l{omor 9
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN moz. Seri C Nomot 5
QANUNKOTABANDAACEH NOMORS TAHUN 2OO4 TENTANG RETRIBUSI IZINUSAHAJASAKONSTRUKSI DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA WALIKOTABANDAACEH Menimbang :a. bahwaUsahaJasa KonstruKimerupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi yang perananpentingdalampembangunan mempunyai Kota: peraturan b. bahwaberbagai perundang-undangan di daerahyang berlakubelum berorientasi kepada pengembangan kepentingan pembangunan jasa konstruksi sesuaidengankaralderistiknya, c. bahwa untukmengalurdan menatausahajasa konstruksi diperlukanlzin UsahaJasaKonstruksi gunamewujudkan tertibusaha; d. bahwaberdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksuddalampoina, b, dan c tersebutdi atas perluditetapkan QanunRetribusilzin UsahaJasa Konstruksi; Mengingat : 1. Undang-undang DaruratNomor8 Tahun1956 tentangPembentukan DaerahOtonomKota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah propinsi t'72
Sumatera Utara (LembaraoNegara Repuoltk lndonesiaTahun 1956 Nomof 59. Tambahan LembaranNegaraNomor1092); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentana HuklrmAcaraPioana(LembaranNegaraRepublri lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LembaranNegaraNomor3209); 3. Undang-undangNomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8. TambahanLembaranNegaraNomor3346), 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54. Tambahan LembaranNegaraNomor3833), 5. Undang-undangNomor 22 Tahun 1999 tentano Pemenntahan Daerah (LembaranNegaraRepubtii Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan LembaranNegaraNomor3839), 6 . Undang-undangNomor 25 Tahun 1999 tentanq PerimbanganKeuanganAntaraPemerintahpusat dan Daerah(LembaEnNegaraRepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambanan Lemoaran NegaraNomor3848); 7 . Undang-undangNomor 34 Tahun 2000 tentanq PerubahanAtas Undang-undang Nomor18 Tahun 1997 tentangPajakDaerahdan RetribusiDaerah (LembaEnNegaraRepublikIndonesiaTahun2000 Nomor 246, TambahanLembaranNeoaraNomor
n54,
L Undang-undangNomor 18 Tahun 2001 tentano OtonomrKhusus Bagt proptnstDaerah lstrmeG Aceh sebagaiProvinsiNanggroeAceh Darussalam (LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun200.1 Nomor114, IambahanLembaranNeqaraNomor 4134), Undang-undangNomor 28 Tahun 2002 tentano Banguna'rGedung (LembaranNeoaraRepubtti
IndonesiaTahun 2002 Nomor 134, Tambahan LembaranNegaraNomot4247); 10.PeraturanPemerintahNomor5Tahun1983tentanq Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkatll BandaAceh (LembaranNegaraRepubtik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan LembaranNegaraNomor3247), '11 PeraturanPemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Pemerintahdan kewenangan tentangKe\rvenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2000 Nomor54, TambahanLembaranNegaraNomor3952), 12.PeraturanPemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran MasyarakatJasa Konstruksi(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran NegaraNomor3395); 13.PeraturanPemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggara JasaKonstruksi(Lembaran NegaraRepubliklndonesiaTahun2000 Nomor64, TambahanLembaranNegaraNomor3956); 14.PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentangPenyelenggara PembinaanJasaKonstruksi (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2000 Nomor 65, TambahanLembaranNegara Nomor 39s6); 15.PeraturanPemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 2O2, Tambahan LembaranNegaraNomot4022\, 16.PeraturanPemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor '119, TambahanLembaranNegaraNomor4139); 17.KeDutusanPresidenReoubliklndonesiaNomor44 Tahun1999tentangTeknikPenyusunanPeraturan Perundang-undangandan Bentuk Rancangan RancanganPeraturanPemerintah Undang-undang, t74
dan RancanganKepu'tusanpresiden (Lembaran NegaraRepubtik Indonesia Tahun1999Nomor70): Denganpeasetujuanbersamaantara : DEWAN PERWAKILANMKYAT OAERAHKOTA BANDAACEH DAN WALIXOTAEANDAACEH MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUNKOTA BANDAACEHTENTANGRETR|BUSI IZINUSAHAJASA KONTRUKSI BAB I KETENTUANUMUM pasal I DalamQanunini yangdimaksuddengan: 1. KotaadalahKotaBandaAceh. 2. PemerintahKota adalah Walikota Banda Aceh besertaperangkatDaerahOtonomlainnyasebagai BadanEksekutifKota. 3. WalikotaadalahWalikotaBandaAceh. 4. Pejabatadalahpegawaiyang diberitugas tertentu di brdangretribusidaerahsesuaicjengan peraiuran perundang-undangan yangberlakL. 5. lzin Usaha Jasa KonstruksiselanJutnya disingkat IUJK adalah izin untuk meiakukan usaha perencanaan konstruksl, usaha pelaksanaan konstruksi,dan usahapengaw"sankonstruksiyang diterbrtkanolehPemerintahKotaBandaAceh atau pejabatyangditunjuk. 6. Retribusi lzin Usaha Jasa Konstruksj yang selanjutnyadisebutRetribusiadalah pembavaran atas pembelan izin kepada orang pribadi atau
Dadan yang menyetenggarakanUsaha JaSa KontruksidalamWilavahKoia BandaAceh 7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha Vano nelrputi DersefoanTerbatas. perseKutuan.perkumpulan,firma,persekutuan komanditer,koperasi yayasanatauorgan6asiyangsejenis,bentukusaha teiap, Badan Usaha [rilik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dangan nama atau bentuk aDaoun. 8 Retribusiperizinantertentu adalah retribusiatas kegiaiantertentuPemerintahDaerahdalamrangka pemberianizin kepadaorang pribadiatau badan Vangdimaksudkanuntuk pembinaan,pengaturan. pengendaliandan pengawasan atas kegiatan usaha. 9. Wajib retribusiadalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perunoang-unoangan retribusidiwajibkanuntuk melakukanpembayaran retribusi. '10.Masaretribusiadalairsuatu langka waKu tertentu yang merupakanbatas waKu bagi wajib retribusi untukmemaniaatkan lzin UsahaJasaKonstruksi. 11.SuratKetetapanRetribusiDaerahyang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusanyang menentukan besarnya jumlah retribusi yang rerulang. 12.Surat PendaftaranObjek RetribusiDaerahyang selanjutnyadisingkatSPdORD,adalahSuratyang drgunakanoieh subyeKretribusiuntuk melaporkan data objek dan subyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran yang ierhuiang menurut pefaruranperundang-undangan retnbusi oaeran. 13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah sural keputusanyang jumlahretribusiyangterhutang. menentukan 14.Surat KetetapanRetribusiDaerah Kurang Bayar Tambahanyang selanjutnyadjsingkatSKRDKBT adalah surat keputusan yang meneniukan 116
tambahan atas iumlah retibusl yang telah ditetapkan. 15.SuratKetetapanRetibusiDaerahLebihBavaryang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukanjumlah kelebihan pembayaranretribusikarenajumiah kreditretribusi Jebrhbesardaripadaretribusiyang terhutangatau tidakseharusnyaterhutang. 16.Surat TagihanRekibusiDaerahyang setanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupabungaataudenda. 17-Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusanatas kebe.atanterhadapSKRD atau dokumen lainnya disamakan, SKRDKBT dan SKRDLByangdiajukanolehwajibretribusi. 18.Surat TagihanRetribusjDaerahyang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupabungaataudenda BAB II MAXSUDDANTUJUAN pasai 2 lvaksud pemberianizrn usaha jasa kontruksiadalah untuk mengaturdan menatausaha iasa konstruKsl yang berdomlsjiidi KotaBandaAceh. Pasai3 Tujuan pemberianlzin UsahaJasa Kontruksiadalah untukmewujudkan tertibusaha darisegi tujuan usaha rnaupunhubungannya denganperkembangan dunia usaha. L7'7
EAB III P E RIZINAN Pasal 4 (1)Setraporangataubadanyang rnenyelen-ooa'akan memilikizrnusa5ajasa usanajasakonstruks'wallb konstruksidariWalikota wewenangpembena' (2) Walrkotadapatmelimpahkan dalarnayat(1)kepada dima'<sud izrnseoagalmana oeiabatvanq dituniuk oalamayat(1)berlaku dimaksud 13)iz,nsebigarmana selama3 (tiga)tahun. PasalS cjimaksud {1) lzin UsahaJasaKonstruksisebagaimana ketentuan-ketentuan (1 memuat ayat DadaPasal4 ) yang harus dipenuhidan dipatuhioleh pemegang tz|1
dimaksuddalam sebagaimana (2) Ketentuan-ketentuan
avat(1)adalahsebagaiberikut ul pilusat'aan naius mempunyat teraoa anll sesuaidenganklasifikasi bidang usahalasa konstruksl; b Tenaga ahli yang bertungslseoagalpenangouno lav,,abteknls atau lenaga r.]t' tidak iioe-naixanmeranqkapmenladipenanggun9rawabteknisarautenagaintl oaoa oerusanaan lain c. lremasang papan nama perusahaanpada kantor perusahaancjenganukuran seKurangkurangnya60 x 120cm, denganrnencantumkan nomorIUJK; d. Tjdak dibenarkan rneminlamkannama perusahaannyakepada perusahaanlain uniuk mendapatkanPekerlaan
173
Pasal € (1) lzinUsahaJasaKonstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diberikan oercasarKan permononanalas namapemohon. (2) Tatacara permohonan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) diaturlebihlanjutdenganKeputsan Walikota. (3) Walikota harus sudah menerbitkanizin sebaqaimana drmaksudDadaPasat4 ayat (1) selambat. lambatnya '10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan djnyatakan lengkap dan telah memenuh,svarat. Pasal7
r79
Permohonanlzin Usaha Jasa Konstruksi diaiukan denganmelengkapipersyaratan : a. Sur?l Dermohonan yang dttujukankepadawahkotd yang ditandatangani oleh pemohon dengan membubuhimaterisecukupnya, b. Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstrukstyang masthberlaku oantelahotteqalistr c. RekamanSertifrkatKeahlianyang masrhb;rlaku dan dilegalisarbagi pemohon orang p€forangan yang bergerakdtbidangperencanakonstruksloan pengawaskonstruksi: d. Rekaman SertiflkatKeahlianKeria dan Sertiftkat Ketrampilan Kerja yang masrh berlat(u dan dilegalisir bagi pemohon orang perorangandi brdargpelaksanakonstruksi; e RekamanKartuTandaPenduduk(KTp)pernohon: I. Pas photoukuran3 x 4 sebanyak3 (tiga)tembar, s. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan beserta semua perubahannyayang disahkanoteh Notaris sertabuKi pendaftaran di Pengadilan, h. RekamanPengesahanl\.,lenteri Kehakimandan Hak Asasi l\,,lanusia apabila badan usaha dimaksud t'erbentukPe.seroanTerbatas
(TDP), RekamanTanciaDafrarPerusahaan l Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWcJ) pemonon, oan k. RekamanSurat Keteranganlzin Tempai Usaha (SKITU)yang masihberlaku dandilegalisir L Rekamantanda buKi pembavaranretribusiusaha iasakonstruksi: L
Pasal 8 lzin Usaha Jasa Konsiruksi sebagaimanadimaksud padaPasal4 ayat(1) dinyatakan tidakberlakuapabila: a dipindahtangankan:atau b. terjadiperubahannamaperusahaan;atau c. terjadiperubahanbentukbadanusaha,atau d. terjadiperubahanbrdangusahajasakonstruksr;atau e terjadi peningkatanklasriikasibidang usaha Jasa konstruksi BAB IV NAMA,OBJEKDANSUBYEK RETRIBUSI Pasal I Dengan nama Retribusilzin Usaha Jasa Konstruksi dipungutretribusiataspemb€rianlzin JasaKonstfuksi. Pasal10 Obyekretribusiadalahpelayananyangdisediakanoleh PemerintahKota dalam pemberianlzin Usaha Jasa Kontruksi. Pasal 'll Subjekretribusiadalahsetiaporangatau badanyang nemperole'llz 1 UsahaJasaKonstrr'rsi 13t)
BABV GOLONGANRETRIBUSI Pasal 12 Retdbusi lzin Usaha Jasa Konstruksidigolongkan sebagaiRetribusiPerizinanTertentu BAB VI CARAMENGUKURTINGKAT PENGGUNAANJASA Pasal 13 "i"ingkatpenggunaan lasa daukurberdasarkanpada jasa klasiflkasi usaha konstruksi BABVII PRINSIPDANSASARANOALAMPENETAPAN STRUKTURDANBESARNYATARIF Pasal 14 (1) PenetapanstruKur dan besarnyatarif reiribusl didasarkanpadapr,nsippemenuhansebagianbiaya atau sama dengan biaya penyelenggarcanlzin prinsipkeadilan UsahaJasaKonstruksidan (2) Sasafan penetapanstruldur dan besarnyataif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya adminjstrasi pembinaan. pengawasan can pengendalianusaha-usahaJasa kontruksi yang berdomisili di Kota.
18 1
BABVIII STRUKTURDAN BESARNYATARIFRETRIBUSI Pasal '15 {1 ) StruKur tarif retribusidigolongkanberdasarkan
usahayakniusahaJasakonstruksi tingkatgolongan golongan danbesar kecil,menengah tarif retrtbusi sebagaimana (2)StruKurdan besarnya berikut: dalamayat(1)adalahsebagat dimaksud J NO I GOLONGANUSAHA
UsahaJasaKonstruksi GolonganKecil 2 usaha JasaKonstruxsl Golongan Menengah 3 . UsahaJasaKonstrLrksi GolonoanBesar
RETRIBUSI BESARNYA 500.000, Rp. RO
1 000 000.
Rp
2.000000,
BABIX WLAYAH PEMUNGUTAN Pasal 16 Retribusiyang terutang dipungut di wilayahtempat peiayananpemberianlzin UsahaJasaKonsiruksi. BAB X SAATRETRtgUSITERUTANG Pasai 17 SKRDatau Retribusiterutangsejaksaatditerbitkannya cjokumenlarnyangorRersamakan
BAB XI SURATPENDAFTAMN Pasal 18 (1) SetiapWajib RetribusjmengisiSu|at pendafraran ObjekRetribusiDaerahatau(SpdORD). (2) SPdORD sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harusdiisidengan benafdanlengkap sertaditanda tanganiolehwajibRetribusiatau kuasanya. (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORDditetapkanolehWalikota BAB XII PENETAPANRETRIBUSI Pasal t9 (1) Berdasa*an SpdORD sebagaimana dimaksud datam Pasal 18 ayat (1) retribuoi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumenlainyang dipersamakan. (2) Bentuk isi serta tata cara penerbitanSKRD atau dokumenlain yang dipersamakanditetapkanoteh Watikota BABXIII TATA CARAPEMUNGUTAN Pasal 20 (1) PemungutanRetribusitidakdapatdiborongkan (2JReiibusi drpungutdenganmenggunakan SKRD ataudokumenleinyangdipetsamakan. ll-l
BAAXtV TATA CAR,A.PEI.J| BAYARAN Pasal 21 (1) Retribusiyang terutang harus diiunasisekaligus
drmuKa untuk1 (satu)kalrrnasarerr'ousl
(2) Retribusi yang ierutang dilunasi selambat-
lambatnya'15(lima belas)hari sejakditerbitkannya SKRDataudokumenlainyang dipersamakan Tata cara pembayaran,penyetorandan tempat pembayaranretibusi diatur dengan keputusan YValikota. BAA XV TATACARAPENAGIHAN Pasal 22
('1)Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkanjumlah retribusiyang harusdibayar bertambah,yang tidak atau kurang dibayaroleh Walib RetribusidapatditagrhmeialuiBadanUrusan Piutangdan LelangNegara(BUPLI,/. (2) PenagihanretribusimelaluiBUPLN dilaksanakan yang berdasarkanperaturanperundang-undangan berlaku. BAB XVI KEBERATAN Pasa! 23 i1) Wajlb RetribusidaDatmengaiukankeberatanhanva kepada Walikotaatau pejabatyeng dtunjuk ?tas 1E4
SKRD atau dokumenlain yang dipeGamakan SKRDBTdanSKRDLB (2) KebeEtan dialukansecaratertulis dalam llahasa yangjeias. alasan-alasan Indonesia dengandisenar Dalam hal Wajib RetnbusimengajukankebeEtan aias ketetapan retribusi,Wajib Retribusi harus dapat membuKikan ketidakb,enaranketetapan retribusitersebut. (4) Keberatanharus diajukan dalam Jangka waKu palinglama2 (dua)bulanseJaktanggalSKRDatau SKRDKBTdan dokumenlain yang dipersamakan, SKRDLB diterbitkan. Kecuali apabila Wajib bahwalangka Retribusiterlentudapatmenunjukkan waKu itu tidak daoat dioenuhi karena keadaan diluarkekuasaannya. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudpadaayat(2) dan (3),tidak dianggapsebagaisurat keberatan,sehinggatidak dapatdjpeIimbangkan (6) Pengajuan keberatantidak menunda kewajiban membayarrehibusi dan pelaksanaanpenagihan retribusi. Pasal 24 (1 )Walikotadahm jangkawaKu palinglama6 (enam) bulansejaktanggalSuratKeberatanditerjmaharus memberikeputusanataskeberaianyang diajukan. (2j KepuiusanWalikotaatas keberatandapat beruna n enerimaselufuhnya atausebagianmenolak atau yanqber,rrarq 'nena.nbah besarnya reirrbusi f3) Apabila dimaksuooada iangkawaKuseDa_oaimana avat(1) telah lelvatCenWalikotatidak memberikan suaiLrkeputusan.keberatanyangdiajukantersebut dianooao dikabulkan
18,i
BAB XVII PENGEMSALIAN KELEBIHANPEMB,AYARAN Pasai 25 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib RetribusidapatmengajukanpermohonanpengembaliankeDadaWalikotaBandaAceh. (2) Walikotadalamjangkawaktupalinglama6 (enam) bulan sejak diterimanyapermohonankelebihan pembayaranretribusisebagaimana dimaksudpada ayat(1) harusmemberikankeputusan. (3) ApabilajangkawaKu sebagaimana dimaksudpada ayat (2) telah dilampaui dan Walikoia tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihanretribusidianggapdikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkandalamjangka waldupalinglama1 (satu) bulan (4) Apabilawajib Retribusimempunyaiutang retribusi lainnya,kelebihanpembayaranietribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkanuntuk meiunasiterlebih dahulu utan-a retribusitersebut. (5)Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagarmanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dalamiangkawaKu palinglama2 (dua)bulanselak diterbdkannya SKRDLB. pengembalian kelebihan pembayaran {6)Apabila reirlbusroiiakukanseteiah lewai iangka waKu 2 (dua) bulan,Walikotamemberikanimbalanbunga sebesar 20lo (dua persen) sebulan atas keterlambatanDembavaran kelebihanretribusi. Pasal 26 (1) Permohonanpengembalian kelebihanpembayaran retribusidialukansecaratertuliskepadaWalikota menyeDurKan : den,aanseKurang-Kurangnya waiibretribusl, a Namedanalarnat 186
pembayaran, b. Besarnyakelebrnan c Alasanyang singkatdanjelas. pengernbalian pembaya€n (2) Pemohonan kelebihan secaralangsung ataumeialui retribusi cjrsanipaikan tercatat. Dos {3) Bukti penerimaanoleh PejabatDae.ahatau bukti pengirimanpos tercatat merupakan buKi saat permohonan diterimaolehwalikota. ?asal 27 (1) Pengembalian kelebihanretribusidilakukandengan Kelebihan menerbitkanSurat Perintahlt embla_var Retribusi (2) Apabilakelebihanpembayaran retnbusidiperhitungkan dengan utang retflbusrlainnya,sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (4), pembayaran dan buldi dilakukandengancara pemindahbukuan pemindahbukuan juga berlaku sebagai buKi pembayaran BABXViII KERTNGANAN DAN PENGURANGAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal28 (1) Keoala Daerah dapai memberikanpengurangan.
fetribusr keringanan dan pembebasan
(2\ Pemberianpengurangandan keringananreiribusl sebagaimana o rnaKsudpaoa ayat (1) dencaf wajiltfelfr:r sr kemarnpuan memperhatikan Pembebasan fet:ll)usl seDag.irmanac sraksud dalamal,,aiiliafiIara aln drcerKankeoada\?ab . ( ii 4 ^ 1 1 a .
-a- 2
': r - t
Le:-:r:ja1.
kcl'tcenan oan peT14) ata ca'o ^c.:L'?ncai seDasan reiTiDr-rsr dtetaDkan oleh \ /airkota
sAB XIX SANKSIADMINISTRASI Pasal 29 padaPasal (1) lzin usahajasakonstruksisebagaimana 4 ayat(1) dapatdicabutolehWalikotaatau pejabat yang ditunjuk jika perusahaanyang bersangkutan izin terbuKi telah melanggarketentuan-ketentuan jasa pada dtmaksud konstruksii sebagaimana usaha Pasal5 ayat(2). (2) Dalam hal wajib Retribusitidak membayartepai padawaKunyaatau kurangmembayar,dikenakan sanksi administrasiberupadenda sebesar 2 yo (dua persen) setiap bulan da retribusi yang terutangatau kurangdibayardan ditagihdengan STRD menggunakan (3) Bunga sebagaimanadimaksud dalam ayat (3) dikenakanpalinglama24 (dua puluhempat)bulan dan disetorkanke Kas Daerah. sejakketerlambatan BAB XX KETENTUANPIDANA Pasal 30 (1)Barang siapa yang dengansengajaatau ka.ena kelaiaiannyamelanggar ketentuan sebagaiman dimaksud pada Pasal4 ayat (1), dapat dipidana 6 (enam) denganpidanakurunganselama-lamanya denda sebanyak-banyaknya atau bulan Rp 5.000000,-(LimajutaruPrah). (2) Wajib Retribusi yang ttdak melaksanakan kewa!ibannya sehingga merugikan keuangan daerahdiancampidanapalinglama6 (enam)bulan atau denda paling banyak4 (empat)kali jumlah retribusrterutano. I El'
(3) Tinoakpidanayangdimaksud padaayai(1)adaiah pelanggaran. BAg XXI PENYIDIKAN Pasal3l (1) PejabatPegawaiNegeriSipiltertentudi lingkungan
l1i9
PemerintahKota diberiwewenangkhusussebagai penyidikuntuk melakukanpenyidikantindakprdana di bidang Retribusilzin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang Nomor8 Tahun1981tentangHukumAcaraPidana. (2)Wewenangpenyidiksebagaimanadimaksudpada ayat(1)adalah: a. menerima,mencarj,mengumpulkan.dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak prdana di bidang Retribusl Daerahagar keteranganatau laporantersebut menjadilengkapdanjelas, b. meneliti, mencari, dan mengumpuikanketeEngan mengenaiorang pribadi atau badan tentang kebenaranperbuatanyang dilakukan sehubungandengantindak picanaRetnbusi Daerahtersebut, c memrnta keterangan danbahanbul(tidariorang pnbadiataubadansehubungan dengantrndak pidanadi bidangRetribusiDaerah, d. memeriksa buku-buku, catatan-catatandan dokumen-dokumenlain berkenaan dengan trndakpidanadi bidangRetnbusr Daerah; penggeledahan e. melakukan untukmendapatkan bahan buldi pembukuan. pencaratan aan dokumen-dokumenlain. serta melakukan oenvitaanterhadapbahanbuktitersebut
t. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidrkan tindakpidanadi bidangRetribusiDaerah, menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkanruanganatau tempat pada saat pemeriksaansedang berlangsungdan memeriksaidentitasorangdan ataudokumenyang dimaksudpada hurufe; dibawasebagaimana h. memoiret seseoEng yang berkaitandengan tindakpidanaReiribusiDae.ah, memanggiloranguntukdidengarketerangannya dan diperiksasebagaitersangkaatausaksa; penyrdikan, l . menghentrkan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk tindak pidanadi bidang kelancaranpenyadikan RetribusiDaerahmenurut hukumyang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Perryidikansebagaimanadimaksudpada ayat (1) memberitahukan dimulainva penyidikan dan menvamparkan hasil penyrdikannya kepada PenuntutUmum, sesuai dengan ketentuanyang Nomor8 Tahun'1981 diaturdalamUndang-undang tentanoHukumAcaraPidana BAB XXII KETENTUANPERALIHAN Pasal32 lzin Usaha Jasa Konstruksi Yangtelah dikeluarkan sebelum berlakunya Qanun Inl, sepanjang tidak bertentangandengan Qanun ini, dinyaiakantetap DeflaKu.
Itto
BAB XXIII KETENTUANPENUTUP Pasal33 Hal-halyang belumdiaturdalamQanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannyaakan diatur lebih lanjut denganKeputusanWalikota. Pasal 34 Qanunini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundanganQanun ini dengan menempatkanrrya dalamLembaranDaerahKotaBandaAceh DitetapkandiBanda Aceh pada tanggaloS Mei 2qt4 l8 RabiulAwalt425 WALIKOTABANDAACEH. Cap/Dto Drs. H- SYARTFUDDTN LATTF DiundangkandiBandaAceh pada tanggal 10 Mei 2004 20 Rabiul Awal 1425 SEKRETARISDAEMH KOTA,
Caprlxo T, ANWAR AZWARDY LEMBAMN DAERAHKOTA BANDAACEHTAHUN2OO4NOMOR 9 SERI C NOMOR 5. l9 l
PFNJELASAN ATAS QANUNKOTABANDAACEH NOMOR 8 TAHUN 2OO4 TENTANG RETRIBUSIIZINUSAHAJASA KONSTRUKSI I. UMUM Usaha Jasa Konstruksimerupakansuatu usaha yang berkaitandenganbeberapaaspekdan menyentuhpersoalanrakvat banyak.Untukadanyahasjlkonstruksiyang berkualitasdiperlukan perencana,pelat€anadan pengawaskonstruksiyang memenuhi syaratdan berkualitaspula. UntukadanyaJasa UsahaKonstruksi yang berkualitasdenganmemenuhipersyaratan diperlukanadanva penzinanbagrsetiapusahajasa konstfuks, Melaluiperiinan, PemerintahKota dapat mengaturdan menatasetrapusahajasa konstruksiyang ada dan yang akan ada guna mewujudkantertib usahadan mendorongpencapaiantujuan usahasertadapatmenyesuaikan persyaratan dan kualifikasiusaha denganperkembangan duniakonstruksr. DalamkaitannyadenganperizinanpemerintahKotaharus melakukan pembinaan,pengawasandan pengendalianusahausanalasa konstruksiyang berdomisilidi Kota Semuaini dilakukan dalam rangka memberi pelayanankepada masyarakatterutama masyarak"tjaSakonstruksi Terkaitcjenganjasa peiayananyang oiberikanpemerintah Kota kepada perusahaanjasa konsiruksiteEebut perlu adanva sualu pembayaranretribusiguna dapat menutupsebagianatau seluruh biaya yang dtoerlukan dalam hubungannya dengan perizinan dimaksud
t92
II. PASALDEMIPASAL Pasal 1 CukupJeias Pasal 2 sesuai Setiapusahajasa konstruksiharusdiatu. persyaratan dan perluditata dengankualifikasiusahayang bersangkutan kesesuaiankualifikasidan usahayang dapatdikerjakan. Pasal 3 PemerintahKota haruslahbisa mengarahkanpencapaian tujuanyang maksimaldari setiapusahajasa konstruksidan menyesuaikandengan perkembangandunia konstruksi, berusahadalam disampingbadan,dimungkinkanperorangan jasa konstruksi. bidang Pasal 4
Ayat0 )
pelaksana, baikperencana, Setiapjenisjasakonstruksi izin tersendiri/ maupunpengawasharusmempunyai satu permohonan untuksatujenis usahakonstruksi, perusahaannya sama. sekalipun Ayat(2) Cukupjelas Ayat(3) CukupJelas Pasal5 Ayat(1) Cukupjelas Ayat(2) Cukupjelas Pasal6 Ayat{1) Cukupjelas Ayat(2) Cukupjelas Ayat(3) Cukupjelas Pasal7 Cukupielas 191
Pasal 8 Cukuplelas Pasal I Cukupjelas Pasal10 Cukupjelas Pasal11 Cukupjelas Pasal 12 Cukupjelas Pasal13 Cukupjelas Pasal'14 Ayai (1) Penetapanbesarnyaretribusididasaripada pe.kiraan pemenuhansebagian atau keseluruhanbiaya-biaya perizinan. yangdiperlukandalamrangkapelaksanaan Ayat(2) CukupJelas Pasal15 Ayat (1) Penggolonganusaha kedalamusaha jasa kontruksi golongankecil,menengah,dan besarmengacukepada SertifikatBadanUsahayang dikeluarkanoleh asosiasi yang bergerakdi bidangusahaJasaKontruksi. Ayat (2) Cukupjelas Pasal 16 CukupJelas Pasal17 Cukuplelas Pasal18 Ayat(1) Cukupjelas Ayat(2) Cukupjelas Ayat(3) Cukupjelas 191
'$,
Pasal19 Ayat(1) Cukupjelas Ayat(2) Cukupjelas Pasal 20 A/at (1) Cukupjelas A!€t (2) Cukupjelas Pasal21 A),at(1) Cukupjehs Ayat(2) Culup ielas Ayd (3) CukupFlas Pa t 22 Ayat(1) Cukupjelas Al,at(2) c|*up Jelas Pasal 23 AFt(j) CukupjelaB. Ayat(2) Cukupjelas Ayat(3) Cukupjelas A'€t (4) Cukupjelas Ayat(5) Cukupjelas Al/lat(6) Cukupjelas Pasal 24 Ayat(1) 195 Cukupjelas
.' '
* .
Ayai(2) Cukupjelas Ayat(3) Cukupjelas pasal 25 Ayat(1) Cukupjelas Ayat(2) Cukupjelas Ayat(3) Cukupjelas Ayat(4) Cukupjeias Ayat(5) Cukupjelas Ayat(6) Cukupjelas Pasal26 Ayat(1) Cukup.ielas Ayat(2) Cukupjela6 Ayat(3) Cukupjelas Pasal 27 Ayat(1) Cukupjelas Ayat(2) Cukupjelas Pasal 28 Ayat(1) Cukupjelas AYat(2) Cukupjelas Ayat(3) Cukupjelas Ayat(4) Cukupjelas t
la,
Pasal 29 AYat(1)
cukuPielas Ayat(2) CukuPjelas Ayat(3) Cul(JPje|a€ Pasal30 A)'at(1) CukuPjelas Ayat(2) CukuPFlas Ay?t(3) CukupJelas 31 Pasal Ayat(1) Cukupjelas Ayat(2) Cukupiehs Ayat(3) Cukup.ielas Pasal32 CukupFlas Pa€al33 Cukupielas Pasal34 Cukup,elas
t97
Nomor l0
LEMBARANDAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN2005 PERATURAN WALIKOTABANDAACEH NOMOR 41 TAHUN 2OO5 TENTANG
PELAKSANMN AANUN KOTA BANDA ACEH NOMORS TAHUN2OO4TENTANGRETRIBUSIIZIN USAHA JASA KONSTRUKSI WALIKOTA BANDAACEH, Menimbang : a. bahwa Qanun Kota Banda Aceh NomorI Tahun 2004 tentangRetibusi lzin UsahaJasaKonstruksi, yang telah mendapat persetuiuan Dewan Perwakilan RakyatDaerahKotaBandaAs€hsesuai dengan KeputusannyaNomor 4 fahun 2OO4 tanggal 7 lrei 2004 tentang PersetujuanDewan Perwakilan Ralqat Daerah Kota Banda Aceh Terhadap13 (tiga belas)Buah Rancanganeanun untuk ditetapkanl\renjadiQanun KotaBandaAceh Tahun 2004 untuk ditetapkanl\,4eniadi eanun dan telah diundangkandalam LembaranDaerahKota BandaAcehTahun2004 Nomor8, SeriC NomorS, perlusegeradilaksanakan, b. bahwa untuk maksudtersebutperlu menetaDkan dalamsuatuPeraturanWalikota, Mengingat : 1. Undang-Undang DaruratNomor 8 Tahun 1956 tentang PembentukanDaerahOtonomdan Kotakota Besar dalam LingkunganDaerahProptnsl
199
Sumatera Utara (Lemba.an Negara Republlk Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan LembaranNega.aNomor1092); 2. Undang-Undang Nomor I Tahun 19Bl tentano HJlum AcaraPidana(Lembaran NegaraRepublrk lndonesiaTahun '1981 Nomor 76, Tambahan l-embaranNegaraNomor3209), 3 . Undang-UndangNomor 1 Tahun 1997 tentanq Kamar Dagang dan Industfl (LembaranNega; Republik lndonesia Tahun 1982 Nomor B. TambahanLembaranNegaraNomor33u6), 4. Undang-tjndang Nomor1B Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Reoublik lndonesia Tahun 1999 Nomor 54. Tambahan LembaranNegaraNomor3833), 5 . Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentanq Pemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepubtrk IndonesiaTahun 2004 Nomor 125. Tambahan LembaranNegaraNomor4437), Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentano PenmbanganKeuanganantaraPemerintahpusai dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor i26. TambahanLembaranNegaraNomor443g); Undang-UndangNomor 34 Tahun 2000 tentano Perubahan AtasUndang-undang Nomor18 Tahu; 1997 tentang Pajak Daerahdan RetribusiDaerah (LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2000 Nomor 246, TambahanLembaranNeoaraNomor 4052\ 8 Undang-UndangNomor 18 Tahun 2001 tentana OtonomrKhusus bagt ProptnsiDaerah lsttmewa AcehsebagaiProvinsiNanggroeAceh Darussalam (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2001 Nomor114 TambahanLemoaranNeoaraNomof 4 1 3 a ). Undang-UndangNomor 28 Tahun 2002 tentana BangunanGeourto(LembaranNegaraReouot<
IndonesiaTahun 2002 Nomor 134, Tambahan LembaranNegaraNomor4247), 10.PeraturanPemerintah Nomor5Tahun1983tentano Perubahan Batas Wilayah Kotamadya DaeE; TingkatIl BandaAceh (LembaranNegaraRepubtik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5. Tambahan LembaranNegaraNomor 3247)l 11.Peraturan Pemerintah Nomof 25 Tahun 2000 tentangKewenanganPemerintahdan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom {Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2000 Nomor54, TambahanLemba€n NegaraNomor3952); 12.PemtutanPemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran MasyarakatJasa Konstruksi(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 63, TambahanLembaran NegardNomor3395); 13.PeraturanPemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggara JasaKonstruksi(Lembaran NegaraRepublikIndonsia Tahun2000 Nomor64, TambahanLembaranNegaraNomor3956); 14 PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentangPenyelenggara PembinaanJasaKonstruksi (LembaranNegaE RepubliklndonesiaTahun2000 Nomor 65, TambahanLembaranNegaraNomor 3956); 15.PeraturanPemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaandan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan LembaranNegaraNomor4022); J6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerjntahan Daerah(Lembaran Negara RepublakIndonesiaTahun 2001 Nomor 4l,TambahanLembaranNegaraNomor4090), 17 PeraturanPemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 200
Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 119. TambahanLembaranNegaraNomor4139); 18 KeputusanprestdenRepubiikIndonesiaNomor44 Tahun1999tentangTehnikpenvusunanperaiuran Perundang.undangan oan Bentuk Rancanoan Undang-undang, Rancanganperaturanpemerintah dan RancanganKeputusanpresden (Lembaran NegaraRepubliklndonesiaTahun1999Nomor70): MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANWALTKOTABANDAACEH TENTANG PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR8 TAHUN2OO4TENTANGRETRIBUSIIZIN USAHAJASA KONSTRUKSI. pasal ,l MelaksanakanQanunKotaBandaAcehNomoiNomor 8 Tahun2004tentanglzinUsahaJasaKonstruksi, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daemh Kota BandaAceh Tahun 2004 Nomor9, Seri C Nomor5. pedusegeradtlaksanakan. pasal 2 PelaksanaanQanun sebagaimanadimaksuddalam pasal 1 peraturan ini daserahkankepada Baojan pembangunanSekretariat Kota BandaAceh Pasal 3
20t
Hal-hal yang menyangkut teknik pelaksanaannya sebagai penjabaran dari Oanun sebaoaimana Cimaksud da{ampasai1 peratu|an Intakandralurlebth hnjut denganKeputusanWaljkota.
Pasal 4 Pe.aturanWalikota int mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinyamemerintahkan pengundangan peraiuran Walikota ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kota Banda Aceh. Ditetapkandi BandaAceh pada tanggal16 Aprit 2005 07 Rabiulav,ial1426 PI. WALIKOTA BANDAACEH, Cap,/Dto MAWARDYNURDIN Diundangl€ndi BandaAceh pada tanggal16 Aoril 2005 07 RabiulAwal'1426 SEKRETARISDAEMH KOTA, Cap/Dto M. KAMILYUNUS BERITA DAERAHKOTA BANDAACEHTAHUN 2OO5NOMOR 10.
20)
