GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG

GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEHUTANAN ACEH GUBERNUR ACEH, Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Qanun Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Aceh; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 241 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu dilakukan penetapan dan penyempurnaan kembali Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Aceh; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Aceh; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang .......

2 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan .......

3 13. Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 78); 14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 15); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEHUTANAN ACEH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. 2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 3. Pemerintahan Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh. 4. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 5. Dinas adalah Dinas Kehutanan Aceh. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Aceh. 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Hutan di tingkat Tapak Dinas pada Dinas Kehutanan Aceh.

8. Kepala .......

4 8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Aceh. 9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Aceh. 10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Aceh. 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Aceh. 12. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 13. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 14. Kawasan Ekosistem Leuser adalah kesatuan areal dalam wilayah administratif Aceh yang terdiri dari sebagian Kawasan Lindung, Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah ditunjuk atau ditetapkan sebagai Kawasan strategis nasional, pengelolaan dan pemanfaatannya mengacu pada status dan fungsi kawasan berdasarkan peraturan yang berlaku. 15. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, penunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. 16. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas di daratan. 17. Penyuluh Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau petugas yang direkrut sebagai Tenaga Kontrak yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup kehutanan untuk melakukan penyuluhan kehutanan. 18. Polisi kehutanan yang selanjutnya disebut POLHUT adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberi wewenang Kepolisian Khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

19. Wilayah .......

5 19. Wilayah kerja pada UPTD Hutan Aceh adalah wilayah yang mengelola hutan Aceh pada wilayah I sampai dengan wilayah VI berdasarkan perpaduan kelompok Daerah Aliran Sungai (DAS), ekosistem wilayah, biofisik dan pelaksanaan administrasi pemerintahan untuk selanjutnya disebut sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Aceh yang terdiri dari: a. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I; b. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II; c. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III; d. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV; e. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah V; f. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VI; dan g. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan. (2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I berkedudukan di Aceh Besar, dengan wilayah kerja meliputi Kelompok Daerah Aliran Sungai: Krueng Aceh, Krueng Baroo, Krueng Sabee, Krueng Teunom, Alue Setui dan Alue raya. (3) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II berkedudukan di Bener Meriah, dengan wilayah kerja meliputi Kelompok Daerah Aliran Sungai: Krueng Meureudu, Krueng Peusangan dan Krueng Pase. (4) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III berkedudukan di Aceh Timur, dengan wilayah kerja meliputi Kelompok Daerah Aliran Sungai: Krueng Jambo Aye, Krueng Peureulak dan Krueng Tamiang. (5) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV berkedudukan di Aceh Barat, dengan wilayah kerja meliputi Kelompok Daerah Aliran Sungai: Krueng Woyla, Krueng Merbou dan Lae Lasikin. (6) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah V berkedudukan di Gayo Lues, dengan wilayah kerja meliputi Kelompok Daerah Aliran Sungai: Krueng Tripa dan Krueng Kuala Batee. (7) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VI berkedudukan di Subulussalam, dengan wilayah kerja meliputi Kelompok Daerah Aliran Sungai: Krueng Kluet, Krueng Singkil/Lawe Alas dan Kepulauan Banyak. (8) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan berkedudukan di Saree, dengan wilayah kerja meliputi Kelompok Hutan Seulawah Agam dan Kelompok Hutan Seulawah Inong yang ditetapkan sebagai kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan.

BAB III .......

6 BAB III UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH I Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan Pasal 3 Susunan Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I, terdiri dari: a. Kepala UPTD; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan; d. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 4 (1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I merupakan perangkat teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan Aceh. (2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I. (4) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 5 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I mempunyai tugas menjabarkan kebijakan kehutanan Pemerintah Aceh dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi pengorganisasian, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pengendalian dan pengawasan,serta mengelola hutan Aceh sesuai dengan status dan fungsi pokok kawasan hutan dalam wilayah kerjanya. Pasal 6 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I, mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam wilayah kerjanya; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; c. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan hutan; d. pelaksanaan pembinaan penggunaan kawasan hutan;

e. pelaksanaan .......

7 e. pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan; f. pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam; g. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; i. pelaksanaan pengkajian peluang investasi dan usaha sektor kehutanan pada wilayah kerjanya; dan j. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan. Paragraf 1 Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I Pasal 7 Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I mempunyai tugas memimpin UPTD dalam menjabarkan kebijakan kehutanan Pemerintah Aceh dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi pengorganisasian, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pengendalian dan pengawasan, serta mengelola hutan Aceh sesuai dengan status dan fungsi pokok kawasan hutan dalam wilayah kerjanya. Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I, mempunyai fungsi: a. pengendalian teknis penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam wilayah kerjanya; b. pengendalian dan pembinaan teknis urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; c. pengendalian dan pengawasan teknis pemanfaatan hutan; d. pengendalian dan pengawasan teknis penggunaan kawasan hutan; e. pengendalian dan pengawasan teknis rehabilitasi hutan dan lahan; f. pengendalian dan pengawasan teknis perlindungan hutan dan konservasi alam; g. pembinaan teknis kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat; h. pembinaan dan pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan; i. pengkoordinasian dan kerjasama teknis pengkajian peluang investasi dan usaha sektor kehutanan pada wilayah kerjanya; j. pengendalian dan pengawasan teknis pengelolaan hutan Aceh wilayah I; dan k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2 .......

8 Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha Pasal 9 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan; b. pelaksanaan keorganisasian dan ketatalaksanaan; c. pelaksanaan penyusunan program kerja, perencanaan, rencana anggaran dan pelaporan; d. pelaksanaan penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan Inventarisasi aset; dan e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD. Paragraf 3 Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan Pasal 11 Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan mempunyai tugas pengawasan perizinan kehutanan, inventarisasi sumberdaya hutan, perpetaan hutan, produksi kehutanan, penatausahaan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pembinaan silvikultur, serta pemberdayaan masyarakat. Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan kegiatan perizinan kehutanan; b. pelaksanaan kegiatan inventarisasi hutan; c. pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan hutan; d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan luas dan tutupan kawasan hutan; e. pelaksanaan penatausahaan hasil hutan; f. pelaksanaan pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan; g. pelaksanaan peningkatan produksi hasil hutan; h. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; i. pelaksanaan pengembangan hutan tanaman; j. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan; k. pelaksanaan kegiatan silvikultur dan budidaya tanaman kehutanan;

l. pelaksanaan .......

9 l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD. Paragraf 4 Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Pasal 13 Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan, kawasan hutan, kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan, penebangan liar (illegal logging), peredaran dan perdagangan hasil hutan illegal, penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, penguasaan dan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, serta pelanggaran tindak pidana bidang kehutanan. Pasal 14 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, gangguan ternak, perambahan dan okupasi kawasan hutan, penebangan hutan dan peredaran hasil hutan tidak sah; b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan pemanfaatan hutan; c. pelaksanaan pengawasan tertib peredaran hasil hutan; d. pelaksanaan peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; e. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan kehutanan; f. pelaksanaan koordinasi dan pencegahan gangguan keamanan hutan dan kebakaran hutan; g. pelaksanaan upaya preventif, pre-emtif, dan represif dalam perlindungan dan pengamanan hutan; h. pelaksanaan koordinasi dengn instansi penegak hukum dan instansi terkait dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan; i. pelaksanaan penegakan hukum kehutanan; j. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan polisi kehutanan; k. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan dan pengaman hutan partisipatif; l. pelaksanaan pembinaan kelompok pecinta lingkungan dan konservasi alam; m. pelaksanaan teknis pemantauan dan pengamanan batas kawasan hutan; n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV .......

10 BAB IV UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH II Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan Pasal 15 Susunan Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II, terdiri dari: a. Kepala UPTD; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan; d. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 16 (1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II merupakan perangkat teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan Aceh. (2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II. (4) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 17 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II mempunyai tugas menjabarkan kebijakan kehutanan Pemerintah Aceh dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi pengorganisasian, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pembinaan kawasan ekosistem leuser, pengendalian dan pengawasan, serta mengelola hutan Aceh sesuai dengan status dan fungsi pokok kawasan hutan dalam wilayah kerjanya. Pasal 18 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II, mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam wilayah kerjanya; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; c. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan hutan; d. pelaksanaan pembinaan penggunaan kawasan hutan; e. pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan;

f. pelaksanaan .......

11 f. pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam; g. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat; h. pelaksanaan pembinaan kawasan ekosistem leuser; i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; j. pelaksanaan pengkajian peluang investasi dan usaha sektor kehutanan pada wilayah kerjanya; dan k. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan. Paragraf 1 Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II Pasal 19 Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II mempunyai tugas memimpin UPTD dalam menjabarkan kebijakan kehutanan Pemerintah Aceh dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi pengorganisasian, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pembinaan Kawasan Ekosistem Leuser, pengendalian dan pengawasan, serta mengelola hutan Aceh sesuai dengan status dan fungsi pokok kawasan hutan dalam wilayah kerjanya. Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II, mempunyai fungsi: a. pengendalian teknis penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam wilayah kerjanya; b. pengendalian dan pembinaan teknis urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; c. pengendalian dan pengawasan teknis pemanfaatan hutan; d. pengendalian dan pengawasan teknis penggunaan kawasan hutan; e. pengendalian dan pengawasan teknis rehabilitasi hutan dan lahan; f. pengendalian dan pengawasan teknis perlindungan hutan dan konservasi alam; g. pembinaan teknis kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat; h. pelaksanaan pembinaan kawasan ekosistem leuser; i. pembinaan dan pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan; j. pengkoordinasian dan kerjasama teknis pengkajian peluang investasi dan usaha sektor kehutanan pada wilayah kerjanya; k. pengendalian dan pengawasan teknis pengelolaan hutan aceh wilayah II; dan l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2 .......

12 Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha Pasal 21 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD. Pasal 22 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan; b. pelaksanaan keorganisasian dan ketatalaksanaan; c. pelaksanaan penyusunan program kerja, perencanaan, rencana anggaran dan pelaporan; d. pelaksanaan penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan Inventarisasi aset; dan e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD. Paragraf 3 Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan Pasal 23 Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan mempunyai tugas pengawasan perizinan kehutanan, inventarisasi sumberdaya hutan, perpetaan hutan, produksi kehutanan, penatausahaan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan pembinaan silvikultur hutan, serta pemberdayaan masyarakat. Pasal 24 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan kegiatan perizinan kehutanan; b. pelaksanaan kegiatan inventarisasi hutan; c. pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan hutan; d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan luas dan tutupan kawasan hutan; e. pelaksanaan penatausahaan hasil hutan; f. pelaksanaan pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan; g. pelaksanaan peningkatan produksi hasil hutan; h. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; i. pelaksanaan pengembangan hutan tanaman; j. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan; k. pelaksanaan kegiatan silvikultural dan budidaya tanaman kehutanan;


13 l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD. Paragraf 4 Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Pasal 25 Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan, kawasan hutan, kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan, illegal logging, peredaran dan perdagangan hasil hutan illegal, penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, penguasaan dan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, serta pelanggaran tindak pidana bidang kehutanan. Pasal 26 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, gangguan ternak, perambahan dan okupasi kawasan hutan, penebangan hutan dan peredaran hasil hutan tidak sah; b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan pemanfaatan hutan; c. pelaksanaan pengawasan tertib peredaran hasil hutan; d. pelaksanaan peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; e. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan kehutanan; f. pelaksanaan koordinasi dan pencegahan gangguan keamanan hutan dan kebakaran hutan; g. pengelolaan dan pembinaan kawasan ekosistem leuser; h. pelaksanaan upaya preventif, pre-emtif, dan represif dalam perlindungan dan pengamanan hutan; i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan; j. pelaksanaan penegakan hukum kehutanan; k. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan polisi kehutanan; l. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan dan pengaman hutan partisipatif; m. pelaksanaan pembinaan kelompok pecinta lingkungan dan konservasi alam; n. pelaksanaan teknis pemantauan dan pengamanan batas kawasan hutan; o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

BAB V .......

14 BAB V UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH III Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan Pasal 27 Susunan Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III, terdiri dari: a. Kepala UPTD; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan; d. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 28 (1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III merupakan perangkat teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan Aceh. (2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III. (4) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 29 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III mempunyai tugas menjabarkan kebijakan kehutanan Pemerintah Aceh dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi pengorganisasian, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pembinaan Kawasan Ekosistem Leuser, pengendalian dan pengawasan, serta mengelola hutan Aceh sesuai dengan status dan fungsi pokok kawasan hutan dalam wilayah kerjanya. Pasal 30 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III, mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam wilayah kerjanya; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; c. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan hutan; d. pelaksanaan pembinaan penggunaan kawasan hutan;


15 e. pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan; f. pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam; g. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat; h. pengelolaan dan pembinaan kawasan ekosistem leuser; i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; j. pelaksanaan pengkajian peluang investasi dan usaha sektor kehutanan pada wilayah kerjanya; dan k. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan. Paragraf 1 Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III Pasal 31 Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III mempunyai tugas memimpin UPTD dalam menjabarkan kebijakan kehutanan Pemerintah Aceh dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi pengorganisasian, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pembinaan kawasan ekosistem leuser, pengendalian dan pengawasan, serta mengelola hutan Aceh sesuai dengan status dan fungsi pokok kawasan hutan dalam wilayah kerjanya. Pasal 32 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III, mempunyai fungsi: a. pengendalian teknis penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam wilayah kerjanya; b. pengendalian dan pembinaan teknis urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; c. pengendalian dan pengawasan teknis pemanfaatan hutan; d. pengendalian dan pengawasan teknis penggunaan kawasan hutan; e. pengendalian dan pengawasan teknis rehabilitasi hutan dan lahan; f. pengendalian dan pengawasan teknis perlindungan hutan dan konservasi alam; g. pelaksanaan pembinaan kawasan ekosistem leuser; h. pembinaan teknis kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat; i. pembinaan dan pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan; j. pengkoordinasian dan kerjasama teknis pengkajian peluang investasi dan usaha sektor kehutanan pada wilayah kerjanya; k. pengendalian dan pengawasan teknis pengelolaan hutan aceh wilayah III; dan l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2 .......

16 Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha Pasal 33 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD. Pasal 34 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan; b. pelaksanaan keorganisasian dan ketatalaksanaan; c. pelaksanaan penyusunan program kerja, perencanaan, rencana anggaran dan pelaporan; d. pelaksanaan penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan Inventarisasi aset; dan e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD. Paragraf 3 Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan Pasal 35 Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan mempunyai tugas pengawasan perizinan kehutanan, Inventarisasi sumberdaya hutan, perpetaan hutan, produksi kehutanan, penatausahaan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan pembinaan silvikultur hutan, serta pemberdayaan masyarakat. Pasal 36 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan kegiatan perizinan kehutanan; b. pelaksanaan kegiatan inventarisasi hutan; c. pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan hutan; d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan luas dan tutupan kawasan hutan; e. pelaksanaan penatausahaan hasil hutan; f. pelaksanaan pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan; g. pelaksanaan peningkatan produksi hasil hutan; h. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; i. pelaksanaan pengembangan hutan tanaman; j. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan; k. pelaksanaan kegiatan silvikultural dan budidaya tanaman kehutanan;


17 l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD. Paragraf 4 Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Pasal 37 Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan, kawasan hutan, kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan, illegal logging, peredaran dan perdagangan hasil hutan illegal, penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, penguasaan dan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, serta pelanggaran tindak pidana bidang kehutanan. Pasal 38 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, gangguan ternak, perambahan dan okupasi kawasan hutan, penebangan hutan dan peredaran hasil hutan tidak sah; b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan pemanfaatan hutan; c. pelaksanaan pengawasan tertib peredaran hasil hutan; d. pelaksanaan peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; e. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan kehutanan; f. pelaksanaan pembinaan kawasan ekosistem leuser; g. pelaksanaan koordinasi dan pencegahan gangguan keamanan hutan dan kebakaran hutan; h. pelaksanaan upaya preventif, pre-emtif, dan represif dalam perlindungan dan pengamanan hutan; i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan; j. pelaksanaan penegakan hukum kehutanan; k. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan polisi kehutanan; l. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan dan pengaman hutan partisipatif; m. pelaksanaan pembinaan kelompok pecinta lingkungan dan konservasi alam; n. pelaksanaan teknis pemantauan dan pengamanan batas kawasan hutan; o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

BAB VI .......

18 BAB VI UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH IV Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan Pasal 39 Susunan Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV, terdiri dari: a. Kepala UPTD; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan; d. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 40 (1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV merupakan perangkat teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan Aceh. (2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV. (4) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 41 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV mempunyai tugas menjabarkan kebijakan kehutanan Pemerintah Aceh dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi pengorganisasian, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pembinaan kawasan ekosistem leuser, pengendalian dan pengawasan, serta mengelola hutan Aceh sesuai dengan status dan fungsi pokok kawasan hutan dalam wilayah kerjanya. Pasal 42 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV, mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam wilayah kerjanya; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; c. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan hutan; d. pelaksanaan pembinaan penggunaan kawasan hutan;


19 e. pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan; f. pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam; g. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat; h. pelaksanaan pembinaan kawasan ekosistem leuser; i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; j. pelaksanaan pengkajian peluang investasi dan usaha sektor kehutanan pada wilayah kerjanya; dan k. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan. Paragraf 1 Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV Pasal 43 Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV mempunyai tugas memimpin UPTD dalam menjabarkan kebijakan kehutanan Pemerintah Aceh dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi pengorganisasian, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pembinaan kawasan ekosistem leuser, pengendalian dan pengawasan, serta mengelola hutan Aceh sesuai dengan status dan fungsi pokok kawasan hutan dalam wilayah kerjanya. Pasal 44 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV, mempunyai fungsi: a. pengendalian teknis penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam wilayah kerjanya; b. pengendalian dan pembinaan teknis urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; c. pengendalian dan pengawasan teknis pemanfaatan hutan; d. pengendalian dan pengawasan teknis penggunaan kawasan hutan; e. pengendalian dan pengawasan teknis rehabilitasi hutan dan lahan; f. pengendalian dan pengawasan teknis perlindungan hutan dan konservasi alam; g. pelaksanaan pembinaan kawasan ekosistem leuser; h. pembinaan teknis kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat; i. pembinaan dan pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan; j. pengkoordinasian dan kerjasama teknis pengkajian peluang investasi dan usaha sektor kehutanan pada wilayah kerjanya; k. pengendalian dan pengawasan teknis pengelolaan hutan aceh wilayah IV; dan l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2 .......



21 l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD. Paragraf 4 Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Pasal 49 Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan, kawasan hutan, kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan, illegal logging, peredaran dan perdagangan hasil hutan illegal, penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, penguasaan dan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, serta pelanggaran tindak pidana bidang kehutanan. Pasal 50 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, gangguan ternak, perambahan dan okupasi kawasan hutan, penebangan hutan dan peredaran hasil hutan tidak sah; b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan pemanfaatan hutan; c. pelaksanaan pengawasan tertib peredaran hasil hutan; d. pelaksanaan peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; e. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan kehutanan; f. pelaksanaan koordinasi dan pencegahan gangguan keamanan hutan dan kebakaran hutan; g. pelaksanaan upaya preventif, pre-emtif, dan represif dalam perlindungan dan pengamanan hutan; h. pengelolaan dan pembinaan kawasan ekosistem leuser; i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan; j. pelaksanaan penegakan hukum kehutanan; k. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan polisi kehutanan; l. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan dan pengaman hutan partisipatif; m. pelaksanaan pembinaan kelompok pecinta lingkungan dan konservasi alam; n. pelaksanaan teknis pemantauan dan pengamanan batas kawasan hutan; o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

BAB VII .......

22 BAB VII UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH V Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan Pasal 51 Susunan Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah V, terdiri dari: a. Kepala UPTD; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan; d. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 52 (1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah V merupakan perangkat teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan Aceh. (2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah V dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah V. (4) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah V. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 53 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah V mempunyai tugas menjabarkan kebijakan kehutanan Pemerintah Aceh dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi pengorganisasian, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pembinaan kawasan ekosistem leuser, pengendalian dan pengawasan, serta mengelola hutan Aceh sesuai dengan status dan fungsi pokok kawasan hutan dalam wilayah kerjanya. Pasal 54 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah V, mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam wilayah kerjanya; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; c. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan hutan; d. pelaksanaan pembinaan penggunaan kawasan hutan;


23 e. pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan; f. pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam; g. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat; h. pelaksanaan pembinaan kawasan ekosistem leuser; i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; j. pelaksanaan pengkajian peluang investasi dan usaha sektor kehutanan pada wilayah kerjanya; dan k. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan. Paragraf 1 Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah V Pasal 55 Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah V mempunyai tugas memimpin UPTD dalam menjabarkan kebijakan kehutanan Pemerintah Aceh dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi pengorganisasian, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pembinaan kawasan ekosistem leuser, pengendalian dan pengawasan, serta mengelola hutan Aceh sesuai dengan status dan fungsi pokok kawasan hutan dalam wilayah kerjanya. Pasal 56 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah V, mempunyai fungsi: a. pengendalian teknis penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam wilayah kerjanya; b. pengendalian dan pembinaan teknisurusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; c. pengendalian dan pengawasan teknis pemanfaatan hutan; d. pengendalian dan pengawasan teknis penggunaan kawasan hutan; e. pengendalian dan pengawasan teknis rehabilitasi hutan dan lahan; f. pengendalian dan pengawasan teknis perlindungan hutan dan konservasi alam; g. pengelolaan dan pembinaan kawasan ekosistem leuser; h. pembinaan teknis kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat; i. pembinaan dan pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan; j. pengkoordinasian dan kerjasama teknis pengkajian peluang investasi dan usaha sektor kehutanan pada wilayah kerjanya; k. pengendalian dan pengawasan teknis pengelolaan hutan aceh wilayah V; dan l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2 .......

24 Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha Pasal 57 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD. Pasal 58 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan; b. pelaksanaan keorganisasian dan ketatalaksanaan; c. pelaksanaan penyusunan program kerja, perencanaan, rencana anggaran dan pelaporan; d. pelaksanaan penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan Inventarisasi aset; dan e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD. Paragraf 3 Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan Pasal 59 Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan mempunyai tugas pengawasan perizinan kehutanan, Inventarisasi sumberdaya hutan, perpetaan hutan, produksi kehutanan, penatausahaan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan pembinaan silvikultur hutan, serta pemberdayaan masyarakat. Pasal 60 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan kegiatan perizinan kehutanan; b. pelaksanaan kegiatan inventarisasi hutan; c. pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan hutan; d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan luas dan tutupan kawasan hutan; e. pelaksanaan penatausahaan hasil hutan; f. pelaksanaan pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan; g. pelaksanaan peningkatan produksi hasil hutan; h. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; i. pelaksanaan pengembangan hutan tanaman; j. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan; k. pelaksanaan kegiatan silvikultural dan budidaya tanaman kehutanan;


25 l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD. Paragraf 4 Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Pasal 61 Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan, kawasan hutan, kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan, illegal logging, peredaran dan perdagangan hasil hutan illegal, penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, penguasaan dan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, serta pelanggaran tindak pidana bidang kehutanan. Pasal 62 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, gangguan ternak, perambahan dan okupasi kawasan hutan, penebangan hutan dan peredaran hasil hutan tidak sah; b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan pemanfaatan hutan; c. pelaksanaan pengawasan tertib peredaran hasil hutan; d. pelaksanaan peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; e. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan kehutanan; f. pelaksanaan koordinasi dan pencegahan gangguan keamanan hutan dan kebakaran hutan; g. pelaksanaan upaya preventif, pre-emtif, dan represif dalam perlindungan dan pengamanan hutan; h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan; i. pengelolaan dan pembinaan kawasan ekosistem leuser; j. pelaksanaan penegakan hukum kehutanan; k. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan polisi kehutanan; l. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan dan pengaman hutan partisipatif; m. pelaksanaan pembinaan kelompok pecinta lingkungan dan konservasi alam; n. pelaksanaan teknis pemantauan dan pengamanan batas kawasan hutan; o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

BAB VIII .......

26 BAB VIII UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH VI Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan Pasal 63 Susunan Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VI, terdiri dari: a. Kepala UPTD; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan; d. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 64 (1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VI merupakan perangkat teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan Aceh. (2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VI dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VI. (4) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VI. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 65 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VI mempunyai tugas menjabarkan kebijakan kehutanan Pemerintah Aceh dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi pengorganisasian, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pembinaan kawasan ekosistem leuser, pengendalian dan pengawasan, serta mengelola hutan Aceh sesuai dengan status dan fungsi pokok kawasan hutan dalam wilayah kerjanya. Pasal 66 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VI, mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam wilayah kerjanya; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; c. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan hutan; d. pelaksanaan pembinaan penggunaan kawasan hutan;


27 e. f. g. h.

pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan; pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam; pelaksanaan pembinaan kawasan ekosistem leuser ; pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat; i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; j. pelaksanaan pengkajian peluang investasi dan usaha sektor kehutanan pada wilayah kerjanya; dan k. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan. Paragraf 1 Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VI Pasal 67 Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VI mempunyai tugas memimpin UPTD dalam menjabarkan kebijakan kehutanan Pemerintah Aceh dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi pengorganisasian, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pembinaan Kawasan Ekosistem Leuser, pengendalian dan pengawasan, serta mengelola hutan Aceh sesuai dengan status dan fungsi pokok kawasan hutan dalam wilayah kerjanya. Pasal 68 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VI, mempunyai fungsi: a. pengendalian teknis penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam wilayah kerjanya; b. pengendalian dan pembinaan teknis urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; c. pengendalian dan pengawasan teknis pemanfaatan hutan; d. pengendalian dan pengawasan teknis penggunaan kawasan hutan; e. pengendalian dan pengawasan teknis rehabilitasi hutan dan lahan; f. pengendalian dan pengawasan teknis perlindungan hutan dan konservasi alam; g. pelaksanaan pembinaan kawasan ekosistem leuser; h. pembinaan teknis kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat; i. pembinaan dan pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan; j. pengkoordinasian dan kerjasama teknis pengkajian peluang investasi dan usaha sektor kehutanan pada wilayah kerjanya; k. pengendalian dan pengawasan teknis pengelolaan hutan aceh wilayah VI; dan l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2 .......



29 l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD. Paragraf 4 Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Pasal 73 Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan, kawasan hutan, kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan, illegal logging, peredaran dan perdagangan hasil hutan illegal, penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, penguasaan dan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, serta pelanggaran tindak pidana bidang kehutanan. Pasal 74 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, gangguan ternak, perambahan dan okupasi kawasan hutan, penebangan hutan dan peredaran hasil hutan tidak sah; b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan pemanfaatan hutan; c. pelaksanaan pengawasan tertib peredaran hasil hutan; d. pelaksanaan peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; e. pelaksanaan pembinaan kawasan ekosistem leuser; f. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan kehutanan; g. pelaksanaan koordinasi dan pencegahan gangguan keamanan hutan dan kebakaran hutan; h. pelaksanaan upaya preventif, pre-emtif, dan represif dalam perlindungan dan pengamanan hutan; i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan; j. pelaksanaan penegakan hukum kehutanan; k. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan polisi kehutanan; l. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi denganPenyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan dan pengaman hutan partisipatif; m. pelaksanaan pembinaan kelompok pecinta lingkungan dan konservasi alam; n. pelaksanaan teknis pemantauan dan pengamanan batas kawasan hutan; o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

BAB IX .......

30 BAB IX UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TAHURA POCUT MEURAH INTAN Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan Pasal 75 Susunan Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahura Pocut Meurah Intan, terdiri dari: a. Kepala UPTD; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan; d. Seksi Pengamanan dan Keanekaragaman Hayati; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 76 (1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahura Pocut Meurah Intan merupakan perangkat teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan Aceh. (2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahura Pocut Meurah Intan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahura Pocut Meurah Intan. (4) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahura Pocut Meurah Intan. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 77 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahura Pocut Meurah Intan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan dan pengembangan taman hutan raya meliputi perencanaan, pengembangan, pengorganisasian, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan. Pasal 78 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahura Pocut Meurah Intan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana pengelolaan dan pengembangan taman hutan raya; b. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; c. pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; d. pelaksanaan peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; e. pelaksanaan pembinaan kegiatan rehabilitasi hutan; f. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan;

g. pelaksanaan .......

31 g. pelaksanaan pembinaan dan pemanfaatan zona-zona dalam taman hutan raya untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan penunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi alam; h. pelaksanaan koordinasi investasi dan kolaborasi pengembangan dan pengelolaan taman hutan raya; i. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dengan instansi dan lembaga terkait; j. pelaksanaan pengelolaan habitat dan penangkaran satwa liar; k. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sekitar; dan l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Paragraf 1 Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahura Pocut Meurah Intan Pasal 79 Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahura Pocut Meurah Intan mempunyai tugas memimpin UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahura Pocut Meurah Intan dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah Aceh untuk mengelola Taman Hutan Raya yang meliputi kegiatan perencanaan dan pengembangan, pengorganisasian, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan. Pasal 80 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 79, Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahura Pocut Meurah Intan mempunyai fungsi: a. pengendalian teknis urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; b. pengendalian dan pembinaan teknis penyusunan rencana pengelolaan taman hutan raya; c. pengendalian dan pembinaan teknispengelolaan dan pemanfaatan taman hutan raya; d. pengendalian dan pembinaan teknisperlindungan dan pengamanan hutan; e. pengendalian dan pengkoordinasian teknis investasi pengembangan dan pengelolaan; f. pembinaan teknis pemberdayaan masyarakat; g. pembinaan dan pengendalian teknis kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha Pasal 81 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 82 .......

32 Pasal 82 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan; b. pelaksanaan keorganisasian dan ketatalaksanaan; c. pelaksanaan penyusunan program kerja, perencanaan, rencana anggaran dan pelaporan; d. pelaksanaan penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan Inventarisasi aset; dan e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD. Paragraf 3 Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Pasal 83 Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasidan pengembangan potensi sumber daya hutan, perencanaan pengelolaan kawasan taman hutan raya, penatagunaan kawasan, pengukuran dan pemetaan. Pasal 84 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan dan pengembangan taman hutan raya; b. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan; c. pelaksanaan pemanfaatan zona-zona dalam taman hutan raya untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi alam; d. pelaksanaan koordinasi investasi pengembangan dan pengelolaan taman hutan raya; e. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dengan instansi dan lembaga terkait; f. pelaksanaan pengelolaan habitat dan penangkaran satwa liar; g. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD. Paragraf 4 Seksi Pengamanan dan Keanekaragaman Hayati Pasal 85 Seksi Pengamanan dan Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan, kawasan Tahura, kebakaran hutan, perambahan, illegal logging, peredaran dan perdagangan hasil hutan illegal, penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, penguasaan dan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, serta pelanggaran tindak pidana bidang kehutanan.

Pasal 86 .......

33 Pasal 86 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Seksi Pengamanan dan Keanekaragaman Hayati mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, gangguan ternak, perambahan dan okupasi kawasan hutan, penebangan hutan dan peredaran hasil hutan tidak sah; b. pelaksanaan pembinaan, perlindungan dan pengamanan pemanfaatan hutan; c. pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; d. pelaksanaan pengawasan tertib peredaran hasil hutan; e. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan kehutanan; f. pelaksanaan koordinasi dan pencegahan gangguan keamanan hutan dan kebakaran hutan; g. pelaksanaan peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; h. pelaksanaan upaya preventif, pre-emtif, dan represif dalam perlindungan dan pengamanan hutan; i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan; j. pelaksanaan penegakan hukum kehutanan; k. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan polisi kehutanan; l. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan dan pengaman hutan partisipatif; m. pelaksanaan pembinaan kelompok pecinta lingkungan dan konservasi alam; n. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pengamanan batas kawasan hutan; o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD. BAB X KEPEGAWAIAN Pasal 87 (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh berdasarkan usulan Kepala Dinas. (2) Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas. Pasal 88 Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 89 Eselon jabatan pada UPTD adalah sebagai berikut: a. Kepala UPTD Eselon III.a; b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Eselon IV.a; dan c. Kepala Seksi Eselon IV.a. BAB XI .......

34 BAB XI TATA KERJA Pasal 90 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi wajib menerapkan koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokok masingmasing. (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait dalam wilayah kerjanya. (3) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD. Pasal 91 (1) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangankewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan dapat dibentuk resort/unit kerja sesuai kebutuhan. (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPTD wajib menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin unit dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut. BAB XII PEMBIAYAAN Pasal 92 Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Aceh serta sumber-sumber lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 93 (1) Terhadap pejabat struktural dan pejabat non struktural di lingkungan UPTD pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh tetap berlaku dan sah sampai dengan ditetapkan pejabat struktural dan non struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini. (2) Bagan susunan organisasi masing-masing UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIV .......

35 BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 94 Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 52 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser Wilayah Aceh (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 48) dan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 39 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 43) dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 123) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 95 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal

12 April 2013 M 1 Jumadil Akhir 1434 H

GUBERNUR ACEH, d.t.o ZAINI ABDULLAH Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal

12 April 2013 M 1 Jumadil Akhir 1434 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH, d.t.o T. SETIA BUDI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2013 NOMOR 10

GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG

Recommend Documents