GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG KOMITE AKSI ACEH PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK GUBERNUR ACEH Menimbang
: a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 telah ditetapkan Rencana Aksi Nasional penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, sehingga perlu dibentuk Komite Aksi Aceh Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang ditetapkan dengan Peraturan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103). 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Conserning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941). 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235). 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279). 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844). 6. Undang- ……………./2
MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\MARET.
-2-
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633). 7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. 8. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak. 10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03). MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG KOMITE AKSI ACEH PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur Aceh beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. 2. Gubernur adalah Gubernur Aceh. 3. Komite Aksi adalah Komite Aksi Aceh untuk penghapusan BentukBentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. 4. Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. 5. Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak adalah : a. Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt Bondage) dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata; b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno; c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan; d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak-anak.
BAB II …………../3 MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\MARET.
-3BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dengan Peraturan ini, membentuk Komite Aksi Aceh Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini. (2) Kedudukan Komite Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan forum koordinasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. (3) Komite Aksi diketuai oleh Sekretaris Daerah Aceh. Pasal 3 Komite Aksi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan langkah-langkah antisipatif untuk terlaksananya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Komite Aksi mempunyai tugas : a. Penyusunan rencana Aksi Aceh Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana Aksi Aceh Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; c. Penyampaian permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana aksi Aceh Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; d. Pengkoordinasian permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Aceh dengan para pihak terkait baik Instansi Pemerintah, Swasta maupun masyarakat. BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 5 Susunan Organisasi Komite Aksi terdiri dari : a. Ketua merangkap Anggota; b. Wakil Ketua merangkap Anggota; c. Sekretaris merangkap Anggota; d. Anggota. Bagian Kedua Bidang Tugas Unsur Organisasi Paragraf 1 Ketua Pasal 6 Ketua mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Komite Aksi. Paragraf 2 …………../4 MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\MARET.
-4-
Paragraf 2 Wakil Ketua Pasal 7 Wakil Ketua mempunyai tugas mewakili Ketua apabila berhalangan, memimpin, kegiatan internal (kedalam) Komite Aksi sehari-hari dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua. Paragraf 3 Sekretaris Pasal 8 Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unsur organisasi dalam lingkungan Komite Aksi. Paragraf 4 Anggota Pasal 9 Anggota mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi data, pemantauan dan evaluasi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua. Paragraf 5 SEKRETARIAT Pasal 10 Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, kepada komite aksi dibantuk sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. BAB IV MEKANISME KERJA Pasal 11 Komite Aksi dalam melaksanakan tugasnya senantiasa melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak baik pihak Pemerintah, Swasta maupun masyarakat. BAB V PENETAPAN RENCANA AKSI ACEH PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK Pasal 12 1. Rencana Aksi Aceh Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak ditetapkan oleh Gubernur. 2. Rencana Aksi Aceh Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini meliputi a. Latar Belakang; b. Tujuan; c. Kelompok Sasaran; d. Peran dan Tanggung Jawab; e. Program pelaksanaan; f. Pemantauan dan Evaluasi. BAB VI …………../5 MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\MARET.
-5-
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 13 Segala biaya yang diperlukan dalam rangka Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak bersumber dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA); b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 14 Komite Aksi Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Aceh Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Pasal 15 Ketua Komite Aksi melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan ini kepada Gubernur Aceh setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.
Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal 28 Mei 2009 Jumadil Awal 1430
GUBERNUR ACEH Diundangkan di Banda Aceh Pada tanggal, 29 Mei 2009 Jumadil Awal 1430 SEKRETARIS DAERAH ACEH
HUSNI BAHRI TOB
BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2009 NOMOR
MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\MARET.
IRWANDI YUSUF
LAMPIRAN I – Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 45 Tahun 2009 Tanggal : Mei 2009 Jumadil Awal 1430
SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AKSI ACEH PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK No.
Jabatan Pokok
Kedudukan dlm Komite
01
02
03
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Sekretaris Daerah Aceh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobduk Aceh Kepala Bappeda Aceh Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh Aspidum Kejaksaan Tinggi Aceh Direktur Reskrim Polda Aceh Kakanwil Kehakiman dan HAM Aceh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Kepala Dinas Sosial Aceh Kepala Biro Hukmas Setda Aceh Kepala Dinas Kesehatan Aceh Kepala Dinas Pendidikan Aceh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Rektor Unsyiah Darussalam Kepala Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh Direktur Jaringan Lembaga Non Pemerintah untuk Program Aksi Pekerja Anak (JARAK) Ketua Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Aceh Ketua Yayasan Anak Bangsa (YAB) Aceh
Ketua Umum Ketua I Ketua II Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
Ketua Dewan Pimpinan Daerah/Korwil/Konfederasi/KSPSI/KSBSI/KSPI Aceh
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Rektor IAIN Darussalam Kepala Badan Narkotika (BNP) Ketua APINDO Aceh Pemimpin Redaksi Harian Serambi Indonesia Ketua KPAID Aceh
GUBERNUR ACEH
IRWANDI YUSUF
MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\MARET.
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
