1
QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA’ALA WALIKOTA BANDA ACEH,
Menimbang : a. bahwa dalam pelayanan bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Kota yang perlu mendapat pembinaan dan pengawasan sehingga terbina dan meningkatnya ketrampilan, produktivitas kerja, lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja, maka dipandang perlu ditetapkan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Banda Aceh; (3) bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun; Mengingat
: 1. Ordonansi : tanggal 17 Desember 1925 mengenai peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam Wanita (Stbl Nomor : 647 Tahun 1925); a. Undang-undang Uap Tahun 1930 tentang Pesawat Uap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1930 Nomor 340); b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 02); c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dengan Majikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598); e. Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); f. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227); g. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 8 ); h. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2686); 10. Undang ……….
2
i.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912); j. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918); k. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); l. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899); m. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); n. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); o. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989); p. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134); q. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1954 tentang Cara Membuat dan Mengatur Perjanjian Perburuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 666); r. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada penganggur kepada daerah-daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1555); s. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247); t. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); u. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); v. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 2912, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3458); w. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 25. Perarturan ………
3
x.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); y. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan; z. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP); aa. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70); bb. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh;
Dengan Persetujuan : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Banda Aceh. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh. 4. Walikota adalah Walikota Banda Aceh. 5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh. 6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat atau Pejabat yang ditunjuk untuk menangani ketenagakerjaan. 7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang penyelenggaraan Ketenagakerjaan. 9. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara. 10. Pengusaha adalah : 1) Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri. 2) Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. 3) Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) yang berkedudukan diluar Indonesia. 11. Tenaga ………
4
(4) Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja, untuk menghasilkan barang dan atau jasa. (5) Ketenagakerjaan adalah segala aspek yang berhubungan dengan perluasan kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan tenaga kerja. (6) Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah pencari kerja yang telah terdaftar dan lulus seleksi pada PJTKI serta telah menandatangani perjanjian penempatan. (7) Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di Luar Negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. (8) Pengguna jasa TKI yang selanjutnya disebut pengguna adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan di Luar Negeri yang mempekerjakan TKI. (9) Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara PJTKI dan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI ke Luar Negeri. (10) Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP2TKI adalah unit pelaksana teknis Pemerintah Pusat di Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan penempatan tenaga kerja ke Luar Negeri. (11) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah permohonan yang diajukan oleh pengguna sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. (12) Tenaga Kerja Warga Negara Asing adalah Tenaga Kerja berkewarganegaraan asing atau pemegang visa yang dipekerjakan di wilayah Republik Indonesia. (13) Izin Kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA) adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemohon untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) di Indonesia dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu dan pada Jabatan tertentu. (14) Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat PJTKI adalah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mendapat izin dari Menteri untuk berusaha di bidang jasa penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. (15) Antar Kerja Lokal (AKL) adalah antar kerja antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi. (16) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) adalah antar kerja antar Propinsi dalam wilayah Republik Indonesia. (17) Antar Kerja Antar Negara (AKAN) adalah antar kerja untuk mengisi lowongan kerja di luar negeri sesuai dengan permintaan. (18) Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan yang selanjutnya disebut DPKK adalah Pungutan yang dikenakan kepada pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang selanjutnya disebut TKWNAP terhadap setiap tenaga kerja warga Negara asing pendatang yang dipekerjakan untuk membantu penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia. (19) Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta yang selanjutnya disingkat LPPS adalah lembaga swasta yang berusaha dibidang jasa penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan telah memiliki surat izin usaha penempatan. 27. Perjanjian ………
5
(20) Perjanjian Kerja adalah perikatan antara pekerja dengan pengusaha mengenai suatu pekerjaan. (21) Peraturan Perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan di perusahaan. (22) Perjanjian Kerja Bersama adalah Perjanjian yang dibuat oleh serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja yang telah didaftarkan pada Pemerintah Daerah dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang berbadan hukum yang pada umumnya atau semata-mata memuat syaratsyarat yang harus diperhatikan didalam perjanjian kerja. (23) Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. (24) Perantaraan adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja melalui Pegawai Perantara (mediasi) pada Pemerintah Daerah. (25) Lembaga Latihan Kerja Swasta adalah lembaga latihan kerja yang dimiliki dan diselenggarakan oleh swasta atau Lembaga Latihan Kerja di Perusahaan. (26) Akreditasi adalah suatu proses penilaian seluruh sub sistem pelatihan terhadap Lembaga Latihan Kerja untuk menentukan jenjang status kelembagaan sebagai cerminan dari kemampuan yang dimilikinya dalam menyelenggarakan latihan kerja. (27) Pemagangan adalah bagian dari sistem pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh perusahaan, instansi atau lembaga latihan kerja dengan memperoleh pengetahuan ketrampilan dan sikap kerja untuk jabatan tertentu melalui jalur pengalaman yang dilaksanakan secara sistematis dan terikat dalam suatu kontrak permagangan yang tidak dengan sendirinya dijamin penempatannya. (28) Sertifikasi adalah suatu proses untuk mendapatkan pengakuan atas tingkat kualifikasi ketrampilan tenaga kerja melalui suatu uji latihan kerja sesuai dengan standar jabatan atau persyaratan pekerjaan yang berlaku secara Nasional. (29) Wajib Latih Tenaga Kerja adalah sistem pengelolaan latihan yang wajib diikuti oleh Perusahaan pengguna tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tertentu untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, disiplin dan etos kerja. (30) Fasilitas Kesejahteraan Pekerja adalah sarana pemenuhan kebutuhan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah baik langsung ataupun tidak langsung yang dapat mempertinggi produktivitas kerja dan ketenangan berusaha. (31) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengolah, mengumpulkan, data dan keterangan baik menggunakan alat bantu atau tidak untuk mengetahui dan menguji pemenuhan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan. (32) Pengujian adalah serangkaian kegiatan penilaian suatu objek secara teknis untuk mengetahui kemampuan operasi dari bahan dan konstruksi dengan menggunakan beban uji sesuai dengan standar dan peraturan perundangan yang berlaku. (33) Pengesahan adalah suatu tanda bukti kelayakan setelah dilakukan perhitungan, penelitian, pemeriksaan, pengujian dan evaluasi berdasarkan standar dan peraturan yang berlaku. (34) Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tempat kerja untuk keperluan suatu usaha dimana terdapat sumber atau sumbersumber bahaya. 42. Pesawat ………
6
(35) Pesawat Tenaga adalah suatu pesawat atau alat yang bergerak berpindahpindah atau tetap yang dipakai atau dipasang untuk membangkitkan atau memindahkan daya atau tenaga termasuk peralatan transmisinya. (36) Kerja Malam Wanita adalah pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja wanita pada malam hari di perusahaan-perusahaan tertentu antara pukul 19.00 s/d pukul 22.00 WIB. (37) Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang pada waktu-waktu tertentu dalam suatu perusahaan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu bekerja lebih 9 (sembilan) jam sehari dan 54 (lima puluh empat) jam seminggu. (38) Katering adalah setiap usaha yang mengelola makanan bagi tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan. (39) Kantin Perusahaan adalah sarana atau ruangan yang disediakan oleh perusahaan untuk digunakan sebagai tempat makan pada waktu istirahat. (40) Pelayanan Kesehatan Kerja adalah sarana kesehatan pada perusahaanperusahaan dengan tujuan memberikan bantuan, melindungi, meningkatkan derajat kesehatan badan, kondisi mental tenaga kerja serta memberikan pengobatan, perawatan dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit. (41) Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja adalah suatu Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menunjang kemampuan teknis, operasional dan pelayanan teknis bagi masyarakat industri dalam bidang hyperkes dan keselamatan kerja. (42) Balai Latihan Kerja adalah suatu Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menunjang kemampuan teknis dan operasional serta memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat industri dan masyarakat umum dalam bidang pelatihan. (43) Pegawai Teknis adalah Pejabat dilingkungan Dinas Tenaga Kerja yang diangkat dan diberi wewenang khusus atas dasar pendidikan dan keahlian untuk penanganan secara teknis di bidang ketenagakerjaan. (44) Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah suatu lembaga kerjasama dan konsultasi antara pekerja dan pengusaha ditingkat perusahaan yang keanggotaannya minimal 6 orang, 3 orang dari unsur pengusaha dan 3 orang dari unsur pekerja dan didaftarkan pada Dinas. (45) Perusahaan Pengedar, Penyimpan dan Pengguna Pestisida adalah perusahaan yang mengedar, menyimpan dan menggunakan pestisida. (46) Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus. (47) Wajib Lapor Ketenagakerjaan adalah kewajiban setiap pengusaha atau pengurus perusahaan melaporkan gambaran ketenagakerjaan diperusahaan secara tertulis kepada Pemerintah Kota. (48) Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindunan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. (49) Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dianyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya. BAB II ……… BAB II
7
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Pemerintah Kota bermaksud melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap ketenagakerjaan di daerah. Pasal 3 Pemerintah Kota bertujuan meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, profesionalisme dan kesejahteraan tenaga kerja di daerah. Pasal 4 Pemerintah Kota mempunyai sasaran dalam hal penyelenggaraan ketenagakerjaan untuk : a. Terwujudnya pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau dunia kerja. b. Terwujudnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan ketrampilan yang dimilikinya. c. Terwujudnya perlindungan tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
BAB III PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KERJA Pasal 5 (1) Pemerintah Kota mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kerja dalam kuantitas dan kualitas yang memadai, serta mengatur penyebaran tenaga kerja secara efisien dan efektif. (2) Pemerintah Kota mengatur penggunaan tenaga kerja secara penuh dan produktif untuk mencapai pemanfaatan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan prinsip-prinsip “Tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat” (3) Dalam penanganan pengangguran diutamakan pada pengangguran lokal yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penanganan bidang kependudukan. Pasal 6 (4) Penyediaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) yaitu Pemerintah Kota melaksanakan tugas pencatatan, pendaftaran, penyebaran dan atau penempatan melalui proses Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN). (5) Penyediaan tenaga kerja AKL, AKAD, AKAN, Pemerintah Kota melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepada Pencari Kerja dan Pemberi Kerja yang dilaksanakan tanpa adanya perbedaan atau diskriminatif. (6) Terselenggaranya pelayanan antar kerja adalah tanggung jawab Pemerintah Kota. (4) Semua ………
8
(7) Semua pencari kerja yang mengikuti program AKL, AKAD, AKAN wajib didaftarkan pada Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan. (8) Pengaturan dan penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2 berpedoman pada metode pelayanan antar kerja yaitu verifikasi, pencocokan antara kualifikasi pencari kerja dengan persyaratan jabatan dan lowongan kerja yang ada. (9) Pengembangan pola kemitraan melalui pembentukan yaitu : a. Tenaga Kerja Mandiri Profesional (TKPMP); b. Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna yang bersifat padat karya; c. Pengembangan kemitraan dengan perusahaan besar; (50) Penempatan tenaga kerja keluar negeri melalui proses AKAN dilakukan oleh PJTKI atau Badan Hukum lainnya dan Instansi Pemerintah sedangkan penempatan tenaga kerja dalam negeri melalui proses AKL dan AKAD dilakukan oleh LPPS atau Badan Hukum lainnya dimana harus mempunyai rekomendasi operasional dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 7 a.
Persyaratan untuk memperoleh izin AKL yaitu pengguna wajib mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota atau Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan dengan melampirkan sebagai berikut : a. Photocopy KTP penanggung jawab dan tenaga kerja; b. Pas Foto 3 x 4 = 2 lembar penanggung jawab dan tenaga kerja; c. Photocopy ijazah terakhir tenaga kerja; d. Surat Bukti Pengalaman Kerja dari tenaga kerja (bila ada); e. Surat Keterangan pernah mengikuti latihan ketrampilan bagi tenaga kerja (bila ada); f. Kartu AK-I (Kartu Kuning); g. Surat Berkelakuan Baik dari Polri (2) Prosedur AKL yaitu pencatatan dalam buku register (nomor pendaftaran, nama lengkap, alamat dan pendidikan/ketrampilan), wawancara, pengisian Kartu AK.II (permintaan tenaga kerja), pendaftaran ulang, penghapusan (enam bulan tidak melapor), penghidupan kembali (bila diminta untuk disalurkan) dan penataan Kartu AK.II. (3) Permintaan AKL meliputi : a. Jumlah dan jenis kelamin; b. Syarat-syarat jabatan yang diperlukan; c. Wilayah dan tempat kerja; d. Status pengupahan, waktu dan jam kerja; e. Jaminan sosial atau tunjangan lainnya; f. Jangka waktu pemenuhan permintaan tenaga kerja; Pasal 8 (1) Persyaratan untuk memperoleh ijin AKAD yaitu pengguna wajib mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota atau Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan dengan melampirkan sebagai berikut : a. Pengajuan Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD; b. Rencana kebutuhan; c. Persyaratan bagi tenaga kerja AKAD yang akan ditempatkan ke Provinsi lain sesuai dengan pasal 7 ayat (1); (1) Prosedur AKAD meliputi : a. Penyediaan tenaga kerja AKAD; b. Seleksi ………. b. Seleksi;
9
c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Persiapan keberangkatan; Penandatanganan Perjanjian Kerja; Penyerahan atau pelepasan; Penampungan sementara dan pemberangkatan; Penempatan; Perlindungan; Pembinaan dan Pengawasan; Pemulangan; Pelaporan; Pasal 9
(1) Proses pelaksanaan AKAN diawali dengan kegiatan Rekruitmen TKI harus dilakukan oleh Pemerintah Kota atau Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan bersama-sama BP2TKI dan PJTKI serta persyaratan bagi tenaga kerja AKAN yang akan ditempatkan ke Negara lain sesuai dengan pasal 7 ayat (1). (2) Asrama/Akomodasi bagi TKI wajib mendapat ijin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Penyuluhan Calon TKI wajib dilakukan oleh Pemerintah Kota atau Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan dan PJTKI. (4) Calon TKI diwajibkan mengikuti tes kesehatan. (5) PJTKI harus mengajukan permohonan rekomendasi pembuatan paspor kepada Pemerintah Kota atau Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan. (6) PJTKI bersama calon TKI yang telah lulus seleksi wajib menandatangani Perjanjian Penempatan TKI yang diketahui oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (7) Penandatanganan Perjanjian kerja harus dilakukan dihadapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan atau Pejabat yang ditunjuk di Kantor BP2TKI daerah asal calon TKI atau daerah embarkasi/keberangkatan TKI. (8) PJTKI wajib mengikutsertakan calon TKI dalam program Asuransi TKI. (9) Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) wajib dilakukan oleh Pemerintah Kota atau Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan bersamasama PJTKI dan BLK. (10) PJTKI wajib melaporkan realisasi penempatan TKI setiap bulan kepada Pemerintah Kota atau Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan daerah asal TKI. (11) Biaya Penempatan TKI dibebankan kepada pengguna dan atau calon TKI/TKI untuk biaya : a. Paspor; b. Pelatihan; c. Tes Kesehatan; d. Visa kerja; e. Transportasi lokal; f. Akomodasi dan Konsumsi; g. Tiket pemberangkatan; h. Biaya pembinaan TKI; i. Jasa perusahaan; (3) Besarnya angsuran setiap bulan tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari gaji yang diterima TKI setiap bulan. (4) Biaya Penempatan Calon TKI dapat dibayar melalui pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan/Bank Nasional di Indonesia atas dasar kesepakatan ……… kesepakatan para pihak yang bersangkutan.
10
(5) (6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11) (12)
(13)
PJTKI wajib bertanggung jawab atas perlindungan dan pembelaan terhadap hak dan kepentingan TKI di Luar Negeri. PJTKI wajib mengurus TKI yang sakit, mengalami kecelakaan atau meninggal dunia selama penempatan meliputi : a. Perawatan selama sakit; b. Pemulangan dan atau pemakaman jenazah; c. Mengurus harta dan hak TKI; d. Mengurus klaim Asuransi; PJTKI wajib mengurus kepulangan TKI yang bermasalah atau karena berakhirnya perjanjian kerja, cuti dan keberangkatan kembali ke negara tujuan setelah selesai cuti. Untuk meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya selama masa penempatan TKI harus menabung sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima perseratus) dari gaji yang diterima pada Bank Nasional di Indonesia. PJTKI bekerjasama dengan Mitra Usaha dan perwakilan luar negeri mengurus kepulangan TKI sampai di Bandara Indonesia dalam hal : a. Perjanjian kerja berakhir; b. TKI bermasalah, sakit, meninggal dunia; Dalam mengurus kepulangan TKI, PJTKI bertanggung jawab dalam hal : a. Membantu penyelesaian permasalahan TKI; b. Mengurus dan menanggung kekurangan biaya perawatan TKI yang sakit atau meninggal dunia; PJTKI wajib melaporkan setiap kepulangan TKI kepada Pemerintah Kota atau Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan daerah asal TKI. Dalam perpanjangan perjanjian kerja PJTKI wajib : a. Mengurus dan menyelesaikan proses perpanjangan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara yang bersangkutan; b. Tetap bertanggung jawab atas kelanjutan penempatan TKI yang bersangkutan; Dalam penempatan TKI pada pengguna yang baru, pengguna baru wajib menanggung : a. Biaya asuransi TKI; b. Legalisasi Perjanjian Kerja; c. Imbalan Jasa; Pasal 10
(1) Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan dibidang perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja sebagai kebijaksanaan pokok, diperlukan data yang dapat memberikan gambaran mengenai lowongan pekerjaan. (2) Setiap perusahaan/instansi yang ada diwilayah kota wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Tata cara melaporkan lowongan pekerjaan yaitu melaporkan secara tertulis dengan mencantumkan rencana kebutuhan tenaga kerja laki-laki/wanita, kualifikasi pendidikan, ketrampilan atau skill, pengalaman kerja, usia, temperamen dan bakat minat. (4) Setiap perusahaan/instansi yang akan menerima karyawan/pegawai wajib melampirkan salah satu persyaratannya Kartu AK.I (Kartu Kuning) yang berfungsi sebagai alat kontrol Pemerintah Kota untuk mengetahui data pencari kerja dan penyerapannya. (5) Persyaratan ……….. (5) Persyaratan untuk memperoleh Kartu AK.I (Kartu Kuning) di Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan dengan melampirkan :
11
a. b. c. d.
Photocopy KTP pencari kerja; Photocopy ijazah yang dimiliki; Pas photo 3 x 4 = 2 lembar; Sertifikat ketrampilan dan pengalaman kerja (bila ada); Pasal 11
(1) Setiap pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang wajib memiliki Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari Pemerintah. (2) Setiap pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dalam hal perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing wajib mengajukan perpanjangan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 12 (1) Setiap pengguna Tenaga Kerja warga Negara Asing Pendatang yang telah memiliki izin penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing dari Pemerintah wajib melaporkan keberadaannya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Dalam hal perpanjangan izin penggunaan TKWNAP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini pengguna wajib mengajukan dan memiliki ijin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali. Pasal 13 Petunjuk Pelaksana, Petunjuk Teknis, tentang Syarat-syarat dan Ketentuanketentuan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB IV PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS Pasal 14 (1) Pemerintah Kota mengatur dan mengarahkan pelaksanaan pelatihan untuk dapat menghasilkan kader/tenaga kerja yang terampil dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan kerja. (2) Pelatihan tenaga kerja dapat dilaksanakan oleh Lembaga Latihan Kerja Swasta, Perusahaan dan Pemerintah. (3) Perusahaan yang berskala besar wajib mengikuti Program Wajib Latih Tenaga Kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota. (4) Setiap perusahaan wajib mengikuti program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan kerja. (5) Untuk pelaksanaan pelatihan bagi para pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini wajib dibentuk Unit Pelayanan Produktivitas Perusahaan yang berfungsi perencana kebutuhan pelatihan. Pasal 15 ……… Pasal 15
12
Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis tentang Syarat-syarat dan Ketentuanketentuan mengenai pelatihan bagi pekerja di perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 16 (1) Lembaga Latihan Kerja Swasta yang melakukan pelatihan kerja bagi masyarakat umum, wajib memiliki izin operasional dari Pemerintah Kota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Bagi Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat umum dalam bentuk latihan ditempat kerja dan/atau magang, wajib mendaftarkan dan mendapat izin dari Pemerintah Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 17 (1) Lembaga Latihan Kerja Swasta yang telah memperoleh izin sementara 2 (dua) Tahun wajib mengajukan izin tetap kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Pemberian izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan setelah dilihat dari perkembangan Lembaga Latihan Swasta, segi sarana/prasarana dan manajemennya melalui akreditasi. (3) Pemberian izin dimaksud bisa dicabut apabila lembaga penyelenggara pelatihan melanggar ketentuan yang berlaku. Pasal 18 (1) Balai Latihan Kerja Daerah adalah unit pelaksana teknis dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang melaksanakan berbagai macam latihan kerja bagi masyarakat. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan secara institusional, pemagangan, latihan kerja keliling di masyarakat dan atau di perusahaan. Pasal 19 (1) Setiap Sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Latihan Kerja wajib mendapat pengesahan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Kriteria Kualifikasi, Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
BAB V HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT-SYARAT KERJA Pasal 20 Pemerintah Kota melakukan pembinaan, penanganan hubungan ketenagakerjaan dan syarat-syarat kerja, menyelenggarakan pengesahan, pendaftaran sarana-sarana hubungan industrial, perantaraan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja. Pasal 21 ……… Pasal 21
13
(1) Setiap pekerja atau pengusaha yang akan meminta perantaraan penyelesaian perselisihan industrial wajib mengajukan permohonan perantaraan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Setiap perusahaan yang akan mengajukan izin pemutusan hubungan kerja wajib mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 22 (1) Setiap peraturan perusahaan yang dibuat oleh perusahaan wajib mendapat pengesahan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Apabila perusahaan cabang atau perwakilan perusahaan yang berada diwilayah Kota menggunakan peraturan perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari Pejabat Pemerintah Propinsi maupun Pejabat Pemerintah Pusat wajib mendaftarkan pengesahan peraturan perusahaan tersebut pada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Peraturan Perusahaan berlaku paling lama 2 (dua) tahun, dan wajib diperpanjang dengan pengesahan dan pendaftaran baru dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 23 (1) Setiap perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama dan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu wajib untuk didaftarkan pada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Apabila perusahaan cabang atau perwakilan perusahaan yang berada di wilayah Kota menggunakan Perjanjian Kerja Bersama Pusat (Induk) yang berkedudukan di luar wilayah Kota wajib didaftarkan pada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Perjanjian Kerja Bersama berlaku paling lama 2 (dua) tahun dengan terlebih dahulu adanya Unit Serikat Pekerja di perusahaan dan Perjanjian Kerja bersama tersebut wajib diperpanjang dengan pengesahan dan pendaftaran baru dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 24 (1) Setiap pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan wajib didaftarkan pada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku juga untuk perubahan atau penggantian susunan pengurus Lembaga Kerja Sama Bipartit.
BAB VI KESEJAHTERAAN PEKERJA Pasal 25 (1) Setiap perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kota wajib menyediakan dan menyelenggarakan fasilitas kesejahteraan pekerja. (2) Ketentuan tentang penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Peraturan Perusahaan ……… Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
14
(3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja diperusahaan.
BAB VII PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN Pasal 26 (1) Pemerintah Kota wajib menyelenggarakan pengawasan, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama bagi setiap tenaga kerja. (2) Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi : Pengawasan dan Perlindungan Norma Kerja, Norma Keselamatan Kerja, Norma Kesehatan Kerja dan Hygiene perusahaan, dan Perlindungan Jaminan Sosial serta Tenaga Kerja Wanita dan Anak. Pasal 27 (1) Setiap perusahaan wajib menyediakan fasilitas dan waktu beribadah kepada tenaga kerjanya. (2) Setiap perusahaan berkewajiban membudayakan busana islami bagi tenaga kerja dilingkungan perusahaannya, sedangkan bagi non muslim dapat menyesuaikan diri. (3) Setiap perusahaan/lembaga wajib mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja. (4) Setiap perusahaan/lembaga wajib menyediakan Alat/Peralatan Gambar Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi tenaga kerjanya, menempelkan Prosedur Kerja Aman, Tanda Gambar K3, dan selembar Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja diperusahaan atau tempat kerja serta wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) diperusahaan. (5) Setiap perusahaan wajib memberikan upah bagi tenaga kerjanya minimal sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kota (UMK) yang berlaku. Pasal 28 Bagi Perusahaan yang melakukan penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat wajib memiliki Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 29 Bagi Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wanita pada malam hari wajib memiliki izin kerja malam wanita dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 30 Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin penyimpangan waktu kerja dan ……….
15
dan waktu istirahat serta izin kerja malam wanita sebagaimana dimaksud Pasal 28 dan 29 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. Pasal 31 Setiap Perusahaan yang akan merencanakan, membuat, memasang dan memperbaiki ketel uap, pesawat uap, bejana tekan, pesawat angkat dan angkut, instalasi listrik, instalasi penyalur petir, pesawat lift listrik, instalasi proteksi kebakaran, instalasi pipa bertekanan, wajib untuk memiliki pengesahan gambar rencana, pembuatan, perbaikan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 32 (1) Setiap perusahaan yang akan memakai dan mempergunakan alat, pesawat, mesin-mesin sebagaimana dimaksud pasal 31, diwajibkan untuk memiliki izin pengesahan pemakaian dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Terhadap alat, pesawat, dan mesin-mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib untuk dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 33 Tata cara jangka waktu pemeriksaan serta pengujian secara berkala untuk pemakaian dari setiap alat, pesawat dan mesin-mesin akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. Pasal 34 (1) Pengujian terhadap alat, pesawat, mesin-mesin dapat dilakukan oleh perusahaan jasa inspeksi teknis yang berkeahlian khusus dan memiliki izin dari pemerintah serta terdaftar di Pemerintah Kota. (2) Dalam hal penunjukan pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib untuk berkonsultasi dan melaporkan hasil kegiatan untuk mendapat pengesahan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 35 (1) Setiap perusahaan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja baik pemeriksaan kesehatan awal, berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus. (2) Penyelenggaraan pemeriksaan sebagaimana ayat (1) Pasal ini dilaksanakan secara kolektif melalui program pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. (3) Hasil pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini wajib disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 36 Setiap perusahaan wajib untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kondisi lingkungan kerja baik faktor fisik, kimia, ergonomi, biologi dan gizi kerja. Pasal 37 (1) Setiap penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan kerja di perusahaan harus ……….. harus mendapat pengesahan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
16
(2) Setiap pengusaha katering dan penyelenggara kantin yang melayani tenaga kerja di perusahaan harus mendapat rekomendasi dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Tata cara, persyaratan dan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk Pasal 38 Setiap perusahaan yang mengedar, menyimpan dan menggunakan pestisida wajib dilaksanakan pemeriksaan oleh Pegawai Teknis Dinas. Pasal 39 (1)
(2)
Setiap pengusaha atau pengurus perusahaan wajib melaporkan gambaran Ketenagakerjaan diperusahaan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Wajib Lapor Ketenagakerjaan berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang dengan pendaftaran ulang pada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 40 Bila pemegang izin pelayanan bidang ketenagakerjaan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan memberitahukan dengan mengembalikan ijin dimaksud kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 41 Bila terjadi perubahan baik jenis usaha dan atau pengembangan usaha di bidang ketenagakerjaan yang telah diberikan wajib diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 42 (1) Bilamana terjadi pemindahtanganan kepemilikan maka kepada pemegang hak baru diwajibkan mengajukan permohonan izin dimaksud kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai bukti-bukti pemindahan hak tersebut beserta syarat keterangan lainnya. (2) Terhadap pemindahan hak tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya 2,5% (dua setengah persen) dari retribusi izin pelayanan bidang ketenagakerjaan.
BAB IX ………. BAB IX KETENTUAN SANKSI
17
Bagian Pertama Sanksi Administrasi Pasal 43 (1) Barang siapa melanggar peraturan administrasi sebagaimana tercantum dalam Qanun ini, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan Surat Izin sebagai berikut : a. Untuk pelanggaran ringan, pencabutan Surat Izin selama-lamanya 3 (tiga) bulan. b. Untuk pelanggaran sedang, pencabutan Surat Izin selama-lamanya 6 (enam) bulan. c. Untuk pelanggaran berat, pencabutan Surat Izin selama-lamanya 1 (satu) tahun. (1) Tata cara penggunaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. Bagian Kedua Sanksi Pidana Pasal 44 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 ayat (3), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan (4), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 ayat (2), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1) dan (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 Qanun ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
BAB X PENYIDIKAN Pasal 45 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan. b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan.
d.
d. Memeriksa ……… Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan.
18
e.
f. g.
h. i. j. k.
Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang ketenagakerjaan. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa dan identitas orang dan dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Menghentikan penyidikan. Melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 46 Segala perizinan, pengesahan dan rekomendasi yang telah diterbitkan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kota sebelum Qanun ini berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini. Pasal 47 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 48 Dengan diundangkannya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 49 ……… Pasal 49
19
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.
Ditetapkan di Banda Aceh pada Tanggal 14 Pebruari 2003 M 12 Dzulhijjah 1423 H WALIKOTA BANDA ACEH,
ZULKARNAIN Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 14 Pebruari 2003 M 12 Dzulhijjah 1423 H SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,
IDRUS HAYAT
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2003 NOMOR 11 SERI E NOMOR 05.
20
PENJELASAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
I.
UMUM. Penyelenggaraan pelayanan dibidang ketenagakerjaan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Syarat-syarat kerja yang serasi antara pekerja dengan pengusaha, Kesejahteraan Pekerja dan Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja. Untuk tertib administrasi perlu diatur penyelenggaraan pelayanan dibidang ketenagakerjaan.
II.
PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan Pengangguran Lokal adalah penduduk usia kerja yang oleh karena berbagai faktor sedang mencari pekerja yang berada dikawasan daerah tertentu. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Yang dimaksud pencari kerja adalah setiap orang yang telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh untuk mendapatkan pekerjaan. Ayat (5) Cukup jelas
21
Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Yang dimaksud Kartu AK.I (Kartu Kuning) adalah kartu yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh sebagai tanda bukti bagi seseorang yang telah mendaftarkan diri sebagai pencari kerja. Ayat (2) Yang dimaksud Kartu AK.II adalah kartu isian identitas/jati diri pencari kerja yang diperoleh melalui wawancara terhadap pencari kerja mengenai : - Nama, tempat/tanggal lahir. - Pendidikan formal dan informal - Riwayat pekerjaan - Jabatan dan upah yang diinginkan Ayat (3) Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Yang dimaksud Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang yang meliputi kematian, kecelakaan dan kerugian material. Ayat (9) Cukup jelas Ayat (10) Cukup jelas Ayat (11) Cukup jelas Ayat (12) Cukup jelas Ayat (13) Cukup jelas Ayat (14) Cukup jelas Ayat (15) Cukup jelas Ayat (16)
22
Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat
Cukup jelas (17) Cukup jelas (18) Cukup jelas (19) Cukup jelas (20) Cukup jelas (21) Cukup jelas (22) Cukup jelas
Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Program Wajib Latih Tenaga Kerja dimaksudkan dengan keikutsertaan dalam pendanaan. Yang dimaksud dengan Perusahaan berskala besar yaitu perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 100 orang keatas. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas
23
Pasal 25 Ayat (1) Yang dimaksud dengan fasilitas kesejahteraan pekerja adalah fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja untuk pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik selama maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang termasuk Norma Kerja meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap tenaga kerja meliputi jangka waktu kerja, sistim pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak dan orang muda, tempat kerja, perumahan, kebersihan, kesusilaan, ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang diakui pemerintah, kewajiban social/kemasyarakatan dan sebagainya guna memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moril agama. Yang termasuk Norma Keselamatan Kerja meliputi keselamatan kerja bertalian dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, keadaan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Yang termasuk Norma Kesehatan Kerja dan hygiene perusahaan meliputi pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan tenaga kerja, dilakukan dengan mengatur pemberian pengobatan, perawatan tenaga kerja yang sakit, mengatur persediaan tempat cara dan syarat kerja yang memenuhi syarat hygiene perusahaan dan kesehatan kerja untuk pencegahan penyakit, baik sebagai akibat pekerjaan maupun penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan untuk tenaga kerja. Yang termasuk Tenaga Kerja Wanita meliputi Tenaga Kerja jenis kelaminnya wanita yang bekerja pada perorangan/perusahaan dan menerima upah. Yang termasuk Tenaga Kerja Anak meliputi Tenaga Kerja laki-laki maupun perempuan yang berusia dibawah 18 tahun. Pasal 27 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan peserta jaminan social tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja dan diluar hubungan kerja (sektor informal), tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kota seperti perangkat desa/mukim dan pegawai honor daerah. Yang dimaksud dengan Usaha Sektor Informal adalah kegiatan orang perseorangan atau kelaurga atau beberapa orang yang melaksanakan usaha
24
bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan dan tidak berbadan hukum. Yang dimaksud dengan Pekerja Sektor Informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja Sektor Informal dengan menerima upah dan/atau imbalan. Ayat (4) Yang dimaksud dengan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) adalah suatu badan yang dibentuk disuatu perusahaan untuk membantu melaksanakan dan menangani usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja. Tugas P2K3 diperusahaan memberi pertimbangan dan dapat membantu pelaksanaan usaha pencegahan kecelakaan dalam perusahaan yang bersangkutan serta dapat memberikan penjelasan dan penerangan efektif kepada para pekerja yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan Alat/Peralatan K3 dan meliputi : a. Helm dipakai ditempat bahaya benda jatuh. b. Respirator atau Masker dipakai ditempat ruang berdebu/gas. c. Sumbat telinga dipakai ditempat bising. d. Kaca Mata Las dipakai ditempat las e. Sabuk pengaman dipakai ditempat kerja yang tinggi. Tanda Gambar K3 yaitu gambar yang memberi peringatan terhadap bahaya kecelakaan. Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Kecelakaan Kerja, yang mengatur perlindungan terhadap tenaga kerja menyangkut keselamatan dalam melakukan pekerjaan. Prosedur Kerja Aman merupakan standar operasional yang harus diikuti dalam melaksanakan pekerjaan pada tempat kerja yang rentan terhadap kecelakaan kerja.
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
Ayat (5) Cukup jelas 28 Cukup jelas 29 Cukup jelas 30 Cukup jelas 31 Cukup jelas 32 Cukup jelas 33 Cukup jelas 34 Cukup jelas 35 Cukup jelas 36 Termasuk dalam Pengertian :
25
a. b. c. d. e.
Fisik antara lain dalam bentuk penerangan, kebisingan, getaran dan iklim. Kimia dalam bentuk debu, uap dan asap (dari bahan kimia). Ergonomi dalam bentuk antropometri tenaga kerja dan ukuran alat/mesin. Biologi dalam bentuk mikro organisme, virus dan jamur. Gizi kerja dalam bentuk keseimbangan zat makanan yang diberikan kedalam tubuh dan jumlah kalori (tenaga) yang dikeluarkan untuk suatu kegiatan selama 8 jam kerja.
Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas
