GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 92 TAHUN 2009 TENTANG DATABASE PENCATATAN DAN PELAPORAN PENANGGANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 92 TAHUN 2009 TENTANG DATABASE PENCATATAN DAN PELAPORAN PENANGGANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN GUBERNUR ACEH, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, perlu dikembangkan Database Pelaporan dan Penangganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Aceh; b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 136 huruf d Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu menyusun suatu sistem database yang memberikan informasi tentang Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1105); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

(Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO

Conventian No 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of All Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); 7. Undang- ………./2 MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\AGUSTUS.

-2-

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635); 11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720); 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4604); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi/Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4818); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 17. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 577); 18. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; 19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3); 20. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21); 21. Peraturan ………./3 MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\AGUSTUS.

-321. Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Lembaran Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 06); 22. Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak (Lembaran Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11); MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG DATABASE PENCATATAN DAN PELAPORAN PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintahan Aceh terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh. 2. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. 4. Database pencatatan dan pelaporan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan adalah suatu proses pencatatan, pelaporan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan oleh lembaga layanan yang ada di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. 5. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan yang berkaitan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. 6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 7. Kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi. 8. Korban adalah perempuan atau anak yang mengalami kekerasan dan atau ancaman dalam lingkup rumah tangga, sekolah/dayah/pesantren/panti asuhan dan institusi lainnya serta tempat umum. 9. Pelayanan Pelaporan adalah penerimaan pelaporan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang menangani korban kekerasan, baik korban datang langsung atau tidak datang langsung. 10. Pelayanan Rujukan adalah membawa atau mengirimkan korban kepada lembaga layanan berdasarkan kebutuhan korban, untuk mendapatkan penanganan secara lebih komprehensif. 11. Pelayanan …………../4

MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\AGUSTUS.

-4-

11. Pelayanan pasca pemulihan pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan setelah pemulihan kondisi fisik maupun psikis, berupa dan atau dapat berupa pemulihan kondisi ekonomi, pendidikan dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan korban. 12. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) adalah tempat dilaksanakannya pelayanan medis, bantuan hukum, psikososial dan rumah aman terdapat korban kekerasan baik di Rumah Sakit Umum maupun di Rumah Sakit Polri. 13. Pusat Pengelolaan Data adalah tempat untuk pengumpulan, pemasukan dan pengelolaan data perempuan dan anak korban kekerasan. 14. Clearing House adalah tempat dilakukannya proses validasi, verifikasi dan pengelolaan data perempuan dan anak korban kekerasan. 15. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. 16. Lembaga Pelapor adalah lembaga yang memberikan informasi tentang korban kekerasan terdapat perempuan dan anak. 17. Lembaga Rujukan adalah lembaga yang memberikan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. 18. Lembaga Pelayanan adalah lembaga yang memberikan bantuan penanganan baik medis, psikologi, maupun bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) maksud ditetapkannya Database Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah untuk mempermudah pelaksanaan pencatatan, pelaporan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di Aceh. (2) Tujuan ditetapkannya Database Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan untuk memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan tentang data perempuan dan anak korban kekerasan di Aceh. BAB III KELEMBAGAAN Pasal 3 (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh sebagai Koodinator Pusat Pengolahan Data Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Aceh wajib memberikan layanan informasi database penataan dan pelaporan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait yang membutuhkannya dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. (2) Lembaga yang melakukan pencatatan dan pelaporan adalah lembaga yang memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. (3) Lembaga yang memberikan pelayanan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh; b. Dinas Sosial Aceh; c. Polda Aceh ................./5 MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\AGUSTUS.

-5-

c. Polda Aceh beserta Jajarannya; d. Pusat Pelayanan Terpadu Aceh; e. Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten/Kota; f. Lembaga yang menagani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota; g. Rumah Sakit Umum; h. Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal dan Nasional; i. Rumah Sejahtera Darussa’adah; j. Lembaga-lembaga lain yang bergerak dididang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (4) Sekretariat Database menjalankan fungsi pengelolaan dan informasi Database kekerasan terhadap perempuan dan anak. BAB IV TUGAS DAN KEWENANGAN Pasal 4 (1) Dalam rangka pemberian pelayanan dan pelaporan lembaga sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (3) berwenang : a. Membangun sarana dan prasarana Database untuk pencatatan dan pelaporan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Aceh; b. Melakukan verivikasi dan validasi data dari lembaga pemberi layanan untuk proses kompilasi data; c. Memberikan layanan informasi tersebut kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait yang membutuhkannya sesuai dan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku; d. Hasil kompilasi data dari lembaga layanan dilaporkan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh ke Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Lembaga Pemberi Layanan setiap 6 (enam) bulan sekali. (2) Lembaga Pemberi Layanan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas dan kewenangan : a. Melakukan pencatatan dan pelaporan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di tingkat Kabupaten/Kota; b. Melakukan verifikasi dan validasi data di tingkat Kabupaten/Kota; c. Menyerahkan hasil tabulasi data. (3) Untuk kelancaran tugas dan wewenang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) di atas, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh membentuk Sekretariat database. BAB V MEKANISME PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN Bagian Pertama Mekanisme Pengelolaan Data Pasal 5 (1) Pencatatan dilakukan oleh Lembaga Pemberi Layanan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota menggunakan formulir yang disesuaikan oleh lembaga sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (3). (2) Hasil ................../6 MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\AGUSTUS.

-6-

(2) Hasil pencatatan yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kabupaten/ Kota dilaporkan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh sebagai Clearing House setiap 3 (tiga) bulan sekali. (3) Data yang dikirimkan ke Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh sebagai Clearing House harus ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga pemberi layanan. (4) Pengelola data dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh sebagai Clearing House. Bagian Kedua Pemanfaatan Data Pasal 6 (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh berkewajiban melaporkan hasil kompilasi data kepada Gubernur dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali. (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh memberikan informasi hasil tabulasi data kepada Lembaga Pemberi Layanan. (3) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh menyediakan ruang pelayanan data yang bisa diakses oleh masyarakat umum, media, lembaga pemberi layanan dan atau instansi terkait. (4) Hasil dari database pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan program dan kebijakan Pemerintah Aceh dan Instansi terkait; (5) Hasil dari database dijadikan sebagai masukan untuk pelaporan berkala berkaitan dengan Instrumen-Instrumen Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. (6) Pemanfaatan Data harus sesuai dengan kode etik database. BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI Pasal 7 (1) Pengawasan terhadap sistim pelaksanaan pencatatan dan pelaporan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun oleh lembaga pemberi layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dan lembaga yang menangani perempuan dan anak di Kabupaten/Kota. (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Database dimaksud 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun. (3) Hasil Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh kepada Gubernur Aceh.

BAB VII …………../7 MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\AGUSTUS.

-7-

BAB VII PEMBINAAN Pasal 8 Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA); c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Pasal 10 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal 21 Agustus 2009 Sya’ban 1430

GUBERNUR ACEH Diundangkan di Banda Aceh Pada tanggal, 21 Agustus 2009 Sya’ban 1430 SEKRETARIS DAERAH ACEH

HUSNI BAHRI TOB

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2009 NOMOR

MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\AGUSTUS.

IRWANDI YUSUF