GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN ACEH DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH, Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi pemanasan global yang berdampak pada kerusakan lingkungan, diperlukan berbagai upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan; b. bahwa Strategi dan Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan merupakan dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan sesuai dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% dengan kerjasama internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (bussiness as usual atau BAU); c. bahwa untuk memastikan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan berjalan efektif, efisien, adil, dan berkelanjutan, diperlukan Strategi dan Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Strategi dan Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Aceh; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1103); 2. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesiir Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 4. Undang- .../2 MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB\JANUARI.
-2-
4.
5.
6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13.
14.
15. 16. 17. 18.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca; Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2002 tentang Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 57 Seri E Nomor 6); Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2002 tentang Perizinan Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 58 Seri E Nomor 7); Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 63 Seri E Nomor 10); Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 64 Seri E Nomor 11); Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 35); Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2012-2017;
MEMUTUSKAN : .../3 MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB\JANUARI.
-3-
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN ACEH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur; 2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh. 3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4.
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota. 5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reduction Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang selanjutnya disebut REDD+ adalah upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan yang dilaksanakan dalam lahan berhutan pada kawasan hutan dan non kawasan hutan, serta pemeliharaan dan peningkatan cadangan karbon disertai dengan manfaat tambahan berupa keanekaragaman hayati, peningkatan kesejahteraan masyarakat adat/lokal dan peningkatan kelestarian produksi jasa ekosistem lain. 6. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah Gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah. 7. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu. 8. Deforestasi adalah perubahan fungsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan yang mengakibatkan luas (kuantitas) kawasan hutan berkurang. 9. Degradasi hutan adalah penurunan kualitas kawasan hutan dan lahan untuk mempertahankan fungsinya akibat terjadi kerusakan ekosistem maupun hilangnya sebagian tutupan hutan. 10. Strategi dan Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Provinsi Aceh yang selanjutnya disebut SRAP REDD+ Aceh adalah dokumen garis besar strategi dan arahan perencanaan yang dijadikan acuan para pihak dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan REDD+.
BAB II .../4 MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB\JANUARI.
-4-
BAB II SRAP REDD+ Pasal 2 SRAP REDD+ Aceh merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi, Misi, Strategi dan Rencana Aksi REDD+ Aceh yang penyusunannya berpedoman kepada situasi dan kondisi Provinsi Aceh dengan memperhatikan Strategi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 3 SRAP REDD+ Aceh berfungsi : a. pedoman dan/atau acuan dalam implementasi kegiatan REDD+ di Provinsi Aceh; b. arahan bagi sistem tata kelola dan peraturan yang terintegrasi untuk menaungi pelaksanaan skema REDD+ yang dijalankan oleh masyarakat, korporasi, organisasi masyarakat sipil, dan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota; c. acuan bagi pengembangan investasi oleh semua pihak pada semua skala dalam bidang pemanfaatan lahan hutan dan gambut baik untuk komoditi kehutanan, pertanian dan jasa lingkungan termasuk penyerapan dan pemeliharaan stok karbon. BAB III KETERKAITAN SRAP REDD+ DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ACEH Pasal 4 (1) SRAP REDD+ Aceh berisi upaya-upaya penurunan emisi GRK untuk sektor kehutanan dan lahan dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan Kewenangan Aceh serta terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Aceh. (2) Proses penyusunan SRAP REDD+ Aceh bersifat partisipatif dan menggunakan referensi yang tersedia di tingkat nasional. Pasal 5 (1) Pencapaian target penurunan emisi GRK dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Tingkat Kabupaten/Kota dilakukan dengan mengarahkan dan menetapkan berbagai program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator kinerja dan pembiayaan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/ Kota. (2) Pemerintah Aceh mengkoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung penurunan Emisi GRK dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Aceh. BAB IV PELAKSANAAN SRAP REDD+ Aceh Pasal 6 (1) Badan Pengelola REDD+ Aceh melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, pengawasan serta pengendalian SRAP REDD+ Aceh. (2) Hasil pelaksanaan SRAP REDD+ Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur Aceh oleh Kepala Badan Pengelola REDD+ Aceh. Pasal 7 .../5 MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB\JANUARI.
-5Pasal 7 Pelaksanaan program dan kegiatan dalam SRAP REDD+ Aceh dapat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh, Lembaga Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat Adat/Lokal dan pihak terkait lainnya yang memenuhi ketentuan yang akan diatur terpisah melalui keputusan Badan Pengelola REDD+ Aceh. BAB V KAJIAN ULANG SRAP REDD+ Aceh Pasal 8 (1) SRAP REDD+ Aceh dapat dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan perkembangan dinamika nasional dan internasional. (2) Kaji ulang SRAP REDD+ Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelola REDD+ Aceh. (3) Hasil kaji ulang SRAP REDD+ Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Badan Pengelola REDD+ Aceh kepada Gubernur Aceh. BAB VI DOKUMEN SRAP REDD+ Aceh Pasal 9 (1) Dokumen SRAP REDD+ Aceh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (2) Sistimatika SRAP REDD+ Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : Bab I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Dasar Hukum 1.4 Ruang Lingkup BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN 2.1 Kondisi Kawasan Hutan di Aceh 2.2 Kondisi Perizinan Sektor Kehutanan di Aceh 2.3 Kondisi Deforestasi dan Degradasi Hutan Aceh 2.4 Emisi dari Sektor Penggunaan Lahan dan Hutan di Aceh 2.5 Penyebab Deforestasi dan Degradasi Hutan di Aceh BAB III STRATEGI REDD+ ACEH 3.1 Keterkaitan REDD+ Aceh dengan Program Lain 3.2 Kerangka Strategi REDD+ Aceh BAB IV PELAKSANAAN STRATEGI DAERAH DAN RENCANA AKSI REDD+ ACEH 4.1 Penyusunan Strategi Daerah dan Rencana Aksi Daerah REDD+ Aceh 4.2 Menumbuhkan Kesiapan dan Pelaksanaan Tindakan Awal BAB V PENUTUP BAB VII .../6 MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB\JANUARI.
-6-
BAB VII PENDANAAN Pasal 10 Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam SRAP REDD+ Aceh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan program dan kegiatan yang bersumber dari TDBH Migas Pelaksanaan tugas koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, pengawasan serta pengendalian SRAP REDD+ Aceh dilakukan oleh Badan Pengelola REDD+ Aceh yang akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
(2) Sebelum terbentuknya Badan Pengelola REDD+ Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Task Force REDD+ Aceh. (3) Task Force REDD+ Aceh bertanggungjawab untuk menyiapkan pembentukan Badan Pengelola REDD+ Aceh paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.
Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal, 21 Januari 2014 19 Rabiul Awal 1435 GUBERNUR ACEH, Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal, 21 Januari 2014 19 Rabiul Awal 1435 SEKRETARIS DAERAH ACEH, Ttd,
DERMAWAN
BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2014 NOMOR 2 MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB\JANUARI.
Ttd,
ZAINI ABDULLAH
