GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 101 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA DAN PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU 2004 TINGKAT PROVINSI ACEH TAHUN 2009 GUBERNUR ACEH, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 yang mendapat kursi di DPRD Tingkat Provinsi, perlu adanya pengaturan Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2004; b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 213/432.DIII tanggal 20 Pebruari 2009 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2009, adalah diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota hasil Pemilu Tahun 2004, penghitungannya bersadarkan perolehan jumlah kursi, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang- ............../3
MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\SEPTEMBER.
-24. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801); 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2004 yang mendapat kursi di DPRD Tingkat Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04); 13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05); 14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1); 15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01); 16. Peraturan .............../3 MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\SEPTEMBER.
-316. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2009. MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN UNTUK PARTAI POLITIK HASIL PEMILU TAHUN 2004 TINGKAT PROVINSI ACEH TAHUN 2009. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Aceh. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut DPRA adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. 4. Gubernur adalah Gubernur Aceh. 5. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan secara proposional oleh Pemerintah Aceh kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRA. 6. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 yang memperoleh kursi di DPRA. 7. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh hasil Pemilu 2004 yang selanjutnya disebut dengan DPRA. 8. Bantuan Proposional adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik, berdasarkan perolehan kursi di DPRA hasil Pemilu Tahun 2004. 9. Untuk bantuan keuangan kepada Anggota DPRA hasil Pemilu Tahun 2004 berakhir diberikan sampai bulan September Tahun 2009. BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 2 (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. BAB III .............../4
MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\SEPTEMBER.
-4BAB III BANTUAN KEUANGAN Pasal 3 (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proposional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2009. (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan pada Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh dan ditempatkan pada DPA-PPKA Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh. Pasal 4 (1) Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 di Aceh dalam Tahun 2009 untuk setiap kursi DPRA ditetapkan sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk masa jabatan selama 9 (sembilan) bulan. (2) Rincian besaran dana bantuan kepada Partai Politik yang mendapat keterwakilan di DPRA untuk Tahun 2009 hasil pemilihan Tahun 2004 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini. BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN Pasal 5 (1) Pengajuan bantuan keuangan ditingkat Provinsi disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Aceh atau Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik ditingkat Provinsi atau sebutan lainnya yang sah kepada Gubernur Aceh. (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah. (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan Komisi Independen Pemilihan Aceh. BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 6 Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi dilakukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan berita acara serah terima.
BAB VI .............../5 MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\SEPTEMBER.
-5-
BAB VI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 7 Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan keuangan kepada Partai Politik di Aceh disampaikan kepada Gubernur Cq. Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh setelah diaudit berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.
Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal September 2009 Syawal 1430 GUBERNUR ACEH
Diundangkan di Banda Aceh Pada tanggal, 30 September 2009 Syawal 1430 SEKRETARIS DAERAH ACEH
HUSNI BAHRI TOB
BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2009 NOMOR
MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\SEPTEMBER.
IRWANDI YUSUF
LAMPIRAN – Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 101 Tahun 2009 Tanggal : September 2009 Syawal 1430
No.
Nama Partai Politik
Jumlah Kursi
Masa Kerja
Jumlah Bantuan (Rp)
01
02
03
04
05
1.
PARTAI GOLONGAN KARYA
12
9 Bulan
180.000.000,-
2.
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
12
9 Bulan
180.000.000,-
3.
PARTAI AMANAT NASIONAL
9
9 Bulan
135.000.000,-
4.
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
8
9 Bulan
120.000.000,-
5.
PARTAI BINTANG REFORMASI
8
9 Bulan
120.000.000,-
6.
PARTAI BULAN BINTANG
8
9 Bulan
120.000.000,-
7.
PARTAI DEMOKRAT
6
9 Bulan
90.000.000,-
8.
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2
9 Bulan
30.000.000,-
9.
PARTAI PERSATUAN NAHDHLATUL UMMAH
2
9 Bulan
35.000.000,-
10.
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
1
9 Bulan
15.000.000,-
11.
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
1
9 Bulan
15.000.000,-
Jumlah .............................................................................
69
9 Bulan
1.035.000.000,-
GUBERNUR ACEH
IRWANDI YUSUF
MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\SEPTEMBER.
