1
GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 66 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH ACEH GUBERNUR ACEH, Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlu menata kembali rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh; b. bahwa dengan ditetapkan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu dilakukan penetapan dan penyempurnaan kembali rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Gubernur Aceh tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang .......
2
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4) sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH ACEH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten .......
3
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota. 3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UndangUndang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari gubernur dan perangkat Aceh. 5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 6. Sekretariat Daerah yang Sekretariat Daerah Aceh. 7. Sekretaris Daerah yang Sekretaris Daerah Aceh.
selanjutnya selanjutnya
disebut disebut
Setda
adalah
Sekda
adalah
8. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh. 9. Biro Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Biro Humas adalah Biro Humas Sekretariat Daerah Aceh. 10. Biro Humas adalah unit organisasi dalam Sekretariat Daerah Aceh yang melakukan fungsi manajemen bidang komunikasi dan informasi serta tugas-tugas kehumasan. 11. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setda Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Biro Humas adalah Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh. 12. Pimpinan adalah Pejabat Pemerintah Aceh yang terdiri dari Wali Nanggroe, Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Aceh dan Para Asisten Sekretaris Daerah Aceh. 13. Wali Nanggroe adalah seorang pemimpin yang bersifat personal dan independen yang memimpin Lembaga Wali Nanggroe. 14. Juru Bicara Gubernur adalah Kepala Biro Humas melakukan tugas dan fungsi penyebarluasan informasi.
untuk
15. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tandatanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. 16. Penyebarluasan informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat, baik langsung ataupun melalui media masa. 17. Hubungan .......
4
17. Hubungan Masyarakat dan Pemerintah adalah aktivitas lembaga dan/atau individu penyelenggara pemerintahan, yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya. 18. Bagian adalah Bagian pada Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh. 19. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh. BAB II PENETAPAN Pasal 2 Dengan Peraturan Gubenur ini disusun rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Biro Humas. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan Paragraf 1 Susunan Pasal 3 (1) Susunan organisasi Biro Humas, terdiri dari: a. Kepala Biro; b. Bagian Naskah dan Makalah Pimpinan; c. Bagian Hubungan Media Masa dan Penyiaran; d. Bagian Analisis Berita, Publikasi, dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat; dan e. Bagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. (2) Bagian Naskah dan Makalah Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: a. Sub Bagian Naskah, Makalah dan Risalah; dan b. Sub Bagian Tata Usaha Biro. (3) Bagian Hubungan Media Masa dan Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari: a. Sub Bagian Hubungan Media Masa dan Penyiaran; dan b. Sub Bagian Peliputan. (4) Bagian Analisis Berita, Publikasi, dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari: a. Sub Bagian Pengolahan dan Analisis Berita; dan b. Sub Bagian Penerbitan, Publikasi dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat. (5) Bagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari: a. Sub Bagian Pengendalian Informasi dan Dokumentasi; dan b. Sub Bagian Pengolahan Data dan Sistem Informasi Manajemen
Paragraf 2 .......
5
Paragraf 2 Kedudukan Pasal 4 (1) Biro Humas merupakan unsur pembantu Asisten Administrasi Umum di bidang penyiapan naskah dan makalah pimpinan, hubungan media masa, penyiaran, analisis berita, publikasi, pelayanan aspirasi masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi (2) Biro Humas dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekda melalui Asisten Administrasi Umum. (3) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro Humas. (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kepala Biro Humas Pasal 5 Kepala Biro Humas mempunyai tugas membina, mengendalikan, mengawasi dan mengkoordinasikan kebijakan di bidang penyiapan naskah, makalah pimpinan, hubungan media massa, penyiaran, analisis berita, publikasi, pelayanan aspirasi masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi. Pasal 6 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Biro Humas mempunyai fungsi: a. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan biro; b. pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. pembinaan dalam pengelolaan dan penganalisaan informasi di bidang kehumasan; d. pembinaan dalam penyusunan dan pelaksanaan program serta kegiatan strategis kehumasan untuk meningkatkan citra pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab; e. pembinaan dan pengendalian dalam pelayanan informasi kebijakan pemerintah; f. pembinaan dan pengendalian penyusunan naskah dan makalah pimpinan; g. pembinan pelaksanaan hubungan media masa dan penyiaran; h. pembinaan pelaksanaan analisis berita, publikasi, dan pelayanan aspirasi masyarakat; i. pembinaan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi; j. pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga dan atau instansi terkait lainnya; k. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kehumasan;
l. pembinaan .......
6
l. pembinaan dan pengkoordinasian terhadap pembentukan citra dan reputasi positif Wali Nanggroe, Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda Aceh; m. pembinaan dan pengkoordinasian dalam penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah, politik, pembangunan dan kemasyarakatan dengan instansi atau lembaga terkait lainnya; dan n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekda melalui Asisten Administrasi Umum. Paragraf 2 Kepala Bagian Naskah dan Makalah Pimpinan Pasal 7 Kepala Bagian Naskah dan Makalah Pimpinan adalah unsur pembantu Kepala Biro Humas di bidang penyusunan naskah, makalah dan risalah pimpinan, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, program dan rencana kerja serta evaluasi dan penyusunan laporan-laporan kinerja. Pasal 8 Kepala Bagian Naskah dan Makalah Pimpinan mempunyai tugas melakukan penyusunan naskah, makalah dan risalah pimpinan, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, program dan rencana kerja serta evaluasi dan penyusunan laporan-laporan kinerja. Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Bagian Naskah dan Makalah Pimpinan mempunyai fungsi: a. pengendalian dan pembinaan teknis penyusunan naskah, makalah dan risalah pimpinan; b. pengkoordinasian terhadap penyusunan naskah, makalah dan risalah pimpinan; c. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan urusan administrasi dan umum; d. pembinaan dan pengendalian teknis rumah tangga dan perlengkapan; e. pembinaan dan pengendalian teknis adminsitrasi kepegawaian; f. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan program, rencana kerja dan anggaran; g. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan laporan kinerja dan laporan-laporan penyelenggaraan kegiatan pada biro; h. pembinaan dan pengendalian teknis perencanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; i. pembinaan dan pengendalian teknis perumusan ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan; j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Biro Humas. Pasal 10 (1) Kepala Sub Bagian Naskah, makalah, dan Risalah mempunyai tugas melakukan penyusunan naskah, makalah dan risalah pimpinan, perencanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perumusan ketatalaksanaan dan melaksanakan tugastugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) (2) Kepala .......
7
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, rumah tangga, perlengkapan, adminsitrasi kepegawaian, penyusunan program, rencana kerja, hukum dan perundang-undangan dan anggaran serta penyusunan laporan kinerja dan laporan-laporan penyelenggaraan kegiatan pada biro dan melaksanakan tugastugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Kepala Bagian Hubungan Media Masa dan Penyiaran Pasal 11 Kepala Bagian Hubungan Media Masa dan Penyiaran adalah unsur pembantu Kepala Biro Humas di bidang hubungan media masa, penyiaran dan peliputan kegiatan strategis pimpinan. Pasal 12 Kepala Bagian Hubungan Media Massa dan Penyiaran mempunyai tugas menyiapkan informasi kebijakan, program dan kegiatan pimpinan secara lengkap, utuh, tepat, dan benar kepada masyarakat, menjalin hubungan baik dengan media massa dan melakukan penyiaran dan peliputan pada setiap kegiatan strategis pimpinan. Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Bagian Hubungan Media Massa dan Penyiaran mempunyai fungsi: a. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan pemberitaan; b. pembinaan dan pengendalian teknis publikasi kegiatan pimpinan; c. pembinaan dan pengendalian teknis kegiatan konferensi pers; d. pembinaan dan pengendalian teknis penyiapan siaran pers; e. pembinaan dan pengendalian teknis penyebarluasan informasi; f. pembinaan dan pengendalian teknis pemberitaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan; g. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan standar operasional prosedur; h. pembinaan dan pengendalian teknis perumusan standar pelayanan minimal; i. pembinaan dan pengendalian teknis hubungan media masa; j. pembinaan dan pengendalian teknis penyiaran kegiatan pimpinan; k. pembinaan dan pengendalian teknis kegiatan peliputan pimpinan; l. pembinaan dan pengendalian teknis sosialisasi kegiatan pimpinan; m. pembinaan dan pengendalian teknis pertemuan pimpinan dengan media masa; n. pembinaan dan pengendalian teknis pelayanan informasi kegiatan pimpinan kepada media masa; dan o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Biro Humas. Pasal 14 (1) Kepala Sub Bagian Media Masa dan Penyiaran mempunyai tugas melakukan hubungan media masa, penyusunan pemberitaan, publikasi kegiatan pimpinan, kegiatan konferensi pers, penyiapan siaran pers, penyebarluasan informasi, pemberitaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Kepala .......
8
(2) Kepala Sub Bagian Peliputan mempunyai tugas melakukan penyusunan standar operasional prosedur, perumusan standar pelayanan minimal, kegiatan penyiaran, peliputan, sosialisasi kegiatan pimpinan, pertemuan pimpinan dengan media masa, pelayanan informasi kegiatan pimpinan kepada media masa dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 4 Kepala Bagian Analisis Berita, Publikasi dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat Pasal 15 Kepala Bagian Analisis Berita, Publikasi dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat unsur pembantu Kepala Biro Humas di bidang analisis berita, publikasi dan pelayanan aspirasi masyarakat. Pasal 16 Kepala Bagian Analisis Berita, Publikasi, dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengolahan dan menganalisis berita, memproduksi dan menerbitkan informasi publik, menyusun konsep dan materi informasi yang akan dipublikasikan dan menganalisa isu dan pelayanan aspirasi masyarakat. Pasal 17 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bagian Analisis Berita, Publikasi dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat mempunyai fungsi: a. pembinaan dan pengendalian teknis pengolahan dan analisis berita; b. pembinaan dan pengendalian teknis pengembangan analisa media dan informasi c. pembinaan dan pengendalian teknis pengolahan dan verifikasi berita mengenai kegiatan pimpinan yang diberitakan di media cetak, media elektronik dan media online; d. pembinaan dan pengendalian teknis dalam pemetaan dinamika dan analisis isu pemberitaan dan pendapat umum; e. pembinaan dan pengendalian teknis pembuatan opini untuk media masa; f. pembinaan dan pengendalian teknis dalam produksi dan penerbitan informasi publik; g. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan konsep dan materi informasi publik yang akan dipublikasikan melalui teknologi informasi lembaga kehumasan; h. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan data dan informasi strategis kebijakan, program dan kegiatan pimpinan; i. pembinaan dan pengendalian teknis analisis berita dan latar belakang kebijakan pimpinan sebagai bahan informasi publik; j. pembinaan dan pengendalian teknis publikasi kebijakan, program dan kegiatan internal maupun eksternal; k. pembinaan dan pengendalian teknis pembuatan skala prioritas isu yang harus disampaikan kepada publik; l. pengendalian pembentukan kelompok kerja untuk analisa isu-isu strategis yang berhubungan dengan pimpinan;
m. pembinaan .......
9
m. pembinaan dan pengendalian teknis pelayanan aspirasi masyarakat; dan n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Biro Humas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 18 (1) Kepala Sub Bagian Pengolahan dan Analisis Berita mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan dan analisis berita, pengembangan analisa media dan informasi, pengolahan dan verifikasi berita tentang pimpinan yang diberitakan di media cetak, media elektronik dan media online, pembuatan opini untuk media masa, penyusunan data dan informasi strategis kebijakan, program dan kegiatan pimpinan, pembentukan kelompok kerja untuk analisa isu-isu strategis yang berhubungan dengan pimpinan, analisis berita dan latar belakang kebijakan pimpinan sebagai bahan informasi publik, dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian. (2) Kepala Sub Bagian Penerbitan, Publikasi dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan pemetaan dinamika dan analisis isu pemberitaan dan pendapat umum, produksi dan penerbitan informasi publik, publikasi kebijakan, program dan kegiatan internal maupun eksternal, penggalian dan menampung aspirasi publik sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan dan pimpinan, pembuatan skala prioritas isu yang harus disampaikan kepada publik dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian. Paragraf 5 Kepala Bagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pasal 19 Kepala Bagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi unsur pembantu Kepala Biro Humas di bidang pengendalian informasi, penyajian dan penyebarluasan informasi dalam bentuk foto, video dan artikel lainnya melalui website atau media sosial resmi lainnya, dokumentasi, pengolahan data dan sistem informasi teknologi manajemen kehumasan. Pasal 20 Bagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengendalian informasi, penyajian dan penyebarluasan informasi dalam bentuk foto, video dan artikel lainnya melalui website atau media sosial resmi lainnya, dokumentasi, pengolahan data dan sistem informasi teknologi manajemen kehumasan. Pasal 21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Bagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi mempunyai fungsi: a. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pengolaghan informasi dan dokumentasi;
b. pembinaan .......
10
b. pembinaan dan pengendalian teknis pemberian tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya; c. pembinaan dan pengendalian teknis terhadap pendokumentasian; d. pembinaan dan pengendalian teknis arus informasi kegiatan pimpinan; e. pembinaan dan pengendalian teknis pengolahan data; f. pembinaan dan pengendalian teknis pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pada sistem informasi manajemen; g. pembinaan dan pengendalian teknis koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan dokumen dan arus informasi; h. pembinaan dan pengendalian teknis pengumpulan data, penyusunan data, penyebarluasan informasi; i. pembinaan dan pengendalian teknis penyajian dan penyebarluasan informasi dalam bentuk foto, video dan artikel lainnya melalui website atau media sosial resmi lainnya; j. pembinaan dan pengendalian teknis pemanfaatan, penggunaan dan penyediaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi; dan k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Biro Humas. Pasal 22 (1) Kepala Sub Bagian Pengendalian informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan serta pengendalian arus informasi dan pendokumentasian media cetak dan media elektronik. (2) Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Sistem Informasi Manajemen mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data, pemanfaatan, pengembangan dan pengendalian teknologi informasi dan komunikasi dan sistem informasi manajemen serta pemanfaatan, penggunaan dan penyediaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi serta penyajian dan penyebarluasan informasi dalam bentuk foto, video dan artikel lainnya melalui website atau media sosial resmi lainnya. BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 23 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 24 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 23, terdiridari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Sekda.
(3) Jumlah .......
11
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 25 (1) Kepala Biro Humas, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Biro Humas diangkat dan diberhentikan oleh Asisten Administrasi Umum atas usulan Kepala Biro Humas berdasrkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur. Pasal 26 Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 27 Eselon jabatan pada Biro Humas adalah sebagai berikut: a. Kepala Biro Eselon II.b; b. Kepala Bagian Eselon III.a; dan c. Kepala Sub Bagian Eselon IV.a. BAB VI TATA KERJA Pasal 28 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Biro Humas, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing. (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Biro Humas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Pasal 29 (1) Dalam hal Kepala Biro tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Biro dapat menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakili Kepala Biro. (2) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Biro menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Kepala Bagian. (3) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Biro menunjuk salah seorang staf senior pada Sub Bagian tersebut untuk mewakili Kepala Sub Bagian. Pasal 30 Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Biro Humas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VII .......
12
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 31 Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Biro Humas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 32 Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Biro Humas diatur dengan Peraturan Gubernur. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 33
(1) Selain ketentuan dalam Pasal 1 angka 12, Gubernur dapat menunjuk pejabat lain sebagai juru bicara Gubernur.
(2) Pejabat
lain sebagaimana dimaksud pada ayat menjelaskan kebijakan yang bersifat teknis subtantif.
(1),
untuk
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 35 Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 36 .......
13
Pasal 36 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.
Ditetapkan di Banda Aceh 25 September 2013 M pada tanggal 19 Dzulqaidah 1434 H GUBERNUR ACEH, d.t.o ZAINI ABDULLAH
Diundangkan di Banda Aceh 25 September 2013 M pada tanggal 19 Dzulqaidah 1434 H SEKRETARIS DAERAH ACEH, d.t.o T. SETIA BUDI
BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2013 NOMOR 48
