proses
sosialisasi
Rancangan
Qanun
perubahan APBA kepada masyarakat; k) Menyetujui dan menyerahkan Rancangan DPPA-SKPA kepada TAPA. 4. Gubernur Aceh Uraian tugas : a) melakukan otorisasi atas rancangan Surat Edaran Gubernur Aceh tentang pedoman; b) penyusunan RKA- SKPA perubahan APBA Surat Edaran Gubernur Aceh
tentang
menjadi pedoman
penyusunan RKA-SKPA perubahan APBA; c) menyerahkan rancangan Surat Edaran Gubernur Aceh tentang pedoman penyusunan RKA-SKPA perubahan APBA menjadi Surat Edaran Gubernur Aceh tentang pedoman penyusunan RKA-SKPA perubahan APBA kepada Sekretaris Daerah; d) menerima dokumen Rancangan Qanun perubahan APBA beserta lampirannya yang sudah melalui proses 113
sosialisasi
pada
masyarakat
dan
dokumen
nota
keuangan perubahan APBA; e) menyerahkan dokumen Rancangan Qanun perubahan APBA beserta lampirannya dan nota keuangan kepada DPRA paling lambat akhir September tahun anggaran berjalan; f)
menerima dokumen Rancangan Qanun perubahan APBA beserta lampirannya dari DPRA;
g) menerima dokumen Rancangan Peraturan Gubernur Aceh Penjabaran perubahan APBA dari PPKA; h) melakukan
evaluasi
atas
dokumen
Rancangan
Qanun perubahan APBA beserta lampirannya dan dokumen
Rancangan
Peraturan
Gubernur
Aceh
Penjabaran perubahan APBA; i)
melakukan
penyempurnaan
atas
hasil
evaluasi
dokumen Rancangan Qanun perubahan APBA beserta lampirannya yang diterima dari DPRA dan dokumen Rancangan Peraturan Gubernur Aceh Penjabaran perubahan APBA untuk diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri; j)
menetapkan Rancangan Qanun Perubahan APBA beserta lampiran dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh Penjabaran Perubahan APBA menjadi Qanun Perubahan APBA dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh Penjabaran Perubahan APBA;
k) menyerahkan Qanun Perubahan APBA dan Peraturan Gubernur Aceh Penjabaran Perubahan APBA kepada Menteri Dalam Negeri; l)
menyerahkan Qanun Perubahan APBA dan Peraturan Gubernur Aceh Penjabaran Perubahan APBA kepada PPKA;
m) menerima kembali Qanun Perubahan APBA dan Peraturan Gubernur Aceh Penjabaran Perubahan APBA dari Menteri Dalam Negeri apabila dinyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum, Peraturan 114
Perundangan
yang lebih tinggi, dan Permendagri
untuk dilakukan penyempurnaan; n) menerima Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan Qanun Perubahan APBA dan Peraturan Gubernur Aceh tentang perubahan APBA, apabila Gubernur Aceh dan DPRA tidak menindaklanjuti penyempurnaan
berdasarkan
Keputusan
Menteri
Dalam Negeri, Gubernur Aceh : (1) menetapkan Peraturan Gubernur Aceh; (2) Pelaksanaan
Pengeluaran
atas
Pagu
Tahun
Anggaran Berjalan; (3) memberhentikan pelaksanaan Qanun dan
mencabut
mengeluarkan
Qanun Qanun
Perubahan
Perubahan
dengan
pencabutan
Qanun
Perubahan APBA selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pembatalan; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Uraian tugas : a) melakukan pembahasan rancangan KUA bersamasama dengan pemerintah Aceh; b) menghasilkan
dokumen
Nota
kesepakatan
KUA
perubahan dan dokumen KUA perubahan; c) menyerahkan
dokumen
nota
kesepakatan
KUA
perubahan dan dokumen KUA perubahan diserahkan kepada TAPA; d) mengarsipkan
dokumen
nota
kesepakatan
KUA
perubahan dan dokumen KUA perubahan; e) membahas
Rancangan
Qanun
Perubahan
APBA
beserta lampiran dan Nota Keuangan Perubahan APBA bersama Pemerintah Aceh; f)
membuat persetujuan bersama tentang Rancangan Qanun Perubahan APBA antara DPRA dan Gubernur Aceh
paling
lambat
tiga
bulan
sebelum
anggaran yang bersangkutan berakhir. 115
tahun
5.3.3. Dokumen
dan
Catatan
yang
Digunakan
dalam
Pelaksanaan Perubahan APBA 1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh 1 (DPPA-SKPA 1) DPPA-SKPA 1 yaitu dokumen yang digunakan untuk menyusun rencana perubahan pendapatan atau penerimaan SKPA dalam tahun anggaran yang direncanakan. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH Pemerintah Aceh
Formulir DPPA SKPA1
Tahun Anggaran …………. Urusan Pemerintah
:
Organisasi
:
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan Perubahan APBA
: : Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Aceh
Kode Rekening
Uraian
1
2
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Bertambah (Berkurang)
Volume
Satuan
Tarif/Harga
Jumlah
Volume
Satuan
Tarif/Harga
Jumlah
(Rp)
%
3
4
5
6=3x5
7
8
9
10=7x9
11=10-6
12
Jabatan
Tanda Tangan
...… Tanggal….. Mengesahkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh
Pengguna Anggaran
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(nama lengkap) NIP : ………………………
(nama lengkap) NIP : ………………………
Rencana Pendapatan Per - Triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Tim Anggaran Pemerintah Aceh :
Rp. …………….. Rp. …………….. Rp. …………….. Rp. ……………..
Jumlah
No
Nama
NIP
1 2
Rp. ……………..
3 4 5 dst
Cara Pengisian Formulir DPPA-SKPA 1 1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 2. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan
nama urusan
pemerintahan Aceh yang
dilaksanakan
sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi SKPA. 3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama SKPA 4. Kolom
1
(kode
rekening)
diisi
dengan
kode
rekening
akun,
kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan SKPA. 5. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan. 6. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian objek 116
pendapatan yang sebelum perubahan, seperti jumlah kendaraan bermotor, jumlah liter bahan bakar kendaraan bermotor, jumlah kepala keluarga, jumlah pasien, jumlah pengunjung, jumlah kendaraan yang memanfaatkan
lahan
parkir,
jumlah
bibit
perikanan/pertanian/
peternakan/kehutanan/perkebunan, jumlah limbah yang diuji, jumlah kios/los/kaki
lima,
jumlah
pemakaian/
penggunaan
sarana
olahraga/gedung/lahan milik Pemerintah Aceh, jumlah unit barang bekas milik Pemerintah
Aceh
yang dijual,
jumlah
uang
yang
ditempatkan pada bank tertentu dalam bentuk tabungan atau giro, jumlah modal yang disertakan atau diinvestasikan. 7. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek sebelum perubahan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya. 8. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan tarif pajak/retribusi atau harga/nilai satuan lainnya dapat berupa besarnya tingkat suku bunga, persentase bagian laba, atau harga atas penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan. 9. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan. Jumlah pendapatan
dari
setiap rincian objek yang dianggarkan merupakan
hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5. 10. Formulir DPPA-SKPA 1 merupakan input data untuk menyusun formulir DPPA-SKPA. 11. Nama ibu kota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan
formulir
DPPA-SKPA 1, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPA. 12. Formulir DPPA-SKPA 1 ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP, dan disahkan oleh PPKA. 13. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir DPPA-SKPA 1 oleh TAPA. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh TAPA untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPA dicantumkan dalam kolom catatan hasil pembahasan. 14. Baris pendapatan diisi dengan jumlah pendapatan yang dapat dipungut atau diterima setiap triwulan selama satu tahun anggaran yang direncanakan. 117
15. Pengisian setiap kolom triwulan I sampai dengan triwulan IV
harus
disesuaikan dengan rencana kegiatan berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara membagi empat dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. Keakurasian data pelaksanaan anggaran per triwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan mengendalikan likuiditas Kas Umum Aceh serta penerbitan SPD.
118
2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh 2.1 (DPPA-SKPA 2.1) DPPA-SKPA untuk
2.1
yaitu
menyusun
dokumen
rencana
yang
digunakan
perubahan kebutuhan
belanja tidak langsung SKPA dalam tahun anggaran yang direncanakan. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Nomor DPPA-SKPA
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
X.XX
XX
0
0
5
Formulir DPPA SKPA 2.1
1
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran …………. Urusan Pemerintah
:
Organisasi
:
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan Dalam Perubahan APBA
:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Aceh
Kode Rekening 1
Uraian
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Bertambah (Berkurang)
Volume
Satuan
Tarif/Harga
Jumlah
Volume
Satuan
Tarif/Harga
Jumlah
(Rp)
%
3
4
5
6=3x5
7
8
9
10=7x9
11=10-6
12
Jabatan
Tanda Tangan
2
...… Tanggal….. Mengesahkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh
Pengguna Anggaran
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(nama lengkap) NIP : ………………………
(nama lengkap) NIP : ………………………
Rencana Penarikan Dana Per - Triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah
Rp. …………….. Rp. …………….. Rp. …………….. Rp. …………….. Rp. ……………..
Tim Anggaran Pemerintah Aceh : No
Nama
Nip
1 2 3 4 5 dst
Cara Pengisian Formulir DPPA-SKPA 2.1 1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 2. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan Aceh yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA. 3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama Satuan Kerja Perangkat Aceh. 4. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening kelompok/ jenis/objek/rincian objek belanja tidak langsung. 5. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja tidak langsung. 6. Sebelum perubahan : 119
a. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah orang/pegawai. b. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang direncanakan seperti hari/bulan/tahun. c. Kolom 5 (harga berupa
satuan)
diisi
standar gaji/tunjangan
dengan
harga
satuan
dan
tambahan
dapat
penghasilan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. d. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume
dan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian objek
dijumlahkan menjadi jumlah rincian objek belanja. Setiap jumlah rincian objek pada masing-masing objek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi
objek
belanja
berkenaan.
Setiap objek
belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah kelompok belanja tidak langsung yang dituangkan dalam formulir DPPA-SKPA. 7. Setelah perubahan : a. Kolom 7 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah orang/pegawai. b. Kolom 8 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang direncanakan seperti hari/bulan/tahun. c. Kolom 9 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa
standar gaji/tunjangan
dan
tambahan
penghasilan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. d. Kolom 10 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dengan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian objek dijumlahkan menjadi jumlah jumlah
rincian
selanjutnya
objek
dijumlahkan
pada
rincian
objek
masing-masing
menjadi
objek
belanja.
Setiap
objek
belanja
belanja berkenaan.
Setiap objek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah kelompok belanja tidak langsung yang dituangkan dalam formulir DPPA-SKPA.
120
8. Kolom
11
diisi
dengan
selisih
antara
jumlah
belanja
tidak
langsung sebelum perubahan (kolom 6) dengan jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan (kolom 10). 9. Kolom 12 diisi dengan besaran persentase yaitu jumlah selisih belanja tidak langsung (kolom 11) dibagi dengan jumlah belanja tidak langsung sebelum perubahan (kolom 6) dikali 100 % (perseratus). 10. Rencana penarikan dana belanja tidak langsung setiap triwulan selama tahun anggaran yang direncanakan, diisi dengan jumlah yang disesuaikan dengan rencana kebutuhan. Oleh karena itu tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara membagi 4 dari
jumlah
Keakurasian
yang
direncanakan
data pelaksanaan
dalam anggaran
satu per
tahun
anggaran.
triwulan
sangat
dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan mengendalikan likuiditas kas Aceh serta penerbitan SPD. 11. Formulir DPPA-SKPA 2.1 merupakan input data untuk menyusun formulir DPPA-SKPA. 12. Formulir DPPA-SKPA 2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. 13. Apabila formulir DPPA-SKPA 2.1 lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman. 14. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPPA-SKPA 2.1. 15. Formulir DPPA-SKPA 2.1 ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan dan disahkan oleh PPKA. 16. Seluruh anggota TAPA menandatangani formulir DPPA-SKPA 2.1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.
121
3. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh 2.2.1 (DPPA-SKPA 2.2.1) DPPA-SKPA 2.2.1 yaitu dokumen yang digunakan untuk
merencanakan
perubahan belanja langsung
dari setiap kegiatan yang diprogramkan. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir DPPA SKPA 22.1
Nomor DPPA-SKPA
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
X.XX
XX
0
0
5
2
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran …………. Urusan Pemerintah
:
Organisasi
:
Program
:
Kegiatan
:
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan Dalam Perubahan APBA
: Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Sebelum Perubahan
Target Kinerja
Setelah Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh Kode Rekening
Uraian
1
2
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Tarif/Harga
Jumlah
Volume
Satuan
Tarif/ Harga
3
4
5
6=3x5
7
8
9
Bertambah (Berkurang) Jumlah
(Rp)
%
10=7x9
11=10-6
12
Jumlah
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Jumlah
I II III IV
Rp. …………….. Rp. …………….. Rp. …………….. Rp. …………… Rp. ……………..
...… Tanggal….. Mengesahkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (Tanda Tangan) (nama lengkap) NIP : ……………………… Tim Anggaran Pemerintah Aceh :
No
Nama
Nip
1 2 3 4 5 dst
122
Jabatan
Tanda Tangan
Cara Pengisian Formulir DPPA SKPA 2.2.1 1.
Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
2.
Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan Aceh yang
dilaksanakan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi SKPA. 3.
Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama satuan kerja perangkat Aceh. Kolom 1 kode rekening diisi dengan nomor kode rekening kelompok/jenis/objek belanja langsung.
4.
Baris kolom program diisi dengan nama program dari kegiatan yang berkenaan. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan atau kegiatan yang dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan yang
masyarakat Aceh untuk
ditetapkan untuk
memperoleh alokasi anggaran. 5.
Baris kolom kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang akan dilaksanakan.
Kegiatan
merupakan
tindakan
yang
akan
dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan untuk memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 6.
Baris kolom lokasi kegiatan diisi
dengan nama lokasi atau
tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan/ kecamatan. 7.
Baris latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBA diisi dengan berdasarkan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain apabila terjadi perkembangan yang tidak
sesuai dengan
kebijakan umum APBA, pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar
kegiatan,
antar
jenis
belanja,
terjadi
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
keadaan
sebelumnya
yang harus
digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun anggaran berjalan serta keadaan darurat. 8.
Kolom tolok ukur kinerja diisi dengan tolok ukur kinerja dari setiap masukan dapat berupa jumlah dana, jumlah SDM, jumlah jam kerja,
jumlah
peralatan/teknologi 123
yang
dibutuhkan
untuk
menghasilkan keluaran dalam tahun anggaran yang direncanakan. Tolok ukur kinerja dari setiap keluaran diisi dengan jumlah keluaran yang akan dihasilkan dalam tahun anggaran yang direncanakan. Tolok ukur kinerja hasil diisi dengan manfaat yang akan diterima pada masa yang akan datang. 9.
Kolom target kinerja diisi dengan tingkat prestasi kerja yang dapat diukur pencapaiannya atas masukan, keluaran dan hasil yang ditetapkan dalam kolom tolok ukur kinerja.
10. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening kelompok/jenis objek/rincian objek belanja langsung. 11. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja langsung. 12. Kolom 3 (volume)
diisi
dengan
jumlah
dapat
berupa
jumlah
orang/pegawai dan barang. 13. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek uang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/ tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya. 14. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs. 15. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dengan
harga
satuan.
Setiap
jumlah
uraian
rincian
objek
dijumlahkan menjadi jumlah rincian objek belanja. Setiap jumlah rincian
objek
pada
masing-masing
objek
belanja
selanjutnya
dijumlahkan menjadi objek belanja berkenaan. Setiap objek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan jumlah jenis belanja. Penjumlahan
dari
seluruh
jenis
menjadi belanja
merupakan jumlah kelompok belanja tidak langsung yang dituangkan dalam formulir DPPA-SKPA 2.2.1. 16. Formulir DPPA-SKPA 2.2.1 merupakan input data untuk menyusun formulir DPPA-SKPA 2.2 dan DPPA-SKPA. 17. Formulir
DPPA-SKPA
2.2.1
dapat
diperbanyak
sesuai dengan
kebutuhan. 18. Apabila formulir DPPA-SKPA 2.2.1 lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman. 124
19. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPPA-SKPA 2.2.1. 20. Formulir DPPA-SKPA 2.2.1 ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dengan mencantumkan nama dan NIP yang bersangkutan dan disahkan oleh PPKA. 21. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir DPPA-SKPA 2.2.1 oleh TAPA. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh TAPA untuk mendapatkan perhatian Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh dicantumkan dalam kolom catatan hasil pembahasan. 22. Seluruh anggota TAPA menandatangani formulir DPPA-SKPA 2.2.1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.
125
4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 2.2 (DPPA-SKPA 2.2) DPPA-SKPA
2.2
merupakan
formulir
rekapitulasi
dari seluruh perubahan program dan kegiatan SKPA yang dikutip dari setiap formulir DPPA-SKPA 2.2.1 (rincian anggaran belanja langsung menurut program dan per kegiatan SKPA). DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
Formulir DPPA-SKPA 2.2
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran …………………….. Urusan Pemerintahan Organisasi
Kode Program Kegiatan 1
: : Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program Kegiatan Uraian
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (Kuantitatif)
Sumber Dana
3
4
5
6
2
x x
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan 7
Setelah Perubahan 8
Bertambah / (Berkurang) (Rp)
%
9=8-7
10
Program A xx xx xx
x x
Kegiatan … Kegiatan … dst… Program B
xx xx xx x x
Kegiatan … Kegiatan … dst… dst…
xx
dst… Jumlah
No 1 2 dst
...… Tanggal…..
Mengesahkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh
Pengguna Anggaran
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(nama lengkap) NIP : ………………………
(nama lengkap) NIP : ………………………
Nama
Tim Anggaran Pemerintah : NIP
126
Jabatan
Tanda Tangan
Cara Pengisian Formulir DPPA-SKPA 2.2 1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 2. Urusan
pemerintahan
pemerintahan
dan
diisi
nama
dengan
urusan
nomor
kode
pemerintahan
urusan
Aceh
yang
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA. 3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama Satuan Kerja Perangkat Aceh. 4. Kolom 1 diisi dengan kode angka program. 5. Kolom 2 diisi dengan kode angka kegiatan. 6. Untuk kode angka program dan angka kegiatan tersebut pada angka 5 dan 6 sesuai dengan format lampiran VII Peraturan Menteri ini dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. 7. Kolom
3
(uraian)
diisi
dengan
uraian
nama
program
yang
selanjutnya diikuti dengan penjabaran uraian kegiatan untuk mendukung terlaksananya program dimaksud. 8. Kolom 4 (lokasi kegiatan) diisi dengan nama lokasi atau tempat setiap kegiatan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan atau kecamatan. 9. Kolom 6 (sumber dana) diisi dengan jenis sumber dana (PAD, bagi hasil, DAU, DAK, lain-lain
pendapatan
mendanai
program
pelaksanaan
yang dan
sah)
untuk
kegiatan
yang
direncanakan. Catatan untuk kolom ini diisi oleh TAPA, kecuali apabila pendanaan untuk program kegiatan tersebut sumber dananya sudah pasti, seperti DAK, pinjaman daerah, dana darurat, bantuan khusus yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Kolom
7
(jumlah
sebelum
perubahan)
diisi
dengan
jumlah
sebelum perubahan menurut program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah kegiatan yang termaksud dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah setiap
kegiatan merupakan
penjumlahan
dari
seluruh
jenis
belanja untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan.
127
11. Kolom 8 (jumlah setelah perubahan) diisi dengan jumlah setelah perubahan menurut program
dan
kegiatan
yang
akan
dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah setiap
kegiatan merupakan
penjumlahan
dari
seluruh
jenis
belanja untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan yang mengalami perubahan. 12. Kolom 9 (bertambah/berkurang) diisi dengan jumlah selisih antara jumlah anggaran setelah perubahan dikurangi dengan jumlah anggaran sebelum perubahan. 13. Kolom
10
(%)
diisi
dengan
persentase
kenaikan/penurunan
anggaran setelah perubahan dengan jumlah anggaran sebelum perubahan. 14. Baris jumlah pada kolom 6, 7, 8, 9 dan 10 diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah program yang tercantum dalam kolom 6, 7, 8, 9 dan 10. 15. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir DPPASKPA 2, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh. 16. Formulir DPPA-SKPA 2.2 ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP, dan disahkan oleh PPKA. 17. Formulir DPPA-SKPA 2.2 dapat diperbanyak sesuai kebutuhan. 18. Apabila formulir DPPA-SKPA 2.2 lebih dari 1 halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman.
128
5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh 3.1 DPPA-SKPA untuk
3.1
yaitu
(DPPA-SKPA 3.1)
dokumen
merencanakan
yang
perubahan
digunakan penerimaan
pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan. NOMOR DPPA-SKPA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
x.xx
xx
0
0
6
1
Pemerintah Aceh …………………….. Tahun Anggaran ……………………..
Formulir DPPA-SKPA 3.1
Urusan Pemerintahan : Organisasi : Latar Belakang Perubahan Penerimaan Pembiayaan / Dianggarkan Dalam Perubahan APBA Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Jumlah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Sebelum Perubahan 3
Bertambah / (Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
4
5
6
Jumlah Penerimaan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Jumlah
I II III IV
...… Tanggal…..
Rp. …………….. Rp. …………….. Rp. …………….. Rp. …………….. Rp. ……………..
Mengesahkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (Tanda Tangan) (nama lengkap) NIP : ……………
No 1 2 3 4 dst
Tim Anggaran Pemerintah : Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
Cara Pengisian Formulir DPPA-SKPA 3.1 Formulir ini tidak diisi oleh SKPA lainnya, pengerjaan dilakukan oleh SKPKA. 1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 2. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan
pemerintahan Aceh yang dilaksanakan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi SKPA. 3. Organisasi diisi dengan nomor kode SKPKA dan nama SKPKA 129
4. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening kelompok, jenis, objek dan rincian objek penerimaan pembiayaan. 5. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek penerimaan pembiayaan. 6. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah penerimaan pembiayaan sebelum perubahan. Untuk setiap jumlah uraian rincian objek dijumlahkan menjadi jumlah rincian objek. Setiap jumlah rincian objek pada masing-masing objek penerimaan pembiayaan selanjutnya dijumlahkan menjadi objek penerimaan
pembiayaan
pembiayaan pada
berkenaan.
masing-masing
jenis
Setiap
objek
penerimaan
penerimaan
pembiayaan
kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis penerimaan pembiayaan. Penjumlahan dari seluruh jenis penerimaan pembiayaan merupakan jumlah kelompok penerimaan pembiayaan yang dituangkan dalam formulir DPPA-SKPA dengan jumlah kelompok, jenis, objek, dan rincian objek penerimaan pembiayaan sebelum perubahan. 7. Kolom 4 diisi dengan jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan. Untuk setiap jumlah uraian rincian objek dijumlahkan menjadi jumlah rincian objek. Setiap jumlah rincian objek pada masing-masing
objek
penerimaan
pembiayaan
selanjutnya
dijumlahkan menjadi objek penerimaan pembiayaan berkenaan. Setiap objek penerimaan pembiayaan pada masing-masing jenis penerimaan pembiayaan kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis penerimaan pembiayaan. Penjumlahan dari seluruh jenis penerimaan pembiayaan merupakan
jumlah
kelompok
penerimaan
pembiayaan
yang
dituangkan dalam formulir DPPA-SKPA dengan jumlah kelompok jenis, objek dan rincian objek penerimaan pembiayaan setelah perubahan. 8. Kolom 5 (bertambah/berkurang) diisi dengan jumlah selisih antara jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan dikurangi dengan jumlah penerimaan pembiayaan sebelum perubahan. 9. Kolom 6 (%) diisi dengan persentase kenaikan/penurunan penerimaan pembiayaan
setelah
perubahan
pembiayaan sebelum perubahan.
130
dengan
jumlah
penerimaan
10. Formulir DPPA-SKPA 3.1 merupakan input data untuk menyusun formulir DPPA-SKPA. 11. Formulir DPPA-SKPA 3.1 dapat diperbanyak sesuai kebutuhan. 12. Apabila Formulir DPPA-SKPA 3.1 lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman. 13. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPPA-SKPA 3.1. 14. Formulir
DPPA-SKPA
3.1
ditandatangani
oleh
PPKA
dengan
mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan. 15. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir DPPA-SKPA 3.1 oleh TAPA. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh TAPA untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPA dicantumkan dalam kolom catatan hasil pembahasan. Seluruh anggota TAPA menandatangani formulir DPPA-SKPA 3.1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP, dan jabatan.
131
6. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh 3.2 (DPPA-SKPA 3.2) DPPA-SKPA untuk
3.2
yaitu
dokumen
merencanakan
yang
perubahan
digunakan pengeluaran
pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
Urusan Pemerintahan Organisasi
NOMOR DPPA-SKPA
x.xx Pemerintah Aceh Tahun Anggaran …………………….. : :
xx
0
0
6
Formulir DPPA-SKPA 3.2
2
Latar Belakang Perubahan Penerimaan Pembiayaan / Dianggarkan Dalam Perubahan APBA Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Bertambah / (Berkurang)
Jumlah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Sebelum Perubahan 3
Setelah Perubahan 4
(Rp)
%
5
6
Jumlah Penerimaan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Jumlah
I II III IV
Rp. …………….. Rp. …………….. Rp. …………….. Rp. …………….. Rp. ……………..
...… Tanggal….. Mengesahkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (Tanda Tangan) (nama lengkap) NIP : ………………………
No
Tim Anggaran Pemerintah : Nama NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1 2 dst
Cara Pengisian Formulir DPPA-SKPA 3.2 Formulir ini tidak diisi oleh SKPA lainnya, pengerjaan dilakukan oleh SKPKA. 1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 2. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan 132
dan nama urusan pemerintahan Aceh yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA. 3. Organisasi diisi dengan nomor kode SKPKA dan nama SKPKA. 4. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening kelompok, jenis, objek dan rincian objek pengeluaran pembiayaan. 5. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pengeluaran pembiayaan. 6. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan. Untuk setiap jumlah uraian rincian objek dijumlahkan menjadi jumlah rincian objek. Setiap jumlah rincian objek pada masing-masing objek pengeluaran pembiayaan selanjutnya dijumlahkan
menjadi
objek
pengeluaran pembiayaan
berkenaan.
Setiap objek pengeluaran pembiayaan pada masing-masing jenis pengeluaran pembiayaan kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis pengeluaran pembiayaan. Penjumlahan dari seluruh jenis pengeluaran pembiayaan merupakan jumlah kelompok pengeluaran pembiayaan yang dituangkan dalam formulir DPPA-SKPA dengan jumlah
kelompok,
jenis,
objek, dan rincian objek pengeluaran
pembiayaan sebelum perubahan. 7. Kolom 4 diisi dengan jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan. Untuk setiap jumlah uraian rincian objek dijumlahkan menjadi
jumlah
masing-masing
rincian objek
objek. Setiap jumlah rincian objek pada pengeluaran
pembiayaan
selanjutnya
dijumlahkan menjadi objek pengeluaran pembiayaan berkenaan. Setiap objek pengeluaran pembiayaan pada masing-masing jenis pengeluaran pembiayaan kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis
pengeluaran pembiayaan.
Penjumlahan
dari
seluruh
jenis
pengeluaran pembiayaan merupakan jumlah kelompok pengeluaran pembiayaan yang dituangkan dalam formulir DPPA-SKPA dengan jumlah
kelompok
jenis,
objek,
dan
rincian
objek pengeluaran
pembiayaan setelah perubahan. 8. Kolom 5 (bertambah/berkurang) diisi dengan jumlah selisih antara jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan dikurangi dengan jumlah pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan. 133
9. Kolom 6 (%) diisi dengan persentase kenaikan/penurunan pengeluaran pembiayaan
setelah
perubahan
dengan
jumlah
pengeluaran
pembiayaan sebelum perubahan. 10. Formulir DPPA-SKPA 3.2 merupakan input data untuk menyusun formulir DPPA-SKPA. 11. Formulir DPPA-SKPA 3.2 dapat diperbanyak sesuai kebutuhan. 12. Apabila Formulir DPPA-SKPA 3.2 lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman. 13. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPPA SKPA 3.2. 14. Formulir
DPPA-SKPA
3.2
ditandatangani
oleh
PPKA
dengan
mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan. 15. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir DPPA-SKPA 3.2 oleh TAPA. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh TAPA untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPA dicantumkan dalam kolom catatan hasil pembahasan. Seluruh anggota TAPA menandatangani formulir DPPA-SKPA 3.2 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP, dan jabatan.
134
7. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (Ringkasan DPPA-SKPA) merupakan kompilasi dari seluruh DPPA-SKPA. DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
Urusan Pemerintahan Organisasi Kode Rekening
Formulir DPPA-SKPA
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran …………. : :
Jumlah (Rp)
Uraian
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh
1
2
3
Jumlah Pendapatan
No 1 1
Uraian 2
Jumlah Belanja Surplus/(Defisit) Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh Per-Triwulan Triwulan I II III IV 3 4 5 6
Pendapatan
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.2
Belanja Langsung
3.1
Penerimaam Pembiayaan
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
… Tanggal….. Menyetujui, Sekretaris Daerah (Tanda Tangan) (nama lengkap) NIP : ……………
135
Tanda Tangan 7=3+4+5+6
Cara Pengisian Ringkasan DPPA-SKPA 1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 2. Urusan pemerintahan Aceh dan nama diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan Aceh yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA. 3. Organisasi daerah dan nama satuan kerja perangkat diisi dengan nomor kode perangkat Aceh. 4. Kolom
1
(kode
rekening),
diisi
dengan
nomor
kode
rekening
pendapatan/nomor kode rekening belanja/nomor kode rekening pembiayaan. 5. Kolom 2 (uraian), diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan, selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok dan setiap uraian kelompok diikuti dengan uraian jenis pendapatan yang dipungut atau diterima oleh satuan kerja perangkat Aceh. b. Untuk belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja, selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dalam kelompok belanja tidak langsung
diuraikan
jenis-jenis
belanja
sesuai dengan yang
tercantum dalam formulir DPPA-SKPA 2.1. Dalam kelompok belanja langsung diuraikan jenis-jenis belanja sesuai dengan yang tercantum dalam formulir DPPA-SKPA 2.2.1. c. Untuk
pembiayaan
diawali
dengan
pencantuman
uraian
pembiayaan, selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan jenis-jenis penerimaan sesuai dengan yang tercantum dalam formulir DPPA-SKPA 3.1. Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan jenis-jenis pengeluaran sesuai dengan yang tercantum dalam formulir DPPA-SKPA 3.2. 6. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah menurut kelompok menurut jenis pendapatan dan belanja. 7. Surplus diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja. 8. Defisit diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih kecil dari jumlah anggaran belanja, dan ditulis dalam tanda kurung. 136
9. Khusus Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh (SKPKA) pada formulir DPPA-SKPA, setelah surplus/defisit anggaran diuraikan mengenai pembiayaan. 10. Kode rekening, uraian dan jumlah penerimaan atau pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 10 diisi menurut kelompok, jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. 11. Selanjutnya pada baris uraian pembiayaan netto menerangkan selisih antara jumlah penerimaan pembiayaan dengan jumlah pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam kolom 3. 12. Rencana pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Aceh per triwulan diisi sebagai berikut : a. Baris pendapatan diisi dengan jumlah pendapatan yang dapat dipungut atau diterima setiap triwulan selama satu tahun anggaran yang direncanakan. b. Baris belanja tidak langsung diisi dengan jumlah belanja tidak langsung yang dibutuhkan setiap triwulan selama satu tahun anggaran yang direncanakan. c. Baris belanja langsung diisi dengan jumlah belanja langsung yang dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan setiap triwulan dalam tahun anggaran yang direncanakan. d. Baris penerimaan pembiayaan diisi dengan jumlah pembiayaan yang direncanakan dapat diterima setiap triwulan selama satu tahun anggaran. e. Baris pengeluaran pembiayaan diisi dengan jumlah pembiayaan yang akan dikeluarkan setiap triwulan selama satu tahun anggaran. Kolom 7 (jumlah) diisi dengan penjumlahan dari jumlah pada kolom 3, kolom 4, kolom 5 dan kolom 6. Pengisian setiap kolom triwulan I sampai dengan triwulan IV harus disesuaikan dengan
rencana
kegiatan
berdasarkan
jadwal
pelaksanaan
kegiatan. Oleh karena itu tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan
dengan
cara
membagi
empat
dari
jumlah
yang
direncanakan dalam satu tahun anggaran. Keakurasian data pelaksanaan anggaran per triwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan mengendalikan likuiditas Kas Umum Aceh serta penerbitan SPD. 137
5.3.4 Prosedur Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBA
138
5.3.5 Prosedur Penyiapan Pedoman dan Penyusunan RKASKPA Perubahan APBA
139
5.3.6 Prosedur Persiapan Rancangan Qanun Perubahan APBA
140
5.3.7 Prosedur Pembahasan, Evaluasi, Penetapan Rancangan Qanun Perubahan APBA
141
142
5.3.8 Prosedur Pembatalan QANUN Perubahan APBA dan Peraturan Gubernur Aceh Penjabaran Perubahan APBA 1. Apabila
Rancangan Qanun
Rancangan Peraturan
Perubahan
APBA
Gubernur Aceh
dan
Penjabaran
APBA dinyatakan tidak sesuai kepentingan umum, Peraturan Perundangan Permendagri
tentang
yang Evaluasi
lebih
tinggi,
Rancangan
dan
Qanun
Perubahan APBA maka Menteri Dalam Negeri akan mengembalikan
kedua
dokumen
tersebut
kepada
Gubernur Aceh. Penyempurnaan ini dilakukan paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi. 2. Bila Menteri Dalam Negeri tidak menindaklanjuti, maka Gubernur Aceh membatalkan Qanun Perubahan APBA dan Peraturan Gubernur Aceh Penjabaran Perubahan APBA dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh– Pembatalan Qanun Perubahan dan Peraturan Gubernur Aceh Perubahan, dan Berlakunya APBA TA Berjalan. 3. Gubernur Aceh
kemudian
menyerahkan
Peraturan
Gubernur Aceh – pembatalan Qanun Perubahan dan Peraturan Gubernur Aceh Perubahan, dan berlakunya APBA Tahun Anggaran Berjalan kepada Mendagri 4. Berdasarkan dokumen ini Gubernur Aceh : a) Menetapkan Peraturan Gubernur Aceh b) Pelaksanaan
Pengeluaran
atas
Pagu
Tahun
Anggaran Berjalan. c) Memberhentikan pelaksanaan Qanun Perubahan dan
mencabut
Qanun
Perubahan
dengan
mengeluarkan Qanun d) Pencabutan Qanun Perubahan APBA selambatlambatnya 7 hari kerja setelah pembatalan.
143
5.3.9 Prosedur
Penyusunan,
dan
Pembahasan
Rancangan
DPPA SKPA
Uraian
TAPA
SKPA
PPKA
1. Gubernur menyerahkan Qanun Perubahan APBA dan Pergub Penjabaran Perubahan APBA kepada PPK.
2. Berdasarkan kedua dokumen ini PPKA membuat Surat Pemberitahuan
Pergub Penjabaran Perubahan APBA
Pergub-Penjabaran Perubahan APBA
SKPA
6. PPKA mengotorisasi Rancangan DPPA-SKPA kemudian menyerahkannya kepada TAPA
Rancangan DPPA SKPA
3 hari kerja
8. Setelah disetujui, SEKDA menyerahkan Rancangan DPPA-SKPA kepada TAPA
Rancangan DPPA SKPA
Rancangan DPPA SKPA
DPPA SKPA
Phase
DPPA-SKPA DPPA-SKPA
Rancangan DPPA SKPA
Rancangan DPPA SKPA
7. TAPA membahas Rancangan DPPA-SKPA, kemudian menyerahkan Rancangan DPPA-SKPA ini kepada SEKDA untuk disetujui.
9. TAPA mengesahkan Rancangan menjadi DPPA-SKPA kemudian diserahkan kepada PPKA
Qanun Perubahan APBA
Surat Pemberitahuan
5. SKPA menyerahkan Rancangan DPPA-SKPA kepada PPKA paling lambat 3 hari kerja setelah perubahan APBA ditetapkan.
144
GUBERNUR
Qanun Perubahan APBA
Surat Pemberitahuan
3. PPKA mendistribusikan Surat Pemberitahuan kepada SKPA
4. Berdasarkan Surat Pemberitahuan, menyusun Rancangan DPPA-SKPA
SEKDA
5.3.10 Pengesahan Rancangan DPPA-SKPA Uraian
TAPA
SKPA
PPKA
1. Gubernur menyerahkan Qanun Perubahan APBA dan Pergub Penjabaran Perubahan APBA kepada PPK.
2. Berdasarkan kedua dokumen ini PPKA membuat Surat Pemberitahuan
Pergub Penjabaran Perubahan APBA
Pergub-Penjabaran Perubahan APBA
SKPA
6. PPKA mengotorisasi Rancangan DPPA-SKPA kemudian menyerahkannya kepada TAPA
Rancangan DPPA SKPA
3 hari kerja
8. Setelah disetujui, SEKDA menyerahkan Rancangan DPPA-SKPA kepada TAPA
Rancangan DPPA SKPA
Rancangan DPPA SKPA
DPPA SKPA
Phase
DPPA-SKPA DPPA-SKPA
Rancangan DPPA SKPA
Rancangan DPPA SKPA
7. TAPA membahas Rancangan DPPA-SKPA, kemudian menyerahkan Rancangan DPPA-SKPA ini kepada SEKDA untuk disetujui.
9. TAPA mengesahkan Rancangan menjadi DPPA-SKPA kemudian diserahkan kepada PPKA
Qanun Perubahan APBA
Surat Pemberitahuan
5. SKPA menyerahkan Rancangan DPPA-SKPA kepada PPKA paling lambat 3 hari kerja setelah perubahan APBA ditetapkan.
145
GUBERNUR
Qanun Perubahan APBA
Surat Pemberitahuan
3. PPKA mendistribusikan Surat Pemberitahuan kepada SKPA
4. Berdasarkan Surat Pemberitahuan, menyusun Rancangan DPPA-SKPA
SEKDA
PENATAUSAHAAN
BAB VI PENATAUSAHAAN 6.1 Penatausahaan Pendapatan 6.1.1 Ketentuan Umum 1. Penerimaan SKPA tidak digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 2. Penerimaan SKPA berupa uang tunai atau cek harus disetor ke rekening Kas Umum Aceh paling lama 1 (satu) hari kerja. 3. Penerimaan Aceh disetor ke rekening Kas Umum Aceh. Penyetoran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) disetor langsung ke bank; b) disetor melalui bendahara penerimaan. 4. Bendahara penerimaan tidak diperbolehkan membuka rekening dengan atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos untuk tujuan pelaksanaan APBA. 5. Bendahara penerimaan SKPA bertanggung jawab secara administratif
dengan
pertanggungjawaban
menyampaikan
penerimaan
laporan
kepada
pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 6. Bendahara secara
penerimaan
fungsional
SKPA
dengan
bertanggung
menyampaikan
jawab laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKA
selaku
BUA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 7. Berdasarkan tersebar
dan
pertimbangan kondisi
Pendapatan
geografis,
Aceh
yang
Gubernur
Aceh
menetapkan bendahara penerimaan pembantu
yang
diberi wewenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bendahara Penerimaan. 8. Bendahara
penerimaan/bendahara
penerimaan
pembantu wajib menyetor seluruh penerimaannya
ke
rekening Kas Umum Aceh paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang tersebut diterima. 146
9. Bendahara
penerimaan
pembantu
secara
periodik
melakukan pertanggungjawaban atas penerimaannya kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. 10. Bendahara penerimaan PPKA dijabat langsung oleh kuasa BUA. 11. Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan, tanpa disetorkan ke Kas Umum Aceh. 6.1.2 Prosedur
Aktivitas
Fungsi-Fungsi
yang
Terkait
dengan Penatausahaan Penerimaan 1. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA) a) PPKA selaku BUA mempunyai uraian tugas sebagai berikut : (1)
menerima nota kredit/STS/bukti penerimaan lainnya sebagai bukti setoran yang sah;
(2)
menerima
laporan
pertanggungjawaban
penerimaan dari bendahara penerimaan; (3)
melakukan
analisis
atas
pertanggungjawaban bendahara
laporan penerimaan
SKPA dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. 2. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) a) menandatangani Surat Ketetapan Retribusi (SKR); b) menandatangani tanda-tanda bukti penerimaan; c) menandatangani buku kas umum, buku pembantu per rincian objek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian; d) menerima
dan
mengesahkan
pertanggungjawaban
penerimaan
laporan
dari bendahara
penerimaan melalui PPK-SKPA. 3. Pejabat
Penatausahaan
Keuangan
Satuan
Kerja
Perangkat Aceh (PPK-SKPA) a) melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan penyetoran
yang 147
dilakukan
oleh
bendahara
penerimaan/bendaharan penerimaan pembantu; b) menyerahkan SPJ penerimaan kepada pengguna anggaran. 4. Bendahara Penerimaan a) menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKP-Aceh/SKR dari Wajib Pajak/Retribusi; b) melakukan verifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima
dengan
dokumen
SKP-Aceh
yang
diterimanya dari Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh; c) melakukan verifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKR yang diterimanya dari pengguna anggaran; d) membuat STS dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/ bukti lain yang sah; e) menyerahkan tanda bukti pembayaran/tanda bukti lain yang sah kepada wajib pajak/retribusi; f)
menyerahkan STS beserta uang yang diterimanya pada Bank;
g) melakukan pencatatan penerimaan di buku kas umum penerimaan; h) membuat rekapitulasi penerimaan harian; i)
membuat
dan
menyampaikan
pertanggungjawaban
penerimaan
laporan
disertai
bukti
penerimaan dan bukti setoran kepada pengguna anggaran dan PPKA selaku BUA; j)
khusus untuk SKPA yang memiliki bendahara penerimaan
pembantu,
maka
uraian
tugas
bendahara penerimaan sebagai berikut : (1)
menerima
laporan
penerimaan
dari
pertanggungjawaban bendahara
penerimaan
pembantu melalui PPK-SKPA; (2)
melakukan verifikasi, evaluasi serta analisis atas
laporan 148
pertanggungjawaban
yang
disampaikan
oleh
bendahara
penerimaan
pembantu; (3)
menggunakan
SPJ
penerimaan
pembantu
dalam penatausahaan penerimaan. 5. Pembantu Bendahara Penerimaan melaksanakan
fungsi
sebagai
kasir
atau
pembuat
dokumen penerimaan. 6. Bendahara Penerimaan Pembantu a) menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKP-Aceh/ SKR dari Wajib Pajak/Retribusi; b) melakukan verifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima
dengan
dokumen
SKP-Aceh/SKR
yang
diterimanya dari pengguna anggaran; c) membuat STS dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/ bukti lain yang sah; d) menyerahkan
Tanda
Bukti
Pembayaran/tanda
bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak/Retribusi; e) menyerahkan STS beserta uang yang diterimanya pada Bank; f)
menerima STS yang telah diotorisasi dari bank dan menyampaikannya kepada BUA;
g) melakukan pencatatan penerimaan di buku kas umum penerimaan pembantu; h) membuat
dan
pertanggungjawaban
menyampaikan penerimaan
laporan
disertai
bukti
penerimaan dan bukti penyetoran kepada bendahara penerimaan. 6.1.3 Mekanisme Penyetoran Pajak Melalui Bank 1.
Penerimaan Aceh yang disetor ke rekening Kas Umum Aceh
dengan
disetor
langsung
ke
bank
tidak
membutuhkan STS dari bendahara penerimaan. Bank yang ditunjuk untuk menerima setoran tersebut akan membuat bukti setoran untuk diserahkan kepada pihak ketiga dan nota kredit untuk diberikan kepada BUA. 149
2.
Bank yang ditunjuk, bank lain, badan/lembaga keuangan, dan/atau kantor pos, memiliki tugas sebagai berikut : a) menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKP-Aceh/SKR dari Wajib Pajak/Retribusi; b) menerbitkan slip setoran/bukti setoran lain yang sah dan nota kredit; c) menyerahkan slip setoran/bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak/Retribusi dan nota kredit kepada BUA.
150
6.1.4 Dokumen
dan
Catatan
yang
digunakan
dalam
Penatausahaan Penerimaan 1. Surat Ketetapan Pajak Aceh (SKP-Aceh)
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ
NO. :
SAMSAT PROVINSI
HARAP SEDIAKAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT DI SEBELAH INI UNTUK PELUNASAN
ACEH
PKB/BBN-KB, SWDKLLJ, BIAYA ADM, STNK DAN BIAYA ADM TNKB BERIKUT
NO. SKUM NOMOR POLISI
NO. KOHIR
NAMA PEMILIK ALAMAT
SANKSI
POKOK
ADM
JUMLAH BBN-KB PKB
MERK / TYPE
:
BAHAN BAKAR
:
JENIS / MODEL TAHUN / CC
:
WARNA TNKB
:
BIAYA ADM STNK
:
NO. POL LAMA
:
BIAYA ADM TNKB JUMLAH
WARNA
:
NO. PENDAFT
:
NO. RANGKA
:
JML. SUMBU/AS
:
NO. MESIN
:
SWDKLLJ
TGL. DITETAPKAN
PETUGAS
KOREKTOR
KEPOLISIAN DAERAH ACEH
KEPALA DINAS PENDATAN
Kepala Cabang
DIRLANTAS
DAN KEKAYAAN ACEH
PT. JASA RAHARJA (Persero)
NAMA
NAMA
NAMA
NRP
NIP
NPP
BERLAKU SAMPAI
Catatan : Penetapan jumlah SKP-Aceh didasarkan pada nota perhitungan sebagai dasar penetapan pajak.
151
2. Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor: P EMERI NTAH ACEH DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) (Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2012
Nomor Berkas Nama Wajib Pajak Alamat Wajib Pajak Nama Perusahaan Alamat Perusahaan
Jenis Pungutan
: : : : :
Peruntukan No. Kohir Bagian Bulan Tahun Ditetapkan Tanggal
PENGHITUNGAN PAJAK Volume/Areal/Daya Harga Dasar Air (M3/Ha/PK) ( Rp )
: : : : :
Tarif Pajak
Pajak Terutang ( Rp )
PAP
JUMLAH
Catatan : 1. Pelunasan pajak terutang, harus dilaksanakan dalam batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH
2. Pembayaran setelah batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan. 3. Pembayaran dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh/UPTD/Seksi Pungutan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh.
Jalan :
152
3. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) SURAT KETETAPAN RETRIBUSI (SKR)
PEMERINTAH ACEH
MASA TAHUN NAMA ALAMAT NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH NPWPD TANGGAL JATUH TEMPO
: ………………………………… : …………………………………
: …………………………………………… : …………………………………………… : …………………………………………… : ……………………………………………
KODE REKENING
NO 1 2 3 4 5
No. URUT :………………..
URAIAN RETRIBUSI
JUMLAH (Rp)
Jumlah Ketetapan Retribusi Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan Jumlah Keseluruhan Dengan Huruf : …………………………………………………………………………………………………. PERHATIAN :
1 2
Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan ……………………. Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per‐bulan ………………………… Tanggal ………………………… Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (Tanda Tangan) (Nama Lengkap)
NIP. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ potong di sini _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NO. URUT : TANDA TERIMA ………………… NAMA ALAMAT NPWPD
……………… Tanggal ………………
: ……………………………. : ……………………………. : …………………………….
Yang menerima, (Tanda Tangan) (Nama Lengkap)
Catatan : 1. Penetapan jumlah SKR berdasarkan pada nota perhitungan sebagai dasar penetapan retribusi; 2. Untuk retribusi seperti retribusi pelayanan kesehatan, dan sejenis lainnya, format SKR dapat berupa karcis dan bentuk lainnya sebagai alat bukti penarikan.
153
4. Surat Tanda Setoran (STS) P E M E RI N TAH ACE H SU RAT TAN DA SE TO RAN (STS)
STS No…………………. Harap diterima uang sebesar (dengan huruf)
Bank : ………….. No Rekening : ………….. ………………………………………………………….. (………………………………………………………….. …………………………………………………………..)
Dengan Rincian Penerimaan Sebagai Berikut : Kode Rekening
No 1 2 3 4 5
Uraian Rincian Objek
Jumlah (Rp)
JUMLAH Uang tersebut diterima pada tanggal …………………………………………….
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap)
(Nama Lengkap)
NIP.
NIP.
(Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank)
Cara pengisian STS : 1. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening setiap rincian objek pendapatan; 2. Kolom uraian rincian objek diisi uraian nama rincian objek pendapatan; 3. Kolom jumlah diisi jumlah nilai nominal penerimaan setiap rincian objek pendapatan.
Catatan : Formulir ini digunakan untuk menyetor pungutan Aceh (pajak Aceh, retribusi dan penerimaan Aceh lainnya).
154
5. Tanda Bukti Pembayaran P E M E RI N T AH ACE H T AN DA B U K T I P E M B AY ARAN N O M O R B U K T I … … .. a)
Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu ………………………...………… Telah menerima uang sebesar Rp. ………………………………..
b)
(dengan huruf
c)
dari Nama
…………………………………...………………………………….)
Alamat d)
Sebagai Pembayaran
:
……………………………………….
:
……………………………………….
:
………………………………………. ………………………………………. ………………………………………. Kode Rekening
f)
Tanggal diterima uang
:
e)
Jumlah
……………………………………….
Mengetahui, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
Pembayar / Penyetor
(tanda tangan)
(tanda tangan)
(Nama Lengkap)
(Nama Lengkap)
NIP.
Lembar Asli Salinan 1 Salinan 2
: : :
Untuk pembayar / penyetor / pihak ketiga Untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Arsip
Cara pengisian : 1. a)Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu diisi dengan
nama
bendahara
penerimaan/bendahara
penerimaan
pembantu. 2. b)Telah menerima uang diisi dengan jumlah uang yang diterima dari pihak ketiga, diisi dalam rupiah dan kata-kata. 3. c)Nama dan alamat diisi dengan nama dan alamat pihak ketiga yang melakukan pembayaran. 4. d)Sebagai pembayaran diisi dengan uraian peruntukkan pembayaran yang diterima dari pihak ketiga. 5. e)Kode rekening diisi dengan kode dan uraian nama rekening atas pembayaran yang diterima oleh pihak ketiga. 6. f) Tanggal diterima uang diisi dengan tanggal diterimanya uang dari pihak ketiga.
155
6. Bukti Penerimaan Lainnya
BUKTI SETORAN / SLIP DEPOSIT
Bank………… (Nama Bank) No.….……… (Nomor Slip Setoran)
Tanggal ……………
No. Rekening ……………………. (No. Rekening Penerima) Nama Dari Rekening (Nama Pihak Pertama)
Tunai Rp. ………… Cek Nomor
Bank
Total TOTAL KREDIT Terbilang ……………
Disetor Oleh
Rp……………
Tanda Tangan Untuk dikirimkan pada hari kerja berikutnya Kurs
PD check untuk dikliringkan tanggal No. SEQ
156
DIISI OLEH BANK Rp………….
7. Buku Kas Umum Penerimaan PEMERINTAH ACEH BUKU KAS UMUM PENERIMAAN SKPA : BENDAHARA PENERIMAAN :
NO
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
Penerimaan
Pengeluaran
Saldo
1
2
3
4
5
6
7
..............., Tanggal...................... Bendahara Penerimaan (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP.
Cara Pengisian: 1. SKPA diisi dengan nama SKPA. 2. Bendahara Penerimaan diisi dengan Nama Bendahara Penerimaan. 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas. 4. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas. 5. Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas. 6. Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas. 7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. 8. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas. 9. Kolom 7 diisi dengan saldo buku kas umum penerimaan.
157
8. Buku Pembantu Per Rincian Objek Penerimaan PEMERINTAH ACEH BUKU PEMBANTU PER RINCIAN OBJEK PENERIMAAN SKPA Kode Rekening Nama Rekening Jumlah Anggaran Tahun Anggaran
: : : : Rp.………………………………. : Halaman : ............
Nomor Urut
Nomor BKU Penerimaan
Tanggal Setor
1
2
3
Nomor STS & Bukti Penerimaan Lainnya 4
Jumlah (Rp) 5
Jumlah Bulan ini Jumlah s.d Bulan Lalu Jumlah s.d Bulan ini
........, Tanggal.............. Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP.
Cara Pengisian: 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. 2. Kolom 2 diisi dengan nomor BKU penerimaan. 3. Kolom 3 diisi dengan tanggal penyetoran STS/bukti penerimaan lainnya. 4. Kolom 4 diisi dengan nomor STS/bukti penerimaan lainnya. 5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/bukti penerimaan kas. 158
9. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian PEMERINTAH ACEH BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN HARIAN
SKPA Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
: : :
PAJAK ACEH Nomor Urut
Tanggal
Referensi
1
2
3
Kode dan Nama Rekening Rincian Objek 4
RETRIBUSI ACEH Kode dan Nama Rekening Rincian Objek 6
Jumlah (Rp) 5
Jumlah (Rp) 7
LAIN-LAIN PAA YANG SAH Kode dan Nama Rekening Rincian Objek 8
Jumlah ………, Tanggal…………….. Bendahara Penerimaan (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP.
159
Jumlah (Rp) 9
Cara Pengisian: 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas. 2. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas. 3. Kolom 3 diisi dengan halaman buku kasir penerimaan. 4. Kolom 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 diisi dengan jumlah rupiah atas masingmasing kode dan uraian kode rekening penerimaan kas (rincian objek)
160
10. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPA (SPJ Penerimaan-Administratif) PEMERINTAH ACEH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPA (SPJ PENERIMAAN - ADMINISTRATIF)
SKPA Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
: : :
Sampai dengan Bulan Lalu
Bulan ini
Kode Rekening
Uraian
Jumlah Anggaran
Penerimaan
Penyetoran
Sisa
Penerimaan
Penyetoran
1
2
3
4
5
6=(5-4)
7
8
Sampai dengan Bulan ini
Sisa
Jumlah Anggaran yang Terealisasi
Jumlah Anggaran yang Telah Disetor
Sisa yang Belum Disetor
Sisa Anggaran yang Belum Terealisasi/Pelampauan Anggaran
9=(8-7)
10 = (4+7)
11 = (5+8)
12 = (11-10)
13 = (3-10)
Jumlah ...............Tanggal…………….. Bendahara Penerimaan (Tanda Tangan)
(Nama Lengkap) NIP.
Catatan : Format ini digunakan oleh bendahara penerimaan dalam rangka melakukan pertanggungjawaban secara administratif ke Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPA.
161
Langkah-langkah
pembuatan
SPJ
Penerimaan
adalah
sebagai
berikut: 1. Kolom 1 diisi dengan kode rekening. 2. Kolom 2 diisi dengan uraian/nama kode rekening. 3. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBA atau masing-masing kode rekening. 4. Kolom 4 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi atas masing-masing kode rekening sampai dengan bulan lalu. 5. Kolom 5 diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disetor berdasarkan Surat Tanda Setoran/dokumen lainnya sampai dengan bulan lalu. 6. Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi sampai dengan bulan lalu yang belum disetor (kolom 5 dikurangi kolom 4). 7. Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi pada bulan ini. 8. Kolom 8 diisi dengan jumlah pendapatan terealisasi yang telah disetor berdasarkan STS/dokumen lainnya bulan ini. 9. Kolom 9 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi bulan ini yang belum disetor (kolom 8 dikurangi kolom 7). 10. Kolom 10 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi sampai dengan bulan lalu ditambah dengan pendapatan terealisasi bulan ini (kolom 4 ditambah kolom 7). 11. Kolom 11 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetor sampai dengan bulan lalu ditambah dengan pendapatan yang disetor bulan ini berdasarkan STS/Dokumen Lainnya (kolom 5 ditambah kolom 8). 12. Kolom 12 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi sampai dengan bulan ini belum disetor (bulan lalu ditambah bulan ini, kolom 11 dikurangi kolom 10). Kolom 13 diisi dengan jumlah total anggaran pendapatan yang belum terealisasi (jumlah anggaran setahun dikurangi dengan jumlah pendapatan yang telah
terealisasi,
kolom 3 dikurangi
kolom 10). Jika jumlah rupiah dalam kolom 13 bernilai negatif berarti terjadi pelampauan pendapatan. 162
11. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPA (SPJ Penerimaan-Fungsional) PEMERINTAH ACEH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPA (SPJ PENERIMAAN - FUNGSIONAL)
SKPA
:
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
:
Bendahara Penerimaan
: Sampai dengan Bulan Lalu
Kode Rekening
1
Bulan ini
Uraian
Jumlah Anggaran
Penerimaan
Penyetoran
Sisa
Penerimaan
Penyetoran
Sisa
Jumlah Anggaran yang Terealisasi
2
3
4
5
6=(5-4)
7
8
9=(8-7)
10 = (4+7)
Sampai dengan Bulan ini Jumlah Sisa Anggaran yang Anggaran Sisa yang Belum yang Belum Terealisasi/Pelampauan Telah Disetor Anggaran Disetor 11 = (5+8) 12 = (11-10) 13 = (3-10)
Jumlah ….… Tanggal……….. Mengetahui, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Penerimaan
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap)
(Nama Lengkap)
NIP.
NIP.
163
Langkah-langkah
pembuatan
SPJ
Penerimaan
adalah
sebagai
berikut: 1. Kolom 1 diisi dengan kode rekening. 2. Kolom 2 diisi dengan uraian/nama kode rekening. 3. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBA atau masing-masing kode rekening. 4. Kolom 4 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi atas masing-masing kode rekening sampai dengan bulan lalu. 5. Kolom 5 diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disetor berdasarkan Surat Tanda Setoran/dokumen lainnya sampai dengan bulan lalu. 6. Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi sampai dengan bulan lalu yang belum disetor (kolom 5 dikurangi kolom 4). 7. Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi pada bulan ini. 8. Kolom 8 diisi dengan jumlah pendapatan terealisasi yang telah disetor berdasarkan STS/dokumen lainnya bulan ini. 9. Kolom 9 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi bulan ini yang belum disetor (kolom 8 dikurangi kolom 7). 10. Kolom 10 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi sampai dengan bulan lalu ditambah dengan pendapatan terealisasi bulan ini (kolom 4 ditambah kolom 7). 11. Kolom 11 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetor sampai dengan bulan lalu ditambah dengan pendapatan yang disetor bulan ini berdasarkan STS/Dokumen Lainnya (kolom 5 ditambah kolom 8). 12. Kolom 12 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi sampai dengan bulan ini belum disetor (bulan lalu ditambah bulan ini, kolom 11 dikurangi kolom 10). 13. Kolom 13 diisi dengan jumlah total anggaran pendapatan yang belum terealisasi (jumlah anggaran setahun dikurangi dengan jumlah pendapatan yang telah
terealisasi,
kolom 3 dikurangi
kolom 10). Jika jumlah rupiah dalam kolom 13 bernilai negatif berarti terjadi pelampauan pendapatan.
164
12. Buku Kas Umum Penerimaan Pembantu PEMERINTAH ACEH BUKU KAS UMUM PENERIMAAN PEMBANTU SKPA BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU NO
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
: :
Penerimaan Pengeluaran
Saldo
.................,................................. Bendahara Penerimaan Pembantu (Tanda Tangan) (Nama Lengkap
Cara Pengisian: 1. SKPA diisi dengan nama SKPA. 2. Bendahara Penerimaan Pembantu diisi dengan Nama Bendahara Penerimaan Pembantu. 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas. 4. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas. 5. Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas. 6. Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas. 7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. 8. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas. 9. Kolom 7 diisi dengan saldo buku kas umum penerimaan.
165
13. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu PEMERINTAH ACEH BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN HARIAN PEMBANTU SKPA Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan Pembantu
: : :
PAJAK ACEH Nomor Urut
Tanggal
Referensi
1
2
3
Kode dan Nama Rekening Rincian Objek 4
RETRIBUSI ACEH Kode dan Nama Rekening Rincian Objek 6
Jumlah (Rp) 5
Jumlah (Rp) 7
LAIN-LAIN PAD YANG SAH Kode dan Nama Rekening Rincian Objek 8
Jumlah ………, Tanggal…………….. Bendahara Penerimaan Pembantu (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP.
166
Jumlah (Rp) 9
14. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu PEMERINTAH ACEH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPA (SPJ PENERIMAAN) SKPA Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan Pembantu
: : :
Sampai dengan Bulan Lalu
Bulan ini
Kode Rekening
Uraian
Jumlah Anggaran
Penerimaan
Penyetoran
Sisa
Penerimaan
Penyetoran
Sisa
Jumlah Anggaran yang Terealisasi
1
2
3
4
5
6=(5-4)
7
8
9=(8-7)
10 = (4+7)
Sampai dengan Bulan ini Jumlah Sisa Anggaran yang Anggaran Sisa yang Belum yang Belum Terealisasi/Pelampauan Telah Disetor Anggaran Disetor 11 = (5+8) 12 = (11-10) 13 = (3-10)
Jumlah Mengetahui, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
………, Tanggal…………….. Bendahara Penerimaan Pembantu
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap) NIP.
(Nama Lengkap) NIP.
167
6.1.5
Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Aceh 6.1.5.1
Prosedur Melalui
Pelaksanaan Bendahara
Penerimaan Pembantu
168
Pendapatan
Aceh
Penerimaan/Bendahara
6.1.5.2
Prosedur Pelaksanaan Pendapatan Aceh Melalui Bank Lain
169
6.1.5.3
Prosedur Penatausahaan Penerimaan
170
6.1.5.4
Prosedur Penatausahaan Dengan Bendahara Pembantu
171
6.2 Penatausahaan Belanja 6.2.1 Ketentuan Umum 1. APBA merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitungmulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember; 2. Belanja hanya dapat dilakukan apabila anggarannya tersedia
dan
tidak
melebihi
pagu
anggaran
yang
ditetapkan, kecuali untuk belanja gaji dan tunjangan; 3. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak boleh menerbitkan SPM melewati Tahun Anggaran; 4. Mekanisme pengeluaran pembiayaan dilakukan dengan penerbitan SPM oleh PPKA tanpa melalui pengajuan SPP; 5. Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember; 6. Ketentuan
tentang
belanja
BLUD
diatur
melalui
Peraturan tersendiri. 6.2.2 Surat Penyediaan Dana (SPD) 6.2.2.1
Ketentuan Umum 1. Manajemen Pemerintah penyediaan
Kas
adalah
Aceh dana
kas
kemampuan
mengatur bagi
jumlah
setiap
SKPA,
artinya BUA harus mampu memperkirakan kemampuan
keuangan
Pemerintah
Aceh
dalam memenuhi kebutuhan dana SKPA. 2. Manajemen kas mempengaruhi jumlah dana yang
dapat
disediakan
dalam
satu
kali
pengajuan SPD serta periode pengajuan SPD. 3. SPD digunakan untuk menyediakan dana bagi tiap-tiap SKPA dalam periode tertentu. 4. SPD menunjukkan secara jelas alokasi tiap kegiatan tetapi SPD tidak selalu dibuat untuk 172
setiap kegiatan secara tersendiri. 5. SPD diterbitkan berdasarkan anggaran kas yang diajukan oleh SKPA dan telah disetujui oleh PPKA. 6. PPKA selaku BUA dapat membuat SPD tanpa menunggu
pengesahan
DPA
untuk
mengakomodasi belanja dan kegiatan sifatnya
wajib
dan
mengikat
yang
dan
harus
dilaksanakan sebelum DPA-SKPA disahkan. 6.2.2.2
Prosedur Aktivitas Fungsi–Fungsi yang Terkait dalam Penyediaan Dana 1. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA) Uraian tugas : a) mengotorisasi menyerahkan
Rancangan SPD
SPD
kepada
dan
Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b) menyerahkan
dokumen
Anggaran
Kas
Pemerintah Aceh dan DPA-SKPA kepada Kuasa BUA; 2. Kuasa Bendahara Umum Aceh (Kuasa BUA) Uraian tugas : a) menganalisis DPA-SKPA dan anggaran kas per SKPA; b) menyiapkan Rancangan SPD berdasarkan Dokumen Anggaran Kas Pemerintah Aceh dan DPA-SKPA; c) menyerahkan
Rancangan
SPD
kepada
PPKA. 3. Pengguna Anggaran Uraian tugas: a) memberikan keterangan yang diperlukan Kuasa BUA; b) menyiapkan rencana anggaran kas dan menyerahkan kepada PPKA; c) mengarsipkan SPD yang diterima.
173
6.2.2.3
Dokumen dan Catatan yang Digunakan 1. Surat Penyediaan Dana (SPD)
PEMERINTAH ACEH PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN ACEH SELAKU BENDAHARA UMUM ACEH NOMOR......... TAHUN …. TENTANG SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN … PPKA SELAKU BUA Menimbang : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun angaran ..... berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD): Mengingat : 1. Qanun Aceh.......... Nomor........ Tahun....... tentang Penetapan APBA Tahun Anggaran .......; 2. Peraturan Gubernur Aceh Nomor..... Tahun... tentang Penjabaran APBA Tahun Anggaran...........; 3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor........ Tahun........ tentang Pedoman Pelaksanaan APBA; 4. DPA-SKPA ….............; (Daftar nomor terlampir) MEMUTUSKAN : Berdasarkan Qanun Aceh ...... Nomor ........ Tahun.... Tanggal ….. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh....... Tahun Anggaran........ menetapkan/ menyediakan kredit anggaran sebagai berikut : 1. Ditujukan Kepada SKPA
:
2. Nama Bendahara Pengeluaran
:
3. Jumlah Penyediaan Dana
: Rp. .................................... (terbilang.........................................)
4. Untuk Kebutuhan
: Bulan ............ s.d bulan..............
5. Ikhitisar Penyediaan Dana : a. Jumlah dana DPA-SKPA/DPPA- : Rp. .................................... SKPA/DPAL-SKPA b. Akumulasi SPD Sebelumnya : Rp. .................................... c. Sisa dana yang belum di SPD kan: Rp. .................................... d. Jumlah dana yang di SPD kan : Rp. .................................... saat ini e. Sisa jumlah dana DPA SKPA/DPPA- : Rp. .................................... SKPA/DPAL-SKPA*) yang belum (terbilang.........................................) di SPD kan 6. Ketentuan-ketentuan lain : ………………………………….. Ditetapkan di ...................... Pada Tanggal ..................... PPKA SELAKU BUA (tanda tangan) (nama lengkap) NIP Tembusan disampaikan kepada : 1. Inspektur Aceh; 2. Arsip.
174
Cara Pengisian Formulir SPD 1. Nomor diisi dengan nomor SPD. 2. Penerbitan SPD didasari dengan berbagai pertimbangan sebagai
dasar
hukum. Seluruh payung hukum yang mendasari penerbitan
SPD
dicantumkan secara urut lengkap dengan nama, nomor dan tahun dasar hukum (pada teks menimbang dan mengingat). 3. Pada teks keputusan tentang penerbitan SPD juga diisikan nomor, tanggal dan tahun Qanun Aceh tentang APBA. 4. SKPA diisi dengan kode dan nama SKPA. 5. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama Bendahara Pengeluaran SKPA. 6.
Jumlah penyediaan dana diisi dengan jumlah dana yang disediakan dan menjadi hak SKPA lewat penetapan SPD yang bersangkutan. Pengisian jumlah dana disertai dengan jumlah terbilang dari dana tersebut.
7. Untuk kebutuhan diisi dengan periode waktu peruntukan
penyediaan
dana SPD. Misalnya jika SPD disediakan untuk triwulan 1 maka periode waktu diisi dengan Januari s/d Maret beserta tahun anggarannya. 8. Jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/DPAL-SKPA diisi dengan
jumlah
total anggaran satu tahun untuk SKPA yang bersangkutan berdasarkan pada DPA-SKPA/DPPA-SKPA/DPAL-SKPA. 9. Akumulasi SPD sebelumnya diisi dengan jumlah dana yang telah disediakan lewat penetapan seluruh SPD sebelumnya dalam tahun anggaran yang bersangkutan. 10. Sisa dana yang belum di-SPD-kan diisi dengan jumlah dana hasil pengurangan
jumlah
dana
total
(dari
point
8)
dikurangi
dengan
akumulasi dana SPD sebelumnya (dari point 9). 11. Jumlah dana yang di-SPD-kan diisi dengan jumlah dana yang disediakan lewat penetapan SPD saat ini. 12. Sisa jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/DPAL-SKPA yang belum di-SPD-kan diisi dengan jumlah dana yang belum di-SPD-kan (dari point 10) dikurangi dengan jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini (dari point 11). 13. Ketentuan-ketentuan
lain
dapat
diisi
jika
memang
ada
beberapa
ketentuan yang menyertai penetapan SPD.
14. SPD ditetapkan dengan mencantumkan tempat dan tanggal penetapan dan ditandatangani oleh PPKA selaku BUA. Di bawah dicantumkan nama dan NIP PPKA.
175
tandatangan
a. Lampiran Surat Penyediaan Dana untuk Belanja Tidak Langsung PEMERINTAH ACEH LAMPIRAN SPD NOMOR BELANJA TIDAK LANGSUNG PERIODE BULAN TAHUN ANGGARAN
Nomor DPA-/DPPA-SKPA
: : : :
Uraian
Anggaran
Akumulasi Pada SPD Sebelumnya
Jumlah Pada SPD Periode ini
Jumlah Dana Belanja Tidak Langsung : Rp. ……………………………….. (Terbilang : ……………………………………………………………………………………………………….) Ditetapkan di ………………… Pada Tanggal …………………… PPKA SELAKU BU (tanda tangan) (nama lengkap)
NIP.
Cara Pengisian Formulir Lampiran SPD Untuk Belanja Tidak Langsung 1. Nomor SPD diisi dengan nomor SPD sesuai dengan nomor yang tercantum dalam surat penetapan SPD. 2. Periode diisi dengan periode waktu peruntukan penyediaan dana SPD. Misalnya jika SPD disediakan untuk triwulan 1 maka periode waktu diisi dengan Januari s/d Maret beserta tahun anggarannya. 3. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran sesuai peruntukan SPD. 4. Kolom nomor DPA-SKPA/DPPA-SKPA diisi dengan nomor DPASKPA/DPPA-SKPA untuk belanja tidak langsung untuk tahun anggaran yang bersangkutan. 5. Kolom uraian diisi dengan kelompok belanja tidak langsung dan jenis belanja pegawai. 6. Kolom anggaran diisi dengan anggaran belanja tidak langsung untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan. 7. Kolom akumulasi pada SPD sebelumnya diisi dengan jumlah dana 176
belanja tidak langsung yang telah disediakan lewat SPD-SPD yang telah ditetapkan sebelumnya. 8. Kolom jumlah pada SPD periode ini diisi dengan jumlah dana belanja tidak langsung yang disediakan lewat SPD ini. 9. Kolom sisa anggaran diisi dengan jumlah dana belanja tidak langsung untuk satu tahun anggaran (dari point 5) dikurangi dengan jumlah dana belanja tidak langsung yang telah di-SPD-kan sebelumnya (dari point 6) dan juga dikurangi dengan jumlah dana belanja tidak langsung dalam SPD saat ini (dari point 7). 10. Jumlah dana belanja tidak langsung diisi dengan jumlah dana belanja tidak langsung yang di-SPD-kan saat ini. Pengisian jumlah dana tersebut dilengkapi juga dengan jumlah dana terbilangnya. 11. Lampiran SPD untuk belanja tidak langsung ditetapkan dengan mencantumkan tempat dan tanggal penetapan dan ditandatangani oleh PPKA selaku BUA. Di bawah tandatangan dicantumkan nama dan NIP PPKA.
177
b. Lampiran Surat Penyediaan Dana untuk
Belanja Langsung PEMERINTAH ACEH LAMPIRAN SPD NOMOR BELANJA LANGSUNG PERIODE BULAN TAHUN ANGGARAN
Nomor DPA-/DPPA-/DPAL-SKPA
: : : :
s/d
Uraian
Akumulasi Jumlah Pada SPD Anggaran Pada SPD Periode ini Sebelumnya
Sisa Anggaran
Jumlah Dana Belanja Langsung Rp. ……………………………….. (Terbilang : ……………………………………………………………………………………………………….) Ditetapkan di …………………………… Pada Tanggal …………………………… PPKA SELAKU BUA, (tanda tangan)
Cara Pengisian Formulir Lampiran SPD Untuk Belanja Langsung 1. Nomor SPD diisi dengan nomor SPD sesuai dengan nomor yang tercantum dalam surat penetapan SPD. 2. Periode diisi dengan periode waktu peruntukan penyediaan dana SPD. Misalnya jika SPD disediakan untuk triwulan 1 maka periode waktu diisi dengan Januari s/d Maret beserta tahun anggarannya. 3. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran sesuai peruntukan SPD. 4. Kolom nomor DPA-SKPA/DPPA-SKPA/DPAL-SKPA diisi dengan nomor DPA-SKPA/DPPA-SKPA untuk belanja langsung untuk tahun anggaran yang bersangkutan. 5. Kolom uraian diisi dengan nama program dan kegiatan. 178
6. Kolom kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan sesuai dengan yang dianggarkan dengan nomor DPA-SKPA/DPPA-SKPA/DPALSKPA pada kolom sebelumnya (dari point 4). 7. Kolom anggaran diisi dengan anggaran kegiatan (dari point 6) untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan. 8. Kolom akumulasi pada SPD sebelumnya diisi dengan jumlah dana kegiatan (dari point 6) yang telah disediakan lewat SPD-SPD yang telah ditetapkan sebelumnya. 9. Kolom jumlah pada SPD periode ini diisi dengan jumlah dana kegiatan (dari point 6) yang disediakan lewat SPD ini. 10. Kolom sisa anggaran diisi dengan jumlah dana kegiatan (dari point 6) untuk satu tahun anggaran (dari point 7) dikurangi dengan jumlah dana kegiatan (dari point 6) yang telah di-SPD-kan sebelumnya (dari point 8) dan juga dikurangi dengan jumlah dana kegiatan (dari point 6) dalam SPD saat ini (dari point 9). 11. Jumlah dana belanja langsung diisi dengan jumlah dana belanja langsung dari seluruh kegiatan yang di-SPD-kan saat ini. Pengisian jumlah
dana
tersebut
dilengkapi
juga
dengan
jumlah
dana
terbilangnya. 12. Lampiran
SPD
untuk
belanja
langsung
ditetapkan
dengan
mencantumkan tempat dan tanggal penetapan dan ditandatangani oleh PPKA selaku BUA. Di bawah tandatangan dicantumkan nama dan NIP PPKA.
179
6.2.2.4
Prosedur Penyediaan Uang
180
6.2.3 Mekanisme Uang Persediaan (UP) 6.2.3.1
Ketentuan Umum 1. Uang
Persedian
(UP)
adalah
uang
muka
kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur
ulang
bendahara
(revolving) diberikan pengeluaran untuk
kepada
membiayai
kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 2. Penggunaan
UP
Bendahara
menjadi
tanggung
Pengeluaran
digunakan
dapat
dan
melakukan
jawab setelah
pengisian
kembali (revolving) sepanjang dananya masih tersedia. 3. Pengisian kembali UP diberikan apabila dana UP telah dipertanggungjawabkan sekurangkurangnya 50%. 4. Batas atas jumlah SPP-UP untuk tiap-tiap SKPA adalah 1/12 (satu perduabelas) dari anggaran belanja pegawai (belanja langsung) dan belanja barang dan jasa (non LS) dalam tahun
anggaran
bersangkutan.
penetapan
APBA
sudah
anggaran
berjalan
memasuki
(terlambat
Jika tahun
penetapan)
maka batas atas jumlah UP mempedomani anggaran tahun sebelumnya. 5. Belanja barang dan jasa yang diperhitungkan untuk UP tidak termasuk belanja barang dan jasa yang akan diserahkan ke pihak ketiga atau
belanja
barang
dan
jasa
yang
dipersamakan dengan belanja modal. 6. Besaran UP masing-masing SKPA ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh, dalam hal APBA terlambat disahkan maka Gubernur 181
menetapkan peraturan tentang pengeluaran kas mendahului penetapan APBA. 7. Uang
panjar
bendahara
adalah
uang
diberikan
pengeluaran
untuk
membantu
kelancaran sifatnya
operasional
kegiatan
yang
terikat waktu dan tempat, seperti
pelaksanaan teknis untuk perjalanan dinas. 8. Belanja
melalui
pengeluaran
uang
panjar
berdasarkan
adalah
kegiatan yang
telah dianggarkan dan tidak bisa langsung dipertanggungjawabkan oleh pelaksana pada saat itu. 9. Pencatatan pengeluaran uang panjar dicatat dalam buku panjar. 10. Pertanggungjawaban
uang
panjar
paling
lambat 7 hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan. 6.2.3.2
Prosedur Aktivitas Fungsi-fungsi yang terkait dalam Uang Persediaan 1. Kuasa Bendahara Umum Aceh (Kuasa BUA) Uraian tugas: a) meneliti kelengkapan SPM; b) menerbitkan
SP2D
apabila
SPM
dinyatakan lengkap paling lambat 2 hari kerja semenjak pengajuan SPM diterima c) kelengkapan
dokumen
SPM
untuk
penerbitan SP2D yaitu: (1)
SPP dan kelengkapannya;
(2)
SPM dan kelengkapannya.
d) menyerahkan SP2D kepada bank dengan menggunakan daftar penguji atau nama lain; e) menyerahkan anggaran; 182
SP2D
kepada
pengguna
f)
mencatat
SP2D
dan
bank) ke dokumen terdiri dari
nota
debet
(dari
penatausahaan yang
Buku Kas Penerimaan dan
Buku Kas Pengeluaran; g) menerbitkan
Surat
Penolakan
apabila SPM dinyatakan
SP2D,
tidak lengkap,
paling lambat 1 hari kerja sejak SPM diterima; h) menyerahkan kepada
Surat
pengguna
Penolakan
SP2D
anggaran
agar
dilakukan penyempurnaan SPM. 2. Pengguna Anggaran Uraian tugas: a) menyerahkan SPM kepada kuasa BUA; b) menyerahkan SP2D kepada bendahara. 3. Pejabat
Penatausahaan
Keuangan
Satuan
Kerja Perangkat Aceh (PPK-SKPA) Uraian tugas: a) meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP; b) membuat SPM, apabila SPP-UP dinyatakan lengkap. Dokumen kelengkapan SPM UP adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran; c) menerbitkan SPM paling lambat 2 hari kerja sejak SPP-UP diterima; d) menyerahkan
rancangan
SPM
kepada
pengguna anggaran untuk diotorisasi; e) menerbitkan surat penolakan SPM Jika SPP-UP dinyatakan tidak lengkap paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-UP diterima; f)
menyerahkan Surat penolakan penerbitan SPM kepada pengguna anggaran untuk diotorisasi.
183
4. Bendahara Pengeluaran Uraian tugas : a) membuat
SPP-UP
beserta
dokumen
lainnya yang terdiri dari: (1)
Surat Pengantar SPP-UP;
(2)
Ringkasan SPP-UP;
(3)
Rincian SPP-UP;
(4)
Salinan
SPD
atau
Peraturan
Gubernur Aceh dan/atau Keputusan Gubernur Aceh; (5)
Surat Pernyataan Pengguna Anggaran;
(6)
Lampiran lain yang diperlukan;
b) menyerahkan SPP-UP beserta dokumen lainnya kepada PPK-SKPA; c) mencatat ke dalam dokumen penatausahaan yang terdiri dari: (1)
BKU Pengeluaran;
(2)
Buku Pembantu Simpanan Bank;
(3)
Buku Pembantu Pajak;
(4)
Buku Pembantu Panjar;
(5)
Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian objek.
d) menerima dana dari bank.
184
6.2.3.3
Dokumen dan Catatan yang Digunakan 1. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (Surat Pengantar SPP UP)
PEMERINTAH ACEH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) Nomor : ............................ Tahun .............. SURAT PENGANTAR Kepada Yth. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPA ................................... Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Aceh Nomor .................. Tahun .................tentang ……………, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan sebagai berikut : a. b. c. d. e.
Urusan Pemerintahan : SKPA : Tahun Anggaran : Dasar Pengeluaran SPD Nomor : Jumlah Sisa Dana SPD :
f. Nama Bendahara Pengeluaran g. Jumlah Pembayaran yang diminta h. Nama dan Nomor Rekening Bank
.................................................... .................................................... .................................................... .................................................... Rp. ............................................. (terbilang.....................................) : ................................................... : Rp. ............................................. (terbilang......................................) : ................................................... .........,tanggal ..................... Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP.
185
Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-UP 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. SKPA diisi dengan nama SKPA. 3. Nomor Peraturan Gubernur Aceh diisi dengan nomor Peraturan Aceh mengenai penjabaran APBA pada tahun anggaran yang bersangkutan. 4. Urusan
Pemerintahan
diisi
dengan
kode
dan
nama
urusan
pemerintahan. 5. SKPA diisi dengan kode dan nama SKPA. 6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan. 7. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan SPP (dikosongkan). 8. Sisa dana SPD diisi dengan jumlah dana yang belum dicairkan dari SPD yang mendasari penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana SPD yang belum dicairkan tersebut (dikosongkan). 9. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPA yang menerbitkan SPP. 10. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut. 11. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama bank beserta nomor rekening bank bendahara pengeluaran pada bank tersebut yang akan dipakai untuk pemindahbukuan dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. 12. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 13. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.
186
2. Ringkasan
Surat
Permintaan
Pembayaran
Uang Persediaan (Ringkasan SPP UP) PEMERINTAH ACEH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) Nomor : .................. Tahun ............... RINGKASAN Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor ................. Tanggal ............ tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan untuk SKPA ................................sejumlah Rp. ................................. Terbilang ................................................... .................,............... Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP.
Cara Pengisian Formulir Ringkasan SPP-UP 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. Nomor Keputusan Gubernur Aceh diisi dengan nomor Keputusan Gubernur Aceh yang mendasari penetapan jumlah dana UP. Diikuti dengan pengisian tanggal Keputusan Gubernur Aceh tersebut. 3. SKPA diisi dengan nama SKPA yang menerbitkan SPP-UP dan besaran UP nya ditetapkan lewat Keputusan Gubernur Aceh. 4. Jumlah
uang
diisi
dengan
jumlah/besaran
dana
UP
yang
ditetapkan untuk SKPA tersebut. 5. Terbilang diisi dengan jumlah terbilang dari jumlah dana UP yang ditetapkan. 6. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 7. Di
bawah
tanda
tangan bendahara
pengeluaran diisi
dengan
nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.
187
3.
Rincian Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (Rincian SPP-UP)
PEMERINTAH ACEH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) Nomor : .................. Tahun ............... RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN No
Kode Rekening (Jenis)
Uraian
Jumlah
1. 2. 3. TOTAL Terbilang:............................................................................................... .................,................................. Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP.
Cara Pengisian Formulir Rincian SPP-UP 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening jenis belanja. 3. Kolom uraian diisi dengan uraian/nama rekening sesuai dengan kode rekening yang telah diisikan pada kolom kode rekening. 4. Kolom jumlah tidak perlu diisi kecuali pada baris TOTAL. 5. Baris TOTAL diisi persis sama sesuai dengan jumlah dana SPP-UP yang diminta. 6. Terbilang diisi dengan jumlah terbilang dari nilai TOTAL. 7. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 8. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.
188
4. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran PEMERINTAH ACEH SKPA SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-UP Nomor : .................... Sehubungan dengan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPPUP) Nomor : .......... tanggal ............. yang kami ajukan sebesar Rp................,(terbilang) untuk keperluan SKPA Dinas/Badan .................. Tahun Anggaran ................., dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 1. Jumlah Uang Persediaan (UP) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPA Dinas/Badan .................... 2. Jumlah Uang Persediaan (UP) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS). Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-UP SKPA kami.
Banda Aceh, tanggal Pengguna Anggaran, (tandatangan) (nama lengkap) NIP. .................
189
5. Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran PEMERINTAH ACEH SKPA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : ……………………………… Satuan Kerja Perangkat Aceh Kode SKPA Nomor/Tanggal DPA SKPA Keperluan
:………………………………............................ :……………………………………………............ :……………………………………………………… : Pembayaran ............................................. ………………………………………………………
Jenis Belanja : Nomor : Tanggal : Nilai SPM : (Terbilang :................................................................................................) Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPA………………….., menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang akan/telah dibayar berkaitan dengan kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Banda Aceh,……………………. PENGGUNA ANGGARAN
(tanda tangan) (nama lengkap) NIP. .................
190
6. Register Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (Register SPP-UP) PEMERINTAH ACEH REGISTER SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPM-LS Nomor SPP No Urut
Tanggal
1
2
UP
GU
TU
Jumlah SPP
LS Barang GAJI & Jasa
LS
Uraian
3
UP
GU
TU
4
Gaji 5
…………Tanggal………… Mengetahui, Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap)
(Nama Lengkap)
NIP.
NIP
Cara Pengisian Register SPP 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPP-UP. 2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukannya SPP-UP. 3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPP-UP. 4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPP yang diajukan SPP-UP. 5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPP-UP.
191
Barang & Jasa
7. Surat Perintah Membayar (SPM) P E M E RI N TAH ACE H SU RAT P E RI N TAH M E M B AY AR (SP M )
Format: UP/GU/TU/LS
T AHU N AN GGARAN ………..
Nomor SPM: (Diisi oleh PPK-SKPA) KUASA BENDAHARA UMUM ACEH
Potongan-potongan: Uraian No Bendahara Pengeluaran / Pihak Ketiga *)……………………………… (No.Rekening) ………………………………………………………………………………. 1 Iuran Wajib Pegawai Nomor Rekening Bank :)…………………..……...........................……… Negeri ………………………………………………………………………………. 2 Tabungan Perumahan NPWP : )………………………....................................................……… Pegawai ………………………………………………………………………………. 3 …………… SKPA : ………………………………………….
Jumlah
Keterangan
Dasar Pembayaran / No. dan Tanggal SPD : …………………… Untuk Keperluan : …………………………………………………………. …………………………………………………………………………… 1. Belanja Tidak Langsung **)
Jumlah Potongan
2. Belanja Langsung **)
Pembebanan pada Kode Rekening : Kode Rekening
Uraian
1.1.1.3.1
Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp. …………….
Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM) Jumlah No
Uraian
Jumlah
Keterangan
1 PPN 2 PPh Jumlah Jumlah SPM Uang sejumlah :
Rp. ………… Rp. ……………
...… Tanggal….. Penguna Anggaran
(Tanda Tangan) Jumlah SPP yang Diminta (nama lengkap)
Nomor dan Tanggal SPP
:
……..
NIP : ………………………
*) coret yang tidak perlu **) Pilih yang sesuai SPM ini sah apabila telah di tandatangani dan di stempel oleh SKPA
192
Cara mengisi dokumen SPM 1. Baris ”SKPA” diisi dengan nama SKPA yang akan menerima dana. 2. Baris ”Bendahara Pengeluaran/Pihak ketiga” diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPA yang akan menerima dana (khusus untuk SPM UP). 3. Nomor
rekening
bank
diisi
dengan
nomor
rekening
bank
SKPA/pihak ketiga. 4. NPWP diisi dengan nomor NPWP pihak ketiga. 5. Dasar Pembayaran diisi dengan nomor dan tanggal SPD yang menjadi dasar pengajuan SPP yang di SPM-kan. 6. Untuk keperluan diisi dengan keperluan pengajuan SPP yang di SPM-kan. 7. Baris pembebanan pada kode rekening diisi dengan kode urusan, program dan kegiatan, serta kode rekening dan uraian dari rincian yang dimintakan dananya. 8. Jumlah SPP yang diminta diisi dengan jumlah uang SPP yang dimintakan berdasarkan SPP yang diajukan. 9. Jumlah SPD diisi dengan jumlah dana SPD yang menjadi dasar pengajuan SPP bersangkutan. 10. Potongan berupa iuran wajib pegawai negeri, tabungan perumahan pegawai
dan
potongan
sejenis
lainnya
diisi
sesuai
dengan
ketentuan perundangan yang berlaku. Jumlah potongan ini akan langsung dikurangkan oleh kasda (kuasa BUA) sehingga akan mengurangi jumlah SPM. 11. Potongan berupa PPN, PPh atau pajak lainnya diisi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jumlah tersebut hanya sebagai informasi dan tidak mengurangi jumlah SPM tetapi tidak mengurangi jumlah SPM. Meskipun atas kesepakatan Kasda melakukan pemotongan namun tindakan tersebut dilakukan atas nama bendahara pengeluaran.
193
8. Register Surat Perintah Membayar (Register SPM) PEMERINTAH ACEH REGISTER SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS SKPA : …………….. Nomor SPM No Urut
Tanggal
1
2
Jumlah SPM (Rp) LS
UP
GU
TU
GAJI
Uraian
Barang & Jasa
3
LS UP
4
GU
TU
Gaji
Barang & Jasa
5
Mengetahui, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP.
194
Cara Pengisian Register/Register Penolakan SPM-UP 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPM-UP. 2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukannya SPM-UP. 3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPM-UP yang diajukan. 4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPM yang diajukan SPM-UP. 5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPM-UP.
195
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
PEMERINTAH ACEH
Nomor SPM Tanggal SKPA
: : :
Dari Tahun Anggaran
: Kuasa BUA :
Bank Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor Uang sebesar Rp. ……………………………………… (terbilang : …………………………………………………………) Kepada NPWP No. Rekening Bank Bank / Pos Keperluan
: : : : : :
NO
JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
2
3 Kas di Bendahara Pengeluaran
1 1.1.1.3.1
4
Jumlah Potongan‐Potongan No
1 2 3 4 5 6 Informasi No
: Uraian (No.Rekening)
JUMLAH (Rp)
Keterangan
Iuran Wajib Pegawai Negeri Tabungan Perumahan Pegawai PPn PPh Zakat …….. Jumlah : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) Uraian (No.Rekening)
JUMLAH (Rp)
Keterangan
1 2 3 Jumlah SP2D yang dibayarkan
Jumlah yang Diminta Jumlah Potongan Jumlah yang Dibayarkan Uang Sejumlah
Lembar 1 Lembar 2 Lembar 3 Lembar 4 Lembar 5 Lembar 6
Rp. ………………. Rp. ………………. Rp. ………………. …………………………………………………………………… : Bank Aceh : Bank Aceh (arsip) : Bid. Akuntansi : Bid. Perbendaharaan : Bendahara/Bendahara Pembantu : Kuasa BUA
196
...… Tanggal….. Kuasa Bendahara Umum Aceh (Tanda Tangan)
Cara pengisian SP2D Kolom 1 a.
Nomor SPM diisi dengan nomor SPM.
b.
Tanggal diisi dengan tanggal SPM.
c.
SKPA diisi dengan nama SKPA.
d.
Dari diisi dengan Kuasa Bendahara Umum Aceh (Kuasa BUA).
e.
Tahun Anggaran diisi dengan tahun anggaran berkenaan.
f.
Bank/Pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk mencairkan SP2D.
g.
Hendaklah
mencairkan/memindahbukukan
ke
rekening
nomor
diisi
dengannomor rekening Kas Umum Aceh (nomor rekening bank kuasa BUA). h. Uang sejumlah diisi dengan jumlah rupiah dan bilangan rupiah SP2D yang dicairkan. Kolom 2 Khusus SPP-UP a.
Kepada diisi dengan bendahara pengeluaran yang berhak atas SP2D.
b.
NPWP diisi dengan nomor pokok wajib pajak bendahara pengeluaran atau yang berhak atas SP2D.
c.
Kode rekening bank diisi dengan nomor rekening bank bendahara pengeluaran yang berhak atas SP2D.
d.
Bank/pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk mencairkan SP2D.
e.
Keperluan untuk diisi dengan uraian keperluan peruntukan pencairan SP2D.
Kolom 3 a.
Nomor diisi dengan nomor urut.
b.
Kode rekening diisi dengan kode rekening peruntukan SP2D.
c.
Uraian diisi dengan uraian nama kode rekening peruntukan SP2D.
d.
Jumlah diisi dengan jumlah rupiah atas masing-masing kode rekening peruntukan SP2D.
SP2D yang dibayarkan: a.
Jumlah yang diminta diisi dengan jumlah SPM yang diajukan.
b.
Jumlah potongan diisi dengan jumlah potongan (No. 4).
c.
Jumlah yang dibayarkan diisi dengan jumlah yang diminta dikurangi dengan jumlah potongan.
d. Uang sejumlah diisi dengan jumlah rupiah dan bilangan rupiah SP2D yang dicairkan.
197
10. Register Surat Perintah Pencairan Dana (Register SP2D) PEMERINTAH ACEH REGISTER SP2D Halaman : ………………….. Nomor SP2D No Urut
1
LS
Tanggal UP
2
Jumlah SP2D (Rp)
GU
TU
Gaji
LS
Uraian UP
Barang & Jasa
3
4
GU
TU
Gaji 5
Jumlah …………Tanggal……………… Kuasa Bendahara Umum Aceh
(Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP
198
Pegawai, Barang & Jasa dan Modal
Cara pengisian Register SP2D Kolom 1 diisi dengan nomor urut SP2D untuk pengeluaran UP yang diterbitkan. Kolom 2 diisi dengan tanggal diterbitkannya SP2D. Kolom 3 diisi dengan nomor SP2D untuk pengeluaran UP yang diterbitkan. Kolom 4 diisi dengan uraian SP2D yang diterbitkan. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah dikeluarkan untuk pengeluaran UP.
199
11. Surat Penolakan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
PEMERINTAH ACEH SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D ..............,........................20...... Kepada Yth. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor Lampiran
: :
Perihal
: Pengembalian SPM .................................................. Di Tempat
Bersama ini terlampir Surat Perintah Membayar Uang Persediaan / Ganti Uang / Tambahan Uang dan langsung (SPMUP/GU/TU/LS) Saudara Nomor ......................... tanggal...........20.......... dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk diproses. Adapun kekurangannya sebagai berikut : 1. ................................................................................................... ................................................................................ 2. ................................................................................................... ................................................................................ 3. ................................................................................................... ................................................................................ Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Kuasa Bendahara Umum Aceh (Nama Lengkap) NIP.
200
12. Register Surat Penolakan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
PEMERINTAH ACEH REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D Halaman: .................. No Urut
Tanggal
Nomor SPM
Uraian
1
2
3
4
Jumlah (Rp) UP/GU/TU
LS
5
6
Keterangan 7
Jumlah ..................,tanggal............................ Kuasa Bendahara Umum Aceh (Nama Lengkap) NIP.
Cara Pengisian Register Penolakan SP2D Kolom 1 diisi dengan nomor urut. Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor surat penolakan penerbitan SP2D. Kolom 3 diisi dengan nomor SPM yang ditolak. Kolom 4 diisi dengan alasan penolakan penerbitan SP2D. Kolom 5 diisi dengan jumlah SPM-UP yang ditolak penerbitan SP2D. Kolom 6 diisi dengan jumlah SPM LS yang ditolak penerbitan SP2D. Kolom 7 diisi dengan penjelasan.
201
13. Buku Kas Umum Pengeluaran PEMERINTAH ACEH BUKU KAS UMUM PENGELUARAN SKPA : BENDAHARA PENGELUARAN : Kode NO Tanggal Uraian Rekening
Penerimaan Pengeluaran
202
Saldo
14. Buku Pembantu Simpanan/Bank
PEMERINTAH ACEH BUKU PEMBANTU SIMPANAN / BANK SKPA : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Bendahara Pengeluaran : Pembantu Bendahara Pengeluaran : No. Urut
Tanggal
No. Bukti
Uraian
1
2
3
4
Halaman : ............
Penerimaan (Rp) 5
Pengeluaran (Rp) 6
Saldo (Rp) 7
Jumlah Jumlah Periode ini Jumlah sampai periode lalu Jumlah sampai dengan periode ini Sisa Kas Terbilang (…………………………………)
........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP.
(Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP.
203
Bendahara Pengeluaran
Cara pengisian Buku Pembantu Simpanan/Bank Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran simpanan/bank. Kolom 2 diisi
dengan
tanggal
penerimaan
atau
pengeluaran
simpanan/bank. Kolom 3 diisi dengan nomor bukti pencatatan penerimaan atau pengeluaran simpanan/bank. Kolom 4 diisi
dengan
uraian
penerimaan
atau
pengeluaran
simpanan/bank misalnya nomor SP2D dan nomor cek. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan simpanan/bank. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran simpanan/bank. Kolom 7 diisi dengan saldo simpanan/bank.
204
15. Buku Pembantu Kas Tunai
PEMERINTAH ACEH BUKU PEMBANTU KAS TUNAI SKPA Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara Pengeluaran No. Urut 1
Tanggal 2
No. Bukti 3
Uraian 4
: : : : Halaman : ............ Penerimaan Pengeluaran Saldo (Rp) (Rp) (Rp) 5 6 7
Jumlah Jumlah Periode ini Jumlah sampai periode lalu Jumlah sampai dengan periode ini Sisa Kas Terbilanng (…………………………………) ........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap) NIP.
(Nama Lengkap) NIP.
Cara pengisian Buku Pembantu Kas Tunai Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran Kas Tunai. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran Kas Tunai. Kolom 3 diisi dengan nomor bukti pencatatan penerimaan atau pengeluaran Kas Tunai. Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran Kas Tunai. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan Kas Tunai. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran Kas Tunai. Kolom 7 diisi dengan saldo Kas Tunai.
205
16. Buku Pembantu Pajak PEMERINTAH ACEH BUKU PEMBANTU PAJAK SKPA Kepala SKPA Bendahara Pengeluaran
: : : Halaman : ............
No. Urut 1
Tanggal
No. Bukti
Uraian
2
3
4
Penerimaan Pengeluaran
Saldo
(Rp)
(Rp)
(Rp)
5
6
7
Jumlah ........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap) NIP.
(Nama Lengkap) NIP.
Cara pengisian Buku Pembantu Pajak Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemotongan atau penyetoran pajak. Kolom 2 diisi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran pajak. Kolom 3 diisi dengan nomor bukti pencatatan penyetoran pajak. Kolom 4 diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran pajak. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pemotongan atau penyetoran pajak. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pemotongan atau penyetoran pajak. Kolom 7 diisi dengan saldo pemotongan atau penyetoran pajak.
206
17. Buku Pembantu Pajak Perjenis Pajak
PEMERINTAH ACEH BUKU PEMBANTU PAJAK PERJENIS PAJAK SKPA Kepala SKPA Bendahara Pengeluaran Jenis Pajak No. Urut 1
Tanggal 2
No. Bukti 3
: : : : Uraian 4
Halaman : ............ Penerimaan Pengeluaran Saldo (Rp) (Rp) (Rp) 5 6 7
Jumlah ........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap) NIP.
(Nama Lengkap) NIP.
Cara pengisian Buku Pembantu Pajak Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemotongan atau penyetoran pajak. Kolom 2 diisi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran pajak. Kolom 3 diisi dengan nomor bukti pencatatan penyetoran pajak. Kolom 4 diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran pajak. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pemotongan atau penyetoran pajak. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pemotongan atau penyetoran pajak. Kolom 7 diisi dengan saldo pemotongan atau penyetoran pajak.
207
18. Buku Pembantu Panjar PEMERINTAH ACEH BUKU PEMBANTU PANJAR SKPA Kepala SKPA Bendahara Pengeluaran
: : : Halaman : ............
No. Urut
Tanggal
1
No. Bukti
2
3
Uraian
Penerimaan Pengeluaran
4
Saldo
(Rp)
(Rp)
(Rp)
5
6
7
Jumlah ........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP.
(Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP.
Cara pengisian Buku Pembantu Panjar Kolom 1 Diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas dipergunakan untuk panjar. Kolom 2 Diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas yang dipergunakan untuk panjar. Kolom 3 Diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran kas yang dipergunakan untuk panjar. Kolom 4 Diisi dengan nomor urut buku pengeluaran. Kolom 5 Diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas/SPJ atas panjar. Kolom 6 Diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas/panjar yang diberikan. Kolom 7 Diisi dengan saldo panjar yang belum di SPJ-kan oleh orang yang diberikan. 208
19. Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek PEMERINTAH ACEH REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBJEK SKPA Kode Rekening Nama Rekening Kredit APBA Tahun Anggaran
: : : : : Halaman : ............ Pengeluaran (Rp)
Nomor BKU 1
LS
UP/TU/GU
Jumlah
2
3
4
Jumlah Bulan ini ......................................... Jumlah Sampai dengan Bulan lalu ......................................... Jumlah Sampai dengan Bulan ini ......................................... ........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP.
(Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP.
Cara pengisian Buku Rekap Pengeluaran per Objek Kolom 1 Diisi dengan nomor BKU. Kolom 2 Diisi dengan jumlah rupiah yang tertera dalam kuitansi, jika kuitansi tersebut untuk pengeluaran LS. Kolom 3 Diisi dengan jumlah rupiah yang tertera dalam kuitansi, jika kuitansi tersebut untuk pengeluaran UP. Kolom 4 Diisi dengan jumlah total pengeluaran UP.
209
6.2.3.4
Prosedur Mekanisme Uang Persediaan 6.2.3.4.1
Prosedur Pengajuan SPP-UP
210
6.2.3.4.2 Prosedur Penerbitan SP2D-UP
211
6.2.3.4.3
Prosedur Pembelanjaan Dana UP
212
6.2.4 Mekanisme Ganti Uang (GU) 6.2.4.1
Ketentuan Umum 1. Ganti uang merupakan permintaan kembali/ pengisian kembali dana yang dipergunakan sebagai pengganti uang persediaan. 2. Ganti uang dapat diberikan apabila dana uang persediaan
telah
dipertanggungjawabkan
sekurang-kurangnya 50%. 3. Ganti
uang
membiayai
tidak
diperbolehkan
pengeluaran
yang
untuk
seharusnya
dibayarkan secara langsung (LS). 4. Belanja barang dan jasa serta belanja modal yang
dipertanggungjawabkan
mekanisme
SPP-GU
Rp.50.000.000,00
melalui
paling
untuk
banyak
masing-masing
pihak ketiga. Kelengkapan dokumen terhadap belanja barang dan jasa mengikuti peraturan perundang-undangan. 6.2.4.2
Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait dalam Ganti Uang 1. Kuasa BUA Uraian tugas : a) meneliti kelengkapan SPM. Kelengkapan
dokumen
SPM
untuk
penerbitan SP2D yaitu: (1)
SPP dan kelengkapannya;
(2)
SPM dan kelengkapannya.
b) menerbitkan dinyatakan
SP2D lengkap
apabila paling
SPM
lambat
2
hari kerja sejak pengajuan SPM diterima; c) menyerahkan SP2D kepada bank dengan menggunakan daftar penguji atau nama lain;
213
d) menyerahkan SP2D
kepada pengguna
anggaran; e) mencatat
SP2D
dan
nota
debet
(dari
bank) ke dokumen penatausahaan yang terdiri dari
Buku Kas Penerimaan dan
Buku Kas Pengeluaran; f)
menerbitkan
Surat
Penolakan
SP2D
apabila SPM dinyatakan tidak lengkap, paling lambat
1 hari kerja sejak SPM
diterima; g) menyerahkan kepada
Surat
Pengguna
Penolakan
SP2D
Anggaran
agar
dilakukan penyempurnaan SPM. 2. Pengguna Anggaran Uraian tugas: a) menyerahkan SPD kepada bendahara dan PPK-SKPA; b) menyerahkan SPM kepada Kuasa BUA; c) menyerahkan SP2D kepada Bendahara. 3. Pejabat
Penatausahaan
Keuangan
Satuan
Kerja Perangkat Aceh (PPK-SKPA) Uraian tugas: a) meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU dan kesesuaiannya
dengan
SPD
dan
SPP-GU
yang
DPA-SKPA; b) membuat
SPM,
apabila
dinyatakan lengkap; Dokumen kelengkapan SPM GU terdiri dari: (1)
Surat
pernyataan
tanggung
jawab
pengguna anggaran/pengguna barang; (2)
Surat
pernyataan
dokumen ditandatangani 214
kelengkapan
bermaterai oleh
yang pengguna
anggaran. (Surat ini sebagai pengganti bukti-bukti terkait pembayaran yang tidak disampaikan kepada Kuasa BUA). c) menerbitkan SPM paling lambat 2 hari kerja semenjak SPP-GU diterima; d) menyerahkan
rancangan
SPM
kepada
pengguna anggaran untuk diotorisasi; e) menerbitkan Surat Penolakan SPM, jika SPP-GU dinyatakan tidak lengkap paling lambat 1 hari kerja semenjak SPP-GU diterima; f)
menyerahkan Surat Penolakan Penerbitan SPM kepada pengguna anggaran untuk diotorisasi.
4. Bendahara Pengeluaran Uraian tugas: a) membuat
SPP-GU
disertai
dokumen
lainnya yang terdiri dari: (1)
Surat pengantar SPP-GU;
(2)
Ringkasan SPP-GU;
(3)
Rincian
penggunaan
SP2D-UP/GU
yang lalu; (4)
Bukti-bukti transaksi yang sah dan lengkap;
(5)
Salinan SPD;
(6)
Laporan
pertanggungjawaban
Uang
Persediaan; (7)
Lampiran lain yang diperlukan.
b) menyerahkan SPP-GU beserta dokumen lainnya kepada PPK-SKPA c) mencatat
ke
dalam
dokumen
penatausahaan yang terdiri dari: (1)
BKU pengeluaran;
(2)
Buku pembantu simpanan bank; 215
(3)
Buku pembantu pajak;
(4)
Buku pembantu panjar;
(5)
Buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek.
d) menerima dana dari bank; e) menyerahkan pembayaran
uang
dan
bukti
kepada
pihak
ketiga
penyedia barang dan jasa; f)
menerima bukti pembayaran yang telah ditandatangan oleh pihak ketiga.
216
6.2.4.3 Dokumen dan Catatan yang Digunakan 1. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran
Ganti Uang (SPP GU) PEMERINTAH ACEH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) Nomor : ............................ Tahun .............. SURAT PENGANTAR Kepada Yth. Pengguna Anggaran SKPA ................................... Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Aceh Nomor .................. Tahun .................tentang Penjabaran APBA, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan sebagai berikut : a. Urusan Pemerintahan :....................................................... b. SKPA :....................................................... c. Tahun Anggaran :....................................................... d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor :....................................................... e. Jumlah Sisa Dana SPD :....................................................... (terbilang........................................) f. Nama Bendahara Pengeluaran....................................................... g. Jumlah Pembayaran yang diminta: Rp ............................................. (terbilang.......................................) h. Nama dan Nomor Rekening Bank:....................................................... ..................,..................... Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP.
217
Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-GU 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. SKPA diisi dengan nama SKPA. 3. Nomor
Peraturan
Gubernur
Gubernur Aceh mengenai
diisi
dengan
penjabaran
nomor
APBA
Peraturan
pada
tahun
nama
urusan
anggaran yang besangkutan. 4. Urusan
pemerintahan
diisi
dengan
kode
dan
pemerintahan. 5. SKPA diisi dengan kode dan nama SKPA. 6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan. 7. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan SPP. 8. Sisa
dana
SPD
diisi
dengan
jumlah
dana
yang
belum
dicairkan dari SPD yang mendasari penerbitan SPP. Pengisian disertai
dengan
jumlah
terbilang
dari
dana SPD yang belum
dicairkan tersebut. 9. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPA yang menerbitkan SPP. 10. Pembayaran diminta
yang
diminta
diisi
untuk dicairkan lewat
dengan
jumlah
penerbitan
dana
SPP.
yang
Pengisian
disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut. 11. Nama
dan
nomor
rekening
bank
diisi
dengan
nama
bank
beserta nomor rekening bank bendahara pengeluaran pada bank tersebut yang akan dipakai untuk pemindahbukuan dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. 12. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 13. Di
bawah
tanda
tangan bendahara
pengeluaran diisi
dengan
nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.
218
2. Ringkasan
Surat
Permintaan
Pembayaran
Ganti Uang (SPP GU) PEMERINTAH ACEH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) Nomor : .................. Tahun ............... RINGKASAN RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPA Jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/DPAL-SKPA I. Rp. .................... RINGKASAN SPD No. Urut Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana 1 2 JUMLAH II. Rp. ................... I-II. Rp. ................. SP2D Peruntukan UP SP2D Peruntukan GU SP2D Peruntukan TU SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa JUMLAH III. Rp.................... II-III. Rp................. ..................,................................. Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP.
219
Cara Pengisian Formulir Ringkasan SPP-GU 1.
Nomor diisi dengan nomor SPP.
2.
Jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/DPAL-SKPA diisi dengan jumlah
dana
DPA-SKPA/DPPA-SKPA/DPAL-SKPA
untuk
satu
yang
telah
tahun anggaran yang bersangkutan. 3.
Ringkasan
SPD
diisi
dengan
ringkasan
SPD
diterbitkan/ditetapkan untuk SKPA yang bersangkutan. Masingmasing ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal penetapan SPD dan jumlah yang disediakan lewat SPD diisikan dalam kolom-kolom yang tersedia. Lalu seluruh dana SPD yang pernah diterbitkan untuk SKPA
yang
bersangkutan
dijumlahkan
(diisi
pada
tempat bertanda II. Rp….). 4.
Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp …….) diisikan hasil pengurangan jumlah total dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/ DPAL-SKPA untuk satu tahun anggaran dengan jumlah total dana yang telah di-SPD-kan.
5.
Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan UP diisi dengan
dana
yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk
keperluan UP. 6.
Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan GU diisi dengan
dana
yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk
keperluan GU. 7.
Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan TU diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan TU.
8.
Pada
kolom
Pembayaran
di Gaji
samping
kanan
SP2D
Peruntukan
LS
dan Tunjangan diisi dengan dana yang telah
dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan PNS. 9.
Pada
kolom
di
samping
kanan
SP2D
Peruntukan
LS
Pengadaan Barang dan Jasa diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran ke pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang/jasa.
220
10. Seluruh dana yang telah dicairkan (dari point 5 sampai point 9) dijumlahkan dan diisikan pada tempat dengan tanda III. Rp ….. 11. Pada tempat dengan tanda
II-III Rp …..
diisikan
jumlah
hasil pengurangan dana seluruh SPD (dari point 3) dengan dana yang telah di-SP2D-kan (dari point 10). 12. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 13. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.
221
3. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Ganti
Uang (SPP GU) PEMERINTAH ACEH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) Nomor : .................. Tahun ............... RINCIAN PENGGUNAAN DANA No
Kode Rekening (Jenis)
Uraian
Jumlah
1. 2. 3. TOTAL Terbilang ..................................................................................................
:
.................,................................. Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap)
Cara Pengisian Formulir Rincian SPP-GU 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. Kolom kode rekening diisi dengan jenis rekening yang telah dibebani belanja. 3. Kolom uraian diisi dengan nama jenis rekening sesuai dengan kode rekening yang ada pada kolom sebelumnya (dari point 2). 4. Kolom jumlah diisi dengan jumlah dana yang telah dibebankan pada masing-masing kode rekening. 5. Seluruh dana pada masing-masing kode rekening dijumlahkan sehingga dihasilkan jumlah totalnya. 6. Terbilang diisi dengan jumlah terbilang total dana yang telah dibebankan pada seluruh kode rekening. 7. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 8. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran. 222
4. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran PEMERINTAH ACEH SKPA SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-GU Nomor : .................... Sehubungan dengan Surat Perintah Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : .......... tanggal ............. yang kami ajukan sebesar Rp................,(terbilang) untuk keperluan SKPA Dinas .................. Tahun Anggaran ................., dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 3. Jumlah Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPA Dinas.................... 4. Jumlah Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS). Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-GU SKPA kami. Banda Aceh, Tanggal … Pengguna Anggaran,
(tandatangan) (nama lengkap) NIP. .................
223
5. Surat
Pernyataan
Tanggung
Jawab
Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang PEMERINTAH ACEH SKPA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : ……../SPM-…../1.20……../2013 Satuan Kerja Perangkat Aceh Kode SKPA Nomor/Tanggal DPA SKPA Keperluan
: …………………………………............... : …………………………………………...... : …………………………………………….. : Pembayaran..................................... ......................................................
Jenis Belanja : Nomor : Tanggal : Nilai SPM : (Terbilang :......................................................................................................) Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPA………………….., menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang akan/telah dibayar berkaitan dengan kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Banda Aceh,……………………. PENGGUNA ANGGARAN
……………………………… Pembina Utama ……….. NIP. …………………….
224
6. Surat
pernyataan
tanggung
jawab
kelengkapan dokumen PEMERINTAH ACEH SKPA SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN NOMOR : …….. Satuan Kerja Perangkat Aceh Kode SKPA Nomor/Tanggal DPA SKPA Keperluan
: : : :
……………………………………………............... ……………………………………………............... ……………………………………………............... Pembayaran ................................................. ……………………………………………...............
Jenis Belanja : Nomor : Tanggal : Nilai SPM : (Terbilang ..............................................................................................) Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPA………………….., menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Banda Aceh,……………………. PENGGUNA ANGGARAN
Menyetujui, Pengguna Anggaran
Materai 6000
…………………………… Pembina Utama… NIP.
……………………………… Pembina Utama ……….. NIP…………………….
225
7. Laporan
Pertanggungjawaban
Persediaan PEMERINTAH ACEH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPA TAHUN ANGGARAN
: :
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
Total Uang Persediaan Awal Periode Uang Persediaan Akhir Periode
…………………, Tanggal……………….. Bendahara Pengeluaran Tanda Tangan Nama Jelas NIP
226
Uang
Cara Pengisian: 1. Judul diisi dengan nama PROVINSI ACEH , nama SKPA yang bersangkutan dan tahun anggaran. 2. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening mulai dari kode rekening kegiatan, belanja sampai dengan rincian objek. 3. Kolom uraian diisi dengan uraian nama kegiatan dan belanja sampai dengan rincian objek. 4. Kolom belanja diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode rekening setiap rincian objek belanja. 5. Kolom
tanda
tangan
diisi
dengan
pengeluaran disertai nama jelas.
227
tanda
tangan
bendahara
8. Register Surat Permintaan Pembayaran. PEMERINTAH ACEH REGISTER SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS SKPA : …………….. Halaman : ………………….. Jumlah SPM (Rp) No Urut
Tanggal
Uraian
UP
GU
TU Gaji
LS Pegawai, Barang & Jasa dan Modal
Jumlah …………Tanggal……………… Mengetahui, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
PPK-SKPA
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap) NIP.
(Nama Lengkap) NIP.
228
Cara Pengisian Register SPP 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPP-GU. 2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukannya SPP-GU. 3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPP-GU yang diajukan. 4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPP yang diajukan SPP-GU. 5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPP-GU.
229
9. Surat Perintah Membayar (SPM) PEMERINTAH ACEH SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
Format: GU
TAHUN ANGGARAN………..
Nomor SPM: (Diisi oleh PPK‐SKPA) KUASA BENDAHARA UMUM ACEH SKPA : …………………………………………. Bendahara Pengeluaran / Pihak Ketiga *)……………………………… ………………………………………………………………………… ……. Nomor Rekening Bank :)…………………..……...........................……… …………………………………………………………………………
Potongan‐potongan: Uraian No (No.Rekening) 1 Iuran Wajib Pegawai Negeri 2 Tabungan Perumahan Pegawai 3 ……………
Jumlah
Keterangan
Untuk Keperluan : …………………………………………………………. ………………………………………………………………………… Jumlah Potongan Rp. ……………. … 1 Belanja Tidak Langsung **) Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)
Pembebanan pada Kode Rekening : Kode Rekening
Uraian
Jumlah No
Uraian
Jumlah
Keterangan
1 PPN 2 PPh Jumlah Jumlah SPM Uang sejumlah :
Rp. …………… Rp. ……………
...… Tanggal….. Pengguna Anggaran
(Tanda Tangan) Jumlah SPP yang Diminta (nama lengkap)
Nomor dan Tanggal SPP : …….. *) coret yang tidak perlu **) Pilih yang sesuai SPM ini sah apabila telah di tandatangani dan di stempel oleh SKPA
230
NIP : ………………………
Cara mengisi dokumen SPM 1. Baris ”SKPA” diisi dengan nama SKPA yang akan menerima dana. 2. Baris ”Bendahara Pengeluaran/Pihak ketiga” diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPA yang akan menerima dana (khusus untuk SPM GU). 3. Nomor
rekening
bank
diisi
dengan
nomor
rekening
bank
SKPA/pihak ketiga. 4. NPWP diisi dengan nomor NPWP pihak ketiga. 5. Dasar pembayaran diisi dengan nomor dan tanggal SPD yang menjadi dasar pengajuan SPP yang di SPM-kan. 6. Untuk keperluan diisi dengan keperluan pengajuan SPP yang di SPM-kan. 7. Baris
pembebanan
pada
kode
rekening
diisi
dengan
kode
urusan, program dan kegiatan, serta kode rekening dan uraian dari rincian yang dimintakan dananya. 8. Jumlah SPP yang diminta diisi dengan jumlah uang SPP yang dimintakan berdasarkan SPP yang diajukan. 9. Jumlah SPD diisi dengan jumlah dana SPD yang menjadi dasar pengajuan SPP bersangkutan. 10. Potongan
berupa
iuran
wajib
pegawai
negeri,
tabungan
perumahan pegawai dan potongan sejenis lainnya diisi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jumlah potongan ini akan langsung dikurangkan oleh Kasda (Kuasa BUA) sehingga akan mengurangi jumlah SPM. 11. Potongan
berupa
PPN,
PPh
dan/atau
pajak
lainnya
diisi
sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jumlah tersebut hanya sebagai informasi dan tidak mengurangi jumlah SPM
tetapi
tidak
mengurangi
jumlah
SPM.
Meskipun
atas
kesepakatan kasda melakukan pemotongan namun tindakan tersebut dilakukan atas nama bendahara pengeluaran.
231
10. Register Surat Perintah Membayar PEMERINTAH ACEH REGISTER SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS SKPA : …………….. Halaman : ………………….. Jumlah SPM (Rp) No Urut
Tanggal
Nomor SPM
Uraian
UP
GU
TU
LS Gaji
Barang & Jasa
Jumlah …………Tanggal……………… Mengetahui, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
PPK-SKPA
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap) NIP.
(Nama Lengkap) NIP.
232
Cara pengisian Register/Register Penolakan SPM-GU 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPM-GU. 2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukannya SPM-GU. 3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPM-GU yang diajukan. 4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPM yang diajukan SPM-GU. 5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPM-GU.
233
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
PEMERINTAH ACEH
Nomor SPM Tanggal SKPA
: : :
Dari Tahun Anggaran
: Kuasa BUA :
Bank Pos Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor Uang sebesar Rp. ……………………………………… (terbilang : …………………………………………………………) Kepada NPWP No. Rekening Bank Bank / Pos Keperluan Untuk
: : : : : :
NO
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
4
Jumlah Potongan‐Potongan
:
No
1 2 3
Uraian (No.Rekening)
JUMLAH (Rp)
Keterangan
JUMLAH (Rp)
Keterangan
Iuran Wajib Pegawai Negeri Tabungan Perumahan Pegawai …… Jumlah
Informasi
: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) No
1 2 3
Uraian (No.Rekening)
PPN PPh ……
Jumlah SP2D yang dibayarkan Jumlah yang Diminta Jumlah Potongan Jumlah yang Dibayarkan Uang Sejumlah
……………………………………………………………………
Lembar 1 Lembar 2 Lembar 3 Lembar 4 Lembar 5
: Bank yang Ditunjuk : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : Arsip Kuasa BUA : Pihak Ketiga : Bidang Akuntansi
Rp. ………………. Rp. ………………. Rp. ……………….
...… Tanggal….. Kuasa Bendahara Umum Aceh (Tanda Tangan) (nama lengkap)
NIP : ………………………
234
Cara pengisian SP2D Kolom 1 a. Nomor SPM diisi dengan nomor SPM. b. Tanggal diisi dengan tanggal SPM. c. SKPA diisi dengan nama SKPA. d. Dari diisi dengan Kuasa Bendahara Umum Aceh (Kuasa BUA). e. Tahun Anggaran diisi dengan tahun anggaran berkenaan. f.
Bank/Pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk mencairkan SP2D.
g. Hendaklah mencairkan/memindahbukukan ke Rekening Nomor diisi dengan nomor rekening Kas Umum Aceh(nomor rekening bank kuasa BUA). h. Uang sejumlah diisi dengan jumlah rupiah dan bilangan rupiah SP2D yang dicairkan. Kolom 2 Khusus SPP-GU a. Kepada diisi dengan bendahara pengeluaran yang berhak atas SP2D. b. NPWP diisi dengan nomor pokok wajib pajak bendahara pengeluaran atau yang berhak atas SP2D. c. Kode rekening bank diisi dengan nomor rekening bank bendahara pengeluaran yang berhak atas SP2D. d. Bank/pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk mencairkan SP2D. e. Keperluan untuk diisi dengan uraian keperluan peruntukan pencairan SP2D. Kolom 3 a. Nomor diisi dengan nomor urut. b. Kode rekening diisi dengan kode rekening peruntukan SP2D. c. Uraian diisi dengan uraian nama kode rekening peruntukan SP2D. d. Jumlah diisi dengan jumlah rupiah atas masing-masing kode rekening peruntukan SP2D. SP2D yang dibayarkan: (1) Jumlah yang diminta diisi dengan jumlah SPM yang diajukan. (2) Jumlah potongan diisi dengan jumlah potongan (No. 4). (3) Jumlah
yang
dibayarkan
diisi
dengan
jumlah
yang
diminta
dikurangi dengan jumlah potongan. (4) Uang sejumlah diisi dengan jumlah rupiah dan bilangan rupiah SP2D yang dicairkan.
235
12. Register Surat Perintah Pencairan Dana PEMERINTAH ACEH REGISTER SP2D
Halaman : ………………….. Nomor SP2D No Urut
Tanggal
UP
GU
TU
LS Gaji
1
2
Jumlah SP2D (Rp) Uraian
UP
GU
TU
LS
Barang & Jasa
Gaji 5
4
3
Jumlah
…………Tanggal………………
Kuasa Bendahara Umum Aceh
(Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP
236
Barang & Jasa
Cara pengisian Register SP2D Kolom 1
diisi dengan nomor urut SP2D untuk pengeluaran GU yang diterbitkan.
Kolom 2
diisi dengan tanggal diterbitkannya SP2D.
Kolom 3
diisi dengan nomor SP2D untuk pengeluaran GU yang diterbitkan.
Kolom 4
diisi dengan uraian SP2D yang diterbitkan.
Kolom 5
diisi dengan jumlah rupiah dikeluarkan untuk pengeluaran GU.
237
13. Surat Penolakan Penerbitan SP2D
No Urut 1
PEMERINTAH ACEH REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D Halaman: .................. Jumlah (Rp) Nomor Tanggal Uraian Keterangan SPM UP/GU/TU LS 2 3 4 5 6 7
Jumlah ..................,tanggal............................ Kuasa Bendahara Umum Aceh (Nama Lengkap) NIP.
Cara Pengisian Register penolakan SP2D Kolom 1
diisi dengan nomor urut.
Kolom 2
diisi dengan tanggal dan nomor surat penolakan penerbitan SP2D.
Kolom 3
diisi dengan nomor SPM yang ditolak.
Kolom 4
diisi dengan alasan penolakan penerbitan SP2D.
Kolom 5
diisi dengan jumlah SPM-GU yang ditolak penerbitan SP2D.
Kolom 6
diisi dengan jumlah SPM LS yang ditolak penerbitan SP2D.
Kolom 7
diisi dengan penjelasan.
238
14. Buku Kas Umum Pengeluaran PEMERINTAH ACEH BUKU KAS UMUM PENGELUARAN SKPA : BENDAHARA PENGELUARAN : Kode NO Tanggal Uraian Rekening
Penerimaan Pengeluaran
239
Saldo
15. Buku Pembantu Simpanan/Bank PEMERINTAH ACEH BUKU PEMBANTU SIMPANAN / BANK SKPA : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : Bendahara Pengeluaran : Pembantu Bendahara Pengeluaran : Halaman : ............ Penerimaan Pengeluaran No. Tanggal Uraian Urut (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5
Saldo (Rp) 6
Jumlah ........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap) NIP.
(Nama Lengkap) NIP.
240
Cara pengisian Buku Pembantu Simpanan/ Bank Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran simpanan/ bank. Kolom 2 diisi
dengan
tanggal
penerimaan
atau
pengeluaran
penerimaan
atau
pengeluaran
simpanan/ bank. Kolom 3 diisi
dengan
uraian
simpanan/ bank misalnya nomor SP2D dan nomor cek. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan simpanan/ bank. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran simpanan/ bank. Kolom 6 diisi dengan saldo simpanan/ bank.
241
16. Buku Pembantu Pajak PEMERINTAH ACEH BUKU PEMBANTU PAJAK SKPA Kepala SKPA Bendahara Pengeluaran
: : :
No. Urut
Tanggal
Uraian
1
2
3
Halaman : ............ Penerimaan Pengeluaran (Rp) (Rp) 4 5
Saldo (Rp) 6
Jumlah ........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap) NIP.
(Nama Lengkap) NIP.
Cara Pengisian Buku Pembantu Pajak PPN/ PPh Kolom 1
diisi dengan nomor urut pemotongan atau penyetoran pajak.
Kolom 2
diisi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran pajak.
Kolom 3
diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran pajak.
Kolom 4
diisi dengan jumlah rupiah pemotongan atau penyetoran pajak.
Kolom 5
diisi dengan jumlah rupiah pemotongan atau penyetoran pajak.
Kolom 6
diisi dengan saldo pemotongan atau penyetoran pajak.
242
17. Buku Pembantu Panjar PEMERINTAH ACEH BUKU PEMBANTU PANJAR SKPA Kepala SKPA Bendahara Pengeluaran No. Urut
Tanggal
Uraian
1
2
3
: : : Halaman : ............ Penerimaan Pengeluaran (Rp) (Rp) 4 5
Saldo (Rp) 6
Jumlah ........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap) NIP.
(Nama Lengkap) NIP.
Cara Pengisian Buku Pembantu Panjar Kolom 1
diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas yang dipergunakan untuk panjar.
Kolom 2
diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas yang dipergunakan untuk panjar.
Kolom 3
diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran kas yang dipergunakan untuk panjar.
Kolom 4
diisi dengan nomor urut buku pengeluaran.
Kolom 5
diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas/ SPJ atas panjar.
Kolom 6
diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas/ panjar yang diberikan.
Kolom 7
diisi dengan saldo panjar yang belum di SPJ-kan oleh orang yang diberikan. 243
18. Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek
PEMERINTAH ACEH REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBJEK SKPA Kode Rekening Nama Rekening Kredit APBA Tahun Anggaran
: : : : :
Nomor BKU
LS 2
1
Halaman : ............ Pengeluaran (Rp) UP/TU/GU Jumlah 3 4
Jumlah Bulan ini ......................................... Jumlah Sampai dengan Bulan lalu ......................................... Jumlah Sampai dengan Bulan ini ......................................... ........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Pengeluaran
Bendahara
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap) NIP.
(Nama Lengkap) NIP.
Cara pengisian Buku Rekap Pengeluaran per Objek Kolom 1
diisi dengan nomor BKU.
Kolom 2
diisi dengan jumlah rupiah yang tertera dalam kuitansi, jika kuitansi tersebut untuk pengeluaran LS.
Kolom 3
diisi dengan jumlah rupiah yang tertera dalam kuitansi, jika kuitansi tersebut untuk pengeluaran GU
Kolom 4
diisi dengan jumlah total pengeluaran GU.
244
6.2.4.4
Prosedur Ganti Uang 6.2.4.4.1
Prosedur Pengajuan SPP-UP
245
6.2.4.4.2
Prosedur Penerbitan SP2D-GU
246
6.2.4.4.3
Prosedur Pembelanjaan Dana GU
247
6.2.5 Mekanisme Tambah Uang (TU) 6.2.5.1
Ketentuan Umum 1. Tambah uang adalah uang yang digunakan sebagai tambahan uang persediaan untuk kebutuhan
yang
sangat
mendesak/tidak
dapat ditunda dan sifatnya tidak revolving dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP2D. 2. Tambahan
uang
diajukan
apabila
ada
pengeluaran yang sedemikian rupa sehinggga saldo
UP
tidak
akan
cukup
untuk
membiayainya dan berdasarkan pada rencana perkiraan pengeluaran yang matang. 3. TU tidak diperbolehkan untuk membiayai pengeluaran
yang
seharusnya
dibayarkan
secara langsung (LS). 4. Belanja
barang
dan
dipertanggungjawabkan SPP-TU
paling
untuk
masing-masing
Kelengkapan barang
dan
melalui
banyak
dokumen jasa
jasa
yang
mekanisme
Rp50.000.000,00 pihak
ketiga.
terhadap
mengikuti
belanja peraturan
perundang-undangan. 5. Dalam hal dana TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa TU disetor ke kas umum Aceh 6. TU
dapat
diajukan
walaupun
UP
dipertanggungjawabkan,
apabila
anggaran
bendahara
dan
atau
belum
pengguna dapat
memperlihatkan bukti bahwa UP yang ada tidak
mencukupi
tambahan uang.
248
hingga
perlu
adanya
7. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud poin (d) dikecualikan untuk: a) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; b) Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal
yang
telah
ditetapkan
yang
diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA. 8. Bendahara
pengeluaran
melakukan
pertanggungjawaban penggunaan TU apabila TU
yang
dikelolanya
telah
habis/selesai
digunakan untuk membiayai suatu kegiatan atau
telah
sampai
pada
waktu
yang
ditentukan sejak TU diterima. 9. Dalam melakukan pertanggungjawaban TU dokumen yang disampaikan adalah : a) Surat
pengantar
dari
pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran. b) Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan. c) Surat pernyataan kelengkapan dokumen bermaterai yang ditandatangani pengguna anggaran/kuasa
pengguna
anggaran.
(Surat ini sebagai pengganti bukti-bukti terkait
pembayaran
yang
disampaikan kepada Kuasa BUA). d) STS (apabila ada kelebihan/sisa TU).
249
tidak
6.2.5.2
Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait Dalam Tambah Uang 1. Kuasa BUA Uraian Tugas a) meneliti kelengkapan SPM. Kelengkapan
dokumen
SPM
untuk
penerbitan SP2D yaitu : (1) SPP dan kelengkapannya; (2) SPM dan kelengkapannya. b) menerbitkan
SP2D
apabila
SPM
dinyatakan lengkap, paling lambat 2 hari kerja semenjak pengajuan SPM diterima; c) menyerahkan SP2D kepada bank dengan daftar penguji; d) menyerahkan SP2D
kepada pengguna
anggaran; e) mencatat SP2D dan nota debet (dari bank) ke dokumen penatausahaan yang terdiri dari
:
Buku
kas
penerimaan
dan
pengeluaran; f)
menerbitkan
Surat
Penolakan
SP2D
apabila SPM dinyatakan tidak lengkap, paling lambat 1 hari kerja semenjak SPM diterima; g) menyerahkan kepada
Surat
pengguna
Penolakan
SP2D
anggaran
agar
dilakukan penyempurnaan SPM. 2. Pengguna
Anggaran/Kuasa
Pengguna
Anggaran Uraian tugas : a) menyerahkan SPD kepada bendahara dan PPK-SKPA; b) menyerahkan SPM kepada kuasa BUA; c) menyerahkan SP2D kepada bendahara. 250
3. Pejabat
Penatausahaan
Keuangan
Satuan
Kerja Perangkat Aceh (PPK-SKPA) Uraian tugas : a) meneliti kelengkapan dokumen SPP-TU dan kesesuaiannya
dengan
SPD
dan
DPA-
SKPADokumen kelengkapan SPM-TU yaitu Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; b) membuat
SPM,
apabila
SPP-TU
yang
dinyatakan lengkap; c)
menerbitan SPM paling lambat 2 hari kerja semenjak SPP-TU diterima;
d) menyerahkan
rancangan
SPM
kepada
pengguna anggaran untuk diotorisasi; e) menerbitkan surat penolakan SPM Jika SPP-TU dinyatakan tidak
lengkap paling
lambat 1 hari kerja semenjak SPP-TU diterima; f)
menyerahkan Surat Penolakan penerbitan SPM kepada pengguna anggaran untuk diotorisasi.
4. Bendahara Pengeluaran Uraian tugas : a) membuat
SPP-TU
beserta
dokumen
lainnya yang terdiri dari: (1) Surat pengantar SPP-TU; (2) Ringkasan SPP-TU; (3) Rincian SPP- TU; (4) Salinan SPD; (5) Surat
pernyataan
pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran (6) Surat keterangan penjelasan keperluan pengisian TU; (7) Lampiran lain. 251
b) menyerahkan SPP-TU beserta dokumen lainnya kepada PPK-SKPA; c) mencatat
ke
dalam
dokumen
penatausahaan yang terdiri dari: (1) Buku kas pengeluaran; (2) Buku pembantu simpanan bank; (3) Buku pembantu pajak; (4) Buku pembantu panjar; (5) Buku
rekapitulasi
pengeluaran
per
rincian objek. d) menerima dana dari bank; e) memindahkah uang dari bank ke kas tunai bendahara pengeluaran.
252
6.2.5.3
Dokumen dan Catatan yang Digunakan 1. Surat Pengantar SPP TU
PEMERINTAH ACEH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) Nomor : ............................ Tahun .............. SURAT PENGANTAR Kepada Yth. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPA ................................... Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Nomor .................. Tahun .................tentang Penjabaran APBA, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan sebagai berikut : a. Urusan Pemerintahan :..................................................... b. SKPA :..................................................... c. Tahun Anggaran :..................................................... d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor :..................................................... e. Jumlah Sisa Dana SPD :..................................................... (terbilang...............................................................) f. Nama Bendahara Pengeluaran :..................................................... g. Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp. ............................................ (terbilang...............................................................) h. Nama dan Nomor Rekening Bank :..................................................... ................,Tanggal................. Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP.
Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-TU 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. SKPA diisi dengan nama SKPA. 3. Nomor Peraturan Gubernur Acehdiisi dengan nomor Peraturan Gubernur Acehmengenai
penjabaran
APBA
pada
tahun
nama
urusan
anggaran yang bersangkutan. 4. Urusan
pemerintahan
diisi
dengan
pemerintahan. 5. SKPA diisi dengan kode dan nama SKPA. 253
kode
dan
6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan. 7. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan SPP. 8. Sisa
dana
SPD
diisi
dengan
jumlah
dana
yang
belum
dicairkan dari SPD yang mendasari penerbitan SPP. Pengisian disertai
dengan
jumlah
terbilang
dari
dana SPD yang belum
dicairkan tersebut. 9. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPA yang menerbitkan SPP. 10. Pembayaran diminta
yang
diminta
diisi
untuk dicairkan lewat
dengan
jumlah
penerbitan
dana
SPP.
yang
Pengisian
disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut. 11. Nama beserta
dan
nomor
nomor
rekening
bank
rekening bank
diisi
dengan
bendahara
nama
bank
pengeluaran
pada
bank tersebut yang akan dipakai untuk pemindahbukuan dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. 12. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 13. Di
bawah
tanda
tangan bendahara
pengeluaran diisi
dengan
nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.
254
2. Ringkasan SPP-TU PEMERINTAH ACEH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) Nomor : .................. Tahun ............... RINGKASAN RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPA Jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/DPAL-SKPA I. Rp. .................... RINGKASAN SPD No. Urut Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana 1 2 JUMLAH II. Rp. ................... I-II. Rp. ................. SP2D Peruntukan UP SP2D Peruntukan GU SP2D Peruntukan TU SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa JUMLAH
III. Rp. .................. II-III. Rp. ...............
..................,................................. Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP.
Cara Pengisian Formulir Ringkasan SPP-TU 1.
Nomor diisi dengan nomor SPP.
2.
Jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/ DPAL-SKPA diisi dengan jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/ DPAL-SKPA untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan.
3.
Ringkasan
SPD
diisi
dengan
ringkasan
SPD
yang telah
diterbitkan/ditetapkan untuk SKPA yang bersangkutan. Masingmasing ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal penetapan SPD dan jumlah dana yang disediakan lewat SPD diisikan dalam kolom-kolom
yang
tersedia.
Lalu
seluruh
dana
SPD
yang
pernah diterbitkan untuk SKPA yang bersangkutan dijumlahkan (diisi pada tempat bertanda II. Rp……………………). 255
4.
Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp…………………..) hasil pengurangan jumlah total dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/ DPAL-SKPA
untuk
satu tahun anggaran dengan jumlah total
dana yang telah di-SPD-kan. 5.
Pada kolom di samping kanan SP2D peruntukan UP diisi dengan
dana
yang
telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk
keperluan UP. 6.
Pada kolom di samping kanan SP2D peruntukan GU diisi dengan
dana
yang
telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk
keperluan GU. 7.
Pada kolom di samping kanan SP2D peruntukan TU diisi dengan
dana
yang
telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk
keperluan TU. 8.
Pada
kolom
di
samping
kanan
SP2D
peruntukan
LS
Pembayaran Gaji dan Tunjangan diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan PNS. 9.
Pada
kolom
di
samping
kanan
SP2D
peruntukan
LS
Pengadaan Barang dan Jasa diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran ke pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang/jasa. 10. Seluruh dana yang telah dicairkan (dari point 5 sampai point 9) dijumlahkan dan diisikan pada tempat dengan tanda III. Rp …………… 11. Pada tempat dengan tanda II-III Rp ………… diisikan jumlah hasil pengurangan dana seluruh SPD (dari point 3) dengan dana yang telah di-SP2D-kan (dari point 10). 12. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 13. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.
256
3. Rincian SPP-TU . PEMERINTAH ACEH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) Nomor : .................. Tahun ............... RINCIAN PENGGUNAAN Program: No Kode Rekening (Rincian Objek)
Program: No Kode Rekening
Kegiatan: Uraian
Waktu Pelaksanaan: Jumlah
SUBTOTAL Rp........................... Kegiatan: Waktu Pelaksanaan: Uraian Jumlah SUBTOTAL Rp........................... TOTAL Rp...........................
Terbilang ..................................................................................................
:
.................,................................. Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP.
Cara Pengisian Formulir Rincian SPP-TU 1.
Nomor diisi dengan nomor SPP.
2.
Program diisi dengan kode dan nama program yang akan dilaksanakan.
3.
Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan yang akan dilaksanakan.
4.
Waktu pelaksanaan diisi dengan periode waktu pelaksanaan kegiatan.
5.
Kolom nomor urut diisi dengan nomor urut pengisian kode rekening.
6.
Kolom kode rekening diisi dengan kode rincian objek dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
7.
Uraian diisi dengan uraian rincian objek dari kode rekening pada 257
kolom sebelumnya (dari point 6). 8.
Jumlah
diisi
dengan
jumlah
dana
yang
akan
dibebankan
pada masing-masing kode rekening. 9.
Sub total diisi dengan jumlah dari seluruh dana yang akan dibebankan pada rekening-rekening suatu kegiatan.
10. Total diisi dengan jumlah dari seluruh jumlah sub total. 11. Terbilang diisi dengan jumlah terbilang dari seluruh jumlah sub total. 12. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 13. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.
258
4. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran PEMERINTAH ACEH SKPA SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-TU Nomor :.................... Sehubungan dengan Surat Perintah Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor :.......... tanggal ............. yang kami ajukan sebesar Rp................,(terbilang) untuk keperluan SKPA Dinas .................. Tahun Anggaran ................., dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 19. Jumlah TambahanUang Persediaan (TU) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPA Dinas.................... 20. Jumlah TambahanUang Persediaan (TU) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS). Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-TU SKPA kami.
Banda Aceh, tanggal Pengguna Anggaran, (tandatangan) (nama lengkap) NIP. .................
259
5. Surat Keterangan Penjelasan Keperluan Pengisian TU PEMERINTAH ACEH SKPA………..
SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP-TU Sehuhungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPPTU) yang kami ajukan sebesar Rp…………. (terbilang…………). Untuk keperluan SKPA……….. Tahun Anggaran ……, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa jumlah tambahan digunakan untuk keperluan sebagai berikut:
SKPA TAHUN ANGGARAN
: :
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
Jumlah Demikian surat keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-TU SKPA. …………………, Tanggal……………….. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Tanda Tangan Nama Jelas NIP Catatan Dokumen ini disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran/PPTK dan ditandangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada saat pengajuan penerbitan SP2D kepada Kuasa BUA. *) Coret yang tidak perlu
260
6. Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/pengguna barang PEMERINTAH ACEH SKPA SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA NOMOR :……../SPM-…../1.20……../2013 Satuan Kerja Perangkat Aceh : ……………………………….…............... Kode SKPA : ………………………………………………. Nomor/Tanggal DPA SKPA : ………..…………………………………….. Keperluan : Pembayaran ..................................... ........................................................................................................................ Jenis Belanja : Nomor : Tanggal : Nilai SPM : (Terbilang........................................................................................................) Yang bertandatangan di bawah ini, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPA………………….., menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang akan/telah dibayar berkaitan dengan kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Banda Aceh,……………………. PENGGUNA ANGGARAN
……………………………… Pembina……….. NIP. …………………….
261
7. Surat pernyataan tanggungjawab kelengkapan dokumen (formulir
ini
digunakan
pada
saat
penyampaian
pertanggungjawaban TU)
PEMERINTAH ACEH SKPA SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN NOMOR : ……………………………………. Satuan Kerja Perangkat Aceh :…………………………..………............... Kode SKPA :………………………..…………………...... Nomor/Tanggal DPA SKPA :.……………………..……………………….. Keperluan : Pembayaran ..................................... ……..…............................................................................................................. Jenis Belanja : Nomor : Tanggal : Nilai SPM : (Terbilang .......................................................................................................) Yang bertandatangan di bawah ini, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPA………………….., menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Banda Aceh,……………………. PENGGUNA ANGGARAN Materai 6000 ……………………………… Pembina ………….. NIP…………………….
262
8. Laporan Pertanggungjawaban tambahan uang persediaan (formulir ini digunakan pada saat penyampaian pertanggungjawaban TU) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN
SKPA TAHUN ANGGARAN PROGRAM KEGIATA N TANGGAL SP2D TU
: : : : :
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
Total Tambahan Uang Persediaan Sisa Tambah Uang Persediaan*
Menyetujui: Pengguna Anggaran
…………………, Tanggal……………….. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Tanda Tangan
Tanda Tangan
Nama Jelas NIP
Nama Jelas NIP
* Sisa tambahan uang persediaan telah disetor ke Kas Umum Aceh pada tanggal….
263
9. Register SPP PEMERINTAH ACEH REGISTER SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS SKPA : …………….. Halaman : ………………….. Jumlah SPM (Rp) No Urut
Tanggal
Uraian UP
GU
TU
Gaji
LS Pegawai, Barang & Jasa dan Modal
Jumlah …………Tanggal……………… Mengetahui, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
PPK-SKPA
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap)
(Nama Lengkap)
NIP.
NIP.
264
Cara Pengisian Register SPP 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPP-TU. 2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukannya SPP-TU. 3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPP-TU yang diajukan. 4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPP yang diajukan SPP-TU. 5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPP-TU.
265
10. Surat Perintah Membayar (SPM) P E M E RI N TAH ACE H SU RAT P E RI N TAH M E M BAY AR (SP M )
Format:
TAHU N AN GGARAN ………..
TU Nomor SPM:
(Diisi oleh PPK-SKPA) KUASA BENDAHARA UM UM ACEH
Potongan-potongan:
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………………… Supaya menerbitkan SP2D kepada : SKPA : ………………………………………….
Uraian
No
Bendahara Pengeluaran / Pihak Ketiga *)………………………………
(No.Rekening)
………………………………………………………………………………. 1
Nomor Rekening Bank :)…………………..……...........................………
Jumlah
Keterangan
Iuran Wajib Pegawai Negeri
………………………………………………………………………………. 2
NPWP : )………………………....................................................………
Tabungan Perumahan Pegawai
………………………………………………………………………………. 3
Dasar Pembayaran / No. dan Tanggal SPD : ……………………
……………
Untuk Keperluan : …………………………………………………………. …………………………………………………………………………… Jumlah Potongan
1. Belanja Tidak Langsung **) 2. Belanja Langsung **) Pembebanan pada Kode Rekening : Kode Rekening
Uraian
Rp. …………….
Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM ) Jumlah No
Uraian
1
PPN
2
PPh Jumlah
Jumlah
Rp. …………… Rp. ……………
Jumlah SPM Uang sejumlah : ...… Tanggal….. Kepala SKPA
(Tanda Tangan)
Jumlah SPP yang Diminta
Nomor dan Tanggal SPP
:
(nama lengkap)
……..
*) coret yang tidak perlu
NIP : ………………………
**) Pilih yang sesuai SPM ini sah apabila telah di tandatangani dan di stempel oleh SKPA
266
Keterangan
Cara mengisi dokumen SPM 1. Baris ”SKPA” diisi dengan nama SKPA yang akan menerima dana. 2. Baris ”Bendahara Pengeluaran/ Pihak ketiga” diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPA yang akan menerima dana (khusus untuk SPM TU). 3. Nomor
rekening
bank
diisi
dengan
nomor
rekening
bank
SKPA/pihak ketiga. 4. NPWP diisi dengan nomor NPWP pihak ketiga. 5. Dasar Pembayaran diisi dengan nomor dan tanggal SPD yang menjadi dasar pengajuan SPP yang di SPM-kan. 6. Untuk keperluan diisi dengan keperluan pengajuan SPP yang di SPM-kan. 7. Baris pembebanan pada kode rekening diisi dengan kode urusan, program dan kegiatan, serta kode rekening dan uraian dari rincian yang dimintakan dananya. 8. Jumlah SPP yang diminta diisi dengan jumlah uang SPP yang dimintakan berdasarkan SPP yang diajukan. 9. Jumlah SPD diisi dengan jumlah dana SPD yang menjadi dasar pengajuan SPP bersangkutan. 10. Potongan berupa iuran wajib pegawai negeri, tabungan perumahan
pegawai dan potongan sejenis lainnya diisi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jumlah potongan ini akan langsung dikurangkan oleh kasda (kuasa BUA) sehingga akan mengurangi jumlah SPM. 11. Potongan berupa PPN, PPh atau pajak lainnya diisi sesuai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku. Jumlah tersebut hanya sebagai informasi dan tidak mengurangi jumlah SPM,meskipun atas kesepakatan
kasda
melakukan
pemotongan
namun
tersebut dilakukan atas nama bendahara pengeluaran.
267
tindakan
12. Register Surat Perintah Membayar PEMERINTAH ACEH REGISTER SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS SKPA : …………….. Halaman : ………………….. Jumlah SPM (Rp) No Urut
Tanggal
Nomor SPM
Uraian
LS UP
GU
TU
Gaji
Pegawai, Barang & Jasa dan Modal
Jumlah …………Tanggal……………… Mengetahui, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
PPK-SKPA
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap)
(Nama Lengkap)
NIP.
NIP.
268
Cara Pengisian Register/Register Penolakan SPM TU 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPM- TU. 2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukannya SPM- TU. 3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPM-TU yang diajukan. 4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPM yang diajukan SPM- TU. 5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPM-TU.
269
12. Surat Perintah Pencairan Dana N o m o r : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx P E M E RI N T AH P ROVI N SI /K AB U P ATAN /K OT A….
SU RAT P E RI N T AH P E N CAI RAN DAN A (SP 2 D)
Nomor SPM
:
Tanggal
:
Dari
: Kuasa BUA
SKPA
:
Tahun Anggaran
:
Bank Pos Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor Uang sebesar Rp. ……………………………………… (terbilang : …………………………………………………………) Kepada
:
NPWP
:
No. Rekening
:
Bank
:
Bank / Pos
:
Keperluan Untuk
:
NO
K O DE RE K E N I N G
U RAI AN
1
2
3
JU M LAH (Rp ) 4
Jumlah Potongan-Potongan
:
No
JU M LAH
U ra ia n (N o .Rekening)
1
Iuran Wajib Pegawai Negeri
2
Tabungan Perumahan Pegawai
3
……
(Rp )
K etera nga n
Jumlah Informasi
: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) No
JU M LAH
U ra ia n (N o .Rekening)
1
PPN
2
PPh
3
……
(Rp )
K etera nga n
Jumlah SP2D yang dibayarkan Jumlah yang Diminta
Rp. ……………….
Jumlah Potongan
Rp. ……………….
Jumlah yang Dibayarkan
Rp. ……………….
Uang Sejumlah
……………………………………………………………………
Lembar 1
:
Bank yang Ditunjuk
Lembar 2
:
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
...… Tanggal…..
Lembar 3
:
Arsip Kuasa BUA
Lembar 4
:
Pihak Ketiga
Lembar 5
:
Bidang Akuntansi
Kuasa Bendahara Umum Aceh (Tanda Tangan) (nama lengkap) NIP : ………………………
270
Cara pengisian SP2D Kolom 1 a.
Nomor SPM diisi dengan nomor SPM.
b. Tanggal diisi dengan tanggal SPM. c.
SKPA diisi dengan nama SKPA.
d. Dari diisi dengan Kuasa Bendahara Umum Aceh (Kuasa BUA). e.
Tahun Anggaran diisi dengan tahun anggaran berkenaan.
f.
Bank/Pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk mencairkan SP2D.
g.
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan ke Rekening Nomor diisi dengannomor rekening kas umum daerah (nomor rekening bank kuasa BUA).
h. Uang sejumlah diisi dengan jumlah rupiah dan bilangan rupiah SP2D yang dicairkan. Kolom 2 Khusus SPP-TU a.
Kepada diisi dengan bendahara pengeluaran yang berhak atas SP2D.
b. NPWP diisi dengan nomor pokok wajib pajak bendahara pengeluaran atau yang berhak atas SP2D. c.
Kode rekening bank diisi dengan nomor rekening bank bendahara pengeluaran yang berhak atas SP2D.
d. Bank/pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk mencairkan SP2D. e.
Keperluan untuk diisi dengan uraian keperluan peruntukan pencairan SP2D.
Kolom 3 a.
Nomor diisi dengan nomor urut.
b. Kode rekening diisi dengan kode rekening peruntukan SP2D. c.
Uraian diisi dengan uraian nama kode rekening peruntukan SP2D.
d. Jumlah diisi dengan jumlah rupiah atas masing-masing kode rekening peruntukan SP2D. SP2D yang dibayarkan: a.
Jumlah yang diminta diisi dengan jumlah SPM yang diajukan.
b. Jumlah potongan diisi dengan jumlah potongan (No. 4). c.
Jumlah yang dibayarkan diisi dengan jumlah yang diminta dikurangi dengan jumlah potongan.
d. Uang sejumlah diisi dengan jumlah rupiah dan bilangan rupiah SP2D yang dicairkan.
271
13. Register Surat Perintah Pencairan Dana PEMERINTAH ACEH REGISTER SP2D Halaman : ………………….. Nomor SP2D No Urut
Tanggal UP
1
2
GU
Jumlah SP2D (Rp) Uraian
LS
TU
Gaji
UP
Barang & Jasa
3
GU
LS
TU
Gaji 5
4
Jumlah …………Tanggal……………… Kuasa Bendahara Umum Aceh (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP.
272
Barang & Jasa
Cara Pengisian Register SP2D Kolom 1 diisi dengan nomor urut SP2D untuk pengeluaran TU yang diterbitkan. Kolom 2 diisi dengan tanggal diterbitkannya SP2D. Kolom 3 diisi dengan nomor SP2D untuk pengeluaran TU yang diterbitkan. Kolom 4 diisi dengan uraian SP2D yang diterbitkan. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah dikeluarkan untuk pengeluaran TU.
273
14. Surat Penolakan Penerbitan SP2D PEMERINTAH ACEH SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D Nomor : Lampiran : Anggaran Perihal : Pengembalian SPM
..............,........................20...... Kepada Yth. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna ............................................... Di Tempat
Bersama ini terlampir Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang/langsung (SPM-UP/GU/TU/LS) Saudara Nomor ......................... tanggal...........20.......... dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk diproses. Adapun kekurangannya sebagai berikut : 1. ..................................................................................................... .............................................................................. 2. ..................................................................................................... .............................................................................. 3. ..................................................................................................... .............................................................................. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kuasa Bendahara Umum Aceh (Nama Lengkap) NIP.
274
15. Register surat Penolakan penerbitan SP2D
No Urut 1
PEMERINTAH ACEH REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D Halaman: .................. Jumlah (Rp) Nomor Tanggal Uraian Keterangan SPM UP/GU/TU LS 2 3 4 5 6 7
Jumlah ..................,tanggal........................ Kuasa Bendahara Umum Aceh (Nama Lengkap) NIP.
Cara Pengisian Register Penolakan SP2D Kolom 1
diisi dengan nomor urut.
Kolom 2
diisi dengan tanggal dan nomor Surat Penolakan Penerbitan SP2D.
Kolom 3
diisi dengan nomor SPM yang ditolak.
Kolom 4
diisi dengan alasan penolakan penerbitan SP2D.
Kolom 5
diisi dengan jumlah SPM-UP/GU/TU yang ditolak penerbitan SP2D.
Kolom 6
diisi dengan jumlah SPM LS yang ditolak penerbitan SP2D.
Kolom 7
diisi dengan penjelasan
275
16. Buku Kas Pengeluaran PEMERINTAH ACEH BUKU KAS PENGELUARAN SKPA : BENDAHARA PENGELUARAN : Kode NO Tanggal Uraian Rekening
Penerimaan Pengeluaran
276
Saldo
17. Buku Pembantu Simpanan/Bank PEMERINTAH ACEH BUKU PEMBANTU SIMPANAN / BANK SKPA : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : Bendahara Pengeluaran : Pembantu Bendahara Pengeluaran : Halaman : ............ Penerimaan Pengeluaran No. Tanggal Uraian Urut (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5
Saldo (Rp) 6
Jumlah ........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran (Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap) NIP.
(Nama Lengkap) NIP.
277
Cara Pengisian Buku Pembantu Simpanan/ Bank Kolom 1
diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran simpanan/bank.
Kolom 2
diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran simpanan/bank.
Kolom 3
diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran simpanan/bank misalnya nomor SP2D dan nomor cek.
Kolom 4
diisi dengan jumlah rupiah penerimaan simpanan/bank.
Kolom 5
diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran simpanan/bank.
Kolom 6
diisi dengan saldo simpanan/bank.
278
18. Buku Pembantu Pajak PEMERINTAH ACEH BUKU PEMBANTU PAJAK SKPA Kepala SKPA Bendahara Pengeluaran No. Urut
Tanggal
Uraian
1
2
3
: : : Halaman : ............ Penerimaan Pengeluaran (Rp) (Rp) 4 5
Saldo (Rp) 6
Jumlah ........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap) NIP.
(Nama Lengkap) NIP.
279
Cara Pengisian Buku Pembantu Pajak PPN/ PPh Kolom 1
diisi dengan nomor urut pemotongan atau penyetoran pajak.
Kolom 2
diisi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran pajak.
Kolom 3
diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran pajak.
Kolom 4
diisi dengan jumlah rupiah pemotongan atau penyetoran pajak.
Kolom 5
diisi dengan jumlah rupiah pemotongan atau penyetoran pajak.
Kolom 6
diisi dengan saldo pemotongan atau penyetoran pajak.
280
19. Buku Pembantu Panjar PEMERINTAH ACEH BUKU PEMBANTU PANJAR SKPA Kepala SKPA Bendahara Pengeluaran No. Urut
Tanggal
Uraian
1
2
3
: : : Halaman : ............ Penerimaan Pengeluaran (Rp) (Rp) 4 5
Saldo (Rp) 6
Jumlah ........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran (Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap) NIP.
(Nama Lengkap) NIP.
Cara Pengisian Buku Pembantu Panjar Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas yang dipergunakan untuk panjar. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas yang dipergunakan untuk panjar. Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran kas yang dipergunakan untukpanjar. Kolom 4 diisi dengan nomor urut buku pengeluaran. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas/ SPJ atas panjar. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas/ panjar yang diberikan. Kolom 7 diisi dengan saldo panjar yang belum di SPJ-kan oleh orang yang diberikan. 281
20. Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek PEMERINTAH ACEH REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBJEK SKPA Kode Rekening Nama Rekening Kredit APBA Tahun Anggaran
: : : : :
Nomor BKU
LS 2
1
Halaman : ............ Pengeluaran (Rp) UP/TU/GU Jumlah 3 4
Jumlah Bulan ini ......................................... Jumlah Sampai dengan Bulan lalu ......................................... Jumlah Sampai dengan Bulan ini ......................................... ........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap) NIP.
(Nama Lengkap) NIP.
Cara Pengisian Buku Rekap Pengeluaran per Objek Kolom 1 diisi dengan nomor BKU. Kolom 2 diisi dengan jumlah rupiah yang tertera dalam kwitansi, jika kwitansi tersebut untuk pengeluaran LS. Kolom 3 diisi dengan jumlah rupiah yang tertera dalam kwitansi, jika kwitansi tersebut untuk pengeluaran TU. Kolom 4 diisi dengan jumlah total pengeluaran LS dan TU.
282
6.2.5.4
Prosedur Mekanisme Tambah Uang 6.2.5.4.1
Prosedur Pengajuan SPP-TU
283
6.2.5.4.2
Prosedur Penerbitan SP2D TU
284
6.2.5.4.3
Prosedur Pembelanjaan Dana TU
285
6.2.6 Mekanisme Langsung (LS) 6.2.6.1
Ketentuan Umum 1.
Langsung
adalah
uang
yang
dibayarkan
langsung kepada pihak ketiga atas dasar bukti pembelian, kuitansi, surat perintah kerja atau surat perintah. 2.
Pembayaran
langsung
adalah
pembayaran
yang dilakukan oleh Bendahara Umum Aceh kepada pihak yang berhak berdasarkan SPMLS yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atas nama
pihak
yang
berhak
sesuai
bukti
pengeluaran yang sah. 3.
Penggunaan
LS
yang
dikelola
Bendahara
Pengeluaran adalah untuk belanja pegawai baik
untuk
gaji
dan
tunjangan
maupun
belanja pegawai lainnya seperti honorarium (LS-BTL dan LS-BL). 4.
SPP Langsung (SPP-LS) untuk
pembayaran
yang dipergunakan
langsung
pada
pihak
ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi : a) SPP-LS Gaji dan Tunjangan; b) SPP-LS Barang dan Jasa; c) SPP-LS PPKA. 6.2.6.2
Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait Dalam LS pengadaan barang dan jasa 1. Kuasa BUA Uraian tugas : a) meneliti kelengkapan SPM. Kelengkapan dokumen SPM untuk penerbitan SP2D yaitu: (1) SPP dan kelengkapannya; (2) SPM dan kelengkapannya.
286
b) menerbitkan
SP2D
apabila
SPM
dinyatakan lengkap, paling lambat 2 hari kerja semenjak pengajuan SPM diterima; c) menyerahkan SP2D kepada bank dengan daftar penguji; d) menyerahkan SP2D kepada pengguna anggaran; e) mencatat SP2D dan nota debet (dari bank) ke dokumen; penatausahaan yang terdiri dari
buku
kas
penerimaan
dan
pengeluaran; f)
mencatat penerimaan PFK atas potongan SP2D yang telah dipotong oleh pihak bank;
g) menerbitkan apabila
Surat
SPM
Penolakan
SP2D,
dinyatakan tidak lengkap,
paling lambat 1 hari kerja semenjak SPM diterima; h) menyerahkan kepada
Surat
pengguna
Penolakan
SP2D
anggaran
agar
dilakukan penyempurnaan SPM. 2. Pengguna Anggaran Uraian tugas: a) menyerahkan SPD kepada bendahara dan PPK-SKPA; b) menyerahkan SPM kepada Kuasa BUA; c) menyerahkan SP2D kepada bendahara. 3. Pejabat
Penatausahaan
Keuangan
Satuan
Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPA) Uraian tugas : a) meneliti
kelengkapan
Pengadaan
Barang
dokumen dan
SPP-LS Jasadan
kesesuaiannya dengan SPDdan DPA-SKPA; b) membuat SPM, apabila SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasayang dinyatakan lengkap; 287
Dokumen kelengkapan SPM LS terdiri dari : (1) Surat
pernyataan
tanggung
jawab
pengguna anggaran/pengguna barang; (2) Surat pernyataan kelengkapan dokumen bermaterai yang ditandatangani oleh pengguna anggaran. (Surat ini sebagai penganti bukti-bukti terkait pembayaran yang tidak disampaikan kepada Kuasa BUA). c) menerbitkan SPM paling lambat 2 hari kerja semenjak SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa diterima; d) menyerahkan
rancangan
SPM
kepada
pengguna anggaran untuk diotorisasi; e) menerbitkan Surat Penolakan SPP-LS
Pengadaan
SPM, jika
Barang
dan
Jasa
dinyatakan tidak lengkap paling lambat 1 hari kerja semenjak SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa diterima; f)
menyerahkan Surat Penolakan Penerbitan SPM kepada pengguna anggaran untuk diotorisasi.
4. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTKSKPA) Uraian tugas: a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b) melaporkan
perkembangan
pelaksanaan
kegiatan; c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; d) menyiapkan
bahan-bahan
kelengkapan pengajuan SPP LS; e) menandatangani SPP LS; 288
dokumen
f)
menyerahkan
dokumen
pengajuan
LS
kepada bendahara pengeluaran; g) menyiapkan buku register kontrak; h) mencatat
realisasi
kontrak
berdasarkan
SP2D yang telah terbit; 5. Bendahara Pengeluaran Uraian tugas: a) Membuat SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa beserta dokumen lainnya yang terdiri dari: (1) Surat
pengantar
SPP-LS
Pengadaan
Barang dan Jasa; (2) Ringkasan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa; (3) Rincian SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa; (4) Lampiran yang terdiri dari (disiapkan oleh PPTK) : - salinan SPD; - salinan surat rekomendasi dari SKPA teknis terkait; - SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut; - surat perjanjian kerjasama/kontrak antara
pengguna
anggaran/kuasa
pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga; - berita acara penyelesaian pekerjaan; - berita acara serah terima barang dan jasa; - berita acara pembayaran;
289
- kwitansi
bermaterai,
nota/faktur
yang ditandatangani pihak ketiga dan
PPTK
sertai
pengguna
disetujui
oleh
anggaran/kuasa
pengguna anggaran; - surat
jaminan
bank
atau
yang
dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank; - dokumen lain yang dipersyaratkan untuk
kontrak-kontrak
yang
dananya sebagian atau seluruhnya bersumber
dari
penerusan
pinjaman/hibah luar negeri; - berita
acara
pemeriksaan
yang
ditandatangani oleh pihak ketiga/ rekanan
serta
pemeriksaan lampiran
unsur
panitia
barang
daftar
berikut
barang
yang
diperiksa; - surat apabila
angkutan
atau
konosemen
pengadaan
barang
dilaksanakan di luar wilayah kerja; - surat
pemberitahuan
potongan
denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; - foto/buku/dokumentasi
tingkat
kemajuan/penyelesaian pekerjaan; - potongan jamsostek (potongan sesuai dengan
ketentuan
berlaku/surat jamsostek); dan
290
yang
pemberitahuan
- khusus untuk pekerjaan konsultan yang
perhitungan
harganya
menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran
dari
tenaga
konsultan
sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan alat
bukti
penyewaan/pembelian
penunjang
pengeluaran
serta
lainnya
bukti
berdasarkan
rincian dalam surat penawaran; b) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud diatas digunakan sesuai dengan peruntukannya; c) menyerahkan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa beserta dokumen lainnya kepada PPK-SKPA; d) Mencatat
ke
dalam
dokumen
penatausahaan yang terdiri dari: (1) Buku kartu kendali kegiatan; (2) Buku kas pengeluaran; (3) Buku
rekapitulasi
rincian objek.
291
pengeluaran
per
6.2.6.3
Dokumen dan Catatan yang Dipergunakan
SPP LS Barang dan Jasa PEMERINTAH ACEH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA (SPPLS-BARANG DAN JASA) Nomor: ……………………. Tahun ...... SURAT PENGANTAR Kepada Yth. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPA ………………………. Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Aceh Nomor ………. Tahun ...... tentang Penjabaran APBA, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebagai berikut: a. b. c. d. e.
Urusan Pemerintahan SKPA Tahun Anggaran Dasar Pengeluaran SPD Nomor Jumlah Sisa Dana SPD
:……………................…………………… : ……………................…………………… : ……………................…………………… : ……………................…………………… : ……………................…………………… (terbilang: …........……………………….) f. Nama Bendahara Pengeluaran : ……………................…………………… g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : ……………................…………………… (terbilang: …........……………………….) ………….,.....……………………... Mengetahui, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Bendahara Pengeluaran
(Nama Lengkap) NIP.
(Nama Lengkap) NIP.
292
Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. SKPA diisi dengan nama SKPA. 3. Nomor Peraturan Gubernur diisi dengan nomor Peraturan Gubernur Aceh mengenai penjabaran APBA pada tahun anggaran yang besangkutan. 4. Urusan Pemerintahan diisi dengan kode dan nama urusan pemerintahan. 5. SKPA diisi dengan kode dan nama SKPA. 6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan. 7. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan SPP. 8. Sisa dana SPD diisi dengan jumlah dana yang belum dicairkan dari SPD yang mendasari penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana SPD yang belum dicairkan tersebut. 9. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPA yang menerbitkan SPP. 10. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut. 11. Di atas baris penandatanganan oleh bendahara pengeluaran diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 12. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran. 13. Di samping kiri tanda tangan bendahara pengeluaran dibubuhkan pula tanda tangan PPTK. 14. Di bawah tanda tangan PPTK diisi dengan nama jelas PPTK dan di bawah nama diisi NIP PPTK.
293
PEMERINTAH ACEH ...... SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor: ……………………. Tahun …… RINGKASAN KEGIATAN 1. Program : ………………………………………………………………. 2. Kegiatan : ………………………………………………………………. 3. Nomor dan Tanggal DPA-/ DPPA-/DPAL-SKPA : ………………………………………………………………. 4. Nama Perusahaan : ………………………………………………………………. 5. Bentuk Perusahaan : a. PT/NV b. CV d. Firma e. Lain-Lain 6. Alamat Perusahaan : ………………………………………………………………. 7. Nama Pimpinan Perusahaan : ………………………………………………………………. 8. Nama dan Nomor Rekening Bank : ………………………………………………………………. 9. Nomor Kontrak : ………………………………………………………………. 10. Kegiatan Lanjutan : Ya/Bukan 11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : ………………………………………………………………. : ………………………………………………………………. 12. Deskripsi Pekerjaan RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPA I. Rp ……………………. RINGKASAN SPD No. Urut 1.
Nomor SPD
Tanggal SPD
Jumlah Dana
2. JUMLAH
II. Rp……………………... I-II. Rp……………………
RINGKASAN SP2D SP2D Peruntukan UP SP2D Peruntukan GU SP2D Peruntukan TU SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa JUMLAH
III. Rp……………………… II-III Rp ……………………
…………. , ………………... Mengetahui, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Bendahara Pengeluaran
(Nama Lengkap) NIP.
(Nama Lengkap) NIP.
294
Cara Pengisian Formulir Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. Program diisi dengan kode dan nama program kegiatan peruntukan LS Barang/Jasa. 3. Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan kegiatan peruntukan LS Barang/Jasa. 4. Nomor dan tanggal DPA-/DPPA-/DPAL-SKPA diisi dengan nomor dan tanggal penetapan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPA untuk kegiatan (pada point 3). 5. Nama perusahaan diisi dengan nama perusahaan pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa. 6. Bentuk perusahaan diisi dengan cara memilih salah satu bentuk perusahaan yang tersedia atau menuliskan bentuk perusahaannya jika memang bentuk perusahaan tidak ada pada pilihan yang tersedia. 7. Alamat perusahaan diisi dengan alamat perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa. 8. Nama pimpinan perusahaan diisi dengan nama pimpinan (direktur) perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa. 9. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama dan nomor rekening bank dari perusahaan pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa. 10. Nomor kontrak diisi dengan nomor kontrak pekerjaan antara pemerintah daerah dengan perusahaan pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa. 11. Kegiatan lanjutan diisi dengan cara memilih ya jika memang pekerjaan bersifat lanjutan dan pilih tidak jika memang bukan pekerjaan lanjutan. 12. Waktu pelaksanaan kegiatan diisi dengan periode pelaksanaan kegiatan. 13. Deskripsi kegiatan diisi dengan gambaran tentang kegiatan/pekerjaan dengan menggunakan kaliman yang padat dan singkat. 14. Jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/DPAL-SKPA diisi dengan jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/DPAL-SKPA untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan. 15. Ringkasan SPD diisi dengan ringkasan SPD yang telah diterbitkan/ditetapkan untuk SKPA yang bersangkutan. Masingmasing ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal penetapan SPD dan jumlah dana yang disediakan lewat SPD diisikan dalam kolomkolom yang tersedia. Lalu seluruh dana SPD yang pernah diterbitkan untuk SKPA yang bersangkutan dijumlahkan (diisi pada tempat bertanda II. Rp……………………). 16. Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp …………………..) diisikan hasil pengurangan jumlah total dana DPA-SKPA/DPPASKPA/ DPAL-SKPA untuk satu tahun anggaran dengan jumlah total dana yang telah di SPD kan. 17. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan UP diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan UP. 295
18. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan GU diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan GU. 19. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan TU diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan TU. 20. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan diisi dengan dana yang telah dicairkan (diSP2D-kan) untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan PNS. 21. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2Dkan) untuk keperluan pembayaran ke pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang/jasa. 22. Seluruh dana yang telah dicairkan (dari point 17 sampai point 21) dijumlahkan dan diisikan pada tempat dengan tanda III. Rp …………………….. 23. Pada tempat dengan tanda II-III Rp …………………. diisikan jumlah hasil pengurangan dana seluruh SPD (dari point 15) dengan dana yang telah di-SP2D-kan (dari point 22). 24. Di atas baris penandatanganan oleh bendahara pengeluaran diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 25. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran. 26. Di samping kiri tanda tangan bendahara pengeluaran dibubuhkan pula tanda tangan PPTK. 27. Di bawah tanda tangan PPTK diisi dengan nama jelas PPTK dan di bawah nama diisi NIP PPTK.
296
PEMERINTAH ACEH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor: ……………………. Tahun ...... RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA No. Urut
Kode Rekening (Rincian Objek)
Uraian
Jumlah (Rp)
1. 2. 3. 4. 5. 6. JUMLAH ………. , ………………………... Mengetahui, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Bendahara Pengeluaran
(Nama Lengkap) NIP.
(Nama Lengkap) NIP.
297
Cara Pengisian Formulir Rincian SPP-LS Barang dan Jasa 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. Kolom kode rekening diisi dengan rincian objek rekening gaji dan tunjangan. 3. Kolom uraian diisi dengan nama rincian objek rekening gaji dan tunjangan sesuai dengan kode rekening yang ada pada kolom sebelumnya (dari point 2). 4. Kolom jumlah diisi dengan jumlah dana yang akan dibebankan pada masing-masing kode rekening. 5. Seluruh dana pada masing-masing kode rekening dijumlahkan sehingga dihasilkan jumlah totalnya. 6. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 7. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran. 8. Di samping kiri tanda tangan bendahara pengeluaran dibubuhkan pula tanda tangan PPTK. 9. Di bawah tanda tangan PPTK diisi dengan nama jelas PPTK dan di bawah nama diisi
298
6.2.6.4
Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait Dalam LS Gaji dan Tunjangan 1. Kuasa BUA Uraian tugas: a) meneliti kelengkapan SPM; b) menerbitkan
SP2D
apabila
SPM
dinyatakan lengkap, paling lambat 2 hari kerja semenjak pengajuan SPM diterima; kelengkapan
dokumen
SPM
untuk
penerbitan SP2D yaitu: (1) SPP dan kelengkapannya; (2) SPM dan kelengkapannya; c) menyerahkan SP2D kepada bank dengan daftar penguji; d) Menyerahkan
SP2D
kepada
pengguna
anggaran; e) mencatat SP2D dan nota debet (dari bank) ke dokumen penatausahaan buku kas penerimaan dan pengeluaran; f)
menerbitkan apabila
Surat
SPM
Penolakan
SP2D,
dinyatakan tidak lengkap,
paling lambat 1 hari kerja sejak SPM diterima; g) menyerahkan kepada
Surat
pengguna
Penolakan
SP2D
anggaran
agar
dilakukan penyempurnaan SPM. 2. Pengguna Anggaran Uraian tugas: a) menyerahkan SPD kepada bendahara dan PPK-SKPA; b) menyerahkan SPM kepada Kuasa BUA; c) menyerahkan SP2D kepada bendahara. 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPA) 299
Uraian tugas: a) meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS Gaji dan kesesuaiannya dengan SPD dan DPA-SKPA; b) membuat SPM, apabila SPP-LS Gaji yang dinyatakan lengkap c) menyiapkan dokumen kelengkapan SPM LS terdiri dari: (1) Surat
pernyataan
tanggung
jawab
pengguna anggaran/pengguna barang; (2) Surat
pernyataan
dokumen
kelengkapan
bermaterai
ditandatangani
oleh
yang pengguna
anggaran. (Surat ini sebagai penganti bukti-bukti terkait pembayaran yang tidak
disampaikan
kepada
Kuasa
BUA). d) menerbitkan SPM paling lambat 2 hari kerja sejak SPP-LS Gaji diterima; e) menyerahkan
rancangan
SPM
kepada
pengguna anggaran untuk diotorisasi; f)
menerbitkan Surat Penolakan SPP-LS Gaji
SPM, jika
dinyatakan tidak lengkap
paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-LS Gaji diterima; g) menyerahkan Surat Penolakan Penerbitan SPM kepada pengguna anggaran untuk diotorisasi. 4. Bendahara Pengeluaran Uraian tugas a) Membuat SPP-LS Gaji beserta dokumen lainnya yang terdiri dari: (1) Surat pengantar SPP-LS Gaji; (2) Ringkasan SPP-LS gaji; 300
(3) Rincian SPP-LS Gaji Lampiran yang terdiri dari: -
pembayaran gaji induk;
-
gaji susulan;
-
kekurangan gaji;
-
gaji terusan;
-
uang
duka
wafat/tewas
yang
dilengkapi
dengan
daftar
gaji
induk/gaji
susulan/
kekurangan
gaji/uang duka wafat/tewas; -
SK CPNS;
-
SK kenaikan pangkat;
-
SK jabatan;
-
kenaikan gaji berkala;
-
surat pernyataan pelantikan;
-
surat pernyataan masih menduduki jabatan;
-
surat
pernyataan
melaksanakan
tugas; -
daftar keluarga (KP4);
-
fotokopi surat nikah;
-
fotokopi akte kelahiran;
-
surat
keterangan
pemberhentian
pembayaran (SKPP) gaji; -
daftar potongan sewa rumah dinas;
-
surat keterangan masih sekolah/ kuliah;
-
surat pindah;
-
surat kematian;
-
SSP PPh Pasal 21;
-
Peraturan mengenai
perundang-undangan penghasilan
pimpinan
dan anggota DPRA serta gaji dan tunjangan 301
kepala
daerah/wakil
kepala daerah. Kelengkapan lampiran dokumen SPPLS
pengadaan
barang
sebagaimana
dimaksud
digunakan
sesuai
dan
jasa diatas
dengan
peruntukannya. b) Menyerahkan SPP-LS Gaji beserta dokumen lainnya kepada PPK-SKPA; c) Mencatat SP2D ke dalam dokumen penatausahaan yang terdiri dari: (1) Buku kendali kegiatan; (2) Buku kas pengeluaran; (3) Buku pembantu simpanan bank; (4) Buku pembantu pajak; (5) Buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek; d) Menerima pencairan/transfer dana dari bank; e) Mendistribusikan dana kepada penerima gaji.
302
6.2.6.5
Dokumen dan Catatan yang Dipergunakan 1. Surat Pengantar SPP LS Gaji dan Tunjangan
PEMERINTAH ACEH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : ............................ Tahun .............. SURAT PENGANTAR Kepada Yth. Pengguna Anggaran SKPA ................................... Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Aceh Nomor .................. Tahun .................tentang ………………, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Persediaan sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Urusan Pemerintahan : ………........................................ SKPA : ………........................................ Tahun Anggaran : ………........................................ Dasar Pengeluaran SPD Nomor : ………........................................ Jumlah Sisa Dana SPD : ………........................................ Untuk Keperluan : ………........................................ Nama Bendahara Pengeluaran : ………........................................ Jumlah Pembayaranyang diminta : Rp. ........................................... (terbilang..........................................................) Nama dan Nomor Rekening Bank : ………........................................
..................,....................... Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP.
303
Cara
Pengisian
Formulir
Surat
Pengantar
SPP-LS-Gaji
dan
Tunjangan 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. SKPA diisi dengan nama SKPA. 3. Nomor Peraturan Gubernur Aceh diisi dengan nomor Peraturan Gubernur Aceh mengenai penjabaran APBA pada tahun anggaran yang bersangkutan. 4. Urusan
pemerintahan
diisi
dengan
kode
dan
nama
urusan
pemerintahan. 5. SKPA diisi dengan kode dan nama SKPA. 6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan. 7. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan SPP. 8. Sisa
dana
SPD
diisi
dengan
jumlah
dana
yang
belum
dicairkan dari SPD yang mendasari penerbitan SPP. Pengisian disertai
dengan
jumlah
terbilang
dari
dana SPD yang belum
dicairkan tersebut. 9. Untuk keperluan bulan diisi dengan nama bulan peruntukan dana LS Gaji dan Tunjangan PNS. 10. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPA yang menerbitkan SPP. 11.Pembayaran diminta
yang
untuk
diminta
diisi
dengan
dicairkan lewat
jumlah
penerbitan
dana
SPP.
yang
Pengisian
disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut. 12. Nama beserta
dan
nomor
nomor
rekening
bank
rekening bank
diisi
dengan
bendahara
nama
bank
pengeluaran
pada
bank tersebut yang akan dipakai untuk pemindahbukuan dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. 13. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 14. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran. 304
2. Ringkasan SPP LS Gaji dan Tunjangan PEMERINTAH ACEH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : .................. Tahun ............... RINGKASAN RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPA Jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/DPAL-SKPA I. Rp. .................... RINGKASAN SPD No. Urut Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana 1 2 JUMLAH II. Rp..................... I-II. Rp. ................. SP2D Peruntukan UP SP2D Peruntukan GU SP2D Peruntukan TU SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa JUMLAH
III. Rp. ................. II-III. Rp. ..............
..................,................................. Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP.
305
Cara Pengisian Formulir Ringkasan SPP-LS-Gaji dan Tunjangan 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. Jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/ DPAL-SKPA diisi dengan jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/ DPAL-SKPA untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan. 3. Ringkasan
SPD
diisi
dengan
ringkasan
SPD
yang telah
diterbitkan/ditetapkan untuk SKPA yang bersangkutan. Masingmasing ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal penetapan SPD dan jumlah dana yang disediakan lewat SPD diisikan dalam kolomkolom yang tersedia. Lalu seluruh dana SPD yang pernah diterbitkan
untuk
SKPA yang bersangkutan dijumlahkan (diisi
pada tempat bertanda II. Rp……………………). 4. Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp …………………..) diisikan hasil pengurangan jumlah total dana DPA-SKPA/DPPASKPA/DPAL-SKPA
untuk
satu tahun anggaran dengan jumlah
total dana yang telah di-SPD-kan. 5. Pada
kolom
di
samping
kanan
SP2D
peruntukan
UP
diisi
dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan UP. 6. Pada kolom di samping kanan SP2D peruntukan GU diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan GU. 7. Pada
kolom
di
samping
kanan
SP2D
peruntukan
TU
diisi
dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan TU. 8. Pada
kolom
di
samping
kanan
SP2D
peruntukan
LS
Pembayaran Gaji dan Tunjangan diisi dengan dana yang telah dicairkan
(di-SP2D-kan)
untuk
keperluan pembayaran gaji dan
tunjangan PNS 9. Pada
kolom
Pengadaan
di
Barang
samping dan
kanan
Jasa diisi
SP2D dengan
peruntukan dana
yang
LS telah
dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran ke pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang/jasa.
306
10. Seluruh dana yang telah dicairkan (dari point 5 sampai point 9)
dijumlahkan
dan diisikan pada tempat dengan tanda III. Rp
…………………….. 11.Pada
tempat
dengan
tanda II-III
Rp
…………………. diisikan
jumlah hasil pengurangan dana seluruh SPD (dari point 3) dengan dana yang telah di-SP2D-kan (dari point 10). 12.Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 13.Di
bawah
tanda
tangan bendahara
pengeluaran diisi
dengan
nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.
307
3. Rincian SPP LS Gaji dan Tunjangan PEMERINTAH ACEH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : .................. Tahun ............... RENCANA PENGGUNAAN DANA BULAN....................... No
Kode Rekening (Jenis)
Uraian
Jumlah
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. JUMLAH Terbilang :.............................................................................................. .................,................................. Bendahara Pengeluaran
(Nama Lengkap)
Cara Pengisian Formulir Rincian SPP-LS-Gaji dan Tunjangan 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. Bulan diisi dengan bulan peruntukan dana LS Gaji dan Tunjangan PNS. 3. Kolom kode rekening diisi dengan rincian objek rekening gaji dan tunjangan. 4. Kolom uraian diisi dengan nama rincian objek rekening gaji dan tunjangan sesuai dengan kode rekening yang ada pada kolom sebelumnya (dari point 3). 5. Kolom jumlah diisi dengan jumlah dana yang akan dibebankan pada masing-masing kode rekening.
308
6. Seluruh dana pada masing-masing kode rekening dijumlahkan sehingga dihasilkan jumlah totalnya. 7. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP 8. Di
bawah
tanda
tangan bendahara
pengeluaran diisi
dengan
nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.
309
4. Register SPP-LS PEMERINTAH ACEH REGISTER SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS SKPA : …………….. Halaman : ………………….. Jumlah SPM (Rp) No Urut
Tanggal
Uraian
UP
GU
TU
LS Gaji
Barang & Jasa
Jumlah …………Tanggal……………… Mengetahui, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
PPK-SKPA
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap) NIP.
(Nama Lengkap) NIP.
310
Cara Pengisian Register SPP 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPP-LS Gaji. 2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukannya SPP-LS Gaji. 3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPP-LS Gaji yang diajukan. 4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPP yang diajukan SPP-LS Gaji. 5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPP-LS Gaji.
311
5. Surat Perintah Membayar PEMERINTAH ACEH SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
Format: LS
TAHUN ANGGARAN………..
Nomor SPM: (Diisi oleh PPK‐SKPA) KUASA BENDAHARA UMUM ACEH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …………………
Potongan‐potongan:
Supaya menerbitkan SP2D kepada : SKPA : …………………………………………. Uraian No Bendahara Pengeluaran / Pihak Ketiga (No.Rekening) *)……………………………… 1 Iuran Wajib Pegawai Negeri …………………………………………………………………………… 2 Tabungan Perumahan Pegawai …. 3 …………… Nomor Rekening Bank :)…………………..……...........................……… Untuk Keperluan : …………………………………………………………. …………………………………………………………………………… Jumlah Potongan 1. Belanja Tidak Langsung **) 2. Belanja Langsung **)
Jumlah
Keterangan
Rp. …………….
Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)
Pembebanan pada Kode Rekening : Kode Rekening
Uraian
Jumlah No
Uraian
Jumlah
Keterangan
1 PPN 2 PPh Jumlah
Rp. …………… Rp. ……………
Jumlah SPM Uang sejumlah : ...… Tanggal….. Kepala SKPKA
(Tanda Tangan)
Jumlah SPP yang Diminta
(nama lengkap)
Nomor dan Tanggal SPP : …….. *) coret yang tidak perlu **) Pilih yang sesuai SPM ini sah apabila telah di tandatangani dan di stempel oleh SKPA
NIP : ………………………
Cara Mengisi Dokumen SPM 1. Baris ”SKPA” diisi dengan nama SKPA yang akan menerima dana. 2. Baris ”Bendahara Pengeluaran/ Pihak ketiga” untuk SPM LS, diisi dengan nama pihak ketiga (pegawai SKPA untuk LS Gaji) karena SPM LS akan diberikan langsung kepada pihak ketiga tanpa melewati bendahara pengeluaran. 3. Nomor rekening bank diisi dengan nomor rekening bank SKPA/pihak ketiga. 4. NPWP diisi dengan nomor NPWP pihak ketiga.
312
5. Dasar
pembayaran
diisi
dengan
nomor
dan
tanggal
SPD
yang
menjadi dasar pengajuan SPP yang di SPM-kan. 6. Untuk keperluan diisi dengan keperluan pengajuan SPP yang diSPMkan. 7. Baris pembebanan pada kode rekening diisi dengan kode urusan, program, dan kegiatan, serta kode rekening dan uraian dari rincian yang dimintakan dananya. 8.
Jumlah
SPP
yang
diminta
diisi
dengan
jumlah
uang
SPP
yang
dimintakan berdasarkan SPP yang diajukan. 9. Jumlah SPD diisi dengan jumlah dana SPD yang menjadi dasar pengajuan SPP bersangkutan. 10. Potongan berupa iuran wajib pegawai negeri, tabungan perumahan pegawai dan potongan sejenis lainnya diisi sesuai dengan ketentuan perundangan
yang
berlaku.
Jumlah
potongan ini akan langsung
dikurangkan oleh Kasda (Kuasa BUA) sehingga akan mengurangi jumlah SPM. 11. Potongan berupa PPN, PPh atau pajak lainnya diisi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jumlah tersebut hanya sebagai informasi dan tidak mengurangi jumlah SPM tetapi tidak mengurangi jumlah SPM. Meskipun atas kesepakatan Kasda melakukan pemotongan namun
tindakan
tersebut
dilakukan
pengeluaran.
313
atas nama bendahara
6. Surat Perintah Pencaiaran Dana
Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
PEMERINTAH ACEH
Nomor SPM Tanggal SKPA
: : :
Dari Tahun Anggaran
: Kuasa BUA :
Bank Pos Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor Uang sebesar Rp. ……………………………………… (terbilang : …………………………………………………………) Kepada NPWP No. Rekening Bank Bank / Pos Keperluan Untuk
: : : : : :
NO
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
4
Jumlah Potongan‐Potongan
:
No
1 2 3
Uraian (No.Rekening)
JUMLAH (Rp)
Keterangan
JUMLAH (Rp)
Keterangan
Iuran Wajib Pegawai Negeri Tabungan Perumahan Pegawai …… Jumlah
Informasi
: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) No
1 2 3
Uraian (No.Rekening)
PPN PPh ……
Jumlah SP2D yang dibayarkan Jumlah yang Diminta Jumlah Potongan Jumlah yang Dibayarkan Uang Sejumlah
……………………………………………………………………
Lembar 1 Lembar 2 Lembar 3 Lembar 4 Lembar 5
: Bank yang Ditunjuk : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : Arsip Kuasa BUA : Pihak Ketiga : Bidang Akuntansi
Rp. ………………. Rp. ………………. Rp. ……………….
...… Tanggal….. Kuasa Bendahara Umum Aceh (Tanda Tangan) (nama lengkap)
NIP : ………………………
314
Cara pengisian SP2D Kolom 1 a. Nomor SPM diisi dengan nomor SPM. b. Tanggal diisi dengan tanggal SPM. c. SKPA diisi dengan nama SKPA. d. Dari diisi dengan Kuasa Bendahara Umum Aceh (Kuasa BUA). e. Tahun Anggaran diisi dengan tahun anggaran berkenaan. f.
Bank/pos
diisi
dengan
nama
bank/pos
yang
ditunjuk
untuk
mencairkan SP2D. g. Hendaklah mencairkan/memindahbukukan ke rekening nomor diisi dengan nomor rekening kas umum Aceh (nomor rekening bank kuasa BUA). h. Uang sejumlah diisi dengan jumlah rupiah dan bilangan rupiah SP2D yang dicairkan. Kolom 2 Khusus SPP LS Gaji a. Kepada diisi dengan pihak ketiga yang berhak atas SP2D. b. NPWP diisi dengan nomor NPWP pihak ketiga yang berhak atas SP2D. c. Kode rekening bank diisi dengan nomor rekening bank milik pihak ketiga yang berhak atas SP2D. d. Bank/pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk mencairkan SP2D. e. Keperluan
untuk
diisi
dengan
uraian
keperluan
peruntukan
pencairan SP2D. Kolom 3 a. Nomor diisi dengan nomor urut. b. Kode rekening diisi dengan kode rekening peruntukan SP2D. c. Uraian diisi dengan uraian nama kode rekening peruntukan SP2D. d. Jumlah diisi dengan jumlah rupiah atas masing-masing kode rekening peruntukan SP2D. Khusus hanya ada pada SPP LS Gaji (nomor 4 dan 5) Potongan-potongan: a. Iuran wajib pegawai negeri diisi dengan jumlah potongan gaji pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan. b. Tabungan perumahan diisi dengan jumlah potongan tabungan perumahan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 315
SP2D yang dibayarkan: a. Jumlah yang diminta diisi dengan jumlah SPM yang diajukan. b. Jumlah potongan diisi dengan jumlah potongan (No. 4). c. Jumlah
yang
dibayarkan
diisi
dengan
jumlah
yang
diminta
dikurangi dengan jumlah potongan. d. Uang sejumlah diisi dengan jumlah rupiah dan bilangan rupiah SP2D yang dicairkan.
316
7. Register Surat Perintah Pencairan Dana PEMERINTAH ACEH REGISTER SP2D Halaman : ………………….. Nomor SP2D No Urut
Tanggal
1
2
UP
GU
TU
Jumlah SP2D (Rp) Uraian
LS Gaji
UP
GU
TU
LS
Barang & Jasa
3
Gaji 4
5
Jumlah …………Tanggal……………… Kuasa Bendahara Umum Aceh
(Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP
317
Barang & Jasa
Cara Pengisian Register SP2D Kolom 1
diisi dengan nomor urut SP2D untuk pengeluaran LS Gaji yang diterbitkan.
Kolom 2
diisi dengan tanggal diterbitkannya SP2D.
Kolom 3
diisi dengan nomor SP2D untuk pengeluaran LS yang diterbitkan.
Kolom 4
diisi dengan uraian SP2D yang diterbitkan.
Kolom 5
diisi dengan jumlah rupiah dikeluarkan untuk pengeluaran LS.
318
8. Surat Penolakan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana PEMERINTAH ACEH SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D Nomor Lampiran Perihal
..............,........................20...... Kepada Yth.
: : : Pengembalian SPM
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran………... Di Tempat
Bersama ini terlampir Surat Perintah Membayar Uang Persediaan / Ganti Uang / Tambahan Uang dan langsung (SPMUP/GU/TU/LS) Saudara Nomor ......................... tanggal........... tahun .......... dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk diproses. Adapun kekurangannya sebagai berikut : 1. .............................................................................................. ..................................................................................... 2. .............................................................................................. ..................................................................................... 3. .............................................................................................. ..................................................................................... Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kuasa Bendahara Umum Aceh (Nama Lengkap) NIP.
319
9. Register Surat Penolakan Penerbitan SP2D PEMERINTAH ACEH REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D
No Urut
Tanggal
1
2
Nomor SPM 3
Uraian 4
Halaman: .................. Jumlah (Rp) Keterangan UP/GU/TU LS 5 6 7
Jumlah
..................,tanggal............................ Kuasa Bendahara Umum Aceh (Nama Lengkap) NIP.
320
Cara Pengisian Register Penolakan SP2D Kolom 1
diisi dengan nomor urut.
Kolom 2
diisi dengan tanggal dan nomor surat penolakan penerbitan SP2D.
Kolom 3
diisi dengan nomor SPM yang ditolak.
Kolom 4
diisi dengan alasan penolakan penerbitan SP2D.
Kolom 5
diisi dengan jumlah SPM-UP/GU/TU yang ditolak penerbitan SP2D.
Kolom 6
diisi dengan jumlah SPM LS yang ditolak penerbitan SP2D.
Kolom 7
diisi dengan penjelasan
321
10. Buku Kas Pengeluaran PEMERINTAH ACEH BUKU KAS UMUM PENGELUARAN SKPA : BENDAHARA PENGELUARAN : Kode NO Tanggal Uraian Rekening
Penerimaan Pengeluaran
322
Saldo
11. Buku Pembantu Simpanan/Bank PEMERINTAH ACEH BUKU PEMBANTU SIMPANAN / BANK SKPA : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : Bendahara Pengeluaran : Pembantu Bendahara Pengeluaran : Halaman : ............ Penerimaan Pengeluaran No. Urut Tanggal Uraian (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5
Saldo (Rp) 6
Jumlah ........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap) NIP.
(Nama Lengkap) NIP.
323
Cara Pengisian Buku Pembantu Simpanan/ Bank Kolom 1
diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran simpanan/bank.
Kolom 2
diisi
dengan
tanggal
penerimaan
atau
pengeluaran
penerimaan
atau
pengeluaran
simpanan/bank. Kolom 3
diisi
dengan
uraian
simpanan/bank misalnya nomor SP2D dan nomor cek. Kolom 4
diisi dengan jumlah rupiah penerimaan simpanan/ bank.
Kolom 5
diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran simpanan/ bank.
Kolom 6
diisi dengan saldo simpanan/bank.
324
12. Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek PEMERINTAH ACEH REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBJEK SKPA Kode Rekening Nama Rekening Kredit APBA Tahun Anggaran
: : : : :
Nomor BKU
LS 2
1
Halaman : ............ Pengeluaran (Rp) UP/TU/GU Jumlah 3 4
Jumlah Bulan ini ......................................... Jumlah Sampai dengan Bulan lalu ......................................... Jumlah Sampai dengan Bulan ini ......................................... ........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Pengeluaran
Bendahara
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap) NIP.
(Nama Lengkap) NIP.
325
Cara Pengisian Buku Rekap Pengeluaran Per Objek Kolom 1 diisi dengan nomor BKU. Kolom 2 diisi dengan jumlah rupiah yang tertera dalam kuitansi, jika kuitansi tersebut untuk pengeluaran LS. Kolom 3 diisi dengan jumlah rupiah yang tertera dalam kuitansi, jika kuitansi tersebut untuk pengeluaran UP/ GU/ TU. Kolom 4 diisi dengan jumlah total pengeluaran LS dan UP/ GU/ TU.
326
6.2.6.6
Prosedur Mekanisme LS 6.2.6.6.1
Prosedur
Pengajuan
SPP-LS
Gaji
dan Tunjangan
URAIAN 1.
Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada Bendahara dan PPK‐SKPA.
2.
Berdasrkan SPD, Bendahara membuat SPP‐Gaji beserta dokumen lainnya, yang terdiri dari : ‐ Surat Pengantar SPP‐LS Gaji ‐ Ringkasan SPP‐LS Gaji ‐ Rincian SPP‐LS Gaji ‐ Lampiran yang terdiri dari : ‐ Pembayaran Gaji Induk ‐ Gaji Susulan ‐ Kekurangan Gaji ‐ Gaji Terusan ‐ Dll
3.
BENDAHARA PENGELUARAN
PPK SKPA
PENGGUNA ANGGARAN
SPD
SPD
SPD
SPP‐LS Gaji dan Dokumen Lain
SPP‐LS Gaji dan Dokumen Lain
Bendahara menyerahkan SPP‐LS Gaji beserta dokumen lain kepada PPK‐SKPA. DPA
4.
5.
PPK‐SKPA meneliti kelengkapan SPP‐LS Gaji berdasar SPD dan DPA‐SKPA.
Penelitian SPP ‐LS Gaji
Lengkap
Apabila SPP‐LS Gaji dinyatakan kengkap maka PPK‐SKPA membuat rancangan SPM, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPP diterima.
Rancangan SPM Tidak Lengkap
6.
PPK‐SKPA menyerahkan SPM kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi.
7.
Jika SPP‐LS Gaji dinyatakan tidak lengkap, PPK‐SKPA akan menerbitkan Surat Penolakan SPM. Penolakan SPM paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak SPP‐LS Gaji diterima.
8.
Phase
9.
Surat Penolakan Penerbitan SPM ini kemudian diberikan PPK‐SKPA kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi.
Surat Penolakan Penerbitan SPM diberikan kepada Bendahara agar Bendahara melakukan Penyempurnaan SPP‐LS Gaji.
2 hari kerja sejak SPP diterima
SPP‐LS Gaji dan Dokumen Lain Surat Penolakan Penerbitan SPM SPP‐LS Gaji dan Dokumen Lain SPP‐LS Gaji dan Dokumen Lain Surat Penolakan Penerbitan SPM
327
SPM
1 hari kerja sejak SPP diterima
Surat Penolakan Penerbitan SPM
6.2.6.6.2
Prosedur Penerbitan SP2D-LS Gaji dan Tunjangan
328
6.2.6.6.3
Pembelanjaan Tunjangan
329
Dana
Gaji
Dan
6.2.7 Mekanisme Langsung untuk Belanja PPKA 6.2.7.1 Ketentuan Umum 1. SPP
LS
PPKA
dikelola
oleh
bendahara
diajukan
oleh
bendahara
pengeluaran PPKA. 2. SPP
LS
PPKA
pengeluaran PPKA kepada PPKA melalui PPK PPKA. 6.2.7.2
Prosedur
Aktivitas
Fungsi-Fungsi
yang
terkait LS PPKA yang meliputi Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil,
Bantuan
Keuangan,
Belanja
Tidak
Terduga 1. Kuasa Bendahara Umum Aceh Uraian tugas: a) meneliti kelengkapan SPM; b) menerbitkan SP2D, jika SPM dinyatakan lengkap. Kelengkapan
dokumen
SPM
untuk
penerbitan SP2D yaitu : (1) SPP dan kelengkapannya; (2) SPM dan kelengkapannya. c) menyerahkan
SP2D
kepada pihak bank
dengan daftar penguji; d) menyerahkan
tembusan
SP2D
kepada
Penolakan
SP2D,
PPKA melalui PPK-PPKA; e) menerbitkan
Surat
apabila SPM dinyatakan tidak lengkap, penerbitan paling lambat 1 hari kerja sejak SPM diterima; f)
menyerahkan
Surat
Penerbitan
kepada
SP2D
Penolakan PPKA untuk
dilakukan penyempurnaan anggaran; g) mencatat dokumen 330
SP2D
dan
nota
penatausahaan
debet buku
ke kas
penerimaan dan pengeluaran; 2. Bendahara Pengeluaran PPKA Uraian tugas: a) membuat SPP-LS dan dokumen lain yang terdiri
dari
Surat
pengantar
SPP-LS,
Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS; b) menyerahkan SPP-LS beserta dokumen lain kepada PPK PPKA. 3. Pejabat
Penatausahaan
Keuangan
PPKA
(PPK-PPKA) Uraian tugas : a) meneliti
SPP-LS
yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran PPKA; b) membuat SPM paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya SPP; Dokumen
kelengkapan
SPM
LS-PPKA
terdiri dari: (1) Surat
pernyataan
tanggung
jawab
belanja PPKA; (2) Surat
pernyataan
dokumen
kelengkapan
bermaterai
yang
ditandatangani oleh PPKA yang dibuat berdasarkan
surat
pernyataan
kelengkapan dokumen atau nama lain oleh kepala SKPA terkait. Surat ini sebagai pengganti bukti-bukti terkait pembayaran yang tidak disampaikan kepada Kuasa BUA. c) menyerahkan SPM kepada PPKA untuk diotorisasi; d) menerbitkan Surat Penolakan SPM, jika SPP-LS dinyatakan tidak lengkap. e) Penolakan SPM paling lambat 1 kerja sejak SPP-LS diterima; 331
hari
f)
menyerahkan Surat Penolakan Penerbitan SPM kepada PPKA untuk diotorisasi;
g) menyerahkan kepada
Surat
bendahara
Penolakan
SPM
untuk dilakukan
penyempurnaan SPP-LS. 4. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA) Uraian tugas: a) menyerahkan
SPD
Gubernur Aceh Untuk Subsidi, Bagi
Hibah, Hasil,
dan
keputusan
Belanja Bunga,
Bantuan Sosial, Bantuan
Belanja
Keuangan
dan
Pembiayaankepada bendahara pengeluaran SKPKA; b) menyerahkan SPM kepada kuasa BUA; c) menyerahkan SP2D kepada bendahara pengeluaran SKPKA.
332
6.2.7.3
DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Surat Pengantar SPP-LS Belanja Pengeluaran PPKA
PEMERINTAH ACEH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKA Nomor : ............................ Tahun .............. SURAT PENGANTAR Kepada Yth. Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Aceh Nomor .................. Tahun .................tentang Penjabaran APBA, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKA Persediaan sebagai berikut : a. b. c. d.
Jenis Belanja Tahun Anggaran Dasar Pengeluaran SPD Nomor Jumlah Sisa Dana SPD
:................................................... :................................................... :................................................... : Rp.............................................. (terbilang…….............................) e. Untuk Keperluan Bulan :................................................... f. Nama Bendahara Pengeluaran :................................................... g. Jumlah Pembayaran yang diminta :Rp.............................................. (terbilang…….............................) h. Nama dan Nomor Rekening Bank
: ................................................
..................,................................. Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP
333
Cara
Pengisian
Formulir
Surat
Pengantar
SPP-LS
Belanja
Pengeluaran PPKA 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. Nomor Peraturan Gubernur Aceh diisi dengan nomor Peraturan Gubernur Aceh mengenai
penjabaran
APBA
pada
tahun
anggaran yang besangkutan. 3. Jenis Belanja diisi dengan jenis belanja. 4. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan. 5. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan SPP. 6. Sisa
dana
SPD
diisi
dengan
jumlah
dana
yang
belum
dicairkan dari SPD yang mendasari penerbitan SPP. Pengisian disertai
dengan
jumlah
terbilang
dari
dana SPD yang belum
dicairkan tersebut. 7. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPA yang menerbitkan SPP. 8. Pembayaran diminta
yang
untuk
diminta
diisi
dicairkan lewat
dengan
jumlah
penerbitan
SPP.
dana
yang
Pengisian
disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut. 9. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama dan nomor rekening bank pihak ketiga yang menerima dana dari belanja LS PPKA. 10. Di atas baris penandatanganan oleh bendahara pengeluaran diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 11 Di
bawah
tanda
tangan bendahara
pengeluaran diisi
dengan
nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.
334
2. Ringkasan SPP-LS Belanja Pengeluaran PPKA PEMERINTAH ACEH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKA Nomor : .................. Tahun ............... RINGKASAN RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPA Jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/DPAL-SKPA I. Rp. ................... RINGKASAN SPD No. Urut Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana
SP2D SP2D SP2D SP2D
Peruntukan Peruntukan Peruntukan Peruntukan
JUMLAH
II. Rp. ................... I-II. Rp. .................
JUMLAH
III. Rp. .................. II-III. Rp. ..............
UP GU TU LS
..................,................................. Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP.
Cara Pengisian Formulir Ringkasan SPP-LS Belanja Pengeluaran PPKA 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. Jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/DPAL-SKPA diisi dengan jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/ DPAL-SKPA untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan 3. Ringkasan
SPD
diisi
dengan
ringkasan
SPD
yang telah
diterbitkan/ditetapkan untuk SKPA yang bersangkutan. Masingmasing ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal penetapan SPD dan jumlah dana yang disediakan lewat SPD diisikan dalam kolomkolom
yang
tersedia. Lalu seluruh dana SPD yang 335
pernah
diterbitkan
untuk SKPA yang bersangkutan dijumlahkan (diisi
pada tempat bertanda II. Rp……………………). 4. Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp …………………..) diisikan hasil pengurangan jumlah total dana DPA-SKPA/DPPASKPA/ DPAL-SKPA
untuk
satu tahun anggaran dengan jumlah
total dana yang telah di-SPD-kan. 5. Pada
kolom
di
samping
kanan
SP2D
peruntukan
UP
diisi
dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan UP. 6. Pada
kolom
di
samping
kanan SP2D
peruntukan
GU
diisi
dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan GU. 7. Pada
kolom
di
samping
kanan
SP2D
peruntukan
TU
diisi
dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan TU. 8. Pada
kolom
di
samping
kanan
SP2D
Peruntukan
LS
diisi
dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran langsung. 9. Seluruh dana yang telah dicairkan (dari point 5 sampai point 8)
dijumlahkan
dan diisikan pada tempat dengan tanda III. Rp
…………………….. 10. Pada
tempat
dengan
tanda II-III
Rp
…………………. diisikan
jumlah hasil pengurangan dana seluruh SPD (dari point 3) dengan dana yang telah di-SP2D-kan (dari point 9). 11. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 12. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.
336
3. Rincian SPP-LS Belanja Pengeluaran PPKA PEMERINTAH ACEH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKA Nomor : .................. Tahun ............... RENCANA PENGGUNAAN DANA No
Kode Rekening (Jenis)
Uraian
Jumlah
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. JUMLAH Terbilang : ................................................................................... .................,................................. Bendahara Pengeluaran
(Nama Lengkap) NIP
337
Cara Pengisian Formulir Rincian SPP-LS Belanja Pengeluaran PPKA 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. Kolom kode rekening diisi dengan rincian objek. 3. Kolom uraian diisi dengan nama rincian objek sesuai dengan kode rekening yang ada pada kolom sebelumnya (dari point 2). 4. Kolom
jumlah
diisi
dengan
jumlah
dana
yang
akan
dibebankan pada masing-masing kode rekening. 5. Seluruh dana pada masing-masing kode rekening dijumlahkan sehingga dihasilkan jumlah totalnya. 6. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 7. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara
pengeluaran
dan
bendahara pengeluaran.
338
di
bawah
nama
diisi
NIP
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PPKA
PEMERINTAH ACEH PPKA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : ……………………………… Satuan Kerja Perangkat Aceh Kode PPKA Nomor/Tanggal DPA PPKA Keperluan
:………………………………............................ :……………………………………………............ :……………………………………………………… : Pembayaran ............................................. ………………………………………………………
Jenis Belanja : Nomor : Tanggal : Nilai SPM : (Terbilang :................................................................................................) Yang bertanda tangan di bawah ini, PPKA ………………….., menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang akan/telah dibayar berkaitan dengan kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Banda Aceh,……………………. PPKA
(tanda tangan) (nama lengkap) NIP. .................
339
5. Surat
Pernyataan
Tanggung
Jawab
Kelengkapan Dokumen PPKA (Formulir ini digunakan sebagai bukti-bukti pembayaran yang tidak disampaikan kepada Kuasa BUA)
PEMERINTAH ACEH PPKA SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN NOMOR : …….. Satuan Kerja Perangkat Aceh Kode PPKA Nomor/Tanggal DPA PPKA Keperluan
: : : :
……………………………………………............... ……………………………………………............... ……………………………………………............... Pembayaran ................................................. ……………………………………………...............
Jenis Belanja : Nomor : Tanggal : Nilai SPM : (Terbilang ..............................................................................................) Yang bertanda tangan di bawah ini, PPKA………………….., menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Banda Aceh,……………………. PPKA Materai 6000
340
(tanda tangan) (nama lengkap) NIP..................
6.2.7.4
Prosedur Mekanisme Langsung 6.2.7.4.1
Prosedur
Pengajuan
Surat
Permintaan Pembayaran Langsung PPKA
Urain
1. PPKA menyerahkan SPD dan Keputusan KDH Subsidi, Bunga, Hibah kepada Bendahara Pengeluaran SKPKA.
Bendahara Pengeluaran SKPKA
Pengguna Anggaran
PPK SKPA
SPD
SPD
Keputusan GubernurSubsidi, Bunga, Hibah
Keputusan Gubernur Subsidi, Bunga, Hibah
2. Berdasarkan kedua dokumen ini, Bendahara Pengeluaran SKPKA membuat SPP‐LS & Dokumen Lain, yang terdiri dari : Surat Pengantar SPP‐LS, Ringkasan SPP‐LS, Rincian SPP‐LS.
SPP‐LS dan Dokumen Lain
Lampiran : Salinan SPD, Salinan Surat Rekomendasi dari SKPA terkait, SSP disertai faktur pajak yang ditandatangani WP, DLL
Tidak Lengkap SPP‐LS dan Dokumen Lain
3. Bendahara Pengeluaran SKPKA menyerahkan SPP‐LS beserta dokumen lain kepada PPK‐ SKPKA untuk diteliti.
DPA
4. PPK‐SKPKA meneliti SPP‐LS beserta dokumen lain berdasarkan SPD yang diterima dari Pengguna Anggaran dan DPA‐SKPA.
Penelitian SPP‐LS
SPD
Lengkap Rancangan SPM
5. Setelah diteliti dan dinyatakan lengkap, PPK‐ SKPKA membuat SPM, paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya SPP.
2 hari kerja Sejak SPP diterima
6. PPK‐SKPKA menyerahkan SPM kepada PPKA untuk diotorisasi.
SPD
SPP‐LS dan Dokumen Lain
7. Jika SPP‐LS dinyatkan tidak lengkap, PPK‐SKPKA akan menerbitkan Surat Penolakan SPM. Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak SPP‐LS diterima.
Surat Penolakan Penerbitan SPM
SPP‐LS dan Dokumen Lain
8. Surat Penolakan Penerbitan SPM ini kemudian diberikan PPK‐SKPKA kepada SKPA untuk diotorisasi. SPP‐LS dan Dokumen Lain Surat Penolakan Penerbitan SPM
Phase
9. Surat Penolakan Penerbitan SPM diberikan kepada Bendahara agar Bendahara melakukan penyempurnaan SPP‐LS.
Surat Penolakan Penerbitan SPM
341
1 hari kerja Sejak SPP diterima
6.2.7.4.2
Prosedur Penerbitan SP2D-LS PPKA
342
6.2.7.4.3
Prosedur Belanja PPKA 1. Berdasarkan SP2D yang diterima, Bank
mencairkan
dana
dan
membuat nota debet. Nota debet ini kemudian diserahkan kepada Kuasa BUA. 2. Bank
membayarkan/mentransfer
uang kepada Pihak Ketiga. 6.2.8 Mekanisme
Tambahan Uang Persediaan (TU) untuk
Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bantuan Sosial 6.2.8.1
Ketentuan Umum 1. Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU. 2. Pencairan
belanja
Bantuan
Sosial
untuk
kegiatan yang tidak direncanakan dengan nilai maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dilakukan melalui mekanisme TU. 3. Bendahara
pengeluaran
PPKA
melakukan
pertanggungjawaban penggunaan TU apabila TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan dan sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima. 4. Dalam
melakukan
pertanggungjawaban
TU
dokumen yang disampaikan adalah : a) Surat
pengantar
dari
pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran. b) Laporan
Pertanggungjawaban
Tambahan
Uang Persediaan. c) Surat pernyataan kelengkapan dokumen bermaterai yang ditandatangani pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. (Surat ini
sebagai
penganti
bukti-bukti
terkait
pembayaran yang tidak disampaikan kepada Kuasa BUA). d) STS (apabila ada kelebihan/sisa TU). 343
6.2.8.2
Prosedur Terkait
Aktivitas Dalam
Fungsi-Fungsi
yang
Mekanisme Belanja Tidak
Terduga dan Belanja Bantuan Sosial 1. Kuasa Bendahara Umum Aceh Uraian tugas : a) meneliti kelengkapan SPM; b) menerbitkan SP2D, jika SPM dinyatakan lengkap; c) kelengkapan
dokumen
SPM
untuk
penerbitan SP2D yaitu: (1) SPP dan kelengkapannya; (2) SPM dan kelengkapan. d) menyerahkan SP2D kepada bank dengan daftar penguji; e) menyerahkan SP2D kepada PPKA; f)
menerbitkan
Surat
Penolakan
SP2D,
apabila SPM dinyatakan tidak lengkap, penerbitan paling lambat 1 hari kerja sejak SPM diterima; g) menyerahkan Penerbitan
Surat
SP2D
kepada
Penolakan PPKA untuk
dilakukan penyempurnaan anggaran; h) mencatat
SP2D
dokumen
dan
nota
penatausahaan
debet buku
ke kas
penerimaan dan pengeluaran. 2. Bendahara Pengeluaran PPKA Uraian tugas: a) membuat SPP-TU dan dokumen lain yang terdiri
dari
Surat
pengantar
SPP-TU,
Ringkasan SPP-TU, Rincian SPP-TU; b) menyerahkan SPP-TU beserta dokumen lain kepada PPK-PPKA.
344
3. Pejabat
Penatausahaan
Keuangan
PPKA
(PPK-PPKA) Uraian tugas: a) meneliti SPP-TU beserta dokumen lain berdasarkan SPD yang diterima dari PPKA dan DPA-PPKA; b) menyiapkan okumen kelengkapan SPM LS-PPKA yaitu Surat pernyataan tanggung jawab
pengguna
anggaran/pengguna
barang; c) membuat SPM, paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya SPP; d) menyerahkan SPM kepada PPKA untuk diotorisasi; e) menerbitkan Surat Penolakan SPM, jika SPP-TU
dinyatakan
tidak
lengkap.
Penolakan SPM paling lambat 1
hari
kerja sejak SPP-TU diterima; f)
menyerahkan Surat Penolakan Penerbitan SPM kepada PPKA untuk diotorisasi;
g) menyerahkan Surat Penolakan SPM kepada bendahara untuk dilakukan penyempurnaan SPP-TU. 4. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA) Uraian tugas: a) menyerahkan
SPD
dan
keputusan
Gubernur Untuk Belanja Bunga, Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial,
Belanja Bagi
Hasil, Bantuan Keuangan dan Pembiayaan kepada bendahara pengeluaran PPKA; b) menyerahkan SPM kepada kuasa BUA; c) menyerahkan SP2D kepada bendahara pengeluaran PPKA.
345
6.2.9 Pembentukan Dana Cadangan 6.2.9.1
Ketentuan Umum 1. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah Aceh yang dikelola oleh BUA. 2. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Qanun tentang pembentukan dana cadangan. 3. Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Qanun sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan. 4. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum Aceh. 5. Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan Aceh tentang pembentukan dana cadangan. 6. Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUA atas persetujuan PPKA. 7. Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah. 8. Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
346
6.2.9.2
Prosedur Aktivitas Fungsi-fungsi yang Terkait Dalam Pembentukan Dana Cadangan 1. Bendahara Umum Aceh Uraian tugas : a) menyisihkan Dana Cadangan, Berdasarkan dokumen
daftar
program/kegiatan
dan
daftar kebutuhan dana cadangan; b) melakukan
verifikasi
kecukupan
dana
cadangan; c) membuat
Surat
Perintah
Pemindah-
bukuan, jika dana dinyatakan cukup; d) menyerahkan
surat
perintah
pemindahbukuan kepada PPKA; e) mencatat surat perintah pemindahbukuan dalam dokumen penatausahaan; f)
menyerahkan
surat
perintah
pemindahbukuan kepada Bank. 2. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA) Uraian tugas : a) memilih
program/kegiatan
untuk
menghasilkan dokumen daftar program/ kegiatan
dan
daftar
kebutuhan
dana
cadangan, berdasarkan Qanun tentang dana cadangan; b) menyerahkan kegiatan
dan
dokumen daftar
daftar
program/
kebutuhan
dana
cadangan kepada BUA; c) menyetujui Surat Perintah Pemindahbukuan dan menyerahkannya kembali kepada BUA.
347
6.2.9.3
Prosedur Pembentukan Dana Cadangan
348
6.2.10 Retur SP2D 1. SP2D yang diretur oleh Bank ditindaklanjuti oleh Kuasa BUA untuk proses pencairan kembali. 2. Retur
SP2D
yang
disebabkan
kesalahan
nomor
rekening bank penerima yang telah dilaporkan oleh pihak bank, ditindaklanjuti oleh Kuasa BUA dengan memberitahukan kepada PA/KPA untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan rekening tersebut dan menyerahkan
surat
pernyataan
kebenaran
nomor
rekening bank kepada Kuasa BUA. 3. Masa pencairan kembali setelah retur paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal retur atau paling lambat akhir Januari Tahun Anggaran berikutnya. 6.3 Penatausahaan Surat Pertanggungjawaban 6.3.1 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait dalam Pembuatan SPJ 1. Bendahara Pengeluaran Uraian Tugas : a) mencatat bukti-bukti pembelanjaan dana; b) membuat dokumen-dokumen yang terdiri dari : (1) Buku kas pengeluaran; (2) Buku simpanan/pajak; (3) Buku pembantu pajak; (4) Buku pembantu panjar; (5) Buku rekapitulasi pengeluaran per objek. c) membuat SPJ pengeluaran berdasarkan dokumen tersebut ditambah SPJ pengeluaran pembantu; d) menyerahkan SPJ pengeluaran kepada PPK-SKPA; e) menyerahkan SPJ pengeluaran kepada BUA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; f)
Jika
SKPA
memiliki
bendahara
pengeluaran
pembantu, maka bendahara pengeluaran melakukan verifikasi,
mengevaluasi
pengeluaran pembantu;
349
dan
menganalisis
SPJ
g) membuat
SPJ
dengan
menggunakan
SPJ
pengeluaran pembantu. 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu Uraian tugas : a) mencatat bukti-bukti transaksi pembelanjaan dana b) membuat dokumen : (1) Buku kas pengeluaran pembantu (2) Buku pajak PPN/PPh pembantu (3) Buku panjar pembantu c) membuat SPJ pengeluaran pembantu dilengkapi dengan dokumen SPJ Pembantu : (1) Buku kas pengeluaran (2) Buku pajak PPN/PPh (3) Bukti pengeluaran yang sah d) menyerahkan SPJ pengeluaran pembantu kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
350
6.3.2 Dokumen dan Catatan yang Digunakan 1. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu Pengeluaran P E M E RI N T AH ACE H SU RAT P E RT AN GGU N GJAWAB AN B E N DAHARA P E M BAN T U P E N GE LU ARAN (SP J BE LAN JA)
:
SKPA
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggara : Bendahara Pengeluaran
:
Tahun Anggaran
:
Bulan
:
SPJ-LS-Gaji Kode Rekening
Uraian
Jumlah
s.d
Anggaran
Bulan Lalu
1
2
3
4
SPJ-LS-Barang & Jasa *)
Bulan
S.d Bulan
ini
ini
5
6=(4+5)
s.d Bulan Lalu 7
JUM LAH Penerimaan *) - SP2D - Potongan Pajak a. PPN b. PPh-21 c. PPh-22 d. PPh-23 - Lain-Lain Jumlah Penerimaan
351
Bulan
S.d Bulan
ini
ini
8
9=(7+8)
SPJ UP/GU/TU s.d Bulan Lalu 10
Jumlah SPJ
Bulan
S.d Bulan
ini
ini
11
(LS+UP/GU/T
Sisa Pagu
U) s.d
Anggaran
Bulan ini
12=(10+11) 13=(6+9+12)
14=(3-13)
SPJ‐LS‐Gaji Kode Rekening
Uraian
Jumlah Anggaran
1
2
3
s.d Bulan Lalu 4
Bulan ini
S.d Bulan ini
5
6=(4+5)
SPJ‐LS‐Barang & Jasa *) s.d Bulan S.d Bulan Bulan ini ini Lalu 7 8 9=(7+8)
SPJ UP/GU/TU s.d Bulan Lalu 10
Bulan ini 11
Jumlah SPJ (LS+UP/GU/T Sisa Pagu S.d Bulan Anggaran U) s.d ini Bulan ini 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14=(3‐13)
JUMLAH Pengeluaran *) ‐ SPJ (LS + UP/GU/TU) ‐ Penyetoran Pajak a. PPN b. PPh‐21 c. PPh‐22 d. PPh‐23 ‐ Lain‐Lain Jumlah Pengeluaran Saldo Kas
…………Tanggal……………… Mengetahui, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran *)
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap)
(Nama Lengkap)
NIP.
NIP.
352
Cara Pengisian SPJ Pengeluaran: *) Diisi berdasarkan data dari PPTK yang terdokumentasikan dalam kartu kendali anggaran 1. Diisi dengan nama Satuan Kerja Perangkat Aceh. 2. Diisi dengan nama pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. 3. Diisi dengan nama bendahara penerimaan pembantu Satuan Kerja Perangkat Aceh. 4. Diisi dengan Tahun anggaran pertanggungjawaban pengeluaran. 5. Diisi dengan bulan pertanggungjawaban pengeluaran. 6. Diisi dengan nama bendahara pengeluaran dan tandatangan. 7. Diisi dengan nama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Penandatanganan oleh Pengguna anggaran baru dilakukan setelah diverifikasi oleh PPK-SKPA. 8. Jumlah Penerimaan diisi : a. SP2D diisi dengan jumlah SP2D yang diterima dari BUA. b. Potongan Pajak PPN diisi dengan jumlah potongan PPN. c. Potongan Pajak PPh 21 diisi dengan jumlah potongan PPh 21. d. Potongan Pajak PPh 22 diisi dengan jumlah potongan PPh 22. e. Potongan Pajak PPh 23 diisi dengan jumlah potongan PPh 23. f.
Potongan lain-lain diisi dengan jumlah potongan lain selain yang disebutkan di atas.
g. Jumlah Penerimaan diisi dengan jumlah SP2D ditambah Potongan
PPN, Potongan
PPh
21,
Potongan
PPh
22,
Potongan PPh 23 dan Potongan lain-lain. 9. Jumlah Pengeluaran diisi: a. SPJ (LS + UP/GU/TU) diisi dengan jumlah pembelanjaan. b. Penyetoran Pajak PPN diisi dengan jumlah Penyetoran PPN. c. Penyetoran Pajak PPh 21 diisi dengan jumlah Penyetoran PPh 21. d. Penyetoran Pajak PPh 22 diisi dengan jumlah Penyetoran PPh 22. e. Penyetoran Pajak PPh 23 diisi dengan jumlah Penyetoran PPh 23. f. Penyetoran
lain-lain
diisi
dengan
jumlah
penyetoran
jumlah
SP2D
lain
selain yang disebutkan di atas. g. Jumlah
pengeluaran
diisi
dengan
ditambah
penyetoran PPN, penyetoran PPh 21, penyetoran PPh 22, penyetoran PPh 23 dan penyetoran lain-lain. 353
Kolom 1
diisi dengan kode rekening.
Kolom 2
diisi dengan uraian nama rekening.
Kolom 3
diisi
dengan
jumlah
anggaran
yang
ditetapkan
dalam
APBA atas masing-masing kode rekening Kolom 4
diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/ SPJ sampai dengan bulan lalu.
Kolom 5
diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/ SPJ bulan berjalan.
Kolom 6
diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Gaji dan tunjangan yang
telah
diterbitkan/
SPJ
sampai
dengan
bulan ini (akumulasi sampai dengan bulan ini). Kolom 7
diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak ketiga yang telah diterbitkan/SPJ
sampai
dengan
bulan
lalu
berdasarkan data dari PPTK. Kolom 8
diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak ketiga yang telah diterbitkan/SPJ
bulan
ini
(bulan
berjalan)
berdasarkan data dari PPTK. Kolom 9
diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak ketiga yang
telah
diterbitkan/SPJ
sampai
dengan
bulan
ini
berdasarkan data dari PPTK (akumulasi sampai dengan bulan ini). Kolom 10
diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/ GU/ TU sampai dengan bulan lalu.
Kolom 11
diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/ GU/ TU bulan ini.
Kolom 12
diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/ GU/ TU sampai dengan bulan ini (akumulasi sampai dengan bulan ini).
Kolom 13
diisi
dengan
Jumlah
SPJ
atas
penggunaan
dana
LS+UP/GU/TU sampai dengan bulan ini. Kolom 14
diisi dengan Jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari
jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas
penggunaan dana LS+UP/ GU/TU sampai dengan bulan ini. 354
6.3.3 Prosedur Pembuatan SPJ
355
6.3.4 Prosedur SPJ Dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu
356
AKUNTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
BAB VII AKUNTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
7.1 Akuntansi SKPA 7.1.1 Ketentuan Umum 1. Akuntansi SKPA dilakukan oleh PPK-SKPA. 2. Akuntansi pendapatan SKPA dilakukan hanya untuk mencatat Pendapatan Asli Aceh yang dalam kewenangan SKPA. 3. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 4. Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa
giro
atau
penyimpanan
pendapatan
dana
anggaran
lain
sebagai
pada
akibat
bank
serta
pendapatan dari hasil pemanfaatan barang atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan Aceh. 5. Akuntansi belanja pada SKPA meliputi akuntansi belanja UP (uang persediaan)/GU (ganti uang)/TU (tambah uang), dan akuntansi belanja LS (langsung). 6. Prosedur akuntansi aset pada SKPA meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penghapusan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPA. 7. Dalam
rangka
pertanggungjawaban
pelaksanaan
APBA, entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
357
8. Sistem pencatatan akuntansi SKPA menggunakan metode cash towards accrual. Aset, kewajiban dan ekuitas disajikan dengan basis akrual. pendapatan, belanja dan pembiayaan disajikan dengan basis kas. dengan akrual
kata dan
lain, neraca disajikan dengan basis laporan
realisasi
anggaran
disajikan
dengan basis kas. 7.1.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-fungsi yang Terkait dalam Akuntansi SKPA 1. Pejabat
Penatausahaan
Keuangan
Satuan
Kerja
Perangkat Aceh (PPK-SKPA) Uraian tugas : a) membuat jurnal : (1) SPJ
Penerimaan
dalam
Register
Jurnal
Penerimaan Kas; (2) SPJ Pengeluaran dan SP2D dalam Register Jurnal Pengeluaran Kas; (3) Bukti
memorial
transaksi Aset
Tetap
dalam
Register Jurnal Umum; (4) Bukti memorial transaksi Selain Kas dalam Register Jurnal Umum; (5) Bukti memorial terhadap persediaan, hutang, piutang, dalam register Jurnal Penyesuaian. b) melakukan posting dalam Register Buku Besar; c) membuat Neraca Saldo; d) membuat Kertas Kerja; e) menyusun Laporan Keuangan SKPA yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Catatan Atas Laporan Keuangan; f)
menyerahkan
Laporan
Keuangan
Pengguna Anggaran untuk diotorisasi. 358
SKPA
kepada
2. Pengguna Anggaran Uraian tugas : a) menerima laporan keuangan SKPA dari PPK-SKPA; b) melakukan otorisasi atas laporan keuangan SKPA; c) membuat surat pernyataan tanggung jawab bahwa laporan
keuangan
disusun
berdasarkan
Sistem
Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); d) menyerahkan laporan keuangan disertai surat pernyataan kepada PPKA. 3. Bendahara Uraian tugas: Menyiapkan dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi SKPA. 7.1.3 Akuntansi Pendapatan SKPA Pendapatan dijurnal pada saat PPK-SKPA menerima SPJ penerimaan dari Bendahara Penerimaan. Jurnal pendapatan ini merupakan transaksi yang berulang atau frekuensi terjadinya relatif sering, sehingga pencatatannya dapat dibuat dalam Buku Jurnal Khusus Pendapatan. Pada saat penerimaan Pendapatan Asli Aceh disetor/ dibayarkan
melalui
bendahara
penerimaan.
PPK-SKPA
mencatat jurnal: Kode. Rek 1.1.1.02.01 2.1.5.xx.xx
Nama Perkiraan Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Diterima Dimuka
Debet xxx
Kredit xxx
Pada saat pendapatan yang diterima kemudian disetor ke kas daerah, PPK-SKPA mencatat jurnal: Kode. Rek 2.1.5.xx.xx 4.1.x.xx.xx
Kode. Rek 3.4.1.01.01 1.1.1.02.01
Nama Perkiraan Pendapatan diterima dimuka Pendapatan …… (rincian objek)
Nama Perkiraan RK-PPKA Kas di Bendahara Penerimaan
359
Debet
Kredit
xxx xxx
Debet
Kredit
xxx xxx
Dalam
kondisi
pengembalian
sebenarnya, kelebihan
dimungkinkan
pendapatan
terjadi
yang
harus
dikembalikan ke pihak ketiga. Jika pengembalian kelebihan pendapatan sifatnya berulang (recurring) baik yang terjadi diperiode berjalan atau periode sebelumnya, PPK-SKPA berdasarkan informasi transfer kas dari BUA, mencatat transaksi pengembalian kelebihan tersebut dengan menjurnal : Kode. Rek 4.1.x.xx.xx
Nama Perkiraan Pendapatan ………….. (rincian objek) RK-PPKA
3.4.1.01.01
Debet xxx
Kredit
xxx
Jurnal tersebut juga berlaku bagi pengembalian yang sifatnya
tidak
berulang
tetapi
terjadi
dalam
periode
berjalan. Jika pengembalian kelebihan pendapatan tersebut bersifat tidak
berulang
(non
recurring)
pendapatan
periode
sebelumnya,
melakukan
pencatatan.
dan
terkait
Satuan
Pencatatan
dengan
Kerja
tidak
dilakukan
oleh
Akuntansi PPKA. Transaksi pendapatan dicatat ke dalam Buku Jurnal Khusus Pendapatan. Setiap periode, jurnal-jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar SKPA sesuai dengan kode rekening pendapatan, dan diakhir periode tertentu PPKSKPA memindahkan saldo-saldo yang ada ditiap buku besar ke dalam neraca saldo. 7.1.4 Akuntansi Belanja SKPA 7.1.4.1
Akuntansi Belanja UP/GU/TU PPK-SKPA
membuat
Jurnal
pengisian
kas
UP/GU/TU pada saat menerima SP2D dari Kuasa BUA melalui Pengguna Anggaran dan jurnal penggunaan UP/GU/TU dicatat berdasarkan SPJ yang diterima dari Bendahara Pengeluaran yang dilampiri dengan bukti-bukti transaksi.
360
Pengisian UP/ GU/TU Pada saat diterima SP2D dari Kuasa BUA melalui pengguna anggaran PPK-SKPA mencatat jurnal: Kode Rek 1.1.1.03.01
Nama Perkiraan
Debet
Kas di Bendahara Pengeluaran
3.4.1.01.01
Kredit
xxx
RK-PPKA
xxx
SPJ atas Penggunaan UP/GU/TU Pada
saat
SPJ
diterima
dari
Bendahara
Pengeluaran dilampiri bukti transaksi, PPK-SKPA mencatat jurnal: Kode Rek
Nama Perkiraan
Debet
5.x.x.xx.xx
Belanja (rincian obyek)
xxx
5.x.x.xx.xx 1.1.1.03.01
Belanja (rincian obyek) Kas di Bendahara Pengeluaran
xxx
Kredit
xxx
Pengembalian Sisa Dana UP/GU/TU Apabila terdapat sisa dana dalam penggunaan UP/GU/TU, sisa tersebut disetor ke kas daerah. PPK-SKPA mencatat jurnal: Kode Rek 3.4.1.01.01 1.1.1.03.01
7.1.4.2
Nama Perkiraan RK-PPKA Kas di Bendahara Pengeluaran
Debet
Kredit
xxx xxx
Akuntansi Belanja LS Belanja LS (Langsung) yang dimaksud adalah belanja langsung gaji, tunjangan, barang dan jasa. Dalam konteks belanja langsung akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUA langsung diterima oleh pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan. a) Belanja Pegawai Gaji tunjangan yang diterima oleh pegawai adalah jumlah netto (setelah dikurangi potongan), tetapi PPK-SKPA tetap mencatat
belanja gaji dan
tunjangan
PPK-SKPA
sejumlah
361
bruto.
tidak
mencatat
potongan
tersebut,
karena
pencatatannya sudah dilaksanakan oleh BUA. PPK-SKPA mencatat jurnal sebagai berikut: Kode Rek
Nama Perkiraan
Debet
5.1.1.01.xx
Gaji dan Tunjangan
xxx
5.1.1.02.xx
Tambahan Penghasilan PNS
xxx
5.1.1.03.xx
Belanja Operasional KDH/WKDH
xxx
3.4.1.01.01
Kredit
RK-PPKA
xxx
b) Belanja Barang dan Jasa/Modal Berdasarkan jasa/modal, pajak pihak
mekanisme seringkali
sehingga
dana
LS
barang
mendapat yang
dan
potongan
diterima
oleh
ketiga adalah jumlah netto (setelah
dikurangi potongan pajak), tetapi PPK-SKPA tetap
mencatat
belanja
barang
dan
jasa
sejumlah bruto kemudian mencatat potongan tersebut sebagai hutang di jurnal umum. Belanja Barang dan Jasa Kode Rek
Nama Perkiraan
Debet
5.2.2.xx.xx
Belanja Barang dan Jasa (rincian obyek)
xxx
5.2.2.xx.xx
Belanja Barang dan Jasa (rincian obyek)
xxx
5.2.2.xx.xx
Belanja Barang dan Jasa (rincian obyek)
xxx
5.2.2.xx.xx
Belanja Barang dan Jasa (rincian obyek)
xxx
3.4.1.01.01
RK-PPKA
Kredit
xxx
Potongan Pajak Kode Rek
Nama Perkiraan
1.1.1.03.01 Kas di bendahara Pengeluaran 2.x.x.xx.xx
Hutang Pajak
362
Debet
Kredit
xxx
xxx
Penghapusan Hutang pajak Pada saat Surat Setoran Pajak (SPP) telah diterima dilakukan penghapusan hutang pajak dengan jurnal: Kode Rek 2.x.x.xx.xx
Nama Perkiraan Hutang pajak
1.1.1.03.01
Debet
Kredit
xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran
xxx
Belanja Modal Kode Rek 5.2.3.xx.xx
Nama Perkiraan Belanja Modal (rincian obyek)
Debet xxx
5.2.3.xx.xx
Belanja Modal (rincian obyek)
xxx
5.2.3.xx.xx
Belanja Modal (rincian obyek)
xxx
3.4.1.01.01
RK-PPKA
Kredit
xxx
Potongan Pajak Kode Rek 1.1.1.03.01
Nama Perkiraan Kas di bendahara Pengeluaran
2.x.x.xx.xx
Debet
Kredit
xxx
Hutang Pajak
xxx
Penghapusan Hutang pajak Pada saat Surat Setoran Pajak (SPP) telah diterima dilakukan penghapusan hutang pajak dengan jurnal: Kode Rek 2.x.x.xx.xx
Nama Perkiraan Hutang pajak
1.1.1.03.01
Kas di Bendahara Pengeluaran
Debet
Kredit
xxx xxx
Khusus untuk transaksi belanja modal/belanja yang menghasilkan aset tetap, PPK-SKPA juga mengakui penambahan aset dengan mencatat jurnal korolari perolehan aset tetap. Transaksi belanja dicatat ke dalam Buku Jurnal Khusus Belanja. Setiap periode, jurnal-jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar SKPA 363
sesuai dengan kode rekening belanja, dan diakhir periode tertentu PPK-SKPA memindahkan saldosaldo yang ada besar ke dalam neraca saldo. 7.1.5 Akuntansi Aset SKPA 1. Pengakuan Aset Tetap a) Perolehan Aset Tetap dari Belanja Modal Pencatatan aset tetap dalam buku jurnal merupakan proses lanjutan dari pencatatan belanja modal/belanja yang menghasilkan aset tetap. Oleh karena itu, jurnal untuk mencatat saat perolehan aset tetap disebut korolari (collolary). PPK-SKPA mencatat jurnal: Kode Rek
Nama Perkiraan
5.2.3.xx.xx
Debet
Belanja Modal (Rincian Obyek)
3.4.1.01.01
Kredit
xxx
RK-PPKA
xxx
1.3.x.xx.xx
Aset Tetap (Rincian Obyek)
3.2.x.xx.xx
EDI-Diinvestasi dalam Aset Tetap
xxx xxx
b) Perolehan Aset Tetap dari Hibah/Donasi Penambahan
aset
belanja/pembelian
tetap
selain
diperoleh
dari
dapat
pula
diperoleh
dari
hibah/donasi. Aset tetap hibah/donasi yang telah diserahkan kepada SKPA dicatat sebagai aset tetap SKPA. PPK-SKPA mencatat jurnal: Kode Rek 1.3.2.xx.xx
Nama Perkiraan Aset Tetap (Rincian Obyek)
3.x.x.xx.xx
Debet
Kredit
xxx
EDI-Diinvestasi dalam Aset Tetap
xxx
c) Konstruksi dalam Pengerjaan Kontruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada
tanggal
laporan
keuangan
belum
selesai
seluruhnya. Kontruksi dalam pengerjaan sebesar 364
biaya yang dilaksanakan selama pengerjaan. PPKSKPA mencatat jurnal: Kode Rek
Nama Perkiraan
1.3.6.xx.xx
Konstruksi dalam Pengerjaan (Rincian Obyek)
3.x.x.xx.xx
EDI-Diinvestasi dalam Aset Tetap
Debet
Kredit
xxx xxx
Apabila konstruksi telah selesai, PPK-SKPA mencatat jurnal : (1) Jurnal balik atas pencatatan konstruksi dalam
pengerjaan Kode Rek 3.x.x.xx.xx 1.3.6.xx.xx
Nama Perkiraan EDI-Diinvestasi dalam Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan
Debet xxx
Kredit xxx
(2) Mencatat perolehan aktiva tetap Kode Rek 1.3.x.xx.xx
Nama Perkiraan
Debet
Aset tetap (Rincian Obyek)
xxx
3.x.x.xx.xx
EDI-Diinvestasi dalam Aset Tetap
Kredit
xxx
d) Penghapusan Aset Tetap Penghapusan aset tetap dapat terjadi disebabkan adanya
penjualan/pelelangan,
penghapusan
terhadap aset yang telah rusak berat dan tidak dapat dimanfaatkan lagi atau sebab lainnya. PPK-SKPA mencatat jurnal: (1) Penghapusan pencatatan Kode Rek 3.x.x.xx.xx 1.3.x.xx.xx
Nama Perkiraan EDI-Diinvestasi dalam Aset Tetap Aset tetap (Rincian Obyek)
Debet
Kredit
xxx xxx
(2) Pelelangan atas aset yang dilepas Kode Rek 1.1.1.02.01 4.1.4.xx.xx
Nama Perkiraan Kas di Bendahara Penerimaan Lain-lain PAA yang Sah (Rincian Obyek)
365
Debet
Kredit
xxx xxx
7.1.6 Akuntansi Selain Kas 7.1.6.1 Jurnal Terkait Transaksi yang Bersifat Accrual dan Prepayment Merupakan jurnal yang dilakukan karena adanya transaksi yang sudah dilakukan SKPA namun pengeluaran kas belum dilakukan (accrual) atau terjadi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang (prepayment). Piutang Kode Rek 1.1.3.xx.xx
Nama Perkiraan
Debet
Piutang…..
3.1.2.xx.xx
Kredit
xxx
Cadangan Piutang…..
xxx
Persediaan Kode Rek 1.1.5.xx.xx
Nama Perkiraan Persediaan…..
3.1.3.x.xx.xx
Debet
Kredit
xxx
Cadangan Persediaan…
xxx
Belanja dibayar dimuka Kode Rek
Nama Perkiraan
Debet
1.1.x.xx.xx
Sewa dibayar dimuka…..
xxx
1.1.x.xx.xx
Asuransi dibayar dimuka….. Cadangan Belanja dibayar dimuka…..
xxx
3.1.x.xx.xx
Kredit
xxx
7.1.6.2 Koreksi Kesalahan Dalam kondisi sebenarnya, sering terjadi kesalahan pencatatan jurnal dan telah diposting ke buku besar. Dalam hal ini koreksi harus dilakukan. a) Jurnal koreksi karena salah pencatatan kode rekening: (1) Koreksi Pendapatan Kode Rek 4.x.x.xx.xx 4.x.x.xx.xx
Nama Perkiraan Pendapatan….. (Rincian obyek pendapatan yang dikoreksi) Pendapatan….. (Rincian obyek pendapatan yang seharusnya dicatat)
366
Debet xxx
Kredit
xxx
(2) Koreksi Belanja Kode Rek 5.x.x.xx.xx
Nama Perkiraan Belanja….. (Rincian obyek belanja yang seharusnya dicatat)
5.x.x.xx.xx
Debet
Kredit
xxx
Belanja….. (Rincian obyek belanja yang dikoreksi)
xxx
(3) Koreksi Perolehan Aset Kode Rek 1.x.x.xx.xx
Nama Perkiraan Aset….. (Rincian obyek aset yang seharusnya dicatat)
1.x.x.xx.xx
Debet xxx
Aset….. (Rincian obyek aset yang dikoreksi)
Kredit
xxx
b) Jurnal koreksi karena kesalahan nilai rupiah (1) Koreksi Nilai Pendapatan Apabila jurnal yang telah diposting nilainya dicatat lebih kecil dari transaksi yang sebenarnya, maka jurnal koreksi dilakukan dengan mencatat jurnal yang sama senilai selisih rupiahnya Kode Rek
Nama Perkiraan
3.4.1.01.01 RK-PPKA 4.x.x.xx.xx
Debet
Kredit
xxx
Pendapatan…..
xxx
(Rincian Obyek)
Apabila jurnal yang telah diposting nilainya dicatat lebih besar dari transaksi yang sebenarnya, maka jurnal koreksi dilakukan dengan membalik jurnal senilai selisih rupiahnya. Kode Rek 4.x.x.xx.xx
Nama Perkiraan Pendapatan…..
(Rincian Obyek) 3.4.1.01.01 RK-PPKA
Debet
Kredit
xxx xxx
(2) Koreksi Nilai Belanja Apabila jurnal yang telah diposting nilainya dicatat lebih kecil dari nilai transaksi belanja 367
yang
sebenarnya,
maka
jurnal
koreksi
dilakukan dengan mencatat jurnal yang sama senilai selisih rupiahnya. Kode Rek Nama Perkiraan 5.x.x.xx.xx Belanja…. (Rincian obyek) 3.4.1.01.01 RK-PPKA
Debet xxx
Kredit
xxx
Apabila jurnal yang telah diposting nilainya dicatat lebih besar dari transaksi yang sebenarnya, maka jurnal koreksi dilakukan dengan membalik jurnal senilai selisih rupiahnya. Kode Rek
Nama Perkiraan
Debet
3.4.1.01.01 RK-PPKA 5.x.x.xx.xx
Kredit
xxx
Belanja….
xxx
(Rincian obyek)
(3) Koreksi Nilai Aset (a) Perolehan/Penambahan Aset Apabila jurnal yang telah diposting nilainya dicatat lebih kecil dari nilai aset yang sebenarnya, maka jurnal koreksi
dilakukan
jurnal
yang
dengan
sama
mencatat
senilai
selisih
perolehannya. Kode Rek
Nama Perkiraan
1.x.x.xx.xx
Persediaan….. (Rincian Obyek)
3.x.x.xx.xx
Cadangan Persediaan
1.x.x.xx.xx
Aset Tetap….. (Rincian Obyek)
3.x.x.xx.xx
Apabila
Debet
Kredit
xxx xxx xxx
EDI-Diinvestasi dalam Aset Tetap
jurnal
yang
telah
xxx
diposting
nilainya dicatat lebih besar dari nilai aset
yang
koreksi
sebenarnya,
dilakukan
maka
dengan
jurnal
membalik
jurnal senilai selisih perolehannya.
368
Kode Rek 3.x.x.xx.xx
Nama Perkiraan Cadangan Persediaan…..
1.x.x.xx.xx
Persediaan….. (Rincian Obyek) EDI-Diinvestasi dalam Aset Tetap (Rincian Obyek) Aset Tetap….. (Rincian Obyek)
3.x.x.xx.xx 1.x.x.xx.xx
Debet Kredit xxx xxx xxx xxx
(b) Penghapusan/Pengurangan Aset Apabila jurnal yang telah diposting nilainya dicatat lebih kecil dari pengurangan nilai aset yang sebenarnya, maka jurnal koreksi dilakukan dengan mencatat jurnal yang sama senilai selisih pengurangannya. Kode Rek
Nama Perkiraan
3.x.x.xx.xx
Debet
Cadangan Persediaan
1.x.x.xx.xx
Kredit
xxx
Persediaan…..
xxx
(Rincian Obyek) 3.x.x.xx.xx
EDI-Diinvestasi dalam Aset Tetap
1.x.x.xx.xx
xxx
Aser Tetap…..
xxx
(Rincian Obyek)
Apabila
jurnal
nilainya
dicatat
pengurangan sebenarnya, dilakukan
yang
telah
lebih nilai
besar
dari
aset
maka dengan
diposting yang
jurnal
koreksi
membalik
jurnal
senilai selisih pengurangannya. Kode Rek
Persediaan…. (Rincian Obyek)
3.x.x.xx.xx
Cadangan Persediaan
1.x.x.xx.xx
Aset Tetap…. (Rincian Obyek)
3.x.x.xx.xx
369
Nama Perkiraan
1.x.x.xx.xx
EDI-Diinvestasi dalam Aset Tetap
Debet
Kredit
xxx xxx xxx xxx
7.1.7 Dokumen dan Catatan yang Digunakan pada Akuntansi SKPA SKPA ……. BUKU JURNAL KHUSUS PENDAPATAN
Nomor Tanggal STS/Nota Bukti Lain Kredit 1 2 3
Kode Rekening 4
Uraian Ref 5
6
Jumlah (Rp)
Akumulasi (Rp)
7
8
Jumlah Banda Aceh,…………..……. PPK-SKPA (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.
370
SKPA………. BUKU JURNAL KHUSUS BELANJA
Tanggal 1
Nomor SP2D Bukti Lain 2 3
Kode Rekening
Uraian
Ref
4
5
6
Jumlah (Rp) 7
Akumulasi (Rp) 8
Jumlah
Banda Aceh,…………..……. PPK-SKPA (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.
371
SKPA………. BUKU BESAR NAMA REKENING
:
KODE REKENING
:
PAGU APBA
:
PAGU PERUBAHAN APBA :
Tanggal
Uraian
Ref
Debet
Kredit
Saldo
1
2
3
4
5
6
Jumlah Banda Aceh,…………..……. PPK-SKPA (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.
372
SKPA….. NERACA SALDO PER TANGGAL…….. Kode rekening
Neraca saldo D K
Uraian
Banda Aceh,…………..……. PPK-SKPA (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.
373
7.1.8 Prosedur Akuntansi SKPA
Uraian 1. PPK‐ SKPA Menjurnal SPJ Penerimaan dalam Register Jurnal Penerimaan Kas, SPJ Pengeluaran dan SP2D dalam Register Jurnal Pengeluaran Kas, Bukti Memorial transaksi Aset Tetap dalam Register Jurnal Umum. Bukti Memorial transaksi Aset Tetap dibuat berdasarkan bukti transaksi yang terdiri dari : Berita Acara Penerimaan Barang, SK Penghapusan Barang, SK Mutasi Barang, Berita Acara Pemusnahan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Penilaian, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan. Bukti Memorial transaksi selain Kas dibuat berdasarkan bukti transaksi yang terdiri dari : Berita Acara Penerimaan Barang, SK Penghapusan Barang, Surat Pengiriman Barang, SK Mutasi Barang, Berita Acara Pemusnahan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Penilaian.
PPK SKPA Akuntansi Penerimaan Kas
SPJ Penerimaan SPJ Penerimaan
Akuntansi Pengeluaran Kas
SPJ SPJ Penerimaan Penerimaan
Register Jurnal Register Jurnal Penerimaan Kas Penerimaan Kas
Register Jurnal Register Jurnal Pengeluaran Kas Pengeluaran Kas
Bukti Transaksi Bukti Transaksi
Bukti Memorial Bukti Memorial
Bukti Memorial Bukti Memorial
Register Jurnal Register Jurnal Umum Umum
Register Jurnal Register Jurnal Umum Umum
Register Buku Besar Register Buku Besar SKPA SKPA
3. Berdasarkan Buku Besar SKPA, di akhir bulan PPK‐SKPA membuat Neraca Saldo SKPA.
Neraca Saldo Neraca Saldo
Phase
Akuntansi Selain Kas
Bukti Transaksi Bukti Transaksi
2. Setiap Periode jurnal‐jurnal tersebut oleh PPK‐SKPA diposting ke Register Buku Besar SKPA.
374
SP2D SP2D
Akuntansi Aset
7.1.9 Penyusunan Laporan Keuangan SKPA Laporan
keuangan
SKPA
dihasilkan
melalui
proses
akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK-SKPA. Kertas Kerja PPK-SKPA menyiapkan kertas kerja (worksheet) 10 lajur sebagai alat untuk menyusun laporan keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah
pembuatan
laporan
keuangan
yang
dihasilkan secara manual. Langkah-langkah Pembuatan Laporan Keuangan: - Neraca Saldo Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. PPK-SKPA melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Saldosaldo buku besar yang telah direkap sebagai neraca saldo dipindahkan ke dalam kertas kerja. - Jurnal Penyesuaian PPK-SKPA membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksitransaksi yang bersifat akrual. Jurnal
penyesuaian
yang
diperlukan
antara
lain
digunakan untuk: 1. Koreksi kesalahan 2. Pencatatan jurnal yang belum dilakukan (accrual atau prepayment) 3. Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tahun PPK-SKPA melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Nilai yang telah disesuaikan dicantumkan pada kertas kerja.
375
- Identifikasi Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPKSKPA mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca dalam kertas kerja. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Dari kertas kerja yang telah selesai diisi, PPK-SKPA dapat menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Neraca yang dihasilkan belum
final
karena
PPK-SKPA
belum
membuat
Jurnal
Penutup. Jurnal Penutup Jurnal Penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu perkiraan Pendapatan dan Belanja. Kode Rek
Nama Perkiraan
Debet
Pendapatan Apropriasi Belanja Defisit Belanja Estimasi Pendapatan Surplus
Kredit
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Jurnal Penutup akan mempengaruhi SILPA di neraca menjadi jumlah yang benar. Kode Rek
Nama Perkiraan
4.x.x.xx.xx 3.4.1.01.01
Pendapatan SiLPA
Kode Rek 4.x.x.xx.xx 5.x.x.xx.xx
Nama Perkiraan SiLPA Belanja
376
Debet
Kredit
xxx xxx
Debet xxx
Kredit xxx
7.1.10 Dokumen dan Catatan yang Digunakan pada Penyusunan Laporan Keuangan SKPA SKPA….. KERTAS KERJA Per tanggal………
No. Urut
Uraian
Neraca saldo SKPA D
K
Penyesuaian D
377
K
Neraca saldo SKPA setelah penyesuaian D
K
Laporan Realisasi Anggaran D
K
Neraca D
K
SKPA………………… LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBA DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN …..
Nomor Urut
Uraian
Jumlah Anggaran
Realisasi Semester Pertama
Sisa Anggaran s.d Semester Pertama
Prognosis
Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
1
Pendapatan
1,1 1.1.1 1.1.2 1.1.3
Pendapatan Asli Aceh Pajak Aceh Pendapatan Retribusi Aceh Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah Zakat
1.1.4 1.1.5
Jumlah 2
Belanja
2,1 2.1.1 2.1.2
Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang
2,2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6
Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya
Jumlah Surplus/(Defisit)
……….., …….. KEPALA SKPA ttd (NAMA LENGKAP) NIP.
378
SKPA………………… LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN …..
Nomor Urut
Uraian
Anggaran Setelah Perubahan
Realisasi Tahun n
Lebih / (Kurang)
Realisasi Tahun n -1
1
2
3
4
5
6
1
Pendapatan
1.1 1.1.1
Pendapatan Asli Aceh Pajak Aceh
1.1.2
Pendapatan Re tribusi Aceh
1.1.3
Pendapatan Hasil Pe ngelolaan Kekayaan
1.1.4
Aceh yang Dipindahkan Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah
1.1.5
Zakat Jumlah
2
Belanja
2.1 2.1.1
Belanja Operasi Be lanja Pegawai
2.1.2
Be lanja Barang
2.2 2.2.1
Belanja M odal Be lanja Tanah
2.2.2
Be lanja Peralatan dan Mesin
2.2.3
Be lanja Gedung dan Bangunan
2.2.4
Be lanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
2.2.5
Be lanja Aset Tetap Lainnya
2.2.6
Be lanja Aset Lainnya
Jumlah Surplus/(Defisit)
……….., …….. KEPALA SKPA ttd (NAMA LENGKAP) NIP
379
SKPA…………………………..
NERACA Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1 URAIAN (1)
Tahun n
Tahun n-1
(2)
(3)
Kenaikan (Penurunan) Jumlah % (4) (5)
ASET ASET LANCAR Kas Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Jumlah Kas Piutang Piutang Retribusi Piutang Lain-lain Jumlah Piutang Belanja Dibayar Dimuka Sewa Dibayar Dimuka Asuransi Dibayar Dimuka Jumlah Belanja Dibayar Dimuka Persediaan Persediaan Barang Pakai Habis Persediaan Barang Modal yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Lain Jumlah Persediaan JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain JUMLAH ASET LAINNYA TOTAL ASET KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Belanja Dibayar Dimuka Cadangan Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Jumlah Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasi RK-PPKA Jumlah Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasi JUMLAH EKUITAS DANA TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
……….., …….. KEPALA SKPA ttd (NAMA LENGKAP) NIP
380
SKPA …………. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN ……. BAB I
Pendahuluan 1.1.Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPA. 1.2.Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Memuat penjelasan mengenai peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPA. 1.3.Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Memuat penjelasan mengenai sistematika isi catatan atas laporan keuangan SKPA.
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja 2.1.Ekonomi Makro Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPA. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran pertama kali dan penjelasan-penjelasan atas perubahan anggaran yang dilakukan pada SKPA. 2.2.Kebijakan Keuangan Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SKPA. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran sehubungan dengan realisasi anggaran SKPA. 2.3.Indikator Pencapaian Target Kinerja Memuat Penjelasan mengenai indikator pencapaian target kinerja SKPA, berupa indikator program dan kegiatan SKPA yang dilaksanakan pada tahun pelaporan. Indikator pencapaian target kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegitan yang dilaksanakan SKPA. BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja SKPA, berupa realiasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPA. 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan Memuat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada SKPA, baik kendala dan hambatan yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (force majeur). 381
BAB IV Kebijakan Akuntansi 4.1.Entitas Akuntansi Memuat informasi tentang entitas akuntansi SKPA. 4.2.Basis Akuntansi yang Mendasari Menyusunan Laporan Keuangan Memuat informasi tentang basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuanagan daerah SKPA. 4.3.Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Memuat informasi tentang basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah SKPA. 4.4.Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Stándar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPA. BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPA 5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan SKPA. 5.1.1. Pendapatan Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos Pendapatan Asli Daerah SKPA. 5.1.2. Belanja Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja: a. Belanja pegawai; b. Belanja barang dan jasa; c. Belanja modal. 5.1.3. Aset Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos aset: a. Aset lancar; b. Aset tetap; c. Aset lainnya. 5.1.4. Kewajiban Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos Kewajiban Jangka Pendek SKPA. 5.1.5. Ekuitas Dana Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos Ekuitas Dana Lancar SKPA. 5.2. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual. Memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas 382
pelaporan yang menggunakan basis akrual. Rekonsiliasi ditujukan untuk menyajikan hubungan antara laporan kinerja keuangan dengan laporan realisasi anggaran. Laporan rekonsiliasi dimulai dengan penambahan atau pengurangan ekuitas yang berasal dari laporan kinerja yang disusun berdasarkan basis akrual. BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, diantaranya (disesuaikan dengan kondisi SKPA): a. Domisili dan bentuk hukum suara entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada; b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; c. Ketentuan perudang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya; d. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; e. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manjemen baru; f. Komitmen atau kontijensi yang tidak dapat dapat disajikan pada Neraca; g. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan; h. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggung pemerintah. BAB VII Penutup Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang laporan keuangan.
……….., …….. KEPALA SKPA ttd (NAMA LENGKAP) NIP
383
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Laporan Keuangan SKPA ……… yang terdiri dari (a) Neraca; (b) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (c) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran …… sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. ……….., …….. KEPALA SKPA ttd (NAMA LENGKAP) NIP
384
7.1.11
Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan SKPA
Uraian
PPK SKPA
Pengguna Anggaran
PPKA
Neraca Saldo 1. Berdasarkan Neraca Saldo SKPA, PPK‐ SKPA SKPA menyusun Laporan Keuangan SKPA yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Kerta Kerja
2. PPK‐SKPA menyerahkan Laporan Keuangan SKPA kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi.
Laporan Keuangan SKPA ( LRA, Neraca, CaLK) Laporan Keuangan SKPA (LRA, Neraca, CaLK)
3. Pengguna Anggaran mengotorisasi Laporan Keuangan SKPA, dan membuat surat Pernyataan.
Surat Pernyataan
Laporan Keuangan SKPA (LRA, Neraca, CaLK) Laporan Keuangan SKPA (LRA, Neraca, CaLK)
4. Pengguna Anggaran menyerahkan Laporan Keuangan SKPA berikut Surat Pernyataan kepada PPKA.
Phase
Surat Pernyataan
385
7.2 Akuntansi PPKA 7.2.1 Ketentuan Umum 1. Akuntansi PPKA dilakukan oleh PPK-PPKA. 2. Akuntansi pendapatan PPKA dilakukan untuk mencatat Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah. 3. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) 4. Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa
giro
atau
pendapatan
lain
sebagai
akibat
penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan Aceh. 5. Akuntansi belanja PPKA meliputi belanja, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. 6. Prosedur akuntansi aset pada PPKA meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan
penghapusan, klasifikasi
pemindahtanganan
terhadap
aset
tetap
dan yang
dikuasai/digunakan PPKA. 7. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBA, entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. 8. Sistem
pencatatan
akuntansi
PPKA
menggunakan
metode cash towards accrual. Aset, kewajiban dan ekuitas
disajikan
dengan
386
basis
akrual.
pendapatan,
belanja dan pembiayaan disajikan dengan basis kas. dengan kata lain, neraca disajikan dengan basis akrual dan laporan realisasi anggaran disajikan dengan basis kas. 7.2.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-fungsi yang Terkait dalam Akuntansi PPKA 1. PPK-PPKA Uraian tugas : a) membuat jurnal : (1)
SPJ
Penerimaan
dalam
Register
Jurnal
Penerimaan Kas; (2)
SPJ Pengeluaran dan SP2D dalam Register Jurnal Pengeluaran Kas;
(3)
Bukti memorial transaksi Aset Tetap dalam Register Jurnal Umum;
(4)
Bukti memorial transaksi Selain Kas dalam Register Jurnal Umum;
(5)
Bukti memorial terhadap persediaan, hutang, piutang, dalam register Jurnal Penyesuaian.
b) melakukan posting dalam Register Buku Besar; c) membuat Neraca Saldo; d) membuat Kertas Kerja; e) menyusun Laporan Keuangan PPKA yang terdiri dari:
f)
(1)
Laporan Realisasi Anggaran;
(2)
Neraca;
(3)
Catatan Atas Laporan Keuangan;
menyerahkan laporan keuangan PPKA kepada PPKA untuk diotorisasi
2. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA) Uraian tugas : a) Menerima laporan keuangan dari PPK-PPKA b) melakukan otorisasi atas Laporan Keuangan PPKA; c) membuat surat pernyataan tanggung jawab bahwa laporan
keuangan
disusun
Pengendalian Intern (SPI).
387
berdasarkan
Sistem
5. Bendahara Umum Aceh (BUA) Uraian tugas : a) membuat laporan posisi kas harian; b) menyerahkan laporan posisi kas yang dilampirkan nota debet dan nota kredit kepada fungsi akuntansi SKPKA. 7.2.3 Akuntansi Pendapatan PPKA Pada saat penerimaan pendapatan disetor ke rekening kas daerah, PPK-PPKA mencatat jurnal: 1. Dana Perimbangan Kode Rek
Nama Perkiraan
Debet
1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah
Kredit
xxx
4.2.1.01.01
Bagi hasil dari PBB
xxx
4.2.2.01.01
Pendapatan Dana Alokasi Umum
xxx
4.2.3.00.00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus
xxx
2. Lain-Lain Pendapatan Aceh yang Sah Kode Rek
Nama Perkiraan
1.1.1.01.01
Debet
Kas di Kas Daerah
Kredit
xxx
4.3.4.xx.xx
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi
4.3.4.xx.xx
Pendapatan Hibah
xxx xxx
Jurnal pendapatan yang telah dibuat kemudian diposting ke
Buku
Besar
dan
setiap
akhir
bulan
PPK-PPKA
memindahkan saldo-saldo yang ada di setiap buku besar ke dalam neraca saldo. 7.2.4 Akuntansi Belanja PPKA Yang dimaksud dengan Akuntansi Belanja PPKA adalah langkah-langkah
teknis
yang
harus
dilakukan
dalam
perlakuan akuntansi untuk belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. PPK-PPKA menerima SP2D dari Kuasa BUA, berdasarkan SP2D terkait PPK-PPKA mencatat jurnal:
388
Kode Rek
Nama Perkiraan
Debet
5.1.2.xx.xx
Belanja Bunga
xxx
5.1.3.xx.xx
Belanja Subsidi
xxx
5.1.4.xx.xx
Belanja Hibah
xxx
5.1.5.xx.xx
Belanja Bantuan Sosial
xxx
5.1.6.xx.xx
Belanja Bagi Hasil
xxx
5.1.7.xx.xx
Belanja Bantuan Keuangan
xxx
5.1.8.xx.xx
Belanja Tidak Terduga
xxx
1.1.1.01.01
Kas di Kas Daerah
Kredit
xxx
Jurnal belanja yang telah dibuat kemudian diposting ke Buku
Besar
dan
setiap
akhir
bulan
PPK-PPKA
memindahkan saldo-saldo yang ada di setiap buku besar ke dalam neraca saldo. 7.2.5 Akuntansi Pembiayaan 1. Penerimaan Pembiayaan. a)
Pencairan Dana Cadangan Kode Rek 1.1.1.01.01
Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah
6.1.2.xx.xx
Penerimaan Pembiayaan– Dana C d EDI-Diinvestasikan dalam
3.3.x.xx.xx
Debet xxx
Kredit xxx
xxx
Dana Cadangan 1.4.x.xx.xx
Dana Cadangan
xxx
b) Penerimaan Pinjaman Kode Rek 1.1.1.01.01 6.1.2.xx.xx
3.2.4.xx.xx
2.2.x.xx.xx
Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan Pinjaman pada daerah Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang
Debet xxx
Kredit xxx
xxx
Pinjaman Jangka panjang Panjang
xxx
c. Penerimaan Dana Bergulir. Kode Rek 1.1.1.01.01 6.1.2.xx.xx 3.2.1.xx.xx 1.2.1.xx.xx
Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Penerimaan Pembiayaan– Dana Bergulir EDI-Diinvestasikan dalam Investasi Non Permanen Investasi Non Permanen
389
Debet
Kredit
xxx xxx xxx xxx
Jurnal-jurnal pengeluaran kas dan jurnal umum (jurnal collolary-nya) kemudian diposting ke buku besar dan setiap akhir bulan PPK-PPKA memindahkan saldo-saldo yang ada di setiap buku besar ke dalam neraca saldo. 2. Pengeluaran Pembiayaan a) Pembentukan Dana Cadangan Kode Rek
Nama Perkiraan
6.2.x.xx.xx
Pengeluaran Pembiayaan – Dana Cadangan
1.1.1.01.01 1.4.x.xx.xx
Kas di Kas Daerah Dana Cadangan
3.2.x.xx.xx
Debet
Kredit
xxx xxx xxx
EDI-Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
xxx
b) Penyertaan Modal Kode Rek
Nama Perkiraan
6.2.x.xx.xx
Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal
1.1.1.01.01 1.2.x.xx.xx 3.3.x.xx.xx
Kas di Kas Daerah Penyertaan Modal EDI-Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang (Rincian Obyek)
Debet
Kredit
xxx xxx xxx xxx
c) Pembayaran Pokok Utang Kode Rek
Nama Perkiraan
6.2.x.xx.xx
Pengeluaran Pembiayaan – Pembayaran Pokok Utang
1.1.1.01.01 2.2.1.xx.xx
Kas di Kas Daerah Utang Dalam Negeri
3.2.4.xx.xx
Debet
Kredit
xxx xxx xxx
Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
xxx
d) Pembentukan Dana Bergulir Kode Rek
Nama Perkiraan
6.2.x.xx.xx
Pengeluaran Pembiayaan – Dana Bergulir
1.1.1.01.01 1.2.1.xx.xx
Kas di Kas Daerah Investasi Non Permanen
x.x.x.xx.xx
EDI-Diinvestasikan dalam Investasi Non Permanen
390
Debet
Kredit
xxx xxx xxx xxx
Jurnal-jurnal pengeluaran kas dan jurnal umum (jurnal collolary-nya) kemudian diposting ke buku besar dan setiap akhir bulan PPK-PPKA memindahkan saldo-saldo yang ada di setiap buku besar ke dalam neraca saldo. 7.2.6 Akuntansi Aset Prosedur akuntansi aset pada PPKA merupakan pencatatan atas
pengakuan
pembiayaan
yang
aset
yang
dilakukan
muncul oleh
dari
transaksi
Pemerintah
Aceh,
misalnya pengakuan atas investasi jangka panjang. PPK- PPKA mencatat bukti memorial ke dalam buku jurnal umum. Jurnal pengakuan investasi sebagai berikut : Kode rek xx.xx.xx
Investasi ……….
xxx
Diinvestasikan dalam investasi ….
xxx
Jurnal pelepasan investasi, sebagai berikut : Kode rek xx.xx.xx
Diinvestasikan dalam investasi
xxx
Investasi …………..
xxx
Secara periodik, buku jurnal atas transaksi investasi jangka panjang tersebut diposting ke dalam buku besar rekening yang terkait. 7.2.7 Akuntansi Hutang Prosedur akuntansi hutang merupakan pencatatan atas pengakuan hutang jangka panjang yang muncul dari transaksi pengeluaran pembiayaan dan dicatat ke dalam buku jurnal umum. Jurnal pengakuan hutang sebagai berikut : Kode rek xx.xx.xx
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang Hutang jangka panjang
391
xxx Xxx
Jurnal pembayaran hutang, sebagai berikut : Kode rek xx.xx.xx
Hutang jangka panjang
xxx
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang
xxx
Secara periodik, buku jurnal atas transaksi hutang jangka panjang tersebut diposting ke dalam buku besar rekening yang terkait dan setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan PPKA. 7.2.8 Akuntansi Selain Kas Prosedur akuntansi selain kas pada PPKA meliputi :
Koreksi kesalahan pencatatan Merupakan
koreksi
terhadap
kesalahan
dalam
membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar.
Pengakuan aset, hutang dan ekuitas Merupakan
pengakuan
terhadap
perolehan
aset,
hutang dan ekuitas.
Jurnal terkait dengan transaksi yang bersifat accrual dan prepayment Merupakan jurnal yang dilakukan dikarenakan adanya transaksi yang sudah dilakukan namun pengeluaran kas belum
dilakukan
(accrual)
atau
terjadi
transaksi
pengeluaran kas untuk belanja dimasa yang akan datang (prepayment). Bukti transaksi yang dilakukan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang dilampiri dengan bukti transaksi jika tersedia, transaksi dicatat ke dalam buku jurnal umum. Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting ke dalam buku besar sesuai kode rekening yang bersangkutan dan setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.
392
7.2.9 Dokumen dan Catatan yang Digunakan pada Akuntansi PPKA BUKU JURNAL KHUSUS PENDAPATAN Tanggal 1
Nomor STS/Nota Bukti Lain Kredit 2 3
Kode Rekening
Uraian
Ref
Jumlah (Rp)
Akumulasi (Rp)
4
5
6
7
8
Jumlah
Banda Aceh,…………..……. PPK-PPKA (tanda tangan) (NAMA LENGKAP) NIP.
393
BUKU JURNAL KHUSUS BELANJA
Tanggal 1
Nomor SP2D Bukti Lain 2 3
Kode Rekening
Uraian
Ref
4
5
6
Jumlah (Rp) 7
Akumulasi (Rp) 8
Jumlah
Banda Aceh,…………..……. PPK-PPKA (tanda tangan) (NAMA LENGKAP) NIP.
394
BUKU BESAR NAMA REKENING
:
KODE REKENING
:
PAGU APBA
:
PAGU PERUBAHAN APBA
:
Tanggal
Uraian
Ref
Debet
Kredit
Saldo
1
2
3
4
5
6
Jumlah
Banda Aceh,…………..……. PPK-PPKA (tanda tangan) (NAMA LENGKAP) NIP.
395
NERACA SALDO PER TANGGAL……..
Kode rekening
Neraca saldo D K
Uraian
Banda Aceh,…………..……. PPK-PPKA (tanda tangan) (NAMA LENGKAP) NIP.
396
7.2.10 Prosedur Akuntansi PPKA
Uraian 1. BUA menjurnal Nota Kredit dan Nota Debet kedalam Register Jurnal Penerimaan/Pengeluaran Kas.
BUA Nota Kredit
Nota Debet
Fungsi Akuntansi Akuntansi Penerimaan Kas
Akuntansi Pengeluaran Akuntansi Aset Akuntansi Selain Kas Kas
Register Jurnal Penerimaan/ Pengeluaran Kas
2. BUA kemudian memposting jurnal tersebut kedalam Buku Besar Kas.
Buku Besar Kas
3. Berdasarkan Buku Besar Kas, BUA membuat Laporan Posisi Kas Harian. Laporan Posisi Kas Harian
4. BUA menyerahkan Laporan Posisi Kas Harian yang dilampiri Nota Kredit dan Nota Debet kepada Fungsi Akuntansi.
5. Berdasarkan Laporan Posisi Kas Harian, Fungsi Akuntansi melakukan penjurnalan dalam Register Jurnal Penerimaan Kas dan Register Jurnal Pengeluaran Kas.
Laporan Posisi kas Harian
Register Jurnal Penerimaan Kas
6. Fungsi Akuntansi juga menjurnal Bukti Memorial Transaksi Aset/Hutang dan Bukti Memorial transaksi selain Kas kedalam Register jurnal Umum.
7. Fungsi Akuntansi memposting jurnal‐ jurnal tersebut kedalam Buku Besar.
Register Jurnal Pengeluaran Kas
Bukti Transaki
Bukti Transaki
Bukti Memorial
Bukti Memorial
Register Jurnal Umum
Register Jurnal Umum
Buku Besar
8. Berdasarkan Buku Besar, Fungsi Akuntansi membuat Neraca Saldo. Neraca Saldo
9. Fungsi Akuntansi menggabungkan Neraca Saldo dalam menyusun Laporan Keuangan (LRA, Neraca, CaLK).
Phase
Laporan Keuangan (LRA, Neraca, CaLK)
397
7.2.11 Penyusunan Laporan Keuangan PPKA Laporan keuangan PPKA yang dimaksud adalah laporan keuangan
yang
dihasilkan
melalui
proses
akuntansi
lanjutan yang dilakukan oleh PPK-PPKA. Kertas Kerja PPK-PPKA menyiapkan kertas kerja (worksheet) 10 lajur sebagai alat untuk menyusun laporan keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah
pembuatan
laporan
keuangan
yang
dihasilkan secara manual. - Neraca Saldo Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. PPK-PPKA melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Saldosaldo buku besar yang telah direkap sebagai neraca saldo dipindahkan ke dalam kertas kerja. - Jurnal Penyesuaian PPK-PPKA membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksitransaksi yang bersifat akrual. Jurnal
penyesuaian
yang
diperlukan
antara
lain
digunakan untuk: 1. Koreksi kesalahan 2. Pencatatan jurnal yang belum dilakukan (accrual atau prepayment) 3. Pemindahbukuan 4. Pencatatan
piutang,
persediaan
dan
atau
aset
lainnya pada akhir tahun PPK-PPKA melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Nilai yang telah disesuaikan dicantumkan pada kertas kerja. 398
- Identifikasi Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, fungsi PPK-PPKA mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan akunakun yang termasuk dalam komponen Neraca dalam kertas kerja. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Dari kertas kerja yang telah selesai diisi, PPK-PPKA dapat menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Neraca yang dihasilkan belum final karena PPK-PPKA belum membuat Jurnal Penutup. Jurnal Penutup Jurnal Penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu perkiraan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Kode Rek
Nama Perkiraan
Debet
Pendapatan Penerimaan Pembiayaan Apropriasi Belanja Estimasi Pengeluaran Pembiayaan
Kredit
xxx xxx xxx xxx
Belanja Pengeluaran Pembiayaan Estimasi Pendapatan Estimasi Penerimaan Pembiayaan SILPA
xxx xxx xxx xxx xxx
Jurnal Penutup akan mempengaruhi SILPA di neraca menjadi jumlah yang benar. Kode Rek
Nama Perkiraan
4.x.x.xx.xx
Pendapatan
xxx
6.1.x.xx.xx
Penerimaan Pembiayaan
xxx
3.4.1.01.01
Kode Rek 4.x.x.xx.xx 5.x.x.xx.xx 6.2.x.xx.xx
Kredit
SiLPA
xxx
Nama Perkiraan SiLPA Belanja
Debet
Kredit
xxx xxx
Pengeluaran Pembiayaan
399
Debet
xxx
7.2.12 Dokumen dan Catatan yang Digunakan pada Penyusunan Laporan Keuangan PPKA PEMERINTAH ACEH KERTAS KERJA Per tanggal………
No. Urut
Uraian
Neraca saldo Pemerintah Aceh D
K
Penyesuaian D
K
Neraca saldo Pemerintah Aceh setelah penyesuaian D K
Laporan realisasi anggaran D
Banda Aceh,…………..……. PPK-PPKA (tanda tangan) (NAMA LENGKAP) NIP 400
K
Neraca D
K
PEMERINTAH ACEH LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN ….. S isa A ng g ar an No . Ur ut
Ur aian
A ng g ar an
R e alisasi
s. d
Pr o g nosis
K e t e r ang an
6
7
S e me st e r Pe r t ama 1
2
1
PE ND A PA TA N
1.1
PE ND A PA TA N TR A NS FE R
1.1.1
TR A NS FE R PE M E R INTA H PUS A T- D A NA PE R IM BA NG A N
1.1.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
1.1.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam
1.1.1.3
Biaya Pemungutan PBB
1.1.1.4
3
4
5
Dana Alokasi Umum
1.1.1.5
Dana Alokasi Khusus
1.1.1.6
Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi J umlah Pe ndapat an Tr ansf e r - D ana Pe r imbang an
1.2
L A IN- L A IN PE ND A PA TA N YA NG S A H
1.2.1
Dana Penyesuaian
1.2.2
Dana Otonomi Khusus J umlah Pe ndapat an L ain- lain yang S ah J UM L A H PE ND A PA TA N
2
BE L A NJ A
2.1
BE L A NJ A OPE R A S I
2.1.1
Belanja Bunga
2.1.1
Belanja Subsidi
2.1.3
Belanja Hibah
2.1.4
Belanja Bantuan Sosial
2.1.5
Belanja Bantuan Keuangan
2.2
BE L A NJ A TID A K TER D UG A
2.2.1
Belanja Tidak Terduga J umlah Be lanja Tidak Te r dug a J UM L A H BE L A NJ A
2.3
TR A NS FE R
2.3.1
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota
2.3.3
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota J umlah Tr ansf e r J UM L A H BE L A NJ A D A N TR A NS FE R S UR PL US / D E FIS IT
3
PE M BIA YA A N
3.1
PE NE R IM A A N PE M BIA YA A N
3.1.1
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) J umlah Pe ne r imaan Pe mbiayaan
3.2
PE NG E L UA R A N PE M BIA YA A N
3.2.1
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Aceh
3.2.2
Pembayaran Kegiatan Lanjutan J umlah Pe ng e luar an Pe mbiayaan PE M BIA YA A N NE TTO
3.3
S IS A L E BIH PE M BIA YA A N A NG G A R A N ( S IL PA )
Banda Aceh,…………..……. PPKA (tanda tangan) (NAMA LENGKAP) NIP
401
PEMERINTAH ACEH LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN ….. Lebih / ( Kurang No. Urut
Uraian
Anggaran Setelah Perubahan
Realisasi Tahu n n
2
3
4
1 1
PENDAPATAN
1.1
PENDAPATAN TRANSFER
1.1.1
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN
1.1.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
1.1.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam
1.1.1.3
Biaya Pemungutan PBB
1.1.1.4
Dana Alokasi Umum
1.1.1.5
Dana Alokasi Khusus
1.1.1.6
Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi
1.2
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1.2.1
Dana Penyesuaian
1.2.2
Dana Otonomi Khusus
2
BELANJA
2.1
BELANJA OPERASI
2.1.1
Belanja Bunga
2.1.2
Belanja Subsidi
2.1.3
Belanja Hibah
2.1.4
Belanja Bantuan Sosial
2.1.5
Belanja Bantuan Keuangan
2.2
BELANJA TIDAK TERDUGA
2.2.1
Belanja Tidak Terduga
s.d Semester Pertama 5
Realisasi Tahu n n-1 6
JUMLAH BELANJA 2.3 2.3.1
TRANSFER Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota
2.3.2
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER SURPLUS/DEFISIT
3
PEMBIAYAAN
3.1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3.1.1
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
3.2
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.2.1
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Aceh
3.2.2
Pembayaran Kegiatan Lanjutan
3.3
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN ( SILPA )
PEMBIAYAAN NETTO
Banda Aceh,…………..……. PPKA (tanda tangan) (NAMA LENGKAP) NIP
402
PEMERINTAH ACEH NERACA Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1 URAIAN (1)
Tahun n
Tahun n-1
(2)
(3)
Kenaikan (Penurunan) Jumlah % (4) (5)
ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah Jumlah Kas ASET UNTUK DIKONSOLIDASI RK-SKPA…….. Jumlah RK-SKPA INVESTASI JANGKA PANJANG Invesasi Non Permanen Investasi Dana Berglir Jumlah Investasi Non Permanen Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Aceh Penyertaan Modal Perusahaan Patungan Jumlah Invesatasi Permanen JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET LAINNYA Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET LAINNYA TOTAL ASET KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Belanja Dibayar Dimuka Cadangan Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek jumlah Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya jumlah Ekuitas Dana Investasi JUMLAH EKUITAS DANA TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
Banda Aceh,…………..…… PPK-PPKA (tanda tangan) (NAMA LENGKAP) NIP 403
PEMERINTAH ACEH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN ……. BAB I
Pendahuluan 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PPKA. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Memuat penjelasan mengenai peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan PPKA. 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Memuat penjelasan mengenai sistematika isi catatan atas laporan keuangan PPKA.
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja 1.1 Ekonomi Makro Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan laporan keuangan PPKA. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran pertama kali dan penjelasan-penjelasan atas perubahan anggaran yang dilakukan. 1.2 Kebijakan Keuangan Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca PPKA. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran sehubungan dengan realisasi anggaran. 1.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Memuat Penjelasan mengenai indikator pencapaian target kinerja.
404
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja. 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan Memuat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, baik kendala dan hambatan yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (force majeur). BAB IV Kebijakan Akuntansi 4.1 Entitas Akuntansi Memuat informasi tentang entitas akuntansi. 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Menyusunan Laporan Keuangan Memuat informasi tentang basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Memuat informasi tentang basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan. 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Stándar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan. 5.1.1 Pendapatan Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah. 5.1.2 Belanja Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja Aceh : a. Belanja Barang; b. Belanja Bunga; c. Belanja Subsidi; d. Belanja Hibah; e. Belanja Bantuan Sosial; 405
f. Belanja Bantuan Keuangan; g. Belanja Tidak Terduga. 5.1.3 Pembiayaan Memuat informasi tentang rincian pos pembiayaan a. Penerimaan pembiayaan; b. Pengeluaran pembiayaan. 5.1.4 Aset Memuat informasi tentang rincian pos aset: a. Aset lancar; b. Aset tetap; c. Aset lainnya. 5.1.5 Kewajiban Memuat informasi tentang rincian pos Kewajiban Jangka Pendek. 5.1.6 Ekuitas Dana Memuat informasi tentang rincian pos Ekuitas Dana.
dan penjelasan
dan penjelasan
dan penjelasan
dan penjelasan
5.2 Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual. Memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Rekonsiliasi ditujukan untuk menyajikan hubungan antara laporan kinerja keuangan dengan laporan realisasi anggaran. Laporan rekonsiliasi dimulai dengan penambahan atau pengurangan ekuitas yang berasal dari laporan kinerja yang disusun berdasarkan basis akrual. BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, diantaranya: a. Domisili dan bentuk hukum suara entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada; 406
b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; c. Ketentuan perudang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya; d. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; e. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manjemen baru; f. Komitmen atau kontijensi yang tidak dapat dapat disajikan pada Neraca; g. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan; h. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggung pemerintah. BAB VII Penutup Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang laporan keuangan.
Banda Aceh,…………..…… PPKA (tanda tangan) (NAMA LENGKAP) NIP
407
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Laporan Keuangan Pemerintah Aceh yang terdiri dari (a) Neraca; (b) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (c) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran ……. sebagaimana terlampir. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Banda Aceh,…………..…… PPKA (tanda tangan) (NAMA LENGKAP) NIP
408
7.2.13 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan PPKA
U raian
PPK PPKA
1.
N eraca Saldo Berdasarkan N eraca Sald o P PKA, PP K‐ PPKA PPKA m en yu su n Lap oran K euan gan PPKA yan g terdiri d ari : Lap oran Realisasi A n ggaran, N eraca, Catatan atas Lap oran K euan gan. Kertas Kerja
2.
PPK‐PPKA Keuangan diotorisasi.
3.
PPKA
m en yerah kan Lap oran kepada P PKA u n tuk Laporan Keuangan PPKA ( LR A, N eraca, C aLK) Laporan Keuangan PPKA (LRA, N eraca, CaLK)
PPKA m en gotorisasi Laporan Keuangan dan m em bu at su rat pern yataan
Surat Pernyataan
409
7.3 Akuntansi SKPKA 7.3.1 Prosedur Aktivitas Fungsi-fungsi yang Terkait dalam Akuntansi SKPKA 1. Gubernur Uraian tugas : a) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dilampirkan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah beserta Surat Pernyataan Gubernur Aceh kepada BPK; b) meneruskan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Keuangan yang telah diperiksa kepada Fungsi Akuntansi untuk disesuaikan; c) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, (berupa Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA) kepada DPRA. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Uraian tugas : melakukan pembahasan terhadap Rancangan Qanun Pertangungjawaban Pelaksanaan APBA, 3. Sekretaris Daerah Uraian tugas : a) menerima Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dari PPKA; b) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh kepada Gubernur. 4. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA) Uraian tugas : a) melakukan otorisasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh; b) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh kepada Sekretaris Daerah. 5. Bendahara Umum Aceh (BUA) Uraian tugas : a) membuat laporan posisi kas harian; b) menyerahkan laporan posisi kas yang dilampirkan nota debet dan nota kredit kepada fungsi akuntansi SKPKA. 410
6. Akuntansi SKPKA Uraian tugas : a) membuat
jurnal
penerimaan
kas
dan
jurnal
pengeluaran kas; b) membuat jurnal umum berdasarkan bukti memorial aset/hutang dan bukti memorial selain kas; c) melakukan posting jurnal ke dalam buku besar; d) melakukan konsolidasi laporan keuangan SKPA dan PPKA; e) membuat Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran f)
menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh kepada PPKA untuk diotorisasi
g) menerima
laporan
hasil
pemeriksaan
BPK
dan
laporan keuangan yang telah diperiksa BPK dari Gubernur; h) melakukan penyesuaian laporan keuangan; i)
menyerahkan laporan keuangan kepada Gubernur.
7.3.2 Akuntansi Konsolidator Dalam pelaksanaan sistem akuntansi, SKPKA diibaratkan sebagai kantor pusat (home office) dan SKPA sebagai kantor cabang (branch office). Dalam skema tersebut, terdapat sebuah akun perantara yang berfungsi sebagai jembatan antara SKPKA dan SKPA. Akun yang dimaksud adalah RK-PPKA dan RK-SKPA. Fungsi akuntansi SKPKA harus mengidentifikasi aliran kas BUA kepada bendahara pengeluaran SKPA berdasarkan SP2D, dan aliran kas dari bendahara penerimaan SKPA kepada BUA berdasarkan nota kredit. Untuk mencatat aliran dana dari bendahara penerimaan SKPA kepada kas daerah, fungsi akuntansi SKPKA mencatat jurnal:
411
Kode Rek 1.1.1.01.01 3.4.1.01.01
Nama Perkiraan
Debet
Kas di Kas Daerah
Kredit
xxx
RK-SKPA
xxx
Sedangkan untuk membukukan aliran kas dari kas daerah kepada bendahara pengeluaran SKPA, fungsi Akuntansi SKPKA mencatat jurnal: Kode Rek 3.4.1.01.01 1.1.1.01.01
Nama Perkiraan
Debet
RK-SKPA
Kredit
xxx
Kas di Kas Daerah
xxx
Pada saat Pendapatan Asli Aceh dari SKPA disetor ke rekening kas daerah, fungsi Akuntansi SKPKA mencatat jurnal: Kode Rek Nama Perkiraan 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 3.4.1.01.01
Debet xxx
RK-SKPA
Kredit xxx
Pada saat dilakukan pengeluaran dari rekening kas daerah berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh Kuasa BUA, fungsi Akuntansi SKPKA mencatat jurnal: Pengisian UP/GU/TU dan LS Kode Rek 3.4.1.01.01 1.1.1.01.01
Nama Perkiraan RK-SKPA
Debet xxx
Kas di Kas Daerah
Kredit Xxx
Pada saat dikembalikan sisa dana UP/GU/TU dan LS, fungsi Akuntansi SKPKA mencatat jurnal: Kode Rek
Nama Perkiraan
1.1.1.01.01
Kas di Kas Daerah
3.4.1.01.01
RK-SKPA
412
Debet
Kredit
xxx xxx
7.3.3 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Laporan keuangan Pemerintah Aceh terdiri dari gabungan Laporan Keuangan SKPA dan Laporan Keuangan PPKA. Proses pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh ini pada dasarnya sama dengan proses pembuatan laporan keuangan yang telah jelaskan dalam prosedur sebelumnya. Perbedaan utama adalah adanya jurnal eliminasi untuk menihilkan reciprocal account. Kertas Kerja Fungsi
Akuntansi
SKPKA
menyiapkan
kertas
kerja
(worksheet) 10 lajur sebagai alat untuk menyusun laporan keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Kertas kerja berguna
untuk
mempermudah
pembuatan
laporan
keuangan yang dihasilkan secara manual. -
Neraca Saldo Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Fungsi Akuntansi SKPKA melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Saldo-saldo buku besar yang telah direkap sebagai neraca saldo dipindahkan ke dalam kertas kerja.
-
Jurnal Eliminasi Fungsi Akuntansi SKPKA membuat jurnal eliminasi. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan eliminasi atas saldo pada akun-akun yang bersifat reciprocals, yaitu akun-akun Rekening Koran (RK) Kode Rek
Nama Perkiraan RK-PPKA RK-SKPA…. RK-SKPA…..
-
Debet
Kredit
xxx xxx xxx
Jurnal Penyesuaian Fungsi Akuntansi SKPKA melakukan penyesuaian yang diperlukan atas neraca saldo. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun413
akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal
penyesuaian
yang
diperlukan
antara
lain
digunakan untuk: 1. Koreksi kesalahan; 2. Pencatatan jurnal yang belum dilakukan (accrual atau prepayment); 3. Pemindahbukuan; 4. Pencatatan piutang, hutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tahun. Fungsi Akuntansi SKPKA melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Nilai yang telah disesuaikan dicantumkan pada kertas kerja. -
Identifikasi Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, fungsi Akuntansi SKPKA mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran
dan
akun-akun
yang
termasuk
dalam
komponen Neraca dalam kertas kerja. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Dari kertas kerja yang telah selesai diisi, fungsi Akuntansi SKPKA dapat menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Neraca yang dihasilkan belum final karena fungsi Akuntansi SKPKA belum membuat Jurnal Penutup. Jurnal Penutup Jurnal Penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu perkiraan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
414
Kode Rek
Nama Perkiraan
Debet
Pendapatan Penerimaan Pembiayaan Apropriasi Belanja Estimasi Pengeluaran Pembiayaan Belanja Pengeluaran Pembiayaan Estimasi Pendapatan Estimasi Penerimaan Pembiayaan SILPA
Kredit
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Jurnal Penutup akan mempengaruhi SILPA di neraca menjadi jumlah yang benar. Kode Rek
Nama Perkiraan
4.x.x.xx.xx
Pendapatan
xxx
6.1.x.xx.xx
Penerimaan Pembiayaan
xxx
3.4.1.01.01
Kode Rek 4.x.x.xx.xx 5.x.x.xx.xx 6.2.x.xx.xx
SILPA
Nama Perkiraan SILPA Belanja Pengeluaran Pembiayaan
415
Debet
Kredit
xxx
Debet
Kredit
xxx xxx xxx
7.3.4 Dokumen dan Catatan yang Digunakan pada Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh PEMERINTAH ACEH LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBA DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN ….. Lebih / ( Kurang ) No . Urut
Ura ia n
2 PENDA PA TA N A SLI A C EH
1.1.1 1.1.2 1.1.3
Pajak Aceh Pendapatan Retribusi Aceh Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipindahkan
1.1.4 1.1.5
Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah Zakat
1.2
PENDA PA TA N TRA NSFER
1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 1.2.1.5 1.2.1.6
Pro gno s is
Ketera nga n
3
4
5
6
7
PENDA PA TA N
1,1
1.2.1
s.d Semes ter Perta ma
1 1
A nggara n Rea lis a s i
TRA NSFER PEMERINTA H PUSA T-DA NA PERIMBA NG A N Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam Biaya Pemungutan PBB Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi
1.3
LA IN-LA IN PENDA PA TA N YA NG SA H
1.3.1 1.3.2
Dana Penyesuaian Dana Otonomi Khusus JUMLA H PENDA PATA N
2
BELA NJA
2.1
BELA NJA OPERA SI
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Pegawai Barang Subsidi Hibah Bantuan Sosial
2.2
BRLA NJA MODA L
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya
2.3
BELA NJA TIDA K TERDUGA
2.3.1
Belanja Tidak Terduga
2.4 2.4.1 2.4.3
JUMLA H BELA NJA TRA NSFER Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota JUMLA H BELA NJA DA N TRA NSFER SURPLUS/ DEFISIT
3 3.1 3.1.1
PEMBIA YA A N PENERIMAA N PEMBIA YA A N Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Jumla h Penerima an Pembia ya a n
3.2 3.2.1 3.2.2
PENG ELUA RA N PEMBIA YA A N Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Aceh Pembayaran Kegiatan Lanjutan Jumla h Pengelua ra n Pembia yaa n PEMBIA YA A N NETTO
3.3
SISA LEBIH PEMBIA YA A N A NG G A RAN ( SILPA )
Banda Aceh, …….. GUBERNUR ACEH (tanda tangan) (NAMA LENGKAP)
416
PEMERINTAH ACEH LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN ….. No . Urut
Uraian
Anggaran Setela h Peruba ha n
Realis as i Ta hun n
Lebih / (Kura ng
Realis as i Ta hun n-1
Ketera nga n
2
3
4
5
6
7
1 1
PE NDA PATAN
1.1
PE NDA PATAN ASLI AC EH
1.1.1 1.1.2 1.1.3
Pajak Aceh Pendapatan Retribusi Aceh Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipindahkan
1.1.4 1.1.5
Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah Zakat
1.2
PE NDA PATAN TRA NSFER
1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 1.2.1.5 1.2.1.6
TRANSFER PEMERINTA H PUSA T-DA NA PE RIMBANG AN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam Biaya Pemungutan PBB Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi
1.3
LA IN-LAIN PENDA PATAN YANG SA H
1.3.1 1.3.2
Dana Penyesuaian Dana Otonomi Khusus JUMLA H PE NDAPA TAN
2
BE LANJA
2.1
BE LANJA OPERASI
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Pegawai Barang Subsidi Hibah Bantuan Sosial
2.2
BRLANJA MODAL
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya
2.3
BE LANJA TIDA K TE RDUG A
2.3.1
Belanja Tidak Terduga
2.4 2.4.1 2.4.3
JUMLA H BE LANJA TRANSFER Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota JUMLA H BE LANJA DAN TRA NSFER SURPLUS/ DEFISIT
3 3.1 3.1.1
PE MBIA YA AN PE NERIMA AN PEMBIAYAA N Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Jumlah Penerima an Pembia ya a n
3.2 3.2.1 3.2.2
PE NG E LUA RAN PE MBIAYA AN Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Aceh Pembayaran Kegiatan Lanjutan Jumla h Pengelua ra n Pembia ya a n PE MBIA YA AN NETTO
3.3
SISA LE BIH PEMBIA YAA N A NG G ARAN ( SILPA )
Banda Aceh, …….. GUBERNUR ACEH (tanda tangan) (NAMA LENGKAP)
417
PEMERINTAH ACEH NERACA Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1 URAIAN (1) ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek Jumlah Kas Piutang Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Dana Bergulir Penyisihan Piutang Piutang Lain-lain Jumlah Piutang Belanja Dibayar Dimuka Sewa Dibayar Dimuka Asuransi Dibayar Dimuka Jumlah Belanja Dibayar Dimuka Persediaan Persediaan Barang Pakai Habis Persediaan Barang Modal yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Lain Jumlah Persediaan JUMLAH ASET LANCAR INVESTASI JANGKA PANJANG Invesasi Non Permanen Investasi Dana Bergulir Jumlah Investasi Non Permanen Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Aceh Penyertaan Modal Perusahaan Patungan Jumlah Invesatasi Permanen JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan JUMLAH ASET TETAP DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan ASET LAINNYA Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET LAINNYA TOTAL ASET KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN
418
Tahun n
Tahun n-1
(2)
(3)
Kenaikan (Penurunan) Jumlah % (4) (5)
URAIAN (1)
Tahun n
Tahun n-1
(2)
(3)
Kenaikan (Penurunan) Jumlah % (4) (5)
EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Belanja Dibayar Dimuka Cadangan Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek jumlah Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya jumlah Ekuitas Dana Investasi JUMLAH EKUITAS DANA TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
Banda Aceh, …….. GUBERNUR ACEH (tanda tangan) (NAMA LENGKAP)
419
PEMERINTAH ACEH LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3 dan 20X2 URAIAN
Tahun n
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Kas Pendapatan Pajak Aceh Pendapatan Retribusi Aceh Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah Zakat Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Belanja Tak Terduga Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan Arus Masuk Kas Pendapatan Penjualan atas Tanah Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Linnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Aceh yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas
420
Tahun n-1
URAIAN
Tahun n
Tahun n-1
Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Aceh Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemeritah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Kueuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Kueuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Pemberian Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Penggunaan SILPA yang telah Diterbitkan SKPS Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Transito (netto) Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Keluar Kas Arus Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode Saldo Awal Kas di BUA Saldo Akhir Kas di BUA Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas
Banda Aceh, …….. GUBERNUR ACEH (tanda tangan) (NAMA LENGKAP)
421
PEMERINTAH ACEH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN ……. BAB I
Pendahuluan 1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan. 1.5 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Memuat penjelasan mengenai peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan. 1.6 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Memuat penjelasan mengenai sistematika isi catatan atas laporan keuangan.
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja 1.4 Ekonomi Makro Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran pertama kali dan penjelasan-penjelasan atas perubahan anggaran yang dilakukan. 1.5 Kebijakan Keuangan Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran sehubungan dengan realisasi anggaran. 1.6 Indikator Pencapaian Target Kinerja Memuat Penjelasan mengenai indikator pencapaian target kinerja, berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan. Indikator pencapaian target kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.
422
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.3 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja, berupa realiasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan. 3.4 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan Memuat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada, baik kendala dan hambatan yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (force majeur). BAB IV Kebijakan Akuntansi 4.5 Entitas Akuntansi Memuat informasi tentang entitas akuntansi. 4.6 Basis Akuntansi yang Mendasari Menyusunan Laporan Keuangan Memuat informasi tentang basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuanagan daerah. 4.7 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Memuat informasi tentang basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah. 4.8 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Stándar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5.3 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan. 5.3.1 Pendapatan Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos Pendapatan Aceh. 5.3.2 Belanja Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja Aceh. 5.3.3 Pembiayaan Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos pembiayaan a. Penerimaan pembiayaan; b. Pengeluaran pembiayaan. 423
5.3.4 Aset Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos aset: a. Aset lancar; b. Aset tetap; c. Aset lainnya. 5.3.5 Kewajiban Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos Kewajiban Jangka Pendek. 5.3.6 Ekuitas Dana Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos Ekuitas Dana Lancar. 5.4 Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual. Memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Rekonsiliasi ditujukan untuk menyajikan hubungan antara laporan kinerja keuangan dengan laporan realisasi anggaran. Laporan rekonsiliasi dimulai dengan penambahan atau pengurangan ekuitas yang berasal dari laporan kinerja yang disusun berdasarkan basis akrual. BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, diantaranya: a. Domisili dan bentuk hukum suara entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada; b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; c. Ketentuan perudang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya; d. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
424
e. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manjemen baru; f. Komitmen atau kontijensi yang tidak dapat dapat disajikan pada Neraca; g. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan; h. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggung pemerintah. BAB VII Penutup Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang laporan keuangan.
Banda Aceh, …….. GUBERNUR ACEH (tanda tangan) (NAMA LENGKAP)
425
GUBERNUR ACEH
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Laporan Keuangan Pemerintah Aceh yang terdiri dari (a) Neraca (LRA); (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Arus Kas (LAK); (d) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran ……. sebagaimana terlampir. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
……….., …….. GUBERNUR ACEH ttd (NAMA LENGKAP)
426
7.3.5 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh
Uraian 1. Fungsi Akuntansi SKPKA melakukan konsolidasi (penggabungan) Laporan Keuangan SKPKA dan Laporan Keuangan PPKA, yang diserahkan oleh PPKA.
2. Proses konsolidasi tersebut menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dan Penjabaran LRA.
Fungsi Akuntansi SKPKA Laporan Keuangan Laporan Keuangan SKPKA (LRA, SKPA (LRA, Neraca, CaLK) Neraca, CaLK)
4. Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah diserahkan oleh fungsi Akuntansi SKPKA kepada PPKA.
SEKDA
GUBERNUR
Laporan Keuangan SKPA (LRA, Neraca, CaLK)
Konsolidasi
Penjabaran LRA
3. Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tersebut disertai oleh Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.
PPKA
LK Pemerintah Aceh (LRA, Neraca, LAK, CaLK) LK Perusahaan Daerah
Perusahaan Daerah
LK Pemerintah Aceh (LRA, Neraca, LAK, CaLK) LK Perusahaan Daerah
5. PPKA kemudian menyerahkan kedua laporan tersebut kepada SEKDA.
LK Pemerintah Aceh (LRA, Neraca, LAK, CaLK)
6. SEKDA meneruskan kedua laporan tersebut kepala Gubernur.
LK Perusahaan Daerah
LK Pemerintah Aceh (LRA, Neraca, LAK, CaLK) LK Perusahaan Daerah
7. Setelah menerima Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, Gubernur membuat surat pernyataan. Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dan Perusahaan Daerah beserta Surat Pernyataan Gubernur berlanjut ke proses Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA.
Phase
Surat Pernyataan Gubernur
427
7.3.6 Prosedur Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA
Uraian
Fungsi Akuntansi SKPKA
1. Gubernur menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah beserta surat Pernyataan Gubernur kepada BPK.
Gubernur
BPK
LK Pemerintah Aceh (LRA, Neraca, LAK, CaLK)
Surat pernyataan Gubernur
LK Perusahaan Daerah
Surat pernyataan Gubernur LK Pemerintah Aceh (LRA, Neraca, LAK, CaLK)
2. BPK melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah. Pemeriksaan diselesaikan paling lambat 2 bulan setelah diterimanya Laporan Keuangan.
LK Perusahaan Daerah
Pemeriksaan
LK Pemerintah Aceh (LRA, Neraca, LAK, CaLK) LK Perusahaan Daerah
3. BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Keuangan yang telah diperiksa kepada Gubernur.
LK Pemerintah Aceh (LRA, Neraca, LAK, CaLK)
Laporan Hasil Pemeriksaan
LK Perusahaan Daerah
Laporan Hasil Pemeriksaan
4. Gubernur meneruskan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Keuangan yang telah diperiksa kepada Fungsi Akuntansi untuk disesuaikan.
5. Fungsi Akuntansi melakukan penyesuaian dan penyiapan tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan. Fungsi Akuntansi juga menambahkan Penjabaran LRA ke Laporan Keuangan.
6. Fungsi Akuntansi menyerahkan Laporan Keuangan yang disertai Penjabaran LRA kepada Gubernur.
LK Pemerintah Aceh (LRA, Neraca, LAK, CaLK) LK Perusahaan Daerah
Penjabaran LRA
Tanggapan dan Penyesuaian
LK Pemerintah Aceh (LRA, Neraca, LAK, CaLK) LK Perusahaan Daerah
Phase
Penjabaran LRA
428
LK Pemerintah Aceh (LRA, Neraca, LAK, CaLK) LK Perusahaan Daerah Penjabaran LRA
Laporan Hasil Pemeriksaan
7.3.7 Prosedur Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh
Uraian
Gubernur
1. Gubernur menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, Qanun Pertanggung‐ jawaban APBA) kepada DPRA.
LK Pemerintah Aceh (LRA, Neraca, LAK, CaLK)
DPRA Berupa Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBA
LK Perusahaan Daerah LRA Penjabaran
2. DPRA melakukan pembahasan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh. Persetujuan bersama dicapai paling lambat 1 bulan sejak diterimanya Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA.
LK Perusahaan Daerah LRA Penjabaran
disetujui Qanun Berupa Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBA
Phase
3. Rancangan Qanun yang ditetapkan menjadi Pertanggungjawaban APBA.
LK Pemerintah Aceh (LRA, Neraca, LAK, CaLK)
429
LK Pemerintah Aceh (LRA, Neraca, LAK, CaLK) LK Perusahaan Daerah LRA Penjabaran
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 8.1 Pembinaan Pembinaan
atas
penyelenggaraan
Pemerintahan
Aceh
dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh yang meliputi: 1. Koordinasi perencanaan
antar dan
SKPA
yaitu
evaluasi
berkaitan
pelaksanaan
dengan
aspek
penyelenggaraan
Pemerintah Aceh. 2. Pemberian
pedoman
dan
standar
pelaksanaan
urusan
Pemerintah Aceh mencakup perencanaan dan penyusunan APBA, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan Aceh, pemantauan
dan
evaluasi
serta
kelembagaan
pengelolaan
konsultasi,
mencakup
keuangan Aceh. 3. Pemberian perencanaan
bimbingan, dan
supervisi,
penyusunan
APBA,
pelaksanaan
dan
pertanggungjawaban APBA yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan. 4. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara berkala bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, anggota DPRA, dan pegawai negeri sipil. 5. Penelitian dan pengembangan dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 8.2 Pengawasan 1. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menguji apakah pelaksanaan yang terjadi telah sesuai dengan rencana dan kriteria yang berlaku. 2. Pengawasan seharusnya
bertujuan dan
agar
apabila
pelaksanaan
terjadi
sesuai
penyimpangan,
dengan dapat
memberikan saran dan perbaikan. 3. Unsur pengawasan dalam hal ini Inspektorat Aceh adalah sebagai
aparat
pengawas 430
fungsional
Pemerintah
Aceh,
mempunyai
tugas
untuk
melaksanakan
pengawasan/
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemerintahan termasuk perencanaan dan pelaksanaan APBA. a) Aspek Pengawasan (1) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPA; (2) pembinaan sumber daya manusia SKPA; (3) pengelolaan keuangan; (4) pengelolaan sarana dan prasarana. b) Objek Pengawasan (1) perencanaan; (2) pengujian
kebenaran
formal
dan
pelaksanaan dan pertanggungjawaban. c) Dokumen Pengawasan (1) DPA; (2) Kontrak/SPK; (3) SP2D; (4) SPJ disertai bukti pendukung.
431
material
atas
PENUTUP
BAB IX PENUTUP Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh disusun sebagai operasionalisasi dari
pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem
dan
prosedur
ini
akan
menjadi
pedoman
dalam
pengelolaan keuangan Aceh secara berkesinambungan dan akan diubah sesuai kebutuhan atau jika terdapat perubahan-perubahan yang mendasar dari perundang-undangan yang berlaku.
GUBERNUR ACEH,
ZAINI ABDULLAH
432
