GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG

GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KEPADA ANAK YATIM, PIATU DAN YATIM PIATU DALAM WILAYAH ACEH DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH, Menimbang

Mengingat

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya dalam bidang pendidikan, Pemerintah Aceh mengupayakan penyediaan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat Aceh; b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar dua belas tahun yang bermutu, Pemerintah Aceh mengalokasikan bantuan sosial beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu dalam wilayah Aceh; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu dalam wilayah Aceh; : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan..../2

MW\DATAWAHED\2014\PER.GUB\JUNI.

-2-

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 8. Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pembentukan PT. Bank BPD Aceh (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Seri “D” Nomor 23); 9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18); 10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5); 11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11); 12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 15); MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KEPADA ANAK YATIM, PIATU DAN YATIM PIATU DALAM WILAYAH ACEH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh. 2. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 3. Kabupaten ..../3

MW\DATAWAHED\2014\PER.GUB\JUNI.

-33. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota. 4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Aceh dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 5. Badan Dayah adalah Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah Aceh dan Badan Dayah atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/ Kota (SKPK) yang menangani tugas pokok dan fungsi pembina Dayah di Kabupaten/Kota. 6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota. 7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat SKPKA adalah Dinas yang mengelola Bantuan Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh. 9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat DPA-PPKA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Keuangan dan Kekayaan Aceh selaku Bendahara Umum Aceh. 10. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia. 11. Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu adalah anak yang telah meninggal Ayah, Ibu atau Kedua-duanya. 12. Bantuan Sosial Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu adalah pemberian berupa uang yang diberikan kepada Siswa/ Santri yang berada pada SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/ SMALB/MA/ SMK dan/atau sederajat termasuk Pesantren/Dayah bertujuan untuk keberlangsungan pendidikan. 13. Bank Penyalur Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu adalah PT. Bank Aceh. 14. Dayah/Pesantren adalah Lembaga Pendidikan yang santri atau pelajarnya belajar dan bertempat tinggal di Dayah/Pesantren tersebut yang memfokuskan pada Pendidikan Islam. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pendataan, penata usahaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang bersumber dari APBA.

BAB III ..../4 MW\DATAWAHED\2014\PER.GUB\JUNI.

-4BAB III TUJUAN DAN SASARAN Bagian Kesatu Tujuan Pasal 3 Tujuan pemberian bantuan sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu adalah : a. membantu Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dalam Sekolah/Dayah/Pesantren; b. memberi kesempatan yang lebih besar kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu untuk dapat menyelesaikan pendidikan sampai kejenjang SMA/MA/SMK, Dayah/Pesantren atau yang sederajat. Bagian Kedua Sasaran Pasal 4 Sasaran bantuan sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu adalah : a. Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang mengikuti pendidikan SD/SDLB/MI dan/atau sederajat; b. Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang mengikuti pendidikan SMP/ SMPLB/MTs dan/atau sederajat; c. Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang mengikuti pendidikan SMA/SMALB/ MA/SMK dan/atau sederajat; d. Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang mengikuti pendidikan pada Dayah/ Pesantren. Pasal 5 (1) Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp 1.800.000,(Satu juta delapan ratus ribu rupiah) per orang per tahun dibagi dalam 2 (dua) tahap penyaluran sebesar Rp 900.000,- (Sembilan Ratus ribu rupiah) per semester. Khusus untuk siswa kelas XII akan diberikan 1 semester, sebesar Rp 900.000,- (Sembilan Ratus ribu rupiah). (2) Bantuan Sosial Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Anak yang menerima beasiswa dari sumber lain, kecuali bagi anak yang menerima beasiswa berprestasi. BAB IV PENDATAAN dan PENGANGGARAN Bagian Kesatu Pendataan Pasal 6 (1) Pendataan Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang mengikuti pendidikan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/ SMK dan/atau sederajat dilakukan oleh masing-masing Kepala Sekolah. (2) Pendataan Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang mengikuti pendidikan pada Dayah/Pesantren dilakukan oleh masing-masing pimpinan Dayah/Pesantren. (3) Kepala Sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK menyampaikan nama dan daftar siswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu sebagai penerima beasiswa kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. (4) Kepala Sekolah MI, MTs dan MA menyampaikan nama dan daftar siswa yatim, piatu dan yatim piatu sebagai penerima beasiswa kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. (5) Pimpinan ..../5 MW\DATAWAHED\2014\PER.GUB\JUNI.

-5-

(5) Pimpinan Dayah/Pesantren menyampaikan nama dan daftar siswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu sebagai penerima beasiswa kepada Badan Dayah atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/ Kota (SKPK) yang menangani tugas pokok dan fungsi pembina Dayah di Kabupaten/Kota. (6) Data yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), diserahkan/disampaikan kepada tim pendataan Kabupaten/Kota untuk dilakukan pengentrian, dan verifikasi. (7) Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh tim pendataan Kabupaten/Kota, selanjutnya dikembalikan kepada SKPK dan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5). (8) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan nama dan daftar siswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu SD/SDLB, SMP/ SMPLB, SMA/SMALB/SMK sebagai penerima beasiswa kepada Dinas Pendidikan Aceh untuk dilakukan verifikasi dan validasi. (9) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyampaikan nama dan daftar siswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu MI, MTs dan MA sebagai penerima beasiswa kepada Dinas Pendidikan Aceh. (10) Kepala Badan Dayah atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/ Kota (SKPK) yang menangani tugas pokok dan fungsi pembina Dayah di Kabupaten/Kota Dayah/Pesantren menyampaikan nama dan daftar siswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu Dayah dan Pesantren sebagai penerima beasiswa kepada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh. (11) Data yang diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh selanjutnya disampaikan kepada Tim Pendataan Provinsi. Pasal 7 Kepala Sekolah dan Pimpinan Dayah/Pesantren dalam melakukan pendataan berkewajiban : a. mengisi format data Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan b. menandatangani kebenaran format data anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 8 (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan ayat (11), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, terdiri dari Tim Pendataan Provinsi, Tim Pendataan Kabupaten/ Kota dan Tim Pemantau dan Pengawas Kabupaten/Kota. (2) Tim Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dinas Pendidikan Aceh, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Dinas Keuangan Aceh. (3) Tim Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Badan Dayah atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK) yang menangani tugas pokok dan fungsi pembina Dayah di Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Bagian ..../6 MW\DATAWAHED\2014\PER.GUB\JUNI.

-6-

Bagian Kedua Penganggaran Pasal 9 (1) Data yang disampaikan oleh Tim Pendataan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (11), merupakan dasar pengalokasian dana dan penganggaran oleh Dinas Pendidikan dan Bappeda Aceh dalam bentuk Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu. (2) Bantuan Sosial Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada DPA-PPKA Dinas Keuangan Aceh. (3) Besaran Alokasi Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BAB V PENYALURAN Pasal 10 (1) Kepala Dinas Pendidikan Aceh mengajukan permohonan pencairan Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu berdasarkan data yang disampaikan oleh Tim Provinsi kepada Dinas Keuangan Aceh (DKA) sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA). (2) Bank Penyalur membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menyalurkan Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu sesuai ketentuan perundang-undangan. (3) Bantuan Sosial Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dari Kas Umum Aceh kepada rekening Bank penyalur. (4) Bank Penyalur mentransfer Bantuan Sosial Beasiswa kepada masing-masing buku rekening penerima paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah dana tersebut diterima dari Kas Umum Aceh. (5) Bank Penyalur mentransfer Bantuan Sosial Beasiswa kepada masing-masing buku rekening penerima sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh. BAB VI MONITORING DAN EVALUASI Pasal 11 (1) Dinas Pendidikan Aceh melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang masih mengikuti pendidikan dalam Sekolah. (2) Kantor Wilayah Kementerian Agama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang masih mengikuti pendidikan dalam sekolah di bawah kewenangannya. (3) Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang masih mengikuti pendidikan dalam Dayah/Pesantren. (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan selanjutnya di serahkan kepada Gubernur Aceh.

BAB VIII ..../7 MW\DATAWAHED\2014\PER.GUB\JUNI.

-7BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 12 (1) Untuk menjamin kepastian Bantuan Sosial Beasiswa sudah diterima oleh Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu, Bank Penyalur berkewajiban menyampaikan bukti transfer ke masing-masing buku rekening penerima kepada Gubernur Aceh melalui Dinas Keuangan Aceh dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Pendidikan Aceh. (2) Penyampaian bukti transfer kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen pertanggung jawaban penggunaan dana Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13 Biaya operasional pendataan, penyaluran, monitoring, evaluasi dan pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pendidikan Aceh. BAB X PENUTUP Pasal 14 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu dalam wilayah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubnernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal, 25 Juni 2014 27 Sya’ban 1435 GUBERNUR ACEH, Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal, 25 Juni 2014 27 Sya’ban 1435 SEKRETARIS DAERAH ACEH, Ttd,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2014 NOMOR 24 MW\DATAWAHED\2014\PER.GUB\JUNI.

Ttd,

ZAINI ABDULLAH