PROFIL STUDI KEMENTERIAN PPN IBAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2OO4

PROFIL STUDI KEMENTERIAN PPN IBAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2OO4 (Sebagai Bagian Dari Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Studi dan Bagian Dari upava Pensembanean dan Penenffi-Xlffi',iil^J#i:'JffiT5ii#';y"1.'jr, Koordinatir dan Akuntabiritas

Inspektorat Utama Bappenas Jakafta, Juli

2OO5

KATAPENGANTAR Buku Profil Hasil lGjian Bappenas Tahun 20(X ini merupakan rangkuman dari ringkasal hasil kajian yang dilaksanakan uuit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas pada TA 2004. Penyusunan profil tersebut, yang mcrupakan pelaksanaan dari Kepmcneg PPN/KepaIa Bappenas No.006/ M.PPN/09,2001 tentang Pedoman PenyusunflI dan Pelaksanaar Rencana Kegiatatr Slatcgis UKE Pedornan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan dan Anggaran Rutin di berbasis kinerja

(ru

II

Bappenas dan No. 021/I\4.PPN/12001 tentang

Lingkugan Kantor Meneg PPN/Bappenas sqta pen€rapan anggaEo

No. l7 Tahun 2003 dan UU No. 25 Tahun 2004), bertujuatr antara lain uotuk turut memberikan kontribusi yang signifikan dalam:

gownahce: transparansi, partisipasi, koodinasi, dan akuntabilitas;

a.

mengernbangkan dan menelapkan nilai-nilai (ralues) good

b.

mendorong peningkatan kinerja Kemederian PPN/Bappenas. Sebagaimana tahun-tahun sebelwnny4 penyusunan buku Profil Hasil Kajian Tahul 2004

anggaran dan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

di lingkungan Kementerian

ini

merupakan bagian dari kegiata! pengawasan

PPN/Bappenas. Namun demikian, tidak s€perti tahrm-tahud

sebelumrya (2001, 2002 dan 2003), buku profil hasil kajian tahun 2004 ini tidak diletrgkapi dengan penyelenggaraan pres€ntasi hasil setiap k jian dalam

forum rerbuka, dikarenakan kesibukan di Bal4,eras untuk meryusul RPJP, RPJM, RKP, pemnganan bencana Tsurmmi di Aceh dan Nias, persiapan penerapan anggaran

brbasis kineda (adminislrasi anggaran, penenpan PPA dan sebagainya),

dan tugas-tugas sFategis laiDnya. Kar€na itu, cvaluasi yang

dilakukan dalam buku ini tidak selengkap buku prcfil tahun-tahuo sebelumnya dimana terdapat pendapat/penilaian para pes€rta pres€ntasi dan pembahas tentang substansi dad masing-masiq hasil kajiaL Khusus pengawasan/audit yang bqsifat ken,'nga\ (financial audit) dilakukan secara terpisah. Selain

itu, terkait dengan upaya peningkatan kinerja lembaga/unit kerj4 Tim Info Kajian yang dikoordinasikan oleh Biro Renotala-Bappenas juga melakukan seleksi terhadap hasil kajian Bappenas untuk diterbitkan dalam Jumal Info Kajian.

Mudah-mudahan buku Profil Kajian Bappenas

TA 2004 ini dapat membedkan malfaat bagi Kementerian

PPN/Bapp€nas terutama sebagai

rnazukan dalam penyusunan kebijakan intemal yang terkait dengan peningkatan kinerja lernbaga dan p€gawai.

Jakarta,

Juli

2005

Inspektorat Utama

DAFTAR ISI

halaman

i

Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel

ii iii

Ringkasan Profil Hasil Kajian Kementeriao PPN/Bappenas Tahun Anggraran 20(X (Sebogai Bagian Dad Kegiatan Pengaq/asan Kincrja Terhadap Pelaksanaan Kajian darr Bagian Dari Upaya Pengembangan dan Penerapan Nilai-nilai Transparansi, Partisiposi, Koordilasi, dan Akuntabilitas di Lingkungan Kementcrian

PPN/Bappenas)

l.

2. 3.

Tujuan Penyusunan Profil Gambaran Proses Pengawasan Kinerja Terhadap Pelaksanaan Kajian (Isu-isu dan Prakarsa Strategis) Hasil Pengawasan dan Saran Tindak Lanjut

Lampiran Lampiran

l. 2.

Ringkasan Hasil Kajian Isu-Isu Strategis Dan Prakarsa Strategis Tatrun 2004 Daftar Judul Kajian Isu-Isu Strategis Tahun 2004

I I I J

t2 155

ll

Memorandum Nomon Q4T llul07/200s Kepada Yth.

Dari

Perihal

Tanggal

Para Pejabat Eselon I dan II InspeKur Utama Profil Studi/Kajian Bappenas Tah 1.4 Juli 2005

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan penerapan prinsip-prinsip good governance di lingkungan Kementerian ppN/Bappenas, terlampir kami sampaikan Profll Studi Kementerian PpN/Bappenas Tahun 2004. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Profil Studi Tahun 2004 ini tidak dilengkapi dengan penyelenggaraan presentasi hasit setiap kajian dalam forum terbuka, dikarenakan kesibukan di Bappenas untuk menyusun Rplp, RPJM, RKP, penanganan bencana Tsunami di Aceh dan Nias, penerapan anggaran berbasis kinerja (PPA dan sebagainya), dan tugas-tugas lainnya. Karena itu, evaluasi yang dilakukan dalam buku hri tidak selengkap buku profil tahun-tahun sebelumnya dimana terdapat pendapat/penilaian para pesefta presentasi dan pembahas tentang substansi'dari masing-masing hasil kajian. Pada waktu mendatang buku profil ini akan disempurnakan kembali. Perlu juga kami sampaikan bahwa baru sebagian pelaksana studi yang sudah menyerahkan copy laporan finat hasil studi kepada perpustakaan Bappenas (baru 11 dari 56 kajian). Sesuai dengan Keputusan Meneg PPN/Kepala Bappenas No. 291/M.PPN I 081 2002 tentang petunjuk penyusunan Proposal Penelitian dan Pengkajian di Bidang Perencanaan pembangunan, maka setiap unit kerja diwajibkan untuk menyampaikan satu copy exbcuilve summary kepada seluruh UKE dan sebagai bahan masukan bagi perencanaan pembangunan, serta minimal 2 copy laporan final hasil kajian

I

II

kepada perpustakaan (Pusdatinrenbang) Bappenas antara lain untuk mendukung penerapan Jabfung Perencana. Sedangkan untuk hasil kegiatan yang berupa data baseperlu dikoordinasikan dengan pusdatin Renbang. Demikian, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan Yth: 1. Ibu Meneg PPN/Kepala Bappenas (sebagai laporan) 2. Para Penasehat Ahli

Hf*o'

DAFTAR TABEL halaman

No.

1.

Perbandingan Jumlah dan Nilai Anggaran Kajian Bappenas Tahun 2001,2002,2003,Dan2004 Berdasarkan Unit Kerja Eselon I

l0

Tabel No.

2.

Jumlah dan Nilai Anggaran Prakarsa Strategis Bappenas Tahun Anggaran 2004

l1

Tabel

lll

Ringkacan Prufil Haoil l(ajlan Kementerian PP /Bapp€nas Tahun Anggaran 20114

(Sebagai Bagian Dad Xeglatan Pengawasan Kinerja Terhadap P€laksanaan l(arian dan Bagian Dad Upaya Pengembangan dan Penerapan ilai-Nilai Transparansi, Partsiprsi, Koodinasi dan Akuntabilllas di Llngkungan Kem€nterian PP /Bappenas) 1.

Tujuan Penyusunan Prcfil Kinerja pelaksanaan kajian yang dilaksanakan unit kerja secara langsung maupun tidak langsung dapat mencerminkan sebagian kinerja unit pelaksana kerja kajian yang pada akhimya memberikan kontribusi terhadap kinerja Kementerian PPN/Bappenas, Agar kontribusi tersebut dapat tercapai secard positif dan opumal, maka diperlukan pengelolaan kajian secara sinergis, mulai dari tahap perencanaan, pelakanaan, monitoring, dan pengawasan atau E{aluasi kinerjanya. Perencanaan dilakukan oleh Biro Renortala, dlbantu Tim Anggaran, bersama-sama dengan unit kerja yang mengusulkan kaJian tersebul Sedangkan pengawasan atau evaluasi kinerja dilakukan oleh Inspektorat sesuai deflgan hrgas dan tungsinya.

Terkait dengan hal di atas dan sebagai bagian dari upaya pengawasan atau evaluasi kinerja tersebul sejak tahun 2002 (untuk kajian Bappenas tahun 2001), Inspektorat Utama melaksanakan penyusunan profil kajian Kementerian PPN/Bappenas dengan tujuan: mendukung pengembangan dan penerapan nilai-nilai transparansi, paftisipasi, koordinasi dan akuntabil'rtas (gtMd gpyenane)', mendukung upaya menghasilkan kajian yang bermutu, yang dapat dimanhatkan sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan nasional; mendorong kepastian pmsedur kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bapp€nas; mendorong terwujudnya koordinasi dan partisipasi secara nyata antar unit kerja terkait di lingkungan Kemenbrian PPN/Bappenas; mendukung peningkatan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaqa perencana dan pemikir (frlhk tar*) yang kredibel.

a, b, c. d. e.

Dari kelima tujuan di atas, tujuan pada butir a adalah merupakan tujuan utama, karena dapat memberikan multidis terhadap pencapaian tujuan-tujuan lainnya. 2.

efu

yang signifikan

Gambaran Proses lbngawasan xinerja Terhadap Pelaksanaan lGjian (Isu-isu dan Prakarsa Strabgb) Pada TA 2004 unit-unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Eappenas tidak hanya melaksanakan kajian isu-isu stuategis tetapi juga prakaEa strategis. Seluruh kajian isu-isu strategis (56 kajian) dikelompot&an (grcupin menjadi 15 topik dimana setiap topik terdiri dari sedikitnya dua kajian yang saling berkaitan dan sedikitnya dilaksanakan oleh 2 unit kerja yang berbeda. Pengelompokkan kajian tersebut kedalam topik-topik selain mempertimbangkan judul kajian juga mempedratikan tujuan dari masing-masing kajian yang terdapat dalam proposal atau |OR k€jian. LJntuk kajian yang bersifat prakarsa strategis (6 prakarsa) tidak dilakukan pengelompokkan dikarenakan jumlah kajiannya tidak banyak. Prdkarsa strategis umumnya dilakanakan oleh satu unit kerja eselon I (UKE I), kecuali terdapat satu prdkaEa strategis yang dilaksanakan secaG kerjasama

dua UKE I (selayakrrya prakars:r strategis dilakukan lintas UKE (direktont).

D.

Sedangkan kajian isu-isu strategis dilaksanakan oleh UKE

II

perencana

Fokus utama pengawasan kinerja ditekankan pada 3 aspe& yaitu; a) Kesesuaian antaB hasil kajian dengan nrjuan kajian CfORj; b) Temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang tercantum dalam hasil kajian; dan c) Rencana pemanfaatan dan tindak lanjut terhadap hasil kajian. Sedangkan 1 (satu) fokus utama lainnya yang belum dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Inspektorat yaitu menilai kualitas/mutu setiap kajian. Hal ini dikarenakan: a) subtansi kajian sangat bervariasi bidangnya, sehingga untuk menilai mutu tersebut diperlukan auditor yang memiliki keahlian di bidang yang menjadi kajian tersebut; b) Inspektorat Udak memiliki staf yang memiliki kemampuan dalam seluruh bidang pembangunan (kecuali untuk masalah metodologi peneliuan yang memang bersifat umum). Untuk mengatasi hal tersebut, antara lain pada tahun 2004 (untuk kajian tahun 2003) InspeKorat mengundang para pembahas (dinilai ahli atau memiliki pengetahuan dalam bidang kajian terkait) untuk ikut beridiskusi/"menilai" substansi kajian yang dipresentasikan. Sejalan dengan upaya tecebut'lim Jumal Info Kajian yang dikoordinasikan oleh Biro Renortala juga telah melakukan seleksi terhadap kajian-kajian yang layak ditampilkan dalam Jumal Info Kajian Bappenas. Pada tahun 2004, jumlah kajian isu-isu strategis )rdng dilaksanakan sebarryak 56 kajian, dengan

No. 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10 11

L2

Unit Keria Eselon

I

Deouti Bidanq Sumber Dava Manusia dan Kebudavaan Deouti Bidanq Politik, Pertahanan dan Keamanan Deputi Bidanq Otonomi Daerah dan Penqembanqan Reqional Deputi Bidanq Ekonomi Deputi Bidanq Sumber Dava Alam dan Linokunoan Hidup Deouti Bidanq Sarana dan Prasarana Deouti Bidano Pendanaan Pembanounan Staf Ahli Meneq PPN Bidanq Percepatan Pembanqunan KTI dan KT Staf Ahli Meneq PPN Bidanq Maritim dan Tata Ruanq Staf Ahli Meneq PPN Bidanq Ekonomi Perusahaan Staf Ahli Menes PPN Bidanq Kesei Masy dan Keadilan Sosial Staf Ahli Meneg PPN Bidang Reformasi Hukum dan HAM

Jumlah

rindan per UKE I sebagai berikut:

Jumlah Kaiian 6 4 5

t2 7

4 6 3

3

2 2 2

56

2

Sedangkan jumlah lqjian prakarsa UKE I sebagai beril(lE

sffigls

Unit lGria Esedon

Jlo. 1

2 3

4 5

pada talrun anggard| 2[Xta (dmdai sejak tahun

z(rfi)

adalah sebarryak 6 k4far, d€rE6n

1hdu| p€r

lumlah Pnkarsa

I

Sffiois

Deputi Bidang Ekorpmidan Deputi $dang SDM dan Kebudayaan (1 Prakarsa Sbateois dikeriakan bersama-sama oleh 2 Deilrti) Deouti Bidanq Pditilc Pertahanan dan Keamanan Deputi Bidanq OtonomiDaerah dan Penqembanqan Reqional Deputi Bidanq Sumber Daya Alam dan Linqkunqan Hidup Deputi Bidanq Sarana dan Prasarana

Total

1

2 1 1

1

5

Pelaksaman 56 kajiin lsrisu s0aterJir dhlqlhn oleh 31 (ruh) UIG tr dan 5 Sbf ftli Meleg PP . DengEn dgniti.n ada 13 (4196) lrl(E U/direktorat yang Edak m€millld kajian. l.mi( unit k€rF lar|g tldak memif,ki kajian inl beberapa diantaErla ada yang tEryusun l(erF dilal(Ibn oleh UXEtrd lirEkungan Setnqreg PPwSebma dan frspdorat uzna. Sdlrdl 9 kajian dibiayai dad anggBran Bappenas bhun 2(xl4.

M!$P (W

@it

pefun

Mnq #Eyatlq

gmpai dengEn brsjsunya

hl(I prdl inl, bru .16 rlngkasan hasl lcian (82%) lang Hah drterima

hd

oldr In6pddord m€tdui tfro

(6 katil). Fd ini sd€sl

prdkaEa sFab.Ji' srd*| terlcmpd sefrrdr|ya Renoftala dad jumlah keseluruhan s€banydk 56 kajian. Unh.k dnglGsan Sedangkan ringkEan lGJlan )ang belum dlEirna Inspebrat Cnspekbrat bdum mer€dma 'davtnelalui' Em R€nortda) hingga adalah sebanyak 10 kajian yang dil**an ol€h 5 UKE tr (Erdapat UXE tr yang melaksanakan lebih (ki I fajian).

a

Hail

PelEEwasan dan Srnn Ttodrt

Lari|L

Hasil atau bmuan pengaEan diperoldr berda6a*an tuglcan laporan katan yang dEampailcn ol€fi ur*t k€rF pdalsra l6Fn bpada Bim Renortala. Sdain itu, dfi{ata hallkaFn juga dlped€fi mdaM for|nu|ir isiar data kafan t|aB dEamp:fkan ol€h rrft kerja pdabna lcpada InspekbraL Sedangkan dab rneng€nai TOR atau lcrangka AoJan KerF (mebdololi, uljuan, biaya studt dsb) tn€ngEor lcpda hiat R€ndra lGrja dan Anggaran Tahun 2004 Fng diHitkan Biro Renorbla BapperEs. Secara ingkat beberapa Erua.r yang dp€rddr anf-a kin:

1)

Kajian yar€ dihasilkan lcmentedan PPwBappenas TA Zm4 bedumlah 56 katran abu trun 28t5 dibanding TA 2flI3 yang Namun, jika dihibmg dengan hasil bjian prakarsa sFdtegf,s (6 kajim) rnaka penurunan junlah lGtan adalah 2l%.

He

berimldr 78 kajirr tenbng

idat|. 3

judul, dan anggaran kajian Bappenas TA 2m4 dapat dilihat pada Lampiran 2, sedangkan uraian singkat tentang substansi masing-masing kajian dapat dilihat pada Lampiran 1.

2)

Dari 56 kajian tersebuL sebanyak 12 kajian (21%) dilaksanakan oleh 5 Staf Ahli Meneg PPN dan sebanyak zl4 lGjian (79%) dilakanakan oteh 31 UKE II. Terdapat 13 UKE II (30%) yang tidak melakukan kajian (sesuai buku Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 20{X). sebagian dari 13 UKE II tersebut menyusun p€doman atau SOP (nonstudi) yang dibiayai dari anggaran pembangunan Bappenas tahun zqx, namun data-data mengenai penyusunan pedoman ini tidak tersedia dalam buku Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2004. lctiga belas UKE II tecebut adalah: (1) Blro Humas, Persidangan dan Administrasi Pimpinan, (2) Biro umum, (3) Bro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, (4) pusat Data dan Infurmasi Perencanaan Pembangunan, (5) Biro Kepegawaian dan Hukum, (6) Pusat Pembinaan Pendidikan dan pelatihan perencana (7) Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaaan, (8) Inspektorat Bidang Administrasi Umum. (9) Dit. Hankam, (10) Dit. Kerjasama pembangunan Sektoral dan Daerah, (11) Dit. Pengairan dan lrigasi, (12) Dit. Pemukiman dan Perumahan, dan (13) Dit. Sistem dan Pros€dur Pendanaan Pembangunan. Jika dibandingkan dengan bhun sebelumnya, maka Jumlah UKE tr yang tidak mefiiliki kajian meningkat dari I UKE U menjadl 13 UKE II (naik 62%),

3)

Penurunan Jumlah kajian pada tahun 2004 tidak diikuti dengan penurunan total anggaran untik kajian. Angga6n kajian jusbu meningl€t darl Rp. 1241 miliar pada tahun 2003 menjadi 17,76 miliar atau naik Rp. 350.000,- (2%). Namun jika anggaEn pral(arsa stategis dimasukkan (Rp. 8,5 miliar), maka tedadi peningkatan anggaran kajian sebesar Rp, 8,8 miliar (50,5%) pada tahun 2m4, sehingga total anggbrdn kajian (lsu strategis dan prakarsa stategls) pada tahun 2004 adalah sekitar Rp. 26, 56 miliar.

Dilihat dari total anggaran pembangunan Bappenas TA 2004 (anggaran 55 dan 69) sekitar Rp. 329 miliar (termasuk anggaran untuk kegiatan yang dllaksanakan di daerah, dimana Bappenas sebagai executing agarcy4ya, dan berupa rupiah mumi dan PHLll; sumber: Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 20(X, Biro Renortala-Bappenas), maka persentase anggaran untuk kajian TA 2004 (termasuk prakarsa stntegis) adalah 8% atau Rp. 26,56 miliar. Sisanya s€besar atau Rp. 302,it4 miliar digunakan untuk kegiatan non kajian/non studi. S€dangkan pada TA 2003, persentase anggaran untuk kajian sebesar 263% atau Rp . 17 ,4L miliar

92

4)

Jumlah kajian isu-isu strategis dan besardn anggarannya dapat dikelompokl(an menjadi 3, yaihri

No.

Besaran Anggaran Per Kajian

Jumlah Kaiian

- 349,9 350 - 700 > 700

38

1.7 68

16

28,6

I

t,7

lumlah

56

1(Xlo/o

1

(iuta) ro0 - 149.9

2

150

3

4

I

(o/o)

4

Dibandingkan dengan kajian TA 2003, terjadi peningkatan besaran anggaran per kajian pada TA 2004 yang dapat dilihat dari: anggaran kurang dari Rp. 100 juta, sedangkan pada TA 2003 terdapat 12 kajian dengan biaya dibawah Rp. 100 juta. Dengan demikian, kajian dengan biaya dibawah 149,9 juta menurun dari 33 kajian (42,3%) menjadi hanya 1 kajian (1,7%). b) Kajian dengan biaya Rp. 150 juta s.d. 349,9 juta meningkat dari 29 (37,18%)menjadi 38 kajian (68%). c) Kajian dengan biaya Rp. 350 juta s.d. 700 juta tidak berubah, dari 16 kajian (20,5%, tahun 2OO3) tetap 16 kajian (28,6%, tahun 2OB), fl amun persentasenya meningkat. d) Terdapat 1 kajian dengan biaya di atas Rp. 700 juta pada tahun 2004 (tidak ada pada tahun 2003.

a) ndak ada kajian dengan

Anggaran kajian isu-isu stategis tahun 2004 yang terbesar adalah sebesar Rp. 850.000.000,-, untuk kajian ?enyusunan Strategi Pendanaan Luar Negeri'yang dilaksanakan Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral. Sedangkn anggaran yang terkecil sebesar Rp. 100.000.000,- yaihr untuk kajian ?erkembangan Ekonomi Makro Triwulan l-Mahun 2004 serta Prospek dan Kebijakan Tahun 2005' (keduanya bersifat kajian ntin/tahunan) yang dilaksanakan Direltorat Perencanaan Makro. Khusus kajian prakaca strategis yang baru dilakanakan sejak tahun 2004, besaran anggaran per kajian be*isar antara Rp, 1,25 miliar s.d Rp. e16 miliar (kecuali Rencana Tindak untuk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang anggarannya sebesar Rp. 348.900.00tr, dilaksanakan Direktorat Aparatur Negara). s)

Distribusi jumlah dan nilai anggaran kajian isu-isu strategis berdasarkan UKE

No. 1

2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 L2

I

Unit Kerja Eselon I Deputi Bidanq Sumber Dava Manusia dan Kebudavaan Deputi Bidanq Politik. Pertahanan dan Keamanan Deputi Bidanq Otonomi Daerah dan Penqembanqan Reqional Deputi Bidanq Ekonomi Deputi Bidanq Sumber Daya Alam dan Linqkunqan Hidup Deputi Bidanq Sarana dan Prasarana Deouti Bidanq Pendanaan Pembanounan Staf Ahli Meneg PPN Bidanq Percepatan Pembanqunan KTI dan KT Staf Ahli Meneq PPN Bidanq Maritim dan Tata Ruanq Staf Ahli Meneq PPN Bidanq Ekonomi Perusahaan Staf Ahli Meneq PPN Bidanq Kesei Masv dan Keadilan Sosial Staf Ahli Meneg PPN Bidang Reformasi Hukum dan HAM

Jumlah

Clabel 1 dan Tabel 2) dapat dirinci sbb:

Jumlah Kaiian

Nilai Anooaran (R.o.)

6 4

1.789.0,14.000 1.017.507.000 2.030.503.000 3,705,364,000 2,285,L79,000

5

t2 7

4 6

L,409,747.OOO

3 3 2 2 2

2,243.676.000 706,455,000 1.037.159.000 566.900.000 573,600,000 398,250,000

56

L7,753,394r0OO

Ke-56 kajian tersebut (lihat Tabel 1) dengan nilal total Rp. 1276 miliai terdistribusi kepada 31 UKE U (70%) dan 5 Sbf Ahll Meneg PPN.

6)

Distribusi 29 kajian isu-i$ strategis (52%) yang dilaksanakan secaG $/vakelola berdasarkan UKE I, sebagai berikut:

Unit Kerja Eselon

No.

1

2 3

4 5

6 7 8

I

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia

dan

Kebudavaan Deouti Bidano Politik, Pertahanan dan Keamanan Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Penoembanqan Reqional Deouti Bidano Ekonomi

Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hiduo Deputi Bidanq Sarana dan Prasarana Deputi Bidanq Pendanaan Pembanqunan

Staf Ahli Meneg PPN Bidang Percepatan

10

Pembanqunan KTI dan KT Staf Ahli Meneg PPN Bidang Maritim dan Tata Ruano Staf Ahli Meneg PPN Bidang Ekonomi Perusahaan

11

Staf Ahli Meneg PPN Bidang Kesej Masy

9

L2

dan Keadilan Sosial Staf Ahli Meneg PPN Bidang Reformasi Hukum dan

Jumlah kajian isu-isu strategis yang dilakukan swakelola

dari jumlah seluruh kajian isu-isu strategis yang dilakukan UKE I yang bercanqkutan

3

50

1

25

4

80

8 2

66 28

0 1

0 16

3

100

3

100

1

50

1

50

2

100

HAM

Jumlah

29

o/o

Sedangkan jumlah kajian isu-isu strategis yang seluruhnya dilaksanakan oleh pihak ketiga (dikontrakkan) adalah sebanyak 3 kajian (5% darl jumlah seluruh kajian Bappenas). Ketiga lGjian teB€but seluruhnya ada di lingkungan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan (3 kajian atau 50 % dari total kajian Deputi Pendanaan pada tahun 2004).

Kemudian, jumlah kajian isu-isu strategis yang diilaksanakan dengan kombinasi srwakeloh dan dikontral€n (sebagian $ryakeloh/dikontsakan) sebanyak 24 kajian (439/0), dengan distibusi per UKE I sebagai berikut: o/o dari jumlah

Unit Kerja Eselon

No.

I 2 3

4 5

6 7 8 9 10 11 T2

Deouti Bidanq Deouti Bidanq Deputi Bidang Reoional Deouti Bidanq Deouti Bidanq Deouti Bidanq Deouti Bidano

I

Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Politik, Pertahanan dan Keamanan Otonomi Daerah dan Pengembangan

Jumlah kajian isuisu strategis (kontrak sebagian )

seluruh kajian isuisu strategis yg dilakukan UKE I vano bersanokutan

3 3

50 75 20

1

Ekonomi Sumber Dava Alam dan Linqkunqan Hidup Sarana dan Prasarana Pendanaan Pembanounan Staf Ahli Meneg PPN Bidang Percepatan Pembangunan KTI dan KT Staf Ahli Meneq PPN Bidanq Maritim dan Tata Ruanq Staf Ahli Menes PPN Bidanq Ekonomi Perusahaan Staf Ahli Meneg PPN Bidang Kesej Masy dan Keadilan Sosial Staf Ahli Meneg PPN Bidang Reformasi Hukum dan HAM

4

Jumlah

24

5

4 2

0

33 7L 100 33 0

1

0 50 50

0

0

0 1

Dari data tersebut di atas daDat diketahui:

a)

Pada umumnya kajian tahun 2004 dilakukan secara swakelola (29 kajian) dan dengan cara kombnasi s,wakelola dengan dikontrakkan (24 kajian), artinya sebagian kajian dalam setiap kedeputian dilaksanakan secara s1^rakelola seluruhnya dan sebagian kajian dilaksanakan dengan cara kombinasi swakelola dengan dikonfakl(an. Sedangkan pelaksanaan kajian yang semua tahapanannya dikontrakkan adalah kajian di lingkungan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, yaitu sebanyak 3 kajian dari 6 kajian yang dimilikinya.

Hal ini berbeda dengan pelaksanaan kajian pada tahun 2003 yang menggambarkan 3 kelompok yaitu: (1) UKE I yang seluruh kajlannya dilakanakan s€cara swakelola, (2) UXE I yang seluruh kajiannya dikontrakkan, dan (3) UKE I yang seluruh kajiannya dilaksanal(an dengan cara perpaduan antara smkelola dan dikontrakkan.

7)

b)

Tiga dari 5 Staf Ahli melakanakan s€luruh kajian secara s,wakelola, sedangkan 2 Staf Ahli melaksanakan 1 kajian secara swakelda dan 1 kajian dengan cara kombinasi antara swakelola dan dikontrakkan, Hal ini mmunjukkan bahwa dengan jumlah stf yang sangat terbabs, Staf Ahli tetap berupaya melakukan kajian secara swakelola dengan bantuan sbf dari direktorat terkait;

c)

Seluruh kajian t hun 2004 di lingkungan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dilakanakan dengan cara kombinasi srwakelola dan dikontrakkan (sebagian dikontrakan/snrakelola). Sedangkan pada kajian tahun 2003 di lingkungan deputi tercebut terdapat 5 darl 6 l(ajian dilaksanal(an dengan cara kombinasi antara swakelola dan dikontrakkan s€bagian. Kombinasi s,wakelola dan dikonbakan adalah yang terbaik, antara lain untuk mengontrol kualitas kajian dan meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab staf/unit kerja terhadap mutu dan akunbbilltas hasil kajian.

Saran tindak lanjut, antara lain:

a.

Sebagaimana pelaksanaan kajian tahun 2003, pada pelaksanaan kajian tahun 2004 juga belum dilakanakan monitoring terhadap pelaksanaan kajian. Bahkan seminar akhir hanya dilakukan oleh beberapa pelakana kajian. Oleh karena itu, dalam rangka efisiensi dan efeKivitas pelaksanaan kajian, peran nm Anggaran yang telah dibentuk (dlkoordinasikan Biro Renortala) kiranya dapat dimaksimalkan dengan mefakukan monitoring terhadap pelakanaan setiap kajian. Melalui moniton'ng, akan dapat diketahui antara lain: a) mulai/lama pelakanaan shrdi yang real. b) pelakanaan studi yang Udak sesuai dengan TOR (atau ada perubahan TOR), c) hambatan yang dialami dan solusinya, serta d) permasalahan lainnya.

b,

Usulan/proposal dan pelakanaannya perlu dikoordinasikan antar unit kerja (pada tahap perencanaan dan pelaksanaan) agar lebih efisien dan efektif. Dalam hal ini periu dipertimbangkan agar studi-studi yang berkaitan dapat dikelompokkan/digabungkan sehingga pembahasan/penilaian proposalnya dapat dilakukan bersama-sama dengan unit-unit kerja yang saling terkaiL dan hasilnya akan lebih

signifikan dalam arti menghasilkan kualitas kajian yang lebih baik dan menghindari duplikasi atau rekomendasi hasil kajian yang bertolak belakang untik menyelesaikan masalah yang sama. Masih banyak pelaksana kajian yang tidalvkurang mengacu kepada Kepmeneg PPN/Kepala Bappenas No: Kep.29VM.PPN.O8/2002 Tentang Petunjuk Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengkajian di Bidang Perencanaan Pembangunanr khususnya mengenai metodologi, rekomendasi, dan rencana pemanfratan hasil kajian. Dalam Kepufusan Menteri tersebut sudah disebutkan antara lain mengenai; 1) hal-hal apa saja yang pedu dimasukkan dalam metodologi; 2) setiap hasil kajian diupayakan menghasilkan: rekomendasi yang baru bagi peren@naan pembangunan nasional, tidak mengulang-ulang rekomendasi yang sudah pemah ada, dan berisi rencana pemanfaatan hasil kajian yang mudah diaplikasikan.

Untuk itu, disarankan agar lim Anggaran dapat memperpanjang/mengatur waktu pembahasan dan penilaian terhadap setiap proposal kajian agar proposal yang disetujui hanya yang benar-benar memenuhi ketentuan, serta melakukan monitoring terfiadap pelaksanaan kajian. Perhatian terhadap ketiga hal tersebut (metodologi, rekomendasi, rencana pemanfaatan) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hasil kajian sehingga hasil kajian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, dipedukan fiorum/rapat kerja yang melibatkan Pimpinan untuk membahas ProposayRencana K€jian. Dengan demikan, akuntabilitas dan transparansi sudah dlmulal sejak tahap perencanaan kajian. Sampai saat ini, baru sebagian pelaksana kajian yang sudah menyerahkan copy laporan final hasil kajian kepada perpusiakaan Bappenas (baru 11 dari 56 kajian). Sesuai dengan Keputusan Meneg PPN/Kepala Bappenas No. 291/M.PPN/08/2002 tentang Petunjuk Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengkajian di Bidang Perencanaan Pembangunan, maka setiap unit kerja diwajibkan untuk menyampaikan satu copy executite summatykepada seluruh UKE I dan II sebagai bahan masukan bagi perencanaan lintas sektoral maupun regional. serta minimal 2 copy laporan final hasil kajian kepada perpustakaan (Pusdatinrenbang) Bappenas. Sedangkan unUrk hasil kegiatan yang &ruq data base perlu dikoordinasikan dengan Pusdatin Renbang.

Untuk kajian tahun-tahun berikutnya, diperlukan arahan dari Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas mengenai substansi kajian yang benarbenar dibutuhkan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Selain itu, kajian harusjuga mengacu kepada Renstra Kementerlan PPN/Bapp€nas Tahun 2005/2009. f.

Perfu diupayakan kebiiakan dan mekanisme reward and punishmenfterhadap kajian yang dinilai baik atau kurang/tidak baik.

g.

Khusus untuk kajian yang bersifat prakarsa shategis, perlu selektif/prioritas sesuai permasalahan utama nasional dan bersifat lintas bidang/lintas unit kerja. ---ooo---

9

TABEL

PERBANDINGAN

Tabel No, I DAN NILAI ANGGARAN I(A'IA1{ KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 'UMT.AH TAHUN 2OO1, 2OO2t 2003, DAN 2004 BERDASARKAN UNIT KERJA ESELON

Unit Kerja Eselon

No.

Il

I

I

@r, Jmli J

I

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

4

II

Deputi Bidang Politi( Pertahanan dan Keamanan

4

m

DeputiEidang Otda dan Pengembangan Regional

8

w

Deputi Bidang Ekonomi

6

V

Deputi Bidang SDA dan Ungkungan Hidup

7

VI

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana

1

VII

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

uII

Seketariat LJtama Bappenas/Sesmeneg

PPN

I

2@3-t:

J]nI:t' :t ::n :4.,

5

9i

'7'i:l

7

1.480.815,0

7

1.800.000,0

5

1.789.044,(

10

855.268,0

10

2.156.719,9

4

1.O17.507,0

1.418.309,0

10

2.604.245,6

15

2.195.312,0

5

2.030.503,0

955.586,0

7

t.402.9L4,0

11

1.431.490,0

L2

3.705.34r,0

4

692.048,0

6

1.191.202,6

7

2.285.179,O

2.609.100,0

5

808.908,5

6

2.4',t5.022,6

4

't.409.747,O

6

7.546.275,0

3

609.020,0

7

2.376.220,O

6

2.243.676,O

5

650.600,0

7

L.327.752,8

11

1.966.662,4

L.957.974,0 167.956,0

1.800.516,0

D(

InspeKorat Utama

1

153.500,0

X

Samenneg. Bidang Percep. Pemb. KTI dan Kating

5

200.047,0

2

654.939,6

3

706.45s,0

K

Samenneg. Bidang Ekonomi Perusahaan

1

205.750,0

2

725.820,0

2

566.900,0

XII

Samenneg. Bidang Maritim dan tata Ruang

I

500.000,0

3

1.037.159,0

XIII

Samenneg Bidang Reformasi Hukum dan HAM

2

398.250,0

2

573.600.0

56

t7.763.384,0

)oV Samenneg Bidang Kesej Masy dan Keadilan Total

Sosial 41

11.107.355,0

50

10.3s0.268.9

78

r7.413.389,1

10

Tabel1{o,2 JUMLAH DAN 1{I1AI ANGGARAN PRAKARSA STRATEGIS BAPPENAS TA z(xn

No. 1

:

|'']

,, :;:

,'

2',,-,

,

l

','

r;.

;" hli["

i:)

,

1

Akselerasi Peningkatan Daya Saing Bangsa: Menuju Pengembangan Knowledge Based Economy (KBE)

Deputi Bidang Ekonomi dan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

2.160.000,0

2

Strategi Kewaspadaan Dini Dalam Rangka Pelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia

Deputi Bidang Politik, Peftahanan, dan Keamanan

1.550.000,0

3

Sumberdaya Air Untuk Mengatasi Banjir dan Kekeringan di Pulau Jawa

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana

1.515.000,0

4

Strategi Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Dalam Mendukung Perekonomian Nasional

Deputi Bidang SDA dan Lingkungan Hidup

1.250.000,o

5

Wilayah Pengembangan Strategis (Strategic Development Regions)

Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan

1.700.000,0

Rencana Tindak Untuk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Deputi Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan

6

Regional

Total

348.900,0

8.523.900,0

11

LAMPIRAN

1

RINGKASAN HASIL KAJIAN ISU.ISU STRATEGIS DAN PRAKARSA STRATEGIS TAHUN 2OO4

PROFIL HASIL KA'IAN ISU. IsU STRATEGIS KANTOR MENEG PPN/BAPPENASTAHUN ANGGARAN 2OO4 TOPIX

No.

I ; POLITIK DAN KEBANGSAAN Judul lGjian/Biaya/ Unit Kerja Pelaksana

Studi Pemantapan Pengembangan Wujud

Ikatan Bangsa a. Biaya/Swakelola Rp.295.a0O.OO0 b. Lama Pelaksanaan 6 bln UKE

I/II:

Dit. Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Uraian Sinqkat Hasil Kaiian/Shtdi

*)

Hasil Analisis/ Kesimpulan/ Temuan **)

Rekomendasi *)

Pemanfaatan/Tindak Lanjut Hasil Kajian **)

Evaluasi Kesesuaian dengan TOR )

4

5

6

7

3

2

1 1

Tujuan/Metodologi

Tujuan: Studi Pengembangan dan Pemantapan Wujud lkatan Kebangsaan bertujuan: (l)memperoleh informasi yang akurat mengenai kuat lemahnya ikatan kebangsaan (graduasi) pada masyarakat bangsa Indonesia saat ini; (2) mengidentifikasi faKorfaKor yang mempengaruhi kuat lemahnya ikatan kebangsaan pada masyarakat bangsa Indonesia dan menemukarr faKor-faktor dominan yang bisa menguatkan ikatan kebangsaan; (3) menemukenali wujud-wujud ikatan kebangsaan yang bisa dikembangkan dalam rangka menjaga integrasi bangsa; (4) memperoleh informasi yang komprehensif dalam rangka menyusun kebijakan berupa strategi kebudayaan yang bisa menguatkan ikatan kabangsaan Indonesia dalam memantapkan integrasi bangsa

metodologi: Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Untuk mengukur ikatan kebanosaan dan faKor-

* ) Sumber r Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 **) Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/StudiTahun

Kesimpulan: 1. Secara kualitatif ikatan kebangsaan mengalami penurunan dan pelemahan. Hal ini diindikasikan oleh adanya tuntutan pemisahan diri dari beberapa daerah dari NKRI, munculnya konflik horizontal antaranggota kelompok masyarakat yang berbeda etnis dan suku, agama, dan kepentingan. Meskipun demikian, penurunan tersebut secara kuantitatif tidak terlalu berarti karena berdasarkan hasil pengukuran masih menunjukkan indeks kebangsaan yang relatif tinggi,

yaifu 83,03o/o. 2. FaKor-faktor yang menyebabkan menurunnya kualitas ikatan kebangsaan adalah: (1) faKor yang bersifat subjeKifemosional, yakni: ideologi, agama, etnisitas dan sejarah; (2) faKor yang bersifat objeKif-rasional-instrumental, yakni: ekonomi, politik, hukum dan militer. Hasil analisis korelasi sederhana, menunjukkan bahwa semua faktor tersebut berkorelasi secara signifikan, akan tetapi dari hasil analisis korelasi parsil, Udak semua faKor tersebut berpengaruh secara signifi kan terhadap penguatan ikatan kebangsaan, melainkan hanya tiga faktor, yaitu ideologi, sejarah dan agama. 3. Wujud ikatan kebangsaan yang masih hidup di rnasyarakat adalah ikatan keluarga dan kesukuan (etnisitas), loyalitas pada ideologi, kesamaan sejarah (perasaan senasib dan sepenanggungan), dan sikap keagamaan yang toleran. Sedangkan wuiud ikatan kebanqsaan baru untuk

Rekomendasi: 1. Hasil studi ini memberikan kesimpulan adanya tiga faktor yang memberikan kontribusi secara signifi kan terhadap penguatan ikatan kebangsaan, yakni ideologi, sejarah dan agama. Oleh karena ifu Pemerintah hendaknya memberikan kebijakan yang serius pada pembangunan tiga aspek tersebut sebagai berikut: Kebijakan dalam aspek ideologi : a) Mengkaji dan mengembangkan ideologi secara kritis dan komprehensif sebagai konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka sehingga kebenaran ideologi diyakini berdasarkan hasil perenungan dan intemalisasi secara terbuka bukan sebagai hasil pemaksaan

Manfaat: Studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat unfuk: (1) menemukan indikator-indikator penting ikatan kebangsaan dan faKor-faKor yang berpengaruh terhadap ikatan kebangsaan dan memetakan kerangka model teoritis mengenai upaya pembinaan dan pengembangan ikatan kebangsaan Indonesia; (2 merumuskan strategi kebudayaan dan modul pembinaan yang bisa diterapkan dalam membina dan mengembangkan ikatan kebangsaan yang aplikatif dan operasional

Evaluasi: Tidak di temukan perbedaan antara hasil kajian dengan TOR kajian, baik dari segi tujuan maupun anggarannya

(indoKrinasi).

b) Sosialisasi ideologi harus dilaksanakan melalui berbagai jalur dan jenjang pendidikan, termasuk birokrasi dan media masa secara alamiah, terpadu, berkait dan berkesinambungan. c) Sosialisasi ideologi hendaknya dilakukan dengan berbagai metode yang inovatif, dialogis, aplikatif dan kontekstual. d) Materi pendidikan ideologi di sekolah harus diintegrasikan dalam kurikulum baik dalam kurikulum yang berdiri sendiri maupun wara hidden cuniculum dengan menerapkan model pembelajaran yang lebih partisipatif dan rtudent cenfereddalam rangka nation and character building. e) Guna mendukunq keberhasilan

2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004

L2

Juduf l(ajlan/Aiatal Unit Kerra Pelaksana

No.

2

Tujuan/1{6dolo9i *) 3

duunakan untuk menjelaskan hubungon antarvariabel tersebut

(Furdran,1982).

**)

]ia

Hasil AnaliCs/Kerimpulan/ Temuan **) FaKor yang berpengBruh akan menggunakan pendekatan kuanUta[f, sedangkan untuk menggali informasi tentang berbagai wujud ikatan kebangsaan dan strategi kebudayaan dalam pembinaan nasionalisme atau ikatan kebangsaan mengrgunakan pendekatan kualitaUf. Sententara ifu, rnetode yang digunakan adalah $lrvei yang dirancang unfuk memberikan informasi tenbng variabel, bukan untuk menghubungkan variabel satu derqan yang lain (menguji hipotesis), meskipun informasi yang dikumpulkan bisa

*)

Uraian Slmkat

4 masa depan, adalah ikatan kebangsaan yang berciri memberikan perhatian utama pada manusia (psple renterfi), mengatasi dimensi global dan lokal, menjadikan budaya sebagai dasar pembangunan materi (ekornrni). Ikatan kebangsaan ini berkarakter religiusitas, multikultural, dan befieadilan. 4. Sbategi kebudayaan yang dapat dikembangkan untuk mewujudkan ikatan kebangsaan baru ini adalah : (1) mempelajari dan mengambtl hikmah sejarah bangsa lain dalam rnengelola kualitm ikatan kebangsaannya (nationhd); (2) menumbuhkan kembali kesadaran akan rnodal dasar integrasi yang kuat (Sumpah Pemuda, Proklamasi

lGmerdekaan); (3) mentuong

pran

lembaga agnma dan ehis dalam mengembangkan diri dalam kerangka negara kesatuan (Irdoneia memiliki homogenitas suku yang rendah (<50o/o) dan homogenitas agarna yang unggi (>509o)); (4) sosialisad semangat perjuangan kemerdekaan pada generasi penerus dan masyarakat luas oleh para generasi pendahulu dan para elite bangsa; (5) memberilon perhatian pada prinsip keadilan (pusat-daerah dan antar semua aspek) unfuk rnemperkuat konsensJs integnsi; (6) mengembangkan ikatan kebangsaan yang berbasis pada masyarakat luas (botun up) dan bukan ikatan kebangsaan oleh penguasa (to@wn) yang dapat mengarah pada indoktrinasi dan pelecehan hak-hak asasi manusia; (7) meningkatkan kepekaan pemimpin datam mdihat tanda-tarda sosial di tengah maqyarakat akan penyimpangan pelaksanaan integraE nasiorial; (8) mengembangkan paradigma baru ikatan kebangsaan yang objeKif-rasional yaiht melaf ui pemberdayaan masyarakal, god govemarre. penghargaan tertndap hak asasi manusia (HAM), rnembangun etika kemabmrrkan- memnerhatikan

lKatian/Strdi Rekomendasi

Femanfaatan/nilhk taniut

*)

Hasil lGjian 6

5

**)

EvaluaC lGsesuaian dengan TOR ) 7

sosialisasi ideologi dalam berbagai jalur dan jenjang, maka perlu diciptakan lingkungan yang kondusif dan keteladanan pemimpin. Kebijakan dalam aspek sejarah : a) Mengembangkan materi sejarah bangsa yang objektif, terbuka dan komprehensif b) Mengembangkan metode pengajaran sejardh yang mampu menggali dan mengaktualisasikan nilai-nilai yang konbibntif bagi pemajuan dan pengembangan masyarakat, bangsa dan negara.

KeHjakan dalam aspek agama

:

a) Mengernbangkan materi agama yang kornprehensif sehingga materi ini dapat rnenampilkan wajah agama sebag6i karunia bagi pemeluk agama tersebut maupun pemeluk agama hin (nhnnbn lil alamin) di dalam semua bidang kehidupan. b) Mengembangkan metode pengojaran agama yang kritiq dialogis, dan aplikaUf dengan tebp berpegang pada standar kaidah-kaidah agama. c) Menciptakan kehidupan keagamaan (inba dan antarumat beragama) yang interakfiT, dialogis dan toleran sehingg menumbuhkan semangat kebersamaan dan kerjasama.

2. Pemerintah harus berupaya rrewujudkan keadilan di bidang ekonorni, politik, hukum dan militer. Pembangunan aspek-aspek tersebut unhik terciptanya kodisi yar€ mamp{r mendukung peningkatan kudib ikatan kebarqsaan. 3. Pemerinbh hendaknya mendororg hrmbuhnya rnedia publi( baik rnedia cetak, elekbonik, adio visual, dan cyfurmdia dalan kebijakan nasional, melalui kerjasama &ngan berbagai ehmen msyankat, seperti pengusaha,

lembae sradava masrarakat-

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/Studi Tahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004

13

ludul lGjian/Biaya/

No.

Tujuan/Metodologi

Unit Kerja Pelaksana

Hasil Analisis/Kesimpulan/ Temuan **'l

2

1

Uraian Sinqkat Hasil Kaiian/Sbdi

r) 4

3

pembangunan wilayah laut dan perbatasan; (9) menyusun cetak biru @lue pnn| arah pembangunan nasional sehingga akan mampu memberikan panduan nilai, arah, dan program nasional dalam lingkungan dunia yang semakin cepat berubah; (10) memanfaatkan fungsi teknologi, baik teknologi komunikasi maupun teknologi pertahanan dalam membangun kesadaran berbangsa dan bemegara; (11) meningkatkan kemampuan dalam menyeleki pengaruh asing. Strategi ini harus diikuti dengan program unggulan di sernua aspek yang mempengaruhi kualitas ikatan kebangsaan, baik faKor subjeKif dan faKor objektif, baik pada level nasional maupun daerah.

2

KaraKeristik Etnik Papua Suatu Shrdy New

-

Ethnography

Tujuan: Tujuan di laksanakannya penelitian ini adalah tersedianya data sda informasi mengenai

a. Biaya Rp. 278.967.000 Swakelola Ro. 105.554.000 Kontrak Rp. 173.413.000

b. Lama Pelaksanaan 6 bln

c. UKE I/II: Dit. Politik, Komunikasi dan Informasi

*) **)

karakteristik etnik masyarakat tertentu agar dapat di pahami mengenai prilaku politik, budaya politik serta lingkungan social politiknya.

Rekomendasi

Kesirnpulan: Penelitian ini mencoba mengungkapkan dan memberikan jawaban bagaimana komunitas pengelola ogam srb mendayagunakan karakteristik etnik secara demokratis. Kesinambungan. pendayagunaan karakteristik etnik dalam pengelolaan sumberdaya milik bersama (dalam kasus ogam silo) nngat clipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keberadaan sumberdaya alam (lingkungan alam) yang menjadi basis pengelolaan, kemampuan komunitas setempat membangun konsensus di antara mereka, kemampuan menetapkan tujuan pengelolaan, kemampuan membangun jaringan sosial yang ltompak,

*)

Pemanfaatan/Tindak lanjut Hasil KaJian

**)

6

5

Evaluasi Kesesuaian dengan TOR ) 7

tokoh-tokoh publik; sehingga media publik tersebut mampu menjadi sarana sosialisasi dan pendidikan warganegara yang efeKif dan

konsbuktif.

4. Pemerintah harus mendorong terjadinya dialog multikultural di semua level, baik antarcendekiawan, pengusaha, dan masyarakat dari berbagai profesi untuk tercapainya satu pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai perbedaan yang ada sehingga akan saling menghormat dan menyikapi perbedaan secara posiUf. 5. Pengkajian lebih mendalam dan sistematis agar pokok-pokok strategi kebudayaan di atas dapat dituangkan dalam bentuk operasional prakus berupa rnoduFmodul pembelajann yang komprehensif, dengan kerjasama yang sinergis antarpihak terkait, seperti : Depbuclpar, Depdiknas, Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri atau organisasi non pemerintah yang kompeten dalam pembinaan kebangsaan.

Rekomendasi:

l'lanfaat:

Dari Penelitian ini, strategi yang semestinya ditempuh jika kita menghendaki kehidupan sosial mas.yarakat madani yang demokratis adalah dengan menumbuhkan kemadanian pada lingkup sosial yang lebih kecil, pada bidang kehidupan (sphere oflife) tertentu, dan pada stakeholder yang terkait kepentingan langsung dengan sumberdaya tertentu. Dafam kasus pengelolaan ogam silo misalnya, komunitas pengelola dengan jelas mendefinisikan terlebih dahulu batas-batas wilayah pengelolaan,

Dari Penelitian ini, strategi yang semestinya ditempuh jika kita menghendaki kehidupan sosial masyarakat madani yang demokratis adalah dengan menumbuhkan kemadanian pada lingkup sosial yang lebih kecil, pada bidang kehidupan (sphereof Ii fe) tertentu, da n pada stakeholder yang terkait kepentingan langsung dengan sumberdaya tertentu. Dalam kasus pengefolaan ogam silo misalnya, komunitas pengelola

Metodolooi: Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/StudiTahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004

Evaluasi: ndak di temukan perbedaan antara hasil kajian dengan TOR kajian, baik dari segi tujuan maupun anggarannya

t4

Iudul Kajian/Biaya/

No.

Hasil Analisis/Kesimpulan/ Temuan **)

Unit Kerja Pelaksana 2

1

Uraian Sinakat Hasil Kaiian/Shtdi

Tuiuan/Mebdologi *)

Rekomendasi

3

4

5

Penelitian ini termasuk dalam penelitian desriptif interpreatif. Penelitian ini berusaha untuk menyelidiki kenyataan yang telah terjadi sebagaimana adanya,tanpa ada manipulasi perlakuan atau obyek. Fokusnya di arahkan untuk mencari karaterisUk ehik yang menjadi acuan dalam melakukan aKivitas sehari hari.

kemampuan merajut pranata (institusi), dan kemampuan mereka membangun hubungan saling percaya (bust) Elemen-demen pokok' karakteristik etnik itu dapat didayagunakan oleh warga komunitas karena mereka memiliki suatu mekanisme sosial yang kondusif, baik dengan memanfaatkan medium-medium pertukaran informasi yang sudah ditradisikan, misalnya melalui cerita dari mulut ke muluf musyawarah desa, pengumuman lisan dan tulisan, maupun melalui penyelenggaraan festival. Selain hal tersebutjuga perlu didukung oleh adanya sikap toleran kepada keragaman format pengelolaan yang disesuaikan dengan konteks keadaan, kebufuhan, kemampuan dan kondisi sosial budaya setempat.

sumberdaya, orang yang berpartisipasi, orang yang berhak memanfaatkan hasil, kemudian membangun sistem pengelolaannya, sehingga tidak terjadi konflik kepentinga^ (conflict of interestl dalam kaitan dengan pengelolaan sumberdaya tersebut. Demikian pula misalnya untuk membangun kemadanian di lingkungan sebuah perguruan tinggi, dengan mengikuti alur berfikir ini, maka para stakeholderyang berkepentingan dengan pengelolaan sumberdaya harus mendayagunakan elemen-elemen karakteristik etnik di lingkungan mereka, dengan mengikuti langkahlangkah transmisi sebagaimana diuraikan di atas, demikian halnya untuk bidang-bidang kehidupan lainnya.

Proses transmisi elemen-elemen karakteristik etnik dimungkinkan jika satu komunitas

mampu mendefinisikan sumberdaya yang akan dijadikan basis pengelolaan, adanya diseminasi gagasan yang kemudian dikukuhkan melalui konsensus, dan penetapan tujuan satuan sosial yang menjadi stakeholden dan kemampuan mereka untuk mengembangkan institusi dan hubungan saling percaya. Transmisi karaKeristik etnik dapat dilakukan dengan beragam medium sosialisasi. Agar orang mau mengembangkan perilaku kerjasama kolekUf, mereka harus mendapat ruang partisipasi yang proporsional dengan disertai jaminan bahwa pranata tersebut dapat berjalan dengan mekanisme yang dapat memberikan manfaat yang berkeadilan dan berjalan secara demokratis.

Belajar dari pengalaman pengelolaan qam silo di Sentani, maka strategi terbaik untuk menuju masyarakat yang madani dan demokatis adalah dengan membangun mozaik kehidupan madani pada lingkup sosial yang lebih kecil atau pada bidang kehidupan tertentu, karena di sinilah pendayagunaan karakteristik etnik bisa berjalan secara efektifdengan pencapaian tujuan yang tebih mudah. Membangun mozaik kehidupan madani yang nyata akan lebih balk daripada menunggu terciptanya kehidupan masyarakat (negara) madani yang utopia.

Pendayagunaan karaKeristik etnik dalam pengelolaan sumberdaya milik bersama seperti kasus pengelolaan ogam silo adalah contoh kehidupan sosial madani yang demokratis. Pengembangan komunitas

madani yang demokratis lebih baik dilakukan pada lingkup sosial yang lebih kecil dan pada bidang kehidupan tertentu karena akan lebih efektif. Membangun mozaik komunitas madani yang demokratis lebih efektif untuk

*) **)

*)

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/StudiTahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004

Pemanfaatan/Tindak tanjut Hasil Kajian **;

Evaluasi Kessuaian dengan TOR )

6

7

dengan jelas mendefi nisikan

terlebih dahulu batas-batas wilayah pengelolaan, sumberdaya, orang yang berpartisipasi, orang yang berhak memanfaatkan hasil, kemudian membangun sistem pengelolaannya, sehingga tidak tefadi konflik kepentingan (canflict of interesS dalam kaitan dengan pengelolaan sumberdaya tersebut. Demikian pula misalnya untuk membangun kemadanian di lingkungan sebuah perguruan tinggi, dengan mengikuti alur berfikir ini, maka para stakeholder y ang berkepentingan dengan pengelolaan sumberdaya harus mendayagunakan elemenelemen karaKeristik etnik di lingkungan mereka, dengan mengikuti langkah-langkah transmisi sebagaimana diuraikan di atas, demikian halnya untuk bidang-bidang kehidupan lainnya. Belajar dari pengalaman pengelofaan ogam glodi Sentani, maka strategi terbaik untuk menuju masyarakat yang madani dan demokaHs adalah dengan membangun mozaik kehidupan madani pada lingkup sosial yang lebih kecil atau pada bidang kehidupan tertentu, karena di sinilah pendayagunaan karaKeristik etnik bisa berjalan secara efeKif dengan pencapaian tujuan yang lebih mudah. Membangun mozaik kehidupan madani yang nyata akan lebih balk daripada menunggu terciptanya kehidupan masyarakat (negara) madani yang utopia.

15

Judul Kajian/Biaya/ Unit Kerja Pelaksana

No.

2

1

Tujuan/Metodologi

Uraian Singkat Har

*)


Kaiian/Shrdi Rekomendasi

4

3

5

*)

Pemanfaatan/Tindak Lanjut Hasil Kajian **1


6

7

menjamin bekerjanya demokrasi daripada menunggu terbangunnya masyarakat dalam setting sosial yang lebih luas. Dalam konteks masyarakat Bugis-Makassar sesungguhnya nilai-nilai dan esensi demokrasi tampil datam wujud'ideal dan wujud' aktivitiet budaya politik BugisMakassar. Secara idea, berbagai perjanjian antara Tomanurung dengan Para Pemimpin Kaum menunjukkan bahwa raja dan rakyat memiliki hak-hak dan tanggungjawab masing-masing. Rakyat memiliki hak untuk menyatakan pendapat secara tertib berdasarkan aturan' wariK, berhak menjalankan ibadah dan ritus-ritus keagamaannya, serta dapat melakukan protes dan kritik kepada kekuasaan. Nilai danr'sipakatal menunjukkan bahwa nilai dan martabat manusia memperoleh penghargaan yang sangat tinggi, dan menunjukkan bahwa ada semacam cultural imperactive (perintah-budaya), untuk selalu melakukan usaha' mamanusiakan manusid. Dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, Sulawesi Selatan yang merupakan subsistem Republik Indonesia

selayaknya memelihara kontinuitas nilai-nilai dasar dan ide-ide kehidupan demokratis budaya etnik Bugis-Makassar. Namun, agaknya karena berbagai hal, nilai-nilai budaya etnik di Sulawesi Selatan'terputus hubungan' dan 'kehilangan' nilai-nilai dasar budaya Bugis-Makassar-nya. Hal itu berakibat timbulnya hal negatif, misalnya korupsi, suap-sogok, dan perbuatanperbuatan yang dari sudut pandang budaya Bugis-Makassar, sangat menurunkan martabat dan kehormatan, sangat menurunkan'siik-tand, sirik-negara dan 'sirik wanud, sirik-negeri. Maka di dalam penataannya kembali, alternatif satu-satunya yang dapat dipilih adalah membumikan kembali nif ai-nilai dasar' ada-tongeng, lempuk, getteng, sipakatau dan mappesona pawinruk seuwad, serla ide-ide kehidupan

i

*) **)

Sumber: Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/Studi Tahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004

15

No.

ludul lGjian/Biaya/

Tujuan/Metodologi

Uraian Sinokat Hasil Kaiian/Shrdi

*)


Hasil Analisis/ Kesimpulan/ Temuan **) 4

3

Relonrendasi *)

PemanfaatanlTindak Lanjut Hasil Kajlan r*;


5

6

7

demokratis Bugis-Makassar dan menjadikan nilaFnilai tersebut sebagai nilai dasar yang melengkapi dan memberi' nafas-kultural Bugis-Makassar pada dasar dan ideologi negara, Pancasila. Peran rakyat dan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan perlu dibF|]n vitalitas baru. Dewan Penvakilan Rakyat Daerah perlu lebih

mengarahkan diri untuk lebih menyadari eksistensinya sebagai wakil-wakil rakyat dengan hak-hak dan kewajiban yang harus dipertanggung-jawabkan kepada rakyat. Pelaksanaan fungsi dan peran Dewan Adat dalam budaya potitik Bugis-Makassar dapat menjadi contoh bagi DPRD. Suatu proses enkulturasi dapat dilakukan melalui tembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun informal; serta pemberian ruang gerak yang luwes pada lembaga dan organisasi sosial independen untuk menjalankan peranannya dengan baik. Lembaga dan organisasi semacam itu, sesungguhnya merupakan bagian penUng di dalam kehidupan demokratis un$k menjaga keterpeliharaan kedaulatan rakyat serta perwujudan dan pelaksanaan penn demokatis masyarakat. Selain itu, saluran aspirasi rakyat dan masyarakat perlu diperluas. Media dan metode badisional, *Wrti' tu@ng sipulungl dan' mrcibli elongl dapt ditransformasikan sehingga m€njadi media dan metode yang relevan dan

efeKif.

* ) Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 **) Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/Studi Tahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun

2004

t7


No.

Tujuan/l'letodologi

Kebijakan Diplomasi Publik

3


c. UKE I/II: Dit. Politik, Komunikasi dan Informasi.

Tujuan: adalah tersedianya rumusan setrategi kebUakan untuk penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pencapaian kepentingan nasional yang melibatkan aKor non Negara dalam implementasi diplomasi publik, dengan mempertimbangkan kondisi aktual di dalam negeri dan situasi lingkungan setrategis dalam hubungan internasional

Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif - eksploratif, yang bermaKud menggambarkan dan mengidentifikasi kenyataan yang terjadi dalam praKek diplornasi publik sebagaimana adanya. Fokusnya di arahkan untuk menemukan berbagai peluang dan kendala dalam implementasi diplomasi public,menemukan agenda nasional yang menjadi prioritas untuk mendapatkan dukungan diplomasi publik, dan mencermati setrategi yang memungkinkan untuk di implementasikan dalam mensinergikan berbagai komponen non NegEra untuk pencapaian kepentingan nasional melalui praKek diplomasi publik

*)

**)


6

7

Rekomendasi:

Tindak lanjuti

Evaluasi:

1.

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan kesimpulankesimpulan, ren@na tindak lanjut yang dapat dilaksanakan adalah :

Tidak di temukan perbedaan antara hasil kajian dengan TOR kajian, baik dad segi tujuan maupun anggarannya

4

3

Tujuan pelaksanaan ini a. Biaya Rp. 276.580.000 Swakelola Rp. 99.820.000 Kontrak Rp.176.760.000

Pemanfaatan/Tindak laniut Hasil Kajian **)

Rekomendasi


2

1

Uraian Sinskat Hasil Kaiian/Shrdi

*)

Kesimpulan: Diplomasi publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses-proses hubungan luar negeri Indonesia, seperti politik luar negeri, diptomasi tradisional (government to govemmentl,, maupun model-model diplomasi lainnya. Tujuan umum yang hendak dicapai melalui pendekatan diplomasi publik adalah tercapainya kepentingan nasional sebagaimana telah dirumuskan dalam tujuan bernegara, Sebagai bagian dari realitas sosial kemasyarakatan yang berdimensi global (intemasional), praKek diplomasi publik tidak lepas dari realitas sosial politik domestib konstelasi politk regional, dan situasi politik intemasional secara umum. Identifi kasi terhadap strategi revitalisasi diplomasi publik perlu melibatkan ketiga unsur tersebut. Dalam kajian ini, terdapat beberapa fakta yang berkaitan dengan praKek diplomasi publik di Indonesia selama ini, terutama dalam era pasca Perang Dingin, yang dapat dikemukakan sebagai kesimpulan. Beberapa bagian dari faKa tetsebut masih membutuhkan elaborasi lebih lanjut, namun beberapa bagian lain yang telah memberi deskripsi dan eksplanasi jelas berkaitan dengan politik luar negeri dan implementasi diplomasi pubtik. FaKa-fakta tersebut adalah:

1.

Pergeseran lingkungan strategis pada tataran global setelah berakhirnya Perang Dingin mengharuskan semua bangsa dan pemerintah di dunia melakukan revisi dan meninjau kembali berbagai pedekatan dalam politik dan hubungan luar negeri mereka.

2.

Citra bangsa di dunia internasional tidak dapat lagi dibentuk hanya dengan kampanye dan propaganda pemerintah seperti dilakukan pada masa lalu. Seiring dengan kemajuan telekomunikasi dan informasi. mawarakat dunia makin

*)

5

2.

Pemerintah perlu melakukan revitalisasi peran aKor non pemerintah dalam implementasi diplomasi publik dengan lebih memberikan perhatian bagi keberadaan aktor-aKor non pemerintah.

upaya-upaya peningkatan kesadaran kebangsaan dan pemahaman terhadap kepentingan nasional kepada para aktor.

4.

Pemerintah perlu melakukan revitalisasi peran aKor non pemerintah dalam implementasi diplomasi publik dengan lebih memberikan perhaban bagi keberadaan aktor-aktor non pemerintah.

2.

Pemerintah perlu mengadakan identifikasi terhadap kuantitas dan kualitas aKor-aKor non negara yang strategis dalam praKek diplomasi publik

Pemerintah perlu mengadakan

identifikasi terhadap kuantitas dan kualitas aktor-aKor non negara yang strategis dalam praKek diplomasi publik untuk mengefeKifkan dan mengefisienkan

3.

1.

Perlu dikembangkan koordinasi lintas seKoral antara lembaga pemerintah dan departemen teknis yang berpeluang terlibat dalam hubungan luar negeri, sehingga dapat dihasilkan pendekatan yang terkoordinasi dan saling menguaRan dalam aktivitas lembaga-lembaga tersebut.

untuk mengefeKifkan dan mengefi sienkan upaya-upaya

peningkatan kebangsaan pemahaman kepentingan para aktor.

3.

Departemen Luar Negeri pedu melakukan pengkajian mengenai perlunya ekstensifikasi ke daerahdaerah (seUdaknya pada level propinsi) untuk mengkoordinasikan aKivitas hubungan luar negeri dan mengakomodasi kepentingan daerah bersangkutan yang memiliki keterkaitan luar negeri.

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/StudiTahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004

4.

kesadaran dan terhadap nasional kepada

Perlu dikembangkan koordinasi lintas seKoral antara lembaga pemerintah dan departemen teknis yang berpeluang terlibat dalam hubungan luar negeri, sehingga dapat diha$lkan pendekatan yang terkoordinasi dan saling menguatkan dalam aKivitas lembaga-lembaga tersebut. Departemen Luar Negeri

perlu melakukan pengkajian mengenai perlunya ekstensifi kasi ke daerahdaerah (setidaknya pada level orooinsi) untuk

18

No.

Judul lGjian/Biaya/ Unit Kerja Pelaksana 2

1

Tujuan/Metodologi

Uraian Sinokat Hasil l6iian/Shrdi

*)

Hasil AnalisislKesimpulan/ Tetnuan **) 3

Rekomendasi

4 mempunyai aKes yang lebih luas untuk memperoleh informasi dari sumber pertama.

AKor-aRor pemerintah dan non pemerintah dewasa ini mempunyai peran yang hampir setara dalam praKek diplomasi publi( dimana masing-masing mempunyai domain aKivitas yang Pemerintah dan institusiinstitusi yang bertindak atas nama

5

*)

Pemanfaatan/fi ndak lanjut Hasil l(aiian **)


6

7

mengkoordinasikan akuvitas hubungan luar negeri dan mengakomodasi kepentingan daerah bersangkutan yang memiliki keterkaitan luar negeri.

sfifik.

negara masih mempunyai peranan yang penung dalam pembentukan citra bangsa di dunia intemasional, tetapi perlu didukung aktor-aktor non negara, sehingga dapat saling melengkapi. Kebijakan otonomi daerah telah memberikan peluang bagi keterlibatan pejabat-peiabat di Ungkat lokal dalam interaksi mnsnasional.

*) **)

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/Studi Tahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004

19

PROFIL HASIL KA'IAI{ ISU - IsU STRATEGIS KANTOR MEi{EG PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2OO4 TOPIK2

r

PELAYAT{AN PUBLIK


No.

Relevansi Peket Pelayanan Kesehatan Dasar Dalam Menunjang Pencapaian Target Nasional dan Komibnen Global a. Biaya Rp. 3OO.OOO.OOO Swakelola Rp. 100.000.000

Kontrak Rp.200.000.000 b. Lama Pelaksanaan 8 bln

c. UKE I/II: Dit. Kesehatan dan Gizi

Unian Sinskat Hasil Kaiian/Studi

*)


2

1

4

Tujuan/Metodologi

4

3

Tuiuan: Mengkaji efektifitas, relevansi dan pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar yang telah dilaksanakan tahun dikaitkan dengan perubahan peran pemerintah, perubahan pola penyakit, menurunnya komponen pembiayaan luar negeri serta pergeseran wewenang pelayanan kesehatan pada pemerintah daerah.

Rekomendasi;

'1.

1.

2.

2.

3.

* **))

Mengetahui capaian pelayanan kesehatan dasar antar daerah berdasarkan peta kapasitas kemampuan daerah. Mengetahui perubahan struKur demografi dan pola penyakit utama yang terjadi akibat adanya transisi demografis dan transisi epidemiologis berdasarkan kapasitas kemampuan daerah. Mengkaji relevansi paketpaket pelayanan dasar yang selama ini dilaksanakan dengan kondisi mutakhir (transisi demoqrafi dan

3.

4. 5.

Perubahan struktur penduduk Indonesia yang ditandai dengan menurunnya proporsi balita dan meningkatnya proporsi usia produKif dan lanjut usia. Pola penyakit utama masih didominasi penyakit-penyakit infeki, akan tetapi penyakit non-infeksi mulai meningkat seiring dengan perubahan skuktur penduduk. Kemampuan fiskal suatu daerah tidak menjamin alokasi biaya kesehatan terutama untuk public gads, sedangkan pnuate goods berkorelasi positif dengan kemampuan fiskal. Hal kemungkinan dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam pembangunan kesehatan serta Ungkat kesehatan masyarakat. Alokasi biaya kesehatan lebih banyak untuk pembangunan fisik dan kuratif, sedangkan untuk upaya-upaya kesehatan preventif dan promotif masih sangat kurang. Besaran biaya satuan untuk pengobatan dasar bervariasi sesuai dengan asumsi dan fiskal daerah. Ada indikasi bahwa pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan LSM kurang mendapatkan informasi yang akurat tentang masalah kesehatan dan prioritas pembangunan kesehatan sehingga peran mereka dalam pembangunan kesehatan kurang optimal. Kemampuan advokasi dari jajaran kesehatan di daerah dalam memoenqaruhi stakeholder lain masih

*)

Pemanfaatan/Tindak tanjut Hasil Kajian **)


6

7

5

Kesimpulan:

Adapun hrjuan khusus kajian ini adalah:

1.

Rekomendasi

2.

3.

4.

5.

Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih ekstensif tentang SPM terutama dari Propinsi ke kabupaten/kota pemekaran. Dengan adanya perubahan struktur demografi dan pola penyakit di Indonesia perlu dipertimbangkan adanya perubahan paket pelayanan kesehatan dasar yang disesuaikan dengan pola penyakit tuntutan masyarakat setempat, serta sistem pembiayaan kesehatan. Sampai dengan saat ini paket strategis masih belum jelas dengan perubahan sistem pembiayaan, kecuali tlaerah ujFcoba JPK-Gakin. Perlu dirumuskan dan disosialisasikan pola pembangunan kesehatan yang seimbang antara pembangunan kesehatan preventif/ promotif dan pembangunan kesehatan kuratif yang mengacu pada masalah kesehatan utama di daerah. Perlu advokasi ke stakeholder lain, pemerintah daerah, DPRD, LSM dan masyarakat tentang pembangunan kesehabn daerah. Agar advokasi lebih efeKif perlu melibad
Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/Studi Tahun 200r'. dan atau Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004

Manfaat:

Evaluasi:

manfaat dari Kajian ini adalah terciptanya satu model strategi

Tidak di temukan perbedaan antara hasil kajian dengan TOR kajian, baik dari segi tujuan

dalam penyelenggaraan pelayanan publik termasuk alokasi sumber daya dan kendala di lapangan.

maupun anggarannya

20

Judul Kajian/EiaVal Unit Kerja Pelaksana

No.

I

2

Tujuan/tletodologi


*)

3 epidemiologi) dan altematif perubahan paket pelayanan kesehatan dasar. 4. Mempe*irakan besaran biaya yang diperlukan bagi paket pelayanan kesehatan dasar. 5. Mengkaji peran pemerinbh, Dewan Peruvakilan Rakyat Daerah, serta seKor siwasta dalam melaksanakan paket pelayanan kesehatan dasar. 6. Memilah kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka sinlqonisasi program yang diwujdkan dalam bentuk paket petayanan kesehatan dasar.

Hasil Analisis/Kesimpulan/ Temuan **) 4 6.

Rekomendasi 5

*)

Pemanfaatan /Tindak Lanjut Hasil Kaiian **)


6

7

kurang. Sangat dirasakan adanya ketidak-jelasan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan kesehatan sebagai akibat lahirnya UU no 22 dan no 25 tahun 1999. Namun demikian secara keseluruhan pembiayaan pembangunan kesehatan yang bersifat public goods masih diharapkan menjadi wewenang pusat.

lletodologi: deskiptf eksplorasi dengan pendekatan retrospektif dan prospeKif dengan cakupan data di 6 propinsi, yaitu 2 propinsi (Kaltim dan Maluku Utara) dengan PAD tinggi, 2 propinsi (Jambi dan Bali) dengan PAD sedang. dan 2 propinsi (Sumut dan Yogyakarta) dengan PAD rendah. Sleain itu juga mempertimbnagkan letak geografts yang menyebar. Dari masing-masing propinsi di pilih 2 Puskesmas yang

mewakili Puskesmas Kota dan Desa.

*) **)

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/StudiTahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004

21

No.


Tujuan/ l.tetodologi * )

2

3

I 5

l.leningka0
Tujuan: Tujuan kajian ini adalah

untuk l.lenjamin

untuk: (1) mengidentifikasi

Keberlangsungan Pelayanan Kesehatan

peran serta wvasta khususnya rumah sakit

a. Eiaya/Swakelola

Rp.199.720.000 b. Lama Pelaksanaan 8 bln

c. UKE

I/II:

Dit. Kesehatan dan Gizi

Uraian Sinqkat Hasil Kaiian/Shrdi Hasil Analisis/Kesimpulan/ Temuan **) 4

Kesimpulan:

1.

slvasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk bidangbidang pelayanan yang

bersifat preventf, promotif, dan kuraUf, serta pembiayaannya; (2) mengidentifi kasi berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam peningkatan peran serta swasta dalam penyelenggaraan pelayaan

kesehatan; (3) mengidentifikasi bidangbidang pelayanan kesehatan dimana peran srasta dapat ditingkatkan di masa dabng; dan (4) merumuskan kebijakan dan s,bategi untuk mendorong peningkatan peran serta swasta dalam

2.

Jangkauan pelayanan kesehatan promotif dan prwentif yang diselenggarakan oleh RS swasta masih terbatas di dalam lingkungan rumah sakit terutama pelayanan kesehatan preventif.

3.

Terbatasnya jenis dan cakupan pelayanan kesehatan promotif dan preventif yang dilaksanakan oleh RS sarasta erat

l'letodologi:

pendanaan yang berasal dari rumah sakit sendiri untuk membiayai kegiatan promotif, dan proporsi sumber pendanaan yang berasal dari hasil kerjasama antara

Rekomendasi:

l.

Hasil Kajian

*r)

Evaluasl Kesesualan dengan TOR )

6

7


pelaksanaannya masih terbatas di lingkungan rumah sakit, yaitu seperti imunisasi dan pelayanan ante-natal.

2.

pemerintah dan swasta masih sangat kecil. Sementara itu, RS srwasta rnemiliki Jumlah dan status tenaga kesehatan yang dimiliki oleh RS swasta sangat beryariasi. Proporsi jumlah doKer spesialis yang berstatus tidak penuh waktu (tull time) jauh lebih bnggi dibandingkan dengan proporsi tenaga kesehatan lainnya seperti doKer umum, dokter gigi, paramedis perawatan, laboran, raddiologis, gizi dan

Untuk lebih meningkatkan jenis pelayanan kesehatan promotif dan preventif yang dilakanakan oleh s,wasta khususnya RS s$rasta, perlu ditingkatkan upaya kemitraan antara pemerintah dan swasta khususnya untuk bidang pelayanan kesehatan seperti: penyehatan lingkungan, air bersih dan sanitasi serta usaha kesehatan sekolah, dan pemberantasan veKor. Selain itu kerjasama ini juga perlu ditingkatkan untuk memberikan jangkauan pelaynanan yang lebih luas bagi masyarakat, terutama unfuk pelayanan preventif yang sudah

Pemanfaatan/Tindak lanjut

ten$i cut-eMivenya tetapi

90o/o RS swasta mengandalkan sumber

4.

*)

5

kaitannya dengan sumber pendanaan

yang mereka miliki untuk membiayai keegiatan tersebut. Tercatat lebih dari

pendekatan analisis "aasr

*) **)

Peran swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan cukup luas dan beragam. Selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan peorangan seperti pengobatan rawat jalan dan pengobatan rawat inap, RS s,wasta juga melaksanakan pelayanan kesehatan promotif dan prevenUf. Tiga jenis pelayanan promotif yang paling banyak diselenggarakan oleh RS snasta adalah penyuluhan kesehatan, penimbangan bayi dan balita, dan pendidikan kesehatan masyarakat. Sedangkan pelayanan prevenUf yang paling banyak diselenggarakan oleh RS surasta melipuu pelayanan imunisasi, ante-natal, dan keluarga berencana.

penyelenggaraan pelayanan kesehatan baik di Ungkat nasional maupun daerah.

sstianaf dan metode analisis deskipUf digunakan untuk mengidentifikasi peran serta srnrasta dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan serta hambatan dan tantangan yang dihadapi, dan memberikan masukan dalam perumusan kebijakan dan srtategi peningkatan peran swasta di masa mendatang.

Rekomendasi

3.

Mengantisipasi kebutuhan akan tenaga doKer spesialis, baik jenis maupun jumlahnya, yang akan terus meningkat di masa datang, maka diperlukan kebijakan tenaga kesehabn yang tidak hanya dapat memenuhi permintaan kebufuhan tenaga kesehatan termasuk doKer spesialis di rumah-rumah sakit s$rasba yang umumnya berlokasi di daerah perkotaan, tetapi sekaligus juga dapat menjawab kebutuhan tenaga kesehatan di daerah terpencil yang saat ini mengalami kekurangan baik dalam hal jumlah, kualitas dan jenisnya. Potensi rurnah sakit swasta yang cukup besar dalam menyediakan layanan kesehatan bagi penduduk miskin perlu terus dijaga dan ditingkatkan antara lain melalui dukungan dan kerjasama pemerintah misalnya dalam penyelenggaraan


22

Iudul Kajian/Biaya/

No.

Tuiuan/Metodologi

Uraian Sinskat Hasil Kaiian/Sbrdi

*)



1

Rekomendasi 5

4

3

fisioterapi. StruKur kepegawaian yang dimiliki oleh rumah sakit teEebut tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. 5.

Mayoritas responden menyatakan bahwa kondisi keuangan rumah sakit yang mereka kelola adalah bersbatus impas, dan tercatat sebesar 27olo rumah sakit yang berpartisipasi dalam studi ini menyatakan bahwa rumah sakit yang diketola adalah menguntungkan, dan hanya 15olo rumah sakt yang menyatakan rumah sakit mereka tidak menguntungkan. Studi ini juga mencatat bahwa sebagain besar pengguna Bsa nembayar dengan c.rra ca$l (out ot N<eo clan 18,59o pengguna jasa membayar dengan menggunakan sistem asuransi kesehatan. Proporsi pengguna jae yarg membayar dengan menggunakan pola asunnsi ini tidak jauh beda dengan persentasi penduduk Indonesia yang memiliki jaminan asuGnsi kesehatan.

*)



6

7

Jaminan Pelayanan Kesehatan. Pedu dikembangkan model-model pembiayaan dalam kefasama antara pemerintah dan s$rasta yang cukup diminati oleh RS s^rasta, tetapi saat ini masih belum berkembang secra optimal, yaitu seperti leasing, BOf dan sub-kontrak.

Pemihakan swasta terhadap masyarakat miskin antara lain terefleksl pada tingginya proporsi rumah sakit yang menyediakan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Sumber pendanaan penting yang dimiliki oleh rumah sakit untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu adalah berasal dari rumah sakit sendiri dan hasil kerjasama antara pemerintah dan rumah sakit. Selain itu, juga tercatat sebagian kecil sumber pendanaan berasal langsung dari masyarakat miskin. 7.

*) **)

Desentralisasi fungsi pengawasan dan pembinaan RS swasta berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dengan relatif tingginya peran daerah terutama pemerintah kabupaten/kota dibandingkan peran pemerintah pusat dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/Studi Tahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004

23

No.

Iudul Kajian/Biaya/

Tujuan/Metodologi


1

Uraian Sinokat Hasil Kaiian/Studi

*)


Rekomendasi

4

5

*)

Pemanfaatan/Tindak lenjut Hasil Kajian *r)

Evaluasi Keesualan dengan TOR )

6

7

pembinaan ini. EfeKifitas pelaksanaan fungsi pengawasan antara lain dapat dilihat pada frekuensi kegiatan pengawa$n yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah terkait. Tercatat hampir 70o/o kelompok responden yang berasal dari RS sansta menyatakan bahwa frekuensi pengawasan yang dilaksanakan oleh oleh instansi terkait adalah lebih dari sekali setahun. Adapun mekanisme pengawasan yang digunakan adalah sebagian besar dalam bentuk sistem pelaporan, yang didukung dengan kunjungan lapangan untuk melengkapi dan verifikasi informasi yang diperoleh. Kondisi investasi di bidang pelayanan kesehatan kedepan cukup diminab oleh wvasta. Tercatat lebih dari 90o/o responden menyatakan telah memiliki rencana investasi kedepan. Bidang-bidang investasi yang paling diminati oleh RS swasta adalah pengadaan bebagai peralatan medis dan non-medis rumah sakit, pembangunan gedung dan rekruUnen tenaga. Lebih dari 45olo responden berencana untuk merealisasikan program investasinya dalam dua tahun mendatang atau lebih, dan febih dari35o/o responden bermaksud merealisasikan rencananya dalam waKu satu tahun mendatang. Selain itu juga tercatat bahwa masalah ketenagaan dan dana merupakan beberapa hal yang menjadi faKor penghambat dalam merealisasikan rencana investasi tersebut.

Ditinjau dari motivasinya, rencana investasi yang akan dilakukan oleh RS swasta cukup rasional. Sebagian besar reponden berpendapat bahwa meningkaRan cakupan dan kualitas pelayanan merupakan salah satu faKor terpenting yang menjadi pertimbangan rumah sakit dalam menetapkan keputusan investasinya. Beberapa alasan penting lainnya yano meniadi Deftimbanoan dalam

*) **)


24

Judul lGjian/Biayal Unit Kerja Pelaksana

No.

I

TujuanlMetodologi

Uraian Sinskat Has

*)

Kaiian/Shrdi Rekomendasi

Hasil Analisis/Kesimpulan/

Temuan 3

2

**)

4

*)

5

Pemanfaatan/Tindak laniut Hasil

l6jian **)

Evaluasi Kesesuaian dengan TOR ) 7

6

merencanakan investasi kedepan adalah unfuk memenuhi standar pelayanan minimal dan meningkaRan kualitas pelayanan dalam rangka menganUsipasi persaingan. .10. Kemitraan yang baik antara pemerintah dan swasta Qoublic-pnVate ptuetship) merupakan salah satu faKor penting dalam menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan di masa datang. Kajian ina mencatat sekitar 650lo kelompok responden dari rumah sakit swasta menyatakan pemah menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Bidang kerjasama yang paling banyak dilakukan meliputi pelayanan lcsehatan bagi penduduk miskin dan pelayanan kesehatan promobf dan preventif.

ll.

Kajian Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

6

a. Biaya Rp. 151.$|O.OOO Swakelola Rp. 50.590.000

Kontrak Rp.100.500.000


c.

I/II:

UKE Dit. Aparatur Negara

Tujuan:

1.

Mengetahui gambaran aktual penyelen9garaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dijadikan model strategi termasuk alokasi sumber daya dan kendala di lapangan.

Mekanisme pembiayaan dalam kerjasama antara pemerintah dan swasb yang paling banyak digunakan saat ini adalah pola sub-konbak dan kerjasama operasional (KSO). Sedangkan mekanisme pembiayaan dengan menggunakan pola leasing dan buildoperate' tnnsfer (BOf) masih belum berkembang seperti yang diharapkan. Unfuk kedepan, mekanisme pembiayaan yang paling diminati oleh swasta adalah kerjasama operasional, leasim. 8OT, dan sub-kontrak

Kesimpulan:

L.

l.

Penguatan kelembagaan untuk meningkatkan pengelolaan kualitas pelayanan pubik ini ditujukan pada pelayanan publik dengan model satu pintu dan pelayanan yang berbasis pada pelayanan administrasi dokumen. Model ini terbagi menjadi empat model yaitu : 1) model kelembagaan,yang mana model ini difungsikan sebagai frontline dari dinas-dinas yang ada untuk menjadi satusatunva lembaoa vano berhubunqan

Rekomendasi:

..

l.

Untuk meningkatkan pengelolaan pelayanan publik yang berkualitas pemerintah daerah sebaiknya merubah paradigma berpikir dan bertindak yang ada di birokrasi daerah dari paradigma dilayani, pangreh praja, memerintah dan menguasai menjadi paradigma melayani, pelayan masyarakat, memfasilitasi dan mengajak. Selain itu sebaiknya memperkuat kewenangan lembaga sehingga dapat

Evaluasi: Hasil kajian tidak sesuai dengan TOR dikamakan adanya perubahan TOR. Perbedaan terdapat pada sebagian tujuan dan sample lokasi survey

x

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004 **)) Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/Studi Tahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004

25

l-- z t' 'i

Tabel Rekapitulasi Jumlah Kegiatan dan OJ per Bulan Pegawai di Lingkungan Kementerian PPN/ Bappenas Tahun Anggaran 200i NAI'i1A DAN NIP

't.l

Drs 3ag;: ;:l!ri.iOgc.

JAN

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

10

10

10

10

10

I

B

B

8

It

'2C

'20

2B

28

4

12

15

15

6

t!A

.s..r

/rfr

uii tOi ':,.: alcl

.r:l,lr

PEB

ir1

]S

i ir[-]i

ai-at

:.:r(i afloasoema,

fr4Sc

SEP

OKT

it)

10

10

lo

?_8

28

28

15

12

1?

4

j

6

o

6

6

6

6

NOV

L,I::

1?_

6

2

6

6

6

6

6

6

2

4

B

B

B

B

B

8

4

2

2

2

2

2

2

2

2

to

to

IO

to

to

16

to

16

IJ

IJ

13

B

3

3

D

' --'1. )' qr_-'

rl, r i),1 t!i:l ltLi; l

i'.4 [:ttc

{J

B

B

B

B

B

RP

4

A

4

4

4

4

4

A

17

17

17

4

lil il1:, S:i

r:rirLr.-: lr

- il:5 .,

?-

I )r

r

A

canrar

lv4i.l

?ir:l

qL | trn)

!i.,/f,1

' uzl au. 1j lr ierrani.r Dja s r

, :t ull

/

4

A

A

4

7

7

7

7

7

7

aA

1A

17

12

\'1f,1 Dep. Kelautan dan Perikan

/ a'-

r i.';1 tr61;;;1 C:S

ir.,]A

,L t.]J t--

'')

*ila.j

," aii. LiuFiil

10

-rfr iari;r/ak.5ana, Bap pe

na

s

13

NAIVIA DAN NIP

JAN

PEB

:,i i-rrl lt f.ijslatra)

,jrai

,")aU

APR

MEI

JUN

JUL

B

B

B

B

I

18

1B

1B

i!lJ

::: \'r Ilorc. i"'r.t ':,,)

MAR

i\'r5c

5trH

OKT

B

8

B

1B

1B

to

18

1B

t.c

t.f,

15

|

.:)

i,3

20

20

10

10

10

10

10

10

10

'10

10

10

10

10

20

20

20

20

20

2A

?

2

2

2

2

2

2

21

21

21

2i

21

21

to

to

2C

20

2A

20

20

2A

2A

20

8

8

B

8

B

8

4

4

2

2

22

22

22

22

22

22

2l)

15

lo

to

to

to

16

16

r6

D

20

22

22

22

72

22

?2

20

20

20

20

20

20

20

20

B

B

B

B

I

B

8

B

10

10

10

10

'10

10

24

24

24

20

20

20

18

IO

to

33

29

29

?9

29

rtr3 000 2!3 SUOitiarit t\,"itt-zu

::3

000 294

3t_1 0oo 3.j I

:

2

35C r00

20

a!0

5C

3

i53.0f0

32a

r':\'Lit-rcic

i:;400 32t _..

,,,

,:

,.t,.

5:ail-el t',/aS 3_i0 0c0 333 sanrc,:i

la

n

350.000 356

Li: ) amer 5eno Aojt,

[4A

35C.0ir0 357 :,ras nai m isna

2

24

350.000 358

rs. riec0y

"i.li

CC11

350

)ail).,t.-",

n

I

20

20

,.,_

-150 C00 _13:

-0

DES

),. /-)t)

ilrnitctfr lvtacnan :130 2.1:i

u,

NOV

urunq, N4uA

A

33

20

NAN4A DAN NIP

: t'ai:illair

\'/:rlell.

JAN

PEB

\'lSC

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

5

I

9

I

I

B

B

to

B

2

2

19

19

31

4

A

15

SEP

OKT

NOV

9

4

4

4

B

8

B

B

3,5

t.3

31

31

31

26

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

16

to

to

to

to

to

ID

4

A

1U

10

'10

10

10

1B

1B

1B

1B

t

2

2

6

A

6

B

B

I

B

6

3

3

3

3

3

15

6

6

6

5

6

DES

350 00c.,r02 B

I

iJ;::

140f1 Srurrcr i
.a-r Occ.i[].1

i.i.dcv (oe:tpa.moedva \4Sc r". -rJC .liji:

7c.

Asrranr. S.Sos

350 C00 407 /

l

Nerry Danvanto

-i:at

I'i ,r

.ra!i ^:i,,-.

ir. Suchi Sarrloso lrlA

j 1C ' 3 i?rn, Seirar,,an

343

6

C3r.r

150 cc._r ,1 1:l r A: ir Rr:lilanl. l"i

I'JSc

Sc

Pir.D

35f Oit,j i13

:- :'r', Soetart..rjalun. SH. MPl,1 i: aj ti., .1 j :lit..r si

1q

15

1

:'

: *i:tt-a, -qirlliltlapi:,

. .l:.

I iri!

f'.1CF

20

'-l:, l-ari Dw Kair-nlo, Skonr

lvlsr

i:ir 000 -13: . i l. Lro:rarf 1I;rrpirboiOn 150

!.i0

1q

1,5

18.5

IJ

19

1g

19

1s

i!l

IJ

27

27

27

27

23

23

23

21.5

B

B

B

B

B

8

B

B

to

to

lo

'16

to

lo

lo

16

1q

1.5

r,9

15

1q

1,5

t3

21 .5

21 ,5

25,5

255

25,5

25.5

5,5

18

1B

1B

18

18

18

18

-1 1 S

NlA

20

55

132 1B

'i

,i

:l :)

NAMA DAN NIP 1Uo.

Jia Lenf! \iiri.raTYanlr

JAN

PE8

MAR

RoSalrn, SE, M.SC

:5! ac0,1ar,: I0i ir Ianll:rnr,r Sirii;: ilakt P

APR

MEI

11,5

N,1Sc

JUN

JUL

11.5

11 .5

SEP

OKT

NOV

UIJ

B

10

10

10

10

10

10

8

20

JZ

'24

26

26

LO

23

21

1'.f

t1

20

2A

20

16

16

18

16

35rl f !O atir 6

i0!, Dr r Arl fr:rr.rra 35i' i.'rC,l,'i, i Na:r- ;ft.r::--.,i

ill

350.iJ0 47ir ..i'rbia., . .' ':] .

::rll:ll.lit

fr.i Sc

l.1S

4

ilr,r'.rtrnrl

;rL::

I frlA

irl S

20

i i';:siL;l . i,iSc 20

iii,

D.t{i.--fr.l Rr:nr 35C 000

i-

itl

to

1B

18

o

20

20

20

20

2A

2A

'13

IJ

13

13

13

13

18

1B

1B

1B

18

16

4A

14

1A

10

10

i0

19 5

g

ii:,ii'l:trr Sii

lvlPA

6

6

14

1A

115

11q

19 5

19,5

z t.c

20

20

20

2A

20

1O

ic

1B

18

1B

18

1B

i3

15

15

l,)

1.f,

1,9

1q

15

1.3

1,5

,.J

6

6

6

6

6

6

6

B

14

14

14

14

10

4

6

ta

12

12

B

B

B

1A

22

22

22

20

3

3

3

3

18

1!

5

rj

13

,1t1[r

l,i lCris 3if COli "8: \24 Dt ir i.4. Dr)rrn','nzdan ii

to

friCR

4

5fl

20

4

'1

9,

iv1A.

f,'1S

4

a

6

A

,191

121

-r50.0c0 lr. Salusra

l/

tl/iC';a.

lr4A

t00 493 122, lr.Sidoi LP Suvitno. MA

A

35C

350 000

i23, Dra. Teresna

._:!!,r_

Srro

22

22

3

3

,195

l',1urti,

SH. MPM

Pcrcncanaal r)rq-'rrrs;isr. dan Talalaksana. Bappenas

3

5

NAMA DAN NIP

.:. ::

.. .,',,a',.,..,, S",.r.,ii,a,-

35i :15

3

tai

535

.-,;,ri

ZL; LrUrllailil

JAN

FEB

MAR

HrA-,a,

a

r0c 53a

.)! i -e(t: ,.'. icTts,

l'r']5c

2

APR

MEI

35.5

35,5

235

23,5

23,5

20

2C

20

3,s

3,5

,ra.51 x3nayu. NiE

JUN

JUL

NGT

OKT

NOV

355

155

19 5

lv f

18

22

22

20

35

35

3,5

2

15

r,3

1,5

15

35,5 1q

q

22

1C

G

22

i50 000 539, -\ r u lLl i .lsa lll )oc 5c 350 000 5.1c Lri

1q q

19.5

1q q

23

23

19

19

5

z+

24

24

24

24

24

24

24

4

4

J

3

11

14

11

11

'I

11

8

8

1

1

1

1

1

1

f

350

COC 5.r1

350

0cL--r

SEP

1

5.13

irUrd lanal 350.000 5a-r

ui

:l

u{ 5.

7

10

10

10

10

10

7

4

20

20

20

20

20

20

20

20

:J5

17 q

q5

9.5

o6

9,5

9.5

8

A

24

24

24

24

24

20

20

2

12

10

10

10

35,5

255

,?5 8

3

:150 4,0ir.547

' . 'z.---;* ''-; 3i:0 ,l0O 551 8

350 C00 55J 2

:,: !i,1! 55,j !o 350 000

20

,1

55i

q

21 ,5

A1 t

43,5

) ic0 56 50 0i,.-r 501 f)

:

ro

Fcre

t

a: t't i', a, ;,'

r

1l -C,rr r;.sa-sr

I a t)

Ta t a Ia k s a n

a,

Bap

pe n a s

3

10

2

2

2

10

10

10

10

10

B

3

6

6

6

3

3

3

3

3

350 000 553

1

2::

NAMA DAN NIP :..

4c.j

JAN

PEB

::li)carij:

NUrar'rr

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

to

16

16

to

lo

to

to

16

20

20

20

20

20

20

20

r.c

r,)

t3

NOV

DES

20

20

2A

1.5

r,c

1B

18

17,5

r/.:)

20

20

20

1,5

r r.J

i0

-150 000 595 20 iirr^t a;11 iQ,

!.:t';t| i5i; '.i

-r

ar.rit 5 ';!l

)rrt1.!

'3:

g,._i

KOf

i r\

\;

I S (orn iU S; :!'- 1-rl'r::!': ' i.'.lii, i:,r:r::r.-: l.iSC ::i.l!.,,;irSL.llarrre

lvlCP Ph.D

20

l.1oi-ro SH LL[4

:lr

):l:-l'rr

3irC.li}

-r|l tiilT

i'!t;

Ja

j

350 i,iu. S15

:rr'i

rir:.:'.',,;

:) SE

4

ar 5l-c

18

1B

1B

1B

1B

18

q5

Z I,J

21 ,5

21 .5

21 ,5

21 5

22

22

22

22

22

22

I I,J

11 .5

11.5

tt:)

11 .5

il5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2A

20

20

20

20

20

20

20

20

12

1?

12

12

12

12

10

i0 qai

oq

4

10

10

10

18

I

1,:)

1

18

r50

3!. Drs Tor,.,

5

l()rus i,1?lJ

z,c

9.5

25

25

23

B

8

I

o

:5i ift iit.t I r..l ir F1a),u l,3rarS:)t . i\1PS

A

t

22

ZJ

B

23

20

A

B

B

B

350 000 625 u

S

rlarn o

B

350 000 630

lt)

P.zrCt

350 00i a-l :1.3

Dr ir |

Sultr;tvo<1a

..\f)

,.

Har-j l"lSP

16

lo

24

3

3

to

to

16

16

6

1A

14.5

14,5

14,5

14.5

8

1

i 9i, ir. Abdui Harrs.

iilPlr",1

13

13

0,5

IU J

350 000 534

i':5

-,rrS 3Ogal \r,'rCratr-noko, [,1A

2

350.000 635

i,,'.

.' e ru

i: a a

nea,r. Org)a,'rlsas,;.

Ca

n

Ta t a

Ia

k s

a

n

a, Ba

ppe n a s

6

1

I 4

NAN4A DAN NIP

:iCr

JAN

PEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

20

22

22

22

22

20

1B

1B

SEP 10

10

23.5

23.5

OO0 655

rr :o:i{tpit;ti r1r;ti)t pfiit):lt:1, |!45c 35C 00C ii87

ur5 ndry.rnt

I,C

2

ii.. (lrr:

1q

1q

t,3

3

3

3

3

3

3

2

q

20

27

27

27

aa

27

)?

ZJ

7

3

3

3

3

J

3

3

)1

2J

J

..

20

23

23

23

23

2

2

2

2

2

2

20

2A

20

20

20

22

2:

22

22

:-

10

10

10

10

10

10

10

10

10

8

B

B

8

8

B

3

r:(l'r

5 .i:t1,

,r,!!i

)

350 '.r00.€S

I a!il a!a Dd^d i JUi-rla

:5!

14

14

14

14

10

10

10

10

10

10

10

10

10

o

I

9

I

I

I

O

20

20

2A

20

2A

)l

20

:t

6

6

6

6

4

4

t)t:)/.4

Ll iarrflgn.

5

20

2A

sanclaJa 5an#onacr [4P]\

35C

urOC

i:i

tcO 71:i

712 C

i

3

Y

1A

70

l5ul 0OC 7C!

r\ coi'l z,tnt, i.!t

350

zl)

000 70?

?ia 00c

-ris

21 .5

tE

350 0c0 690 350 ,100 6!1 r. ii ne ia rait'tl)LJnan. lvllrA

tJ,)

2

350 0,lu..6Bg

!r;. )urDecJ Artcono Nlulyo

NOV

1q

350 0C0 688

ur i ilaslary |- lnora, t\,15P

OKT

COC 71'1

t,rcl !ccj-t

22

23.5 12

12

to

to

25.5 to

lo

1ii

l

4

5,5

15

16

B

E

NAMA DAN NIP

JAN

PEB

MAR

APR

20

]J

.'

...1S:iC,

5ts. LL

MEI

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOV

at

23

23

.J

23

20

2A

3

3

3

3

3

19

19

15

15

15

27 .5

275

24.5

2a

1,5

1,5

15

i5

19

19

B

B

B

I

2D

aA q

24,5

)7^

,.1

-d.jjllfr r Aaa:allai, ir,i5l

2

o

11

:5:.la .'i; ', ii-tlr

al'tri.|,1!i r
35C Ll0ur i

.5

2

E

2

:

3.5

3,5

;!o

. Sasiran fli3A

2

10

10

10

10

11

11

11

11

11

3

3

to

to

to

to

io

to

{o

16

I

5TL i<e €

30i ASeij Jaepuotn. S.Sos

9

9

I

I

9

9

20

20

20

20

20

2A

20

2Q

12

12

16

16

1t

t1

12

12

4

5

5

5

5

5

5

5

3

10

10

10

10

10

10

10

10

28

28

28

28

2B

28

28

14

6

6

6

6

6

6

6

6

B

B

8

B

3

B

B

B

-r5:r 000

350 000

8,03 i\Q!'

,-ll

-.1

brri-)

10

9

50 00a 197

-.siiiii

1.3

10

;g

Lnora uarrt.\awan

50 000

3.5

3i

\ 3rlal 0 001.r

1.5

10

\ui ar\ Acllait( '

1,5

10

I5a CC! ;'!0 350

'1 5

vur-l iLrl

ln3

350 Ooc 3.iB

DF.S

.l

NAMA DAN NIP AWan 5eilawan,

5t,

JAN

PEB

MAR

N']M

APR

MEI

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOV

T)trS

6

o

6

6

6

6

6

6

6

350.000.856

287

lr

Roirmad Supriyadi

7.5

6

350.000. Bs9

288. Drs. Eusiang. tu1si 350.000 850 289. lr. Raden \'Vilaya Kusuma,,vardhana, MMIB.

r.3

21

q

21 ,5

zt,c

21

q

22,5

z t,)

)1

q

zt,)

20

,tq

22,5

))^

20

17

350 000.861

2!l

Sarah Sadiga, SH. 350 000 862 rr. i\ana Aortvana

tr4Sc

N,l

I,C

I

I,C

'1,5

15

t3

r,c 17

17

7

7

2.5

25

4

.1

I

9

10

'10

11

11

AA

.A

24

8

12

12

4)

12

4

7

7

7

7

7

7

25

)q

35':r C00 363

!:2, i-ri!

a:rlC r
2q

)q

5l

ito

35C l\'r

n 5

B

863 t;l !-efllan

350.0c0 87

14

14

14

14

14

1t+

t4

A

c

10

'10

10

10

6

2C

25

25

29

29

29

19

2

2

2

2

2

2

2

?

9

9

I

I

9

1

l!i aalnat

Faian

50 00c 3,'2

llr,

NiirS

yiccar F

350.000

i\ St. ilA

!973

i,tr. tr. B,ua,/ Salanud0jn

350.0c3 37.r

vv,5urai'sono 5P 350.000 875 JUU, i\'runalTrma0 Unoltlthant,

St,

fultsA

350 000.B7B ,r. uut sSrvalrna 58. tu1s 350.000 879 DrS lnOrala\,a l,4S 350 000 38C JUJ, 1r UeStrL f.1an0a_van

3:! :7.i:::.

000 881

?n7pn.'.11^

t;n

Jrq,.1615,.5, dan TAtalaksana, BappenaS

20

\i

10

10

14

14

14

1^

20

20

20

20

20

20

20

30

30

30

30

30

30

30

30

9

Y

I

I

I

I

9

I

NAI.,'1A

DAN NIP

JAN

PEB

rtail fiiusac2c 350 000 I,r

!r

1

-r.5

31ir

UtrJ

to

18

18

18

18

IJ

13

13

13

13

IJ

13

IJ

13

13

13

i3

JUN

JUL

18

18

18

1B

1B

q

13

larlrn

ai

B

B

B

B

B

I

B

i1

2Q

20

20

20

20

20

20

20

2

2

2

2

2

2

2

t.D

j,c

t.c

1q

1,5

15

40

40

40

40

40

40

20

20

1B

1B

18

1B

1B

1B

1B

r8

6

8

8

o

8

8

12

l1

12

12

12

1a

12

B

B

B

B

B

B

8

5

5

5

5

5

5

5

5

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

13

20

20

20

20

20

20

20

1,5

1,5

1q

I,C

1,5

1,5

r

ii0i

NOV

MEI

?4 Cece) S;'r.anl ilurcl

OKT

APR

6

lr,irrrrrnr:/r

'lirl i-li -l ., '

SEP

MAR

! 20

324

20

-i21. iJorrnr

aia n0l.,ff

J.5arlt;l'tilil j.r^ ann

Jl-:r Siriartra ?iO all' :1

(1:l

20

40

40

ai'i

:'.i. ilU:jl\,'anl(l ?.rO OirO

c,

331, Ahmad Zainudin. S.Sos 350 i,:la !..1f ili32, Rcstrr;'at'

i

41

35C C[ri !'.: i

.i.r3.

i

Slr.lrr; S

Scs 3:)0 OCC r:'.lii

.:, i.iukhirali . SE

B

c

150 000 ct.!o { {\

I I

c \r[]nL

3:, \r/arvan

Setrarvan

20

<\L ,tIlriL,'n

/

{aCt nnn

C

Aii

33. Sr"'lino -iia nf a .A

.i.i:'

5unar

3a! c00 !7i

'18

18

1B

1B

18

18

'18

1B

IU

18

1B

1B

1B

1B

1B

18

1B

'18

1B

1B

NA[4A DAN NIP 358. ft,iia Anral a. ST

JAN

PEB

MAR

APR

MEI

N4s'

35C 001 i)2.1

ffilri

3b1, lr. Gunart:r

JUL

IJ

13

SEP

OKT

NOV

1?

DES 13

)

6

6

6

2

2

20

20

20

20

20

20

20

20

2A

5

5

5

5

5

5

5

5

5

8

B

B

B

8

B

B

B

B

8

16

lo

16

16

16

16

a

2

2

5

5

5

5

3

3

J

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

13

to

34

J4

34

JC

31

1.1

4

A

12

IJ

IJ

13

13

9

9

o

10

10

10

10

10

10

10

'10

10

A

A

5,5

5,5

5,5

1,f,

1,5

6

6

o

A

A

30

30

2

350 001 022 -1a0 Riranc \'vf h:,rtnolo S Sos MADM 350 001 (r21

JUN

;-0

350.001 426 352, Ersa i-.let.\'rn.1a 350 001 027 33.1.

S,,ijniar

i)ratL'..ir S

i

lvlSc

3tr0 001 C?8 2

i

35C 00i :l:4. 30ir. Yanuar Aararrtoro SE A!

.)

35i il'-li il3j Eka CharCra tsuiina. I

350

l

OO1

SE

i\'iA

l-i5

i367, Purrgkas [3 Ali. S Tpr lvlS

I

35o oor.o.12

r-1'3 l

i,lrirenir: 8alualr. Siil 350.001

0-15

: - -, 3enn',, Az',vtr. ST. f'"'iM i 350 001 c-i6 370, Supnyadr, S St. f'.,iTP

6

6

6

6

6

6

B

B

1B

18

18

1B

10

8

B

1B

1B

18

10

350.001 017

371, M. lrfan Saleh. ST 350 001

0-13

372. Candra Rahnradryanto ST

,1

B

350.001 049 373, N4araita Listyasari

ST

350 001 050 137a.

I

AceO Nu_oraha Pernarla

30

30

30

30

14

14

14

14

30

3s0.001 0s2

5, Taufiq Hidayat Putra, ST

14

14

.A

350,001 053

Ero Perencanaan. Organrs.rsi. dan Tatalaksana, Bappenas

21

NAMA DAN NIP 39.1,

Dr Agus

PEB

Prabovro

fr: 1r Ll. iqtlal Hamidy

MAR

tu1tu|

)

a3c 001 332 3:,.-i lr Ananlo Nugroho, N4.Eng.MM 680 002 1 26 -?97, Subektr SE l',4i\,1

JUL

AGT

SEP

OKT

12

1)

t1

8

8

2

2

a

2

2

11

'1 1

11

11

'18

1B

1B

1B

1B

to

lo

lo

to

lo

5

5

6

5

5

4

4

2

2

18

'33C.003 290 ()klot-rka sE \1['1

l:'!

JUN

APR

MEI

12

68C 001 i82 3

JAN

NOV

U tr,5

B

8

E

1B

1B

1I

13

to

16

16

16

'1

1

680.003 610

0r

lCO

l

RosvitJ

llarvadi

5

i

000 \r,/an(lo;c Sislvanto, MSc

6Srar

riart ir

/ar70

4

ttcr|r)(\1 lo

16

16

16

16

to

to

lo

to

to

16

16

16

to

to

16

to

lo

to

16

to

to

to

16

.l_i: Z,rtirra,rcl SF ik

lo

to

to

to

to

to

16

16

7':rj O05 120 .: l:. ,irr SulariO. SE

to

to

t0

16

to

to

to

16

B

B

I

2

2

2

2

20

20

20

20

20

20

20

20

)

2

2

2

10

10

10

10

1n

10

5

5

5

5

5

4C1 lv.rn Sanroso, Ak 7.1C 000. f-t:,7

.102, Dran Rus'.vandrana, SE

71f 003 iriic 403, Srsvrandi SE

I

t ,:a co,1 29,1

r.i!

005 280

-: ; x :: Ar,t ,,r^lr. S SoS I

C,a,a

8

coo .c,a

i.i07. Staff Dir i"lultirateral l

^- ^

!lf

3. Hriiy Rahmarvatr 9,99.999 S53

-:.

Staff Dir. Kelautan daa Perikanan

20

999.999. E54 A.^^ T-rh/.^ u, AJSP dro !,,^^iuJdud

.1 I

r

1

999 S99 955 Abdul tu1alik Sadat ldris

5

5

5

999 999 957

Btro PererlcaneJn Orgalr/sasr, dan Tatalaksana, Bappenas

23

NAMA OAN NIP

l4-r0. Rudr

i I

ia3i, I

i

9999999914 Faisal OaIOQ oatQal 1 I

l,1li2 Denr rrusl:;rl Prrandl 9!,9!99!r316

Ij.i rlria

Sulerito, ST

!:t!l-o,o!

_.r!i 1 7

Nurul !!a;atr \'lulahrd ST t,-(,399s!l!rt

E

n'ioirarrali Shor,^,,arl

.iri-cl!!!,!ri

.t;

!i

;l:rr;l Ad.: S.lDLiira 9393999920

:li li

Wawan He|vawan MM :,!r!!!r!:l!i2 i

1a38. Dr' \\/rCrarto

-o9g9s9!!2 1a39,

2

Dr Yerenlas T. Keoan, M.Sc

9!99!9!9::l laaO I ng

lr4rrrsal n, S

Sos, M.Si

I

slssl,srlsl.r .i.:'. Sr Rocha,,ati 9grss399!]2 5

Arief

\'^v

royuCo, S.Korr

9-c9999S926

I

lr'1

j

l"lardl 999999902

7

Biro Perencanaan. Organisasi, dan Tatalaksana, Bappenas

25

No.

Tujuan/Metodologi *)

Judul lGjian/Biaya/ Unit KerJa Pefaksana 2

1

2.

3

Mengetahui dan mengindentifikasi model peran dan tungsi yang seyogyanya dilakukan oleh pemerintah daerah yang dijadikan model strategi dalam menyeleng,garakan pelayanan publik sesuai dengan

kebutuhan

3.

masyarakatnya. Mengetahui dan mengindentifikasi sbategi dan mekanisme

peningkatan pelayanan publik

dalam menunjang keberhasilan kinerja pemerintahan di daerah yang dijadikan model strategi

lletodologi: Siklus jasa yang berkualitas dapat di dayagunakan dengan mengidenUfikasi bentuk kepuasan pengguna layanan. Parasuraman

(1985:41-50) mengemukakan bahwa penrujudan kepuasan pengguna layanan dapat diidentifikasi melalui 5 dimensi kualitas layanan

yaitu : Aspek tangible; kualitas pelayatnn yang berupa tampilan ftsik perkantoran Aspek reliability; kemampuan untuk mewujudkan janjL Aspekresponsiveness;

L. 2.

*) **)

'.

Uraian Sinskat Hasil Kaiian/Studi

Rekomendasi

Hasil Analisis/ Kesimpulan/ Temuan **) 4 dengan masyarakat yang memerlukan berbagai perijinan. 2) model pengelolaan kelembagaan untuk memberdayakan lembaga pelayanan publik dalam mengopUmalkan fungsi pelayanan publik agar lebih sesuai dengan perkembangan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, 3) model siklus layanan

yaitu instansi/unit terkait tetap melaksanakan kewenangan dan tugasfungsinya, serta dapat menempatkan petugasnya pada tempat tersebut. Akan tetapi agar proses keseluruhan pelayanan dapat berjalan sinkron, maka kegiatan pelayanan dan masing-masing instansi/unit terkait diatur dalam suatu prosedur dalam rangkaian proses kegiatan yang terkoordinir dalam mekanisme-tata urutan kerja yang tertentu pada satu lokasi/tempat dibawah satu atap tersebut., dan 4) model standar pelayanan minimal yaifu proses pelayanan umum, agar benar-benar dapat berpihak kepada masyarakat yang sangat memerlukan layanan yang prima. Diantaranya adalah dengan menerapkan Sendi-sendi Tatalaksana Pelayanan Umum yang melipuu prinsip-prinsip pelayanan publik. Pedoman dalam perumusan tatalaksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum. Ke empat model tersebut di perkuat oleh 3 faKor utama yaihr factor kepemimpinan, factor system atau organisasi dan factor budaya masyarakat. Faktor kepemimpinan dapat merupakan kumpulan dari 2 aspek yaitu aspek capability (kesanggupan) dan aspek abilty

*)

5

Pemanf,aatan/Tindak Lanjut Hasil Kajian **)


6

7

menjalankan kordinasi dengan instansi-nstan$ lainnya yang ada di daerah tersebut. kelembagaan (unit pelayanan terpadu satu atap) difungsikan sebagai frontline dari dinas-dinas yang ada untuk menjadi satu-satunya lembaga yang berhubungan dengan masyarakat yang memerlukan berbagai perijinan. UPTSA ini bertugas antara lain menerima berkas permohona ijin, meneliti kelengkapan persyaratan, sebagai koordinator bersama-sama dengan dinas teknis terkait rnelakukan a#men t atau peninjauan lapangan dan membuat draft keputusan serta memberikan ijin yang telah disahkan atau diputuskan oleh dinas teknis

terkait Melibatkan maqyarakat untuk secara

aKif mengawasi, memberi masukan dan melayani kepentingan masyankat akan menumbuhkan suasana hubungan antara warga dengan pemberi pelayanan terbina secara harmonis dengan imbalan sikap birokasi yang mau terbuka, jujur dan transparan.

(kemampuan). Factor system atau organisasi terdiri dari 3 aspek yaitu aspek siklus layanan, kelernbagaan dan sumber daya. Aspek siklus layanan adalah aspek dimana pelanggan atau pengguna secara langsung dapat menilai kinerja palayanan yang diberikan oleh suatu instansi karena pelanggan tersebut mengikuti aliran proses pelayanan. Aspek kelembagaan itu sendiri

ketanqqaDan dalam

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/Studi Tahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004

26


No.

I

2

Tujuan/Metodologi


*)


Rekomendasi

4

3

memberikan layanan, Aspek assurance; kemampuan unfuk

membeikan jaminaq P\spek empathy;

kemampuan memahami kebutuhan pelanggan. t,

5

*)

Pemanfaatan/Tindak Lanjut Hasil Kajian r*)


6

7

dapat dikelompokkan menjadi kewenangan, strukfur organisasi dan koordinasi antar lembaga. Selanjutnya aspek sumber daya terdiri dari keuangan, SDM, teknologi dan aspek fi sik (infrastruKur) FaKor socio culture dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan di daerah-daerah penelitian seyogyanya dapat diwujudkan melalui terbentuknya komitmen yang tinggi dari seluruh aparatur daerah dan dukungan sta keho l& r lainnya. Kuatnya komitmen kepemimpinan kepala daerah dengan didukung oleh staf atau tim intemal yang bertungsi sebagai pemikir dan mika dialog dari kepala daerah secara signifikan akan mampu mengopumalisasi terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik di daerahnya. Tim internal pemerintah daerah yang bersangkutan berposisi sebagai pembaharu dalam sistem birokasinya. 1im tersebut dapat terdiri dari para kepala dinas atau peiabat-pejabat yang memiliki M$ yang satma clengan Kepala Daerah yang bersangkutan. Selain tim intemal pemerintah daerah, seyogyanya

keterlibatan stakeholdeilainnya (tim ekstemal) perlu dilibatkan guna memberikan masukan dan saran-saran yang berguna bagi terwujudnya ,.

*) **)

peningkatan pelayanan publik. Selain hal kuatnya kepemimpinan dan tim yang tangguh, peningkatan pelayanan publik juga dipengaruhi oleh aspek kejelasan dan kepastian proses pelayanan seperti prosedur (mekanisme), biaya, hasil yang diperoleh dan waktu. Secara internal kelembagaan pun aspek kuatnya kewenangan yang dimiliki sebuah isntitusi yang mampu menkoordinasikan lembagalembaga lain dan menjadi leading sector bagi instansi lain diyakini menjadi factor penggerak hubungan antar kelembagaan. Dukunoan keielasan iob desk dari struktur


27

No.

Iudul Kajian/Itiaya/

Tujuan/t{etodologi

llraian Sinskat

*)

Unit KerJa Felaksana

I

2

Has


lGiian/Strdi Rekomendasi

4

3

5

*)

Femanfaatan/Tindak Lanjut

Hail lGjian **)

Evaluasi Xeseeualan dengan TOR )

6

7

yang ada dapat semakin memperkokofr instansi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sumber daya fang ada merupakan daya dukung yang $gnifikan demi lancamya pelayanan yang berkualitas. SDM atau karyawan yang terampil, memiliki wawas.tn serta sisi kemanusiaan yang kuat misalnya emphaty adalah factor utama dari sumber daya yang harus dimiliki terlebih dahulu. Guna menjalankan organisasi memer'lukan daya dukung keuangan dan teknologi maju terubma di bidang IT dan tampilan fisik seperti gedung yang feasible dapat mempengaruhi citra kuatnya komibnen pemda dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakahya. Di lain pihak dukungan warga masyarakat baik perseoranagn atau badan seperti asosiasi, LSM abupun kelompok krius lainnya dapat mernpercepat laju proses peningkatan kualitas pelayanan puuik. Di kedua daerah yang ditefiti, partisipasi warga cukup kuat dan terjadi huburqan yang harmonis kitis antara penyedia dan penerima pelayanan publik

lGbupaten Sidoarjo dengan dinas perijinan dan penanaman modal dapat dikatakan mendekati model yang ideal jika dilihat dari perspeKif model ini. Secara umum model ini dapat bekerja oftup maksimal di kabupaten sidoarjo karcna kuatnya komaunen dari k@ala daerah beserta tim yang secara kuat dan terorganisir menterjemahkan dan mengejawantahkan komitmen bupati ke dalam realitas birokrasi yang cukup rumit. Hubungan dengan masyarakat pun terjalin dengan baik karena proses partisipasi warga dibuka seluasluasnya.

0. Adapun UPTSA yang ada di Yogyakarta sudah mendekab rnodel yang baik namun masih terdapat kendala dalam hal kewenangan yang masih setengahsetengah. Namun sebagai langkah awal Dada Droses oeninqkatan kualitas pelayanan

* ) Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 **) Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/StudiTahun

20021

dan atau Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004

28

ludul Kajian/Eiayal

No.

Tujuan/Metodologi

Uraian Sinskat llasil lhJian/Studi

*)



Temuan 2

1

3

**)

Rekomendasi

4

5

*)

Pemanfaatan/Tindak Laniut Hasil Kajian **)


6

1

publik apa yang telah dilakukan sudah cukup baik. Hal ini nampak dari komitmen pimpinan atau kepala daerah yang ditunjukkan selama ini tak pemah kendur unfuk meningkaRan kualitas pelayanan Urokrasi kepada warganya. Kesediaan instansFinstansi teknis untuk bergabung dalam safu wadah atau unit organisasi guna mempermudah pelayanan perlu didorong terus sehingga ragam pelayanan yang diberikan semakin banyak. Hal ini juga disebabkan tampilan fisik gedung dan peralatan yang ada menunjukkan kemauan Pemerintah Kota Yogyakarta memang serius untuk memberikan palayanan yang berkualibs. Selain itu pemerintah Kota juga melibatkan masyarakat untuk mengkitisi kualitas pelayanan seperti melalui sebuah fiorum bersama, SMS ataupun kouk pos.

*) **)


29

PROFIT HASIL KA'IAN ISU. IsU STRATEGIS KANTOR MENEG PPN/BAPPE]IAS TAHUN ANGGARAN 2OO4 TOPIK

3:

PENGE}IBANGAN KELEMBAGAAN/INSTITUSI

Judsl Kaiian/Biaya/ Unit Kerja Pelaksana

No.

Penyusunan Kelembagaan Pengembangan Kawasan Perbatasan Antar Negara

1

Rp.226.674,000 b. Lama Pelaksanaan 9 bln

I/U:

Rekomendasi

4

3

Tujuan:

a. Biaya/Swakelola

c. UKE

Uraian Sinokat Hasil Kaiian/Str'rdi

*)


2

1

7

Tujuan/Metodologi

2.

Staf Ahli Bidang Percepatan Pembangunan KTI dan Kawasan Tertinggal

Mengidentifikasi landasan yuridis yang berkenaan dengan pengembangan kelembagaan kawasan perbatasan antar negara; Mengidentifikasi instansi-instansi yang terkait dalam pengelolaan kawasan perbatasan saat ini baik di Ungkat pusat maupun daerah; Mengevaluasi mekanisme pengelolaan kawasan perbatasan saat ini oleh lembagalembaga terkaiU Merumuskan alternatifalternauf bentuk kelembagaan pengelolaan kawasan perbatasan yang bersifat terpadu dan terintegrasi.

2.


Pemanfaatan/Tindak Lanjut Hasil Kajian **) 6

5

7

Rekomendasi:

Tindak lanjut:

Evaluasi:

Terdapat tiga komponen yang terkait

Penyempurnaan kelembagaan dapat

1.

dilakukan dalam 5 alternatif:

1.

dalam pengelolaan kawasan perbatasan saat ini antara lain; (a) komite perbatasan GBC Rl-Malaysia, JBC RI-Timor Leste, JBC RI-PNG, dan Border Commmitte Fillipina); (b) instansi-instansi pusat terkait; dan (c) pemerintah daerah terkait; Kelembagaan pengelola perbatasan saat ini menghadapi beberapa permasalahan baik dari segi kepemimpinan, struKur, program, maupun sumber daya, sehingga dibufu hkan penyempurnaan terhadap kelembagaan yang ada saat ini.

Kesimpulan:

1.

*)

1.

2. 3. 4.

5.

Mempertahankanmekanisme kelembagaan saat ini dengan memperbaiki koordinasi pada mekanisme secara seKoral; Mempertahankan mekanisme kelembagaan saat ini dengan memperbaiki koordinasi diantara komite-komite ad-hoc yang ada; Membentuk lembaga struKural khusus ditingkat pusat (badan pengelola kawasan perbatasan antamegara-BP-KPA); Membentuk lembaga ad-hoc khusus ditingkat pusat yang berfungsi sebagai koordinasi (Dewan Koordinasi Perbatasan Kawasan Perbatasan Antar negara/DP-KPA); Membenfuk lembaga "semi struktural' yang berfungsi sebagai koordinasi dan berwenang mengalokasikan anggaran (Badan Koordinasi Nasional Kawasan Perbatasan Antamegara, Eakomas

2.

melakukanpenyempurnaan kelembagaan perbatasan dengan mengambil salah satu dari lima altematif yang ditawarkan Berdasarkan altematif yang ada alternatif yang diambil adalah altematif " Membentuk lembaga struktural khusus ditingkat pusat (badan pengelola kawasan perbatasan antamegara-BP-KPA)"

2.

3.

'l]dak di temukan perbedaan antara hasil kajian dengan TOR kajian, baik dari segi tujuan maupun anggarannya Kajian lanjutan dari tahun 2003 yang berjudul Kebijakan & Setrategi Nasional Perngelolaan Kawasan Antar Negara.

Kajian 2003 Fokus Pada Pengelolaan Kawasan Perbatasan antar Negara Sedangkan Thn 2004 Kajian Pengembangan Kawasan Perbatasan Antar Negara.

KPA).

Metodololgi:

(a) DefinisiKelembagaan, (b) definisi Kawasan

*) **)

Perbatasan,

(c)

bentuk kelembagaan

(d)

Pengelolaan Perbatasan antar negara di negara lain, bentuk kelembaoaan


30

Iudul lGjian/8iaya/

No.

Tujuan/l{etodologi

Uraian Sinckat

*)

2

(e)

Kaiian/Shdi Rekomendasi

Hasil Analisis/Kesimpulanl Temuan **) 4


I

Has

3 pengelola perbatasan yang pemah ada,

*)

5

Pemanfaatan/Tindak lanjut Hasil Kajian r*)

Evaluasi Kesesuaian dengan ToR )

6

7

kiteriakeberhasilan kelembagaan perbatasan antar negara, metode pelaksanaan kaJian

8

Revltalisasi Institusa Penataan Ruang dan Pertanahan a. Biaya/Swakelola

Rp.296.300.00O b. Lama Pelaksanaan 6 bln

Tujuan: Menciptakan sistem pembinaan kelembagaan dan sumberdaya manusia penyelenggara penataan ruang yang terkoordinasi dengan baik melalui:

a.

Inventarisasiinstifusi penataan ruang dan pertanahan di Ungkat provirsi, baik yang seuai dengan

c. UKE I/II:

Dit Tata Ruang dan Pertanahan

Inmendagri No. 19 Tahun 199$ Keppres No. 34 Tahun 20fi) ataupun yang sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah provinsi itu sendiri;

b.

c.

Inventarisasi tugas dan fungsi yang harus diemban oleh institusi penataan ruang dan pertanahan provinsi sesuai dengan PP No. 25 Tahun 2000 dan perundang-undangan yang mengatur tenbang penataan ruang dan pertanahan sefta dengan mengakomodasi perubahan paradigma pembangunan;

Inventarisasikualitas sumberdaya manusia

*) **)

Kesimpulan:

Rekomendasi:

.

.

Secara umum penyelenggaraan penataan ruang yang sejalan dengan dinamika otonomi daerah telah berjalan efeKif selama tiga tahun dan telah menimbulkan keativitas dan inisiatif daerah yang semakin berkembang, namun di sisi lain tetap masih muncul berbagai permasalahan yang diindikasikan disebabkan oleh kurang siapnya pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan penataan ruangnya sendiri sehingga perlu adanya penguatan peran pemerintah propinsi.

Berkaitan dengan cara pandang penyelenggaraan penataan ruang sebagai upaya peningkatan kesejahterdan masyarakat dan lingkungan hidup, maka kelembagaan yang ada harus mampu mewadahi peran seluruh pelaku pembangunan. Hal ini mengingat masalah penataan ruang bukan semata-mata urusan pemerintah, tetapi rnerupakan urusan seluruh pelaku pembangunan termasuk siwasta dan masyarakat. Dalam merumuskan tatanan kelembagaan, perlu diperhaUkan hal-hal berikut:

a.

Evaluasi:

lidak di temukan perbedaan antara hasil kajian dengan TOR kajian, baik dari segi tujuan maupun anggarannya

Tatanan kelembagaan harus memberikan kesempatan kepada masyankat untuk mengambil inisiatif dalam pelaksanaan penataan ruang

dan pertanahan. Dalam hal ini, harus disediakan mekanisrne bagi pelaksanaannya yang

dilakanakan secara s,wadaya oleh masyarakat.

b.

Tatanan kelembagaan harus memberikan kesempatan yang luas bagi pihak swasta untuk aktif tedibat dalam pelaksanaan penataan ruang.

c.

Tatanan kelembagaan penataan ruang propinsi harus mampu menjembatani antara kebijakan oenataan ruano nasional

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/StudiTahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil KajianiStudiTahun 2004

31

No.


Tujuan/Metodologi

Uraian Sinskat Hasil lGiian/Studi

*)


2

3

penyelenggara kegiatan penataan ruang dan pertanahan provinsi;

d.

Rekomendasiintegrasi lingkup tugas dan fungsi institusi penataan ruang dan pertanahan, serta kualitas sumberdaya manusia yang dapat melaksanakan tugas dan tungsinya dengan baik;

e.

Rekomendasi

4

*)

5

Pemanfaatan/Tindak tanjut Hasil Kajian *r)

Evaluasi Kesguaian dengan TOR )

6

7

dengan aspirasi penataan ruang di kabupaten/kota sehingga tercipta sinkronisasi dan harmonisasi kepentingan nasional, antar seKor, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan.

Sosialisasi rencrna revitalisasi dan integrasi kegiatan antara institusi penataan ruang clengan pertanahan pada pemerintah provinsi unfuk memudahkan pengendalian pemanfaatan ruang dan pemberian ijin kegiatan.

lletodologi: Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah melalui:

a.

b.

Survey dan pengiriman kuesioner ke pemerintah provinsi unhrk menginventarisasi instihrsi penataan ruang dan pertanahan beserta tugas dan fungsinya; Analisis lingkup tugas dan fungsi institusi penataan ruang clan pertanahan yang

efektif;

c.

*) **)

Analisis kualitas sumberdava manusia


32

Uraian Sinokat Hasil Kalian/Studi Judul Kajian/Blaya/

No.

Unat Kerja Pelaksana

Tujuan/l.letodologi * )


Temuan

I

2

3

*r)

R.ekomendasi

I

5

*)

Pemanfaatan/Tindak tanjut Hasll Kajian r*)

Evaluasi Kesguaian dengan TOR )

6

7

penyelenggara kegiatan penataan ruang dan pertanahan di provinsi;

d.

*) **)

Diskusi dengan pakar dan narasumber baik yang berprofesi sebagai akademisi maupun praKisidi bidang kelembagaan pemerintah, penataan ruang, dan pertanahan.


33

PROFIL HASIL I(AIIA]I ISU - IsU STRATEGIS |(ANTOR MENEG PpN/BAppENnS TAHUN At{cGARAil 2004

TOPII(4

:

JAl.lItlAl{ SOSIAL DAtl KESEJAHTERAAI| RAIffAT

Juduf Kajian/Biayal Unit Kerja Pelaksana

llo.

Uraian $ngilot ]laril lbjian/Shrdi

*)

Hail Analisis/ Kerimpulan/ Temuan:*)

2

1

9.

Tujuan/lletodologi

4

3

lGjian Sistem krlindungan

Tujuan:

Dan Jaminan Sosial (SPJS)

Untuk melakukan kajian terhadap beberapa aspek sbb: Me-review konsep dan data kemiskinan yg dapat digunakan bagi perumusarn kebijakan perlindungan (bantuan) sodal bagi perduduk miskin. Me-re\riew ketiFkan pemerintah l€ telah dilakukan selama ini

Bagi Penduduk l,liskin 2OO4

Hasil Analisis/Kesimpulan:

1.

l.lctode Pelaksanaan

Kebijakan bantuan scsial (banso6) bagi perduduk miskin *dah lama dilakukan oleh pemerintah, yg rnencakup berbagai selcor dan dilakukan oleh berbagai instansi. Benfuk programnyapun bewariasi spt pemberian karhl sehat penanganan para penyandang masalah kesos,beasi$,a kpd si*a SD-SLTA" bantuan berm miskin, dll. Dalam pelaksanaannfa masih dihadap{ beberapa pernasalahan, dianbranya berkaitan @ (,) ketepatan sasaran, (ii) koordinasi dan sinkronisasi program antar irstant' (iii) keranglG hukum y9 melandasi (iv) besamya dana yg diperlukan dan (v) belum terlaksananya sistem jaminan sosial sebagai salah satu dlar utarna dari perlindurgan sosial. Berkaitan dg ketepatan sasaran, salah satu rtasalah yg dihadapi adalah lemahnya daa perdduk miskin yg dijadikan dasar bagi implementasi progftm bansos. Data yg serirg digunakan dalam analisis dan pelaksanaan program adalah data dari BPS dan BKKBN yg ma$ng2 rnemiliki kekuatan dan kelemahan. Koordinai dan sinkonisasi program antar irstand perlu dibngkatkan untuk menghindari terjadinya hJmpang tirdah.

KaJian:

Misal program pembinaan'Kelornpok

Studi literature, diskusi kelompok terbatas (FGD) baik di tingkat pusat maupun di Ungkat daerah (kab/kota)

Usaha Bersama (KUBD disdengpnokan oleh beberapa instansi spt Depsos, Depnakertrans, Depdiknas, dsb. Selarna ini berbagai pelaksanaan prcgam bansos yq dilakukan oleh masinq-masinq

1.

a. Biaya: Rp. 291.650.800 Swakelola: Rp. 232.100.800

Kontrak : Rp.59.550.000 b. lama Pelaksanaan:

--

c. Unit Kerja Pelaksana: Dit. Kependudukan, Kesos dan Pemberdayaan

2.

Perempuan

3.

2.

bertaitan dg barsos bagi penduduk miskin; Merumuskan pokokpokok arah kebijakan perlindurpan sosial bagi penduduk miskin dimasa mendatang

3.

termasuk tentang perkiraan jumlah biaya yg diperlukan bagi program Eb.

Kerangka Analisis: menggunakan analisis kebijakan publik

*) **)

Rekomendasi

4.

5.

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 Sumber : turmulir Isian Tentang Data Kajian/ShrdiTahun 2004 dan

abu

*)


7

(ajian:

Rekomendasi:

Pemanf,aatan Haril

KebiJakan pedindungnn sosial bagi

Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Pemb Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pemb langka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Panaintah

1.

2.

3. 4-

Memperkuat pelaksaan UU SISN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) sehinggB dpt terbentuk suatu sistem jaminan sos nasional yg mencakup seluruh penduduk. Hal ini akan memungkinkan terjadinya subsidi silarg antara penduduk kaya dan miskin. Jika SJSN ini terlaksana, maka prognm bansos akan lebih banyak diarahkan pd pemberian subsidi iuran jaminan sos. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih pognm maka perlu ditetapkan sahj instansi sebagai leading sektor yg mengarahkan seluruh prognm bansos bagi penduduk miskin Perlu dikaji ulang dan jika nremungkinkan ditata ulang seluruh perahrran penJndang-undangaan yg berkaitan d9 perlindungan sos. Perlu segera digrsun insfrumen mean test yg dpt rnemastikan bahwa banhnn yg akan diberikan benar2 tepat diterima oleh penduduk yg befialq dan dapat rEngEta$ kdemahan data penduduk miskin yg kurarE up to date. Instrumen

selanjuhya disosialiscikan ke setiap daerah unt mdaksanakannya. Sedangkan database-nya dibangun

terpusat secara nasional. Juga perlu di
Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun

dengan TOR

6

5

penduduk miskin kedepan perlu dianhkan kpd hal-hal sbb:

Evaluai/l(esesuaian

Hasil lGJian **1

Evaluasi:

1.

(RXP).

Rencana Tindak

lanjut Haril

lGjian; Akan dilaksanakan kaJian perryrlsunan Sistem FerlirdungEn So:ial (SPS) bagi Perduduk Rentan. llal ini untuk mendufung penyusunan perftrya Sistem Perlindungan Sodal Naional yg direrrcanakan dalam Parbargunan Jangka PanFng

2025.

Kajian ini merupakan kelanjutan dari kajian yg dilaksanakan th 2003 berjudul' Desain Sistem Pedindungan Sodal (SPS) Terpadu dS bia)ra Rp. 250 Juta, dilaksanakan oleh unit kerja yg sarna. Rekontendaf trull kajian th 2003 ini antara lain adalah: (1) mendororg sebanyak mungkin penduduk agar rnau dan mamFr rnenJadi peserta jamsos s€hinggE )g memp€roleh bans6 tnengecil (2) nrenrpertaiam befiagd barsos agar lebih tepat sasaran, ted
p

2. 3.

295.700.m0 Salah sahr rekomendai hastl kajian ,ni (yaihr

pembangunan data

bxe mndrduk midrin

2fiH 34

No.

Juduf lGjian/Biayal Unit Kerja Pelaksana

Tujuan/ l'letodologi * )

1

2

3

Uraian Sinskat Hasil Kajian/Shdi

Rekomendasi *)

Hasil Analisis/Kesimpulan/ Temuan **) 4

7.

instansi mengacu pd undang-undang atau peraturan tertenfu, yg seolah-olah hanya berlaku bagi instansi masing-masing. Dana yg diperlukan bagi pelaksanaan berbagai program bansos bagi penduduk miskin sangat besar. Untuk TA 2002-2004 anggaran yg dikeluarkan program pengentasan kemiskinan berkisar antara 12,8 -18,8 trilyun rupiah per tahun yg tersebar ke berbagai seKor. UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) No. 40 tahun 2004 sudah disahkan. Dalam UU tsb antara lain dinyatakan bahwa jenis program jaminan sosial melipuu (i) jaminan kesehatan (ii) jaminan kecelakaan kerja (iii) jaminan hari tua (iv) jaminan pensiun dan (v) jaminan kematian. Untuk tahap pertama, bantuan iuran yg dibayar oleh pemerintah diberikan unt program jaminan kesehatan. Implementasi UU SISN masih memerlukan waKu yg cukup lama. Arah kebijakan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dlm jangka pendek tampaknya masih terarah pd subsidi basos, belum pd skeme jaminan sosial.

Hasil KaJian

Evaluasi/Kesesuaian

*r)

dengan TOR

6

5

5.

Pemanfaatan/Tindak laniut

7

induk kependudukan yg unik yg seminimal mungkin terhindari dari

terpusat secara nasional) tidak sejalan

duplikasi. D9 keterbatasan dana pemerintah, perlu terus dipertahankan dan dikembangkan peran serta keluarga dan masy dlm memberikan pedindungan sos bagi warganya. D9 diberlakukannya UU SJSN, maka skala prioritas pembiayaan pedindungan sos perlu diarahkan pd 2 kelompok pembiayaan. (1) pembiayaan unt banfuan iuran (subsidi premi) khususnya unt jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin (2) pemberian bantuan sos yg bersifat emergency (gawat darurat) dan life

dengan salah satu rekomendasi hasil kajian 'Studi Penataan Kelembagaan Dalam Penan ganan Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial' (dilaksanakan oleh staf ahli Meneg PPN bidang Kesra dan Keadilan Sos). Perbedaannya, rekomendasi hasil kajian dari staf ahli tsb adalah

penyusunan data base penduduk miskin di tiap kab/kota yg dapat diakses oleh pusat.

sing

4.

Rumusan Tujuan kajian berbeda dg yg tecantum dlm TOR. Tujuan dtm TOR adalah: (i) Mengembangkan kebijakan dan strategi perlindungan sosial bagi penduduk miskin (ii) Mengembangkan programprogram bansos bagi penduduk miskin dan masy rentan (iii) Melakukan kajian aspek perundangundangan dan kelembagaannya, dalam kaitannya dg otda (iv) Menelaah linkage

(keterkaitan) antara pengembangan NIK (nomor induk kependudukan) dg SPS miskin, yg berkaitan dg penentuan sasaran penduduk miskin.

*) **)


3s

No.

10.


Tujuan/Metodologi

llasil Analisis/ Kesimpulan/

2

3

Studi Penataan

Tujuan Studi:

Kelembagaan Dalam Penanganan Kesejahteraan Ralryat dan Keadilan Sosial

1.

a. Biaya: Rp. 300.000.000 Swakelola: Rp. 78.725.000

Mengidentifikasikan berbagai tantangan, kendala, permasalahan dan peluang disetiap institusi/lembaga baik

di tingkat pusat

Kontrak : Rp.221.275.000 b. Lama Pelaksanaan: 8 bulan

Uraian Singkat Hasil Kajian/Shrdi

*)

2.

c. Unit Kerja Pelaksana: Staf Ahli Menneg PPN Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial

maupun daerah dlm penanganan kegiatan peningkatan kesra dan keadilan sos.. Merumuskan suatu rekomendasi kebijakan dlm mendayagunakan sumberdaya yg ada (sangat terbatas) secara efeKif sehingga dpt saling mendukung

(bersinergi) unt mencapai hasil yg optimal dlm setiap

3.

upaya penanganan kesra dan keadilan sos baik yg dimiliki pemerintah, swasta, dan masy, di pusat ataupun di daerah. Mendorong terwujudnya kesamaan langkah dari setiap pelaku pembangunan dlm upaya penanganan kesra dan keadilan sosial.

Metode Penelitian bersifat eksplorasi dan deskriptif dengan 3 pendekatan yaitu: pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara, dan diskusi kelompok terarah (FGD) Survai untuk

Temuan 4


**)

r)

Rekomendasi:

Melalui analisa SWOT ditemukan bahwa: U/ kelembagaan di tingkat pusat: kekuatannya adalah keberadaan SDM, kebijakan dan ketersediaan dana . Kelemahannya adalah koordinasi, pengawasan dan evaluasi Peluangnya adalah keberadaan komitmen dari pimpinan nasional. Acamannya adalah indikasi korupsi serta KKN. U/ kelembagaan di tingkat Daerah: kekuatannya adalah tupoKi, rensFa dan program penanganan. Kelemahannya adalah rendahnya kualitas SDM . Peluangnya adalah adanya dukungan masyarakat, perluasan pelayanan terhadap masyarakat dan sinergi program antara institusi pusat dan daerah. Ancamannya adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap manfaat program, kegagalan proye[ rendahnya etos kerja dan apresiasi kerja pegawai.

Perlu dibuat sistem koordinasi yg jelas melipuiti: penyiapan, perumusan, dan pengendalian pelaksanaan program/ kegiatan antar instansi. Sistem koordinasi tsb harus disepakati bersama dan disosialisasikan kepada semua instansi yg terkait dg penanganan kesra. 2. Untuk mempedancar sistem koordinasi antar instansi baik di pusat maupun daerah dirasa pedu untuk menggunakan Teknologi informasi misalnya pembuatan Web dan penggunaan teleconference. Untuk penanganan program kesra di masa yg akan datang, pedu mulai dipikirkan pembuatan database penduduk miskin di setiap kab/kota. Database nantinya akan dapat diakses oleh pusat dan menjadi dasar dalam penyusunan program-program penanganan kesra di pusat dan daerah. Dengan cara ini dapat dieliminir terjadinya tumpang tindih program antar instansi. 3. Perlu dilakukan pelatihan staf pelaksana proyely'kegiatan dibidang komunikasi sosial, penguasaan teknologi informasi, sistem pengawasan dan monitoring serta evaluasi. 4. Untuk mengurangi tumpang tindih program antar departemen, seluruh kornponen dana penanganan kesra di daerah yg bersumber dari pusat sebaiknya disalurkan melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) saja. 5. Mekanisme pemberian bantuan pinjaman modal kpd keluarga miskin disalurkan langsung ke rekening pribadi keluarga miskin di BRI atau kantor pos setempat. Rekening ini juga digunakan oleh keluarga miskin untuk menqembalikan oiniaman. Pembukaan

1.

2.

Konsep Keb'rjakan Penataan Kelembagaan:

1.

2.

3.

Standar pelayanan penanganan kesejahteraan masyarakat bidang pendidikan. Pelaksana: Depdiknas. Aturan Main: (1) semua $swa SD Negeri diberi kelengkapan belajar dan buku paket pelajaran, serta tdk dikenakan pungutan biaya apapun (2) Penyediaan SMP Terbuka secara gratis bagi sis,wa pufus sekolah di seluruh Indonesia. Standar pelayanan penanganan kesejahteraan masyarakat bidang kesehatan. Pelaksana: Depkes. Aturan Main: Semua masyarakat yg datang berobat ke puskesmas memperoleh pelayanan pengobatan secara gratis, Standar pelayanan penanganan kesejahteraan masyarakat melalui orooram Deninqkatan oelavanan

Penranfaatan/Tindak Hasil lGjian

l.

leniut

EvaluaC/Kesesuaian dengan TOR

rr)

6

5

Hasil Analisis SWOT:

1.

2.

Rekomendasi

Manfaat Studi:

1.

2.

3.

4.

Memberikan gambaran umum mengenai kondisi actual keefeKifan kelembagaan y9 terkait d9 pelaksanaan kesra dan keadilan sosial selama ini, baik di pusat maupun di daerah. Dari gambaran ini diketahui bahwa masih banyak kelemahan kelembagaan eksisting yg berbeda-beda pada seUap lembaga. Memberikan gambaran betapa pentingnya koordinasi antar lembaga/instansi dalam penanganan kelembagaan yg terkait dg peningkatan kesra dan keadilan sosial. Mendorong peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator pada masa mendatang dengan lebih mengopUmalkan pemberclayaan maqf arakat

7 Evaluasi:

1.

2.

legislatif, s:wasta dan

3.

Mendorongpembangunan forum multistakeholders unfuk menstimulasi

alternaUf model penataaan kelembagaan aplikaUf y9 terkait dg kebijakan dan program peningkatan kesra dan keadilan sosial pada era desentralisasi.

masyarakat. DImTOR tdk disebutkan akan menggunakan model SWOT untuk menganalisis data. Tujuan yg tercantum dlm TOR tdk menyebutkan akan mengidentifikasi tantangan, kendala, permasalahan, dan peluang di setiap institusi/lembaga yg disurvei. Tetapi dalam ringkasan studi dicantumkan bahwa salah

satu tujuannya untqk

partisipasi dan meningkatkan kapasitas organisasi dan kelembagaan local.

Rencana Tindak lanjut Hasil Studi: mencari dan merumuskan

Biaya dlm TOR Rp. 292.800.000 (ada perbedaan biaya dalam TOR dg realisasi). Metodologi dalam TOR: mekanisme dialogis dan konsultatif dg seluruh komponen yg berkompeten dlm penanganan kesra dan keadilan sosial, baik dari unsur pemerintah,

4.

5.

mengidentifi kasi hal2 tsb. Sehingga dapat dikatakan bahwa rumusan tujuan telah berubah dan berpengaruh terhadap hasil kajian. Manfaat studi (kolom 6) belum mempedihatkan sesuatu yg baru. Kondisi aktual yang digambarkan memang telah diketahui sejak lama. Salah satu rekomendasi kajian ini yaitu

'DenYusunan data base

20O4 dan atau Ringkasan HasitXajian/StudiTahun 2004

36

Iudul Kaiian/Biaya/

No.

Tuiuan/Metodologi

Uraian Singkat Hasil l(aJian/Shrdi

*)

2

1

4

3 pengumpulan data primer dan sekunder. Analisa data dengan model SWOT

masyarakat penyandang masalah kesos (PMKS). Pelaksana: Depsos. Aturan Main: Penyaluran dana bantuan kepada lembaga/yayasan yg mengelola program

4.

PMKS

Standar pelayanan penanganan kesejahteraan masvarakat melalui pemberdayaan. Pelaksana: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Aturan main: Pemberian bantuan pinjaman modal usaha kpd keluarga miskin disalurkan langsung ke rekening pribadi kel miskin di BRI atau Kantor Pos setempat. Rekening ini juga digunakan oleh kel miskin unt mengembalikan pinjaman. Pembukaan rekening pribadi kel miskin dpt dibantu oleh BKKB di daerah.

Penyusunan kebijakan untuk memberdayakan masyarakat pedu dilandasi oleh tiga prinsip dasar, yaitu: menerapkan paradigma baru penanganan kesra yaifu penanggulangan kemiskinan yg bertumpu pd manusia sebagai Utik sentral miskin,

1.

2. 3.

11.

Kajian Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial Pada Era Desentralisasi Biaya/Swakelola: Rp. 300.000.000

Hasil lGjian

Evaluasi/Kesesuaian

**)

dengan TOR

6

5 rekening pribadi keluarga miskin dapat dibantu Badan Koordinasi Keluarga Berencana di daerah. Mekanisme penyaluran secara langsung ke rekening penduduk miskin akan memudahkan monitoring perkembangan tingkat kesejahteraan setiap penduduk miskin. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penanganan kegiatan kesra, maka perlu melibatkan peran serta masyarakat dlm semua tahap kegiatan proyek, mulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan evaluasi. 7. Pembentukan lembaga pengawasan dan evaluasi penanganan kesra (bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masy miskin) yg beranggotakan komponen masy, tokoh masy, LSM, komponen pemerintahan desa, dan komponen dinas teknis terkait di kab/kota.

7

penduduk miskin di tiap

kab/kota yg dapat diakses oleh pusa(, tidak sejalan dg salah satu rekomendasi hasil kajian 'Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial (SPJS) Bagi Penduduk Miskin 2004'

yaitu Pembangunan Data Base Penduduk Miskin Terpusat Secara

Nasional. Untuk lebih memaksimal kan manfaat hasil kajian (dan rekomendasi hasil kajian), diusulkan agar dalam rencana tindak lanjut hasil kajian juga dicantumkan rencanarencana jangka pendek yg akan dijalankan agar hasil kajian ini (dan rekomendasi hasil kajian) dapat dimanfaatkan/d'rjalankan.

suara kelompok miskin sekaligus meningkatkan akuntabilitas seKor publik; kapasitas kebijakan yg telah diletakkan pd awal era reformasi berupa HAM, demokratisasi dan desentralisasi/otonomi daerah.

Kesimpulan:

Menginisiasi perumusan kebUakan nasional tentang kesra dan keadilan sos yg akan menjadi panduan bag. berbagai kebijakan sektoral dan territorial lainnya.

Berdasar hasil analisis, keterkaitan antara kesra dan keadilan sos dapat disusun dlm suatu hubungan timbal balik sbb' Kesra yg berkelanjutan hanya akan dpt dicapai melalui intervensi langsung maupun tdk langsung yg berkeadilan sos. Dq kata lain, kesra yg berkelanjutan

1.

PemanfaatanlTindak tanjut

aKualisasipemberdayaanmasyarakat secara utuh dg memperkuat keefeKifan

Tujuan Umum:

Tuiuan Khusus:

*) **)

Rekomendasi *)



Rekomendasi:

1.

Kesra dan keadilan sos adalah isu

dasar dari berbagai kebijakan sektoral dan teritorial. Kesra dan keadilan sos sekaligus juga merupakan cross-cutting issue yg perlu untuk didekati dg pendekatan lintas sektoral.

Manfaat Shrdi/Rencana

Tindak Lanjut Hasil Kajian:

1.

Memberikanpemahaman thp persepsl yg berkembang di kalangan masyarakat thp upaya pencapaian kesra dan penegakan keadilan sos dlm ranoka mewuiudkan

Evaluasi:

l'

2.

Biaya dlm TOR Rp. 280.800.000 ( ada perbedaan biaya dalam TOR dg realisasi). ludul semula (dlm TOR):

'Kajian Kebijakan Dalam Peninokatan


37


No.

1

2 Lama Pelaksanaan: 8 bulan Unit Kerja Pelaksana: StafAhli Menneg PPN Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial

Tujuan/Metodologi

1. 2.

3.

4.

Metodologi:

1.

literature untuk memperoleh pemahaman yg baik tentang kesra dan keadilan sos. Induktif, dilaksanakan melalui survey lapangan yaitu observasi langsung dan wawancara dg pihakpihak y9 terkait dg studi. Lokasi survey dipilih berdasarkan data IHD Report 2000, HDl, dan HPI yaitu: yogya, kalbar, NTB, Sumut. Sulteno. Eali

*) **)


3 Meninjau berbagai kebijakan nas yg sudah ada dan terkait kesra dan keadilan sos Meninjau berbagai kebijakan daerah, pemahaman yg melatarbelakanginya dan praktek implementasinya Mengidentifikasi potensi, kendala dan permasalahan yg dihadapi stakeholders dlm upaya meningkaRan kesra dan menegakkan keadilan sos MengidenUfikasi berbagai inisiatif dlm upaya mengembangkan kesra dan keadilan sos.

Hipotetis-induKif : HipoteUsdilaksanakan melalui berbagai studi

2.

Uralan Singkat Hasil lbjian/Shrdi

*)

Z.

adalah kondisi yg hanya dpt diwujudkan dg prinsip2 tertentu yaitu keadilan sos. Hasil akhir dari upaya pengembangan keadilan sos adalah kesra. Menggunakan rumusan lain, keadilan sos sebagai suatu prinsip hanya dpt disebut telah dipraktekkan atau tdk dg melihat tingkat kesejahteraan sos yg ada di masy.

Masalah2 mendesak dan mendasar yg dirasakan oleh masy dlm kaitan dg kesra dan keadilan sos secara umum dpt dikelompokkan kedalam 3 elemen dasar yg saling terkait yaitu: (1) konteks yg dihadapi masy (2) modal/potensi yg dimiliki masy (3) kebijakan publik. Ketiga elemen dasar bb saling mempengaruhi satu terhadap yg lain. Prinsip2 dasar unfuk meningkatkan kesra dan keadilan sos, adalah: (1) berpusat pada rakyat (2) responsive dan partisipatoris (3) multi level (4) kemitraan (5) keberlanjutan.

Rekomendasi

Pemanfaatan/Tindak lanjut Hasil l(ajian **)

kebijakan pembangunan yg diambil oleh berbagai pihak di dlm pemerintah sungguh-sungguh mengarusutamakan kesra dan keadilan sos serta agar satu sama lain bersifat sinergis, maka perlu ditetapkan lembaga yg berfungsi unt memfasilitasi Droses tsb. Kompleksitas isu kesra dan keadilan sos menuntut keterlibatan multi pelaku di dalamnya. Unt itu perlu diambil inisiatif membentuk komite bersama Qoint committe) dari para pelaku sebagai forum yg akan membahas berbagai pemikiran, inisiatif, dan pelaksanaan berbagai pelayanan publik dan kegiatan pembangunan yg terkait dg kesra dan keadilan sos selain juga menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi.

2.

perumusan kebijakan yg lebih baik di masa mendatang. Dg mengetahui persepsi masy mengenai apa itu sejahtera dan adil maka pembuatan kebijakan untuk meningkatkan kesra dan keadilan sos harus mengakomodasi hal2 tsb. Memberikan gambaran pentingnya terbentuk sebuah lembaga yg memfasilitasi aspirasi masy, terutama pd level grffisoot dlm pencapaian kesra dan keadilan sos dlm rangka memastjkan bahwa berbagai keb'rjakan pembangunan yg diambil pemerintah telah mengarusutamakan kesra dan keadilan sos. Mendorong terinisiasinya komitmen bercama antar para pelaku pembangunan melalui join t commltte unt mendorong peningkatan kebijakan dan program pemb kesra dan keadilan sos yg dilakukan oleh para

Pengembanganpembangunanberbasis

stakeholdercletkait.

komunitas; Konsolidasi dan revitalisasi proses otonomi daerah serta desentralisasi. Pengembangan kemitraan dg berbagai pihak yg berkepentingan (stakeholdef) dalam peningkatan kesra dan keadilan

Memberikan masukan dan rekomendasi thp penyusunan perenQnaan kebijakan dan programprogram peningkatan kesra dan keadilan sos oleh pem pst dan daerah pada masa mendatang.

sos.

Evalsasi/Kesesuaian dengan TOR

6

5

Untuk memastikan bahwa berbagai

Ada 5 strategi dasar unt peningkatan kesra dan keadilan sos di lndonesia adalah: Pengarusutamaan kesra dan keadilan sos kedalam berbagai kebijakan publik; Pengembangan dan standarisasi kesra dan keadilan sos;

1. 2, 3. 4. 5.

*)

7

Kesejahteraan Rakyat dan Xeadilan Sosial Pada Era Otonomi

Daerah'. Perubahan TOR yg disampaikan memuat perubahan rumusan

fujuan, keluaran, metodologi, dan ruang lingkup kegiatan. Memo tentang perubahan TOR kpd inspektorat tertanggal 11 April 2005. Uraian dalam rekomendasi hampir sama dengan uraian manfaat studi/ renc;rna tindak lanjut hasil kajian. Untuk lebih memaksimalkan manfaat hasil kajian (dan rekomendasi hasil kajian), diusulkan agar dalam rencana tindak lanjut juga mencantumkan rencanarencana jangka pendek yang akan dijalankan agar hasil kajian ini (dan rekomendasi hasil kajian)

dapat dimanfaatkan/dijalankan.

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/StudiTahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004

38

PROFIL HASIL I(A'IAN ISU.ISU STRATEGIS KANTOR MENEG PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2OO4

TOPIK5

:

PENGEMBANGAN WIITYAH

Tujuan/Metodologa

tuduf lGjian/Biayal

No.

Uraian Singkat Hasil Kaiian/Shrdi

*)

Temuan 2

1

12.

Penyusunan Model KuantitaUf Terpadu Pengembangan Wilayah

Tuiuan:

1.

2.

Unit Kerja Pelaksana: Dit. Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi

3.

Menyusun model matematik yg secara operasional mensimulasikan pola dampak local dan intenegional dari bebagai altemaUf kebijakan pemb yg diterapkan baik Pada masing2 wilayah maupun di Ungkat pusat Menyusun database yg dpt mendukung teroperasionalisasikannya model simulasi pola dampak local dan interregional dari berbagai altematif kebijakan pembangunan, Mengintegrasikandatabase dan model simulasi pola dampak lokal dan intenegional dari berbagai altematif kebijakan pemb di dalam satu sistem informasi spasial yg memfasilitasi kornunikasi dan koordinasi kebijakan antar pihak y9 berkepentingan (stakeholdes) secara terpadu ke arah yg semakin opUmal dlm pencapaian tujuan2 pemb

Hasil Analisis: Adanya pola struKur dampak kebijakan pemb melalui analisis multiplier terhadap elemen-elemen dalam input-output seperti output, serapan tenaga kerja, pendapatan masy, pendapatan pajak, nilai tambah total, surplus usaha, impor, dan penggunaan lahan. Selain pola struktur dampak kebijakan pembangunan, kajian juga menyajikan pola opUmal kebijakan pembangunan. Temyata kinerja pembangunan Indonesia belum optimal, antara lain (1) seKor2 yg secara potensial penting untuk memperkuat indusbial linkages qt industri alat angkut, mesin dan peralatan (2) seKor2 yg secaft! potensial penting untuk memperkuat interregional linkages spt sector angkutan air, udara dan komunikasi (3) seKor2 penting dlm suplai energi yaitu sector lishik, gas dan air minum (4) sector dlm menunjang pemb infrastruktur yaitu sector indusffii semen dan (5) seKor2 berpotensi dalam demand yg tinggi, serapan tenaga kerja Unggi, tetapi secara nntai industri komponen impomya tinggi spt industri

*) **)

Pengumpulan data/informasi Merancang model perhitungan matematik untuk analisis dan diuji dengan

Rekomendasi:

1.

2.

3.

Perlu dibangun struktur spasial hierarki yg mampu mendorong keterkaitan dan keberimbangan inter-seKoral dan inter-regional linkages Perlu dikembangkan industiindustri yg secara potensial penting di dalam memperkuat industrial linkages, interregional linkages, supply energi dasar dan pembangunan infrasbuktur dasar Perlu penelitian lanjutan tentang Optimasi Pola Dampak Lokal dan Inter-regional Input-Ou@ut apabila terjadi Transformasi StruKur Keterkaitan (inter-

2.

Pemanfaatan/Tindak lanjut Hasil Kajian **)

Evaluasi/Kesesuaian dengan TOR.

6

7

Manfaat dan Rencana Tindak taniut Hasil Kajian:

1.

2.

seKoral dan inter-regional)

Kesimgulan:

1.

*)

5

tekstil.

Metodologi: Kerangka Analisis:

. e

**)

4

3

Biaya: Rp.490.894.000,Swakelola: Rp. 118.494.000,Kontrak : Rp. 372..100.000,Lama Pelaksanaan: 10 bulan

Rekomendasi

Hasil Analisis/ Kesimpulan/


Pola Spasial Struktur Pemenuhan Permintaan Interregional Unkage masih sangat lemah dg melihat pola spasialnya yg masih berpusat di tulau

lawa Keterkaitan inter-seKoral sudah cukup be*embang kecuali seKor padi dan

3.

Sebagai model matematik yg seclrtt operasional mensimulasikan pola dampak local dan interregional dari berbagai altemaUf kebijakan pembangunan yg diterapkan baik pada masing-masing wilayah maupun di tingkat pusat Sebagai data base yg dapat mendukung teroperasio nalisasikannya model simulasi pola dampak local dan intergional dari berbagai altematif kebijakan pembangunan; dan

Mengintegrasikandatabase dan model simulasi pola dampak local dan

interegional dari berbagai

attnatif kebil*an pembangunan di dalam satu sistem informasi spasial y9 memfasilitasi komunikasi dan koordinasi kebijakan antar pihak yg berkepentingan (stakeholders) secara terpadu ke anh yg semakin optimal dalam pencapaian hijuan-tujuan pembangunan.

Evaluasi:

1.

Kajian ini merupakan lanjutan dari kajian th 2003 dg judul

'Pennrsunan Dlodel KuanUtatif Terpadu Pengembangan

Wilayah: Pembuatan

Inter Regional Input Ouqlut (IRIO) 20OO'dg dana Rp. 300.000.000,dilalcsanakan oleh unit

2.

kerja yang sama. Kajian th 2003 Eb telah berhasil menyusun table InputOuFut Antar Propinsi th 2(X)0 dan Model Ekonornebik Multiregional. Isi kolom 3 (tujuan) dan kolom 6 (manfaat) tidak ada perbedaan. Pada kolom 6 mungkin dapat ditambahkan manfaatmanfaat lain selain yg tetah disebutkan dalam tujuan kajian. Untuk memaksimalkan pemanfraatan hasil kajian, diusulkan agar dalam rencana tindak lanjut juga menjelaskan dg lebih spEifik tentang rencana2 jangka pendek yg akan dilaksanakan agar hasil kajian ini (berikut rekomendasi hasil kaiian)

Sumber: Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/StudiTahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 20Sl 39

Tujuan/Metodologi

Judul Kajian/Baaya/ Unit (erja Pelaksana

No.

1

o

3 sistem pemrograman GAMS IDE 1.30.6 produksi GAMS Dev Corp, dg lisensi IPB Bogor Pemetaan dg softrare Map Info 7.5 dan Arc View 3.2

Metode Pelaksanaan Kajian:

r

r

r

Melakukan analisis multiplier thd interregional input-output 2000 yg berdimensi 900 baris dan 900 kolom, masing2 terdiri dr 30 seKor dan 30 propinsi. Analisis multiplier tsb memberikan pola dampak antar daerah yg digambarkan dlm informasi spasial dan

tabular. Pembuatan Intenegional Input-Output Goals Programming Model yg

ditampilkan dlm bentuk tabular dan spasial.

Studi Penyusunan Grand Strategy Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Dengan Pendekatan Kewilayahan

Tujuan:

1.

Biaya/ Swakelola: Rp. 495.518.000,Lama Pelaksanaan: 8 bulan Unit Kerja Pelaksana: Dit. Perkotaan dan Perdesaan

2.

Merumuskanrekomendasi kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan pada tingkat nasional dg fokus utama pada keterkaitan desa-kota dalam konteks pembangunan kewilayahan. Membangun kesepakatan bersama para stakeholders untuk mengembangkan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan secara terpadu dan konsisten.

Pendekatan Studi Studi ini bersifat deskriptif dan kualitatif. dimana informasi dari

x

**))

l6iianlStrdi


2

13.

Uraian Sinskat Hasil

*)

Rekornendasi

4

Pemanfaatan/Tindak taniut

Evaluasl/Kesesuaian

Hasil Kajian **1

*)

5

dengan TOR 7

6

seKor pertambangan minyak, gas dan

dapat dimanfaatkan/

panas bumi. Indusbial lilnkage secara umum masih berkembang di tingkat lokal sedangkan di level nasional relatif memusat di kota-kota besar khususnya di Pulau Jawa Dengan menggunakan strukfu r keterkaitan yg ada (actual) manajemen pembangunan masih sub optimal dilihat dari pembandingan final demand antara level optimal dg level actual (baseline); Dengan menggunakan criteria persentase perbedaan nilai tambah total, pendapatan masyarakat dan serapan tenaga kerja antara level optimal dan level actual (base line) masing-masing di atas 20olo maka dapat disimpulkan kinerja pembangunan Indonesia masih sub optimal untuk beberapa wilayah yaitu: Sumut, Riau, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Tengah, NTB, dan Papua.

dijalankan.

Hasil Analisis:

Rekomendasi:

Pemanfaatan Hasil Kajian:

Berdasarkan hasil survei, dapat diidentifi kasi model-model khusus pembangunan perkotaan dan perdesaan sbb:

Berupa strategi penanganan masingmasing model yaitu:

Sebagai bahan untuk menyusun strategi keterkaitan pembangunan perkotaan dan perdesaan yg berorientasi pada kewilayahan, yg disesuaikan dg karaKeristik tiap model.

Model 1: Wilayah berbasis pertanian Berdasarkan identifikasi terdapat produksi pertanian untuk konsumsi dan pertanian untuk pengolahan lanjut, kemudian dianalisa karakteristik dasarnya, peluang pengembangan potensi dan peningkatan kualitas.

Model 2: Wilayah berbasis sumber alam bemilai tambah tinggi Diidentifikasi sebagai wilayah pertanian sedang dibangun, kemudian dianalisa karakteristiknya dan ditemukan pertanian yg masih muda usia yg digerakkan oleh masy pendatanq (transmigran). lenis

Strategi Model 1: ditujukan bagi wilayah pertanian yg memiliki beberapa sub model. Strateginya adalah sbb: Strategi desentralisasi atau arah pengembangan wilayah Strategi partisipasi antar berbagai pihak Strategi pembangunan kapasitas

. . .

Strategi Model 2: ditujukan

bagi

wilayah yg berbasis sumber alam bernilai tambah tinggi. Strategi ini mengarah pada desentralisasi dan partisipasi dalam penqembanqan

Evaluasi:

1.

Kajian ini merupakan lanjutan dari kajian th 2003 berjudul sama yaitu:

Rencana Tindak Lanjut Hasil

'Penyusunan Grand Strategy Pembangunan Pertotaan dan Perdesaan Dengan Pendekatan

Kajian:

Kewilayahan'dg dana

Pendalaman model keterkaitan desa-kota melalui analisis/pendekatan kuantitatif dan spasial dengan judul studi: 'Studi Pengembangan Model Pengelolaan Kawasan Perkotaan-Perdesaan Berbasis Potensi Wilayah'

Rp. 297.900.000,dilaksanakan oleh unit kerja yang sama. Keluaran kajian th 2003 adalah Grand Strategy Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan dengan pendekatan kewilayahan yg didalamnya berisi


40

Tujuan/Metodologi


No.

2

1


*)

Rekomendasi

Hasil Analisis/ Kesimpulan/ 3 lapangan menjadi acuan utama untuk membangun strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan. Proses penjaringan pendapat atau aspirasi melalui: Studi literature Kuesioner disebarkan kpd responden yaitu representasi Bappeda di propinsi, kota dan

. .

. .

kab.

Wawancara Observasi lapangan

Proses Analisis Melipub analisis kuantitatif dan kualitatif, yg meliputi:

1.

2. 3. 4. 5.

Penggunaan angka dan representasi kuantitatif untuk menunjukkan realitas yg ada Penggunaan informasi dan data kualitatif terutama penjaringan pendapat dan informasi dari responden Analisis kualitatif dengan proses coding dan kategorisasi Penerapan cross cieck dan balance tefiadap beberapa informasi dan data. Workshop untuk mengenali harapan dan kondisi yg mendorong pelaksanaan progEm pembangunan perkotaan dan perdesaan

Temuan 4

**)

produksi pertanian untuk konsumsi lokal dan skala kecil. Jaringan prasarana belum terbangun dan jaringan pemasaran masih terbatas.

Model 3: Wihyah perkotaan dan

kluster industri Diidentifikasi sebagai wilayah yg memiliki hubungan relatif lebih linier dan tetap sifatnya. Hubungan ke kota adalah untuk konsumsi, administrasi dan hiburan, sedangkan hubungan sebaliknya hampir tidak ada kecuali pergerakan penduduk saja. Wilayah yg memiliki keterkaitan spt ini cenderung tdk memberi efek spillover ke wilayah sekitarnya.

Model 4: wilayah berbasis ekonomi

perkotaan (non pertanian) Identifikasi wilayah perkotaan mempunyai karaKeristik2 diantaranya urbanisasi yg telah menjadi problem di kota khususnya kapasitas pelayanan. Kota meniadi eKpansif dimana developer mencari areal untuk permukiman di perdesaan. Tingkat polusi, kemacetan dan kepadatan tinggi.

5

potensi lokal sefta peningkatan kapasitas masyarakat.

Strategi Model 3: ditujukan

bagi

wilayah yg digerakkan oleh ekonomi perkotaan. Strategi yg direkomendasikan adalah mendorong desentralisasi, partisipasi serta peningkatan kapasitas masyarakat.

Strategi Model 4: Pengembangan strategi untuk model ini mencakup desentralisasi, partisipasi dan pengembangan kapasitas masyarakat.

Strategi Model 5: berorientasi pada desenkalisasi, partisipasi, dan pengembangan kapasitas masyarakat desa. Rencana Tindak: Rencana Tindak untuk model 1: Perlunya informasi mengenai distribusi dan promosi

.

.

Model 5: Wilayah miskin dengan pendukung sumber daya alam terbatas Mempunyai karakteristik2 diantaranya adanya upaya membuka jaringan prasarana diikuti dg seKor pertanian yg mendorong peningkatan ketrampilan petani untuk menggunakan bibit, irigasi dan penjualan barang. Pengembangan daerahnya sangat bergantung pada dana yg kadang2 untuk menyediakan dana pendampingpun tidak mampu.

P€manfaatan/Tindak lanJut Hasil Kajian **)

*)

. .

pertanian Pengembangan regulasi berkenaan dg penguatan dan inovasi di seKor perbnian, keserasian hubungan antara pengembangan pertanian dg pelestarian lingkungan hidup Kebijakan fiscal yg mempermudah akses terhadap permodalan bagi etani kecil Kebijakan melindungi akses milik masyarakat kecil.

Rencana Tindak Untuk Model 2:

. .

*) **)

Penyusunan perafuran yg mantap untuk mendorong kestabilan kegiatan di sector pertanianlperdesaan Penyusunan mekanisme insentif baoi keoentinoan

Evaluasi/Kesesuaian dengan TOR 7

6 Saran Lanjutan (sumber: laporan akhir): Untuk melengkapi dan menindaklanjuti hasil studi ini, dipandang perlu adanya telaah lanjutan sbb: Peran seKor pertanian dlm pembangunan perdesaan Membangun hubungan sinergis antara sektor pertanian korporasi dg sistem pertanian lokal dlm membangun perdesaan Mendorong aliran informasi dlm membangun perdesaan, meliputi hal yg berkenaan peran pem desa dlm mendorong masy terlibat dlm sharing informasi Studi definisi perkotaan, dg memahami karaKeristik kewilayahan kota2 di Indonesia Studi mengenai peran kota menengah dan kecil di luar Jawa, yg sering digunakan sebagai lokasi sumber informasi bagi wilayah perdesaan Studi mengenai ekspansi perkotaan sebagai akibat dari kebijakan Fansportasi dan pelaksanaannya Studi mengenai peran migran temporer dlm menciptakan sinergi kota dan desa Pengembangan model dan penyusunan panduan skenario pengelolaan tiap model.

.

.

.

.

3.

arahan-arahan kebijakan dan strategi serta rencanarencana program berikut kerangka waKu pelaksanaannya. Tidak terlihat perbedaan yg berarti antara Strategi model 2 sampai dengan strategi model 5 Untuk memaksimalkan pemanfaatan hasil kajian, diusulkan agar dalam rencana tindak lanjut tidak hanya memuat usulan kajian baru, tetapi juga menjelaskan dg lebih spesifik tentang rencana2 jangka pendek yg akan dilaksanakan agar hasil kajian ini (berikut rekomendasi hasil kajian)

dapat dimanfaaRan/dijalankan.

.

. . .

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 20O4 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/Studi Tahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004

4L

Tujuan/iletodologi

Judul lGjian/8iaya/ Unit Kerja Pelaksana

No.


*)


femuan 3

2

1

Rekonendasi

*r)

4

*)

5

.

Pemanfaatan/Tindak tanjut HaCl KaJian

Evalqasi/Keseuaian

r*)

dengan TOR

6

7

pembangunan perdesaan dapat diutamakan Perbaikan regulasi unt program pengembangan masy di perdesaan

Rencana Tindak untuk Model 3 sampai 5 dapat dilihat pada laporan akhir kajian.

14,

Strategi Pengernbangan

Tujuan:

Hasil Analisis/Xesimpulan:

Kawasan Dalam Rangka Mendukung Akselerasi Peningkatan Daya Saing Daerah

Mengidentifi kasi profi | dan karakter industri studi kasus, berikut dg potensi kekuatan, kendala, peluang, dan ancaman yg dimiliki, serta menyusun strategi umum dan rencana tindak pengembangan kawasan melalui penerapan skategi

Dari studi kasus terhadap tiga jenis industri di tiga daerah, dapat disimpulkan bahwa ketiga jenis industri tsb memenuhi kriteria klaster embrio. Industri2 tsb memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi klaster fase selanjutnya, namun sebaliknya kendala yg clihadapi lebih banyak. Secara umum, permasalahan yg dihadapi adalah permasalahan mendasar spt kebijakan pemerintah, kondisi masr, kualitas produk, serta masalah kebijakan pengembangan produk yg belum berorientasi pada upaya pengembangan daya saing.

Biaya/ Swakelola: Rp. 379.625.000

klasher.

Lama Pelaksanaan: 5 bulan

Sasaran: Unit Kerja Pelaksana: Dit. Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal

Tersebaduaskannya strategi dan rencana tindak pengembangan kawasan berbasis klaster kpd pihak2 terkait, diantaranya pemerintah pusat, pemda, pelaku usaha, lembaga pendidikan. Lembaga keuanga4 dan lsm.

Metodologi: Tinjauan Teoritis:

l. 2. 3. 4.

PengertianPembangunan Ekonomi Nasional dan Daerah Definisi Daya Saing Definisi Klaster Pendekatan Klaster Dalam Peningkatan Daya Saing Daerah

Metode Pelaksanaan Kajian: Metode kualitatif yg dilakukan melalui metode pengisian kuesioner, wawancara dg pelaku kunci, Focus Group Oiscussion

*) **)

Rekomendasi: Kebijakan dan Strategi Umum: Ditujukan untuk penyelesaian permasalahan umum melalui kerangka empat'Diamond Porte/ yg menjadi penentu daya saing sebuah klaster (strategi dapat dilihat pada laporan lengkap hasil kajian) yaitu:

1. . . 2. . r r . o 3. o . . 4. .

Aspek permintaan/pa*r: Memfasilitasi perluasan akses pasar UKM, Peningkatan kualitas produk Aspek factor produksi: Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan tenaga kerja, Peningkatan teknologi produksi, Peningkatanketersediaan modal, Menjamin ketersediaan bahan baku, Penyediaan prasarana dan Sarana

Aspek strategi, struKur, dan persaingan usaha: Peningkatan kerjasama dan jaringan antar usaha, Penciptaan iklim kompeUsi yg

sehat Mendorongkepemimpinan dalam klaster Aspek institusi dan industri pendukung; Meningkatkan peranan institusi oendukuno dalam klaster

Pemanfaatan Hasil Kajian: Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dlm merumuskan kebijakan pengembangan perekonomian dan daya saing daerah melalui pengembangan komoditas unggulan. Kajian ini juga bermanfaat bagi industri terkait unfuk mengembangkan usahanya.

Evaluasi:

.

Tindak Lanjut Hasil Kajian: Mensosialisasikan hasil kajian dalam bentuk buku ke seluruh pemerintah daerah terkait di Indonesia untuk lebih mensosialisasikan penerapan strategi klaster sebagai salah satu pendekatan dalam pengembangan ekonomi lokal.

.

Meskipun tidak ditemukan penyimpangan hasil kajian dari tujuan kajian, namun terdapat perbedaan antara tujuan kajian yang tertulis pada ringkasan hasil kajian dengan yang tertulis pada TOR. Salah satu tujuan kajian dalam TOR yang tidak disebutkan dalam ringkasan hasil kajian adalah: mengujicobakan pendekatan strategi pengembangan kawasan pada kawasan strategis secara na$onal, wilayah tertinggal dan pada kawasan cepat tumbuh. Selain itu, dalam TOR disebutkan bahwa pendalaman permasalahan pengembangan dilakukan di 3 daerah pilot yang masing-masing mewakili wilayah yg strategis secara nasional (Batam/Sabang), wilayah tertinggal (Maluku Utara/MfD, dan wilayah cepat tumbuh (Manado Bitung/ Malang). Sehingga salah satu lingkup keoiatan dalam TOR


42

No.


I

2

Tujuan/Metodologi

Uraian Singkat Hasil Kajian/Sh,tdi

*)


Temuan 3 (FGD), dan observasi di lapangan. Selain itu digunakan data2 sekunder sebagai pendukung dan berbagai literature yg relevan.

4

**)

. 5. o o

Rekomendasi *)

Pemanfaatan/Ti ndak Lanjut Hasil Kajian **)

5

6

Meningkatkanketerkaitan antara usaha dg industri hulu dan hilir Kelembagaanpemerintah: Menciptakan iklim usaha yg kondusif bagi pengembangan klaster Menciptakankelembagaan pemerintah yg efektif dan efisien

Strategi dan Rencana Tindak Pengembgn Klaster Studi Kasus: (Rencana Tindak dapat dilihat pd laporan lengkap hasil kajian) Strategi Pengembangan Klaster Industri Rotan di Kab Cirebon adalah dengan memperbaiki dan meningkatkan kondisi intemal untuk menghadapi ancaman dari luar. Sb-ategi prioritas y9 diamtil adalah: Penguatan Kerjasama Spesialisasi produk Peningkatan kapasitas SDM Penciptaan iklim usaha yg

1.

r r r o 2-

3.

. . . .

*) **)

Evaluasi/Kesesuaian dengan TOR 7 adalah penarikan kesimpulan pokok dari studi-studi pilot sehingga menghasilkan strategi pengembangan kawasan untuk kemudian disebarluaskan melalui publikasi maupun secara langsung kepada pemda. Namun pada kenyataannya, studi kasus berlokasi di Cirebon (industri rotan), Tegal (industri logam), dan Pekalongan (industui batik). Mengenai perubahan ini, InspeKorat tidak menerima pemberitahuan sebelumnya.

kondusif Strategi Pengembangan Klaster Indusfi Logam di Kab Tegal: Menjadikannya sebagai indusbi pendukung yg terspesialisasi dlm produk2 komponen dan srku cadang. Strategi Pengembangan Klaster IndusUi BaUk di Kota Pekalongan diarahkan dg memperbaiki kelemahan dan rnemanfaatkan peluang yg ada.

Ssategi prioritas: Penguatan Kerjasama Penguatan Pasar Peningkatan kapasitas SDM Penciptaan iklim usaha yg kondusif


43

PROFIL }IASIL IG'IAil ISt' I!il' STRATEGU; PPT/EU'PEilTS TA}IUil AIIGICARATI

KAITTOR TIIE]IEG

TOPIX6

:

El(OM)}ll llm(RO

Indul Ka$an/Biaya/

No.

$abnShff

Tujuan/lletodologi 3)

lldll

Unit Xerja Fedaksana 2

L

ll(afian/$td

Anditcs/l(cdmpubr/ Tennra rt)

teftomendad

4

3

Fertelnbangan Elromnri 15

2W

*)

Fenaffafirnindd(Lilttt llaC lQfan r*)

En*dk*rdn tfcrtgnt(lt)

6

5

7

1.

fihftro Trnruhn I-IY Tdrun 20lnScrta Ploepe*dan

lGbiJakanTahn

2OO5

a.lliap/*alclola Rp lOO.oOO.oOO

Lara Fdaksanaan 8 bln b.

utG

r/Ir:

DiL Perencanaan tlal
15

Kepentsngm Elomml

Tujuan:

KeDiJaksanaan

Tulffi

ilaiondDdilt

kaJaan ir$

addah

l(ec&npdrr:

Rclonrenhd:

l,ldihat shd lar Ertnd+ karodti bens komodti baJa, maka kfa dapat rnerrbdakil definid msrf nr/|aedrrgal

1.

Perdagnngan Internaional

menclefinlilbn' krytlfitgt*1

a.Biaya Rp.{OO.Ooo.0OO

kebitakan perdagargan internadonal. Dengart adanya ffirlfld-k@ltfiAw

nWnrurke@e.

Swakelola Rp. 258.820.000

Kontrak

Rp.141.180.000

*annirucixaf e*pO+

d
lema Felalsanaan Hn

c. UxC KEI.

pdagnngan rneniadi dapat

I/Il:

DLNera

rwftitpf, ketii*an

pefaksanaan

terukur Pernbayann dan

(nwmH4Enk

kuantibtif secara ekonomi maupwr kualibtif; sehingga,

evaluasi dan r€viil k€bijal(an perdagCIngFn dapat dihlokan. Re\rieuu ketii*an perdagangBn akan rnenladfi

debthWp

adanya definisi yarq ielas terhatbp kepentingan ekonorni nasaonal. Walaupun tidak mudah dalam

rnerdefinisikannya, rlrrlFkel-An-DprYlekatan

*) **1

al;/lra

munic

fututpandilg trdfae fitrrflilk beratbl

fepada pertirbaogilt ekonod, sedan&n srdut pandarg munic

nM

itW

tnemeertimbilSan gnua aspek b* ek(xx)rli, pdlElq kearnilar, sodal hrdaya, rnarqxr a+ek lainqa yatg terkait

Etr*d:

Sralatptn p€r€rapan tadtrimpor ksnodtt bercmerugikan

perekoauriil

sa

nasaond,

k€petfingan €bmrd naimi!, eniln rrcnrpertifirbnrgtan srdrt pdrddrg kedfirun, poeflq dat

lild
lctdrnran par[Fr, l€fth rEnjad perfinbiltgnr pemerirmh ddan

menenhJcn rdt keffjdqr perdagnrgan pohlis ti&k hanfa mtuk k+entiUrr el(omfii petili saF, Et{t rrsrFd

mangan

febhfL6kerdl

nt@deffiy

eukedranan pilqm. Pertfitilgnr ekflrorTrlstla adddt

s$:i bensyilgrnd*kepar

inbma*tnd FJr kbh lccfl dni btal kebutrtril l
irpa untr.* rnernenJ, kesenlngil iltara perntnbar konsrnd
Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/StndiTahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/SUdi Tahun 2fi)4 dan atau Ringlosan Hasil Kajian/Strdi Tahun 2fi)4

44

Juduf lGjian/Biaval Unit Kerja Pelaksana

No.

Tujuan/Metodologi

Uraian Sinskat Has

*)

Rekomendasi


Temuan

I

lKaiian/Stdi

3

2

**)

4

5

ekonomi dan sudut pandang tainnya seperti politik, keamanan, kesafuan bangsa, sosial budaya perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan kebijakan

Metodologi: Kebijakan perdagangan suatu negara bdak terlepas dengan kebijakan perdagangan intemasional. Dengan demikian, kebijakan perdagangan yang diambil suafu negara harus selaras dengan kebijakan perdagangan intemasional misafnya dengan World Tnde Organiatiut (VWO). Kebijakan yang diambit biasanya berupa proteksi perdagangan berupa subsidi tarif ataupun kuota, baik kepada konsumen maupun produsen dalam negeri. Kebijakan proteksi biasanya tidak harrya mendasarkan kepada kepentingan ekonomi saja namun jurga kepetingan poli$k di dalam negeri. Namun demikian kebilakan perdagangan yang baik harus mempertimbangkan kepenUngan produsen dan konsumen domestik dalam jangka pendek dan kemakmuran masyarakat dalam jangka panjang. Suatu hipotesa menyatakan bahwa review kebijakan perdagangan (trade policy

review), praKiknya, tidak

*) **)

hanya mempertimbangkan kalkulasi ekonomi belaka,

*)

4.

Pemanfaatan/Tindak Lanjut Hasil l(ajian **)


6

7

Indonesia Udak ingin berketerganfu ngan kepada negara lain dalam memenuhi kebutuhan bahan makanan pokoknya. Hal ini akan mengakibatkan posisi politik dan keamanan menjadi lemah dan retan terhadap gangguan politik luar negeri terutama dari negara pengekspor beras. Penerapan kebijakan tarif Bea Masuk (BM) untuk impor produk baja HRC, Pelat dan CRC cukup berhasil dalam melindungi dan mendorong perkembangan industri baja dalam negeri. Keberhasilan ini dapat dilihat dari peningkatan produksi dan utilisasi industri baja, peningkatan pangsa pasar dalam negeri, serta peningkatan ekspor. Disamping itu, manfaat lain dari penerapan tarif BM adalah mempertahankan tenaga kerja yang terserap di industri baja. Pemerintah selain mendapatkan benefit dari pengenaan tarit juga mendapatkan benefit secara scial yaitu lapangan kerja yang dapat dipertahankan. Unhlk lebih mendorong perkembangan industri baja dan industi permesinan dalam meningkatkan nilai tambah produknya, perlu dipertimbangkan usulan penerapan Harmonisasi Tarif. Secara umum, dengan skema Harmonisasi tarif, tarif diharapkan akan rnenjadi insentif indusffi dalam negen dabm menguasai teknologi pembuatan produk-produk tersebut. Oeh karena itu, penerapan Harmonisasi Tarif yang diusrrlkan harus dilengkapi dengan rencana pengembangan industri baja secara komprehensif dan terukur. Penerapan tarif komoditi baja sebaiknya dimonitoring dan dievaluasi secara berkala, untuk menoetahui tinokat Droteksi efeKif


45

Iudul lGjlan/Biaya/

No.

Uraian Sinokat ]lasil Kaiian/Shrdi

Tujuan/lrletodologi *1

Unit lGrja Pelaksana

Hasil Analicis/ Kesimpulan/

Tenuan

I

*r)

4

3

2

melainkan juga harus mempertimbangkan sudut pandang lainnya seperti politik, keamanan, sosial budaya, yang perhitungannya Udak dapat dikuantifisir. Hipotesa tersebut akan dibuKikan dalam kajian ini untuk str.rdi kasus pada review kebijakan perdagangan komoditi beras dan baia.

t7

Rekomendasi

*)

5

Pemanfaatan/Tindak Hasil lGiian

lrnitrt


*r)

6

7

dan kesiapan industri baJa untuk memasilki liberalisasi pasar dan perclagangan. Harmonisasi Tarif merupakan sFategi dan arah kebijakan perdagangan yang lebih

Niktable

dan acmuntable untuk mengukur perlindungan terhadap indusbi baja.

Studi Pengembangan Indeks Sistem Deteksi Dini Terjadinya Krisis Ekonomi

Evaluasi:

1

InspeKorat Udak menerima

1 Biaya/Srrakelola

2

baik data maupun ringkasan hasil kajian ini Biaya dalam TOR ( Swakelola) Rp. 200.000,000.

v' 2 lama Pelaksanaan 8 bln 3 UKEI/II: Dit. Perencanaan Makro

18

Perkembangan Jasa-jasa

dan Ususlan Posisi Indonesia Dalam Perundingan GATS Ke Depan

4

Biaya/Srraakelola [email protected] Lama Pelaksanaan 8 bln UKE

I/II:

Oit.Neraca Pembayaran dan KEI

Tujuan: untuk mendapaRan gambaran yang jelas mengenai permasalahan di bidang neraca jasa-jasa, menyiapkan bahan masukan

untuk perbaikan terhadap kinerja jasa-jasa, dan untuk merekomendasikan pandangan-pandangan dan usulan-uzulan kebijakan yang sebaiknya ditempuh oleh Indonesia dalam keterlibatannya di dalam GATS pada umumnya dan dalam menanggapi berbagai isu-isu yang muncul di dalam GATS yang berkaitan dengan Indonesia


Kesimpulan: Dari hasil kajian yang dilakukan untuk melihat perkembangan Jasa-jasa dan kaitannya dengan GATS yang dilakukan secara spesifik melihat pada empat sektor jasa yaitu jasa transportasi, jasa pariwisata, jasa keuangan dan tenaga kerja, secara umum dapat disimpulkan bahwa di subseKor jasa transportasi, penerimaan devisa dari seKor jasa transportasi masih defisit, dimana Jasa transportasi laut nasional lebih banyak dikuasai perusahaan asing sehingga melemahkan daya saing perdagangan komoditas nasional dan justru memberikan keunggulan kompetitif kepada produk dan jasa asing. Jasa transporasi nasional belum siap dalam memasuki pasar bebas. Kebijakan/peraturan pemerintah di bidang jasa transportasi belum komprehensif dan mendukuno oenoembanoan industri iasa

Rekomendasi: Dari kajian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan beberapa saran atau rekomendasi. D zub sektor jasa transportasi, Indonesia harus mampu mewujudkan transportasi udara dan faut yang menuju kemandirian finansial, teknologi, dan SDM. Pemerintah dalam waKu dekat perlu menyusun dan melaksanakan kebUakan/peraturan yang meliputi keberadaan armada laut dan udara, jasa dan keamanan pelabuhan Qmrt manajemendan port securitfi dan bandara secara komprehensif, konsisten dan dinamis untuk meningkatkan penerimaan devisanya. Kebijakan/ peraturan tentang jasa transportasi tersebut harus memperhitungkan berbagai faktor kendala dan oendoronq serta

2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004

Evaluasi: Tidak di temukan perbedaan antara ha$l kajian dengan TOR kajian, baik dari segi tujuan maupun anggarannya

46

Judul lGjian/Biaya/ Unit Kerja Pelaksana

No.

I

Tujuan/Metodologi

Uraian Sinskat Has

*)


2

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini meliputi dua hal. Peftama, analisa dilakukan dengan melihat komponen jasa-jasa dalam Neraca Pembayaran dan kedua dengan melihat sektor jasa dalam kerangka GATS. Dua aspek ini sangat terkait sehingga bila kita berbicara tentang proyeksi ekspor imporrjasa di neraca pembayaran, mau tak mau harus melihat pula perkembangan perundingan jasa dalam GATS mengingat Indonesia sudah meratifikasi

perjanjian GATS tersebut.

Kinerja sektor pariwisata di Indonesia berdasarkan analisa devisa menunjukkan penerimaan devisa dari pariwisata meningkat sampai krisis tahun 1997. Pasca kisis, kinerja pariwisata beranjak naik mulai tahun 1999. Analisa non devisa menunjukkan rata-rata lama tinggal relaUf tinggi dilakukan wisman dari kawasan jauh seperti Eropa, sedangkan yang terendah dari kawasan ASEAN. Safu-satunya faktor yang menguntungkan pariwisata Indonesia adalah faktor harga (price competiUveness index). Jika dibandingkan beberapa negara ASEAN lain yaitu Malaysia, Thailand dan Singapura, peringkat Indonesia masih kalah dalam hal pertumbuhan kedatangan wisman, Touism Impact Index, dan Touism Participation Index. Ini menunjukkan bahwa di tingkat regional saia Indonesia masih perlu berbenah dalam menghadapi persaingan. Liberalisasi jasa keuangan merupakan suatu hal yang harus dihadapi, dan untuk itu dapat dijadikan sebagai sntu pilihan strategi untuk pengembangan seKor jasa keuangan di Indonesia. Namun diperlukan strategi khusus mempersiapkan prasyarat dan kondisi yang diperlukan untuk bisa mengambil manfaat dari liberalisasi jasa keuangan tersebut. Sejauh ini jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, Indonesia sudah cukup lebar membuka seKor jasa melalui komitmennya di GATS meski belum sepenuhnya terbuka (full

liberlized). Masalah jasa juga menyangkut persoalan tenaga kerja. Dalam Neraca Pembayaran

*) **)

Rekomendasi

4

transportasi nasional.

Metodologi:

lGiianlStudi

Indonesia, devio yang dihasilkan oleh tenaga kefla Indonesia di luar negeri okup signifikan. Sepanjang perekonomian dalam n€geti masih terbatas dalam menyediakan lapangan kerja atau usaha bagi angkatan kerja yang berjumlah besar maka pengiriman TKI ke luar negeri masih tetap akan strategis. Kebijaksanaan menyeluruh dan terpadu untuk memberikan pedindungan terhadap TKI masih perlu disempumakan lebih lanjut mengingat masih banvak terdaoat oermasalahan berkaitan

*)

5

Pemarrf,aatan/Tindak Lanjut Hasil l(ajian **)


6

7

dakeholders termasuk Pemda yang melaksanakan otonomi daerah, bea cukai, perusahaan jasa pelabuhan dan bandara. Indonesia juga harus dapat mewujudkan asas ca bota ge untuk perai ran domesti k. Kemampuan SDM di bidang jasa transportasi harus ditingkatkan baik kemampuan terhadap pengelolaan jasa transportasi, penggunaan teknologi modem, kemampuan koordinasi, dan integritasnya untuk kepentingan nasional. Di bidang pariwisata, pemerintah mef ibatkan berbagai

sebaiknya memperhatikan keunggulan dan kekurangan industri pariwisata nasional sebagaimana teridentifikasi dalam index value yang memperlihatkan keunggulan komparatif di bidang kompetisi harga serta kelemahan di bidang infrastruKur, kualitas SDM, teknologi dan lingkungan sosial dibanding dengan negan lain di Asia Tenggara. Perlu dipertimbangkan juga pengembangan senba-sentra industri dan perdagangan rnengingat proporsi pengeluaran wisman unfuk belanja dan sowemir serta animo tvisman dari negara-negara tetangga untuk datang berkunjung dalam rangka bisnis yang cukup besar. Dengan kelebihan daya saing harga yang dimiliki, pemerintah dapat menawarkan pusat-pusat belanja khusus bagi wisrnan. Datam perundingan di GATSyang men)rangkut jasa keuangan, Um negosiator sebaiknya untuk sementara bertahan pada posi$ dan komitmen yang ada. Di dalam neg€ri pemerintah perlu melakukan penguatan stabilitas makroekonomi, percepatan implementasi arsiteKur perbankan Indonesia, dan reformasi institusi regulator dan pengawas (termasuk pembentukan otoritas jasa keuangan) sebagai pritsyarat utama memperoleh manfaat dari internasionalisasi jasa keuangan. Menvanokut lasa TKI. oemerintah oerlu

Sumber: Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/StudiTahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004

47

No.

ludul Kajian/Biaya/

TuJuan/lletodologl

Uraian Sinskat Hasll

*)



4 dengan TKI. Berdasarkan komitmen yang telah dibuat dalam GATS, dunia jasa nasional tetap mendapatkan perlindungan secara layak dari persaingan dengan pihak asing. Meskipun demikian, posisi aman bagi industri jasa domestik temebut Udak boleh membuat kewaspadaan Indonesia berkurang. Proses perundingan komitmen akan terus berlanjut sampai seluruh sektor jasa menjadi terbuka dan mendapat perlakuan yang sama. Dari sudut pandang keluar, terdapat peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan kornitrnen yang diberikan negara lain di sektor

jas.

*)

l6ilan/SEdi Rekomendasi

*)

5

Pemanfaatan/Tindak bnjut lfasil l(ajian *r)


6

7

melakukan reformmi sistern ketenagakerjaan dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak. Pemerintah pedu menyampaikan informasi yang lengkap dan tepat kepada TKI potensial dan calon TKI tentang biaya yang harus dibayar, gaji yang akan diterima dan kondisi di negara tujuan. Pemerintah perlu mengendalikan perusahaan jasa TKI dan calo. Pemerintah perlu mengurangi tahapan proses rekruitmen agar lebih ringkas, cepat dan mengurangi peluang korupsi. Pemerintah perlu melakukan desenbalisasi proses persetujuan sehingga TKI tidak perlu tedalu lama menunggu untuk mendapatkan izin keberangkatan. Pemerintah perlu meningkaUcn perlindungan TKI di luar negeri. Pemerintah juga perlu menjamin pengamanan dalam pengiriman remitansi oleh TKI dari luar negeri. Pada akhimya, untuk dapat memanfaaRan peluang yang timbul dari GATS Indonesia perlu segera melakukan persiapan selain untuk bersaing di pasar dalam negeri dengan pihak asing, juga bersainq di oasar ltnr neoeri

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004

**) Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/Studi Tahun


48

PROFIL HASIL I(A'IAN ISU - ISU STRATEGIS KAilTOR MENEG PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2OO4

TOPIKT:EKONOMIMIKRO

Tujuan/Metodologi

Iudul lGiian/8iaya/

No.


I 19.


Tujuan:

1.

Agribisnis/Agroi ndustri Biaya: Rp. 246.670.000,Swakelola: Rp.111.800.000 Dikontrakkan : Rp. 134.870.000

2.

Merumuskan pola kebijakan jenis insentif yg tepat dan efisien unfuk mendukung proses modemisasi UMK dan koperasi di sector agribisnis/agroindustri, Merumuskan struKur kelembagaan dan mekanisme pendukung bagi pelaknnaan dari kebijakan.

Metodologi: Koperasi

Menggunakan analisa kuantitatif dan kualitatif. Beberapa data akan merujuk pd hasil kajian pendahuluan dan akan dilengkapi dg pengumpulan data primer melalui survey untuk mendapatkan respon kelompok sasaran secara langsung. Pengumpulan data-data difokuskan pd: Program pemerintah (nas dan daerah) yg terkait dg penyediaan sistem insentif bagi UMK dan koperasi di sector agribisnislagroindu$i Iklim usaha di sector agribisnis/agroindustri setempat Kapasitas kelembagaan terkait di Ungkat nas dan daerah

.

. .

Hasil Yang Diharapkan: Keluaran yg diharapkan adalah konsep kebijakan sistem insentif

*) **)

Rekomendasi

**)

*)

5

Lanjut Hasil Kajian **)

Pemanfaatan/Tindak

Evaluasi /Keseuaaan Dengan TOR

6

7

Hasil Analisis/Kesimpulan: ---

Rekomendasi:


Beberapa kebijakan untuk merestruKurisasi dan memodemisasi usaha mikro dan kecil di bidang agribisnis/agroindustri, serta agar koperasi lebih mempu berperan sebagai katalisator yg efeKir untuk mengatasi berbagai hambatan dan kendala diantaranya adalah sbb:

Secara umum restruKurisasi dan

Sebagai bahan bagi pengembangan usaha kecil di sector agribisnis/agroindustri yg prioritas.

Pengembangan Industri Pengolahan Berbasis Pedesaan (skala kecil dan

modernisasi usaha kecil di seKor agri bisnis/agroindustri direkomendasikan dilakukan melalui: Pengembangan duster industri, yakni indusbi pengolahan yg terintegrasi dg sentra-sentra produksi bahan baku serta sarana penunjangnya

1.

2.

kogerasi):


Unit Kerja Pelaksana: Dit. Pemberdayaan UKM dan

Temuan 4

3

2

Pengkajian Kebijakan Modernisasi dan RestruKurisasi Usaha Skala l.likro dan Kecil, dan Koperasi di Sektor


*)

Penumbuhan usaha industri pengolahan berbasis pedesaan umumnya berupa unit usaha bersama yg menyerap, melibatkan dan dimiliki oleh warga pedesaan. Usaha bedangsung melalui suatu pola kemifaan antara petani/UK melalui wadah koperasi.

Kebijakan dan Program Terpadu: Langkah pengembangan di abs perlu dilaksanakan dlm bentuk kebUakan dan program agribisnis terpadu, yg mencakup beberapa bentuk kebijakan. Pertama, kebijakan pengembangan produksi dan produKivitas di tingkat perusahaan. Kedua, kebijakan Ungkat sektoral untuk mengembangkan seluruh kegiatan usaha sejenit spt melalui pembentukan kluster. Ketiga, kebijakan di tingkat sistem agribisnis yg mengatur keterkaitan antara beberapa sector. Keempat, lembaga penunjang yg pedu mendapat perhatian khusus adalah lembaga pemasaran, lembaga keuangan khususnya di pedesaan, dan lembaga penelitian dan pendidikan, serta penyuluhan. Kelima, kebijakan ekonomi

3.

4.

Pengembanganindustripengolahan skala rumah tangga dan kecil yg didukung oleh industi pengolahan skala menengah dan besar Pengembangan industn- pengolahan y9 punya daya saing tinggi untuk meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pembenahan organisasi koperasi mulai dari tingkat koperasi primer hingga nasional.

Rencana Tindak

Hasil Kajian: ---

tanjut

Evaluasi:

1.

Kajian ini merupakan lanjutan dari kajian yg dilaksanakan pd Sr 2003 oleh Direktorat yg sama dg judul'Pengkajian

Sistem Insentif untuk Itlendukung Proses Modemisasi Usaha Kecil dan l.lenengah di

Sektor

Agribisnis/Agroindust ri', dg dana Rp. 127.240.000. Tujuan kajian th 2003 ini adalah: MengidenUfikasi jenis dan pota penyediaan insentif yg ada untuk mendukung proses modemisasi UKM, khususnya di sector

agribisnis/agroindustri, sebagai landasan bagi perbaikan kebijakan pemerintah terkait. Hasil kajian bb adalah

teridentfikasikannya beberapa aspek y9 mendukung kerangka kebijakan sistem insenUf, baik aspek2 yg langsung maupun tidak langsung berpengaruh tetap memberikan dampak cukup besar bagi UKM di sector

agribisnis/agroindustri.

Sumber: Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data KajianlStudi Tahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajidn/Studi Tahun 2004 49

No.

tudul KaJian/Biaya/

Tujuan/I{etodologi

Uraian

*)

Hail An lair/Kerimpulan/


Tcrnuan 2

1

Sirqld ]faril Xaiian/Std

3 unfuk mendukung proses

nFdemisdi dan resfunurisasi usaha skala rniko dan kecil, serta koperasi di sector agribisnis/agroindusfr i.

**)

4

Rdrmrendasi *) 5

Fduad /lGceerai:n

Pemadaatantnndnk

laniut HaSl lqtian

rt)

DengnnTOR

6

7

&n nrdddqtdm prffl

mako y9 mengaur sduruh ke$atan perekmomian Vg berpengarutr langgrrp maupun Udak langn/ng erhadap agrib[snis

Runuan Uriuat

dn9k6m hailkajbn 1g

Pernerinbh harus berfungd sebagEi 'pengarah, pemberi layanan' dan/atau sebagai katalisator agar dapat merrciptakan iklim usaha yg kondLudf bagi pengembangan usaha miko, kecil serb kopera{ di sector agfttsnltagn*nd*i. Sdain itu, asosiasi pengusah y9 terlibat dlm kegiabn agribisnis pd berbagai ienjang (bkal, rcglrnl, naioml) pedu dikanbangkan, tdk hanya asosiasin yll dapat bergerak antar srti€n, ynihr 6qiaS dg intsgrat' rtertikal; dan meng€mbangkan kegiabn rnaing-mairE agrib[snis ]E brubrn dib.liukan tnh.{< rneningkatkan proddctivitas
Secan umum,

S

ienb in*ntif

ilWa hin adddr:

1.

l4enyafu|<ar usaha mikro dan kecjl

untfi

berqahmg atau menbentuk ke

ddam badan usaha koperai tntuk mernperol€tr sarara prod.dGi

2. 3. 4.

rhr

dernikian, tidak

dEn*an

perbedadt

antara hail kaian dengnnTOR katan, baik dari sed bduanrnnn

qpardtUryarya3.

Urm.*

rsmlc*mafkil

pemamaArhasil

la*n

eernrqslrya

relonsU**), rft.ts.&ill

agrhdkatn id memrdrcrgp ffid<

Fsarna

men*N*tdghnt

spenm(ffingnerErtat-

rv nainqla pendd( yg&rd&r&l agilhd

(da katil)

kainr irt

rckornerdai hasl

@*Cnrn*anl Cjaagl

mdakukan pernaaran bersdna

pendaflUktgryt &n pe prodtd &n pemaran llenghilartg|drr€fihrtrhtpaFkUg beddran Pent€daan lsedtlngfta pende&

perdiafaan irrgka panlng serb y9 bag[ usatta rnikro, ltecil dan

rertd*t koperai

PemOapmarinfrehnrbryg merndai

l,lerdrilatgkanpai*pertambahan nllai OPf$

*) **)

6d*

mencanhr*an htuan dar mem
llernberikilbantlartels*sdnt

inveshi d9 cfs, hrqn

5. 6.

dsafirpa*an

lilririhasn }?r],grr,tq

yg

memaor pengembaqan tsta miloo dan l<ecil mddui uadah koperat di sector agfiittsniq/agdndrsBi ini diharapkan

Ehadil

lni

RswB KsF@t ArTWrrlh2@4(kn

Pengembangan Organisani:

c.6dsbn

hftr

dlqdipddi

indrsEi tlasil

Sumber : Rirgkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2(F4 Sumber : Formulir Isian Tentang Data lGjian/Shdi Tahun 20O{ dan atau Ringkasan Hasil Kajian/$urdi Tahun 2d}4

50


No.

I

Tujuan/Metodologi

Uraian Singkat Hasil l(ajian/Studi

r)


2

Rekomendasi

4

3 7.

*)

5

Pemanfaatan/Tindak

Laniut Hasil

KaJian

**)

Evaluasi /Keeesuaian DenganTOR 7

6

perkebunan Menyediakan informasi pasar mengenai harga dan keadaan bisnis usaha mikro dan kecil di sector agribisnis/agroi ndustri Mensosialisasikan cara dan Frafuftrn pema$ran intemasional produk usaha mikro dan kecil di sector

agribisnis/agroinduski MeningkaRan akses pasar intemasional bagi produk pertanian melalui pengembangan jaringan pemasaran pengembangan Trading House, penyelenggaraan promosi dagang dan advokasi produk di pasarpasar intemasional.

20.

lGJian Model Pertumbuhan Sektor Pertanian Untuk Penyusunan Strategi Pembangunan Pertanian

Biaya/Swakelola: Rp.372.790.000,Lama Pelaksanaan: 8 bulan

Unit Kerja Pelaksana: Dit. Pangan dan Pertanian

*) **)

Tujuan: Untuk menyusun model pertumbuhan bidang pertanian,

terutama beras dan ternak sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan jangka menengah serta langkah operasional dept teknis, pemda dan arah bagi pelaku usaha.

Sasaran: Terpadunya model pertumbuhan peftanian dg model ekonomi makro. Dengan demikian, pemb di bidang pertanian akan dapat diselaraskan dg pemb ekonomi secara keseluruhan. Hasil ini kemudian akan dpt digunakan unt menyususn strategi pemb pertanian secara komprehensif dan terpadu antar dpt teknis, dan antara pemerintah dg pelaku usaha, sehingga pelaksanaan pemb pertanian jangka pendek dan menengah diharapkan dpt meninqkatkan oeran sektor

Kesimpulan Hasil Kajian: Berdasarkan hasil analisis respon dan simulasi dpt disimpulkan bahwa; Secara umum, perilaku peubah-peubah endogen pd simulasi untuk beras adalah kurang responsif thd perubahan kebijakan. Hanya kebijakan upah seKor industri yg dpt memberikan respon paling besar dlm jangka panjang pd penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Berdasarkan nilai elastisitas jangka panjang, upah tenaga kerja di seKor industri paling berpengaruh thd penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Besaran elastisitas menunjukkan bahwa kenaikan upah tenaga kerja di sektor industri sebesar 1olo akan menurunkan permintaan tenaga kerja di bidang pertanian sebesar 3,60lo dlm jangka panjang. Implikasi kebijakannya adalah dg meningkatkan upah tenaga kerja di sektor industri dlm jangka panjang dpt mengurangi beban sektor pertanian menanggung jml tenaga kerja dg

Rekomendasi:

1.

1.

2.

3.

Berdasarkan hasil simulasi yg dilakukan, untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian, sekaligus mengurangi pengangguran, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan luas areal intensifikasi pd komoditas padi. Kegiatan ini perlu dibarengi dg peningkatan harga dasar gabah dan penjaminan kestabilan harga beras.

Selanjutnya,untukmeningkatkan pertumbuhan pd komoditas sapi dan ayam potong, perlu dilakukan penurunan suku bunga bank. Meskipun demikian, pd komoditas sapi potong, penurunan suku bunga bank hanya akan efektif untuk meningkatkan produksi daging sapi dari industri peternakan daripada produksi petemakan rakyat. Kebiiakan untuk meninokatkan

Pemanfaatan/Tindak lanjut Hasil Kajian: lGjian ini memberikan gambaran tentang faKorfaktor yg mempengaruhi pertumbuhan seKor pedanian, khususnya pada komoditas beras (pangan) dan temak (sapi dan ayam

Evaluasi: Tidak ditemukan perbedaan antara hasil kajian dengan TOR kajian, baik dari segi fujuan, maupun anggaran biayanya.

potorp). Model pertumbuhan ini dapat digunakan sebagai acuan dlm menentukan kebijakan. Hasil kajian ini akan digunakan unfuk menghubungkan dg model ekonomi makro Bappenas dan digunakan unfuk penyusunan konsep Revitalisasi Pertanian khususnya peningkatan produKi peternakan th 2005.

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/Studi Tahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004 51

No.

TuJuan/Metodologi

Judul Kajian/Biaya/ Unit KerJa Pelaksana


2

1

Uraian Sinskat Hasil Kajian/Studi

*) Temuan 4

3

pertanian dlm perekonomian nas 2.

Metode Analisis: Menggunakan model ekonometrika

pertumbuhan sektor pertanian. Model disusun dlm sistem persamaan simultan dan dinamis. Tahapan pelaksanaan sbb: Identifikasi dan Metode Estimasi Model. Identifikasi model menggu nal
1.

2.

3.

6.12 Validasi Model dilakukan unt mengetahui apakah model yg clisusun valid unt disimulasi, dg menggunakan kiteria Statistik Root Mean $uare Percent Errorc (RMSPE) dan U-Theils Inequality Coeficient

(u) Simulasi Model dilakukan apabila hasil validasi cukup signifikan. Simulasi dampak kebijakan dilakukan baik simulasi dampak faKor

intemal sektor pertanian terhadap peubah mako, dan sebaliknya perubahan peubah makro terhadap peubah sektor pertanian. Terhadap hasil simulasi dilakukan pula proyeksi petumbuhan yg optimal untuk 5 thn ke depan

R.ekomendasi

**)

produktivitas yg rendah. Demikian juga d9 sapi dan ayam potong, perilaku peubah-peubah endogen dlm simulasi untuk sapi dan ayam potong adalah kurang responsif (inelastis) thd perubahan peubah kebijakaan. Dari simulasi, kebijakan yg perlu diambil pemerintah untuk meningkatkan industri peternakan rakyat adalah dg menurunkan suku bunga bank. Namun, dalam implementasinya perlu dikembangkan suatu sistem perbankan y9 dpt diakses d9 mudah oteh indstri peternakan rakyat. Disamping itu, pengembangan usaha industi petemakan rakyat tsb perlu didukung pula oleh kebijakan tarif impor. Hasil simulasi historis dan ex-ante pada beras menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengambil kebijakan peningkatan luas areal intemsifi kasi, peningkatan harga dasar gabah, dan peningkatan upah tenaga kerja di seKor industri unt dpt meningkatkan nilai tukar petani dan mengurangi beban seKor pertanian dlm penyerapan tenaga kerja secara nas. Hasil simulasi historis dan ex-ante pd sapi dan ayam potong menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengambil kebijakan penurunan kuota impor dan penurunan suku bunga bank untuk dpt meningkatkan PDB sub sektor petemakan (daging sapi dan daging ayam).

*)

5

Pemarfaatan/Tindak

tanjut

Hasil lGjian 6

**)

Evaluasi /Kesesuaian Dengan TOR 7

produksi beras dan daging sapi potong sangat terkait dg kebijakan impor kedua komoditas tsb, sehingga pengaturan kembali kebijakan impor menjadi sangat penting dlm hubungannya dg upaya peningkatan kinerja untuk kedua komoditas ini, yg pada akhimya akan menentukan pula kinef a pertanian secara keseluruhan.

(2005-2009).

*) **)


52

Tujuan/Metodologi


No.


Reformasi Menyeluruh SelGor Riil Biaya: Rp.:

--

Lama Pelaksanaan:

--

Tujuan: Untuk menyusun langkah-tangkah konkit yg mampu mendorong investasi dan ekspor non-migas dan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Kondusifitas lklim Usaha Daerah Dalam Mendorong Perkembangan UKM

Biaya: Rp. 346.610.000 Swakelola: Rp.150.000.000 Dikontrakkan : Rp. 196.610.000

**)

*)

5 Rekomendasi: --

Kesimpulan: --

Pemanfaatan/Tindak

Evaluasi /Kesesuaian DenganTOR

Laniut Hasil lGjian **)

7

6

Pemanfaatan/Tindak tanjut Hasil Kajian: --

Evaluasi: . InspeKoratTidak menerima baik data kajian maupun ringkasan hasil kajian ini. Data dalam profil ini bersumber hanya dari TOR kajian yang terdapat dalam buku Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2004.

Metode Penelitian: Studi ini difakukan wara iniepth dg melihat hambatan-hambatan melalui survei langsung di lapangan, studi banding ke negara lain jika dibutuhkan kajian mengenai efektifitas pelaksanaannya di negara lain, serta rnelalui wawancaftr langsung dg pelaku usaha.

.

1.

Ingin melihat apakah ada missing link antara pusat, propinsi dan daerah dlm aspek regulasi serta melihat concern daerah dlm merencanakan regulasi.

2.

Unit Kerja Pelaksana: Dit. Pemberdayaan UKM dan Koperasi

3.

Ingin dilihat juga apakah pembiayaan pemerintah (penganggaran) melalui dekonsentrasi APBN dan perbantuan telah terkoordinasi dg pembiayaan APBD, begitu pula skim pembiayaan/penganggaran dan pembinaannya, apakah sdh memasukkan konsepsi tentang cost sharing antara Pusat, propinsi dan kab/kota atau antar kab/kota. Untuk mengetahui indikator terciptanya iklim usaha yq

Biayi dalam TOR: Rp.580.000.0(n,-

Tujuan:


*) **)

Rekomendasi

bulan

Unit Kerja Pelaksana: Dit. Perencanaan Makro

22.

Tenuan 4

3

2

1

21,

Uraian Singkat Hasil l(ajlan/Shrdl

*)

Kesimpulan: Beberapa temuan penting dari hasil

suryei: Dari aspek biaya usaha: sebagian besar responden (640lo) tidaVbelum memahami prosedur perijinan usaha yg berlaku di daerahnya masing2, tetapi mereka optimis terhadap perkembangan usahanya dan menilai fasilitas yg ada sdh memadai/ mendukung. Dari aspek keterkaitan dan aksesibilitas serta kelembagaan pendukung usaha: sebagian besar justru dinilai masih belum mendukung kinerja usaha UKM.

Rekomendasi:

Pemanfaatan Hasil KaJian:

Diusulkan agar Pemda melakukan penyederhanaan dan transparansi prosedur usaha dan investasi. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi thd regulasi daerah yg relevan serta koordinasi dan kerjasama para pemangku kepentingan dlm upaya memperbaiki iklim usaha di daerah. Sedangkan pem pusat antara lain diharapkan memberikan dukungan pembaharuan (bantuan teknis) terutama untuk meningkatkan partisipasi publik dlm penyusunan kebijakan/program pembangunan. Perlu dikembangkan suatu pola'mekanisme koordinasi terbuka'antara pem pusat dan daerah.

Dokumen temuan dan analisis studi diharapkan menjadi bahan penyusunan indeks kinerja yg dpt dijadikan pegangan secara nasional, misalnya IndeK lklim Usaha Daerah, Indeks Daya Dukung InfrastruKur Daerah, dan indek-indeks lainnya yg berguna sebagai alat ukur bagi pemda dlm membantu perkembangan dan pertumbuhan UKM di daerah. Untuk mewujudkan IndeK Perkembangan UKM di daerah, sebaiknya dipersiapkan beberapa langkah untuk mencapai itu, antara lain penyempurnaan survei indikator dan penataan sistem basis data daerah.

Perlu juga dikembangkan suatu program

Dari aspek infrastruktur: dianggap cukup mendukung pengembangan usaha lokal. Dari aspek responsivitas pemda secara

umum terhadap pengembangan dunia usaha dinilai perlu banyak dilakukan pembenahan dalam ranqka memperbaiki

payung dan mekanisme koordinasi terbuka yg mewadahi, mengintegrasikan dan mensinergikan langkahlangkah spesifik yg relevan dg penciptaan iklim usaha di daerah. Cost sharing perlu didorono. termasuk untuk menialankan

Evaluasi: Tujuan dan metodologi dikutip dari buku Rencana Kerja dan Anggann Tahun 2004

(km ringkasan hasil kajian yg disampaikan

tdk mencantumkan tujuan dan metodologi). Namun demikian, tidak ditemukan perbedaan antara hasil kajian dengan TOR kajian, baik dari segi tujuan maupun anggaran biayanya. Untuk memaksimalkan pemanfaatan hasil kajian (bertungsinya rekomendasi), diusulkan agar hasil kajian juga memuat rencana tindak lanjut hasil kajian yang menielaskan do lebih

Sumber : Ringkasan Hasil KajianlStudiTahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/Studi Tahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 53

No.

Judul Kajian/Aiayal Unit Kerja Pelaksana

1

2

Tujuan/Metodologi

Hasil Analisis/ Kesimpulan/ Temsan **)

. .

kondusif di daerah. Indikator tsb adalah: Kemudahan pengurusan perizinan bagi pelaku usaha yg baru maupun yg sudah

berjalan; Besamya pungutan (baik resmi maupun tdk resmi) yg dikenakan kpd pelaku usaha; Dukungan sarana infrastrukh.rr yg memadai (spt jalan, alat transportasi, listrik dan telekomunikasi).

iletodologi:

1.

2.

. o r r

Sinkronisasi sistem perencanaan kebijakan dan program dlm aspek regulasi dan pembiayaan antara pusat dan daerah dilakukan melalui analisa terhadap struKur kelembagaan/kewenangan, proses penganggaran, serta keterkaitan sumber daya dan kompetensi. Selain itu diperlukan pengembangan budaya teamwork. Hambatan perdagangan dan investasi adalah salah satu faKor yg dapat menyebabkan iklim usaha menjadi tdk kondusif. Kondusifitas iklim usaha di suafu daerah tercermin dari: Keberadaan akses yg mudah

dan murah Prosedur pengurusan legalitas perizinan yg transparan dan sederhana Daya dukung infrastruktur memadai sesuai dg perkembangan dunia usaha Adanya jaminan penegakan hukum atas kontrak atau oerianiian vq berlanqsuno dlm

Rekomendasi

4

3

.

*) **)

Uralan Sinskat Ha$l lGiian/Strdi

*)

*)

5

program pemberdayaan UKM yg serius dan berjangka menengah atau panjang. Pemberian apresiasi thd capaian oleh daerah dlm mengebangkan iklim usaha yg kondusif sangat penting untuk

iklim usaha. Layanan dan fasilitas kesehatan, ketersediaan air bersih, lingkungan udara, dan fasilitas rekreasi dianggap cukup memadai, kecuali pada aspek ketersediaan ruang publik (atau ruang usaha).

mendorong/memotivasi setiap daerah melakukannya.

Dalam rangka menciptakan iklim y9 kondusif bagi pengembangan UKM,

Pemanfaatan/Tindak Hasil Kaiian *i)

lanjut

6 Tindak Lanjut Hasil Kajian:

Evaluasi /Kesesuaian Dengan TOR 7 spesifik tentang rencana-rencana jangka pendek yg akan dilaksanakan agar hasil kajian ini (dan rekomendasi hasil kajian) dapat

dimanfaatkan/dijalankan

para pemangku kepentingan menganggap bahwa beberapa isu berikut perlu dicermati lebih lanjut yaitu: penataan perijinan usaha di daerah, perlunya pengawasan atas penggunaan dana UKM (APBN, APBD), pelibabn komunitas usaha dlm proses kebijakan, pengembangan insentif di daerah unfuk pengusaha kecil dan menengah, dan penyusunan standar pelayanan dari pemerintah kab/kota. Dalam hubungannya dg

keterkaitan

antara pusat-daerah, beberapa isu yg mengemuka dan perlu mendapat perhatian adalah: pengembangan kerjasama antar daerah, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah terutama dlm sector-seKor penting bagi daerah. Pengembangan cost-sharing dlm beberapa program antara pusat dan daerah, serta komunikasi yg intemsif dr lembaga pusat kpd daerah mengenai hal-hal yg sangat penting implikasinya bagi daerah.

Beberapa temuan penting yg terungkap dlm diskusi kelompok focus (FGD) ye dilakukan daerah adalah: Sinkronisasi pnogram: tdk ada upaya yg cukup kuat dari pemerintah (pusat dan daerah) untuk melakukan sinkronisasi program. Konsepsi cost-sharing: sulitnya menumbuhkan sinkronisasi program

ternyata lebih karena persoalan tiadanya kemauan untuk melakukan cost-sharing.

Keseniansan informasi dan koordinasi

:

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/Studi Tahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 54

No.

I

Tujuan/l{eGodologi


Uraian Sinqkat Hasil lGiian/Shrdi

*)

Hasil Analisis/Kesimpulanl Temuan **)

2

4

3

. 3.

Adanya pedindungan terhadap hak kepemilikan Besamya hambatan perdagangan dan investasi secara kuanUtaUf dpt diukur dari: Tambahan biaya transaksi dlm kegiatan usaha yg ditanggung oleh unit usaha Distorsi harga yg terjadi mulai dari harga yg diterima oleh produsen hingga tingkat konsumen Pangsa tambahan biaya transaksi thd biaya-biaya UKM dan keuntungan yg didapatkan unit usaha Komposisi pungutan yg harus dibayar oleh unit usaha berdasarkan lembaga pemungut dan ienis-jenis pungutan. Sementara secara kualitatif, besamya hambatan dpt diukur dari informasi data kondisi inftastruktur dan proses pengurusan perijinan di daerah. Untuk mengukur manfaat pengurangan hambatan perdagangan dan investasi digunakan pendekatan analisis biaya.

o .

r .

Rekonrendasi 5

*)

Pemanfaatan/Tindak

tanJut Hasil 6

KaJian

*r)


daerah (peserta F€D) rnerasa kurang memiliki inFormasi yg memadai mengenai 'program pusaf, dan demikian pula sebaliknya. Menurut daerah, pemerintah pusatjuga tdk mengetahui mengenai dinamika program di daerah.

Perizinan: sebagidn peserta diskusi merasakan adanya kesenjangan visi

diantara para pimpinan di daerah. Menurut peserta diskusi, pihak yg paling besar peluangnya untuk membenahi perizinan adalah bupati/walikota. Konflik kepentingan antar dinas akan dg mudah dpt diselesaikan jika bupatilwalikota memang memiliki visi mengenai iklim usaha yg kondusif dan keberanian untuk melakukan Undakan, walaupun tdk popular bagi aparat bawahannya.

Respon Daerah: daerah merespon baik dan mengapresiasi prakarsa yg dilakukan Bappenas unt mengembangkan kefasama pusat-daerah dlm penataan data dasar maupun langkah2 tindak lanjut dlm rangka memperbaiki iklim usaha di daerah. FGD yg dilakukan sangat diapresiasi mengingat pembahasan temuan2 dikaitkan d9 implikasi kebijakan yg dipandang penung. FGD mengusulkan adanya bantuan teknis dan fasilitasi oleh lembaga-lembaga pusat dlm konteks perbaikan iklum usaha di daerah.

Output yg diharapkan: (1) Konsep system perencanaan kebijakan dan program pemberdayaan UKM dalam aspek policy dan regulasi yg tersinkronisasi antara pusat dan daerah (2) konsep pembiayaan/penganggaran pemberdayaan UKM yg memasukkan konsepsi tentang cosf sharing antara pusat dan daerah,

* **))

Ketercediaan data b€rkaatan d9 iklim usaha di daerah sngat minimum. Kajian tentang'iklim usaha' telah dilakukan oleh beberapa pihak dg penekanan yg berbeda. Hasil studi ini diharapkan dpt hadir diantara beberapa studi lain dg memperhatikan aspek komplementer clan juga ketajaman fokus.


55

I

Uraian Singkat Hasil Kajian/Studi


Judul Kajian/8iaya/ Unit Kerja Pelaksana

No.


2

Rekomendasi

4

3

*)

5

Pemanfaatan/Tindak Hasil Kajian r*)

Evaluasi /Kesesuaian Dengan TOR

tanjut

6

7

dan (3) teridentifikasinya indikator kondusifitas iklim usaha di daerah setelah desentralisasi dlm mendorong perkembangan UKM.

23.

Peningkatan dan

Tujuan:

Pemeliharaan Basis Data dan fnformasi

Tersedianya data dan informasi mengenai kondsi sektor perbankan nasional dan BUMN, misalnya datadata keuangan bank, benchmark data perbankan, data-data dan informasi BUMN, serta data-data korporasi lainnya.

Biaya: Rp. 290.400.000,Swakelola: Rp. 79.000.000 Dikontrakkan: Rp. 211.400.000 Lama Pelaksanaan: 8 bulan

Untuk Unit Kerja Pelaksana: Staf Ahli Meneg PPN Bidang

Ekonomi Perusahaan

Manfaat Hasil Kajian:

Mengingat ketersediaan data ini

Judul yg tercantum dlm

Telah dihasilkan suatu peremajaan (updating) database elektronik perbankan nasional, serta tercipta database dari beberapa BUMN besar dan strategis yg bermanfaat dlm analisis permasalahanpermasalahan ekonomi perusahaan yg bersifat *gera (urgentl dan adhoc.

sangatlah penting dlm proses mendukung dlm menghasilkan policy paper y9 bai( maka perlu ada kontinuitas ketersediaan data ini untuk periode-periode mendatang sehingga data ini selalu uptodate. Selain itu perlu juga dibangun database BUMN dan badan korporasi nasional lainnya untuk melengkapi keberadaan database ekonomi perusahaan di Bappenas.

Selain memberikan masukan bagi Meneg PPN/Kepala Bappenas dalam penyempurnaan kebijakan pemerintah yg berkaitan dg bidang ekonomi pada umumnya dan bidang ekonomi perusahaan pada khususnya, juga akan memberikan perangkat termasuk prasarana dan sarana bagi staf Bappenas khuzusnya Tim Pokja Ekonomi Perusahaan dalam melakukan evaluasi dan kajian serta memberikan rekomendasi kepada Meneg PPfrl/Kepala Bappenas dalam menyempumakan kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi perusahaan.

Tindak Lanjut Hasil l(ajian:

permasalahanpermasalahan perbankan dan mendukung dlm menghasilkan plicy y9 baik tentang masalah perbankan.

th anggaran

2O03, sasaran kegiatan Pembentukan Basis Data

Ekonomi Perusahaan adalah: terdefinisinya data dan informasi yg dibutuhkan bagi pemerintah dalam menganalisis kondisi ekonomi khususnya sektor perbankan nasional. Pada

Rekomendasi; Kesimpulan Hasil Kajian:

th 2004 ini, saeran kegiatan

diarahkan pada dua hal yaitu:

Output y9 dihasilkan berupa:

. . . o

Laporan mengenai reksadana Format database dan policy base BUMN besar dan sbategis Laporan berkala profil BUMN besar dan strategis secara berkelanjutan Glossary perafuran perundangundangan dan regulasi di bidang BUMN maupun korporasi secara

umum.

Pemeliharaan dan peremajaan

(updating) database perbankan yg telah dibangun sebelumnya pd th 2003. Terciptanya database BUMN besar dan strategis, serta peraturan perUUan dan regulasi di bidang BUMN secara khusus dan korpora$ pd umumnya. Seluruh database yg telah maupun yg akan dibangun tsb diharapkan dpt digunakan dlm analisis permasalahanpermasalahan ekonomi perusahaan yg bersifat segm (urgenQ dan adhoc.

*) **)

Evaluasi: TOR adalah'Peningkatan

Perangkat Evaluasi dan Kajian Kebijakan Ekonomi Perusahaan' (tujuan kajian tetap sama). Dari tujuan kajian ini, terlihat bahwa kajian ini merupakan kelanjutan darl kajian sebelumnya (thn 2003) yg dilaksanakan oleh Staf Ahli yg sama dg

judul: 'Pembentukan Perangkat Kajian Kebijalcanaan Bidang Ekonomi Perusahaan' dg dana Rp. 360.000.@0,. Hasil kajian th 2003 tsb adalah database elekbonik perbankan nasional yg berguna untuk analisis

prer

.

Rekomendasi kajian ini persis sama dengan rekomendasi kajian sebelumnya


56

No.


1

2

24.

Monitoring dan PengkaJian Perkem bangan Reksadana

Tujuan/Metodologi

Uraian liingkat Hadl Kajian/Shrdl

*)

Mengevaluasi secara empiris dampak dari penjualan obligasi rekap oleh perbankan kepada industri reksadana yang digunakan sebagai

Kesimpulan:

a.

undedying asetproduk Biaya/Swakelola: Rp. 301.100.000,-

b.

Unit Kerja Pelaksana:

StafAhli Meneg PPN Bidang Ekonomi Perusahaan

c.

d.

reksadana berpendapatan tetap terhadap kinerja dan kesehatan perbankan; Mengevaluasi dampak serta risiko keterlibatan perbankan dalam industri reksadana, baik sebagai investor, sponsor, maupun distributor produk reksadana; Melakukan reuiewlerhadap peraturan yang ada yang terkait dengan ketedibatan perbankan dalam bisnis reksadana; Melakukan studi komparatif mengenai perkembangan industri reksadana di negara maju; serta menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan peran perbankan dalam industri reksadana.

Metodologi:

a.

Sulit untuk menyimpulkan bahwa perkembangan booming rel,mdana disebabkan oleh makin menariknya pasar modal dan uang di Indonesia. Kemungkinan besar maraknya reksadana disebabkan oleh menurunnya tingkat suku bunga SBI akhir-akhir ini, yang juga menyebabkan turunnya bunga simpanan bank baik berupa tabungan maupun deposito berjangka, sehingga reksadana menjadi lebih menarik pan investor atau nasabah dengan retum

yang relatif lebih tinggi.

b.

c.

Peranan reksadana dalam sistem keuangan Indonesia masih sekitar 3,3 persen terhadap GDP. Potensi pangsa pasar industri reksadana selain perbankan dan perorangan, juga mencakup perusahaan asuransi dan dana pensiun yang sangat potensial.

Dalamhaltingkatperkembangannya, di Indonesia lebih banyak dimotori oleh maraknya pasar obligasi pemerintah sebagai akibat adanya program rekap perbankan. Di negara maju terjadi hal yang sebaliknya. Dalam perkembangan industri reksadana, produk reksadana pada awal perkembangannya lebih banyak dimotori oleh reksadana saham dan reksadana pasar uang. Dari sisi distribusi, penjualan reksadana di Indonesia memiliki kesamaan dengan negara-negara di Eropa, dimana distribusi penjualan reksadana didominasi oleh bank melalui kantorkantor cabangnya, kecuali di Inggris dimana oeniualan dilakukan melalui

* ) Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004 **) Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/Studi Tahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil KajianlStudiTahun

Keluarnya ketentuan BI No. 5/13/DPG/DPNP pada 3 OKober 2003 sangat efeKif untuk mencegah risiko yang ditimbulkan oleh berkembangnya industri reksadana. Ketentuan BI tersebut sebaiknya tetap dipertahankan. Di samping itu, perlu diciptakan kondisi baik yang berupa insentif ekonomi atau peraturan dari BI untuk mengembangkan reksadana dan pasar modal secara umum, s€rta mengafur keterkaitan perlrankan dalam industri reksadana dan pasar modal, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian bank melalui manajemen risiko yang efektif.

Meskipun untuk menjaga keamanan industri reksadana telah diterbitkan berbagai peraturan di bidang pasar modal, namun mengingat bank merupakan salah satu pelaku utama dalam industri reksadana, baik sebagai investor, bank kustodian, agen penjual atau distributor, maupun sponsor, maka perlu pengafuran dan pengawasan

yang ketat

Pemanfaatan/Tindak

Laniut Hasil lhjian

**)


6

Manfaat Hasil Kajian:

Rekomendasi:

Tujuan:

a.

*)

5

4

3

Terhadap Pelaksanaan Penyehatan Perbankan Nasional


Rekomendasi


Berupa rekomendasi pandangan dan usulan kebijakan yg harus ditempuh oleh pemerintah dlm kaitannya dg reksadana dlm sistem pasar modal/uang dan membantu percepatan penyehatan perbankan, serta rekomendasi kebijakan dlm rangka meningkaU
7

Evaluasi: Ada perbedaan anhara

realissi

biaya

(Rp.301.100.000) dengan biaya dalam TOR ( Rp 276.50O.000).

atas keterlibatan bank

dalam bisnis reksadana agar Udak membahayakan bank. Otoritas pasar modal dan uang seperti Bapepam belum bekerja secara optimal, Oleh karena itu, secara paralel perlu dilakukan revitalisasi kelembagaan pasar modal tersebut, dan perlu dilakukan lanqkah strateqis dan

2004

57

No.

tudul Kajian/Biaya/

Uralan Slnskat ]Lasll lbJian/Shrdi

r) 4

3

independent aMnrs. Sebaliknya di Amerika penjualan reksadana lebih banyak dilakukan melalui broker dan penjualan secara langzung atllu dirrct

el6.

Mouvasi perbankan untuk melepaskan obligasi rekap tidak disebabkan semata-mata oleh berkembangnya industri reksadana, tetapi didorong pula oleh motivasi untuk: mengurangi obliga$ pemerintah terutama obligasi rekap dalam komponen aset bank, merupakan solusi unhrk meningkatkan likuidita+ melakukan ekspansi kedit, dan menjaga nasabah yang loyal dan sensittf terhadap tingkat s.rku bunga. Konversi dari obliga$ rekap ke reksadana dalam perbankan temyata tidak membahayakan tingkat kesehatan dan kinerja perbankan. Hal ini diambil dari analisis neraca lima bank terbesar penerima obligasi rekap dengan kesimpulan: (1) melepaskan kepemilikan obligasi p€merintah, di samping untuk memenuhi kebutuhan cadt llowatav likuiditas, namun yang lebih penting lagijuga menggunakannya unfuk rneningkatkan fungsi intermediasinya; dan (2) pengalihan obligasi rekap tidak secara langsung akan mengakibatkan likuiditas bank menjadi terganggu atau

meningkat f.

*)

Retmrendasi *)



1

Tujuan/Metodologi

Bank sebagai investor bagi reksadana akan menanggung risiko likuiditas dan risiko pasar secara langsung. Dalam hal ini reksadana merupakan met portofolio bank. Sedangkan bank sebagai agen penjual reksadana dan sebagai bank kustodian tidak mempunyai risiko likuiditas dan risiko pasar karena: tidak ada perjanjian bank sebagai stand by buyermaupun repo. Risiko reputasi berlaku bagi setiao D€ran bank dalam industri

Pemanfaatan/fimlak

lanjut

Hasif lGJian 6

5

**)

Eveluasi /Kesesuaian

DorganfOR 7

tererrcana unfuk mengefisiensikan dan mengefektifl
m&rlying as.tssaham perusahaan masih sangat terbatas, padahal keterkaibn reksadana jenis ini terhadap kontritusi pertumbuhan seKor riil memiliki dampak langsung dan siknifikan. Oeh karena itu, perlu ada insenbf ekonorni dan kelembagaan, seperti keringanan pajak dan sosialisasi rnelalui leaming dan informasi kepada masyarakat, untuk rneningkatkan perkembangan reksadana dengan

ptus

undslying wBsaham ini.

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004

**) Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/StudiTahun


58

Uraian Slngkat Hasil t6jian/Shrdi No.

I

Iudul Kalian/Biaya/

Tuiuan/ lrletodologi * )

Unit KerJa Pelaksana 2

3


Rekomendasi *)

4

5

Pemanfaatan/Tindak

Laniut Hasil 6

l(aiaan

**)

Evaluasi /Kesesuaian

DenganTOR 7

reKadana, baik sebagai investor, sebagai agen penjual reksadana, dan sebagai bank kustodian. Sedangkan risiko hukum hanya ditanggung oleh bank sebagai investor. Terdapat rambu-rambu peraturan yang sangat ketat dalam mengatur ketedibatan bank dalam industri reksadana, baik peraturan ekstemal dari BI maupun peraturan internal dari manajemen bank, sehingga investasl di seKor reksadana tidak dapat dilakukan sesuai dengan kehendak direksi perbankan itu sendiri. Bila dilihat dari analisis risiko ketertibatan bank rekap terhadap maraknya industri reksadana, dapat diambit suatu kesimpulan bahwa keterlibatan bank dalam industri reksadana, khususnya sebagai investor masih sangat terbatas. Di samping itu, pengalihan obligasi rekap kepada indusbi reksadana memberikan keuntungan bagi banl$ yaitu

meningkatkan tingkat likuiditas sehingga dapat melakukan ekspansi kedit yang lebih besar kepada seKor riif. Obfigasi rekap sebagai undedying astetr bagi reksadana memberikan konbibusi yang cukup berarti bagi

beftembang dan tumbuhnya indusbi reksadana secara khusus, dan industri pasar modal secara umum. Pasar modal yang efisien merupakan sumberdana yang paling efekUf bagi pertumbuhan sektor riil yang bercirikan investasi jangka panjang. Permasaf ahan m ismatch y ang sering terjadi pada industri perbankan dapat dihindari.

*) **)

Sumber : Ringkasan Hasil KajianlStudiTahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/StudiTahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004

59

PROFIT HASIL I(AIIAN ISU.IST' STRATEGIS KANTOR MENEG PPN/BAPPENASTAHUil ANGGARAN 2OO4 TOPIKS

:

KETENAGAKER,AAN

Tujuan/iletodologi

Judul Kajian/BiaVal Unit Kerja Pelaksana

No.

1

2

25.

Pengkajian Kesesuaian Keterampilan Antara Kehrsediaan Tenaga Kerja dan Kebutuhan Tenaga Kerja Biaya: Rp.Swakelola: Rp.Kontrak : Rp.Lama Pelaksanaan: ---

*;

3

Tujuan:

Uraian Sinskat Hasil Analisis/ Kesimpulan/ Temuan **) 4 Hasil Analisis/Kesimpulan: ---

Hail lGjian/Studi Rekomendasi 5

Rekomendasi: ---

Menelusuri data lapangan dimana jumlah pengangguran terus meningkat, namun disisi lain terdapat lowongan pekerjaan yg tidak dapat diisi karena keterampilan yg dibutuhkan tdk tersedia. Selain ifu, untuk memperoleh masukan di dalam rnenwsun kenngka kebijakan dalam rangka penyempumaan program pendidikan dan pelatihan.

*)

Pemanfaatan lTittd,a|r taniut Hasil Kajian *r)

Evalurci Kesesuaian

6

7

Pemanfaatan/Tindak fanjut Hasil Kajian: ---

dengan TOR

Evaluasi: Inspektorat Tidak menerima baik data kajian maupun ringkasan hasil kajian ina. Data dalam plofil ini bersumber hanya dari TOR kajian yang terdapat dalam bl'tkt't Rencam Ktrja dan Anggann Tahun 2004. Eliaya dalam TOR:

Rp.450.000.000,-

Swakdola: Rp.250.000.000,Unit Kerja Pelaksana: Dit Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi

Pendekatan Kajian:

.

kehrtuhan (pendekatan makrc). Analisis ini untuk

@bbn

memperkirakan potensi kekurangan dan kelebihan. Perkinan jml ketersediaan dilakukan d9 metocle'kohorf. Sedangkan perkiraan jml kebutuhan menggunakan model hubungan sebab akibat antara kebutuhan tenaga kerja dg variable ekonomi, spt perfu mbuhan ekonomi, nilai tambah,

InspeKorat Tidak menerima baik data kajian maupun ringkasan hasil kajtan ini. Data dalam profil ini bersumber hanya dari TOR kajian yang terdapat dafam bl'tkt Rercana

Kaja dan Anggann Tahun 2N4.

. o . .

*) **)

Kontrak : Rp.200.000.000,-

Analisis ketersediaan dan

produKivitas dll. Analisis lulusan lembaga

diklat Analisis sarana lembaga

diklat Analisis tanggapan pengusaha Melakukan diskusi melalui F€D

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Dab Kajian/StudiTahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004

60

No.


1

2

26.

Studi Analisis Kebuhrhan Guru Untuk ltlenganusipasi Dampak Pensiun Guru Yang Direkrut Selama Pelaksanaan Inpres SD dan Wajib Belajar 6 Tahun

TuJuan/l{etodologi

I

3

Tujuan: Unfuk memperoleh data tentang kondisi guru saat ini dilihat dari kuanttas (sebaran setiap provin$) dan kualitas (tingkat pendidikan) sebagai dasar unfuk menyusun rencrna sbatejik tentang kebijakan pengangkatan guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Kontrak : Rp.230.0fl).fiD,-

Secara khusus studi ini diarahkan: Unfuk mengetahui berapa jumlah guru SD-MI yg akan memasuki usia pensiun pd thn 2005 sampai d9 2014 dan sebarannya berdasarkan proMnsi dan kab/kob. Untuk mengetahui proyeksi kebutuhan guru di setiap provinsi mulai thn 2fi15 sampai 2014 berdasarkan jml rombel, jml sekolah, jml guru y9 ada dan jml guru yg akan pensiun pd thn tsb.

Unit Kefa Pelaksana: Dit Agama dan Pendidikan

Kesimpulan: 1. Mulai th 2fi)5 sampai 2014 akan

2.

puncaknya pd th 2012 sebanyak 36.619 orang guru akan memasuki masa pensiun atau 3,53o/o dari jml guru Secara keseluruhan. Ditjen Pendidikan finggi Depdiknas telah menunjuk 49 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTX) untuk menyelenggarakan progrcm D2-PGSD dan 7 LPTK untuk

3.

pensiun

Repon pemerintah daerah dalam mengatasi pemenuhan kebutuhan

guru cukup bervariasi sesuai dg kondisi masing2 daerah dan

Untuk menjawab perbnyaan

20os-2014 (4) pertumbuhan/perkembangan rombongan belajar (iml siswa) (5) jml penduduk usia 6-7 th (6) jml sekolah

]iletode Pelaksanaan Kajian Data dioeroleh melalui dua teknik

1.

menyelerggarakan program S-1 sebagai upaya untuk menyiapkan guru SD-MI yg akan menggantikan guru-guru yg memasuki masa

Kerangka Analisis: peneliUan, diperlukan data dan informasi yg diperoleh dari berbagai sumber. Data tsb adalah (1) kondisi guru SD di Indonesia sampai th 2003 (2) kemampuan IPTK dlm menghasilkan calon guru SD (3) jml guru SD yg akan pensiun selama kurun waktu th

R,ekomendasi:

th 2005 sebanyak 13.956 orang. Jml ini akan meningkat dari th ke th dan

.

4.

memampuan APBDnya. Kualifikasi perdidikan guru SD-MI masih perlu diUngkatkan minmal

setara dg Dploma2 (PGSD) km masih terdapat sekitar 33,51 9o lpru atau 343.747 orang guru SIMI yg berpendidikan SLTA atau

5.

dibawahnya. Jml guru SDMI yg memasuki mas.l pensiun bervariasi antar daerah. Propinsi Jateng, Jatim, Jabar, dan Sulsel seda Sumut merupakan daerah2 di mana banyak guru akan pensiun massal yakni lebih dad 500 orang seUap tahun. Bahkan di Jateng sebanyak 2.789 oranq quru yq akan

r)

5

terjadi pensiun masal PNS Guru SDMI yg diangkat serentak selama Inpres SD dan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 tahun. Jml guru yg akan memasuki masa pensiun pd

o

*) **)

Rekonendai

Hasil Analisis/ Kerimpulan/ Temuan rr)

Biaya: Rp. 400.0(m.000,Swakelola: Rp. 170.000.000,-



*)

2.

Permasalahan kekurangan guru menyangkut lintas dep, sehingga data, informasi, dan kebijakan yg ada seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antar dep atau lembaga terkait yaitu Depdiknas, Depag, Depdagri, BKN, Pemda, dan LPTK. Beberapa rekomendasi adalah: (1) secara bertahap mulai th 2005-2009 pemerintah dapat merekrut tenaga guru baru melalui jalur pengangkatan PNS dg sistem seleksi yg cukup ketat, bansparan, dan akuntabel, sehingga diperoleh tenaga guru SD-MI yg profesional dan bermutu. (2) sebagai bentuk inisiatif lokal, pemda dg dukungan anggota legislatif dapat melaksanakan perekrutan guru Bantu semenbra (GBS) untuk SIMI di wilayahnya dg biaya APBD setempat. Kualitas guru perlu ditingkatkan, mengingat hampir setengah guru SD-MI yg ada berpendidikan setingkat SMA, selebihnya berkualifikasi diploma, dan hanya sedikit yg berpendidikan sarjana atau pascasarjana. Peningkatan kemampuan guru dapat dilakukan dg 3 pendekatan yaitu (1) pendidikan formal (2) pelaksanaan in-seMce baining (3) pembinaan dan bantuan professional dan (4) forum guru melalui kolompok kerja guru (KKG) clan kelompok kerja mata pelajaran (KKM). Beberapa rekomendasi adalah: (1) Pemerintah Dusat tetaD

Pemarfaatan/Tlndak lanJut HaCl Kajlan *r;

Evaluri Kesesuaian

6

7

llanfaat dan Rencana Tindak lanJut Hasil Kajian: Sebagai bahan mawkan bagi pengambil kebUakan khusJsnya yg menyangkut pemenuhan kebutuhan guru SD-MI pada tahun-tahun mendatang agar dapat disiapkan dg perhitungan yg cermat, sehingga proses belajar mengajar di SD-MI tetap dapat berjalan secara normal Mengingat guru SIMI y9 akan memasuki masa pensiun pada kurun waktu 2005-2014 jumlahnya orkup besar maka dapat dijadikan peluang dalam

rangka meningkattan kuilE guru. Pemenuhan keh.tuhan guru baru sebagai pengganti guru yg memasuki masa pensiun dapat dilakukan dg mencari calon guru dg kualifikai yg seoai d9 kebuhrhan dan tuntutan pendidikan saat ini.

dengnn TOR

Evaluasi: Dalam rekomendag tidak terlihat haFhal y9 baru. Rekomendasi yg disampaikan (merekrut guru baru secara beftahap, seleksi y9 berkualitas, meningkatkan kualitas guru, penggabungan sekolah) sudah sering dimuat di beberapa media. Bahkan penggabungan sekolah sudah pemah dilaksanakan km jumlah peserta didik yg sangBt

turang. anali$s kebutuhan guru ini munghn lebih tepat apabila dilakukan Sh.rdi

oleh Depdikna. Untuk lebih memaksimalkan pemanfaatan hasil kajian, (bertungFirrya

rekomenda$) diugikan agar dalam rencana Undak lanlut hadl kajian dapat diunikan @ lebih sperifi k tenbng rencanarencana Jangka perdek yg akan dijalankan agar hasil kajian ini (dan

rekomerdasi hail kajian) dapat dimanfaatkan/dijalankan.


61

No.

Juduf Kajian/Biayal Unit KerJa Pelaksana 2

1


3 pengumputan data yaitu studi dokumentasi dan wawancara dg sumber data terkait.

Data: Data dasar yg dalam kajian ini adalah data dari BKN yg dihimpun melalui kegiatan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) th 2003, dan data lain dari berbagai instansi terkait dan data yg diperoleh dari daerah penelitian.

*) **)

Uraian Sinokat Hasil Kaiian/Shrdi Hasil Analisis/Kesimpulan/ Temuan **) 4 pensiun pd th 2005 dan puncaknya pd th 2012 sebanyak 7.258 orang. Diprediksi bawa kebutuhan guru SDMI rata-rata per th lebih dari 100.0fi) orang yg harus dipenuhi sebagai guru pengganti. Propinsi Jabar merupakan daerah yg paling banyak membutuhkan guru pengganti.

Rekomendasi

*)

5


Evaluasi Kesesuaian dengan TOR

6

7

mengalolGsikan anggaran unfuk program penyetaraan guru SD-MI setara dg program D2 PGS} yg melibaRan LPTK setempat ataupun universitas lainnya yg memenuhi persyaratan yg ditetapkan (2) pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penyetaraan guru SD-MI sebagai guru kelas. Program ini ditujukan unfuk guru mata pelajaran olahraga dan guru agama di 5D ataupun di MI, agar memiliki kualifikasi menjadi guru kelas di SD dan ML Program penyetaraan ini melibad

62

Uraian Sinokat Hasil Kaiian/Strdi No.

ludul KaJian/Baaya/ Unit KerJa Pelaksana 2

1

*) **)

Tujuan/ I'tetodologl

*

) Hasil Analisis/Kesimpulan/ Temuan **)

3

4

Rekomendasi

*)

5 Diperlukan suatu studi y9 lebih komprehensif untuk mengkaji permasalahan secara mendalam tekait dg kebutuhan guru baik dari sisi variable.variabel yg dijadikan patokan untuk melakukan prediksi maupun dari sisi keluaran sample yg dipilih. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas guru diperlukan suatu studi tentang rumusan kualifikasi dan kompetensi guru, modeF model pelatihan yg efeKif, dan sistem rekruiUnen pengadaan guru yg lebih berkualitas.

Pemanf,aatan/Tindak Lanjut Hasil lGjian **)

Evaluasi Kesguaian dengan TOR

5

7

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/StudiTahun 20M dan atau Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 20M

53

PROFIL HASIL I(A'IAII ISU - ISU STRATEGIS KANTOR MENEG PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2OO4 TOPIK

9

:

II{DUSTRI DAN PERDAGAI{GAII



1

2

3

27,

Kajian Roadmap Industri Bahan-Komponen Strategis

No.

Uraian 9ingkat Hasil Kajian/Sh,rdi Hasil Analisis/ Kesimpulan/

Temuan

Tujuan:

1.

Swakelola: Rp.,-

Untukmengidentifikasi bahan-bahan alam yg ada di bumi Indonesia yg dihasilkan melalui kegiatan seKor primer

Kontrak :

dari perekonomian

Biaya: Rp.,Rp.,-

Indonesia dalam hal Lama Pelaksanaan: -.Unit Kerja Pelaksana: Dt Industri, Perdagangan dan Pariwisata

2.

Catatan: Data-data pada kolom 4 dan 5 bersumber dari laporan akhir

kajian.

3.

prospek ekpor bahanbahan ini dan/atau produk turunannya; Merumuskan arah pembangunan industri dari masing-masing bahan alam yg dianggap layak untuk dikembangkan di masa

mendatang;

industri (roadmap) dari kondisi saat ini hingga terbentuknya industri yg

dihanpkan Mengidenufikasi kebijakan yg dipedukan unfuk mendorong terbentuknya industri material-komponen yg berdaya sairg tinggi.

Kajian ini rnenggunakan 3 analisis: Analisis produk ekspor Indonesia untuk melihat tingkat daya saing komparatif beberapa produk ekspor penting Indonesia dengan

1.

*) **)

Sumber Sumber

4

Hasil Analisis/Kesimpulan: Analisis Produk Ekspor

*)

Pemanfaatan/Tindak tanjut Hasil Kaiian *f)

Evaluasi/Kesesuaian dengan TOR

6

7

5

--

Total ekspor Indonesia thn 2003 adalah 61 milyar dollar AS, sementara nilai ekspor non-migas adalah 47,4 milyar dollar. Dari ekspor non-migasini,57o/o atau 27 milyar kollar disumbang oleh 16 golongankomoditi unggulan yg 4 golongan komodiU (SITC) diantaranya merupakan hasil sector-sekor primer yg meliputi: ikan segar/kering. udang-udangan, dan kerang-kerangan kopi,the, coklal kokoa, dan bahanbahan penyedap karet alam, lateks, dan sejenisnya kertas dan limbah kertas. Sisanya merupakan produk-produk indusfr i pengolahan.

f. 2. 3. 4.

Rekomendasi: --Saran: Kajian ini dapat dikatakan merupakan kajian sangat awal untuk menjabarkan roadmap industri Indonesia secara lebih lengkap dan komprehensif, karena kajian ini baru melihat di mana posisi industri Indonesia saat ini. Masih banyak isu penting yg belum dipelajari

Pema

nfaatan/Tindak Lanjut

Hasil Kajian: ---

Evaluasi:

. .

seara mendalam oleh kajian ini, sehingga masih diperlukan serangkaian kajian lebih lanjut agar roadmap indusbi Indonesia dapat tersusun dengan baik dan secara nyata dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan industri Indonesia.

BIla pertumbuhan nilai ekspor Indonesia dibandingkan dg pertumbuhan nilai perdagangan dunia, maka komodiUkomoditi ekspor tsb dapat dibagi ke dalam 4 kelompok sbb: Kelompok Komoditi Bintang (Staf Performer), yaitu komodiU yg nilai ekspomya naik saat nilai per
.

.

1.

2.

Biaya dalam TOR: Rp. 250.000.000,Metodologi dalam TOR kajian ini tidak menyebutkan mengenai 3 analisis yg digunakan. Sedangkan dalam final Report disebutkan bahwa kajian ini menggunakan 3 analisis (lihat kolom 3).

Metodologi y9 diuraikan dalam TOR

Merancang garis besar

alur pembangunan

4.

**)

Rekomendasi

.

yaitu: Analisa data sekunder terhadap data-data cadangan mineral indusbi di Indonesia yg meliputi kelayakan teknis dan prospek ekonominya.

Pengumpulaninformasi dari pakar dan pelaku industri baik melalui wawancara, seminar, maupun yg telah terakumulasi di media cetak. Diskusi brainstoming

dalam merrcari dan merumuskan kebijakan

yg dibuUhkan untuk mendorong pembangunan indusbi material-komponen yg

3.

.

terpilih. Untuk lebih memaksimalkan manfaat

: Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 : Formulir Isian Tentang Data Kajian/StudiTahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004 64

No.


1

2

Tujuan/iletodologr

Uraian liingkat Hasll lhjian/Stsrdi

t)

tlasil Analisis/ Kaimpulan/ Temuan **) 4

3

2.

metode Revealed comparative Advantages (RCA). Analisis iklim industri nasional yg ditekankan pada analisis struKur pasar produk-produk industri (untuk menunjukkan sejauh mana Ungkat penguasaan pasar oleh perusahaan utama), elastisitas antara nilai tambah industri dengan tenaga kerja (untuk menunjukkan sejauh mana keterkaitan pertumbuhan industri dg penyerapan tenaga keja), dan komposisi impor bahan baku yg digunakan industri (untuk melihat Ungkat ketergantungan industi nasional terhadap bahan baku atau barang setengah jadi yg berasal dari impor). Analisis ekspor impor produk

primer dan furunannya untuk melihat sejauh mana terjadi peftambahan nilai komoditi primer sebelum diekspor atau paling tidak untuk mengidentifi kasi komoditi y9 paling lernah diantara produkprodukyg berada dalam satu mata-rantai dari seKor primer ke barang konsumen.

4.

Rekomendasi *)

adalah: pulp dan limbah kertas, peralatan pembangkit listrik. Kelompok Komoditi HaU-HaU, yaitu komoditi yg nilai ekspomya turun saat nilai perdagangan dunia juga furun. Yang termasuk kategori ini adalah peralatan kantor dan pengolah data otomat.

Analisis lklim Industri Analisis struktur pasar industri Indonesia menunjukkan bahwa jika kecenderungan perubahan struKur pasar yg ada sekarang ini bias dipertahankan, secara alami akan tefiadi dua arah perubahan, yaifu perubahan menuju pasar monopolistirk dan perubahan menuju pasar sempuma. Untuk ituk dipedukan kebijakan untuk dapat mengubah ben perubahan konsentrasi pasar dari posiUr lmenjadi

5

Penanfaatan/Tindak lanjut Hasil Kajlan 6

**)

Evaluasi/Kesesualan dengan TOR 7

hasilkajian (dan rekomendasi hasil kajian), diusulkan agar dalam rekomendasi kajian Udak hanya mengusulkan kajian lanjutan tetapi juga

dicantumkan renctnarencana jangka pendek yg akan dijalankan agar hasil kajian ini dapat dimanfaatkan/dijalankan.

negatve. Analisis terhadap elastisitas tenaga kerja menghasilkan ke$mpulan bahwa secara umum, selama periode 1998-2002, ratarata elastisitas tenaga kerja terhadap kenaikan nilai tambah dalam sector industri pengolahan adalah 0,06. Hal ini berarti kenaikan nilai tambah pada sector industri sebesar 7o/o terhadap PDB akan mendorong tambahan lapangan kerja di

sector ini sebesar0,067o. Oeh karena itu, dapat diperoleh gambaran bahwa di masa datang sector industri menghadapi tantangan yg cukup besar untuk menjadi sector andalan dalam penyerapan tenaga kerja. Dibutuhkan kenaikan nilai tambah yg sangat besar untuk dapat menjadikan sector industri mampu menyerap tenaga keda secara signiftkan. Analisis bahan baku impor menunjukkan bahwa secara umum pnnggunaan bahan baku impor selam periode 1998-2@1 adalah sebesar 40,52o/o dari total bahan baku industri. Angka ini berarti keterkaitan industri dq suoolier local masih belum

*) **)


65

No.

Judul lGjian/Biaya/ Unit Kerja Pelaksana 2

1

Tujuan/Metodologi

Uraian Singkat Hasil lGJian/Shrdi

*)


3

Rekomendasi 5

*)


Evaluasi/Kesesuaian

6

7

dengan TOR

kuat. Lebih lanjut, sebagian industri yg menjadi andalan Indonesia baik dari sisis penyrapan tenaga kerja maupun kinerja ekspor temyata masih memiliki ketergantungan yg tinggi terhadap bahan baku impor.

Analisis Ekspor Impor Produk Primer dan Turunannya Analisis ini ditekankan pada 4 kelompok

komoditi yaitu:

1. hasil lautyg mencakup ikan, kerangkerangan, dan udang-udangan; 2. pulp dan kertas; 3. karet dan barang kare$ 4. logam dan barang-barang dari logam Kesimpulan studi ini adalah: 1. Hasil laut Indonesia masih memiliki

Z.

3.

peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah komoditi hasil lautnya, sehingga industi pengolahan hasil laut perlu diperkuat dan mejadi prioritas pengembangan indusbi. tulp dan kertas: Komoditi ini berpotensi besar sebagai mesin p€mbangkit ekonomi nasional karena secara langsung mengolah hasil hutan dan tidak bergantung pada bahan baku impor. Persoalan utama dalam mata rantai industri ini adalah pengelolaan sumberdaya di seKor

pnmemya. Karet dan produk karet: Kemampuan produksi karet alam Indonesia sangat besar, namun Indonesia tidak mengimbanginya dg kemampuan untuk memeberikan nilai tambah kepada produk karet alam mentahnya. Untuk itu. prioritas industri ini-selain dalam upaya pengelolaan sumberdaya primemyaadalah mengupayakan tumbuhnya industri-industri pengolah karet menjadi barang-barang siap dikonsumsi.

*) **)


66

28.

Hasil Analisis/Xsirnpulan/ Temuan **) 3

2

1

Pembangunan Industri Pelayaran Nasional

Biaya/Swakelola: Rp. 350.000.000,Lama Pelaksanaan: 8 bulan

Unit Kerja Pelaksana: Staf Ahli Meneg PPN Bidang Maritim dan Tata Ruang

Uralan Slngkat Hasil Kajlan/Shrdi

TuJuan/lletodologi *)

Judul Kajian/Biaya/ Unit ferja Pelaksana

No.

Kesimpulan:

Untuk menciptakan kesamaan persepsi serta merupakan pemicu kepada para menteri terkait untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yg konkrit dalam mendukung pemberdayaan industri pelayaran nasional

Dalam rangka memberdayakan industri pelayaran nasional, diperlukan kebijakan yg berpihak kepada industi pelayaran nasional,yaifu melalui Instruksi Presiden kepada kementerian /lembaga terkait. Rancangan Inpres dimaksud sudah disusun bersama antar sektor, dan diharapkan dapat segera diterbitkan.

1.

2.

3.

4.

Diawali dg identifikasi masalah yg timbul pada industri pelayaran nasional

Rekomendasi:

1.

Program pemberdayaan industri pelayaran nasional berupa Inpres harus dilakukan dalam Agenda 100 hari pertama Kabinet lndonesia Bersatu. Hal ini dikarenakan betapa penting dan strategisnya industri pelayaran ini

Hasil kajian ini adalah suahr ranoangan nencana tindak terpadu sebagai persiapan pelaksanaan rancangan Inpres tentang industri pelayaran nasional Dari identifikasi permasalahan, rancangan

nenoana tindak terpadu dikelompokkan dalam 6 bidang yaitu: muatan, armada, pelabuhan, galangan kapal, sumberdaya manusia, dan keuangan.

2.

kebangkitan sektor ekonomi nasional, faktor geopoliUk Indonesia, sistem peftahanan dan keamanan wilayah serta rasa bangga nasional Indonesia di laut. Disamping itu km sifat bisnis industri pelayaran ini bersifat jangka panjang dan investasi besar perlu diUndaklanjuti dg program kerja yg lebih rinci dan panjang berupa rencana tindakan. Total potensi muatan yg sangat besar dari 13 jenis muatan stategis, sebesar 135 juta ton setahun, pedu direbut oleh operator pelayaran nas. Angkutan minyak dan batubara saja berjumlah 98,1 juta ton. Jika potensi muatan ini 100o/o dikuasai akan memerlukan tambahan kapal y9 sangat besar. Diperlukan dukungan keuangan dan pajak untuk pembangunan kapal di industri perkapalan nas (dalam 5 th deperlukan Rp.27,6 triliun) dan juga untuk operator pelayaran. Demikian Juga dukungan pelabuhan yg efisien dan cost

efeKif, SDM, dan BBM. Total devisa dari jasa angkutan dalam negeri setelah azas sabotage USD 3.627.810.@0. Total devisa dari jasa angkutan luar neqeri setelah azas sabotaoe

*) **)

Pemanfaatan/Tindak Lanjut Hasil Kajian *r;


6

7

lilanfaat Hasil lGjian:

.

.

terhadap: infrastruktur

Pengumpulandata-data primer dan sekunder dari sumber hukum yg telah ada dan dari nara sumber terkait industri pelayaran nasional tentang kondisi aktual di lapangan Melakukan diskusi dan pencarian solusi tentang masalah yg Umbul d9 berbagai nara sumber terkait industri pelayaran Pembuatan draft kebijakan Inpres tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional

*)

5

4

Tujuan:

Metodologi:

Rekmrendasi

.

Sebagai referensi penyusunan dokumendokumen perencnaan (misalnya: PJP, PJM, dan

Evaluasi:

1.

RKP)

Dapatjuga digunakan oleh sekor-sektor terkait unfuk menyusun rencrna strategis ataupun rencana kerja

2.

Koordinasi Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional'. SK (Surat Keputusan)

Sesmeneg PPN/Sekut Bappenas Tentang

masing-masing. Dapat digunakan sebagai referensi pelaksanaan pemberdayaan induski pelayaran nasional.

Rencana Tindak Lanjut Hasil KaJian: Penyempumaan rancangan rencana tindakan Koordinasi pelaksanaan dari Inpres (yg diharapkan dapat segera terbit) Melakukan koordinasi p€ngawasran atas pelaksanaannya Melakukan kajian-kajian pendukung (misalnya: kajian pengembangan indusbi galangan, standarisasi komponen kapal, pembentukan lembaga keuangan non bank khusus pelayaran, dll)

Judul Laporan Akhir kajian adalah'Laporan

3.

pembentukan Tim Kajian ini berbeda dengan SK y9 dikeluarkan DepuU di Bappenas. Perbedaannya dalam hal: (a) SK adalah Tentang Pembentukkan Kelompok Kerja (bukan Tentang Pembentukan Tim Kajian) (b) Kelompok Kerja terdiri dari Pengarah (3 orang) dan Pelaksana (3 orang). Sedangkan dalam SK DepuU lain, Tim Kajian terdiri dari TPRK, Tenaga Ahli, FGD, dan Tim Teknis. Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa hasil kajian adalah rancangan rencrna tindak terpadu sebagai persiapan pelaksanaan Inpres tentang Indusbi Pelayaran Nasional. Mungkin akan lebih baik apabila kajian ini dilaksanakan menunggu Inpres ditandatangani oleh Presiden tertebih dahulu agar rencrna tindak terpadu ini dapat segera dimanfaatkan. Dari arsiD surat-

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 200u1 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/Studi Tahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004

67

No.

Judul Kajian/Alayal Unit Kerja Pelaksana

1

2

Tujuan/Metodologi

Uraian Singkat llasil Kajian/Sh,rdi

*)

Rekomendasi


3

*)

Pemanfaatan /Tindak Lanjut

tlasil Kajian


**)

6

5

7

USD 9.668.606.000. Total devisa

jasa angkutan laut dalam negeri dan luar negeri USD t3.296.417.000 Total tenaga kerja langsung yg terserap km penerapan azas sabotage adalah 171.225 orang, di luar industri penunjang. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan industri pelayaran nasional ini berupa Inpres sangat penting dan strategis untuk dilakukan segera dalam Agenda lfi) hari Kabinet Indonesia Bersatu

4.

menyurat, diketahui bahwa rancangan Inpres telah disampaikan oleh Meneg PPN kepada Presiden sejak 16 Januari 2004 namun sampai sekarang belum juga terbit dikarenakan masih perlu disempumakan (surat setkab tgl 14 OKo@r 2004). Terdapat perbedaan antara biaya kajian dalam TOR (Rp. 317.400.000) clengan realisasi

(3s0.000.000).

29.

Studi Anatomi Sinergisme Kebijakan lptelC Pendidikan, dan Industri Biaya/Swakelola: R9.298.224.000 ,-

Tujuan:

1.

2.


Unit Kerja Pelaksana: Dit. Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

3.

Menemukenalikebijakan intefface di bidang pendidikan, industri dan lptek yg dapat dijadikan landasan kebijakan

Kesimpulan:

1.

bersama. Menemukenali kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan operasional kebijakan di bidang pendidikan, iptek dan industri Merumuskan rancangan mekanisme dan konsep model sinergisme kebijakan dalam kerangka sistem nasional inovasi

Metode Kajianl Metode kajian dilakukan secara deskriptif analitis dg melakukan survei untuk menggali informasi dari berbagai pihalq baik pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi,maupun institusi litbang. Selain itu, kajian ini juga melakukan analisis isi (content analvsil terhadaD dokumen

*)

**)

2.

Berdasarkan dokumen kebijakan Propenas, tergambarkan bahwa rumus an arah kebijakan, sasaran, program dan kegiatan Propenas 2000-2004 di bidang lptek, Pendidikan, Induski secara substansi memiliki keterkaitan satu dg lainnya. Namun apabila ditelaah secara mendalam, proses perumusan dan juga bagaimana langkah pelaksanaan setiap kebUakan tsb, ada kesan masing2 dirumuskan sendiri tanpa memperhatkan keutuhan sebuah agenda kebijakan, sehingga keterkaitan (linkage/benang merah) safu sama lain masih belum tergambarkan secara tegas/ komprehensif. Secara substansi dari perspektif sinergi kebijakan, peraturan perundangan yg cukup menunjukkan sinergi antar ketiga bidang tsb adalah UU No.18 Th 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iotek. Secara eksolisit UU tsb

Rekomendasi:

1.

Sinergi perlu dilakukan dimulai pada tahapan proses identifikasi masalah, sehingga rumusan kebijakan akan menggambarkan kepentingan holistic setiap pihak yg terkait. Untuk itu pelibatan tiga pihak di bidang iptek, pendidikan dan industri dalam proses evaluasi dan identifikasi masalah perlu dilakukan. Sinergi paling krusial dilakukan pada tataran operasional (kegiatan pada level daerah). Untuk itu diperlukan penguatan kapasitas perencanaan pd level tsb unfuk dpt mempersambungkan

Pemanfaatan/Tindak Lanjut

Evaluasi:

Hasil Kajian:

Tidak ditemukan perbedaan antara hasil kajian dengan TOR kajian, baik dari segi

tujuan, maupun anggaran biayanya.

lintqrated*mua

2.

modefprogram yg ada menjadi suafu bentuk program yg sinergis untuk mencapai hasil yg optimal (efeKif dan efisien). Perlu penataan struktur organisasi (institusional setting) y9 lebih solid dan efisien dalam lembaga perencanaan (BappenasBappeda) untuk mendapatkan


68

No.

I

Judul Kajian/Biaya/ Unat Kerja Pelaksana 2

Tujuan/Metodologi


*)


4

3 kebijakan di bidang iptek, pendidikan, dan industri.

Kerangka Analisis: Teknik analisis bersifat

Rekomendasi

kualitatif

dan analisis perDandingan. Pendalaman dan penajaman dilaksanakan melalui diskusi terbatas (focus group dixussron) yg anggotanya terdiri dari peminat dan ahli di bidang pengelolaan dan kebijakan teknologi. Populasi dan sample penelitian merrcakup perwakilan dari institusi perumus dan pelaku kebijakan di bidang pendidikan, iptek dan industri.

Keluaran Kajian: Rumusan konsep model kebijakan sinergisme di bidang ipte( pendidikan dan industri.

3.

menggambarkan keterkaitan antara ketiga bidang tsb, yaitu universitas/pendidikan, lembaga litbang (ptek), dan dunia usaha serta industri dalam suatu sistem iptek nas atau sistem nas inovasi. Faktor2 yg menjadi kunci fungsi sinergi berkaitan dg kelembagaan, penggunaan sumberdaya, dan jaringan. Namun sampai saat ini tindak lanjut peraturan perundangan tsb dalam bentuk peraturan operasional belum ada. Dari studi kasus di lapangan, praKek pelaksanaan sinergi program dan kegiatan di lingkungan pemerintah masih menghadapi kendala, ditunjukkan dg masih terjadinya overlap antara satu kegiatan dg kegiatan lainnya, belum rnengarah pada suatu penyelesaian secara sinergis. Masing2 bidang melakukan programnya sendiri, dan kurang memperhatikan kepentingan dan penyelesaian rnasalah secara utuh, karena terkendala oleh afuran main adminastrasi, serta rencana yg sudah terlanjur dibuat. Sinergi kebijakan menuntut adanya suatu bentuk instrumen yg dapat merekatkan dan mendorong

*)

5


Evaluasi/Kesesuaian

6

7

dengan TOR

kerangka kebijakan yg utuh dan sinergis. Perlu ada unit/institusi yg berani tegas dalam cleaing hou sebagai integ rator. Pendekatan agenda (nasional, tematik, kluster), baik dlm bentuk komoditas maupun kewilayahan, menjadi instrumen y9 perlu ditetapkan pada tataran operasional unfu k mendukung sinergisme pelaKanaan program. Untuk itu sasaran-sasaran Dada bidang industri menjadi target bersama yg harus dapat dikeroyok oleh berbagai bidang lain, termasuk bidang iptek dan pendidikan untuk mendukung pencapaiannya secara efeKif, efisien dan terarah.

*

3.

terjadinya ketergantungan antar fungsi, yg ditopang oleh sistem kelembagaan yg tepat, instrumen yg bersifat eksplisit dan implicit, serta faRor-faKor y9 bersifat kontekstual.

Oeh karena perkembangan fungsi dan variabel sistem nas inova$ terjadi pada jaringan kelembagaan, maka efektifitas dari instrumen kebijakan dipengaruhi pula oleh sistem kelembagaan yg ada. Dari tinjauan lain, kebijakan dan instrumen kebijakan sistem nasional inovasi dapat bersifat fungsional

*) **)


69

Uraian Sinokat H,asil lbiian/Studi No.

1


TuJuan/ l'letodologi * )

2

3


Rekomendasi

4

5

*)

Pemanf;aatan/Tindak frntut Hasil KaJian *r)


6

7

kalau berkaitan dg penguatan fungsi dan variabel fundamental sistem nas inovasi, atau bersitat spesifik kalau berkaitan dg upaya memperkuat bidang teknologi atau produksi tertentu sesuai dg kerangka prioritas.

*) **)

Sumber: Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 20fi Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/Studi Tahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004 70

PROFIL HASIL KAIIAN ISU ISU STRATEGIS KANTOR MENEG PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2OO4 TOPIK

lO:

DAERAH

ludul Kajian/Biaya/

No.

Tujuan/Metodologi

Unit Kerja Pelaksana/

30.

Analisis Dampak Peraturan

Tujuan

Daerah Pd Pengembangan

Merumuskan rekomendasi peraturan daerah yang tepat pada seKor pariwisata guna mendukung pengembangan pariwisata nasional dalam proses otonomi daerah selain itu memberikan bahan bagi daerah dalam membuat keputusan brekaitan dengan peraturan pariwisata.

Pariwisata Indonesia a. Eaya

:

Rp.

b. Lama Pelaksanaan :9 bulan

c. Unit Kerja Pelaksana: Dit. Indag dan Pariwisata

Rekomendasi *)

Pemanfaatan/Tindak




4

5

6

7

3

2

1


*)

Evaluasi:

:

1.

InspeKorat tidak

menerima Ringkasan Hasil Studi Kajian tersebut. 2. Data tersebut diambil dari TOR (buku puUh yang dikeluarkan oleh Biro Renortala dengan judul "Rencana Kerja Dan Anggaran tahun 2004'). Dalam buku tsb tidak

Metodoligi;

disebud
Menggunakan metode Regulation Impact Assessment (RlA) dengan melakukan perumusan masalah dari masing-masing peserta yang terkait dengan pariwisata dan dikaji

Manfaat dari hasil kajian

tsb. Biaya dalam TOR: Rp

232,W4.000

melalui tunefit ast ntio terhadap pertumbuhan pariwisata pada daerah Eb dan dikaji altematif regulasi dalam mempertimbangkan perda tsb.

Evaluasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonomi Baru

31.

a. Biaya : Rp. 368.164.000,(Swakelola )

Hasil Kajian:

Rekomendasi:

Manfaat Studi:

Menyusun rekomendasi kebijakan pembentukan daerah otonom baru yang lebih selektif dan menjamin keberlanjutan proses pembangunan nasional.

Hasil akhir kajian ini adalah suatu

1.

Sebagai rekomendasi bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah otonomi baru yang dilihat dari aspek kelembagaan, SDM aparatur, keuangan daerah dan pelayanan masyarakat serta rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru.

b. Lama Pelaksanaan : 8 bulan

Metodologi :

c. Unit Kerja Pelaksana : Dit. Pengembangan Otonoml

Menggunakan 3 indikator yang menjadi kunci utama pelaksanaan pemerintahan di daerah yaitu : 1. Kemampuan daerah

Daerah

x

Tujuan:

**))

rekomendasi yang terdiri dua bagian, yaitu rekomendasi untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah otonomi baru dan rekomendasi bagi kebijakan yang terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru. Rekomendasi bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah otonomi baru terdiri dari aspek SDM aparatur, kelembagaan, dan keuangan daerah. Sedangkan rekomendasi bagi kebijakan yang terkait adalah masukan

2.

Perlunya penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai serta pemberian diklat untuk mendukung profesionalisme aparatur pegawai sehingga peningkatan pelayanan masyarakat seperti yang dicitakan dengan pemekaran daerah dapat secara nyata terwujud. Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah otonom

Evaluasi: Metodologi tidak tercantum dalam TOR


7l

No.

I

Tujuan/lletodologi

Judul Kajian/Biaya/

HaCl Analisis/Kesimrulan/ Temuan r*)

Unit Kerja Pelaksana/ 2

2. 3.

3 kekuatan struktur kelembagaan daerah dan sarana prasarana pemerintahan Penataan dan kualitas aparatur pemerintah daerah.

Metode Pelaksanaan :

1.

Mengambil 7lokasi studi sebagai sample yang mewakili enam regional di Indonesia. Ketujuh Kabupaten/Kota yg dipilih tsb merupakan daerahdaerah yang telah dimekarkan semenjak tahun 1998 sampai Pebruari 2fi)3. Ketujuh lokasi

tersebut adalah

:

a. Kota Banjar (Jawa Barat)

b. Kota Baru (Jawa Timur) c. Kota Bima (NTB) d. Kab. Sorong Selatan (Papua) e. Kota Singkawang (Kalbar) f. Kab. Toba Samosir (Sumut) 9. Kab. Minahasa (Sulut)

*)

**)

Unian lliry[ot Hasil Kaiian/Shrdi

*)

Relonrendasi

4

5

untk PP 129 tahun 2000 tentang criteria pembentukan daerah otonomi baru, PP tahun 2fl)3 ttg kelembagaan daerah, serta kebijakan mengenai transfer aset dari daerah, sefta kebijakan mengenai bansfer asset dari daerah induk ke daerah otonom

I

baru.

Kesimpulan:

1.

*)

Penataan kelembagaan yg ada saat ini belum sepenuhnya mengacu kepada kondisi masing-masing wilayah dan pertimbangan efi siensi. 2. Kompetensi aparafur pd lini terdepan pelayanan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Secara umum dari aspek keuangan daerah, pembefukan daerah otonom baru dapat berjalan dengan baik yang tercermin dengan adanya peningkatan kinerj PAD dengan terjadinya optimalisasi potensi daerah. Namun kegiatan investasi di daerah induk dan daerah otonom baru pasca pemekaran daerah relative belum ada perkembangan. 4. Pada aspek pelayanan masyankat, unfuk daerah otonom baru yang pada awalnya memiliki status kota administrauve dimana sarana dan prasamna pelayanan relaUve telah lebih lengkap, pada umumnya masyarakat menilai bahwa tidak ada perubahan mutu pelayanan antara sebelum dan sesudah menjadi otonomi baru. Sedangkan untuk daerah otonom baru yang pada awalnya banya berstatus kecamatan, adanya peningkatan status menjadi kabupaten membawa perubahan yg cukup signifikan bagi masyarakat. Terdapat permasalahan mengenai proses pengalihan asset dari daerah induk ke daerah otonom baru yang terhambat dan brelarut-larut.

Pemanfaatan/Tindak

lanjut Hadl

6

lGJian

*r)

Evaluasl /Kesesualan DenganTOR 7

baru pada situasi seperti ini membutuhkan penanganan yang khusus dan untuk itu dibutuhkan team wor*yang solid dan penuh motivasi, serta dibutuhkan figur Femimpin Daerah yang mempunyai jf wa kepemimpinan ( Iea detsh ip) y ang baik yang mampu keluar dari segala keterbatasan dan tantangan. Penyelenggaraan pemerintahan perlu terus dibenahi terutama dalam halhal berikut ini : a. Pemenuhan kebutuhan kelembagaan pemerintahan daerah b. Pemerintah daerah otonom baru harus lebih keatif dengan mengembangkan kelembagaan ataupun mengluarkan kebijakan yang mendorong tenrvujudnya pelayanan masyarakat yang

opfmal.

c.

d.

e.

Adanya keterbatasan kondisi keuangan daerah otonom baru menyebabkan rendahnya nilai rasio jumlah pegawai terhadap jumlah penduduk tidak harus selalu disikapi dengan penambahan pegawai. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara mengoptimalkan pegawai yang ada melalui berbagai pendidikan dan pela6han Perlu ada suatu penstruKuran ulang dalam hal prosedur mutasi pegawai ke daerah otonorn baru baik dari daerah induk/asal, kabupaten/kota lain, maupun dari pusat. Perlu adanya kerjasama antar Eadan/Eagian Kepegawaian Daerah (BKD) dengan unit-unit pemerintah dalam menganalisis kompetensi pegawai yang dibutuhkan dan yanq akan

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 20O4 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/Studi Tahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 72

No.

ludul Kajian/Biaya/ Unit Kerja Felaksana/ 2

1

f ujuan/ l.letodologi *) 3

Uraian Singkat Hasil lGjian/Shrdi Hasil Analisis/Kesimpulan/ Temuan **) 4

Rekomendasi

*)

5

Pemanfaatan/nndak Hasil Kajian **)

Evaluasi /Kesesuaian Dangan TOR

6

7

lanjut

ditempaRan pada unit-unit pemerintahan. Evaluasi terhadap kinerja pegawai aparatur pemerintah. Upaya optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi regional unfuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang semakin baik perlu terus dilanjutkan dengan tetap mempertimbangkan aspek mako sehingga tidak menjadi penghambat arus investasi. h, Realisasi alokasi DAU perlu lebih cermat dan memperhatkan prinsip keadilan dalam distribusinya sehingga nilai nominal DAU yang diterima lebih sesuai dengan fakta kebufuhan daerah. Pelaksanaan undang-undang pembentukan daerah otonom baru yang terkait dengan keharusan daerah induk memberikan pembiayaan tahap awal harus mendapatkan pengawasan dari pihak berwenang agar daerah otonom baru di masa transisi mempunyai kepastian untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan baik. j. Untuk efeKifilas dan efisiemi DAK sebagai dana perimbangan maka Alokasi DAK Non DR Bidang Prasarana Pemerintahan hendaknya dapat dialokasikan kepada daerah yang sungguhsungguh membutuhkan dengan didasarkan atas kriteria yang jelas. Momentum menguatnya proporsi belanja pembangunan/ belanja pelayanan publik dibandingkan dengan belanja rutin/belanja aparatur yanq teriadi di daerah

r'.

**))


73

Tujuan/iletodologi

ludul Kajian/Biaya/

No.

Unlt Kerja Pelaksana/

liimkat HaSl Kaiian/Shrdi


Rekomendasi

Tenuan *'r)

2

1

Uralan

r) 4

3

Pemanfaatan/Tindak

*)

lanjl|t

Hasil lGjian

r*)


6

5

7

otonom baru hendaknya dapat dipelihan sehingga dapat terwudnya percepatan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan

maslarakat.

32.

Kajian Penyusunan Kriteria

Tujuan

Pemberian Dana Alokasi Khusus Bagi KTI dan Kawasan Tertinggal

1.

a. Biaya

: Rp.260.674.000,-

2.

(Swakelola) b.

Iama Pelaksanaan : ... bulan

3. c. Unit Kerja Pelaksana: Sahli Meneg PPN Bidang PPKTI dan Kawasan

Tertinggal

4. 5.

6.

:

Untuk menjaga keseimbangan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara vertical maupun horizontal Untuk menjamin terpenuhinya Ungkat pelayanan maslarakat yg merata antar daerah/wilayah/kawasan. Unfuk mendorong pertumbuhan ekonomi yg seimbang dan proporsional antar daerah/wilayah/kawasan. Untuk meningkatkan daya saing yang seimbang antar daerah/wilayah/kawasan. Untuk mendorong tumbuhnya pemahaman dan komitmen kebangsaan yang sama diseluruh lapisan masyarakat. Untuk menjaga keseimbangan pembangunan antar daerah/wilayah/kawasan.

l'letodologi PeneliUan:

1.

2.

*) **)

Menggunakan Indeks Kebutuhan Daerah (IKD) Indeks kebutuhan khusus percepatan (IKC).

Hasil Kajian:

Rekomendasi:

Sejauh ini, sumber pembiayaan yang dikelola daerah tsb tiidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan kewenangan daerah. Dana dimaksud lebih banyak terserap utk membiayai belanja rutin daerah seperti penambahan belanja pegawai pust yg disenhkan kepada daerah, dan belanja pengembangan organisasi utk melaksanakan kewenangan yg diserahkan. Hal ini berimplikasi pada kecilnya dana utk kegiatan pembangunan yg mengakibatkan: 1. lidak terpenuhinya kualitas pelayanan kepada masyarakat yg seyogyanya diberikan pernerintah daerah. 2. Tidak terbnganinya masalah-masalah kesenjangan antar daerah antar wilayah dan antar kawasan, kantong-kantong kemiskinan seperti wilayah kitis minus, wilayah tertinggal, wilayah perbatasan, wilayah perisr dan gugus kepulauan serta kawasan kumuh perkotaan. 3. Tidak terpenuhinya komitmen nasional dalam penyediaan dana pen
Perlu adanya upaya antisipatf sekaligus bersifat koreKif thd pengelolaan DAK di Indonesia sehingga permasalahan pembangunan khususnya peningkatan kapasitas pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dapat tenarujud.

llanfaat: . Dapat diketahui

gambaran permasalahan pinjaman daerah di tingkat pusat maupun daerah, terutama dari segi kesiapan afuran pelaksanaannya yg menjadi

tanggung jawab pemerintah pusat serta keiapan

.

sumberdaya di daerah dalam hal pengelolaan pinjaman. Merupakan masukan bagi pemerintah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja

Pemerinbh (RKP) yg selanjutnya diimplementasi kan dalam bentuk kerangka regulasi maupun kerangka

Evaluasi: Judul kajian dalam Formulir Isian dan TOR sudah sama tetapi dengan Ringkasan Hasil Kajian berbeda yaitu : Judul dalam Formulir Isian dan TOR: Kajian Penytsunan kiteria Pemhrian Dana Alokasi Khusus hqi KTL Sementara judul dalam Ringkasan Hasil Kajian : funntsunan Konspsi Dana Alokasi Khtsts Nqt Dana

Rebissi &ftasis Kewilayahan Untuk Perep tan Pem ng una n

h

anggaran.


KfI

Tujuan/Metodologi

Juduf Kajian/Biayal Unit Kerja Pelaksana/

No.


Rekomendasi

4

3

2

1

Uraian Singkat Hasal Kajaan/Sbdi

r;

Penanfaatan/Tindak Hasil lGjian **)

*)


tanjut

6

5

7

kerawanan sosial dan insGbilitas nasional.

33.

Analisis Fungsi

Intermediasi Perbankan di

Tujuan

1.

Daerah Sejak Era Otonomi Daerah a. Biaya : Rp. 400.030.000,(Swakelola)

b. Lama Pelaksanaan : 8 bulan c. Unit Kerja Pelaksana : DireKorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter

:

Untuk mendapatkan gambaran tentang dampak otonomi daerah dalam fungsi intermediasi perbankan di daerah baik dari sisi penghimpunan dana maupun sisi penyaluran dana; Melakukan analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi intermediasi perbankan setelah diberlakukannya otonomi daerah; Mengkaji fenomena rendahnya LDR perbankan, baik dari sisi penghimpunan dana masyarakat, sisi penyaluran kredit maupun dari sisi persaingan dengan sumber

Hasil Kajian:

Rekomensai:

Manfaat:

Evaluasi:

Sebagai rekomendasi kebijakan guna memperkuat fungsi intermediasi di daerah

1.

Kesimpulan:

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan di daerah diperlukan langkah-langkah pembenahan baik pada seKor riil maupun pada seKor perbankan.

1.

2.

3.

pembiayaan/altematif 4.

investasi lainnya. Rekomendasi kebijakan guna memperkuat fungsi intermediasi di daerah.

Metodologi Kerangka Analisis Kerangka analisis yang akan digunakan dalam kajian ini adalah peran perbankan sebagai lembaga intermediasi serta analisis faktorfaKor yang mempengaruhi tungsi intermediasi perbankan baik dari sisi perbankan maupun sisi seKor riil.

:

4.

5.

Metologi Pelaksanaan:

1.

* **))

Metode yang digunakan adalah metode sampel yang bertujuan (purposi ve a mpli ng), karena

6.

Berdasarkan hasil pengamatan, sebelum otonomi daerah terjadi ketimpangan distribusi LDR antar propinsi; sedangkan setelah dibedakukannya otonomi daerah, distribusi LDR antar propinsi lebih merata meskipun belum opUmal; Dugaan awal rendahnya angka LDR setelah dibelakukannya otonomi daerah akibat adanya transfer dana perimbangan, tidak terbukti. Rendahnya LDR lebih disebabkan oleh kondisi krisis yang terjadi secara nasional; Pertumbuhan dana masyarakat yang relatif lebih lambat setelah otonomi daerah lebih disebabkan oleh krisis ekonomi serta adanya persaingan dengan altematif investasi lainnya yang memberikan tingkat keuntungan yang lebih baik. Perkembangan ini dicerminkan oleh menurunnya komposisi deposito dibandingkan dengan total penghimpunan dana masyarakat di perbankan, sedangkan komponen tabungan terus mengalami peningkatan; Pertumbuhan penyaluran kredit perbankan relatiftelah cukup baik yang ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan telah menyamai dengan Ungkat pertumbuhan sebelum krisis pada periode pengamatan; Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa pertumbuhan kredit yang cukup tinggi tersebut lebih didorong oleh pertumbuhan. kredit konsumsi dan modal kerja, sementara pertumbuhan kredit investasi cenderung lambat; Transmisi penyaluran kredit kepada

Langkahlangkah tersebut adalah

1.

2.

TOR.

Tujuan dalam TOR

.

:

Peningkatan upaya penciptaan iklim investasi yang baik di daerah dengan cara: (i) menyederhanakan jalur birokrasi yang terkait dengan perijinan dan pengembangan usaha; (ii) penyediaan infrastruKur yang memadai guna menunjang iklim investasi di daerah; serta (iii) adanya jaminan keamanan bagi bagi pengusaha untuk melakukan investasinya di daerah; Meminimalkan risiko penyaluran kredit di daerah, dengan jalan peningkatan kerjasama antar lembaga keuangan dalam bentuk skim penjaminan kredit.

Ada perbedaan antara tujuan dalam Rinkasan Hasil Kajian dengan dalam :

Menganalisis peluang dan kendala dalam melaksanakan fungsi intermediasi bagi perban kan di daerah (apakah dari sisi perbankan atau dari sector riil) setelah pelaksanaan otonomi daerah. Memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perenenaan pembangunan. Metodoligi yang tercantum dalam TOR : Melakukan identifikasi terhadap kondisi, peluang sector perbankan di daerah pasca brejalannya otonomi daerah termasuk perafu ran-peraturan yang

.

2.

terkait dengan sector perbankan dan pelaksanaan otonomi daerah.


75

No.

Judul Kajian/Biaya/

Unit l(erja Pelaksana/ 2

1

Uralan liimkat ]ladl

Tujuan/ilddologi r)

l6iian/Shdl

HaCl Analisis/Kesimnrlan/ Temuan *r)

4

3 sarsarran dan cakupan

penelitan

sldah tertentu/pasti. Secara umum alat analisis untuk mengukur fungsi intermediasi di daerah adalah menggunakan rasio LDR. Guna mencari stuKur perbankan yang ideal dalam melaksanakan penyaluran kredit, digunakan kuesioner yang isinya antara lain : a. kmenangan perbankan di dalam menyalurkan kredit, apakah pedu adanya deentralisasi dalam pemberian kediQ a. kondisi dan kendala

opensional dalam penyaluran kredit termasuk lopasitas sumber daya manusia (SDM) serta hubungan dengan Femda; b. wacana tentang perlunya suatu bank rnelakukan spesialisasi di dalam penyaluran krcdit, tennasuk bantuk dari Bank Pembangunan Daenh (BPD) di masa yang akan datang; akan Meminta pendapat kepda pihak Kadin dan Pemerinbh Daerah.

Rekomendasi 5

r)

Penanfaatan/nndak

lanjut Hail l6$rn r*) 6

Ev.lud /lGsesualan DcnglanTOR 7

pertrmbuhan ekonomi menurun dibandirgkan sebelum kisis yang ditunjukkan dengan penurunan elastisibs antara pertumbuhan PDB dengan pertumbuhan krcdit riil pada penode 2001-2003. FaKor-PaKor yang mempengaruhinya antara lain adalah berkembangnya alternatif pemtliayaan seperti pasar modal; 7. Berdasarkan hasil pemetaan terlihat bahwa elastisibs tertinggi terjadi pada kelompok propirsi dengan kegiatan pokok seKor perdagangan, hotel dan restaurant yar€ antara lain disebabkan ofeh Udak adanya reriodscre-lrn pada seKor lainnya, sedangkan

gnc

elastidtas terendah terjadi paOa kelompok pmprng dengan kegiatan pokok seKor peftanian dan sektor

perbmbangandan penggalian; Berdaarkan hasil pengamabn, lambah1ra pertumhihan kedit invesbsi pada pedode pengamatan disebabkan oleh dua faktor yaitu faKor dad dsi perbankan dan $d sektor riil. Dari 9d perbankan perseFi tingginya tingkat dsiko pada sektor riil nnrupakan kendala utama di dalam penyalunn kedit irwestasi disamping adanya kebijakan intemal perbankan di dalam penyalunn dana. Sehingga, perbankan cenderung unhrk menyalurkan kedit yang relatif letth rerdah risikonya seperti kredit korsumsi dan kredit modal

kerfa; Dail sisi sektor riil, hambatan penyerapan krcdit perbankan antara lain adalah kurarq kondusiftya iklim investasi seperti keamanan, inffirukfur serb kebiiakan perijinan; Perubahan strukhrr organisasi bank dari brandr banking kepada unit banking untuk mengoptimalkan fung$ intermediasi dinilai belurn perlu dilaksanakan. Hal yano terDentino

*) **)


76

Judul Kajian/Biaya/ Unit Kerja Pelaksana/

No.

I

Uraian Singkat ]Lail l6jian/Studi

Tujuan/l{dodologi *)

Hasil Analisis/Keimpulan/

Temuan 4

3

2

12.

34.

Kajian Pemberian Intensif Investasi Bagi Dunia Usaha

Tujuan:

Dalam Rangka lrlendorong Percepatan Pembangunan KTI.

merumuskan rekomendasi bentukbentuk insentif investasi yang efeKif bagi dunia usaha serta memberikan hasil guna yang maksimal dalam rangka meningkatkan investasi di KTL

Biaya Rp.239.107.000 (Swakelola)

Tujuan dari kegiatan ini adalah

b. Lama Pelaksanaan : ... bulan

Metodologi Analisis: c. Unit Kerja Pelaksana: Staf Ahli Bidang Percepatan Pembangunan KTI dan Kawasan Tertinggal

Melakukan diskusi dan pembahasan secara insenuf antara Instansi Pusat dan Daerah yang berwenang dalam memberikan insentif fiskal dan non fiskal bersama Dunia Usaha. Diskusi yang dilakukan tersebut merupakan suatu cara melakukan mediasi agar semua harapan insentif investasi yang diinginkan Dunia Usaha dapat terserap.

2.

*) **)

3.

*)

5

Pemanfaatan/Tindak

Lanjut Hasil Kajian

tt)

Evaluasi /Kesesnian Dengan TOR 7

6

adalah mengatasi hambatan baik dari sisi perbankan maupun seKor riil; Adanya wacana spesialisasi perbankan pada perbankan di daerah dinilai belum dapat ditenpkan, karena berpoten$ menimbulkan masalah pada bank apabila seKor yang menjadi kegiatan utama bank tersebut mengalami kesulitan;

Potensi Daerah KTI memiliki berbagai potensi ygsangat besar dan belum dimanfaaU
demikian, kontribusi lm Bd PDRB nasional cenderung mengalami peningkatan dibandingkan tahun 1995 yg hanya sebesar 16 persen.

l.letodologi Pendekatan : Pendekatan yang digunakan dalam melakukan analisis kajian ini dari beberapa aspek yaitu : 2. Aspek wilayah strategis dan 3. Sumber daya alam

**)

Hasil lGjian:

1.

Rekomendasi

Produk Domestik Reoional Bruto (PDRB) Dari ke'9 seKor pembentuk PDRB nasional tahun 2003, memposisikan pertanian di posisi ke-3 setelah sektor industri pengolahan tanpa migas adn sektor perdagangan. Berbeda halnya dgn KTI, konbibusi

Rekomendasi:

lrlanfaat Kajian:

Evaluasi:

1.

Sebagai rekomendasi bari Instansi Pusat maupun Daerah yang akan digunakan sebaagi acuan pemberian insentif guna meningkatkan investasi.

Tidak ditemukan perbedaan antara hasil kajian dengan TOR kajian, baaik dari segi tujuan maupun anggarannya

2.

3.

Ketersediaan sumberdaya alam yang terkandung di Kawasan Timur Indonesia (KTI) merupakan aset masa depan bangsa yg perlu kita opUmalkan pengelolaannya. Untuk mengelola potensi bb diperlukan aliran investasi masuk yang pada akhimya akan menggerakkan seKor riiil. Bergeraknya seKor riil secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di KTI yang selama ini idenUk dengan ketertinggalan di berbagai bidang. Dengan niatan yg hrlus dad semua pihak untuk membangun KTI, pemihakan-pemihakan yg dilakukan pada KTI dengan memberikan beberapa insenUf baik fiskal maupun non fiskal akan membantu meningkatkan daya saing daerah dan menarik minat investor. Untuk lebih memperjelas insentif investasi yang memungkinkan untuk diberikan pada Dunia Usaha, maka perlunya melakukan uapay apemecahan yang perlu dilakukan untuk menjawab isu dan permasalahan dengan sasaran sbb: r Menariknya insentif fiskal dan kepabean, . Tersosialisasikannya pelayanan

Sumber: Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/Studi Tahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 77

No.

Judul Kajian/Biaya/ Unat Keria Pelaksana/ 2

1

Uraian Sinslot HaCl l(all'en/Shrdi

Tuimn/lletoddogi *)


4

3

sektor pertanian menunjukkan peringkat pertama PDRB provinsi, kemudian dizuzul dgn indusbi pengolahan.

td

Kesimpulan:

1.

2.

3. 4. 5.

*) **)

Rekmrendasi

Daya saing ivestasi di Indonesia khususnya KTI masih rendah sehingga kurang menarik dunia usaha lokal, nasional, maupun luar negeri. Potensi investasi yang prospeKifdi KTI meliputi ineustasi di bidang perkebunan dan perikanan temyata belum banyak dimanfaatkan secar aoptimal. Tidak adanya informasi yang lengkap dan akurat mengenai peluarE invesbsi di KTI untuk investor. Kurangnya dukungan permodalan bagui dunia usaha di KTI dalam bentuk Kredit, di bandingkan penghimpunan dana perbankan., Tidak adanya pemihakan secara nyata dari pernerintah dalam bentuk pemberian insentif baik fiskal maupun non fiskal khsuusnya bagi anvestor yang menanamkan modalnya di KTl.

*)

5

Pemanfaatan/Tindak

tanJut Hasil l6Jlan 5

*r)

Evaluasi /Kesegraian DenganTOR 7

perizinan safu atap serta memperpendek rantai perizinan, o Tersedianya inftasbuktur pendukung investasi, . Meningkahya investasi di bidang perikanan bngkap, . Meningkahya daya tarik investasi di bidang perikanan tangkap, o Tersedianya sumber dana yang lebih memadai bagi pengusaha, . Berkurangnya pungutan/retribusi yang memberaRan Dunia Usaha, o Meningkabya konflik antara masyarakat denga pengusaha ttg ganti rugi . Terselesaikannya konflik anbra maslarakat dengan pengusaha ttg ganti rugi tanah adat/hak ulayat, . Meningkahya kepastian dan kelangzungan usaha.


78

PROEIL HASIL I(A'IAN ISU ISU STRATEGIS KANTOR MEilEG PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2OO4 TOPIK 11: PENDAiIAAN LN

Tujuan/Metodologi

Judul lGjian/Biaya/ Unit Kerja Pelaksana/

No.

I

2

35.

Analisis Pinjaman Daerah Dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi


Metodologi Penelitian

. o

a. Biaya : Rp. 200.030.000,(Swakelola)

c. Unit Kerja Pelaksana : Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter

Temuan 4

3

Fiskal


Uraian Sinqkat Hasil Kaiian/Studi

*)

.

:

Melakukan kajian literatur Melakukan survey ke 2 (dua) daerah yaitu Sulawesi Utara (Manado) dan Kalimantan Timur (Samarinda) untuk dijadikan sample dalam penelitian ini. Melakukan analisis kualitatif dan kuanUtatif terhadap data sekunder maupun primer unfuk kemudian dizusun dalam susunan rekomendasi kebijakan pinjaman daerah.

**)

Pemanfaatan/Tindak

*)

lanjut

Meninqkatkan Akses Piniaman Special revenue Sondmerupakan jenis obligasi yang sesuai bagi daerah dalam upaya peningkatan penerimaan dan penyediaan pelayanan public. Sulud Fund merupakan salah satu bentuk reksadana yg peftama kali dikeluarkan oleh daerah yaitu daerah Sulawesi lJ'tara. Sulud Fundini merupakan cikal bakal obligasi daerah yg mempunyai potensi besar unfuk diterbitkan oleh daerah ke depan. Pemerintah Pusat masih dominant dalam melakukan control pinjaman daerah, ke depan system ini lebih mengarah ke RuleBas Contol terutama dengan rencana penerbitan UU PHLN serta renctna penerapan standar akuntansi yg jelas dan seragam bagi seluruh tingkat pemerintahan.

.

.

e

o

.

.

Hasil Kajian


**)

6

5

l,lanfaat dan Tindak Lanjut

Hasil Kajian:

Meniaoa Kesinambunoan Fiskal Dari hsil perhitungan Debt ftrvice Corcrage Ratio (DSCR) utk bhun 2001, 2002 & 2003 menunjukkan bahwa seluruh darah propinsi memiliki nilai DSCR diatas 2,5. Hal ini berarti bila bila hanya menggunakan DSC& maka seluruh Daerah Tlngkat I Propinsi dalam periode tsb dapat melakukan pinjaman. Dengan menggunakan data thn 2002, Daerah Tingkat I dikelompokkan fslsm Uga kategori yaitu Daerah Miskin, Sedang dan Kaya. Dari 8 darah kategori Miskin terdapat 4 daerah yg memiliki tunggakan pinjaman yaitu : maluku, SuluL Jambi dan NTT.

*) **)

Rekomendasi

Untuk meningkatkan akses pinjaman kepada daerah, maka dipedukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah erutama dalam hal menenfu kan need asessmen daerahnya serta peningkatan kemampuan aparat daerah dalam rangka pengelolaan anggaran. Melkukan prebaikan sitem insentif dan punishmenf mengenai pengelolaan pinjaman daerah terutama dengan adanya keinginan pemerintah kedepan untuk melakukan penghapusan piutang Negara (RDI) secara muflak atau bersyarat di PDAM dengan komiBnen dari Pemda. Dalam rangka mempersiapkan penerbitan obligasi daerah (revenue bond) perlu dilakukan langkahlangkah antara lain sbb: 1) perlu kesiapan pemda menyangkut dengan proyek daerah yg akan diterbitkan obligasinya; 2) perlu adanya bansparansi dari keuangan pemda; 3) memenuhi persyaratan pinjaman yg diatur oleh pemerintah serta mengikuti peraturan perundangundangan di bidang pasar modal; 4) membentuk unit pengelolaan obligasi daerah; 5) perluadanya lembaga penunjang p€nerbitan obligasi daerah (underwite) yg melakukan penjaminan atas obligasi daera; dan 6) perlu adanya lembaga pemeringkat obligasi daerah.

Hasil Kajian:

o

t

.

Dapat diketahui gambaran permasalahan pinjaman daerah di Ungkat pusat maupun daerah, terutama dari segi kesiapan afuran pelaksanaannya yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat serta kesiapan sumber daya di daerah dalam hal pengelolaan pinjaman. Merupakan masukan bagi pemerintah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja pemerintah (RKP) yang selanjuhya di implementasikan dalam bentuk kerangka regulasi maupun kerangka anggaran.

7 Evaluasi:

1. Ada revisi mengenai judul kajian yang semula berjudul "Analisis Pinjaman Luar Negeri Dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal" menjadi \nalisis Pinjaman Daerah Dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal".

2.

Metodologi yang tertulis pada TOR adalah :

Melakukan identifikasi terhadap kondisi keuangan di daerah pasca brejalannya otonomi daerah termasuk perafu ran-peraturan yang terkait dengan pinjaman

luar negeri dalam pelaksanaan otonomi daerah.


79

Tduan/ l,letodologrl

ludul Kajian/Biaya/

No.

Uraian Sirykat

*)

Unit lGria Pelaksana/

I

Hril l6ilrn/Stdl


2

Rekmrendasi

4

3

r)

5

PemanfaatanFlndak

bniut

Hasil

6

Kalian:*)

Evaluasi /Xeccnraian

DclpanTOR 7

Dari 7 daerah kategori sedang terdapat 5 daerah yg memiliki tunggakan yatu Kalsel, Sumbar, Sulsel, Bali dan DIY. Sedargkan 11 daerah yg kaya terdapat 7 daenh yg memiliki tunggakan. Penurggak prnjaman terbesar adalah DKI lakarb Sumut, dan NAD yang umumnya merupakan funggakan pinjaman yg dilakukan PDAM. Daerah yg termasuk kelompok kaya jr.rsFu menunggak pinjaman terbesar.

36.

Penyusunan Strategi Pendanaan Luar Negeri

Tujuan:

1.

a. Biaya : Rp. 850.fi)0.000,Swakelola : Rp. 460.400.000

Kontak :Rp.389.600.000 b. Lama Pelaksanaan: 10 bulan

2. c. Unit Kerja Pelaksana : DireKorat Pendanaan Luar

Menyusun srategi pendanaan luar negeri pemerintah yg efeKif dan efisien baik secara kelembagaan, ketlijakan, mekanisme dan criteria kegiatan y9 dapat dibiayai pinjaman dan hibah luar negeri. Menyusun rekomendasi renc:rna tindak yg diperlukan agar strategi tsb dapat dilaksanakan.

Hasil Kajian:

Rekomendasi:

1.

1.

GDP

Negai Bilateral

Metodologi Analisis :

l.

2.

Pendekatan Pendapatan Nasional Solvabilitas dan Kesinambungan

2.

Fiskal

3. 4.

Prinsip-prinsip pengelolaan utang Publik Debt sustainability dan Debt

dinamic

Metode Pelaksanaan

:

Kajian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat melalui diskusi-diskusi dan workshop, wawancara dengan nara sumber baik dari kalangan pemerintah, para ahli ekonomi, maupun civil srcietynqeri serta

*) **)

Pengelolaan utang luar negeri ke depan dihadapkan pada masalah bagaimana mengelola likuiditas dan sofuabilitas perekonomian sehingga tercapai kesinambungan fiskal dan perekonornian tefi indar dad kebangkrutan. Indikator yang bisa menunjukkan tingkat solvabilitas perekonomian adalah debt to

2.

ntio danlatou debt to ryort ntio.

Sedangkan indikator yang bisa menunjukkan likuiditas perekonomian adalah debt *rvice ntio. lndilatorindikator ini sangat berguna sebagai nmbu-rambu jangka panjang dalam pengelolaan utang luar negeri. Pengelolaan kebijakan fiskal diarahkan pada terciptanya kesinambungan fiskal dalam jangka panjang. Kesinambungan fiskal adalah situasi dimana peminjam dapat terus memenuhi pembayaran utang-utangnya tanpa membuat utang baru yang lebih besar dan tanpa upayaupaya meningkatkan pendapatan anggaran atau perubahan alokasi belanja negara yang tidak realistis, misalnya pengurangan secara drastis belanja modal atau pengeluaran pembangunan yang justru bisa membawa perekonomian terjebak dalam pertumbuhan ekonomi rendah.

3.

4.

ManfaatShdi:

Pencapaian indikator-indikator batas aman utang luar n€geri pedu diupayakan secepat mungkin agar bisa terhindar dari berbagai risiko yang bisa berdampak fatal terhadap perekonomian. Dengan memperhatikan tujuan pengelolaan utang luar negeri serta tantangan dan prioritas pembangunan ke depan, penggunaan utang luar negeri perlu dilakukan secara tepat sas.rran dan selektif untuk bidang-bidang pembangunan tertentu Dalam kajian ini telah dipaparkan perhitungan biaya utang luar negeri (co* af funawing) berdasarkan tems aN andih:qtsyang selama ini diteilma Pemerintah Indonesia. Rumusan perhitungan tersebut dapat dijadikan acuan dalam pemilihan utang luar negeri dengan biaya dan ri$ko yang serendah mungkin Dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan utang luar negeri, kelembagaan pengelolaan utang luar negeri pemerintah perlu dibagi ke datam berbagai fungsi yaitu fonf office, middle officedan fuck office


80

No.

I

Tujuan/iletodologi

ludul Kajian/Biaya/


r)


3 melalui pengumpulan data lapangan. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan


3.

kepustakaan. Kajian ini menggunakan analisis kualitatif yang didukung data-data kuantitatif yang mutakhir. Untuk itu dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut: Studi literatur dalam rangka mencari informasi sebagai dasar teoritis dalam menyusun kajian;

(l)

(2)

Di*usi (round table

dixuson)

(3)

(4)

dengan kalangan

pemerintah, ahli ekonomi dan mantan pejaba$

4.

Seminar dengan mengundang para pakar, akademisi, pengamat ekonomi dan kalangan otzl wiety untl/r. rnendiskusikan dan menyuzun sebuah strategi pendanaan luar negeri; Pengumpulan data lapangan.

Rekomendasi 5

*)

Pemanfaatan/Tindak

Lanjut Hasil Kaiian 6

**)

Evaluasi /Keseuaian DenganTOR 7

Indikator-indikator rasio utang luar negeri tersebut dapat dijadikan acuan untuk mengetahui berapa tingkat utang optimal utang luar negeri bagi suatu negara, yang bisa dilihat dari hubungan tingkat utang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Hubungan itu secara sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut: selama utang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi maka utang merupakan satu pembiayaan yang mengunfungkan. Namun, jika utang sudah berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi berarti tingkat utang tersebut perlu dikurangi. Indikator-indikator yang menunjukkan berapa ambang batas utang luar negeri yang aman sangat beruariasi dan ditentukan oleh karakteristik perekonomian, instihrsi dan kualitas kebijakan di suatu negara. Kesimpulan studFstjdi yang ada tentang tingkat ambang batas utang luar negeri yang sangat bervariasi ini menyiratkan adanya kesulitan tersendiri menenfukan ambang batas utang luar negeri yang tepat. Namun demikian, indikatorindikator tersebut penting sebagai rambu-rambu awal yang perlu dipefiatikan dalam pengelolaan utang dalam jangka panjang untuk mencapai kesinambungan fiskal dan menghindari perekonomian dari kebangkrutan.

Kesimpulan:

1.

Pengalaman pada masa yang lalu

terubma pada masa krisis telah memberikan pelajaran yang sangat berharga, yakni pemerintah perlu secara terencana mengurangi dan mengakhiri ketergantungan pada utang luar negeri; memperbesar primary balance surplus melalui berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dan

*) **)


81

No.


Tujuan/ l.letodologi

*

Uraian liinslrat Hasil l(aihn/S6edi

) Hasil Analisis/ Kesimpulan/

Tenuan

I

2

3

**)

4

Redronrendasi 5

*)

Peilanfaatan/Tindak

leniut

Hasil l(atian

6

*r)


7

penghematan belanja negan; meningkatkan dan melakukan perbaikan pengeldaan dan pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri dalam berbagai aspek; dan rnengendalikan utang luar negeri s,vasta agar pengelolaan neftrcir pembayaran dan stabilitas ekonomi makro lebih terkendali. Upaya untuk menjaga kesinambungan ini di masa depan akan menghadapi permasalahan dan tantangan mulai dari beban pembayaran utang luar negeri yang masih cukup tinggi, lambahya pemulihan ekonomi hingga masalah utang luar negeri pemerinbh daerah. Tantangan tersehit rnengiryaratkan pelunya pengelolaan utang luar negeri yang lebih kompehensif, terukur, efektif dan efisien, baik dalam lingkup operasional walaupun sbategis. Pengelolaan utang luar negeri di masa yang akan datang juga dihatapkan pada lingkungan pembangunan dan ekonomi yang terus berubah. Globalisasi merupakan hal yang bdak bisa ditawartawar lagi oleh setiap negan berkembarg maupun neganrnegara maju. Komitmen-komitmen intemasional yang berhubungan dengan prognm pembangunan *cr;rli Millennium Develqnent @lsjuga harus dipenuhi. Tata kelembagaan negara dan pemerintahan juga mengBlami perubahan yang cukup mendasar

terutama huburqan antara pemerintah dan parlemen. Selain itu, terdapat beberapa tantangan pokok yang akan dihadapi dalam pembangunan ke depan, yaitu: (1) Meningkattan kualitas sumber daya manusia; (2) Mendorong pertumbuhan ekonomi; (3) Memperluas kesempatan kerja; (4) Mengurangi kemiskinan; (5) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (6) Mengurangi kesenjangan antar

*) **)

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/StudiTahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2@4 82

No.

ludul Kajian/Biaya/ Unit Kerja Pelaksana/ 2

1

TujuanlMetodologi

3

*)

Uraian Sinskat Hasil Kaiian/Studi Hasil Analisis/Kesimpulan/ Temuan **) 4

Rekonrendasi 5

*)

Pemanfaatan/Tindak

Lanjut Hasil Kajian 6

**)


llengan TOR 7

wilayah; 6) Mendorong supremasi hukum dan goodgovemancq, (7) Meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan. Pengelolaan utang luar negeri ke depan dihadapkan pada masalah bagaimana mengelola likuiditas dan solvabilitas sehingga tercapai kesinambungan fi skal dan perekonomian terhindar dari kebangkrutan. Indikator yang bisa menunjukkan tingkat solvabilitas adalah debt to GDP ratio dan/atau debt to eryoft ratio. Sedangkan indikator yang bisa menunjukkan likuiditas perekonomian adalah debt sruice ratio. Studi-studi yang telah ada menunjukkan bahwa indikator utang luar negeri yang aman bagi negara dengan kondisi seperti lndonesia adalah sekitar 100o/o

untuk &bt to aupott ratiq,50o/o untuk d&t to GDP ratiq dan 25o/o debt sruie rarb. Indikator-indikator ini sanqat berguna sebagai rambu-rambu jangka panjang dalam pengelolaan utang luar rEgeri. Secara mendasar tujuan pengeldaan utang luar negeri Indonesia ke depan

adalah memelihara ketersediaan dana yang cukup bagi pembangunan di tingkat pusat maupun daerah; mengelda utang pemerintah pusat dan daerah pada tingkat yang aman dan berkelanjutan dengan biaya dan risiko yang serendah mungkin; memastikan adanya konsistensi antara kebijakan pengeldaan utang dengan kebijakan fiskal dan moneter; meningkatkan efektifrbs penggunaan dana yang berasal dari utang luar negeri. 7. Kelembagaan yang berperan terhadap penatausahaan utang luar negeri di Indonesia meliputi Departemen Keuangan yang melakukan fungsi pengadaan perjanjian keuangan internasional, pembinaan dan

*)

**)


83


No.

Tujuan/Metodologi

Uraian liingkat Haril Kajian/Shdi

r)

Hail Analisis/Kesimpulan/ Temuan

2

1

Rekomendasi

**)

4

3

*)

Pemanfaatan/Tindak

lanjut

Hasil

lbjian **)

5

6

Memberikan gambaran lebih lanjut tentang apa dan bagaimana kinerja pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri yang sampai saat ini belum dapat dioptimalkan. Pemetaan atas persoalan yanq

Evaluasl /Kesesuaian Dengan TOR 7

pelaksanaan pengelolaan penerus:rn pinjaman, investasi pemerintah, dan penerusan dana luar negeri, serta pengurusan piutang negara macet dan lelang; Bappenas yang melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait" dan Bank Indonesia yang berfu ngsi menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri.

8.

37.

Tidak adanya satu lembaga yang secaril khusus mengelola utang luar negeri pemerintah merupakan konsekuensi belum adanya satu peraturan yang secara komprehensif mengatur masarlah pengelolaan utang luar negeri baik pemerintah maupun swasta. PeGturan perundangan yang ada masih berupa pengaturan yang parsial dalam berbagai bentuk dan tingkatan. Sementara TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999 - 2004 dan Undang-Undang No. 25|2OOO ttg Program Pembangunan Nasional 2000 - 2004 telah mengagen daan pembentukan suatu UU tentang pinjaman /hibah luar negeri.

Tujuan:

Hasil Kajian dan Analisis:

Rekomendasi:

Negeri.

Menwsun strategi peningkatan kinerja pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri utuk

a. Biaya : Rp. 400.000.000,-

terhada[ APBN serta tekanan pada

Dari hasil kajian di lapangan atas berbagai proyek sampel terpilih, ditemukan berbagai masalah manajemen keuangan. Masalah tsb dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok. Peftam4 adalah masalah paradigmatik, yaitu masalah-masalah yg bersifat mendasar dan strategis yang memberikan

Dengan diberlakukannya undangundang dan peraturan yang menyangkut aspek pengelolaan keuangan maka dalam kaitannya dengan proyek pinjaman/hibah luar negeri kedepan perlu dikedepankan aturan tentang skema penjamin dana pendamping,

Strategi Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar

mengurangii beban tambahan Swakelola : Rp. 227.552.200 : Rp. 159.395.500

Kontak

*) **)

neraca pembayaran luar negeri kiranya amatlah tepat. Dalam

Manfaat Studi:

Evaluasi: Metodologi tidak dicantumkan dalam TOR.


Tuiuan/Metodologi


No.


*)


Temuan 2

1

b. Lama Pelaksanaan: 6 bulan c. Unit Kerja Pelaksana : DireKorat Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan Pembangunan

3 bentuknya sebagai strategi diharapkan hasil sturi ini bersifat operasional dan applicable.

Metodologi Analisis: Metodologi yang digunakan dalam melakukan ini adalah melalui pembahasan tentang kinerja pelaksanaan dikaiRan dengan tahap pengusulan dan pencairan pinjaman luar negeri, tanpa mengurangi konsentrag pada analisis tentang kinefa

Rekomendasi

*r)

4 landasan bagi munculnya persoalanpersoalan yg bersifat sistemik dan teknis. Kdua, masalah sistemi l{teknis, ya itu masalah-masalah yg menyangkut masalah keuangan. Umumnya masalah sistemik ini bersifat teknis. Ketiga, adalah masalah transisional, yaitu masalah-masalah yg bersumber dari adanya proses transisi dalam lingkungan sistem ini di Indonesia.

*)

5 mekanisme pencairan, koordinasi dengan pemerintah daerah.


Pemanfaatan/Tindak


6

7

dihadapi menjadi semakin jelas sehingga kerangka Undak lanjut akan lebih fansparan.

pelaksanaan.

iletodolgi Pelaksanaan Kajian: Bertolak dari hipotesis permasalhan

kinerja pelaksanaan proyek pinjaman [N yg dikemukan akan digunakan 2 kelompok metode kelornpok analisis yaitu : Analisis Siklus dan Efekuntas

l.

2.

*) **)

Proyek Analisis Manajemen Keuangan dan Aliran Dana Proyek.


85

PROFIL HASIL IG'IAN ISU. IsU STRATEGIS KANTOR MENEG PPN/BAPPETIAS TAHUN ANGGAMN 2OO4 TOPIK

12

:

PENGEMEANGAT{ SDA DATI LH


No.

Uraian Sinqkat Hasil Kaiian/Shrdi

*) 4

3

Kajian Perencanaan Penyelamatan (Kebijakan

Tujuan:

Ksimpulan:

hfeguard)

untuk memberikan gambaran tentang stafus

kebijakan yang ada sudah cukup memadai untuk pengamanan lingkungan hidup di SeKor Kehutanan dan Sektor Migas. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat landasan hukum bagi pelaksanaan kebijakan pengamanan lingkungan. Sebagian dari upaya tersebut cukup jelas (staight-foruar4, yait) menambah peraturan pemerintah yang memperinci kebijakan dalam Undang-Undang. Sesuai dengan temuan kajian ini, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan tambahan/ revisi ten[ang: minimisasi pembukaan lahan di seKor migas, sarnKi unfuk pelanggaran pelaksanaan studi AMDAL dan pencemaran laut untuk sektor migat pelaksanaan hak gugat dan p€rEtn masyarakat dalam pemantauan/pengawasan kualitas lingkungan, mekanisme penerapan sanrci pelanggaran.

SDA dan

Lingkungan Hidup

kelengkapan kebijakan

afquardinglingkungan a. Biaya Rp. 296.550.000 Swakelola

Kontrak b.

Rp. 74.550.000 Rp. 220.000.000

lama Pelaksanaan 8 bln

c. UKE

I/II:

Dit. Pengendalian SDA dan LH

hidup di Indonesia. Gambaran tentang status kelengkapan ini pedu dilihat sebagai langkah awal dari kajian yang lebih komprehensif. Status kelengkapan kebijakan tersebut diperoleh melalui : a) inventarisasi perafu rarr perundangan yang mengandung unsur efquarding, b) kajian terhadap kelengkapan peraturan-perundangan tersebut dan c) mengusulkan perkuatan dan pelengkapan kebijakan afquad. Hasil akhir yang diharapkan terdiri dari: a) kerangka analisa yang telah teruji, b) inventarisasi perafu ran-perundangan, c)

hasil kajian dan rekomendasi. Metodologi:

lGjian tentang lengkap atau tidaknya perangkat peraturan-perundangan dipahami sebagai suatu gap analysis. Artinya, perangkat peraturan-perundangan vanq ada harus

*) **)

Rekomendasi


2

1

38

Tujuan/Metodologi

. .

o r

Kajian

ini memiliki banyak

keterbatasan,

dan layaknya dianggap sebagai langkah permulaan yang harus diikuti oleh kajian

yang lebih komprehensif. Hal

ini

perlu

karena masalah kebijakan pengamanan

lingkungan

Evaluasi Keeesuaian

dengan TOR ) 7

6

5

Rekomendasi:

tidak befienti

pada

lengkap/tidaknya peraturan-perundangan diatas kertas.

Manfaat:

Evaluasi:

kajian ini layaknya dianggap

Tidak di temukan perbedaan antara hasil kajian dengan TOR kajian, baik dari segi tujuan maupun anggarannya

sebagai suatu langkah awal dari upaya besar dan berpotensi memakan waKu unfuk melakukan kajian komprehesif dan penataan-kembali semua kebijakan untuk memperkuat pengamanan lingkungan di Indonesia

Beberapa usulan kajian lanjutan yang dapat dilakukan adalah: Perluasan kajian untuk seKor-seKor

1.

2. 3.

.

Namun, sebagian upaya p€nguatan kebijakan memerlukan kajian dan pembahasan lebih lanjut. Usulan upaya penguatan yang masuk dalam kategori ini adalah: Peraturan yang mendukung penggunaan input-input ramah lingkungan dan sistem pengelolaan lingkungan terpadu. Argumentasi yang patut dipertimbangkan adalah apakah pendekatan ini sebaiknya tetap berada diluar wilayah kebijakan pemerintah yang diatur peraturanperundangan, dan tetap berada dalam ialur best oractices?

Pemanf,aatan/Tindak taniut Hasil Kaiian **1

*)

4.

.

lain, terutama seKor-seKor yang sangat aKif, misalnya manufaKur, pengembangan permukiman (realestate), pertambangan umum; Peduasan kajian dengan cakupan peraturan-perundangan yang lebih lengkap; Evaluasi tingkat kemudahan dan kendala penerirpan kebijakan pengamanan lingkungan, dilihat dari sisi pihak pelaksana (pengusaha, masyarakat, instan$ pemerintah); Kajian tentang motivasi dan dasar pelaku usaha melakukan pengamanan lingkungan - peran industrial standards/ best practices dan pengakuan intemasional

dibandingkan peraUran-

5.

perundangan; Evaluasi kon$stensi antara seluruh peraturan-perundangan yang ada, untuk melihat seb€rapa jauh perbenturan kepentingan eksploitatif dengan kepentingan nenaramanan linoklrnoan-


86

No,

tudul Kajian/Biaya/

Tujuan/Metodologl *1


I

2

3

dibandingkan dengan suatu standar yang ingin dicapai. Selanjuhya, kajian terhadap peraturan-p€rundangan yang ada dilakukan dengan menyandinglGn: Pendekatan Umum dengan Undang-Undang, Tolok-Ukur Sektoral CruS) dengan Peraturan Pemerintah dan Keputusan

r

(PUM)

r

Presiden.

Hipotesa yang digunakan dalam kajian ini adalah: Apabila seluruh Pendekatan Umum (PUM) telah tercakup dalam Undang-Undang yang ada, dan apabila seluruh Tolok-Ukur Sektod C[US) telah tercakup dalam Perahrran Pemerintah dan Kepufusan Presiden, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan pengamanan lingkungan telah memadai.

Uraian Sinskat Hasil Kaiian/Studi Hasil Analisis/ Kesimpulan/ Temuan **) 4 Peraturan seKoral yang memperkuat perafuran pemerintah lintas-sektoral tentang pengelolaan air, limbah 83, udara, dan laut. Argumenta$ yang patut dipertimbangkan adalah apakah untuk menjamin dan mendorong pelaku usaha untuk mentaati peraturan pemerintah lintas-seKoral, perlu ada peraturan pemerintah sektoral yang mempertegas dan mengintemalisasi ketentuan tersebut? Jika pentaatan peraturan lintas-seKoral dianggap mencukupi, berarti tidak perlu ada penegasan dengan perafuran sektoral. Peraturan tentang dana jaminan pemulihan lahan untuk seKor migas. Hal yarp perlu ditinjau adalah apakah dengan pola yang ada (tanpa adanya dana jaminan pemulihan lahan), pemulihan lahan telah terlaksana dengan baik. Perlu diingat disini bahwa banyak lokasi perminyakan, baik yang masih produKif maupun yang sudah ditingqalkan, sudah berpindah tangan pemegang konsesi/operator, sedangkan pencemaran tanah yang terjadi belum terselesaikan dengan baik. Pro- dan kontra- dana jaminan pemulihan lahan di seKor migas perlu dikaji lebih jauh

Rekomendasi

*)

5

Pemanfaatan/Tindak tanjut Hasil Kaiian **)


6

7

Diakui bahwa kajian'kajian lanjutan yang perlu dilakukan bukanlah kajian yang sederhana, karena besamya jumlah perafuran-perundangan di Indonesia dan begitu banyaknya peluang interpretasi (dan misinterpretasi) di tingkat pelaksanaan. Namun, unfu k kepentingan jangka-panjang pengamanan lingkungan, kajian komprehensif sangat mendesak dilakukan. Hal ini semakin nyata dengan bergulimya otonomi daerah, yang memaksa kebijakan tingkat nasional menjadi lebih jelas, tegas dan konsisten

jika ada tolokukur yang tidak tercakup dalam rangkaian peraturanperundangan secan lengkap, maka dapat dinyatakan bahwa kebijakan safeguarding lingkungan masih mengalami kekurangan. Sebaliknya,

*) **)


87

No.

Judul lGjian/Biayal Unit Kerja Pelaksana

Tujuan/Metodologi

2

1

3

Penyusunan ltlodel Pengelolaan Ekosistem DaraQ Pesisir dan Laut

39

a. Biaya Rp.295.470.000 Swakelola Rp. 139.150.000 Kontrak Rp.156.320.000 b. Lama Pelaksanaan

c. UKE

*)

l0 bln

I/II:

Dit Kelautan dan Perikanan

Tujuan: Menyusun model pengelolaan terpadu ekosistem darat, pesisir, dan laut yang mengintegrasikan pendekatan kelestarian dan manfaat sosial ekonomi, sebagai acuan bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan di daerah yang memiliki tiga ekosistem tersebut. Dengan demikian akan tercapai suatu tingkat pembangunan secara berkesinambungan dari wilayah hulu sampai wilayah laut, mengurangi ancaman kerusakan daerah pesisir dan laut dari bencana alam, menjaga proses-proses

ekologi penting/utama, sistem pendukung kehidupan dan keanekaragaman hayati.

Metodologi: Kajian ini mempergunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaifu oertama, pendekatan

studi deskriptifdan kepustakaan; kedua. analisis

Weaknre, Opprfuniti$, dan ThrcaE 'trenqd, (SWOT), yang dilengkapi

dengan analisis Logial Fra m ewo* App rcadr (LF A), Problem and Objrtive Tre dan DRUG Test

*)

**)

Uraian Slnokat Hanil Kalian/Shdi Hasil Analisis/ Kesimpulan/ Temuan **) 4 Kesimpulan: Berdasarkan analisis tefiadap pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pengelolaan pesisir dan laut, studi kasus pengelolaan teluk Balikpapan di daerah Kalimantan Timur, dan model pengelolaan ekosistem darat pesisir dan laut maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut. Pertama, model pengelolaan ekosistem darat pesisir dan laut secara terintegrasi atau terpadu perlu dikembangkan karena kerusakan lingkungan suatu ekosistem dapat terjadi beruntun akibat kegagalan pengelolaan suatu ekosistem yang berdekatan atau terkait, seperti dampak pengelolaan ekosistem DAS terhadap ekosistem pesisir. Sedangkan saat ini pengelolaan di masing-masing ekosistem yaitu DAS dan p€sisir masih berjalan sendiri-sendiri, dilakulon secara parsial, dan maEh terfokus pada masing-masing aspek sumber daya tertentu. Hal ini berarti bahwa: a) tungsFfungsi pengelolaan masih terbagFbagi dan terpencar di masing-masing institusi; dan b) karena fungsi-fung$ terpencar di banyak institusi, maka sulit untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan dan unfuk melakukan koordinasi antar instansi secara efektif. Kedua. pengelolaan ekosistem darat, pesisir dan laut yang terintegrasi dengan cara menggabungkan suafu mata rantai ekosistem yang berkesinambungan mulai dari darat pesisir dan laut ini dapat melihat permasalahan dan indikator sumber daya alam secara holistik yang berguna bagi penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, manfaat yang diperoleh dapat dioptimalkan, dan dampak di tingkat makro dapat diantsipasi sehingga tujuan pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai. KeUga, dengan pengelolaan ekosistem darat pesisir dan laut secara terintegrasi atau terpadu dapat diketahui hubungan ekologis dan sosial ekonomi yang dalam jangka panjang dapat melindungi keterpaduan ekosistem lokal.

Rekonrendasi

*)

5

Rekomendasi: Pertama, pedu adanya perafuran perundangan yang mengatur pengelolaan ekosistem secara integratif sehingga dapat tercipta situasi kondusif untuk tedaksananya pengelolaan ekosistem darat, pesisir dan laut secara terpadu dan terkoordinasi. Pengaturan pengelolaan ini dapat dilakukan melalui pengembangan penataan ruang baik darat maupun laut. Kedua, dalam pengelolaan ekosistem secara terpadu perlu diperhatikan luasan ekosistem karena jika sebuah ekosistem terlalu luas dan kompleks, hasil dari analisis dan perencanaan dapat mempunyai nilai yang rendah atau kecil. Ketioa. perlu dilakukan penataan kelembagaan atau pembenfukan suafu institusi pengelolaan datam bentuk Badan Pengelola yang independen, melibatkan sFumua stakeholders serta partisipasi masyarakat sekitar kawasan. SbuKur Kepengurusan Badan Pengelola terdiri dari Dewan Pengarah (Badan Legislatif) yang terdiri dari berbagai pihak dengan tungsi utama memberi arahan sbat€is maupun kebijakan pengelola oleh Pelaksana Harian (Badan Eksekutif) yang dapat bekerja sama secara profesional, Keemoat, peningkatan kapasitas masyarakat perlu dilakukan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ekosistem darat, pesisir, dan laut

Pemanfaatan/Tindak fanjut Hasil Kajian **)

EYaluaC Kesesuaian dengan TOR ) 7

6

Evaluai: Tidak di temukan perbedaan antara hasil kajian dengan TOR kajian, baik dari segi tujuan maupun anggarannya

Keempat Denqelolaan ekosistem darat, Desisir


88

Tujuan/Metodologi


No.

Rekomendasi


3

2

1

Uraian Singkat Hasil Kaiian/Sh,rdi

*)

*)

5

Pemanfaatan /Tindak lanjut Hasil Kajian **)


6

7

dan laut dilakukan melalui keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, yang melibatkan masyarakat lokal. Selain itu, pemantapan pengelolaan ekosistem ini dilakukan melalui kemitraan (comanagemenQ dengan stakeholders terkait. Kelima, pengelolaan ekosistem memerlukan p€nataan kelembagaan yang ada atau pembentukan suatu lembaga atau institusi pengelolaan ekosistem darat, pesisir dan laut yang independen, dan melibatkan semua stakeltolders *rta partisipasi masyarakat sekitar kawasan yang selaras dengan konteks kebijakan pembangunan yang bersifat lokal, regional, maupun nasional. 40

Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan a. Biaya Rp. 342.160.00O Swakelola Rp. 99.120.000

Kontrak

Rp.243.010.000

b. Lama Pelaksanaan 10

c. UKE

bln

l/II:

Dit. Kelautan dan Perikanan

Tujuan: Kajian ini ditujukan untuk menyusun strategi pengelolaan dan pemanfaatan zumberdaya kelautan dan perikanan yang mengintegrasikan pendekatan kelestarian dan manfaat sosial ekonomi, yang dapat dipakai sebagai acuan umum penyusunan kebUakan operasional dan perenGnaan bagi para sta k eh olde rs dan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Manfaat dari kajian ini adalah tersusunnya konsep rumusan strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai acuan di tingkat operasional bagi semua pihak.

*) **)

Lingkup kajian ini mencakup beberapa fokus, yaitu: (1) identfikasi lingkup surnber daya kelautan dan

Kesimpulan:

Rekomendasi:

ilanfaat/Undak fanjut

Evaluasi:

1.

1.

Sbategi pengembangannya

Tidak di tennukan perbedaan antara hasil kajian dengan TOR kajian, baik dari segi tujuan maupun anggarannya

2.

3.

Bidang kelautan yang mencakup tujuh sub-bidang yaitu: perikanan, pertambangan dan migas, industri maritim, angkutan laut, pariwisata bahari, bangunan kelautan, jasa laut lainnya, diarahkan untuk lebih dimanfaatkan dan dikelola secara optimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Setiap sub-bidang mempunyai kebijakan dan strategi yang spesifik sebagai acuan operasional bagi semua pihak. Strategi yang ditenpuh untuk setiap sub-bidang yang akan dikembangkan sedikitnya harus mencakup 3 hal, yaitu strategi investasi, strategi pemanfaatan, dan strategi pengelolaannya. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bidang kelautan perlu dilakukan upaya yang memperluas diversifi kasi pemanfaatan sumber daya kelautan, meningkatkan efi siensi yang mencakup alokasi usaha yang optimum, dan memperbesar investasi dengan memberi dorongan kepada sub-bidang yang mempunyai ICOR yang relatif rendah.

2.

Pembangunan kelautan dan perikanan tidak bersifat parsial, sehingga perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan pelibatan seluruh seKor dan stakeholdeq dan dilakukan berdasarkan daya dukung.

Untuk mengembangkan produkproduk pariwisata bahari pedu diterapkan model pengembangan pariwisata berkelanjutan, yang mampu memberi prioritas pada kualitas lingkungan dan kualitas pengembangan masyarakat lokal. Sementara, untuk mengembangkan sub-bidang perikanan, perlu adanya sinergi dengan pengengambangan sub-bidang bangunan kelautan, industri kelautan, dan jasa kelautan.

3.

Perlunya memperkuat pengawasan

dan pengendalian serta pengembangan penelitian dan IPTEK dalam oemanfaatan sumber

daya kelautan dan perikanan.

Sub-bidang pariwisata bahari dan perikanan mempunyai nilai ICOR yang


dilakukan dengan mengembangkan investasi untuk sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lainnya yang berwawasan lingkungan; dan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaannya. Untuk menyiapkan perannya yang semakin penting, arah keb|akan makro pembangunan kelautan dan perikanan ditekankan pada : (1) Menyatukan komitmen politik dari para penentu kebijakan, mengkaji dan menyusun UndangUndang Kelautan Nasional yang sinergi dan terintegrasi sebagai payung hukum pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia; (2) Menentukan dan menetapkan batas-batas wilayah perairan pedalaman, zona tambahan, dan landas kontinen; (3) Meningkatkan pemahaman geopolitik dan geostrategis kepada seluruh komponen; (4) Mengembangkan armada laut baik secara kualitas maupun kuan$tasnva dalam konteks

89

luduf Kajian/Biayal

No.

Tujuan/llebdologi



2

1

perikanan; (2) perumusan strategi makro investasi usaha di bidang kelautan dan perikanan; dan (3) penyusunan strategi makro pengelolaan dan pemanf;aatan sumber daya kelautan dan perikanan

Metodologi: Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini menggunakan analisis kuantitatif dan analisis

kualitatf : a. Amlids kuantitatil dengan menggunakan; (a) pendekatan

keberlanjubn

(sffiinabil$@nidor

appruflyatg berbasis pada analisis .sistem dinamis

(dmanic systen); dan

(b) pendekatan pembangunan ekonomi berdasarkan seKor prioritas serta keterkaitan dari masing-masing sektor dengan analisis inputouFut dengan menggunakan tabel IO Indonesia tahun 2000 (BPs, 2003). Selanjutnya dilakukan analisis inqemental capibl ouQut ratio

dcoR/dan

Incremental labor

ouout Ratio (lLoR) untuk mengetahui dampak inveshasi dan tenaga kerja yang dihasilkan oleh

*)

**)

Uralan Sinokat Hasil

r)

lbitan/Strdi Rekomendasi

4 rendah dibanding dengan bidang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa berarti bidang pariwisata dan perikanan merupakan bidang yang efisien dan memiliki tingkat resiko investasi yang paling rendah dan paling efisien.

Untuk perikanan tangkap, strategi yang diterapkan adalah mengembangkan usaha perikanan tangkap secara lestari dan efisien, termasuk pengembangan pemanfaatan sumber daya ikan pada wilayah laut di atas 12 mil (ZEEI); dan menggalak*an perikanan budidaya, yang diarahkan kepada budidaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dan peningkabn nilai tambah produk perikanan.

5

*)

lanjut

Hasil lGJian **1

Evaluael l(cc€suaian dengan TOR )

6

7

Pemanfi aatan/Tindak

menjaga keutuhan NKN dan kekayaan sumber daya alam; dan (5) Meningkatkan penanganan kerusakan lingkungan dan rehabilitasi wilayah pesisir yang terdegradasi, mengembangkan daerah perlindungan, dan menindak tegas bagi para perusak lingkungan.

Strategi pengembangan pariwisata bahari dilakukan metalui pengembangan investasi unhrk sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lainnya yang berwawasan lingkungan; melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan, dan meningkatkan promosi dan pemasaran.

Arah kebijakan mako pembangunan kelautan dan perikanan ditekankan pada : (1) Menyatukan komitmen poliUk dari para p€nentu kebijakan, menghji dan menwsun Undang-Urdang Kelautan Nasional yang sinergi dan terintegrasi sebagai payung hukum pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia; (2) Menenhjkan dan rnenebpkan batasbatas wilayah perairan pedalaman, zona tambahan, dan landas konUnen; (3) Meningkatkan pemahaman geopolitik dan geostrategis kepada seluruh komponen; (4) Mengembangkan armada laut baik secara kualitas maupun kuanUtasnya dalam konteks menjaga keutlhan NKRI dan kekayaan sumberdaya alam; dan (5) Meningkatkan penanganan kerusakan lingkungan dan rehabilitasi wilayah pesisir yang terdegradasi, menoembanokan daerah oerlindunoan,


90

Judul l6Jian/Biaya/ Unat Kerja Pelaksana

No.

2

1

Tujuan/Metodologi

Uraian Sinskat Hasil

*)

lGjian/Stdi

Hasil Analisis/ Kesimpulan/ Temuan r*)

Rekomendasi

4 dan menindak tegas bagi para perusak lingkungan.

3 kegiatan ekonomi. Nilai ICOR yang kecil menunjukkan Ungkat efisiensi investasi yang tinggi, sedangkan nilai ILOR yang besar menunjukkan efisiensi penyerapan tenaga kerja yang besar.

*)

5


Evaluasi l(esesuaian dengan TOR )

6

7

A n a Iisis kua li tabfdi

lakukan dengan menggunakan pendekatan perencrnaan stratejik sebagai derivasi dari hasil analisis kuantitatif. Dalam konteks ini ada dua fokus utama yang akan mefljadi pusat analisis

kualitatif, yaitu: (1) cpek desenbalisasi di bidang perikanan dan kelautan sebagai implementasi dari semangat otonomi daerah dalam pengelolaan serta pemanfaatan slmber daya kelautan dan perikanan; dan (2) penyusunan strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan

4t

Kajaan Pengembangan Sumber Daya

Mineral

Biaya Rp. 295.169.000 Swakkelola Rp. I 25.000.000 Kontrak Rp.170.169.000

UKE UII: Dit. Sumber daya Mineral dan Pertambangan.

a. Biaya Rp. 295.r69.fi)O

*) **)

Swakelola Ro. 125.000.000

Tujuan: mengidentifi kasi "peta"

permasalahan secara lebih terinci dan rnerumuskan kebijakan yang ditempuh dalam rangka menciptakan pengelolaan sumberdaya mineral yang mampu memberikan kontribusi optimal bagi keuangan negara sekaligus tetap mampu mempertahankan keberlangsungan linokrrnoan.

Kesimpulan: Pemahaman terhadap karaKeristik industri pertambangan dan bahan galian harus dipahami secara komprehensif. Pemahaman yang benar akan dapat mendorong penentuan strategi dan pengambilan kebijakan terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya mineral dan bahan tambang ini secara tepat. Karakteristik utama dari industri pertambangan dan bahan galian ini antara lain :

1.

Lokasi sumberdaya mineral dan bahan

galian sifatnya sangat spesifik dan berada tetap dilokasi tertentu, sampai dikelola

Rekomendasi:

Evaluasig

A. Keberadaan kebutuhan konsumsi dalam negeri yang strategis (contoh pupuk, besi baja dll) dimana masih mengandalkan bahan baku industri impor diupayakan untuk dapat menggunakan sumber daya lokal yang belum tergali maka direkomendasikan untuk melakukan :

Tidak di temukan perbedaan antara hasil kajian dengan TOR kajian, baik dari segi tujuan maupun anggarannya

a.

Studi dan analisis mengenai aliran dan perjalanan material primer (bahan tambang) baik yang tersedia di indosnesia

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/StudiTahun 20M dan atau Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004

91


No.

Tujuan/lletodologi

Urahn liiinokat HaCl tbiian/Shrdi

r)


I Konbak

Rp.170.169.000

Metodologi: b. Lama Pelaksanaan 10 bln

c. UKE I/II:

Dt. Sumber daya Mineral dan Pertambangan.

Untuk mencapai hijuan studi, maka dalam studi ini dilakukan empat tahapan analisa penting, yang terdiri dari: IdentifikasiKarakteristik

1. 2. 3.

4.

2-

Sumberdaya Mineral Kajian Kebijakan lGjian dan Perumusan Permasalahan Pertambarpan di

Indonesia Perumusan Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Mineral di

Indonesia

**)

4 dan dipindahkan ketempat lain oleh induUi

3

2

3. 4.

5.

pertambangan. lokasi keberadaan sumberdaya mineral secara umum berada di dalam bumi dan tidak diketahui sebelumnya, Usaha menemukan dan menghitung jumlah cadangan yang bemilai ekonomis, harus dilakukan melalui program eksoplorasi yang sangat sulit biasanya didaerah yang belum tersentuh dan kondisi alam yang sangat sulit membutuhkan ketelitian yang tinggi dengan biaya yang sangat besar. Resiko kegagalan dalam penemuan sumberdaya mineral dan bahan tambang sangat tinggi. Investasi yang ditanamkan mentpakan investmi yang sangat besar dengan jangka waKu pengembalian yang sangat panjang dengan kisaran puluhan tahun. Indusbi pertambangan merupakan jenis indusbi ekstaKif, dimana industi mengambil sebagai dari komposisi kulit bumi dan mengolahnya. Akibat dari kegiatan ini akan merubah roman muka bumi dengan segala aspeknya. Perkembangan kegiatan industi pertambangan ini dipengaruhi oleh lalu lintas perdagangan materiaUbahan tambang yang dikendalikan dalam skala intemational, terutama untuk bahan bmbang seperti emat tembaga, nikel, timah, minyak bumi dan gos alam.

Analogi industri pertambangan dengan industri lain secan partjal akan menyebabkan kerancuan dalam pengambilan kebijakan dan penenhjan sbategi pengembangan sumberdaya mineral itu sendiri. Pemanfaaban sumberdaya mineral dan bahan galian, selama ini lebih ditujukan untuk menambah devisa dan sebagai sumber penerimaan negara. Strategi pengembangan dan pemanfaatanya juga lebih difokuskan dalam kerangka ini. Volume penjualan ke luar negeri (ekspor) bahan tambang dari Indonesia okuo besar, tetaoi sebaqian besar masih

*) **)

Rekomendasi

*)

5 maupun import, aliran dan perjalanan material primer keluar dan masuk ke Indonesia. Perlu dilakukan studi mengenai penentuan dan perhitungan cadangan bahan tambang di Indonesia, yang digunakan sebagai dasar pengembangan dan penetapan progratm pembangunan nasional. Terutama dalam mendukung bekembangnya seKor industri hilir yang memanfaatkan sumberdaya mineral dan bahan tambang sebagai bahan baku maupun bahan penunjang. Dalam kerangka otonomi daerah, Kewenangan pengelolaan zumberdaya mineral secara bertahap akan dilimpahkan ke daerah, baik itu daerah tingkat Propin* maupun Kabupaten/Kota. Dalam perkembangannya Pemerintah daerah perlu dipersiapkan untuk dapat nengemban hgas dan tanggunjawab mengelola potensi sumberdaya mineral atau bahan tambang yang ada di wilayahnya. Persiapan ini secara umum dapat dijaba*an kedalam aspek-aspek sebagai berikut :

Pemanfaatan/Tindak Lnjut Hasil Kajian r*)

Evaluasi Kecesualan dengan TOR )

6

7

b.

a. Aspek Kelembaoaan Perlunya dipersiapkan sistim kelembagaan yang kuat dengan beban kewenangan, fugas, fungsi dan tangungjawab yang jelas dalam rnengetola potensi sumberdaya mineral dan bahan tambang ini. Beberapa daerah yang telah mempunyai struKur Dinas Pertambangan dan Energi, perlu diperkuat dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang jelas.


92

Juduf Xajian/Siayal Unit Kerja Pelaksana

No.

2

Tujuan/lfetodologi 3

r)

Uralan Slnokat Hasil lGiian/Studi Hasil Analisis/ Kesimpulan/ Temuan **) 4 merupakan bahan asli (raw material) yang belum dilakukan pengolahan sehingga mempunyai nilai iual yang rendah. Di sisi lain impor Indonesia terhadap bahan-bahan yang merupakan hasil proses pengolahan dari bahan tambang masih tinggi sehingga jika dihitung secara keseluruhan mengurangi pendapatan negara dari hasil tambang Sumberdaya mineral dan bahan tambang merupakan material primer yang sebagian besar digunakan sebagai bahan baku indusvi lain. Sehingga disatu sisi industri pertambangan dapat dimanfaaRan sebagai prime moveratau sebagai industri hulu yang mendorong turnbuhnya industri dibagian hilir. Dsisi lain industri ini dapat menjadi penyangga dan penopang dari industri yang telah ada dan akan dikembarlgkan dalam kerangka pembangunan nasional.

Rekomendasi

*)

5


Evaluasl Xesesuaian dengan TOR )

6

7

b. Asoek Perundano-undanoan dan Peraturan Perangkat keo'a b€rupa perundang-undangan dan peraturan daerah perlu segera dipersiapkan dengan matang, sehingga pengembangan sumberdaya mineral dan bahan tambang dapat berjalan dengan baik dan dapat mendukung program pembangunan yang berkelanjutan. Iklim investasi yang sehat dapat ditumbuhkan dengan jaminan hukum dan peraturan yang jelaq tegas dan konsisten.

c. Aspek sarana-prasarana Daerah Sarana bansportasi, pelabuhan,

D€ngan melihat kekayaan bahan tambang yang dimiliki Indonesia, perlu dikembangkan pemikiran mengenai pemanfaatan potensi sumberdaya mineral dalam mendorong dan menopang industri-industri hilir, baik dalam realisasi industi dimasa sekarang maupun percncanaan pengembangan industri dimasa mendatang dan lebih jauh lagi untuk dapat rnelepaskan keterganfungan pasokan bahan baku industri dari luar negeri. UU No. 11 Tahun 1967 substansi materinya

masih bersifat sentralistik dan sudah tidak sesuai lagi dengan kebijakan otonomi daerah maupun dengan tantangan di masa depan. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan umum adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelekhral serta tuntutan peningkatan peran s^,asta dan masyarakat.

*) **)

ketersediaan energi yang mencukupi, akan sangat penting untuk menumbuhkan iklim investasi yang sehat. Penyediaan Sistim Informasi Potensi Sumberdaya Mineral dan Industi Peftambangan, merupakan sarana yang sangat

sbategis untuk dapat mengkomunikasikan potensi dan kemampuan daerah dalam mengembangkan sumberdaya mineral dan bahan tambang pada dunia luar. d. Asoek Sumberdava Manusia Pelimpahan kewenangan dan

tanggungjawab mengelola potensi umberdaya mineral dan bahan tambang memerlukan penguatan kompetensi sumberdaya manusia yang memadai, terutama untuk mempersiapkan fungsi kelembagaan daerah dalam : Menqembanqkan ootensi


93

No.

ludul Kajian/Biaya/

TuJuan/ l,leGodologi

2

l(alian/$rdi

Hasil Analisis/Kesinpulan/ Ternuan rt*)


Uraian Sinokat ]lasil

*)

3

Rekomendasi

4

c.

*)

5 sumberdaya mineral Mengelola perijinan lilelakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi Melakukan kegiatan yang terkait engan pengelolaan lingkungan Peningkatan Teknologi Pengolahan Sumberdaya Mineral Untuk itn perlu segera diUngkatkan kemampuan teknologi pengolahan dalam industri peftambangan, disamping untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga akan meningkatkan nilai jual ke luar regeri (ekspofl. Hal ini jt.ga dapat dipertuat dengan dekeluarkannya kebjakan yang mengatur penjualan ha$l bahan bmbang yang sudah dilakukan pengolahan. Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Indus;bi pertambangan mempunyai karakteristik yang spesifik dan berbeda dengan industri lainnya. KanKeristik industi pertambangan akan dipengaruhi oleh jenis bahan tambangnya itu sendiri dan lokasi keterdapatannya yang tergBnhjng pada kondisi geologi setempat. Untuk itu pemerintah pedu mengahrr pengelolaan dan penanganan lingkungan pertambangan yang lebih bailq misalnya dalam hal :

.


Evaluasi l(esesuaian dengan TOR )

5

7

KebUakan dan peraturan yang spesifi k dalam pengelolaan

lingkungan pertambangan : untuk jenis tambang dan lokasi yang berbeda; berbeda dengan industri lainnya. Pemerintah dipandang perlu dapat menghasilkan beberapa st6ndar operasional (Da* practise) untuk pengelolaan dan penanganan lingkungan oertambanoan vano daDat

sp$ifik

o

*) **)


94

tudul Kajian/Biaya/

No.


2

Uraian Sinokat Hasil lGiian/Studi

Tujuan/l,letodologi * )


Rekomendasi

4

*)

5 diiadikan acuan oleh beberapa industri pertambangan di Indonesia. Konsep Penutupan Tambang. Karena tidak memperhaUkan aspek lingkungan, banyak lokasi tambang yang diterlantarkan dan tidak ada usaha untuk rehabilitasi. Pada prinsipnya kawasan atau sumberdaya alam yang dipengaruhi oleh kegiatan pertambangan harus dikembangkan ke kondisi yang aman, produKif dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Untuk itu sejak awal pemerintah ikut serta bersama indusfui pertambangan menentukan konsep penufu pan tambang. Undang-undang Pokok Pertambangan yang Baru Beberapa kalangan menganggap bahwa Undang-undang Pokok Peftambangan No. 11 tahun 1967 perlu segera diperbaharui karena sudah Udak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Diharapkan Undang-undang Pokok Pertambangan yang Baru dapat segera dikeluarkan dan mengakornodasi tanhngantantangan utama tersebut di atas.



6

7

.

F.

*) **)

Perumusan Akuntansi Sumberdaya Mineral dan Indusbi Pertambangan. Pefiitungan hasil yang diperoleh dari pengusahaan sumberdaya mineral dan industri pertambangan sampai sekarang selalu kontradiktif dengan hasil perhitungan terhadap kerusakan lingkungannya. Hal ini disebabkan karena dilakukan dengan metoda yang berbeda dan oleh lembaga yang berbeda juga. Sehinsqa selalu timbul konflik antara

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004 Sumber ; Formulir Isian Tentang Data Kajian/StudiTahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004

95

No.


Tuluan/Metodologi *1

2

3

1

Uraian Sinskat HaCl Kajian/Shrdl

Rekomendasi


*)

5

Penanfaatanfllndak lanjut Hasil Kajian

Evaluasl Xesesuaian dengan TOR )

**)

6

7

pengelola dan pelaksana industri pertambangan dengan pengelola lingkungan. Oleh karena itu perlu dilakukan perumusan akuntansi sumberdaya mineral dan industri pertambangan secara bersama-sama antara ahli pertambangan dengan ahli lingkungan yang dapat dUadikan dasar/stdndar dalam perhitungannya. Hal ini juga penUng untuk menilai kelayakan berdirinya industri pertambangan yang memperhaukan aspek lingkungan, sehingga semua industri pertambangan yang berdiri benrawasan lingkungan dan menganut azas pembangunan berkelanjutan 42

Kajian Pengembangan Data Dasar Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup a. Biaya Rp. 383.64O.000 Swakelola Rp. 100.640.000 Kontrak Rp. 283.742.000

b. Lama Pelaksanaan

l0

bln

c. UKE I/II: Dit. Pengendalian SDA dan LH

Tujuan:

Kesimpulan:

Rekomendasi:

Tujuan umum dari kegiatan ini adalah untuk menyiapkan informasi dan data dasar SDA dan LH yang tersaji sectrrc cepat, terkini, relevan dan menyeluruh yang dibutuhkan dalam

Fokus dari kajian ini secara umum adalah pada pengembangan basis data yang diorientasi kepada dukungan dalam perumusan kebijakan dan program untuk mengatasi permasalahan pembangunan SDA dan Ungkungan Hidup, serta sebagai basis data dan informasi yang dipersiapkan untuk pengembangan lebih lanjut. Dalam mengembangkan basis data sumber daya alam dan lingkungan hidup bertitik tolak dari dua hal, yakni: Pertama, arah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan kedua, permasalahanan yang ada dalam pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Melalui Utik tolak itu dihasilkan sejumlah isu yang menjadi lingkup dalam pengembangan basis data SDA dan LH ini. Dalam konteks basis data, isu-isu yang diidentifikasi memiliki sejumlah indikator yang relevan. Indikator-indikator dapat mencakup indikator input, proses, output, outcome dan dampak. Penyusunan indikator akan melibatkan sejumlah variabel yang kemudian diterjemahkan ke dalam data-data. Indikator-indikator yang dikembangkan mengacu pada permasalahan pokok berkaitan denoan oemanfaatan. sedanokan linqkunoan

1.

perumusan kebijakan dan

program untuk mengatasi permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup baik di pusat maupun daerah secara komprehensif, sinergis (antar sektor), cepat

dan tepat. Secara khusus tujuan pekerjaan ini adalah : Mengembangkan konsep basis data sumber daya alam dan lingkungan hidup Menyediakan data dasar secara umum untuk sumber daya alam dan linqkunqan

.

.

*) **)

2.

3.

Evaluasl:

1.

Pemutakhirandata. Pengembangan basis data yang be*elanjutan sesuai dengan fu ngsinya membutuhkan pemutakhrian data yang secara terus menenrs sehingga terhindar dari kesenjangan data. laringan kerja antar institusi. Terkait dengan pemutakhiran data diperlukan jaringan kerja sama antar institusi, baik di lingkungan intemal Bappenas maupun antar institusi di luar Bappenas. Hal ini diperlukan unhrk mendukung rekornendasi di atas. Mekanisme kedasama diperlukan secara tetap. Simulasi pemanfaatan data untuk pendukung perumusan kebijakan dan program. Data data yang telah disistematisasi memerlukan tahapan pengedaan lebih lanjut untuk dipergunakan sebagai input perencanaan. Model-model pemanfaatan data perlu dibangun dan dikembangkan sehingga mendukung penyusunan kebijakan dan orooram.

Sumber ; Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/Studi Tahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004

Tidak di temukan perb€daan antara hasil kajian dengan TOR kajian, baik dari segi tujuan maupun anggarannya

2.

Kajian lanjubn (kajian Th 2002, Penyiapan Data dan Poten$ SDA di 5 Propinsi)

3.

Total anggaran Udak sesuai dengan rinciannya,

96

I

Hasil Analisis/ Kesimpulan/ Temuan *r) 3

2

.

hidup Mengembangkan sistem informasi yang lebih terinci untuk 3 propinsi ( Riau, Kalimantan T'imur dan Sulawesi Utara )

Metodologi: Kegiatan ini dimulai dengan merumuskan konsep tentang basis data SDA dan LH sebagai acuan untuk proses pengembangannya. Dikatakan sebagai pengembangan, mengingat basis data itu sendiri bersifat dinamis dan harus senantiasa dimubkhirkan, baik dari sudut suNansi (anten$, konteks maupun teknologi pendukungnya. Landasan atau tiUk tolak pengembangan adalah: 1) sektor-seKor pembangunan di bidang pengelolaan SDA dan LH; dan 2) berbagai produk kebiBkan yang ada yang relevan dengan pembangunan SDA dan LH, seperti Propenas, PJM atau Millenium Ewlqment @als. 43

Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan a. Biaya/Swakelola

Rp.299.$O.0OO b. Lama Pelaksanaan 8 bln

c. UKE I/Il: Dit. Kehutanan dan Sumber Daya Air

*) **)

Uraian Sinskat Hasil Kailan/Studi

fujuan/lletodologi *)

Juduf lbjian/Biayal Unit Kerja Pelaksana

No.

Rekomendasi

4 hidup berkaitan dengan masalah pedindungan dan pelstaian fungsi. Keterl
*)

5

Pemanfaatan/Tindak Lanjut Hasil Kajian *t)


5

7

berikuhya

TuJuan;

Kesimpulan:

Rekomendasi:

Penyusunan NSDH ini merupakan pengejawantahan PROPENAS 2000-2004, sebagai bagian dari pelaksanaan program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Kegiatan ookok yano dilaksanakan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam kajian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a.

a.

Terjadi degradasi hutan baik dalam luasan maupun potensinya, terutama dalam hutan produksi, yang diakibatkan karena over cutting, illegal logging, dan kebakaran hutan. Belum mantapnya tata ruang wilayah juga penyebab turunnya luasan hutan, karena banvak kawasan

Dalam rdngka mendukung pembangunan kehutanan yang

berkelanjutan, diperlukan implementasi kebijakan tata ruang


wilayah yang konsisten, sehingga diperoleh kepastian hukum kawasan hutan secara tetap. Kebijakan tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari baik pada hutan alam mauoun hutan tanaman.


97

Uraian Sinskat ]laCl Xaiian/Strrdl No.

ludul Kajian/Biaya/ Unit Kerja Pelaksana

Tujuan/ I'tetodologi * )

2

3

dari program tersebut adalah valuasi potensi sumberdaya hutan dan pengajian neraca sumberdaya alam, yang mana hutan merupakan salah satu elemen dari sumberdaya alam yang pedu mendapat perhatian. Sehubungan dengan itu, penyusunan NSDH ini dihrjukan untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh mengenai format NSDH, sehingga dapat digunakan dalam menyusun arah kebijakan pembangunan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Sasarannya adalah tersedianya NSDH beserta seluruh data dan informasi

terkait lainnya, berikut analisis potensi dan produKifi tas sumberdaya alam hutannya yang relwan

iletodologi:

*)

**)

Metode pelaksanaan kajian dilakukan dengan dua pendekatan yaitu: (1) pengumpulan data sekunder dan informasi-informasi lain tentang NSDH; (2) analisis dan penolahan data. Disamping itu juga dilakukan kunjungan lapangan untuk melengkapi data sekunder dan sekaligus dilakukan varifikasi di tiga Provinsi (Riau, Kalimantan Timur, dan NTB), serta melihat langsung (obseruasi) pengelolaan dan pemanfaatan hutan, dan berdialog/ diskusi dengan oaraoihak kehutanan di

Rekomendasi


d.

4 hutan yang dikonversr' unfuk peruntukan lain. Penurunan tersebut terjadi terutama di Provinsi Riau dan Kalimantan Timur yang mencapai sekitar 50o/o, sedangkan NTB relatif lebih rendah (34olo) karena luas hutan di NTB sudah semakin menyempit. Kegiatan pembinaan sumberdaya hutan dengan pengayaan tanaman Tebang Pilih Tanam Indonesia (IPTI), reboisasi dan pembangunan HTl, kecepatannya/keberhasilannya belum dapat mengejar laju degradasi. Kondisi sumberdaya di hutan prcduksi, lindung dan konservasi secara umum mengalami degradasi, sehingga membawa implikasi pada penurunan produksi kayu legal dan peningkatan jumlah kayu ilegal, seda penurunan kondisi tegakan ataupun pengurangan areal tutupan hutan. Hal ini menimbulkan kerugian dan menghilangkan potensi produksi, non kayu dan jasa lingkungan, serta menimbulkan berbagai bencana akibat menurunnya daya dukung lingkungan. Berdasarkan analisis pemanfaatan dan perkembangan indusfri, terjadi penurunan produKi kayu terutama yang berasal dari hutan alam, dengan jumlah HPH yang terus menurun, terutama di Provinsi Riau dan Kalimantan Timur. Di kedua provinsi tersebut, peran HTI semakin mengganukan hutan alam, dengan kecenderungan perkembangan bahan baku kayu bulat produksi hutan alam yang terus menurun sementara HTI semakin besar. Nilai ekonomi dan lingkungan hutan di ketiga provinsi contoh mengalad penurunan dari tahun ke tahun, dengan angka penurunan tertinggi di hutan produksi kecuali di Provinsi NTB. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan yang menyangkut perubahan tata ruang dan penatagunaan hutan, kegiatan Denebanqan, dan kebakaran terutama di

*)

5

.

e.

Pemanfaatan/Tindak fanjut Hasil lGjian **1

Evaluasi Keeesuaian dengan TOt )

6

7

Karena potensi hutan alam yang semakin menurun dan peran HTI yang belum dapat mengejar kebutuhan bahan baku, maka perlu terus diusahakan penurunan kapasitas indusbi sesuai potensi hutannya. Hal ini dilakukan melalui resffukfu risasi industri, dengan diikuti akselerasi pembangunan hutan tanaman baik untuk jenis kayu serat maupun kayu pertukangan. Lahan hutan diprioribskan untuk produksi kayu HTI yang dapat dipanen dalam waktu cepat. Dalam rangka mengembangkan produk$ hasil hutan non-kayu, maka diperlukan kebijakan yang menganh pada pengembangan informasi mengenai potensinya. Hal ini diikuti dengan penyerahan masalah perijinan pengembangan hasil hutan non-kayr ke kabupaten dan kota, pengembangan sistem insentif dengan rasionalisasi pungutan abu pajak, serb pengembangan kelembagaan dan kemibaan usaha wisata alam. Dalam nngka mengatasi kelangkaan kap bulat, perlu dikembangkan skenario kebijakan yang mendorong kenaikan harga kayu hubn alam. Selain itu di $si industri perkayuan perlu dilakukan sistem iaminan pengadaan bahan baku yang bersumber dari pengelolaan hutan yang lestari, dan kebijakan pengurangan kapasitas industi dalam jangka pendek. Dalam nngka pemanfaatan hasil hutan kayu untuk mendukung skenario pengelolaan hutan alam produksi, HTI dan pulp dipedukan: pembenahan kawasan hutan yang memberi jaminan jangka panjang akan kepastian kawasan, oenoembanoan sistem usaha

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 Sumber : Formullr Isian Tentang Data Kajian/Studi Tahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004

98

No.

I

Judul Kajian/Biaya/ Unit Kerja Pelaksana 2

Tujuan/Metodologi

Uraian Sinqkat Hasil Kaiian/Studi

*)


daerah. Pihak-pihak yang dikunjungi untuk berdiskusi adalah Bappeda, Bapedalda, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Pengairan, Balai Pengelolaan DAS, Balai Taman Nasional, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Pengusaha hutan dan pengolahan hasil hutan

4 hutan konservasi, mengakibatkan timbulnya biaya pengelolaan sumberdaya hutan dan kehilangan nilai hutan lainnya seperti jasa ekologis hutan lindung dan konservasi.

* ) Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 **) Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/Studi Tahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/Studi

Rekomendasi

*)

5



6

7

pengelolaan HTI yang mampu mengurangi konflik lahan, serta kebijakan pemanfaatan kayu yang mengacu pada arah kebijakan pembinaan sumberdaya hutan yang lestari. Arah kebijakan untuk pengembangan industri kehutanan dalam jangka menengah diarahkan pada industri yang dapat memanfaatkan kayu berkualitas rendah dan limbah kayu, serta industri yang dapat memberikan nilai tambah yang besar dan penyerapan tenaga kerja yang banyak. Selain itu kebijakan industri diarahkan untuk membatasi industri kayu lapis dan kayu gergajian dengan lebih mengembangkan industri kerajinan kayu agar diperoleh industri yang paling efisien. Dalam jangka pende& untuk memenuhi kebutuhan industri kayu dalam negeri yang lebih besar dibandingkan dengan penyediaan kayu dari pengelolaan hutan lestari, dan juga sambil menunggu restrukfu risasi industri perkayuan, perlu dibuka kemungkinan untuk impor kayu dad luar negeri untuk kebutuhan industri-industri yang kekurangan bahan baku kayu. Namun demikian perlu diJaga agar jangan sampai tefadi kayu impor tersebut sebenamya berasal dari kayu ilegal dalam negeri yang diselundupkan keluar negeri. Dengan demikian kebijakan impor kayu tidak digunakan sebagai upaya untuk "mencuci" (timfur laundeing) dari kayu-kayu ilegal yang berasal dari pembalakan kayu ilegal dalam negen.

Tahun 2004

99

No.


I 43

TuJuan/l{etodologi 3

2

Pembangunan Industri Wlsata Bahari a. Biaya/Srrakelola Rp.335.OO0.0OO


c. UKE

I/II:

Sahli Meneg.PPN Bidang Maritim dan Tata Ruang

Uraian Sinokat Hasil l(aiian/Shrdl

*)

Tuiuan! Penyus.rnan di maksud diawali dengan pemetaan kondisi terkini dad industri pariwisata bahari dengan segala peluang, ancaman,kekuatan ,dan kelemahannya. Kemudian dipetakan juga potensi yang saat ini ada, baik lokasi dan jenis kegiatannya, dukungan infrastruktur, maupun tingkat perkembangan masing-masing kawasan

pariwisata bahari. Hasil akhimya adalah sahr renGna tindakan yang terintegrasi, antar sektor, dan berkelanjutan.

Hasil Analisis/ Kesimpulan/ Ternuan **'l 4 Hasal Analisa: Dengan kzunggulan komperatif,sumberdaya alam yang ungggul, seharusnya Indorresia dapat menjadi tujuan wisata bahari terkemuka di Asia Pasifik dalam 10 tahun. Melalui pemetaan kondisi eksisting wisata bahari Indonesia,potensi - potensi objek dan kegiatan,fasilitas pendukung dan identifikasi kawasa/jalur pengem,bangan wisata bahari, di susun arah kebijakan pngembangan

Fiwinta

tuhari.

Rekomendasi

b.

6

5

7

l{anfaat:

Evaluasl:

Rerrcana tindak lanjut kajian ini adalah

Dapat di gunakan sebagai referensi penyusunan dokumen dokumen perencanaan ( misalnya

Tidak di temukan perbdaan antara hasil kajian dengan TOR kajian, baik dari segi tujuan maupun anggarannya

melakukan penyempumaan ranc:rngan rencana tindak pengembangan secara terpaduantar seKor yang kemudian di lanjutkan dengan koordinasi pelaksanaan kegiatannya. Selain iU di perlukan juga berbagai kajian pendukung ( misalnya kajian penyusunan sistem prosedur CAII/CIQP, penyusuna rantai objek dan kegiatan ).

Menanamkan budaya bahari sebagai landasan pembangunan nasional Merencanakan dan memfalisitasi

keterpaduan lintas seKor dan lintas aKor

c.

EvaluaC Kesesuaian dengnn TOR )

Rekomendasa:

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, di rumuskan visis pengembangan pariwisata bahari yaitu ; terwujdnya Intunsia menjadi Minasi wisb Mhari ter*etn&a di Asia Puifik &lam waktu 10 bhun. Sedangkan misi utama pengembangan pariwisata bahari nasional yaitu ;

a.

Pemanfaatan/Tindak tanlut Hasil Kaiian **)

*)

Meningkatkankapasitas manajemen Industri wisata bahari.

Dokumen arah dan kebijakan pengembangan pariwisata bahari temebut sudah di setujui oleh wakil lebih kunng 7 departemen /hmbaga. Dengan mengacl, pada arah dankebijakan yang tefah di *Atjui,di susun nncangan renana

tindak terpdu pengembngan Friwista arahan prioritas

fuha i dengan

-

;

PJP,P]M,dan RKP)

Dapat juga di gunakan oleh

seKor

-

seKor terkait untuk

menyusun rencrna sebategis ataupun rencrna kerja masing masing sektor.

-

Sebagai acuan seluruh seKor

terkait dalam pengembangan wisata bahari agar dapat menjadi daerah hrjuan wisata terkemuka di Asia Pasifik.

Rencan Tindak Rencana tindak akan rnengarahkan berbagai indikasi program yang harus dilakukan konsisten derqan ke tiga misi guna rEncapai visi yaihr mewujudkan Indonesia menjadi destinasi wisata bahari tertemuka dikawasan Asiil Paifik dalam

pngka waKu 10 (sepuluh) tahun ke depan. Oleh karenanya dalam rencana tindak ini akan diuraikan

bebrbagi irdikad program untuk setiap misi dan arah kebijakan sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya. Setiap indikasi prcgram tersebut kemudian dijadualkan pelaksanaan merut program lima tahunan pertama dan lima tahun kedua berikuhya.

pengembangannya adalah ;

a.


Uma tahun pertama masih mengandalkan pamor Bali ( di timur )dan batam ( di Barat ), dengandi iringi peningkatan prasarana dan fasilitas pendukung di kawasan /jalur potensial


100

No.

Judul Kajian/Biaya/ Unat Kerja Pelaksana 2

1

Tujuan/Metodologi

Uraian Sinqkat Has

r)

Hasil Anallsis/ Kesimpulan/ Temuan **) 3

b.

Kaiian/Sbrdi Rekomendasi

4

5

*)

Pemanfaatan/Tindak Lanjut Hasil Kaiian **)


6

7

Uma tahun berikutnya, pengembangan kawasan /jalur wisata bahari yang potens

Rancangan rencana tindak ini mengarahkan indikasi program yang harus di lakukan secara konsisten guna mencapai visi yang telah di rumuskan yaitu terkemuka di kawasan Asia Pasifik dalam jangka waKu 10 ( sepuluh )

tahun.

*) **)


101

PROFIL HASIL KA'IAI{ ISU.ISU STRATEGIS KANTOR MENEG PPN/BAPPETT|AS TAHUN ANGGARAN 2OO4 TOPIK 13

:

PMSAMJIA

Tujuan/Metodologi

Juduf Kajian/Biayal

No.

Uraian Singkat

*)

Unit KerJa Pelaksana/

45.


2

1

a. Biaya : Rp. 364.728.000,Swakelola : Rp. 128.940.000 Kontak : Rp. 235.788.000

b. Lama Pelaksanaan : 5 bulan c. Unit Kerja Pelaksana Dit. Tcnsportasi

:

Rekomendasi

4

3

Penyusunan Indikator Kinerja sector Transportasi

Hail Kajian/Shrdi

Hasil Kajian:

Re*omendasi:

Menyusun dan mengembangkan indicator kinerja sector transportasi yang dapat digunakan sebagai alat bagi kegiatan pemantauan dan evaluasi, serta sebagai dasar analisa dalam perencanaan dan pengembangan sector tranportasi di masa mendatang.

1.

1.

Metodologi Kerangka Analisis

2.

:

Input, ouFut, outcome, benefit (manfaat) serta impact (dampak)

Metodologi Pelaksanaan

1.

2.

:

Mefalui Mdudy&ngan melakukan rwiew terhadap kinerja dan indicator kinerja sector transportasi yang ada. Review statistic manajemen yang ada dalam seEap

2.

transportasi. Dalam seleksi penebpan indicator kinerja pembangunan sector bansporbsi, dipakai dua criteria pemilihan indicator kinerja yg meliputi: a) Kiteria pemilihan 1, berkaitan dengan karaKeristik indicator secara individual. . Seminimal mungkin . Cukup jelas

.

b)

PemanfaatanFndak

Evaluasi /Xesesuaian DenganTOR

6

7

3.

Masih dibutuhkan pembakuan

Manfaat: Sebagai acuan penilaian kinerja sekor transportasi, apakah masuk kategori baik, cukup atau kurang.

indicator kinerja untuk dapat dijadikan sebagai acuan penilaian kinerja. Pada studi lanjut, akan dilakukan uji coba dan pengembangan perangkat database, tatacara pengumpulan data serta mekanisme analisis. Dimasa yang akan datang untuk kesinambungan pengembangan indicator kinerja diperlukan uji coba serta aplika$ indicator yang diusulkan untuk menjamin konsistensi penilaian indikator

Rencana Tindak faniut Masih diperlukan uji coba untuk aplikasi di daearhdaerah png lain untuk menjamin konsistensi penilaian irdicator-indikator yang zudah dikembangkan

tersebut.

terseM

Prakts/opensional

o Bukan

.

tanjut Hasil Kajian **1

5

Tujuan :

Beberapa hasil studi tentang penetapan indicator hnerja di sector transportasi yang pemah dibuat, tidak semua penetapan indicator dapat dipakai sebagai indicator kinerja di sector

*)

rcdurdant

Independent.

Kriteria pemilihan 2, berkaitan dgn tujuan penggunaan indicator.

. Kebijakan/policy . Perencanaan/planning . Konstruksi/construction . Operasi dan pemeliharaan/

$bseKor bansportasi.

. 3.

operauon and maintenance Evaluasi.

dab yg dibutuhkan untuk merqernbangkan indicator kinerja bb dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok yaitu: data achnl dan data estimasi. Dab Aktuafp€ndukung menrpakan data temuan yang sudah tersedia tanpa membutuhkan pengolahan lebih lanjut.

Jenis

Data actual lebih banyak berkaitan

dengan dab input/masukandan data ou@ut/keliuann, misalnya pengeluann

*) **)

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/Studi Tahun 20M dan atau Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004

102

No.

1


Tujuan/l.letodologi * )

2

3

Uraian Sinqkat Hasil Kaiian/Studi Hasil Analisis/Kesimpulan/ Temuan **)

4

4.

46.

fnvestasi dan Platform Kompetisi Penyelenggaraan

b. Lama Pelaksanaan : 8 bulan c. Unit Kerja Pelaksana : Dit. Energi, Telekomunikasi & Informatika

Rekomendasi:

Dilakukan evaluasi kemampuan seKor dalam melaksanakan kompetisi terbatas (duopoli) dan kesiapan sektor dalam menghadapi kompetisi penuh. Evaluasi dilakukan terhadap aspek teknologi, aspek kebijakan, dan aspek kelembagaan regulasi. Selanjutnya dari hasil evaluasi tersebut diidentifi kasi beberapa altematif sebagai pentahapan menuju kompetisi penuh.

Berdasarkan hasil kajian terdapat beberapa hal yang perlu direkomendasikan sebagai tindak lanjut persiapan pelaksanaan kompetisi penuh. 1. Melengkapi peraturan pendukung pelaksanaan kompetisi. 2. Menetapkan format kompetisi jangka panjang. 3. Memperkuat Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). 4. Meningkatgkan kesiapan penyelenggaran telekomunikasi. 5. Unfuk mengantisipasi pemanfaatan aplikasi nir kanel, pemerintah harus mengalokasikan spektrum frekuensi secara lebih efisien dan transparan. Utk mempersiapkan pengembang an Nelt Generation Network (NGN), pemerintah juga harus melai merumuskan konxp un ifi ed

:

Beberapa inidikator untuk mengukur efeKivitas kebijakan yg ditetapkan yaitu : 1. keberadaan badan regulasi 2. pemberian izin (lisensi) 3. penetapan interkoneksi 4. penetapan harga dan tarif

Metode Pelaksanaan : 1. Pengumpulan dan literatur. 3. Analisis pasar, kelembagaan. dan skenario migrasi. Penyusunan rekomendasi.

5.

Hasil Analisa dan Kesimpulan:

1.

Pemanfaatan/Tindak


6

7

Indkator knerja yg telah ditetapkan uR mengukur kinerja sector bansportasi pada kajian ini adalah input, ouDut wtcofl?e, benefit dan inryct

Hasil Kajian dan Analisis:

2. Pengupulan data.

*) **)

5

Lanjut Hasil lGjian **)

pemerintah untuk kegiatan pembangunan infrastruktur transportasi. Sedangkan data estimasi merupakan data yang diperoleh dari suatu periitungan thd data dasar (yang adapt juga merupakan data actual dan banyak berkaitan dengan data diluar input. Estimasi dilakukan khususnya utk memperoleh indicator yg brekaitan dgn penggunaan s'ystem transportasi, antara lain kecepatan operasi, wakfu dan panjang perjalanan di dalam system, biaya operasi kendaraan, serta dampak lingkungan yg berkaitan dengan polusi udara.

Unfuk meminimalisasi risiko terhadap perubahan kebijakan.

Itletodologi Analisis Swakelola : Rp. 149.116.000 Kontak : Rp. 175.2140.000

*)

Tujuan:

Telekomunikasi a. Biaya: Rp. 324.556.000,-

Rekomendasi

Untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan telekomunikasi, khusus nya sambungan tetap, serta untuk mengantisipasi tuntutan pasar yang lebih global dan kompetitif, pemerintah melakukan penataan ulang penyelenggaraan telekomunikasi. Dengan diberlakukannya UU No. 35 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pda tahun 2000, praktik monopoli dalam oenvelenooaraan telekomuni kasi

licensino.

Manfaat dan Rencana Tindak Lanjut:

Evaluasi:

1.

dan menyusun suatu kebijakan, diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan efeKivitas kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai transisi menuju kompetisi penuh, pemerintah menetapkan kebijakan duopoli dengan mereposisi PT Telkom yang sebelumnya hanya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan telekomunikasi lokal dan SUJ,k serta PT Indosat yang sebelumnya beftanggung jawab dalam penyelenggara an SLI, meniarii nenvelenooara

Judul yang tertulis daam TOR adalah "Kajian

1. Untuk menetapkan arah

Investasi dan Platform KompeUsi

Penyelenggaraan Telekomuni kasi Pada Era Duopoli Sebagai Persiapan Migrasi Menuju Kompetisi Penuh".

2.

Tujuan kajian dalam TOR . Menyusun kebijakan yg berkaitan dgn persiapan platform kompetisi jangka panjang.

.

Menyusun scenario migrasi yang optimal


103

:

No.

Judul Kajian/Biaya/' Unit Kerja Pelaksana/ 2

1

Tujuan/Metodologi

Uraian Singkat Hasil Kajian/Sbdi

*)


3

2.

3.

sambungan tetap harus diakhiri. MenidaklanjuU UU Telekomunikasi tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan penataan ulang penyelenggaraan telekomunikasi. Dengan diberlakukannya UU No. 35 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada tahun 2000, praKik monopoli dlm penyelenggaraan telekomunikasi sambungan tetap harus

diakhiri. Kajian Investasi dan Platform Kompetisi Penhyelenggaraan Telekomunikasi ini

bertujuan untuk mengevaluasi efeKifitas pelaksnaan kebijakan duopoli (sebagai transisi dan monopoli menuju kompeUsi penuh) sekaligus mengidentifi kasi halhal yang diperlukan untuk menghadapi kompetisi penuh. Pada studi ini dilakukan kajian terhadap aspek teknis penyelenggaraan telekomunikasi kebijakan kompetisi dan kelembagaan regulasi. 4. Aspek Teknologi. Pada prinsipnya perbedaan teknologi yang digunakan oleh penyelenggaran telekomunikasi tetap (teknologi PSTN maupun IPbased) bukan merupakan suatu masalah. Teknologi yang beragam tsb dapat saling berintegrasi serta melakukan interkoneksi dan interopeksi dengan tetap menjaga kualitas layanan sebagaimana dipersyaratkan. Dengan demikian perubahan dari bentuk monopoli/duopoli ke dalam bentuk kompetisi tidak mengalami kesulitan teknis. 5. Aspek Kebijakan: Permasalahan utama dalam proses liberalisasi terkait erat dengan karaKeristik pasar yang cenderung memperkuat posisi incumbent. Luasnya jaringan, besarnya aset dan pengalaman yang dimiliki incumbernt, tingginya sunk cost dan investasi awal oembanounan iarinoan.

*) **)

Rekomendasi

*)

Pemanfaatan/Tindak

lanjut

Hasil Kajian

**)

6

5


pnuh (tullrctwoi
selanjuhya.

3. Kajian ini memberikan suafu gambaran dan evaluasi thd tingkat kemampuan industi telekomunikasi (pemerintah, badan regulasi,k dan badan penyelenggara) dalam menjalankan kompetisi terbatas (duopoli) dan kesiapan industri dalam menghadapi kompetisi Penuh 4. Hasil kajian ini memberikan tawaran opsi disain dan kebijakan yang diharapkan mamorr mencintakan ruano


104

No.

Judul Kajian/Biayal Unit Kerja Pelaksana/

1

2

Tujuan/Metodologi

3

*)

Uraian Sinskat Hasil lGjian/Shtdi Hasil Analisis/Kesimpulan/ Temuan **) 4 serta adanya integrasi vertikal jasa jaringan menyebabkan tingginya hambatan masuk (banier to entry)bagi pemain baru. Kebijakan kompetisi yang berlaku saat ini belum mampu menciptakan kompetisi yang setara. Dengan demikian dari aspek kebijakan kompetisi untuk mendorong masuknya pemain baru, pemerintah harus mencabut regulasi membatasi, serta melengkapi peraturan yang mendorong terjadinya persaingan usaha yang sehat seperti interkoneksi, penomoran, dan kebebasan pelanggan mengakses jaringan dan jasa telekomunikasi yang tersedia. 6. Aspek kelembagaan regulasi. Untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya persaingan yang sehat dibutuhkan tata aturan main yang jelas dan disepakati oleh para pihak terkait. Selain itu juga diperlukan suatu badan regulasi yang kuat dan kewenangan yang penuh dalam mengawasai jalannya kompetisi tsb. 7. Mengingat struKur industri telekomunikasi Indonesia saat ini bersifat integrasi vertikal, maka sulit bagi pemain baru untuk bersaing dengan incumbent Untuk mengakomodasi msuknya Pemain baru, nnka kajian menawarkan tiga pilihan

Rekomendasi 5

*)

Laniut Hasil Kajian **)

Pemanfaatan/Tindak


6

7

kondusif bagi terciptanya kompeusi yang terbuka dan fair tanpa banyak mengubah struktur industri yang ada.

sebagai tahapan migrasi. Pettama, inatmbent 1Ff Telkom) menjual sebagian perusahaan divisi regional yang dimiliki kepada pemain baru. Kedua, incumbent menyewakan fa$litas akses lokal (lokal loop) yang merupakan akses terhadap fasilitas sentraf. Ketiga, incumbent menjual jasa jaringan smbungan telepon afds nama pemain baru. Selanjutnya, ketiga pitihan tersebut dapat dilakukan melalui skenario (l) free fightdengan memoertahankan inteorasi vertikal: (2'l

*)

**)


105

Tujuan/I{etodologi


No.

Uraian Sinokat ]lasil Kaiian/Shrdi

*)


2

1

Rekomendasi

**)

4

3

*)

Pemanf,aatan/Tindak Hasil Kaiian **)


5

7

tanjut

5

utiliU model untuk mengefi siensikan biaya intemal perusahaan, dan ; (3) Mnpetiti rc aopen ti ve melalui un ban dlin g bisniwertikal.

47.

Roadmad Investasi dan Formulasi Kebijakan Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional

Tujuan:

1.

a. Biaya: Rp. 365.113.000,Swakelola : Rp. 175.763.000 Kontak : Rp. 189.350.000

Membuat model dinamik perkiraan tingkat kebutuhan daya listrik beserta jaringannya. Model tsb mempunyai input parameter kapasitas existing pembangkit dan jaringan, ekonomi (GDP), inflasi, jumlah


penduduk, pertumbuhan industri, rumah tangga dan

c. Unit Kerja Pelaksana : Dit. Energi, Telekomunikasi

2.

& Informatika

3.

2.

komersial. Prioritas pembangunan seperti kapasitas dan jenis pembangkit disesuaikan dgn ketersediaan energi di setiap daerah, sehingga diperoleh proyek yg akan memberikan dampak ekonomi paling optimum. kebijakan pendanaan ketenagatistrikan yang paling esisien untuk mencapai jaminan kapasitas yang cukup untuk kelangsungan penyediaan tenafa listrik, menciptakan kondisi bisnis listrik yang sehat, dan terciptanya kondisi tingkat pelayanan yang baik kepada konsumen.

Metodologi Analisis: Melakukan evaluasi terhadap beberapa factoryaihr : 1. Perafuran perundang-undangan 2. Reorientasi dan penataan kelembagaan 3. Masalah tarif dan subsidi 4. Sumber Daya Manusia dan oenoembanoan

*) **)

Hasil Analisis dan Kesimpulan: 1. Masih dipedukan penyempumaan peraturan perunclang-undangan di seKor energi khususnya ketenagalistri

3.

kan sebagai landasan dan acuan yang jelas serta upaya mendorong percepatan pembangunan ketenagalistrikan nasional. Kemampuan pendanaan pemerintah untuk pembangunan ketenagalistrikan nasional semakin terbatas sehingga unfuk memenuhi kebutuhan permbangunan infrastuktur ketenagalistrikan lima tahun mendatang tetap diperlukan pinjaman baik multilateral maupun trilateral dengan bunga lunak. Selain itu perlu ditingkatkan partisipasi surasta baik nasional maupun asing terutama dalam pembangunan pembangkit listgrik skala besar. Adapun pembangkit-pembangkit skala kecil dan menengah yang tersebar di daerah perdesaan dan terpencil (remote area) dapat dilakukan oleh pemerintah, srasta nasional, koperasi dan masfarakat melalui skema-skema teftentu seperti skema PSK tersebar (kmbangkit Skala Kecil menggunakan teknologi energi terbaru untuk rakyat). Pemanfaatan energi terbarukan untuk pembangkit listrik terutama skala kecil dan menengah perlu ditjngkatkan mengingat kesesuaiannya dengan kondisi di Indonesia seperti besamya jumlah penduduk perdesaan, kondisi ekonomi wilayah, kondisi geografis yg

Rekomendasi:

1.

2.

3.

4. 5.

Diperlukannya upaya penyempumaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagalistgrikan. Perlunya Kebijakan Energi Mix untuk mengopUmalkan pemanfaatan energi secara berkesinambungan. Kebijakan tersebut alon berjalan apabila ditunjang oleh ketersediaan infrastruKur yang baik. Pendanaan dan penggalakkan investasi. Pemberdayaan investasi daerah.

terdiri dari pulau-pulau, pola oermukiman vano menvebar dan

l'lanfaat Shrdi: Hasil kajian memperlihatkan gambaran perkembangan pembangunan seKor ketenagalistgrikan nasional yang selama ini belum pemah menjadi bahan kajian oleh

institusi-institusi di seKor ketenagalistrikan. Gambaran yang ada juga memperlihatkan beberapa isu pokok yang perlu dicermati oleh para pemangku kepentingan (stakeholderc) dan daoat diiadikan bahan oenyemoumaan kebijakan pemerintah.

Tindak Lanjut Hasil Kajian: 1. Ketenagalsitrikan sendiri merupakan seKor yang dinamis mengingat kegiatan di seKior ini pada umumnya padat modal, padaat teknologi, resiko tinggi dan membutuhkan berbagai sumberdaya penunjang. Untuk itu dalam menenfukan suatu program dan kegiatan yang ada selalu harus memperhitungkan segala aspek seperti aspek finansial, sosial budaya termasuk politik dan keamanan, ekonomi dan linqkunqan. Oleh karena itu

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 20O4 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/StudiTahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 106

No.

Judul Kajian/8iaya/ Unat Kerja Pelaksana/

1

2

Tujuan/Metodologi


3

5.

Pemanfaatan energi terbaru seperti mikro hidro, tenaga surya dan biomasa.

jangkauan jaringan listrik PtN. Minat investasi di sektor ketenagalistrikan nasional sebenarnya cukup tinggi, karena beberapa alasan

Metodologi Pelaksanaan:

yaitu

1.

Pertumbuhan yang stabil dan pentingnya perekonomian Indonesia menjadi industri infrastruktur dalam menunjang pulihnya perekomian lndonesia menjadi titik sentral dalam perhatian investor tefiadap investasi di industri kelistrikan. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk penyesuaian tarif listrik sesuai nilai keenomiannya di tengah peningkatan biaya guna memberikan tambahan keyakinan bagi investor dalam investasi di seKor ini. Raslo elektrifikasi yang masih rendah yaitu baru sekitar 54,8olo sehingga masih banyak peluang untuk pembangunan ketenagalishikan. Meskipun minat invesasi di seKor ketenagalistrikan cukup tinggi, namun nilai investasi di sektor ketenagalistrikan masih rendah. Demikian pula apabila dilihat dari investasi institusi finansial atau perbankan juga masih kecil, hal ini disebabjan oleh persepsi resiko invesbsi yang masih dinilai tinggi. Penilaian ini selanjuhya yang akan mempengaruhi feyang harus dibayar sehingga pengembangan proyek menjadi mahal. Untuk lebih memacu pengembangan listrik perdesaan perlu diupayakan partisipasi institusi/lembaga ft nansial dan non finansial yg non konvensional. Pengalaman di negara berkembang menunjukkan peranan lembaga finansial yang konvensional cenderung tidak sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat perdesaan, misalnya untuk memperoleh pinjaman perbankan konvensional selalu akan meminta D€rwaratan iaminan (collateral) dan

Pengumpulan data dan informasi serta evaluasi lteratur, seperti infrastruktur eksisting, potensi sumberdaya energi, peraturan perundangundangan, kebijakan sector, rencrna strategis dan hasil studi lainnya.

2. 3.

4.

*) **)


*)

Perkiraan kebutuhan infrastruktur kelistrikan dan jumlah dana yg dibutuhkan . Analisis pembangunan sector, kelembagaan, isu-isu strategis yg ada dan perliraan kebutuhan infrastruKur kelisbikan. Penyusunan rekomendasi.

.

:

.

.

Rekomendasi

*)

Pemanfaatan/Tindak

Lanjut Hasil Kajian

r*)

6

5

Evaluasi /Kesesuaian Dengan TOR. 7

kajian ini dirasakan masih belum sempuma dan masih diperlukan kajian-kajian berikutnya. Mengingat dinamika dan kondisi seKor ketenagalisbikan saat ini dan masa yang akan datang maka diperlukan beberapa tema kajian seperti: - Data dan informasi pengembangan energi

terbarukan untuk

-

pembangkit listrik. Pemanfaatan energi

terbarukan untuk pembangkit skala kecil dan menengah di wilayah perdesaan. -Peran instihr$ finansial dan non-finansial untuk pengembangan seKor ketenagalistrikan. - Peran jender dalam pengembangan seKor ketenagalistrikan.


t07

No.

Tujuan/Mefiodologi


Rekomendasi

Hasil Analisis/Kesimpulan/ Temuan **) 4 rata-rata pendapatan yang seringkali tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat

3

2

1

Uraian Sinskat Hasil Kaiian/Stdl

*)

r)

5

Pemanfaatan/Tindak

taniut

Hasil Kajian

6

**)

Evaluasi /Kesesnian

DenganToR 7

perdesaan.

48.

Studi Analisis Dampak

Tujuan:

Hasil lGjian:

Rekomendasi:

Pembangunan

Mengembangkan suatu model analisa yang dapat dipergunakan

1.

Hasil kajian dengan memanfaaBan model CGE ini diharapkan mampu menjembatani antara kebiJakan makro dan kebijakan miko yang selama ini sulit dilakukan. Dari estimasi dampak diharapkan dapat menjadi masukan unfuk penyusunan kebijakan. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan informasi kepada swasta dan maqyarakat mengenai manfraat dan potensi usaha di bidang infrastruKur.

Infrastruktur Terhadap Perekonomian Nasional dan Sektoral: CGE

lnfrastruktur a. Biaya : Rp. 355.350.000,Swakelola : Rp. 116.250.000 Kontak : Rp. 239.100.000 b. [ama Pelaksanaan : 5 bulan c. Unit Kerja Pelaksana Dit. Pengembangan

:

Kelembagaan Prasarana Publik

unfuk mempelajari keterkaitan antara pembangunan ekonomi (makro, mikro, dan regional) dengan pembangunan infrastruktur.

Metodologi Kerangka Analisis : Model analisa yang dipergunakan adalah Modet Komputasi Keseimbangan Umum (Computed General Equilibrium)

dapat meningkaRan produKivitas sehingga hasil kegiatan produksi dapat

Metode Penelitian: Secara garis besar langkah-langkah yang dilakukan dalam peneliUan ini dapat dibagi kedalam lima tahap

2.

yaitu:

1. Melakukan sh.rdi litelatur 2. Pengumpulan data 3. Menyusun model yang akan

3.

dipergunakan untuk melihat dampak pembangunan

inftastruKur terhadap

4.

5.

perekonomian nasional dan kegiatan diseKor lain. Melakukan beberapa simulasi mengenai pennan ketersediaan infrastruKur terhadap besaranbesaran ekonomi makro. Merumuskan rekomendasi bagaimana memanfaatkan peranan pembangunan di

bidang inftastruktur.

*)

**)

Untuk mengetahui pengaruh dampak pembangunan di bidang infrastruktur thd perekonomian nasional dan seKoral dilakukan simulasi menggunakan model kesei mbangan umum (C.o mputa ble Genenl Equilibrium. CGE) dengan pendekatan peningkatan produKivitas (total factor prductivity). Peningkatan stok ketersediaan infrasffiuKur melalui kegiatan investasi infrasfruktur diyahni

4.

5.

lrlanfaat Studi:

rnengalami peningkatan. Dengan menigkatnya aktivitas produksi tsb secara agregat dapat meningkatkan perhrmbuhan perekonomian secara nasional. Simulasi yg dilakukan dipengaruhi oleh sfruffirr data dalam Sistern Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) yang dipergunakan. Yeaple dan Golub (2002) menyimpulkan bahwa penambahan kapasitas inftasbuKur sebesar sahr persen akan meningkatkan produkvitas (tobl factor

NuctiW)sebesar

O05.

Berdasarkan hasil simulasi dapat dilihat bahwa penambahan kapasitas pelayanan inftastukbr secam umum memberikan dampak yang positif baik terhadap perkembangan sector-seKor lainnya maupun perekonomian nasional. Penambahan kapasitas infrasffuKur sebesar satu persen memerlukan penambahan investasi sebesar Rp. 4,31 triliun yg akan memberikan dampak thd peningkatan pertumbuhan oerekonomian secara nasional sebesar


108


No.

Tujuan/Metodologi

Uraian Sinskat Hasil Kaiian/Sbdi

*)


Temuan 2

1

3

**)

4

Rekomendasi 5

*)


Pemanfaatan/Tindak


6

7

0,3 persen. Secara umum, hasil simulasi menunjukkan bahwa sector-sektor jasa yang sectra langsung memanfaatkan infrastruktur mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi seperti transportasi udara, darat serta listrik. Kemudian, sector-seKor hotel, restaurant, dan estate mengalami pertumbuhan jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata. 7. SeKor informal tumbuh lebih pesat dibandingkan denga sector formal. Hal menggambarkan bahwa seKor informasl mendapatkan manfaat lebih besar dari keberadaan infrastrukfu r.

* **))


109

PROFIL HASIL I(A'IAN ISU IsU STRATEGIS KAI{TOR MENEG PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2OO4 TOPIK

14:

SISTEM PEI{GANGGARAN

Jtrduf tGjian/Biayal

No.

Unit Kerja Pelaksana/

I

2

49.

Uraian Sinekat Hasil Xajian/Studi


3

Rekomendasi *)

Pemanfaatan/Tindak


tanjut Hasil Kajian **)


4

5

6

7

Kajian Pengembangan

Tujuan:

Evaluasi:

Keserasian Perencanaan dan Penganggaran Yang Disesuaikan Dengan UU Keuangan ilegara dan UU Otonomi Daerah.

Sebagai bahan pemikiran dan masukan bagi pelaksanaan UUKN.

1.

2.

a. Biaya: Rp. (Dikonbakkan)

3.

b. Lama Pelaksanaan: 6 bulan

lnspeKorat belum menerima Ringkasan Hasil Studi Kajian tersebut. Daba tersebut diambil dari TOR (buku putih yang dikeluarkan oleh fliro Renorbla dengan judul oRencana Kerja Dan AngpBran tahun 2fi14"). Eiaya dalam TOR Rp,

1S,937.000 c. Unit Kerja Pelaksana : Dit. Analisis dan Formulasi Pendanaan Pembangunan

50.

Pengembangan Sistem Penyusunan Alokasi

Belanja/ Inve$si Pemerintah. a. Biaya: Rp.

Swakelola ? Dikontraktan

Tujuan: Sebagai bahan pemikiran dan masukan bagi penyuzunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Instansi Pemerintah (RI(AIP) sebagni diamanaRan dalam UUKN.

1.

2.

?

b. Lama Pelaksanaan: 8 bulan c. Unit Kerja Pelaksana : Dit. Analisis dan Formulasi

i ) **)

EvaluaC:

3.

Inspektorat belum menerima RirlglGsan Hasil Studi Kajian tersebut. Dab tersehrt diambil dari TOR (buku putih yang dikeluarkan oleh Eiro Renortala dengan judul "Rencana Kerja Dan Anggaran tahun 2004'). Eiaya dalam TOR, 297.476.000

Sumber : RingkasaD Has r.ajian/$udi Tahun 2t04 Sumber : Formulir Isian Tentang D6ta Kalia.Vstldi Tahun 2m4 dan atau Ring*asan Hasil Kaiiarvsbdi Talun 2d)4 110

Iudul Kajian/8iaya/

No.

Tuiuan/Metodologi

*)


1

3

Uraian Singkat Hasil Kajian/SUdi Hasil Analisis/ Kesimpulan/ Temuan **) 4

Rekomendasi 5

*)

Pemanfaatan/Tindak

Lanjut Hasil Kajian


**)

6

7

Pendanaan Pembangunan

51,

Pengkajian Mengenai Peran Belanja/ Investasi Pemerintah Dalam Perekonomian a. Biaya: Rp.

Swakelola

Dikontrakkan

? ?

b. Lama Pelaksanaan: 8 bulan c. Unit Kerja Pelaksana

:

Dit. Analisis dan Formulasi Pendanaan Pembangunan

52.

Kajian Pengembangan Administrasi Dokmen Anggaran Pemerintah a. Biaya ; Rp.

Swakelola

Dikontrakkan

Tujuan

:

1.

Tujuan

Evaluasi :

:

Mengembangkan konsep dokumen anggaran yang dapat memenuhi kriteria sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 17 tahun 2003.

? ?

b. Lama Pelaksanaan: 6 bulan

*) *t)

Evaluasi :

Dari hasil kajian ini diharapkan diperoleh dasar untuk menentukan besamya belanja/investasi pemerintah yang diperlukan dalam APBN sehingga dapat mencapai sasaran laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja yang direncanakan. Proses perumusannya tidak hanya valid dilihat dari segi teoriti& tetapi dapat digunakan dengan mudah untuk aplikasi.

InspeKorat belum menerima Ringkasan Hasil Studi Kajian tersebut. Data tersebut diambil dari TOR (buku putih yang dikeluarkan oleh Biro Renortala dengan judul "Rencana Kerja Dan Anggaran tahun 2004f. Biaya dalam TOR. Rp, 298.326.000

1. 2.

Inspektorat belum menerima Ringkasan Hasil Studi Kajian tersebut. Data tersebut diambil dari TOR (buku putih yang dikeluarkan oleh Biro Renortala dengan judul "Rencana Kerja Dan Anggaran tahun 2004').

Sumber : Ringkasan Hasil Kaiian/Studi Tahun 2004

Sunber : Formulk lsian TentarE Data Kajian/sbdi Tahun 20fi dan atau Rrngkasan Hasil Kaiian/Studi Tahun 20(H 111

Juduf Kajian/Aiayal

No.

Tujuan/Metodologi


1

3

*)

Uraian Singkat Hasil l(ajian/Sbrdi Hasil Analisis/ Kesimpulan/ Temuan **) 4

Rekomendasi 5

*)

Pemanfaatan/Tindak

Linjut

Hasil lGjian 6

**)

Evaluasi /Kesesuaian Dengan TOR 7 Biaya dalam RO& Rp.

c. Unit Kerja Pelaksana : Dit. Analisis dan Formulasi

198.937.000


* **))


rtz

PROFIL HASIL KA'IAN ISU. ISU STRATEGIS KANTOR MENEG PPN/BAPPENAS TAHUN AI{GGARAN 2OO4 TOPIK

15 : PETIBANGUNAN

HUKUM DAN APARATUR HUKUM

No.

Judul Kajian/Biayal Unit Kerja Pelaksana

1

2

53.

Pemetaan Pembangunan Hukum di Indonesia

Biaya/Swakelola: Rp.248.250.000,Lama Pelaksanaan: 7 bulan

Unit Kerja Pelaksana: Staf Ahli Meneg PPN Bidang Reformasi Hukum dan HAM

Tujuan/Metodologi

Rekomendasi


4

3

Tujuan:

Hasil Analisis/Kesimpulan: ---

Tersedianya data sehingga dapat diperoleh pengetahuan tentang kekurangan produk perundangundangan. Terutama dalam bentuk undang-undang dan perafuran pem yg dipedukan baik dr segi kebutuhan masy maupun dari segi keperluan pengaturan lebih lanjut dr suatu produk perundangundangan yg lebih tinggi hirarkinya. Selain itu kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala yg dihadapi berkaitan dg penyebab

Dari data yg diperoleh di lapangan dan dr hasil diskusi, kajian ini menyimpulkan beberapa hal: Sejak th 1998, Indonesia tengah melakukan reformasi secara besarbesaran dlm berbagai tatanan kehidupan bernegara, khususnya dlm bidang politik, yg mencakup bidang hukum, pemb daerah dan Pertahanan keamanan serta bidang-bidang sosial dan ekonomi. Dalam melakukan reformasi bidang hukum, banyak dilahirkan UU dan PP yg baru dan sekaligus juga dibuatnya perubahan atau pembaharuan atas UU dan PP Yg sudah ada. Semua UU dan PP yg terbit dlm masa sesudah bergulirnya era reformasi selain ditujukan untuk perbaikan pelaksanaan proses demokratisasi, ada juga y9 merupakan funtutan eksternal demi kepentingan lembaga-lembaga internasional dan nagara-negara maju, khususnya dalam bidang perekonomian. Pembuatan peraturan peruUan yg dilakukan secara partial dan fragmented dapat disebabkan karena beberapa alasan. Pertama, krn Para pembuat rancangan Peraturan perundang-undangan (the drafters) tidak melakukan penelitian yg mendalam terlebih dahulu terhadap peraturan peruUan yg berlaku, khususnya mengenai ketentuanketentuan yg terkait secara tidak langsung dg masalah-masalah yg

terjadinya keterlambatan lahimya suatu produk perundangundangan.

Sasaran: Tersedianya bahan-bahan dasar yg dapat dipakai sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan nas dalam bidang pembangunan hukum khususnya yg terkait dg pembangunan materi hukum baik ifu undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Hasil Yang Diharapkan: Laporan hasil kajian yg berisi

tentang:

1.

2.

*) **)

Uraian Singkat Hasil Kajian/Shtdi

*)

Data mengenai gambaran undang-undang dan peraturan pem sejak 1 luli 2004 Gambaran mengenai proses penyusunan dan terjadinya peraturan perundang-

Pemanfaatan/Tindak Lanjut tlasil Kajian **)


6

7

5

Rekomendasi: ---

1.

1.

2,

*)

2.

3. 4.

5.

Dalam melakukan proses reformasi hukum Indonesia sebaiknya belajar dari negaranegara y9 telah berhasil terlebih dahulu. Perlu dibuat suatu rencana yg jelas dan komprehensif tentang apa dan langkah-langkah yg harus dilakukan agar cita-cita reformasi hukum dapat

diwujudkan. Reformasi di bidang hukum harus mendampingi atau sejalan dg reformasi di bidang-bidang politik dan ekonomi.


1.

2.

Perludipertimbangkan perumusan kembali target pembuatan undang-undang dlm prolegnas selama 5 th ke depan, dg'pagu' sebanyak 30 undangundang per th berdasarkan prioritas, yg penetapannya harus dilakukan secepatnya. Dalam pembuatan suatu undangundang, perlu dipertimbagkan akibat dan manfaatnya, baik secara sosial maupun ekonomi, termasuk pertimbangan kzunfungan dan kerugian kualitatif dan kuantitatif yg akan dirasakan masy dg adanya undang-undang tsb. Dengan demikian, peran naskah akademik ataupun hasil penelitian/kertas kerja atas suatu rancangan undang-undang masih merupakan

Memberikan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan nasional di bidang legislasi nasional. Dengan datadata ini diharapkan pross penyusunan Program Legislasi Nasional bisa lebih terarah dan penentuan prioritasnyapun dapat lebih dipertajam. Hasil kajian ini dapat digunakan dimasa yg akan datang bagi institusi yg mempunyai kewenangan dalam penyusunan kebijakan legislasi nasional.

Rencana Tindak Lanjut Hasil

Kajian:

1.

2.

Membuat kajian tentang pemetaan pembangunan hukum bidang kelembagaan hukum (legal

Oengan TOR

Evaluasi: Kesimpulan dari hasil kajian belum memberikan sesuatu yg baru (kesimpulan yg dikemukakan sudah lama

diketahui). Untuk memaksimalkan pemanfaatan hasil kajian, (berfungsinya rekomendasi), diusulkan agar dalam rerrcana tindak lanjut tidak hanya memuat usulan kajian baru, tetapi juga menguraikan d9 lebih spesifik tenbng rencanarencana jangka pendek yg akan dilaksanakan agar hasil kajian ini (dan rekomendasi hasil kajian)

dapat dimanfaatkan/dijalankan.

structure). Mendukungpelaksanaan rencana DireKorat Hukum dan HAM Bappenas dalam melaksanakan kajian tentang Harmonisasi Perundang-undangan.

Sumber : Ringkasan Haril Kaiiary'SMiTahun 2004 Sumber : Fomulir ICan Tentang Data Kajiadstudl Tahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajlan/Studi Tahun 2004

113

No.

I

Tujuan/lletodologi


Uraian Singkat Hasil lGjian/Studi

*)

R,elonrendasi


4

3

2

undangan di Indonesia baik

diatur dlm p€raturan yg akan dibuat.

ditinjau dari sudut teoritis maupun praKis sesuai dg perahlran perundang-udangan tentang proses penyusunan peraturan perundang-

Kedua, adanya pemaksaan kepenUngan sepihak dari Departemen/Lembaga pemerintah yg mengusulkan rancangan produk legislasinya. Ketiga adalah keterlibatan masyarakat yg masih rendah dalam proses pembuatan produk legislasi. Pengaruh langsung dari perubahan ketabanegaraan sejak zaman reformasi sampai sekarang ini tidaklab signifikan, walau memang ada pengaruh secara tidak langsung yakni dari sudut jenis undang-undang yg dihasilkan, misalnya perubahan ketatanegaraan yg menyargkut pofiuk luar negeri Indoensia yakni d9 diterimanya 'dorongan' dari IMF unhJk merghailkan produk perurdangundangan tertentu, dan adanya isu otonomi daerah yg kernudian ncnladi dorongan bagi lahimya UU berkaitan dg otda. Perubahan/amandemen y9 dilakukan tefiadap UUD juga tidak memberi pengaruh besar dlm hal

undangan.

Metodologi: Pengumpulan data utama dilakukan dg metode studi kepustakaan yg bersifat normative dg cara penelusuran yg terstruktur dan wauvancara dg beberapa pejabat di instansi terkait. Tahapan selanjutnya adalah dg melakukan diskusi dg kelompok terbatas (/bcus

gtoup dimtsion)

*)

Pemanfaatan/Tindak tantut Hasil Kajian

**)

Evaluasi /Kesesualan Dengan TOR

7

5

5 hal yg penting. Penyusunan ketentuan undangundang hendaknya dilakukan secara serinci mungkin supaya tidak lmemerlukan peraturan pelaksanaan yg terlalu banyak, dalam artian undang-undang bb dib{rat seoperatif dan seaplikatif

mungkin. 7.

Prolegnas perlu membuat suafu sistem pemantauan dan evaluasi khusus produk perundangundangan berikut perahJran pelaksanaannya.

pembuabn UU

Pengembangan Profesionalisme Aparatur Hukum (Polisi, Jaksa' dan

54.

PPNS) Melalui Diklat

Penyidik Satu Atap

7

bulan

Unit Kerja Pelaksana:

StafAhli Meneg

*)

Secara umum tujuan studi ini adalah untuk memberikan masukan dalam rangka menyusun kebijakan untuk mendukung bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu (in tq ra oim ina l i usti ce *stem di dalam kerangka sistem hukum nasional.

td

Biaya/Swakelola: Rp.150.000.000 ,Lama Pelaksanaan:

Tuiuan:

PPN Bidang

Tujuan khusus

)

dilakukannya

kajian ini adalah:

1.

Memetakan masalah yanq

Hasil Kaiian

Rekomendasi:

1.

Tim merekomendasikan pedunya dikembangkan suatu program pendidikan dan laUhan terpadu/satu atap bidang penyidikan guna

2.

Bahwa dalam praKek penegakan hukum masih dijumpai perbedaan persepsi dan pola pikir antar penegak hukum khususnya yang terkait dengan masalah penyidikan. Perbedaan persepsi dan pola pikir tidak terletak pada pemahaman ihu hukum maupun peraturan perundangundangan yang menjadi dasar operasionalisasi konsep penyidikan, akan tetapi terletak pada pemahaman

menyamakan persepsi penyidik sehingga Ungkat penyelesaian perkara menjadi lebih maksimal dengan

catatan

1.

:

perlunya dibangun $tu sistem untuk menyamakan persepsi antara para penegak hukum, agar

Rencana

Pemanfaatan/Tindak tanjut Hasil Kajian: Rencana pemanfaatan hasil

temuan atau rekomendasi dari kajian ini akan disampaikan

Evaluasi: Tidak ditemukan perbedaan antara hasil kajian dengan TOR kajian, baik dari segi tujuan, maupun anggaran biayanya.

kepada instansi-instansi pelaksana kegiatan pendidikan dan pelaUhan di bidang penyidikan. Selanjutnya akan dikoordinasikan secara terpadu dengan instansi-instansi terkait tersebut untuk kemudian

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 Isian Tentang Data Kajian/StudiTahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004

**) Sumber : Formulir

tL4

Tujuan/Metodologi

ludul Kajian/Eiayal

No.



*)


2 Reformasi Hukum dan HAM

4

3

dihadapi dalam proses penyidikan dan mengetahui hal-hal apa saja, termasuk jenis-jenis Diklat yang telah dilakukan oleh para penyidik (dari masing-masing instansi) dalam melaksanakan fugasnya;

2.

Merumuskan

Rekomendasi

konsep/model

Diklat Satu Atap atau Diklat Terpadu untuk para penyidik guna mendorong percepatan

proses penyidikan

suahl

tindak pidana.

Sasaran: Adapun sasarannya adalah dirumuskannya konsep/model Diklat Penyidikan Sahr Atap atau Diklat Penyidikan Terpadu untuk mewujudkan percamaan pemepsi, pemamaan pola pihr dan pola tindak dalam pelaksanaan perryidikan antar aparat penegak hukum.

masalah atau perkara baru yang ditangani. Contoh paling mutakhir adalah pemahaman yang berbeda antara penyidik polisi dan penyidik bea dan cukai mengenai senjata selundupan membuktikan adanya beda pemahaman tersebut.

5

aliran proses dlm sistem peradilan pidana terpadu dapat dijaga dg baik. 2.

Perbedaan persepsi dan pola pikir telah menyebabkan menurunnya kinerja penyidik secara signifikan menyangkut beberapa hal antara lain lemahnya pembuKian, salah menerapkan pasal, tidak dapatnya zuatu perkara diajukan ke persidangan, kekuranglengkapan berkas perkara, dan lain-lain

2.

4.

perlu diadakan suatu seleksi dan rekrutmen yang ketat guna menjarirq penyidik yang tepat dan m€miliki kemampuan yang dibutuhkan.

5.

perlunya diadakan evaluasi secara berkala tefiadap personil penyidik guna menguji kemampuan teknis perryidik dalam menangani fugas-tugas penyidikan.

6

7

menyusun kurikulum yang komprehensif menyangkut segala aspek penyidikan, termasuk menyusun kebufuhan pengajar yang profesional dalam bidang hukum, khususnya yang berpengalaman di bidang penyidikan guna mewujudkan diklat terpadu/satu atap di bidang penyidikan.

psikologis secara berkala

iletode Pelaksanaan Kajian

.) rr)


terhadap penyidik atau calon penyrdik, program supervisi/ bimbingan baik yang besifat rohani, maupun moril dan spirituil serta keteladanan kepada penyidik guna menjaga integritas moral penyidik dari kemungkinan perubahan kearah yang tidak

Konseppenyelenggaraan Diklat Satu Atap atau Diklat Terpadu bagi aparat penyidik.

sistem penyidikan dlm sistem peradilan pidana terpadu dilakukan melalui studi leteratur dan diskusi kelompok terbatas (focus qroup

Hasil KaJian **1

perlu diadakan semacam tes

Gambaran permasalahan yang dihadapi dalam rencana kegiatan Diklat Satu Atap atau Diklat Terpadu bagi aparat penyidik

Secara umum, kajian tentang sub

model yg ditawarkan adalah 'pendidikan bedah kasud km masalah paling krusial adalah pemahaman terhadap kasus yg ditangani, bukan tertetak pada pemahaman peraturan pe(JUan atau pemahaman teori hukumnya.


pendidikan sebaiknya dilakukan oleh satu lembaga yg neteral unfuk menghindari rivalitas antar penegak hukum.

Hasil Yang Diharapkan: Laporan yang berisi tentang:

l.

t)

diharapkan. 7.

diadakan program peningkatkan kesejahteraan penyidik, sistem pemberian insentif secara transparan dengan syarat dan

sumber : Ringkasan Hasil Rariary'Stdi Tahun 20()4 Slmber : Formulir Islan Tertang Dab Kajian/Shrdi Tahun 2004 dan abu Ringkasan Hasil Kajia Studi Tahun 20M 115

TuJuan/Metodologi

Judul lGjian/Biaya/ Unit KerJa Pelaksana

No.

2

1

Uraian Singkat Hasil Kalian/Shrdi

*)

3

Rekomendasi


5

distsion).

Wawancara ahupun diskusi mendalam d9 pihak-pihak yg berkompeten di dlm mengelda pelaksanaan diklat Sh.rdi

3.

Shrdi banding rnodel

9.

literatur yg terloit d9 penyelerggaraan diklat

Hasil studi literatr, ha;il focus group disorssion dan kegiatan khusus tersebut diabs manjadi bahan ubma dalam perumusan dan penulisan kajian ini. Kemudian agar hasil dan rekomendasi studi ini lebih operasional maka @a tahap akhir dilakukan uji sahih dengan melakukan seminar dengan mengundang beberapa pihak yang mempunyai kompetensi di bidang penyidikan serta dengan melibatkan paling tidak institu$ pemerintah yang mempunyai kewenangan dibidang penyidikan.

Kajian TerlradaP Pengembangan Organisasi Pengadilan Tindak Pidana Koruosi

+

**))

EvaluaC /Kesesnian Dengan TOR 7

6

perlu dibangun sarana dan pftrsarnna serta peralatan dan fiasilitas penyidikan yang memadai yang memurEkinkan terselenggannya program penyidikan terpadu secara maksimal.

Tujuan: Untuk memberikan rekomendasi

*r)

10. kebutuhan akan pengajar yang profesional dalam bidang hukum khusrnya png berpengalaman dalam bidang penyidikan.

penyelengqanan diklat silruktural (dildaq m tv,[I,dll).

55.

Hasil lGiian

perlu disusun suafu kurikulum yang komprehensif menyangkut segala aspek penyidikan dan permasalahan yang timbul dalam proses penyidikan.

Secara khusus, beberapa hal yg dilakukan antara lain adalah:

2.

Pemanfaatan/Tlndak tenjut

standard tertentu guna menngsang knerja penyidik, pemberian penghargaan terhadap penyidik yang menunjukkan kejujuran dan prestasi luar biasa.

Studi literatur dilakukan kpd pemahaman mengenai pengertian penyidik, klasift kasi penyidik dan kewenangan masing-masing, pengaturan yg mendasarinya, serta menemukenali permasalahan yg dihadapi dlm operasionalisasinya.

l.

*)

Kesimpulan:--

Rekomendasi:--

kebijakan mengenai pengembangan organisasi

Femanfaatan/Tindak Lanjut Hasil Kajian:--

Evaluasi: InspeKorat Tidak menerima baik data kajian maupun rinskasan hasil kajian ini.


116


*)

Judul Kajian/Biayal Unit Kerja Pelaksana

Tujuan/Metodologi

2 Biaya/Swakelola:

3 pengadilan tindak pidana korupsi yg ideal sesuai dg tujuan

RP. ,-

pembentukannya.

Lama Pelaksanaan: -- bulan

Metodologi: -Studi Kepustakaan -Studi Komparasi; dengan

No.


Temuan 1

Unit Kerja Pelaksana: Dit. Hukum dan HAM

Gtatan: InspeKorat Tidak menerima baik data kajian maupun ringkasan hasil kajian ini. Data dalam profil ini bersumber hanya dari TOR kajian yang terdapat dalam buku Renana Kerya dan Anggaran Tahun

**)

Rekomendasi *)

Pemanfaatan/Tindak tanjut Hasil Kajian **;

5

6

4

Evaluasi /Kesesuaian Dengan TOR 7 Data dalam profil ini bersumber hanya dari TOR kajian yang terdapat dalam buku RenEana Kerja dan Anggaran Tahun 2004. Biaya dalam TOR: Rp.310.860.000,-

membandingkan, baik dari segi pengaturan maupun dari berbagai masukan pengadilan khusus lain yg telah ada spt pengadilan niaga, pengad HAM dan pengad Anak berikut evaluasi yg telah dilakukan terhadap pengadilan-pengadilan tsb. Studi komparasi dilakukan secara normatif atas perafuran peruuan maupun wawancara dg pihak-pihak yg kompeten.

204. Hasil yg diharapkan:

1.

2.

Memperoleh gambaran mengenai berbagai permasalahan kedudukan, susunan clan tempat kedudukan pengadilan tindak pidana korupsi [fPK) yg pada saat ini ditetapkan berada di lingkungan peradilan umum Tersusunnya altematif kebijakan dalam rangka meletakkan fondasi yg kokoh dalam pembentukan pengadilan TPK sekaligus menjaga eksistensi dan kinerja pengadilan TPK sebagai ujung tombak dalam pemberantasan TPK.

56.

Pembangunan Institusi

Tujuan:

KAMTA

Tujuan jangka panjang adalah untuk mewujudkan sistem dan institusi penegakan hukum dan keamanan di laut yg efektif dan

Biaya/Swakelola:

*) .*)

Pemanfaatan Hasil Kajian: Kesimpulan:

1.

Dengan melihat kondisi ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan lingkungan global saat ini, revitalisasi

Rekomendasi:

1.

Bagi Indonesia, laut mempunyai peran y9 sangat penting. Situasi kondisi keamanan di laut sangat

.

Dapat digunakan sebagai referensi untuk menyusun rencana strategis ataupun rencana kerja dari

Evaluasi:

.

Kajian ini merupakan lanjutan dari kajian yg dilaksanakan pd th 2003 dg judul

'Kajian

Sumber: Ringkasan Hasil lGiiarvsMi Tahun 2C[X Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kaiian/Studi Tahun 20tX dan atau Ringkasan Hasil Kajian/Sfudi Tahun 2004

It7

Tujuan/lletodologl

Judul Kajian/Biaya/ Unit Kerja Pelafrsana

No.

I

2 Rp. .t00.000.000,-

Lama Pelalaanaan: 8 bulan

Unit Kerja Pelaksana: Staf Ahli Meneg PPN Bidang MariUm dan Tata Ruang

Uraian $nskat lfaCl l(aiian/Shtdi

r)

Hasil Analisls/ Keimtrilan/ Temuan **) 4

3 efisien. Tujuan jangka pendek adalah untuk optimalisasi pelaksaan Badan Koordiansi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) dengan memanfaatkan dan meningkatkan unsur-unsur yg telah ada.

Rekonrendasi

melalui Perpres, yg digagas oleh Bappenas, mempunyai peran dan tungsi y9 sfategis. Organisasi ini diharapkan berperan sebagai badan y9 mengkoordinasikan penegakan hukum dan keamanan di laut melalui kegiatan dan operasi bersama. Berdasarkan lingkungan strd@is saat ini dan masa datang yg dihadad, dirumuskan visi orgonismi yaitu nrenjadi lernbaga koordinasi di bidang psregakan hukum dan keamanan di lantyg eru
. . r .

ifu, penebpan Peraturan Precaiden mengenai EAKORIGMLA-Baru diupayakan secepat mungkin. Apabila telah ditetapkan oleh Presiden, Bakorkamla-Baru herdaknya membuat suatu perenc statejik yg diawali dg merumuskan visi dan misinya sebagai dasar perumusan tujuan dan brget yg harus diepai secara periodic. Ukuran atau indikator-indikator pencapaian tujuan dan target harus dirumuskan dg jelas. Rumusan cala-c:tn rnencapai hJjuan dan target Eb harus dikemukakan dg jelas berikut jumlah dan nilai srmber daya (input) yg diperlukan untuk merealisasikannya.

manajerrnn dar SDM )rg prdesional. Irlii utama adalah unhrk rnenciffian kondisf laut Indonena !€ aman, terbebs dari arrcaman

H€bdologi: Deskri$tf teoritis

kekeraan, navigasi, slmberdrya alam, Pelaksanaan

l6tian;

dan pefanggaran hukum unhrk terFminryd kepenungan nadonal meldui koordinasi kegiatan dan perngakan hukum di laut. Ps$canaan dan pelaksanaan

Kajian ini merpgunakan data fimer dan sekunder, dg melakukan diskr.rs'diskusi, wawarrcara dg narasumber, dan pengumpulan datadata laparqan di daerah, serta stLdi literatur kepustakaan.

Hasil yang Diharapkan: Mengingat berbagai keterbatasan,

kajian ini lebih memfokuskan kpd 2 hal yaitu: Merumuskaninstitusi/lembaga

1. 2.

*)

**)

MKOR|GMIAdan Mengidentifikasi berbagai sistem dan prosidur, baik yg berlaku menurut instansi masing-masing maupun yg diusulkan sebagai sistem dan prosedur BAKORKAMLA di masa depan.

4.

program dan anggaran pem harus diupayakan unt rnencapai misi orgns. Hal tsb akan dapat tercapai apattla keseluruhan proses perenanaan sampai pengendalian merqgunakan balanced scorecard sebagai alat bantu manajemen (mgt tool). Pendekatan ini menunh.t adanya identifi kasi dan pengembangan kinerja orgns y9 lebih komprehensif pd semua level, dan dilakukan secara berimbang ke dalam 4 perspeRif manajemen (Balance Scorecard). Dg identifi kasi dan mempertimbangkan berbagai kondisi dan masukanz dari pakar dan stakeholders terkait, dirumuskan fungsi yg akan dijalankan oleh organisasi. Selanjutnya, dirumuskan sistem dan orosedur (sisdur) umum oDerasi.

Pemanfaatan/Tindak t niut Hasil Kalian *r) 6

5 mempengaruhi pemanFaabn poteng ekonomi kelautan yg ter?.andung di dalamnya. Unhik

EAKORlGrvll-A (BAKORKAMT A-Baru)

Sasaran kajian adalah tersusnnya: Perafuran perundangundangan KeUFkan pemerintah Institr.si/lembago penegakan hukurn dan keamanan di laut Prcsedur pelalcsanaan ddam Penegnkan tubrn dan keamanan di lant

*)

3.

Penyu*nan organisasi pun selayaknya merEikuti sfategi y9 akan dicapai (ftnccion tollows Kernudian, agar dapat mencapai visi dan misinyaa, BAKORKAMTA-Baru diharapkan merekruVdiisi oleh personel yg berbobot dan bermutu. Sehingga, BAKORIGMLA=-Baru bukan menjadi tempat'pembuangan' tetapi sebaliknya mampu menjadi ajang untuk mencapai karir yg lebih Unggi bagi pan personnelnya.

shbil).

BAKORKAMI-A-Baru juga perlu melakukan bendr ma r*i ng terhadap institusi yg memiliki suafu funosi vo seienis di neoara

organisasi BAKORKAMLA Baru

.

Dapat digunakan untuk penyempumaan maupun penyusunan sistem dan prosedur umum operasi.

Evalua$ /lGsegraian DenganTOR.

7 Per€ncanaan Pembangunan

Keamanandan Penegakan Hukum di Lau( yg

Rencana Tindak Laniut Hasil

dilaksanakan oleh Dtt. Perbhanan dan Keamanan Bappenas, dg dana Rp.

Kajian:

3(X.960.000,-

Melakukan penyempumaan sbukh,tr organisasi beserta tugas pokok dan tungsi masingmasing unit kerjanya dan penyusunan Renstra maupun Renjanya.

Rekomendasi yg dihasilkan kajian th 2003 tsb antara lain adalah: Revitalisasi Bakorkamla (penyempumaan

terhadap Bakortamla yg sdh ada) dengan peningkatan

@a

finsip kordinasi antar instansi, perubahan

organisGi, peningkatan dasar hukum menjadi Kep$es, pendanaan melalui APBN, dan pembentukan satgas.keamanan laut Apakah merurnrd€n

visi, misi, sfurKur organisasi, ruang lingkup ttpas, tupoksi dan sisdur BAKORKAMLA-Baru

merupakan hjgas Bappenas?

Seperti halnya kajian lain dari Staf Ahli Meneg PPN Bdang Madtim dan Tata Ruang (kajian Pembangunan Industri Pelayaran Nasional) kajian ini oun akan lebih baik

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/Studi Tahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 20O4

118

No.

Juduf Kajian/Biayal Unit Kerja Pelaksana 2

1

Tujuan/Metodologi


*)


4 Sisdur ini pada prinsipnya terdiri dari Undakan penghentian, pemeriksaan, dan penyelidikan.

Rekomendasi

*)

5 lain untuk memungkinkan menghasilkan perencanaan stratejik organisasi yg bagus dan realistis.

Pemanfaatan/Tindak lanjut Hasil Kajian **) 6

Evaluasi /Kesesuaian Dengan TOR 7 apabila pelaksanaannya menunggu terbitnya Perahrran Presiden mengenai BAKORMMI-A-Baru agar hasil kajian ini dapat segera dimanfaatkan. Ada perbedaan antara biaya dalam TOR (384.759.000) dengan realisasi biaya (400.000,000)

*) *')

Sumber : Rjngkasan Hasil Kajiarvstudi Tahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/Studi Tahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/SMiTahun 20{X

119

PROFIL HASIL I(A'HN PRAKARS/T STRATEGIS KANTOR MENEG PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2OO4 DEPUTI: BIDANG EKONOMI BIDANG SDM DAN KEBUDAYAAN


No.

Uraian Sinokat Hasil Kaiian/Sbdi


Rekomendasi


5

4 1

*)

Akselerasi Peningkatan Daya Saing Bangsa : Menuju Pengembangan Knowledge Based Economy (KBE)

Tujuan:

Kesimpulan:

Rekomendasi:

Sub Pokja: Inventarisasi l'lasalah & Pemetaan KBE

Sub Pokja: Inventarisasi Masalah & Pemetaan KBE lndonesia (A.1)

Sub Pokja: Inventarisasi Masalah & Pemetaan KBE Indonesia (A.1)

Biaya: 2.160.000.000 Swakelola: Kontrak: -

lGjian dibuat untuk melihat kondisi yang telah dicapai Indonesia dalam

Dengan menggunakan pembobotan rata-rata tertimbang(Weighted Case) maka dapat disimpulkan kondisi existing pembangunan KBE Indonesia sebagai berikut: Pembangunan pilar SDM meningkat secara pedahan dari 38,40 pada tahun 1998 menjadi 40,05 Pada tahun 2002. perubahan tersebut merupakan sesuafu yang wajar, karena pembangunan SDM merupakan pembangunan yang bersifat jangka panjang. Pembangunan SDM masih relatif jauh terhadap kondisi ideal lingkungan KBE (skala 100). Pembangunan Insentif Ekonomi dan

1.

pembangunan KBE secara khusus, dan kapasitas daya saing secara umum. Kondisi pembangunan KBE

Indonesia ditentukan berdasarkan iMikatorindikator kuantitatif yang

diukur relatif tefiadap kondisi ideal KBE. Temuan dalam kajian dapat membantu pengambil kebijakan (policy maker)

.

.

pembangunan sehingga

dapat mengetahui kondisi existing pengembangan KBE secara lebih baik melalui identifikasi gap pada bidangbidang dalam kerangka dimensi pembangunan KBE. Disamping itu, kajian dapat menemukan metode yang

tepat untuk mengukur pelaksanaan pembangunan KBE melalui penetapan indikator-indikator KBE yang sesuai dengan karaKeristik

*) *'i


6

7

Pemanfaatan/Tindak taniut Hasil Kajian:

Indonesia (A.1)

meningkatkan apacity buildingdalam Lama Pelaksanaan: -


o

Kelembagaan meningkat cukup signifikan sebagai akibat reformasi di bidang ekonomi paska krisis keuangan 1998. indeks menunjukkan nilai 32,43 pada bhun 1998, rneningkat menjadi 47,74 pada tahun 2002 (weighted case). Pembangunan IEK diperkirakan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mencapai kondisi ideal lingkungan KBE (skala 100).

PernbangunanlnfrastruKurTelematika (ICT) meningkat cukup signifikan sebagai akibat perubahan teknologi telemafka yang sangat pest dan akibat deregulasi di bidang investasi telematika paska krisis keuangan 1998. indeks baru mencapai nilai 23,63 Dada tahun 1998, meningkat

Strategi pembangunan SDM ke depan dalam kerangka KBE adalah memprioritaskan pembangunan SDM untuk mepercepat diseminasi knowledge sebagai pembentukan inteiletual capital bagi pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan SDM untuk mengakuisigt knowldge. Kondisi eksisting memberikan arahan bahwa prioritas pembangunan SDM unhrk meni ngkatkan kapasitas dimensi dan akuisisi knowledge telah sesuai dan relevan dengan kondisi lingkungan KBE di Indonesia. Pembangunan SDM dalam kreasi dan adikasi knowledge juga perlu mendapaRan perhatian sesuai dengan skala prioritas pembangunan yang ada. Strategi pembangunan Insentif Ekonomi dan Kelembagaan (IEK) ke depan adalah memprioritaskan pembangunan IEK untuk : meningkatkan aplikasi knowldge dengan meningkatkan fasilitas perdagangan serta pembangunaan desiminasi knowledge beruPa penyempumaan dan implementasi regulasi di bidang e-commerce, epayment, e-governmenf dan eorocurement.

Sumber : Ringkasan Hadl Kaiian/Studi Tahun 2004 Sumber : Fomulir Isan Teitang Dab Kaiian/SMl Tahun 2004 dan atau Ringkasan tiaCl Kajlan/Shdi Tahun

2(O4

l2O

No.

tuduf Kajian/Eiaval

Uraian Sinokat Hasil KaiianlShrdi

Tujuan/iletodologi *)


Hasil Analisis/Kesimpulan/ Temuan **l 4 menjadi 42,82pada tahun 2002 (weighted

L

pembangunan KBE di Indonesia.

*) **)

Rekomendasi

*)

5

Tujuan:

Kesimpulan:

Rekomendasi;

Sub Pokja: Review Peraturan dan Regulasi Pelaksanaan I(8E (42)

Sub Pokja: Revial Peraturan dan Regulasi Pelaksanaan KBE (4.2)

Sub Po$a: Revievy Perahrran dan Regulasi Pelaksanaan KBE (A.2)

Kajian ini ditujukan untuk menginventarisasi regulasi KBE di Indonesia dan mereview ruang lingkupnya berdasarkan hasil identifi kasi dari pengalaman beberapa negara yang telah maju dalam pembangunan KBE.

Hasil kajian yang dilakukan dalam menelusuri regulasi sektor ICT, Industri, Iptek, dan SDM di Indonesia menyimpulkan beberapa hal sebagai

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa hal direkomendasikan sebagai

Berdasarkan tujuan tersebut diharapkan bahwa keluaran dari kajian ini adalah tersusunnya inventarisasi regulasi yang telah ada dan efektif yang terkait dengan KBE vano mencakuo emoat

Regulasi SeKor ICT

1)

Di banding dengan negara-negara lain

termasuk negara tetangga di ASEAN, Indonesia masih tertinggal dalam hal

2)

regulasi di sektor ICT, sementara perkembangan ICT sendiri sudah sangat pesat, termasuk dalam kegiatan ekonomi yang berimplikasi hukum; Model UNCITML merupakan paduan penyusunan undang-undang mengenai ecommerce dan e-signature di tingkat intemasional dan diharaokan model


6

7

Strategi pembangunan infrastruktur ICT ke depan adalah memprioritaskan pembangunan infrastruKur ICT dalam rangka mempercepat diseminasi knowledge sebagai fujuan utama pembangunan infrastruKur ICT, dengan membangun secara merata di daerah dan tetap memperhatikan nilai ekonomisnya. Selain itu juga untuk mengurangi kesenjangan terhadap akss informasi baik antar kota dan desa, antar daerah, antar si kaya dan si miskin, maupun antar gender. SFategi pembangunan Teknologi dan Sistem Inovasi ke depan adalah memprioritaskan pembangunan semua proses knowledge semua pilar TEKSI, mulai dari penciptaan sampai kepada aplikasi knowledge, dengan membangun solusi terhadap hambatan pembangunan TEKSI.

case). Pembangunan Infrasfuktur ICT diperkirakan memerlukan dana yang sangat besar dan wakh: yang cukup panjang untuk mencapai kondisi ideal lingkungan KBE (skala 100). Pembangunan pengembangan teknologi dan sistem inovasi (IEKSI) mengalami pasang surut, yang disebabkan oleh tidakjelasnya arah pembangunan jangka panjang TEY,9L Perkembangan dan posii pembangunan TEKSI termasuk paling tertinggal dibandingkan oleh pilar pembangunan KBE lainnya. Kondia eksisting pembangunan TEKSI sangat memprihaunkan, padahal pembangunan di seKor ini merupakan driver pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, karena seKor hilimya merupakan industri manufaKur yang memberikan konffibusi nilai tambah (value added) dan ekspor terbesar.

berikut:

Pemanfaatan/Tindak taniut Hasil Kaiian *t)

berikut; Draft RUU ITE (informasi dan transaksi elektronik) dan RUU TIPITI (tindak pidana teknologi informasi) perlu segera dituntaskan. Undangundang ini setidaknya dapat

1)

mengadopsi model-model intemasional seperti model UNCITRAL; paling tidak mengadopsi prinsip dasarnya agar tercipta harmonisasi dangan hukum intemasional. Selanjutnya, perlu segera disusun peraturan oelaksanaannva aoar daoat seoera

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 20M Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/StudiTahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004

tzl


No.

Tujuan/liletodologi

Uralan Sinskat Hasil Kaiian/Sbtdl

*)

R,ekomendasi


1

sektor, yaitu: ICT, induslri,

Iptek, dan SDM. Selanjuhya, keluaran tersebut akan digunakan sebagi bahan masukan unfuk penyusunan penyiapan rencana strategis KBE Indonesia ke depan, yang akan mulai disusun pada tahun anggaran 2005.

Untuk mencapai tujuan dan merealisasikan keluaran

3)

4)

tersebut diatas, ruang lingkup pembahasan kajian

4 tersebut dapat mengharmonisasikan perafuran perundang-undangan mengenai hal tersebut. Meskipun demikian, menurut

2)

pengalaman beberapa negara, model UNCITRAL belum merrcukupi karena begitu luasnya persoalan hukum ICT; Berdasarkan hasil identifikasi regulasi

3)

5

m

(informai dan seKor ICI, RUU tranalcsi elektonik) dan RUU TiPm (fr'ndak pidana teknologi infomast) belum bisa menampung keseluruhan soal hukum ICT; Regulasi telekomunikasi yang ada saat ini di Indonesia dipandang belum cukup menciptakan iklim persaingan.

4)

ini mencakup, yaitu: (i)

Idenbfikasi regulasi yang terkait dengn KBE berdasarkan pengalaman beberapa negan; (ii) Inventarisasi yang ada dan efeKif dengan dibantu oleh tim konsJltan unhrk survei data sekunder; (iii) Review materi regulasi tersebut berdasarkan empat seKor KBE; serta (iv) Analisis substansi regulasi KBE.

Metodologi: Sub Po$a: Review Peraturan dan Regulasi Pelaksanaan KBE Berbagai tahap pendekatan dilakukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini. Identifikasi regulasi dilakukan berdasarkan kajian pustaka yang berkenaan denagn pengalaman beberapa neoara dalam

o

*) **)

Regulasi SelGor Industri Berdasarkan pengalaman RRC dan Korea Selatan, akuisisi pengetahuan dilakukan secara efeKif melalui p€manfaatan penanaman rnodal asing(liberalisasi investasi) dan keterbukaan perdagangan intemasional (liberalisasi perdagangan). Hal ini diakibatkan oleh optimalnya penerapan regulasi yang terkait dengan PMA dan perdagangan Intemasional. Regulasi PMA di Indonesia diterbitkan pada tahun 1967 dan perubahannya pada tahun 7970, yang sampai saat ini masih berlaku. Di samping itu, regulasi yang terkait dengan perdagangan intemasional telah diberlakukan dengan diterbitkannya UU ReUfikasi tetang pengesahan WTO pada tahun 1994.

Regulasi Sektor IPTEK

1)

Regulasi seKor lptek yang berkenaan dengan pengembangan dan penguasaan Iptek telah mencakup beberapa prasyarat bagi terwujudnya sebuah tatanan perekonomian berbasis pengetahuan. Aspek utama dalam kelembagaan Iptek yang berkaitan dengan penyiapan sumberdaya manusia yang berkualitas telah dimulai dengan diterbitkannya UU Sisdiknas dan bahkan UU Ketenagakerjaan, yang mencantumkan pengembangan kompetensi menjadi sebuah kebutuhan dalam menohadaoi

*)

Pemanfaatan/Tindak Lanjut Hasil lGjian **)

Evaluasi Keseeueian dengan TOR

6

7

efektif; Mendesain ulang regulasi di sektor telekomunikasi agar dapat mendorong terciptanya iklim yang lebih kompetibf; Perlu menganusipasi secara terus menerus unfuk regulasi lainnya pada seKor ICT dengan selalu mengikuti perkembangan regulasi ICT di dunia intemasional dan menyusun segera draft regulasinya berdasarkan kebutuhan domestik; Memperkuat institusi yang sudah ada atau membentuk tim teknis lintas sektoral dalam menangani pelanggaran-pelanggaran terhadap regulasi ICT, dan sebagainya.

Regulasi Sektor Industri

1)

2)

Ungkungan global berubah dengan cepat. C-epat atau lambat, pengaruhnya akan mengimbas ke dalam negeri. Dengan demikian, seiring dengan perubahan lingkungan global yang dinamis, pembaruan atau rwisi regulasi juga perlu dilakukan agar dapat rnengantisipasi perkembangan lingkungan global

tersebut; Regulasi yang berkenaan dengan Penanaman Modal Asing sebaiknya bdak diberlakukan secara umum, tetapi hendaknya disusun berdasarkan perkembangan seKoral, daerah, atau wilayah karena masingmasing berbeda-beda dalam perkembangannya.

Regulasi Sektor IPTEK Pengembangan KBE di Indonesia dapat dilakukan mdalui pendekatan rqulationDased Untuk itu, diperlukan suatu badan yang mampu memantau implementasinya dilapangan. Dalam hal ini, Kementerian Riset dan Teknologi atau Bappenas, atau lembaga lain dapat menjadi lembaga koordinator untuk melakukan komunikasi


122

ludul Kajian/Biaya/

No.

Tujuan/l{etodologi


r)


Rekomendasi


1

*) **)

pembangunan KBE pada empat seKor tersebut di atas untuk mendapatkan informasi mengenai regulasi yang berperan dalam menumbuhkembangkan KBE di negara-negara yang bersangkutan. Inventarisasi berdasarkan hasil identifikasi di atas dilakukan terhadap regulasi yang ada dan berlaku efeKif di lndonesia yang mendukung pengembangan KBE. Review materi dilakukan pada masingmasing regulasi yang telah diinventarisasi tersebut secara seKoral. Analisis teknis dilakukan melalui penyelenggaraan forum FGD (focus group discussion) unfuk mendapatcan bahan masukan dalam memperkaya, mempertajam dan memperdalam materi kajian. Survei lapangan dilakukan untuk rnemperkaya dan mempertajam analisig di samping dilakukan pula pertemuan antar lembaga dan dengan tenaga ahli guna memperkaya dan memperbaiki penyusunan materi kaiian.

2)

persaingan ekonomi yang semakin keta$ Regulasi yang terkait dengan perlindungan kekayaan inteleKual dan penguasaan lptek telah ada dan mencakup UU Sisnas Litbang dan penerapan lptek; serta regulasi HKI. Keseluruhan regulasi tersebut telah memberikan landasan penting bagi upaya mewujudkan KBE di Indonesia.

Regulasi SeKor SDM

1)

2)

3)

Upaya pengembangan SDM dalam kerangka KBE telah memiliki landasan hukum yang memadai, yang ditunjukan dengan keberadaan UU Ketenagakerjaan dan UU Sisdiknas; di samping UU Sisnas Utbang dan penerapan lptek. Substansi Undang-Undang tersebut. khususnya UU Sisdiknas telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan KBE;

Kurang lebih tujuh Undang-Undang yang

terkait dengan pengembangan SDM dalam rangka KBE. Sebagian besar diterbitkan dalam kurun waKu lima tahun terakhir dan merupakan pembaharuan atau pengganti UU yang lama. Belum semuanya dilengkapi secara tuntas dengan peraturan pelaksanaannya, seperti UU Sisdiknas dan UU Ketanagakerjaan; Beberapa pertaturan perundangundangan yang berbentuk Keputusan Presiden telah diterbitkan pemerintah yang bersifat pemberian insentif bagi peningkatan mutu, prestasi, dan semangat kerja.

r)

5

Pemanfaatan/Tindak lanJut Hasil Kajian **)


6

7

lintas departemen di dalam menjadikan KBE sebagai program nasional.

Regutasi SelGor SDM

1)

Pemerintah perlu segera membentuk dan menerbitkan peraturanperafu ran pelaksanaan berbagai

2)

3)

Undang-Undang yang mengatur tetang pengembangan SDM yang terkait dengan pengembangan KBE; Substansi peraturan-peraturan pelaksanaan tersebut hendaknya berorientasi, mendukung, atau memberikan ruang dan landasan hukum yang kondusif bagi pengembangan KBE karena pada dasamya Undang-Undang yang ada telah cukup memberikan landasan hukum bagi pengembangan KBE; Pemerintah perlu menaikkan besaran tunjangan jabatan yang terkait atau menetukan bagi pengembangan SDM dan ilmu pengetahuan.

Sumber: Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/StudiTahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004

123

No.


TuJuan/Metodologi

Uraian Sinskat Hasll lGiian/Studi

*)


Rekomendasi

4

1

Tuiuan:

Kesimpulan;

Sub Pokja: Studi Banding Pelaksanaan KBE di Negara Lain (A.3)

Sub Pokja: Studi Banding Pelaksanaan KBE di Negara lain (4.3)

5

*)

Pemanfaatan/Tindak tanjut Hasil KaJian 6

**)

Evaluasi Kesesuaian dengan TOR 7

Strategi untuk mengembangkan ekonomi berbasis pengetahuan di Indonesia tidaklah harus baru (orisinil), namun lebih bijaksana bila memanfaatkan pengalaman yang telah ditempuh oleh negara-negara lain.

Tujuan dari studi ini adalah mengambil pelajaran dari sejumlahnegara yang telah melaksanakan kebUakan pembangunan dengan basis

ilmu pengetahuan. Beberapa tahun terakhir telah berkembang paradigma baru

Strategi pertama untuk mengembangkan ekonomi berbasis pengetahuan untuk jangka menengah di Indonesia adalah memulainya dengan membangun fondasi yang kokoh bagi bangunan ekonomi berbasis pengetahuan itu.

terhadap ketertinggalan suahl negara, bangsa atau wilayah Udak lagi disebabkan kurangnya kapitaUmodal tetapi kurangnya "pengetahuan' (knowledge). Ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy/K-economy) merupakan dimen$ baru dalam membangun daya saing. Kecepatan globalisasi dalam aKivitas ekonomi, perkembangan sain dan teknologi, pertumbuhan

jaringan informasi secara nasional dimotori oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan penggunaannya. Kehadiran teknologi informa$ dan komunikasi (ICT) telah berperan besar dalam pembangunan suatu negara.

* ) Sumber : Ringkasan Hasif Kajian/StudiTahun 2004 **) Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/StudiTahun

3.

Investasi yang progresif dalam pembangunan infrastuktur telekomunikasi dan informaUka di seluruh wilayah Tanah Air. Perbaikan insenUf ekonomi dan kelembagaan, dalam bidang hukum, peraturan, penciptaan iklim kompebsi, pengembangan pasar tenaga kerja dan finansial. Reformasi pendidikan dan latihan

untuk menjawab tantangan dan peluang yang berkaitan revolusi pengetahuan.


t24


No.

Tujuan/Metodologi

Uraian Sinskat Hasil Kaiian/Shrdi

*)

Hasil Analisis/ Kesimpulan/ Temuan **l

Rekomendasi

4

1

5

Tujuan:

Kesimpulan:

Rekomendasi:

Sub Pokja: Renstra Insentif Ekonomi dan Kelembagaan (A.6)

Sub Pokja: Renstra InsenUf Ekonomi dan Kelembagaan (A.6)

Sub Pokja: Renstra Insentif Ekonomi dan Kelembagaan (A.6)

Studi ini ditujukan untuk

Pertama, pengalaman berbagai negara yang

memperoleh gambaran tentang kelembagaan dan insentif ekonomi yang diperlukan untuk penerapan KBE, menemukenali kondisi kelembagaan dan insentif ekonomi di Indonesia. Berdasarkan hal ini selanjutnya dapat disusun keluaran (output) dari studi ini dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi unfuk penyempumaan kelembagaan dan sistem insentif ekonomi untuk penerapan shategi KBE di Indonesia. Mengingat keterbatasan waktu yang tersedia dan strategi yang akan diterapkan dalam KBE, maka penetapan kriteria kelembagaan akan dibatasi hanya pada kelembagaan yang berkaitan dengan kelembagaan ekonomi. Selain itu, pendalaman berbagai kelembagaan dan insentif ekonomi secara lebih terperinci hanya dibatasi pada beberapa kelembagaan saja. Dalam studi ini antara lain yang dilakukan adalah sebagai berikut:

telah menerapkan konsep KBE menunjukkan

Pertama, secara umum, kebijakan strategis yang perlu ditempuh dalam rangka pengembangan KBE di Indonesia adalah: memperluas difusi pengetahuan kepada dunia usaha pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan cara antara lain: (1) mendorong kedasama/kemitraan antara perguruan Unggi (Fl-), industri dan Pemerintah; dan (2) memfasiltasi pengembangan infrastruktur informasi mendorong perubahan organisasi bisnis untuk meningkatkan flexibilitas dalam pengafuran kerja, netwa*ing dan desentralisasi melalui insentif keuangan, kebijakan persaingan usaha dan informasi. Menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif,

a.

Identiftkasikebutuhan dukungan kelembagaan dan insentif ekonomi untuk penerapan

strategi KBE di

*) **)

*)

Indonesia.

bahwa penyempurnaan kelembagaan dan insentif ekonomi merupakan hal yang mutlak dipedukan untuk mendukung keberhasilan penerapan KBE. Penyempurnaan kelembagaan dan insentif ekonomi terutama didorong untuk menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif yang pada gilirannya akan meningkatkan minat pihak swasta untuk menanamkan modalnya pada usaha yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skala yang lebih besar. Kedua, kelembagaan dan sistem insentif ekonomi yang ada di Indonesia sekarang ini masih sangat kurang memadai unfuk penerapan KBE dan perlu disempumakan, terutama bila dibandingkan dengan kesiapan kelembagaan dan insentif ekonomi di negara negara lain yang telah menerapkan konsep KBE. Hal ini ditunjukkan oleh iklim usaha yang kurang kondusif yang mengakibatkan menurunnya minat pihak swasta untuk melakukan investasi di Indonesia.

-

Ketiga, untuk menerapkan konsep KBE, disamping perlu dilakukan penyempumaan berbagai kelembagaan dan insentif ekonomi yang telah ada, perlu dipertimbangkan unfuk membentuk berbagai kelemgaan yang baru dan pemberian insentif ekonomi yang disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan penerapan konsep KBE.



6

7

a.

b.

c.

Kedua, peningkatan iklim usaha yang kondusif perlu dilakukan melalui penyederhanaan peraturan, peningkatan kapasitas hukum dan penyediaan insentif fiskal dan non fiskal bagi pengembangan usaha yang berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyediaan sumbersumber pembiayaan yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Ketiga, untuk mempermudah proses perijinan untuk memulai atau mengembangkan usaha disarankan untuk menerapkan sistem perjanjian satu atap (One-stop Service-OSS). Selain itu untuk memudahkan sistem dan prosedur lainnya yang melibatkan berbagai lembaga., perlu dikembangkan koordinasi yang menqqunakan orosio OSS.

Sumber: Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/Studi Tahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004

125

Juduf Kajian/BiaVal Unit Kerja lrelaksana

No.

TuJuan/Metodologi

Uralan Sanskat Ha!

t)


Tamuan 1

b.

c.

Rekomendasi

r)

5

4 Evaluasi dan pemetaan kondisi kelembagaan pendukung KBE yang ada (kapasitas, kendala, dan potensi)

Keempat, disarankan untuk meninjau kembali berbagai peratunn yang ada dengan menggunakan konsep Regulatory Impact Anallais (RIA) untuk menseleksi perafuran-peraturan yang Udak strsien dan

Rekomendasikebijakan

tidak efeKif.

pengembangan sistem insentif dan kelembagaan KBE.

Metodologi: Metodologi yang digunakan dalam studi ini dikelompokkan dalam tiga bagian utama, yaifu: Studi literatur, dihrJukan untuk melihat dan mempelajari kiteria-kriteria yang dibutuhkan dan rekomendasi reformasi kelembagaan yang ada serta rekomendasi pemb€ntukan kelembagaan yang baru unfuk mendorong keberhasilan penerapan

1.

KBE. Untuk

memperoleh pengertian akan kebutuhan kelembagaan dan insenUf ekonomi dalam penerapan KBE, dilakukan studi literahrr untuk 4 negara, yaihJ: Kanada, Malaysia, Korea Selatan, dan Cina. Selain itu dilakukan pula studi

*) **)

*,ll

Kaiian/Shrdl



6

7

Kelima, untuk meningkatkan kapasitas hukum terutama yang terkait dengan penyelesaian sengketa yang terjadi, perlu disempumakan lembaga pengadilan Niaga dan dipersiapkan sistem standarisasi nasional termasuk sistem akeditasi dan sertifikasi perusahaan. Dengan adanya sistem standarisasi dan lembaga pengadilan niaga ini, diharapkan persengketaan yang terjadi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak s\rasta yang terkait dengan dunia usaha dapat dilakukan dalam waktu yang singkat dan adil. Keenam, disarankan untuk menyempumakan $stem insentif fiskal yang telah ada dan rnernpersiapkan sistem insenUf fiskal yang khusus ditujukan untuk penerapan konsep KBE.

Kefujuh, unfuk sumber-sumber pembiayaan, disarankan unfu k mengembangkan inkubator bisnis dan modal ventura unfuk membanhr para usahawan dalam mengembangkan usahanya. Selain itu perlu dicari sumbersumber pembiayaan lain yang disesuaikan dengan kondisi dan keterbatasan sumber dana dan daya yang ada di Indonesia.

literatur unfuk kebutuhan

Kedelapan, perlu dibentuk lembaga yang mengkoordinasikan penerapan KBE yang dipimpin langsung oleh Kepala Pemerintahan.

kelembagaan dan insentif ekonomi yang berlaku umum. Studi literatur juga dilakukan untuk melihat kondisi

Terakhir, pedu ada pilot proyek/model percontohan penerapan KBE di Indonesia, dan salah satu daerah yang diusulkan untuk lokasi Denqembanqan model

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/StudiTahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004

t26

No.

Juduf KaJian/BlaVal Unit Kerja Pelaksana

Tujuan/lletodologa

Uraian Sinskat Hasil Xailan/Shrdi

*)


I

Rekomendasi *)

Pemanfaatan/fi ndak lanJut Hasll l(ajian tr)

EvaluaC Kesesuaian dengan TOR

5

6

7

4

2.

Indonesia saat ini. Hal ini dilakukan karena tidak mungkin zurvey dilakkan untuk masingmasing wilayah ataupun unfuk masingmasing faktor yang akan diamati. Suruey, dilakukan antara lain untuk mengukur kapasitas dan kesiapan lembagalembaga utama yang ada dalam penerapan strategi KBE serta

efeKivitas insentif ekonomi yang telah diberlakukan di Indonesia. Oleh karena keterbatasan waKu dan dana, survey hanya dilakukan pada 3 wilayah yang terdiri dari Surabaya, Yogyakarta, dan Batam. Surveyjuga dilakukan secara acak

tersebut adalah Batam. Diantara alasan penung yang mendasari pemilihan Batam adalah: (D stahsnya sebagai daerah otonom/kawasan khusus yang didukung oleh berlcagai insentif ekonomi yang diperlukan; dan (ii) telah tersedianya dengan relatif memadai (dibandingkan daerah lain di Indonesia) berbagai sarana dan prasarana ekonomi yang potensial untuk mendukung KBE, seperti pelabuhan udara dan laut berkelas internasional, transportasi, lembaga keuangan, kawasan industri, lembaga pendidikan, busines tdtnology cenfer, jaringan teknologi informasi dan telekomunikasi, dll. Yang diperlukan dalam jangka pendek adalah memberikan kejelasan/kepastian tentang status Batam, yaitu apakah status /7etade-zone (FTZ) akan diberlakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah P. Batam ataukah secara terbatas di 7 kawasan industri sja (endavs). Hal ini sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha kepada para pelaku ekonomi, termasuk calon investor dalam dan luar negeri.

dan bersifat umum untuk memperoleh pendapat dari berbagai kalangan akan hal-hal yang diperlukan untuk dapat mendorong keberhasilan KBE. Diskr.si dengan para pakar, dilakukan untuk memperoleh gambaran dan memperoleh masukan dalam bentuk pendapat dari beberapa nara sumber yang dianggap mengerti akan masalah yang sedang dibahas.

*) **)

Sumber : Ringkasan Hasil Kaiia.y'StudiTahun 20(X Sumber : Formulir lsian Tentang Oata Kaiian/Studi Tahun 2(m4 dan atau Ringkasan Hasil bjian/Studi Tahun

20(X

LZ7

No.

u#ttsl"gPlg""/"

Tujuan/lletodologi

Uraian tiinokat Hadl Kaiian/Strdi

*)

Rekomendaci


I

4

5

Tujuan:

K

Sub Pokja: Renstn Pengembangan ICT (A.7)

Sub Pokja: Renstra Pengenbangan

(A.7)

rcT (47)

Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Inft'astruKur ICT untuk KBE ini bertujuan antara lain: Mengidentifikasi infrastruKur ICT eksisting yang

Dari proses *udi literatur baik melalui dokumen maupun intemet, pengamatan di lapangan, wawancara, serta analisis yang nenggunakan oos ona I da&a diperoleh beberapa kesimpulan sebagi hasil studi ini.

Rekomerdasi untuk kajian ini terdiri dari tiga sisi, yaitu: dari sisi irdus,bi, tekplogi dan aplikasi.

1.

2. 3.

diperlukan untuk menunjang KBE;

Menyusun pemetaan infrastuKur ICT; Menyusun dan rnengidentifikasi aplikasi KBE pilihan dan nrenyusun prioritas pengembangan lebih lanjut sesuai derqan kesiapan infrastnrktur ICT yang ada. Ruang lingkup penyusunan ren@na sbategis ini rnelipuu berbagai aKivitas sebagai

berikut: Identifikasi

a.

permasalahan, informasi dan data tentang makroekonomi yang terkait dengan

b.

KBE;

Identifikasi kondisi infrastruKur ICT yang potensial, baik yang belum ataupun yang zudah dikembangkan

c. d.

|) r')

*)

untuk KBE; Studi literafur tentang peranan dan kesiapan ICT dalam mendukung KBE;

Mengkaji dan menyusun rencana oembanounan

Pemanfaatan/rfimlak tanJd Hasil

lbjian **) 6

Evaluai l(€cesuaian dangan TOR 7

Rekomendasi:

lCf

sti

furbma, secara nasional kondisi inliastrukfur telematika kib rnemang masih di bawah rabrata dunia. Namun unfuk bebenpa kota besar sepertJakarta, Surabaya, Bandung, Medan dan Batam, dan hampir disemua ibukota provinsi, tingkat penetrasi infrastruktur telemaUka sudah memadai dan dapat dipergunakan dalam menyambut pengembangan ekonomi berdasarkan pengetahuan (KBE).

hi

Kdua, analisis jumlah pelanggan intemet negara kita telah berada pada Ungkat di abs rab-rata dunia yang cukup menggembirakan dan menjanjikan untuk penggunaan berbagai jenis aplikasi.

*lanjuhm meskipun pembangunan fasilitas telepon tetap tidak mengalami banyak kemajuan, narnun Sistem Telekornunikasi Bergerak (STB) baik melalui seluler GSM ataupun CDI'IA telah rnemberikan altematif solusi unfuk kota-kota besar dan beberapa wilayah tanah air. Jumlah pelanggan selurer yang akan mencapai 25juta ss pada akhir tahun 2004 merupakan potensi yang besar dalam penggunaan aplikasi KBE yang sekaligus akan mendongkak daya saing penduduk Indonesia. Hal itu sangat dimungkinkan mengingat berbagai penyedia jasa aplikag (content) maupun penyedia jasa intemet (ISP) dari hari kehari terus bertambah dan bervariasi.

Ktrnpt disamping meningkatkan produktivitas dan peningkatan daya saing, pemanfaatan aplikasi KBE seperti e-busins dan e-qovemmenf yanq didasarkan keoada

SUD

ro&i.: Renstra Pengembangan

Dari sisi industi: Pembukaan kqnpetisi pada seluruh jasa pelayanan ICT yarq akan berdampak pada banyaknya operator, kerp sama atau interkoneksi

antar penyelanggan lCT, dan kebiFkan dari pemerintah yang mendukung pengembangan ICT. Langkah-langkah

yang ditempuh berupa: (a) Menghapuskan monopoli secan keseluruhan unfuk penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia berupa hak istimewa pada PT IMosat dan PT Telekomunikasi Indormia,

(b) Merenti$ Badan Regulasi Telekornunikasi Indonesia manjildi Badan Regulai yang benar-benar irdependen, (c) Memanfaatkan secara maksimal infrastruKur ICT yarB telah dibangun oleh perusahaan-perusahaan non telekomunikasi seperti m PGN, PT KAI, PT PIN dan PT Comnet, (d) Penyelenggaraan USO ofeh pemerintah. Dari sisi teknologi: Perlu,asan interneL keterhuburgan Fringan digital lokal dan global, dan peningkatan kapasitas saluran hansmisi. Langkah-langkah yang ditempuh berupa: (a) Mendorong pengembangan teknologi pada industri manufaKur dalam negai, (b) Mengadopsi teknofogi ICT yang sesuai untuk

Indonesia. Dari sisi aplikasi: E-govemment: pada instansi pemerintah di pusat dan daerah dengan penggunaan data base yang terintegrasi. E-Bisnis: pada perusahaan swasta aplikasi untuk kepeduan internal dan ekstemaf oroanisasi be-;ruon Entauire

Sumber : RirEkasan Hadl Kaji.n/Shdi Tahun 2flX Sumbef : FormulL ICan Tentang Dat lGjiadstudi Tahun 2004 dan atau Ringkasan H.sil Kajian/Sturti Tahun

2qX

tA

No.

tndul l6iian/Biaya/

TuiuantHetodolod

Uraian liimkat Ha!

r)

Kallan/Sbrdi

Hasll Analisis/Kesimpulan/ Ternuen *rl 4

Unit Kerja Pelalrsana

I backbone infrastrukur untuk KBE dan mengurangi digital divide dalam indusfri

proses komunikasi antar manusia dengan sistem komputer, telah secara nyata pula mampu memberikan konbibusi yang besar kepada penyehabn birokrasi da-n pagrran-san

tde*.atka.

penvabhgiffian korenangan yang berujung

Metodologi Studi:

kepada Korupd, Kolusi dan NepoEsrne (KXN). Berjalannya adikasi El*tonic

Inffinrye(EDI)

Penyusunan rencna strategis pengembangan infiasbuKur ICT untuk KBE ini diupayakan dengan melibatkan seluruh pihakpihak tertait seoptimal mungkin melalui kegiatan sebagai berikut: 3,inei dan pengamatan lapangan di loka$

a.

indr$i )€ng sldah menggunakan ICT untuk XBE dan di lokasi yarE dirasakan

berpoterui unhrk

b. c.

d. e. f. S.

rnenggunakanrrya; Studi literatur; Pengumpulan data inventarisasi data baik data cetak tertulis berupa data sekurder maupun data elektronis; Analisis data; Penyusunan draft dan rekomenda$ kebiFkan; Diskusi terbatas dengan

pakar, birokraf praKisi, dan end user; Finalisasi laporan.


hta

di pdabuhan Tanjung Peralg Surabaya serta pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, secara nyata telah mampu

Iekomendasi

r)

5

Intqntian Afuiation

Pemanfaatan/nndek tanlut Hasil lbJian 6

rr)

Evaluasi l(esegraian

dengan-TCt 7

tangkah{angkah yang ditanpuh: (a) t4enducng 5:6iembangan aplikasi ryn nwre, (b) Mernarfaa*an aplika$ ICI iinttik pr-oses adminisfrasi di kantor-kanbr pemerintah seperti pada proses pengadaan (e. procurement) dan keperluan administrasi lainnya.

meningkatkan kecepatan proses ekspor-impor barang danjasa. Demikian pula pengqunaan fasilibs scanner besekah raksasa (HICO) telah maupun pula nengurangi kebocoran perna$rkan bea masuk akibat perydunrlupan.

Kdint4 gma menciptakan iklim investasi yang menunjang unhrk pembangunan infraslruktur ICT, sepaUfrya pula pemerintah menyediakan anggaran untuk keperluan sosialisasi bntang ke$aryan jim-jasa layanan publik yang tdah mernanfaatkan aplikai KBE. Fenambahan dan pemasangBn faCltas intenEt di rumah-rumah ibadah dan pesanhen seperti tdah dilakukan di Pabelan, Jawa Tengah serta penyebaran fasilibs telekomunikasi di perdeaan merupakan salah satu tercbosan untuk menirEkatlan partiEpasi masyaralot dari lapisan bawah dan yang selama ini terisolir dari kernajuan telernatika. Kebijakan regula$ ICT untuk rnnunjang KBE selayaknya terus disemgrmakan dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi para investor yang dapat benrpa kompetisi penuh pada daerah yang komersial dan pemberian subsidi @a daerah non komersial, perubahan tarif yang merdorong peryXNnaan intemet, kemungkinan penggunaan jaringan PLN untuk intemet, penyefnilffEan/pembentukan badan regulasi ICT yang mandiri, serta percepatan pembuatan Undang-undan g Cyber Law dan Transaksi Elekeronik. Dengan demikian, walaupun kapasitas fasilitas infrastruktur telemaUka Indonesia masih relatif terbatas, dengan memanfaatkan kapasitas existinq yarlo ada saat ini secara ootimal dan


t29

Uraian Sinskat Har

ludul Kajian/Biaya/

No.

Tujuan/ l,letodologi

*

)

Kaiian/Strdi Rekomendasi

llasil Analisis/ Kesimpulan/


Ternuan

**)

*)

5

4


Evahasi Keseuaian

6

7

dengen TOR

denganmendorong penambahan berbagai aplikasi yang tepat guna dan sangat dibutuhkan masyarakat, maka diperkirakan Indonesia akan mampu meningkatkan daya saing dan produKivitas penduduknya melalui berbagai aKivitas ekonomi yang berlandaskan penegetahuan (KBE).

Tuiuan:

Kesimpulanl

Rekomendasi:

Sub Pokja: Renstra Pengembangan IPTEK dan Sistem Inovasi (A.8)



Mencoba memetakan elemen dari setiap unsur pengembangan iptek dan sistem inovasi yang berpenn kunci dalam mendorong pengembangan knowldge-

hsdtonomySmra

khusus tujuan dari kajian ini adalah: Mengidentifikasi kapasitas iptek yang memiliki potensi kuat dalam mendorong kondisi knowldg*

1)

2)

Mengidentifikasi

sistem inovasi. Mempelajari Pola Kebijakan Iptek dan Sistem Inovasi di beberapa negara (best

practies)

Metodologi: Metode analisis dilakukan secara deskriotif analisis f)

s)

basd xonomy. praKek knowldgebad economydi lembaga litbang serta industri dalam konteks

3)

4)

Pencapaian iptek nasional masih rendah, akibat kondisi SDM iptek yang tersebar sena cenderung rddle kapasitasnya; Keterbatasan anggaran riset yang berakibat pada terbatasnya fasilitas dan pemeliharaan fasilitas yang ada; Kondisi pola kerja pada institusi litbang yang cenderung struKural dan birokrats sehingga kurang mendorong tumbuhnya iklim inovasi; lnsentif bagi peneliti masih rendah berakibat pada komiUnen dan motivasi yang cenderung stagnan; Kondisi data dan informasi iptek belum tertata dengan baik, sehingga menyulitkan dalam menentukan strategi kebijakan

1)

2)

mandiri; 3)

terarah;

6)

7)

Mekanisme intermediasi (ntermdiary mshanism) yang berperan mempersambungkan sisi pemasok dan pengguna pengetahuan/teknologi belum tertata dan belum ada dukungan yang jelas dalam bentuk regulasi serta perangkat institusinya; Kebijakan pengembangan iptek dan sistem inovasi belum sinergis, sehingga interaksi (interaction), jalinan kerja (network ing), ketergantungan (in terdependency), dan berkaitan (linkage), antar aktor sistem inovasi belum terialin secara rekat;

Ditatanya sistem pengelolaan litbang dalam bentuk fokusing program litbang yang berorientasi demand, pengembangan sistem monev dalam proses litbang, serta pengembangan inslrumen pencapaian iptek berdasarkan stattstik iptek nasional; AKualisasi organisasi dan kelembagaan litbang untuk memperjelas peran sebagai sientiftc centermaupun S&T seMces dalam bentuk pengembangan unit-unit intermediasi, serta mendorong peran fungsional institusi litbang lebih

4)

s)

Peningkatan anggaran iptek sampai pada tingkat kebutuhan minimal dengan terus membenahi mekanisme pengelolaannya, antara lain dalam bentuk sprifi c blockgra nt, m ultt yea rc ammiilnent fund, peningkatan insentif peneliti, dan fleksibilitas anggaran/ serta mendorong program kerjasama unfuk meningkatkan slning indu*n dalam litbang; Optimalisasi kapasitas peneliti dalam benfuk penetapan program tematis dan berkelanjutan; OpUmalisasi penggunaan fasilitas litbang dalam bentuk kebijakan open acces Denoqunaan serta ialinan keria

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004

**) Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/StudiTahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004

130

No.

tudul Kaiian/Biaya/

Tuiuan/iletodotogi

Uraian Sinokat Hasll Kaiian/Strdi

*)


I dengan mengelaborasi faKor-faKor pengembangan iptek dan sistem inovasi, baik dari dimensi produsen iptek (supply side), pengguna iptek di industri (demand side), maupun

8)

Hasil Analisis/Kesimpulan/ Temuan *r) 4 InsenUf untuk proses konversi hasil litbang menjadi produk inovasi sampai ke produksi belum ada.

Rekomendasi

*)

5

6) 7)

keterkaitan (lingkaga) kedua dimensi tersebut.

8) 9)

l0) 11)



6

7

dengan pihak industri; Sosialisasi standar kualitas untuk perbaikan proses produksi;

Pengembangansinergismekebijakan iptek dengan berbagai seKor untuk mendorong sinkonisasi program, kemitraan, penciptaan usaha baru berbasis produk litbang, serta peningkatan kapasitas litbang di dunia usaha; Mengembangkan program bersama untuk menstimulasi terciptanya pertukaran pengetahuan yang semakin intensif dan informal; Mendorong meningkatnya difusi teknologi dan kemampuan di lembaga litbang dan perguruan Urqgi, sefta untuk menjembatani informasi asimebis; Pengembangan kebijakan intervensi selektif dalam angka penciptaan iklim inovasi, dalam benfuk tax insentif, lour interest, asuransi teknologi; Pelembagaan pola interaksi dan komunikasi.

Tuiuan:

Hasil Analisis/Kesimpulan:

Rekomendasi:

Sub Pokja Renstra Pengembangan SDM dalam Kerangka KBE

Sub Pokja Renstra Pengembangan SDM dalam Kerangka KBE (A.5)

Sub Polqia Renstra Pengembangan SDM dalam Kerangka KBE (A.5)

(A.s)

1. 2. 3.

*) **)

4.

Memperoleh gambaran ketersediaan kualitas SDM dalam pengembangan KBE Mengidentifika$ kriteria kualitas SDM yang dibutuhkan untuk menunjang KBE Menganalisa proses kegiatan pengembangan SDM sejalan dengan pengembangan SDM Menvusunrekomendasi

Kriteria Pekedaan Pengetahuan

:

Dalam Pasar Keda, pekerja dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kegiatan, yaitu pekerja non-pengetahuan dan pekerja pengetahuan. Pekerja non-pengetahuan adalah mereka yang bekerja tanpa menggunakan faktor pengetahuan dan banyak mengabaikan informasi teknologi. Pekerja ini bisa juga bergalar sarjana atau non-gelar, bisa manajer atau buruh. Sedangkan pekerja pengetahuan, tidak perlu memegang status manajer atau bisa karyawan biasa, dan tidak harus menyandang oelar sarianana. Tetaoi Dekeria oenoetahuan


131

Iudul Kajian/Biaya/

No.

Tujuan/liletodologi

Uraian Sinqkat Hasil Kaiian/Shrdi

*)


Hasil Analisis/Kesimpulan/ Temuan r*) 4 untuk memberi masukan dalam penyusunan Roadmap

Rekomendasi 5

*)


Evaluasl Kesesuaian dengan TOR

6

7

dalam menjalankan tugasnya banyak menggunakan dan mengandalkan pada faktor pengetahuan, informasi, jaringan bisnsis, dan teknologi informasi.

Metodologi Studi: Berkaitan dengan ruang lingkup studi, maka dilakukan berbagai tahap pendekatan. Pertama, dilakukan studi literatur secara menyeluruh dari berbagai referensi yang relevan guna memperoleh bahan masukan yang memadai. Hal ini penting karena hingga saat ini belum ada studi yang membahas tentang pengembangan SDM berbasis pengetahuan. Kedua, diskusi bersama anggota TPRK untuk memanbpkan kerangka penulisan. Untuk memperoleh penajaman teknis analisis, dilakukan diskusi bersama anggota FGD (fcus group

*) *.)

of

discussion). Untuk mematangkan konsep pengembangan SDM dalam kerangka KBE melakukan diskusi dengan nara sumber. Pemilihan nara sumber dilakukan secara seleKif agar masukan yang diberikan benar-benar bermanfaat di dalam penyempumaan konsep awal. Keuga, pengumpulan data dan informasi yang relevan dijalankan secara parallel. Berkaitan dengan data makro untuk menunjang ruang lingkup dilakukan seiak awal. Informasi ini

Mengacu pada sebuah peneliUan di Canada dafam periode L984-L94, dengan kriteria tersebut, pekerja pengetahuan dikelompokkan ke dafam tiga kategori, yaifu: Pettama, sel
Kendala SDM menghadapi perubahan Masih terdapat permasalahan dalam pengembangan SDM berba$s pengetahuan,

seperti:

1.

2.

3.

permasalahan pendidikan, keterbatasan kualitas dan fasilitas pendidikan, pengutamaan gelar daripada ilmu dalam masfarakat, keterbasan tenaga-tenaga spesialis/supecpesialis, dan ketidaksesuaian suplai dan kebutuhan pendidikan, pekerja Indonesia cenderung menjadi pemakai daripada penghasil teknologi dan pengetahuan. Hal ini tercermin dari investasi dibidang R&D, dana pengembangan SDM yang relatif kecil. keterbatasan dana untuk membangun pengetahuan. Bagi daerah yang maju, kemampuan membangun SDM lebih besar daripada daerah yang kurang maju dalam hal Dendanaan. Padahal, pembangunan

Sumbe. : Ringkasan Hasil Kaiian/Shrdi Tahun 2004 Sumber : Fomulir lsian Tentang Data fojiarvsbdi Tahun 2004 dan afau Ringtbsan Hasil KaiiarvsbdiTahun

20O{

L3Z

No.

Judul KaJian/Biaya/ Unit Kerja Pelaksana

Tuiuan/tletodologi


*)


1

dapat diperoleh dari instansi terkait dengan mempertimbangkan validitas data dan akurasinya. Keempat, melakukan studi lapangan, untuk meperoleh data, informasi, dengan menyusun kuesioner untuk keperluan penelitian di beberapa industri/perusahaan. Kelima, sosialisasi konsep pengambang SDM dalam kerangka KBE dilakukan mengundang para pemerhati dan ahli dibidang pengembangan SDM.

4,

Rekomendasi

4 pengetahuan relatif mahal. Drucker mengingatkan bahwa pembangunan pengetahuan (knowledge-formation) merupakan investasi terbesar pada setiap negara maju seperti halnya bidang ilmu sains dan teknologi lainnya, pengembangan bidang teknologi informasi dan komunikasi masih sangat terbatas. Salah satu kendala yang dihadapi oleh institusi pendidikan di Indonesia adalah tingginya biaya investasi.

5

*)

Pemanfaatan/Tindak Lanjut Hasil lGjian 6

**)


Perkiraan kebutuhan K-wo*r dl Indonesia akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya intensitas persaingan ekonomi global. Kebutuhan K-wo*sdi Indonesia tidak dapat ditawar-tawar mengingat aliran dana investasi, baik intemasional maupun domesn-k akan semakin besar seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian Indonesia. Dengan kondisi angkatan kerja yang berpendidikan relatif rendah, maka kebutuhan petatihan bagi angkatan kerja rnenjadi amat penting untuk diupayakan. Setidak-Udaknya hasil pelatihan dapat mengimbangi kebutuhan K-wo*esdi Indonesia. Cara mewujudkan pekerja pengetahuan, antara

*

**))

lain dapat dilakukan melalui: (i) perubahan dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan, misalnya proses belajar mengajar yang semula berpusat pada guru, dengan pola baru harus berpusat pada murid, guru/dosen yang semula sebagai penjual pengetahuan harus sudah menjadi fasilitator bagi muridnya, bekerja kelompo( materi yang diajarkan selalu dinamis, pengembangan sikap berbasis belajar sepanjang haya| (ii) perubahan dalam konsep pelatihan, khususnya dalam pengembangan bisnis berorientasi pengetahuan, yaitu bersifat invatif tetapi praKis, metode pengajaran menekankan kecepatan daya penyerapan pengetahuan dikaitkan dengan tugasnya; (iii) perubahan pola kerja yang terkait dengan pengembangan dan manajemen SDM: pekerja penqetahuan di oerusahaan, dibutuhkan

Sumber: RlrEkasan Hasil Kallan/Studi Tahun 2004 Sunber : furmulir lsian Tentang Data Kaiian/Studi Tahun 20(X dan atau Ringkasan Hasil Kaji.n/Studi Tahun

2004

133

No.

I

Juduf Kajian/Eiayal Unit Kerja Pelaksana

Tujuan/Irletodologi

r)

Uraian Sinokat Hasil Kaiian/Shrdi Hasil Analisis/ Kesimpulan/

Temr|'nr**)

Rekomendasi

4 organisasi yang fleKibel, melakukan pekerjaan secara kelompoK dan strukfur organisasi yang lebih flat; dan (iv) melakukan perubahan terus menerus, khususnya bagi industri pengetahuan sepefti lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan penerbit.

5

r)

Pemanfaatan/Tindak taniut Hasil Kajian 6

r*)

Evaluasi Kesesuaaan dengan TOR 7

Dukungan yang diperlukan dalam pengembangan SDM berbasis pengetahuan Beberapa hal yang memerlukan perbaikan, antara lain: Pettama, perbaikan pendidikan dan pelatihan sekaligus pemanfaatan hasil pendidikan dlam industri. Perbaikan ini akan menefukan daya saing SDM, meskipun kalangan industri dan bisnis kurang mengandalkan hasiFhasil pendidikan dan kurang melakukan pelatihan karena menganggap kegiatan pengembangan SDM sebagai Lpsttente Kedua, melalui kemitraan antar lembaga penelitian, universitas dan kalangan $ rasta membentuk jaringan sistem inovasi. Lembaga padat-pengetahuan dan penghasil pengetahuan, seperti universitas memprakarsai secara aKif melakukan risetriset. Untuk perusahaan swasta nasional. Pertimbangan melakukan riset dapat dirintis dafam kegiatan operasional. Ketiga, Pengembangan SDM melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan bisnis berorientasi pengetahuan mesti dipersiapkan.

*) **)


L34

PROFIL HASIT I(A'IAN PRAKARSA STRATEGIS KANTOR MENEG PPN/BAPPENAS TAHUN AI{GGARAN 2004

DEPUTI: BIDAI{G POLITIK, PERTAHANAN DAN KEAMAI{AI{

Judul Kajian/Baaya/ Unit Kerja Pelaksana

No.

STRATEGI KE$'ASPADAAN DINI DAI-AM RANGKA PELESTARIAN NEGARA KESAruAN REPUBLIK

INDO}IESIA Biaya: Rp. 1.550.000.000 Swakelola : Rp. 364.600.000 KonVak : Rp. 1.185.400.000

Lama Pelaksanaan : -----

*) **)


*)

Rekomendasi

Hasil Analisis/ Kesimpulan/ Temuan f*) 4

3

2

1

2

Tujuan/Metodologi

Kesimpulan:

Rekomendasi:

SKD (Strategi Kewaspadaan

t.

1.

Hasil kajian dan analisis menggambarkan

secara keseluruhan dan temporer bahwa masalah stabilitas kehidupan masyarakat di Papua sesungguhnya mengandung persepsi yang masih kurang menguntungkan, yakni diUnjau dari adanya kecenderungan ftrend) dalam batas rangeyang sama ataupun pada nWEyatW berbeda dengan selisih angka yang sangat tipis.

2.

3.

Bedasarkan penerapan variabel-variabel yang menjadi tolok ukur (politi( ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan komunikasi) dalam melihat perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat di Papua, hasil survei pada seUap putaran nampaknya tidak mengalami signifi kan penurunan nilai persepsi dihampir semua daerah penelitian yang menjadi obye(sampling. Kecuali masalah politik, sosial, dan keamanan yang cukup menonjol dengan signifikasi yang rendah karena situasinya dapat berubah dengan cepat sesuai perkembangan politik nasional dan langkah-langkah kebUakan pemerintah yang terkait dengan otonomisasi di Papua. Selain itu, pada setiap daerah

Hasil KaJian

ampling

penelitian tidak menunjukkan perbedaan yang mendasar. Bahkan Manokwari yang sedianya dipra-anggapkan sebagai daerah vano sanoat stabil di Paoua menyusul

2.

**)

6

5

Tujuan: Dini) pada dasamya merupakan prakarsa strategis yang digagas dalam rangka kepentingan nasional terkait dengan upaya membangun rasa aman dan stabilitas kehidupan disejumlah wilayah rawan konflik atau wilayah yang sedang dilanda konfli( serta cenderung mengarah pada fragmentasi politik yang secara makro dapat mengganggu stabilitas pembangunan nasional. Secara spesifik sistem ini lebih pada bentuk kepedulian dan kesiapsiagaan dalam mengatasi dan mencegah terjadinya gejala konflik maupun krisis yang senantiasa berkembang dan penuh ketidakpastian, yang bila tidak terdeteksi lebih awal akan dapat mendorong lemahnya sistem nasional dan gejolak sosial ditengahtengah kehidupan masyarakat.


*)


Pemanfaatan/Tindak Lanjut Hasil Kajian:

Sistem kewaspadaan Dini Sosial merupakan pendekatan yang efekUf dalam menunjang tindakan preventif menuju solusi konflik dan pelestarian NKRL Paling tidak sistem ini dapat memberi kontribusi kepada pemerintah dalam proses pengambilan keputusan terhadap daerah rawan konflik, daerah yang sedang berkonllilg dan daeerah pasca konflik guna terpeliharanya perdamaian, keamanan dan pembangunan kesejahteraan bangsa dan negara. Direkomendasikan agar SEWS dapat dikembangkan menjadi model deteksi dini yang komprehensif dan ilmiah bagi pemerintah dengan

Biaya sesuai dengan biaya dalam TOR

mempertimbangkan pentingnya kebutuhan dan tunhrtan masyarakat dan pentingnya dukungan dalam pengambilan keputusan.

3.

Untuk mengakselerasi proses pengembangan EWS (Early Waming System) dan institusionalisasinya diharapkan sosialisasi EWS dapat dilaksanakan pada instansi-instansi yang terkait dengan stategic

obj&tivesmasng-masing departemen. Gambaran tentang

Fll5

Sosial diyakini dapat berperan sebagai EWS yang dapat menjadi

rujukan dasar dalam


135


No,

I

Tujuan/Metodologi

Uraian Sinqkat Hasil Kaiian/Sbdi

*)

Hasil Analisis/ KesimPulan/ Temuan **) 4

3

2

deklarasi Provinsi lrian Jaya Barat, justru tidak mencerminkan kondisi yang dimalsud, malah sebaliknya daerah tersebut relauf mempunyai tingkat kerawanan dan bahkan mencerminkan karaKeristik yang sama dengan daerah lainnya di Papua.

l'letodologi:

*)

**)

Kerangka analisis SKD akan mengacu kepada kerangka kerja analisis lingkungan (Eni ronmen ta I Anallsis Franework) yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, sehingga yang dipantau atau diindera adaf ah bagaim ana perrepsi m a sya n l
Perubahan nilai survei putaran ke putaran yang lain relatif tidak bergeser jauh berdasarkan skor yang ada, serta tidak mengandung selisih angka yang signifikan, khuzusnya pada aspek ekonomi, sosial, budaya dan komunikasi, terkecuali politik dan keamanan yang terhitung mempunyai signifikansi yang cukup rendah, mengingat dinamika politik yang bergerak cepat, yang kebetulan pada saat bersamaan dengan momenhJm penyelenggaraan Pemilu tahap kedua 2(M, yang notabene sarat dengan aksiaksi politk praKis dan mengarah pacla praKek penyelewengan demokrasi.

Rekomendasi

r)

5

Pemanfiaatan/Tindak Laniut Hasil Kajian **)


6

7

mengembangkan indikator-indikator deteksi dini pada departemen yang terkait, seperti Departemen Pertahanan, Badan Interlijen Negara (BIN), Badan lntelijen Strategis TNI (BASIS TNI), Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Pertanian sekaligus dapat berfungsi sebagai linkags dan intennediasi, termasuk pengembangan indikator-indikator dasar SEWS sesuai tujuan stategis dan kepenbngan masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Papua masih rnnempatkan wrlayah pilot

pmjrtSBNS yang cukup tgprsenbtive sebagai embrio nasional menuju pembentukan SEWS nasional baik secara konsephjal maupun institusional. Mengingat wilayah tersebut mempunyai kompleksitas permasalahan yang unilq dan bahkan rnengandung dimensi ekstemal yang terkait dengan pemerintah pusat dan intervensi pihak intemasional yang cukup intens, maka Papua dapat menjadi tolok ukur dalam menentukan indikator dasar yang mencirikan kepentingan SEWS Nasional.

6.

Proses penelitian SEWS di Papua memberi masukan dan pengalaman Yang cukuP berarti dalam rangka merintis rancangan prakarsa strategis SEWS atau Sistem Kewaspadaan Dini Nasional, khususnya dengan pendekatan upaya pencapaian stabilitas kehidupan (pencegahan konflik)


135

No.

1

Judul Kajian/Biaya/ Unit Kerja Pelaksana 2


Tujuan/lletodologi *)

Hasil Analisis/Kesimpulan/ Temuan **) 3 berupa pertanyaanpertanYaan yang memungkinkan untuk diberi tanggapan. Pemyataan harus dibuat sesederhana mungkin dan responden tidak pedu berfikir secara rumit untuk meresponnya sehingga dapat tergambar instant reaction sebagai bentuk persepsi yang sesungguhnya. Adapun langkah penetapan variable dilakukan sebagai

Rekomendasi

4

5

*)



6

7

dan kepentingan keamanan nasional (pelestarian NKRl/integritas teritorial RI).

berikut:

o

Penetapan indikator dilakukan dengan metoda empiris yang didukung oleh $udi kepustakaan, laporan sifuasi, data histories, serta dianalisis dengan pendekatan

envirutmental analysisa6u pendekatan

o

rqional rsilience. Penetapan sub indikator untuk setiap variable dilakukan dengan gabungan metode

induKif yang berasal dari faKa

.

lapangan dan metode induktif standar ilmiah pada setiap variable. Penggabungan kedua metode dimaksudkan

untuk merumuskan sub

* ) Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004 **) Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/StudiTahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/Studi

Tahun 2004

t37

No.

tudul lGjian/Biaya/

Tujuan/Metodologi

*)


3

Uraian Slnokat Hasil Xaiian/Studl Hasil Analisis/ Kesimpulan/ Temuan **) 4

Rekonrendasi 5

*)

Pemanfaatan/Tindak Lanjut Hasil lGjian **1


6

7

indikator dalam seUap indikator agar memenuhi persyaratan ketepatan (validitas) dan ketepatannya (reliabilitas) tanpa menghilangkan unsur kekhasan

wilayah.

*) **)


138

PROFIL HASIL KA]IAN PRAKARSA STRATEGIS KANTOR MENEG PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2OO4 DEPUTI : SARAI{A PRASARANA Uraian Sinskat Hasil Kaiian/Shrdi No.

3

Juduf Kajian/Eiayal Unit Kerja Pelaksana

Tujuan/ltletodologi * )

2

3

STUDI PRAKARSA STRATEGIS SUMBER DAYA AIR UNTUK I{ENGATASI BANJIR DAN KEKERINGAN

DI PUI.AU JAWA


Kesimpulan:

Tujuan: Studi prakarsa strategis ini mencakup tiga tahapan yang secara keseluruhan

bertujuan untuk

1.

Biaya: Rp. 1.535.000.000 Swakelola: Rp. 818.285.000 Konkak: Rp. 616.715.000 Lama pelaksanaan: 1 Tahun

2.

3.

:

Menidenbfikasi dan menginventarisasi permasalahan banjir dan kekeringan di Pulau Jawa secara kuantitatif sesuai waktu dan spasial wilayah, termasuk kebutuhan dan ketersediaan air bersih. Melakukan analisis terhadap shjdi-studi tentang sumber daya air yang telah dilakukan unfuk Pulau Jawa serta perkembangan implementasinya Menemukenali

altemative-alternatif interuensi pembangunan infrastruKur dalam rangka memecahkan masalah banjir dan kekeringan.

4.

*) **)

Rekomendasi

Merumuskan prakarsa strategis kebijakan pembangunan infrastruKur secara

Dari hasil analisis, secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan air untuk rumah

tangga, perkotaan, industri, dan pertanian mengalami peningkatan yang signifikan. Pertambahan penduduk dan aKifitas perekonomian di satu sisi berdampak pada peningkatan kebutuhan air, namun disisi lain juga berdampak pada perubahan tataguna lahan yang mengakibatkan perubahan perilaku hidrologis. Adanya perubahan perilaku hidrologis tersebut menyebabkan perubahan pola ketenediaan air. Kondisi ini semakin diperparah oleh menurunnya daya dukung lingkungan akibat kerusakan cacthment area. Hal tersebut juga meningkatkan potensi banjir yang akan mengancam keberlanjutan infrastruKur di Pulau Jawa yang dibangun dengan investasi yang sangat besar. Pada tahun 2003, sekitar 77 persen kabupaten/kota di Pulau Jawa mengalami

defisit air dan diperkirakan meningat menjadi 78,4 persen pada tahun 2005. jumlah bulan defisit maksimal mencapai 8 bulan dan meningkat menjadi 12 bulan pada tahun 2005, atau deficit sepanjang tahun. Khusus wilayah Jabotabek yang pasokan aimya relauve tefamin, padatahun 2003 sekitar 50 persen kabupaten/kota mengalami defisit air dan diperkirakan meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2005. Diantara kabupaten/kota yang mengalami defisit air tersebut bahkan sejak tahun 2003 terdapat 12 kabupaten/kota telah mengalami defisit penyediaan air minum. lumlah ini diperkirakan semakin meningkat hingga mencapai 1.9 kabupaten/kota pada tahun 2005 apabila tidak dilakukan intervensi infrastruktur.

*)

Pemanfaatan/Tindak Lanjut Hasil lhjian **;


6

7

5

Rekomendasi: Dengan adanya defisit air disebagian besar kabupaten/kota dan bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan air minum, maka perlu dilakukan prakarsa strtegis terkait dengan: (i) Penanganan kabupaten/kota yang telah mengalami krisis penyediaan air minum melalui intervensi infrastruktur dan kegiatan terkait; (ii) Penyesuaian kembali alokasi air antar jenis kebutuhan, khususnya untuk irigasi di Pulau Jawa. Prakarsa stategis ini membufuhkan kajian mendalam dari spesifik lokasi untuk menemukan sumber-sumber penyediaan air baru bagi kabupaten/kota yang defisit air tinggi, baik melalui demand management maupun supply mamagemen t *rta peluang dilaksanakannya inter basin transfer. Dengan kondisi defisit seperti ini maka diperlukan juga kajian mendalam tentang kemungkinan dilaKanakannya perubahan dan penyediaan alokasi antar kebufuhan, terutama perubahan alokasi unfuk pemenuhan kebufuhan irigasi.

Manfaat dan Rencana tindak

lanjut: Studi ini dilakukan sebagai upaya untuk menyusun rekomendasi kebijakan dalam rangka mengatasi banjir dan kekeringan di Pulau Jawa. Kajian ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi perumusan konsep kebijakan

terintegrasi dan dapat diimplementasikan secara realistis.Perlu dilakukan prakarsa sBategis terkait dengan: (i) Penanganan kabupaten/kota yang telah mengalami kisis penyediaan air minum melalui intervensi i nfralalruktur dan kegiatan terkait; dan (ii) Penyesuaian kembali alokasi air antar jenis kebutuhan, khususnya untuk irigasi di Pulau Jawa.

Konsekuensi logis perubahan alokasi

tersebut adalah kekurangannya pasokan air untuk pemenuhan irigasi sehingga tanpa adanya perubahan teknologi maka akan mengurangi luas areal layanan (command area) dan produktifitas tanaman. Untuk itu diperlukan strategi kebijakan baru dalam pengembangan irigasi di Pulau Jawa yang mempertimbangkan fenomena defisit air dan kebutuhan bahan pangan serta


139

ludul Kajian/Biaya/

No.

Tujuan/Mebdologi


I


*)

Hasil Anaf isis/Kesimpulan/ Temuan **)

2

3

holistic dalam rangka mengatasi banjir dan kekeringan di tulau Jawa. Merumuskan kebijakan dan strategi implementasi sfategi makro yang telah ditetapkan secara terintegrasi dengan berbagai seKor. Menetapkan prioritas

program-program pembangunan prasarana penanganan banjir dan kekeringan di Pulau Jawa dan kebutuhan biaya pembangunan prasarana serta tahapan pembangunan. 7.

Merumuskan bebagai altemative sumber pembiayaan baik dari pemerintah, pemerintah pmpinsi, maupun

Rekonendasi

4 Wilayah sungai di Pulau Jawa sebagian besar mengalami permasalahan yang sama yaitu: (1) Kerusakan atdrment area sehingga mengancam keberlanjutan daya dukung sumber daya airi Q) Penurunan kinerja infraslruKur sumber daya air; (3) Eksploitasi air tanah yang berlebihan mengakibatkan penurunan muka air tanah, land subsidence, dan intrusi air laut; (4) Kualitas air yang rendah karena daya dukung sungai lebih rendah dibanding beban pencemaran; (5) Eanjir akibat perubahan tata lingkungan, penurunan kapasitas pengaliran sungai, dan penurunan kinerja prasarana pengendali banjir; (6) Meningkahya kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan air; (7) Kekeringan/defisit air di musim kemarau; (8) Rendahnya kualitas pengelolaan hidrologi; (9) Belum semua wifayah sungai memif iki mafierplan ata,u prlu diperbaharui; (10) Masih lemahnya pengelolaan &b&sumber daya air; (11) Lemahnya koordinasi, kelembagaan, dan ketablaksanaan, kepeduan adanya institusi untuk menjawab permasalahan yang berkembang; dan (12) Meningkatnya potensi konflik pemanfaatan air.

*)

5

Pemanfaatan /Tindak tanJut


6

7

Hasil Kajian

**)

infrastruKur irigasi yang telah dibangun.

pemerintah kabupaten/kota, serta partisipa$ s,vasta dan masyarakat untuk pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan plasarana. Menyusun mekanisrne koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan prasarana baik antar

seKor dan antar instansi Ungkat pusal

*)

**)

provinsi maupun kabunaten/kota

Sumber : Ringkasan Hasil Kaiian/Studi Tahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/StudiTahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004

140


No.

Tujuan/l{etodologi

Kaiian/Studl

Hasil Anallsis/Kesimpulan/ Temuan **) 3 sehingga kewenangan dan tanggungjawab masing-masing institu$ menjadi jelas baik pada masa pembangunan maupun pasca pembangunan yang meliputi pengoperasian dan pemeliharaan prasarana.

2

1

Uralan Sinokat Has

*)

9.

Membuat perangkat lunak pengumpulan data banjir dan kekeringan termasuk konsep pengelolaan data yang berkelanjutan.

10.

Menyuzun konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

11.

Menyusun

Rekomendasi

4

5

*)

Pemanfaatan/Tlndak lanjut Hasil Kajian *r)

Evaluasl Kesesuaian dengan TOR

6

7

@oman

dan melaksanakan sosialisasi kebijakan sfrategis, s&ategi implementasi, program pembangunan, kewenangan dan tanggungjawab masingmas;ing

iakeholders.

Studi tahap pertama ini diarahkan untuk mencapai tujuan nomor l sampai nomor4 di atas. Pada tahap

berikuhya, studi ini akan dilanjutkan dengan penyusunan kebijakan dan program-program pembangunan yang lebih rinci serta konsep pengelolaan data, pemantauan, dan evaluasi.

*) .*)

glmber: RirEkasan Hadl Kajlan/Sudl Tahun

20()4

Somber : Fomulir lsian Tentang Data KajianAtldi Tahun 2004 dan atau Ringkisan Hasil Xajiadsbdi Tahun

2004

t4l

No.

Judul Kajian/Biaya/

Tujuan/Metodologi


Hasil Analisis/ Xesimpulan/ Temuan **)

2

1

Uraian Sinqkat Hasil Kaiian/Strdi

*)

3

Rekomendasi

4

5

*)

Pemanfaatan/Tindak lanjut Hasil Kaiaan 6

t*)


iletodologa: Secara garis besar, Studi Prakarsa Strategis Sumber Daya Air untuk Mengatasi Banjir dan Kekeringan di Pulau Jawa ini terbagi menjadi dua kegiatan utama yaitu: (i) pengumpulan data; (ii) analisis banjir dan kekeringan. Fengumpulan data mencakup data sekunder dan primer serta proses verifikasinya di lapangan, sedangkan analisis data dilakukan pada aspek ketersediaan dan kebutuhan air unfuk menyusun nerzrca air di masing-masing wilayah.

.) **)

Sumber : Ringk san Hasil Kajiary'Studi Tahun 20(X Sumber : Formullr Isian Tentang Data Karlan/Studi Tahun 200{ dan atau RirEkasan Hasil lGihn/ShdlTahun

2004

L4Z

PROFIT HASIL I(A'IAN PRAKARSA STRATEGIS KANTOR MENEG PPI{/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2OO4 DEPUTI: BIDAIIG SUMBER DAYAAL/ATII DAN TINGKU}IGATiI HIDUP


No.

Tujuan/Metodologi

LANDASAN STRATEGI PEMANFMTAN SUUBER DAYAAI-AM DAN UNGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN DAI-ATI MENDUKUNG PEREKONOMIAN NASIONAT

Biaya:Rp. 1.250.000.000 Swakelola: Rp. 218.200.000 Kontrak: Rp. 1.031.800.000

Tujuan: Kajian ini bertujuan untuk menyusun rumusan konsep keb'rjakan makroekonomi yang berbasis pada pemanfaatan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Keluaran yang ingin dicapai adalah rekomendasi rumusan sbategi pemanfaatan ekonomi sumberdaya alam yang efisien dan berkelanjutan

Kesimpulan:

a.

b.

Lama Pelaksanaan: -----

Metodologi: Secara garis besar sfudi ini menggunakan 3 pendekatan utama yaitu : (i) Perhitungan PDB Hijau; (ii) Proyeksi dan Simulasi Model InputOutput; dan (iii) Analisis SWOT.

c.

'r.))

Rekomendasi


3

2

4


*)

Adanya kekuatjran akan ekploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam serta rendahnya kesadaran akan pelestarian lingkungan hidup menuntut perubahan cara pandang (paradigm shifring) terhadap pembangunan ekonomi. Pengalaman empiris negara lain menunjukkan bahwa sumberdaya alam dapat menciptakan keuntungan dalam jangka panjang hanya jika ditangani dengan baik Salah satu cara untuk merubah cara pandang dan meningkatkan kesadaran akan dampak ekstemalitas pembangunan adalah dengan mensosialisasikan indikator pembangunan yang telah mengintemalisasikan faKor deplesi sumberdaya alam dan degradasi lingkungan didalamnya. Intemalisasi adalah proses yang kompleks, namun kita harus mulai. KoreKi antar indikator mako ekonomi konvensional akan memberikan gambaran yang lebih realistis akan ekstemalitas negatif kegiatan perekonomian nasional. Berbagai simulasi yang dilakukan dalam kajian ini dalam kurun waktu 2001 - 2fi)9 menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi Ungkat pertumbuhan ekonomi selisih antara Ungkat perh.,mbuhan PDB Coklat dan tingkat pertumbuhan PDB Hijau akan semakin mmgecil, bila pemerintah memberikan perhatian terhadap sumberdaya alam dan linokunoan. Hal ini menqindikasikan

*)

Pemanfaatan/Tindak Lanjut Hasil Kaiian **)


6

7

5


Rekomendasi:

a.

Perlunya aturan yang jelas serta penegakannya yang tegas untuk pemanfaatan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan, terutama yang berkaitan dengan polusi. Selama ini pemerintah lebih banyak mengandalkan pendekatan

command-and-contol dai'

pda

ma r*et- hsed app roach seperl

paja( zubsidi, dan ma*etable permin6. Eahkan untuk pendekatan pertama, Indonesia masih berada dalam tahap awal. Berbagai perafuran dan undang-undang dikeluarkan, namun banyak di antara produk hukum tersebut yang saling beftolak belakang sehingga implementasi dan penegakannya tidak dapat direalisasikan.

b.

Hasil KaJian: Mafaat kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai : 1) Dasar penyusunan langkah operasional bagi semua pihak; 2) Dasar koordinasi pelaksanaan langkah-langkah strategis nasional antar seKor, antara pusat dan daerah, pemerintah dan masyaraka$ 3) Dasar penwsunan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Terkait dengan hal tersebut di atas, sebaiknya pemerintah membentuk suatu komite khusus yang menelaah semua perabJran dan perundangundangan terkait dengan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang pemah ada. Setelah itu, diperlukan plitical wiil yang kuat dari pemerintah untuk menselaraskan produk hukum yang ada untuk kemudian dijabarkan secara rinci dan jelas sebagai pedoman aKivitas ekonomi. Semua aturan perundang-undangan perlu konsisten dengan semua keputusan dan komibnen yang sudah dilakukan

Sumber : RlrEkasan lhdl Kaiia.y'StdiTatun 2fiX Sumber : Fonnulir lslan Tenbng Data l.,aiian/Shldi Tahun 2m4 dan atau Rimkaen Hasll Katian/SbdlTahun 2004

143

Judul Kajian/Biaya/ Unit KerJa Pelaksana

No.

I

z

Tujuan/Metodologi 3

Uraian Singkat Has

*)

lGiian/Shrdi


Rekornendasi 5

bahwa pertumbuhan ekonomi bias berjalan furiringan dengan kepedulian yang positif kepada lingkungan.

Perbandingan antara PDB Konvensional dan PDB Hijau bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal bagi penyusunan program pembangunan yang lebih terencana, terpadu dan berkelanjutan. Beberapa hal yang dapat dilakukan dengan PDB HUau adalah:

IdenUftkasiseKor-sektor

produKi yang paling

Pengawasan dan pengaturan usaha intemalisasi lingkungan terhadap sektor-seKor produksi

3)

Evaluasi kinerja pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah

4)

*) **)

Penyusunan kebijakan dan neneoakan r rsaha npmbAnor rnan

6

7

Ada baiknya kebijakan market-based appruch xpert pajak, sub$di, dan markehble permits dipertimbangkan untuk lebih mengefeKifkan upayaupaya perlindungan tanpa harus "memaksakan" afu ran standar kepada pengusaha. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, misalnya, secara Udak langsung telah mengakui mekanisme ma*et-bad ini dengan mengatur bahwa perselisihan dalam sumber daya hutan dapat diselesaikan oleh pihakpihak terkait secara sukarela tanpa harus melibatkan pemerintah. Tentu saja penerjemahan mekanisme sema@m ini lebih lanjut ke lapangan membutuhkan kehati-hatian karena sangant rentan terhadap monl hazard (misalnya, ada nya pengusaha yang terlalu kuat dan mampu mempengaruhi harga dan membeli sp:mua petmin9 Untuk aplikasi awal, pemerintah dapat fokus kepada seKor-sektor yang selama ini menjadi pelebar utama kesenjangan PDB Hijau dan PDB Coklat, yaitu seKor kehutanan, perikanan, transportasi, dan peftambangan.

lingkungan."

2)


perjanjian/konvensi/pa lGa/protocol intemasional maupun regional. Selain itu, pedu juga dibentuk komite evaluasi, akunting, dan proyeksi.

mekanisme pasar. Dibufuhkan peran aKif pemerintah untuk mengkoordinasikan upaya intemalisasi tersebut. Dengan kata lain, peran proaKif dari pemerintah dapat membantu memperkecil kesenjangan aantara kondisi makoekonomi seperti yang disinyalkan oleh PDB Coklat dan kondisi yang disinyalkan oleh PDB Hijau, berikut turunan keduanya dalam subindikator makoekonomi. Hal ini memberi justifikasi kepada pola kebijakan yang "pro -pertumbuhan" dan "pro-

berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan dan yang paling sedikit merusiik lingkungan

Pemanfaatan/Tindak lanjut Hasil Kaiian **)

lndonesia dalam

Karena sifat sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang cenderung domain publi( ekstemalitas dari kegiatan eksploitasi yang terjadi Udak dapat diinternalisasikan secara otomatis oleh

1)

*)

d.

Butir-butir diatas mengindikasikan potensi masalah koordinasi yang sangat rumit. Pengalaman administrasi/birokasi Indonesia selama ini menunjukkan bahwa pengaturan masalah yang mulbfaset dan multidisipliner semacam ini sangat sulit. Oleh Karena itu, diperlukan satu mekanisme dan prosedur yang jelas dan transparan


t44


No.

2

1

Tujuan/Metodologi

Uraian Sinskat Hasil Kaiian/Shtdi

*)


Rekomendasi *)



5

6

7

4

yang berwawasan lingkungan Dari penjelasan diatas dapat ditegaskan bahwa Indonesia tidak perlu ragu-ragu di dalam mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi (pro growth). Hal tersebut dapat dicapai apabila pemerintah (dan tentunya masyarakat) memberilGn perhatian yang serius terhadap sumberdaya alam dan lingkungan. Kebijakan yang disusun pemerintah perlu melihat realitas permasalahan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dari sisi intemal (dapat dikendalikan pemerintah) dan ekrtemal (tidak dapat dikendalikan pemerintah).

untuk menetapkan garis-garis besar kebijakan pemanfaatan sumberdaya dam dan pelestarian lingkungan hidup. Segala penjabaran oleh departemen teknis seharusnya berpatokan kepada garis-garis besar tersebut, yang pada gilirannya didukung secara hukum oleh undang-undang yang jelas, Udak ambivalen, dan ditegakkan secara tegas dan konsisten.

Keterbatasan dalam studi ini adalah kurangnya keakuratan dan ketersediaan data, baik perhitungan deplesi dan degradasi. Kelemahan terutama terdapat dalam data degradasi lingkungan hidup yang masih merupakan proyeksi, dan besar kemungkinan under&mated.

*) **)

Sumber: Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/StudiTahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/StudiTahun 2004 L45

PROFIL HASIL I(A'IAN PRAKARSA STRATEGIS KANTOR MEI{EG PPI{/BAPPEI{AS TAHUN ANGGARAN 2OO4 DEPUTI : BIDANG OTOI{OMI DAERAH DAT{ PETTIGEMBANGAN REGIONAL

Tujuan/Metodologi

Judul XajianilBiaya/

No.

Uraian Sinokat Hasil Kaiian/Shtdi

*)


1

5


WII.AYAH PENGEMBANGAN

Tuiuan:

STRATEGTS (STRATEGTC

DEVELOPI,IENT REGION)

Merumuskan konsep wilayah pengembangan sbategis yang "acceptable, implemetable, dan

Biaya: Rp. 1.700.000.000 Swakelola: Rp. 335.775.000 Kontrak: Rp. 1.364.225.000

Sebagai gnnd sAatqy untuk pengembangan wilayah yang antara lain dapat menjawab persoalan seperti: (i) Peningkatan daya saing bangsa, (ii) SFategi pembangunan

industri, yaitu:

1.

2.

antarseKor, (vii) Strategi keterkaitan kota dan desa. Merumuskan konsep SDR yang merupakan prioritas nasional seperti untuk mengatasi masalah-masalah nasional yang strategis seperti ketahanan pangan, kemiskinan, peningkatan kapasitas

*) **i

Temyata tidak ada keterkaitan antara jumlah investasi yang ditanamkan (kelompok variabel modal tetap) dengan nilai tambah (serapan tenaga kerja, upah/gaji, insentif, derma/sumbangan, dan pajak tak langsung). Hal ini dapat dilihat dari table

faKor

loading dimana dimana kedua kelompok variabel diatas masuk ke dalam dua faKor yang saling bebas (or$ogonal) yaitu F1 dengan F2. hal ini mengindikasikan adanya permasalahan bahwa sampai sejauh ini nilai investasi yang ditanamkan di lndonesia secara aKual kurang berdampak terhadap serapan tenaga kerja, upah/gaji, insenUf, derma/sumbangan dan Pajak tak langsung.

3.

*)

Pemanfaatan/Tindak lanjut llasil Kajian **)


6

7

5

Dari hasil analisis PQA (Principal Component) dapat diperoleh beberapa temuan yang dapat memberikan gambaran tetang kinerja seKor

infrastruKur, (iii) Strategi pengelolaan ekonomi dan konservasi SDA, (iv) Sfategi pengembangan kelembagaan, (v) Strategi pengembangan kapasitas daerah, (vi) Strategi koordinasi antar daerah dan

**)

Temuan:

manageable." 2.

Lama Pelaksanaan:-----

Temuan 4

3

Rekomendasi

Temyata tidak ada keterkaitan antar investasi yang ditanamkan (kelompok variabel modal tetap) dengan energi yang digunakan. Hal ini dapat dilihat dari table faKor loading dimana kedua kelompok diatas masuk kedalam F2 dan F3 yang saling bebas (orthogonal). Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan bahwa sampai sejauh ini kebijakan energi yang diterapkan tidak compatible dengan tingkat investasi yang ditanamkan, akibatnya bisa terjadi inefisiensi baik dari sisi investasi maupun

Rekomendasi:


Untuk Pulau Papua prioritas

Hasil lGjian:

pengembangannya: (1) industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya; (2) budidaya petemakan; (3) indusUi semen; (4) industri kayu lapis; (5) indusbi pupuk tunggal buatan hara mako primer; (6) industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya.

Untuk Kepulauan Maluku prioritas pengembangan yang diusulkan

mencakup: (1) indusfri kayu lapis; (2) indusffi pembekuan ikan dan biota perairan lainnya; (3) industi pupub (4) indusfri semen. Untuk Kepulauan Nusa Tenggara, temyata prioritas pengembangannya lebih diarahkan pada: (1) industri pengolahan ikan dan biota air lainnya; (2) budidaya petemakan; (3) indusbi pupuk dan semen; (4) industri rirnsom pakan temak dan konsentrat pakan temak. Selanjuhya untuk Pulau Sulawesi, prioritas pengembangan diarahkan pada: (1) indusEi pengolahan (pembekuan dan pengalengan) ikan dan biota perairan lainnya; (2) budidaya petemakan; (3) indusbi kayu lapis; (4) industri pupuk; (5) industri semen. Selanjutnya untuk Pulau Kalimantan prioritas pengembangan diarahkan untuk: (1) industri kayu lapis; (2) industri kertas; (3) industri minyak kasar dari kelapa dan kelapa sawi$ (4) industri gula oasir; (5) industri karet remah; (6)


t46

No.

I


Unian Sinqkat Hasll Kaiian/Shrdi

Tujuan/l,letodologi * )

2

Hasil Analisis/ Kesimpulan/ Temuan **) 4 dari sisi suplai energi.

3

dan daya saing daerah dan pelaksanaan good govemance.

Temyata berdasarkan nilai kolerasi pada

Metodologi: Tahap awal yang dilakukan adalah dengan penetapan komoditas unggulan nasinal,

teknik penentuan komoditas unggulan nasional dilakukan

dengan melakukan identifikasi dari data base industri berdasarkan pola keterkaitan dalam rantai input-ouFut komoditas. Kemudian dengan menggunakan kiteria tertentu ditentukan beberapa pohon industri unggulan nasional berba$s komoditas.karena itu studi ini dimulai dengan melakukan identiftkasi kelompok indusri atau perusahaan yang masuk dalam kategori unggulan berdasarkan pada beberapa pertimbangan loeic. (i) seberapa besar kandungan local dari komoditas input yang digunakan dalam suatu iMustri; (ii) industri atau perusahaan tersebut mampu memperdeh nilai tambah yang cukup besar; (iii) besamya serapan tenaga kerja yang biasa ditampung oleh industui atau perusahaan yang bersangkutan; (iv) output dari aktivitas produksi perusahaan atau industri tersebut mempunyai fofal &mandyang cukup besar. Batas kriteria dari

t) **)

5.

Rekonrendasi

*)

5


Evaluasi Keseeuaian dengan TOR

6

7

industri semen dan pupuk; (7) indusbi pupuk; (8) industri rokok ketek.

faKor 4 (F4) nampak bahwa basis modal swasta asing justru mendorong impor

Untuk Pulau Sumatera prioritas

daripada ekspor. Hal ini nampak dari nilai kolerasi yang searah antara siwasta asing dengan jumlah impor. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi asing yang diharapkan dapat memacu perfumbuhan ekonomi dan peningkatan devisa melalui ekspor temyata secara aktual justru mendorong meningkatnya impor.

industi minyak kasar dari kelapa dan

pengembangan diarahkan pada: (1) kelapa sawit; (2) industri gula pasir; (3) indusbi pengolahan karet; (4) industri pertenunan; (5) industn pengolahan (pembekuan dan pengalengan) ikan dan biota perairan lainnya; (6) industri

semen; (7) industri rokok ketek; (8) budidaya petemakan.

Temyata berdasarkan nilai kolerasi pada faKor 5 (F5) menunjukkan bahwa nilai basis modal dari Pemerintah Pusat justru berlawanan arah dengan basis modal dari sr^rasta dornestik. Di satu sisi hal ini bisa dipandang wajar apabila investasi pusat memang ditujukan pada bidangbidang indusbi yang wvasta domestiknya belum berkembang. Namun disisi lain bisa timbul permasalahan bahwa investasi pemerinbh yang dihanpkan mampu mendorong perekonomian jusbu membuat basis modal swasta domestik menjadi kurang bisa bersaing dan berkembang.

rFfimhancan lrnir dials<

Sumb€r: RJnglasan Hail Kajhn/StdiTahun 2(x)4 Sumber : Formulir Isian Tentang Dab Xallan/studi Tahun 2@l dan at u Rl.Ek san Hasil KajianAtudiTahun

2004

L47

Uraian Sinqkat Ha$l lGiian/Sbrdi

Juduf lGjian/Eiayal Unit Kerja Pelaksana

No.

2

Tujuan/ l,letodolosi * ) 3

Hasil Analisis/ Kesimpulan/ Temuan r*)

Rekomendasi

4

5

*)

Pernanfaatan/Tindak tantut Hasil l(aiaan 6

**)

EYaluasi Kesesuaian dengan TOR 7

adalah sebagai berikut: (1). Proporsi input domestik lebih besar sama dengan 807o; (2\. @Nbl share holding domestik lebih besar sama dengan 80o/o; (3). Nilai tambah yang dihasilkan lebih besar sam dengan 80o/o; (4).

Serapan tenaga kerja (1 orang/juta Rp. Outrut); (5). Total demandnya masuk ke

dalam 10 besar. Berdasarkan 5 kiteria diatas akan dihasilkan list kelompok indusffi atau perusahaan yang mempunyai tingkat keunggulan tinggi. Dari list ini kemudian dipilih sepuluh jenis kdompok indusbi atau perusahaan sebagai 10

unggulan nasional. Dari 10 indusUi unggulan nasional tersebut kemudian dilakukan penyusunan keterkaitan antar kelompok irdustui baik keterkaitan kebelakang

(M<ward lirUl
depn (forwardl@kry6). Setelah diperoleh rantai

pohon industri yang lengkap untuk 10 jenis industi unggulan nasional terpilih, nilai ou$ut dari industri yang dihasilkan pada setiap aKivitas hckwarddan forwa rd kemudia n dipetakan berdasarkan lokasinya per

*) **)

Kabupaten. Dalam proses pemetaannya tahap yang harus dilalui adalah melakukan analisis PCA untuk masing-masing kelompok data sebagai berikut : (1) kelompok data basis sumber daya lahan untuk Denqembanoan aqro


148

No.

ludul Kajian/Biayal

Tujuan/ttetodologi


Uraian Sinokat ]lasi! Kaiian/Studi

*)

3

Hasil Analisis/ Kesimpulan/ Tamuan **'l

Rekomendasi *)



4

5

5

7

ekonomi primer per lokasi, (2) kelompok data pasis sumber daya pertambangan dan energi per lokasi, (3) kelompok data aktivis agro ekonomi primer (pertanain pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan) per lokasi, (4) kefompok data backward dan forward lingkage industri unggulan nasional, dan (5) kelompok data seKor jasa penunjang lainnya. Hasif analisis rcA (Pncipal

@mpnent Analysis)ini kemudian dianalisis lanjutan dengan teknik analisis cluster agar bisa diperoleh lokasi-lokasi dusfer berdasarkan masing-masing karaKeristik kelompok data

di atas. Hasil pengelompokkan ini lah yang kemudian dipetakan untuk bisa memperoleh gambaran wilayahnya secara spasial. Tahapan selanjutnya adalah mengoverlaykan masingmasing dusteryang telah dihasilkan untuk bisa menetapkan wilayah pengembangan strategis. Sementara ifu pada saat yang bersamaan dilakukan ekstraksi data dari 10 induski unggulan besefta kef

*) **)

ompok induslri

b ck wa rd

dan forwardnya dari data base industri Indonesia tahun 2002. Hasil ekstrak ini akan memuat informasi data base komunitas input, data base komunitas output, data basp-, revenueand cosf, dan data base lokasi. Informasi

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/Studl Tahun 2004 Sumber : Formulir Isian Tentang Data Kajian/Studi Tahun 20(X dan atau Rinqkasan Hasil K.jiadstudi Tahun

2004

149

No.


Tujuan/lletodologi

Hasil Analisis/ Kesimpulan/ ?emuan **) 3

2

1

Uraian Sinqkat llasil lGiian/Shrdi

*)

Rekomendasi

4

5

*)

Pemanfaatan/Tindak Lantut Hasil Kajian *r)


6

7

ini kemudian dituangkan dalam bentuk table yang selanjutnya akan dianalisis dengan teknik stattstika deskripUf untuk bisa mengetahui keragaan dari masing-masing Jenis industri di setiap lokasi kabupaten. Hasil pemetaan terhadap nilai

oubut dan analisis

deskriptif terhadap data table beserta criteria SDR yang telah disusun sebelumnya, kemudian akan dijadikan bahan pertimbangan ubma dalam mempertuat analisis penenhlan SDR melalui identifi kasi potensi dan

hipotetkal

kebutuhan inliasbuKumya. Ketiganya merupakan informasi pentng yang saling melengkapi yang nantinya akan membuat penetapan SDR akan menjadi lebih akurat dan relevan dengan kondisi actual yang terjadi di lapangan. Hasil dari analisis penetuan SDR adalah

wilayah-wilayah pengembangan strategis dan

karakteristiknya untuk masing-masing jenis industri unggulan.

*) **)


150

PROEIT HASIL I(AIIAN PRAKARSA STRATEGIS KANTOR MENEG PPN/BAPPENAS TAHUN AI{GGARAN 2OO4 DEPUTI: POLHANKAM Uraian Sinskat Hasil Kajian/Sh.rdi


No.

I 6

Tujuan/],letodologi

2

)

Tujuan:

REFORMASI BIROKRASI

a.

R,EI{CANA TINDAK Ui{TUK PETAKSANAAN

BiayaSwakelola: Rp. 348.900.000

I bulan

b. c.

Memberikan gambaran akurat tentang permasalahan di lingkungan birokrasi yang te*ait dengan kelembagaan, manajemen dan sumber daya manusia aparatur.

Memberikanaltematif rekomendasi keb'rjakan mengenai reformasi birokrasi. Memberikan usulan rencana tindak reformasi birokrasi yang mungkin dilakukan untuk jangka waktu 2005-2009.

Metodologi! Metodologi yang digunakan adalah Statqic Planning Fram e wod< y ang meliputi :

a.

b.

Pengidentifikasianarah dan tujuan masa depan (Analisa VMGO).

Pengkajianlingkungan strategis yang berpengaruh terhadap birokrasi (Analisa

c.

*) **)


swoT). Pengidenfikasianisu-isu strategis yang krusial (Analisa CSF).

Rekomendasi

4

3

KA'IAN

Lama pelaksanaan:

*

*)

5

Kesimpulan:

Rekomendasi:

Reformasi birokarasi pada dasarnya merupakan upaya perubahan yang dilakukan secara sadar, untuk memposisikan diri (biroka$) kembali, dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis. Upaya tersebut, dilakukan untuk melaksanakan peran dan fungsi secara tepat dan konsisten, guna menghasilkan manfaat sebagaimana diamanaRan konstitusi. Kesadaran diri untuk melakukan upaya perubahan kearah yang lebih baik, merupakan cerminan dari sebuah kebutuhan. Kebutuhan tersebut, bertitik tolak dari fakb adanya peran birokrasi saat ini yang masih jauh dari harapan. Realitas ini, sesungguhnya juga menunjukkan kesadaran bahwa terdapat kesenjangan anbra apa yang sebenamya diharapkan dengan faKa aktual mengenai peran birokrasi dewasa ini.

Reformasi birokasi bukanlah pekerjaan yang mudah dan dapat dilaksanakan dalam waKu singkat. Reformasi birokasi akan berhasil bila terdapat komibnen aparatur yang kuat dan diikuU dengan Undakan nyata untuk merubah perilaku dan budaya birokrasi. Oleh karena itu

Berbagai predikat negatif ditujukan terhadap birokrasi pemerintah dalam melaksanakan htgas-hJgas pernerintah dan pembangunan dewasa ini. Predikat negatif ini, terkait dengan penyakit birokasi "korupsi kolusi dan nepotisme" (KKN), dan rendahnya kinerja yang dapat diukur dengan lambahya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, Kondisi demikian, berakibat pada tingkat kedibilitas birokasi yang makin merosok, dan bahkan timbul ketidakperGyaan dan skeptis dari masyarakat terhadap kinerja birokrasi.

Pemanfaatan/Tindak tanjut Hasil lGjian

r*)

6


Pemanfaatan/Tindak laniut Hasil Kajian:

perlu dilakukan:

.

Mengutamakanpeningkatan kesadaran dan tanggung jawab professional seluruh aparat birokrasi, melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan PNS.

.

.

Disamping itu, berbagai publikasi hasil kajian ilmiah yang dilakukan oleh beberapa lembaga independent intemasional, senantiasa menempatkan Indonesia pada urutan terbawah dalam pelayanan publik. Indikasi tersebut merupakan salah satu indikator

Sumber : Ringkasan HaCl Xajiary'Studi Tahun 2004 Surnber : Foimulir ldan Tenbng Data Kaiian/Studi Tahun 2004 dan atau Ringlcsan Hasil KaiianAtdiTahun

Penataan kelembagaan dan manajemen, serta q/stem pelaksanaan pengawasan aparatur Negara secara bersamaan juga musti diperbaiki. Untuk melaksanakan komitmen tersebut juga tidak terlepas dengan dukungan, kerjasama dan pengawasan dari masyarakat sebagai salah satu pifar dari penerapan god goveffE ne. Karena tanpa dukungan dari masyarakat mustahil untuk melaksanakan reformasi birokasi

2004

$1

No.

I


Tujuan/Metodologi

2

Uraian Sinokat Hasil Kalian/Studi

*)


3 d.

Penyusunan langkahlangkah implementasj kebiJakan (Action Plan).

Rekmrendasi 5

*)

Pemanfaatan/Tindak laniut Hasil Kajian **)


5

7

negaUfe akan rendahnya kinerja birokrasi pemerintah dewasa ini.

Hasil Analisis: Terdapat lima isu strategis terkait dengan reformasi birokasi yang pedu diUndaklanjuti secara cermat dalam rencana tindak, yaifu pemerintahan yang bersih, aktualisasi prinsig prinsip kepemerintahan yang bailg kompetensi SDM aparatur, pelayanan publik, dan desentralisasi kewenangan. Rencana tindak dalam konteks ini adalah renctna yang ingin diimplementasikan sehingga birckasi didorong kearah birokasi yang lebih baik yang mampu merespon dinamika lingkungan strategis. Rencana Undak ini dihanpkan akan dapat secara bertahap memperbaiki sosok dan kinerja birokrasi. Berikut adalah contoh Rencana Tindak dengan isu Stratejik Altualisasi Good Govemance (matriks Rencana Tindak selengkapnya dapat dilthat pada laporan akhir kajian)

1.

Isu

Stra@ik

Akualisasi prinsigprinsip

GG.

2.

Isu Pendukung: (i) lemahnya pemahaman dan kemampuan mengaktualisasikan prinsitrprinsip GG; (ii) lemahnya komitrnen 3 pilar @ (masih sebatas retorika); (iii) belum didukung systern informasi yang rnemadai

3,

RencanaTindak: Rencana Undak Kelembagaan: (i) mengintemalisasikan nilaFnilai GG dalam proses kebijakan pada setiap lembaga; (ii) memberdayakan lembaga untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip GG; (iii) membangun sistim informasi pada setiap lembaga yang terintegrasi; (iv) membangun kemitraan dengan pihak swasta dibidanq wstem informasi.

*) **)


t52


No.

I

2

Tujuan/l,letodologi

Uraian Singkat Has !

*)

l(etilllEqdt


Rekotnendasi

4

5

*)

Pemanfaatan/Tindak Lanjut Hasil Kajian t*)


5

7

Rencana Tindak

Ketatalalsanaan: (i) menyusun konsep, mekanisme, dan indikator; (ii) melakukan kendali mutu terhadap pelaksanaan GG; (iii) mengembangkan aplikasi prinsipprinsip GG dalam manajemen pemerintahan dipusat dan daerah; (iv) menyusun SOP pada setiap lembaga dalam rangka pemanfaatan SI untuk mendukung penenpan prinsip GG; (v) mengadakan system insentf untuk pengembangan system informasi Rencana Tindak SDM: (i) sosialisasi dan diseminasi GG;

(ii)

meningkatkan leaming prosess; (ii) sosialisasi dan diseminaasi prinsip GG kepada seluruh stakeholdersnya; (iv) membangun consensus dalam dan antar tiga pilar GG; (v) meningkatkan kapasitas SDM aparatur di bidang sistem informasi; (vi) memanfaatkan sumber daya luar (outsourcing)untuk mengelola dan mengembangkan SI.

Indikator Kinerja (jangka menengah): (i) terinternalisasikannya

*) **)

nilai-nilai GG dalam proses kebijakan pada setiap lembaga; (ii) tersedianya konsep, mekanivne, dan indikator operasional GG; (iii) diterapkannya kendali mutu terhadap pelaksanaan GG; (iv) meningkatnya pemahaman, komitmen, dan kompetensi SDM dalam menerapkan GG; (v) meningkatnya kapasitas lembaga dalam mewujudkan prinsip GG; (vi) teraplikasikannya prinsip GG dalam manajemen pemerintahan di pusat dan daerah; (vii) tersosialisasikannya prinsip GG kepada seluruh stakeholder; (viii) terbangunnya consensus dalam dan antar tiga pilar GG; (ix) terbangunnya system informasi (banyaknya lembaga yang telah membangun dan menerapkan system informasi): (x) tersusunnya SOP dalam

Sumber : Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun 2004

Sumber : For.nulir lsian Tenbng Data Kajian/Studi Tahun 2004 dan atau Ringkasan Hasil Kajian/Studi Tahun

2004

153

No.


Uraian Slnol(et He!

Tujuan/lletodologi *)


Temuan 2

r:)

Kalian/Shrdl

RelmrendaC

4

3

5

*)

Pemanfaatan/Tlndak leniut HaSl l(aJlan 6

**)

Evaluasi Kesesualan dengan TOR 7

rargka pemanfaatan system informasi untuk mendukung penenuan prin$p GG; (xi) meningkahya kapasitas dan kualitas SDM aparahir di bidang q6tem informasi

Instansi Penanggung lawab: (i) Menpan (koordinator); (ii) Menegkominfo

(koordinator).



r54

LAMPIRAN

2

DAFTAR JUDUL KAJIAN ISU-ISU STRATEGIS TAHUN 2OO4

t/AltlPIRAll2 DAFTAR,

1

2

3

4

'"' , ;'ffiff.,*r?i'F ,l i"li,rou* i',-,

T6dt'

rl di

Politik dan Kebangsaan

Pelayanan Publik

Studi Pemantapan dan Pengembangan Wujud lkatan Kebangsaan

Dit. Kebudayaan, IPTEK

Studi tentang New Ethnography

Dit. Politik, Kom. dan Informasi

278.%7

3

Studi Kebiiakan Diolomasi Politik

fit.

276.58C

4

Relevansi Pakel Pelayanan Kesehatan Dasar dlm Menunjang

Dit. Kes. & Gizi Masyarakat

300.00c

5

rencapaian Targel Nasional dan Komitmen Global Vleningkatkan Peran Seta Swasla dan Masyarakat untuk Menjamin (eberlangsungan Pelayanan Kesehatan

Dit. Kes. & Gizi Masyarakat

199.724

6

(aiian Peninqkatan Kualitas dan Pelayanan Publik

Dit. Aparatur Negara

151.10C

7

Sahli Meneg PPN Bidang PPKTI & KT

226.674

(elembagaan/lnstitusi

8

)enyusunan Kelembagaan Pengembangan Kawasan Perbatasan antar Negara levitalisasi Institusi Penataan Ruang dan Pertanahan

Dit. Tata Ruans & Perlanahan

296.300

9

Gjian

Dit. Kepend. Kes.

Jaminan Sosial dan

Pengembangan Wlayah

Ekonomi Makro

=konorni

Mikro

Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial (SPJS) Khusus Bagi

Sos dan

295.7(x)

tenduduk Miskin

Pemberdayaan Perempuan

Studi Penataan Kelembagaan dlm Penanganan Kesejahteraan Rakyat

Sahli Meneg PPN BkJang

lan Keadilan Sosial

Kesra dan Keadilan Sosial

Gjian Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan

Sahli Meneg PPN Bidang

Sosial

Kesra dan Keadilan Sosial

12

)enyusunan Model Kuantitatif Teryadu Pengembangan Wlayah

Dit. Pengemb.

13

Studi Penyusunan Grand Strategy Pembangunan Perkotaan dan >erdesaan dengan Pendekatan Kewilayahan

Dit. Peftotaan & Perdesaan

495.520

14

Dit. Pengemb. Kawasan Khusus & Tedinggal

379.625

't5

)engembangan Kawasan dlm Rangka Mendukung Akselerasi Daya Saing Daerah rerkembangan Ekonomi Makro Triwulan l-lV Thn 20(X serta

Dit. Perencanaan Makro

100.00c

16

rrospek dan Kebiiakan Tahun 2@5 (epentingan Ekonomi Nasional Dalam Kebijaksanaan Pengembangan Internasional

Dit. Neraca Pembayaran & KEI

4q).00c

17

Studi Pengembangan Indeks Sistem Deteksi Dini Terjadinya Krisis Ekonomi

200.00c

18

)eftembangan Jasa-jasa dan Usulan Posisi Indonesia dalam

)it. Perencanaan Makro )it. Neraca Pembayaran & KEI

19

terundinqan GATS ke depan Pengkajian Kebijakan Modemisasi dan Restrukturisasi Usaha Skala Mikro dan Kecil, dan Koperasi di Sektor Agribisnis/Agroindustri

Dir. Pengemb. UKM & Koperasi

246.67C

20

Kajian Model Pertumbuhan Sektor Pertanian untuk Penyusunan

Dir. Pangan dan Pertanian

372.79Q

11

7

Politik. Kom. dan Informasi

Pengembangan

10

6

295.4tr

1

2

(eseiahteraan Masyarakat

5

|(A'IATI 2OO4 ilETURUTTOPIK

Wl dan Trans

292.800 280.8(X) 490.894

300.00c

Strategi Pembangunan Pertanian 21

Reformasi Menyeluruh Sektor Riil

Dit. Perencanaan Makro

580.000

22

Kondusifitas lklim Usaha Daerah dlm Mendorong Perkembangan UKM Peningkatan Perangkat Evaluasi dan Kajian Kebijaksanaan Ekonomi

Dit. Pengemb. UKM & Koperasi

346,610


290.400

Perusahaan

Ekonomi Perusahaan

Monitoring dan Pengkajian Perkembangan Reksadana Terhadap Pelaksanaan Penvehatan Perbankan Nasional


23 24

276.500

Ekonomi Perusahaan

155

L/AlrlPIRAl{ 2 DAFTAR I(AJIAII 2OO4 }IENUR,UT TOPIK

N; 8

Tooik (etenagakerjaan

"t

!'Nil,

. i.

25 26

I

Jrdul Kaihn

',it 3!

u**r*"il*.*l

'8fh,"' '

Pengkajian Kesesuaian Kelerampilan antara Ketersediaan Tenaga

Dit. Ketenagake{aan dan

Kerja dan Kebutuhan Tenaga Ke{a

Analisis Ekonomi

Studi Analisis Kebutuhan Guru untuk Mengantisipasi dampak Pensiun

Dit. Agama dan Pendidikan

400.00c

450.00c

Guru vanq Direkrut Selama Pelaksanaan lnores SD dan Waiib Belaiar 6 Tahun 9

ndustri, Perdagangan

27

Kajian Roadmap lndustri Bahan - Komponen Strategis

Dit. lndag. Pariwisata

250.000

28

Pembangunan Industri Pelayanan Nasional


317.400

29

Studi Anatomi Sinergisme Kebiiakan IPTEK, Pendidikan & Industri

Dit. Kebudayaan, IPTEK

30

Analisis Dampak Peraturan Daerah pada Pengembangan Periwisata lndonesia

Dit. Indag. Pariwisata

298.224 232.OU

31

Evaluasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru

Dit. Pengemb. Otda

368.164

32

Penyusunan Kriteria Pemberian Dana Alokasi Khusus bagi KTI & KT

Sahli Meneg PPN Bidang PPKTI & KT

240.674

33

Analisis Fungsi Intermediasi Perbankan di Daerah Sejak Era Otonomi Daerah

Dit. Keu. Neg. Analisis dan moneter

400.000

34

Kajian Pemberian lnsentif Investasi bagi Dunia Usaha dalam Rangka


Maritim dan Tata Ruang 10

)aerah

Mendorong Percepatan Pembangunan 11

tendanaan Luar Negeri

PPKfl & KT

239.107

Kfl

35

Analisis Pinjaman LN dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal

Dit. Keu. Neg. Analisis dan moneter

36

Penyususnan Strategi Pendanaan LN

Dit. Pendanaan LN Bilateral

850.00(

37

Strategi Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah LN

Dit. Pementauan dan Evaluasi

400.00(

38

Kajian Perencanaan Penyelamatan Sumber Daya Alam dan LH Penyususnan Model Pengelolaan Terpadu Ekosistem Darat, Pesisirdan Laut

)it. Pengendalian SDA & LH )it. Kelautan dan Perikanan

296.55(

39

40

Penyusunan Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya

)it- Kelautan dan Perikanan

342.16C

200.00(

Pendanaan Pembanounan 12

Pengelolaan SDA dan LH

295.47C

Kelautan dan Perikanan 41

Kajian Pengembangan Sumber Daya Mineral

)it. Sumber Daya Mineral & Pertambangan

295.169

42

Kajian Pengembangan Data Dasar Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

43

Neraca Sumber Daya Hutan

)it. Pengendalian SDA & LH )it. Kehutanan dan Konservasi

299.40(

44

Pengembangan Industri Wisata Bahari

383.An(

3umber Daya Air Sahli Meneg PPN Bidang

335.00(

\,laritim dan Tata Ruang 13

)rasarana

45

Kajian Penyususnan Indikator Kinerja Sektor Transportasi

Dit. Transportasi

364-.728

46

Kajian lnvestasi dan Flatform Kompelisi Penyelenggaraan Telekomunikasi dalam Era

Dit. Energi, Telekomunikasi

324.558

Duopoli sebagai Persiapan Migrasi MenujuKompetisi Penuh

dan lnformatika

Kajian Roadmap Investasi dan Formulasi Kebijakan Pembangunan

Dit. Energi, Telekomunikasi

Ketenagalistrikan Nasional

dan lnformatika

Studi Analisis Dampak Pembangunan lnfraskuktur terhadap

Dit. Pengemb. Kelembagaan

Perekonomian Nasional dan Sektoral : CGE lnfrastruktur

Prasarana Publik

47 48

365.1

13

355.35(

156

LAIIPIRATI2 DAFTAR I(A'IATI 2OO4 IIIET{UR,UT TOPIK

No 14

i

ToDik Sistem Penganggaran

Unit Xeria Pelaksana

Biay.

Dit. Analisis da Formulasi

50

Pengembangan Sistem Penyusunan Alokasi Belanja/lnvestasi Daerah

Dit. Analisis & Formulasi Pendanaan Pemb.

297.476

5'l

Pengkajian Mengenai Peran Belanja/lnvestasi Pemerintah Dalam Perekonomian Kajian Pengembangan Administrasi dokumen Anggaran Pemerintah

Dit. Analisis & Formulasi Pendanaan Pemb.

298.326

Dit. Administasi Pendanaan Pembangunan

198.937

Pemetaan Pembangunan Hukum di lndonesia Pengembangan Profesionalisme Aparaiur Hukum ( Polisi, Jaksa dan PNS )

SAHLI Bidang Reformasi Hukum dan HAM SAHLI Bidang Reformasi

248.250

55

Kajian Terhadap Pengembangan Organisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Dit. Hukum dan l-lAM

310.860

56

Pembangunan Institusi KAMLA

SAHLI Meeneg PPN Bidang

384.759

52 15

iuout x"ii,r,

Kajian Keserasian Perencanaan dan Penganggaran yang Disesuaikan Dengan U U Keuangan Negara dan UU Otonomi Daerah

49

Pembangunan Hukum dan

53

Aparatur Hukum

54

198.937


150.000

Hukumdan HAM

Maritim dan Tata Ruang

;aJ i^.

1{ffi-

t57

LAMPRAN 2 DAFTAR JUDUT I(A'IA1{ ISU.ISU STRATEGIS TAHUN 2OO4 MENURUT UKE I DAN II

l!a r!.n:ii:

r ;ii

',ff'.,,..',-'

t+.

, ,r'it :r: ,, ,,',i,

' I i.i,.f ;; 1.789.O4

DepuU Bidang SDM dan Kebudayaan 1

2

3 4 5

6

Studi pemantapan & Pengembangan Wujud Ikatan Kebangsaan Studi anatomi Sinergisme Kebijakan IPTEK.Pendidikan & Industri Relevansi Paket Pelayanan Kesehatan Dasar Dalam Meningkatkan Peran Serta Swasta dan Masy. Untuk Menjamin Keberlangsungan Pelayana Kesehatan Kajian Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial ( SPJS ) Khusus Bagi Penduduk Miskin Guru yang di Rekut Selama Pelalaanaan Inpres & Wajib Belajar 5 Tahun

Dit.IPTEK Dit.IPTEK Dit. Kesehatan & Gizi Masyankat Dit. Kesehatan & Gizi Maqyarakat Dit. KKSPP Dit. Agama & Pendldikan

Studi Tentang Neur Ethnognpy Studi Kebijakan Diplomasi Publik lGjian Terhadap Pengembangan Organisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 10 Kajian Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dit. Dit. Dit. Dit.

Pol. Kom & Informasi Pol. Kom & Informasi Hukum & HAM

Aparatur Negara

Penyusunan Model Kuantitatif Terpadu Pengemba ngan Wlayah t2 Studi Penyusunan Grand Setrategy Pembangunan Perkotaan & Pedesaan Dg. Pendekatan Kewilayahan 13 Evaluasi Kebijakan Pembentukan Otonomi Baru t4 Revitalisasi Institusi Penataan Ruang & Perbnahan 15 Pengembangan Kawasan Dalam Rangka Mendukung Akselerasi Daya Saing Daerah

Dit. Pengembangan Wil &Tnns. Dit. Perkotaan & Pedesaan Dit. Pengembangan Conomi Daenh Dit.Tab Ruang & Perbnahan Dit. PKKT

Kecil & Kopensi di SeKor Agrobisnis/Agroindusffii L7 Perkembangan EkonomiTri Wulan I - IV th 2004 Serta Prospek & Kebijakan Th 2005 18 Reformasi Menyeluruh Sektor Rill 19 Kondusifitas Iklim Usaha Daerah Dalam Mendorong Prkembangan UKM

20 Kepentingan Ekonomi Nasional Dalam Kebijaksanaan Perdagangan Intemasional 21 Pengkajian Kesesuaian Keterampilan Antara Ketersediaan Tenaga Kerja & Kebutuhan Tenaga Kerja 22 Kajian Roadmap Industri Bahan Komponen Setrategi 23 Studi Pengembangan Indeks Sistem Deteksi Dini Terjadinya Krisis Ekonomi 24 Analisis Dampak Peraturan Daerah Pada Pengembangan Pariwisata Indonesia 25 Analisis Fungsi Intermediasi Perbankan di Daerah Sejak Era Otonomi Daerah 26 Perkembangan Jasa - iasa dan Usulan Posisi Indonesia Dlm. Perundfingan GAT Kedepan

t99.720 295.700 400.000

278.967 275.580 310.860 151.100

490.894 495.520 368.164 296.300

379.625

3. 705.36'l

Deputi Bidang Ekonomi 16 Pengkajian Kebijakan Modemisasi dan Restrukturisasi Usaha Skala Mikro dan

300.000

2.030.503

DepuU Bidang Pengemb Otda dan Pemb. Regional 11

298.224

L417.507

Deputi Bidang Polhankam 7 8 9

295.400

Dit. Pemberdayaan UKM Dit. Dit. Dit. Dit. Dit. Dit. Dit. Dit. Dit. Dit.

Perencanaan Makro Perencanaan Mako Pemberdayaan UKM Nenca Pembayaran & KEI Ketenagakerjaan & Analisa EK Indusffi,Perdagangan & Par. Perencanaan Mako Industri,Perdagangan & Par. Keu.Neg & Analisis Moneter Neraca Pembayaran & KEI

246.670 100.000 580.000 346.510 400.000 450.000 250.000 200.000

232.0U 400.000 300.000

158

DAFTAR JUDUT I(ATHN

ISU-FU STRATEGIS TAHUN

MEI{URUT UKE

ilo

2OO4

I DAII II :,:

rli

27 Analisis Pinjaman LN Dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal

Dit. Keu.Neg & Analisis Moneter

200.000

Deputi Eidang SDA dan LH 28 Kajian Perencanaan Penyelamatan SDA & LH 29 Penyusunan Model Pengelolaan Terpadu Ekosistem Darat, Pesisir dan Laut 30 Penyusunan Setrategi Pengelolaan & Pemanfaatan Daya Kelautan dan Perikanan 31 Kajian Pengembangan Data Dasar Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 32 Neraca Sumber Daya Hutan 33 Kajian Model Pertumbuhan Sektor Peftanian Utk.Penyusunan Strategi Pembangunan Pertanian 34 Kajian Pengembangan Sumber Daya Mineral

2,2a5..179 Dit. Dit. Dit. Dit. Dlt. Dit. Dit.

Pengendalian SDA & LH Kelautan & Perikanan Kelautan & Perikanan Pengendalian SDA & LH Keh.& Konserv. Sumberdaya Air Pangan & Pertanian Sumberdaya Min & Pertambangan

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kajian Penyusunan Indikator Kinerja SeKor Transporbsi 36 Kajian Investasi & Platform Kompetisi Penyelenggaraan Telekomunikasi Pada Era Duopoli Sebagai Persiapan Migrasi Menuju Kompetisi Penuh 37 Kajian Roadmap Investasi & Formulasi Kebijakan Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional 38 InfrastruKur Terhadap Perekonomian Nasional & Sektor : CGE InfrasutruKur 35

299.400 372.790 295.169

3ffi.728 324.556

Dit. Energi,Telkom & Informatika Dit. Pengemb. Prasarana Publik

355.113 355.350

2.243.675 Dit. Pendanaan Luar Negeri Bilateral Dit. Pemanbuan & Evaluasi Pendn. Dit. Anls & Form.Pend.Pembangunan

8s0.000 400.000 198.937

Dit. Anls & Form.Pend.Pembangunan Dit. Anls & Form.Pend.Pembangunan Dit. Administrasi Pend. Pembangunan

297.476 298.326 198.937

706.4s5 li Menneg PPN Bid. PP|TI & li Menneg PPN Bid. PPKTI &

|
226.674

Kf

239.t07

li Menneg PPN Bid. PPKTI & Kr

240.674

Staf Ahli Bid l{aritim dan Tata R.uang 48 Pembangunan Institusi KAMLA 49 Pembanqunan Industri Wisata Bahari

383.640

Dit. Transportasi Dit. Energi,Telkom & Informatika

Staf Ahli Bid PPKTI dan KT 45 Penyusunan Kelembagaan Pengembangan Kawasan Antar Negara 46 Kajian Pemberian Insentif Investasi Bagi Dunia Usaha Dalam Rangka Mendorong Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia 47 Penyusunan Kriteria Pemberian Dana Alokasi Khusus Bagi KTI & KT

295.470 342.160

1.40t.747

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan 39 Penyusunan Setrategi Pendanaan LN 40 Setrategi Penigkatan Kinerja Pelaksanaan Hibah Luar Negeri 4l Kajian Pengembangan Keserasian Perencanaan & Penganggaran Yang di sesuaikan dengan UU Keuangan Negara dan UU. Otonomi Daerah 42 Pengembangan Sistem Penyusunan Alokasi Belanja/Investasi Pemerintah 43 Pengkajian Mengenai Peran Belanja/Investasi Dalam Perekonomian 44 Kajian Pengernbangan Administrasi Dokumen Anggaran Pemerintah

296.550

1.037.159 li Bid. Maritim & Tata Ruang li Bid. Maritim & Tata Ruanq

384.759 33s.000

159

DAFTAR JUDUL

ilo

I(A'IAN ISU-ISU STRATEGIS TAHUN 2OO4 IIENURUT UKE I DAil II

,UDUL KAIIA]I

50 Pembangunan Industri Pelayanan Nasional

Sahli Bid. Maritim &Tata Ruang

Staf Ahli Bid Ekonomi Perusahaan 51

Monitoring dan pengkajian Perkembangan Reksadana Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Penyehatan

3r7.400

556.900 SahliMeneg Bid Ek. Perusahaan

276.500

Sahli Meneg Bid Ek. Perusahaan

290.400

Perbankan Nasional 52

Peningkatan Perangkat Evaluasi dan Kajian Kebijaksanaan Ekonomi Perusahaan

Staf Ahli Bid Kesra dan Keadilan Sosial Kajian Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Rakyat dan Keadilan Sosial 54 Studi Penataan Kelembagaan Dalam Penanganan Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial 53

573.600 Sahli Meneg PPN Bid Kesra & Kesos Sahli Meneg PPN Bid Kesra & Kesos

Staf Ahla Bid Reformasi Hukum dan HAM 55 60

Pemetaan Pembangunan Hukum di Indonesia

Pengembangan Profesionalisme Aparatur Hukum (Polisi, laksa & PNS

280.800 292.800

398.2s0 Sahli Meneg PPN Bid Hukum & HAM Sahli Meneg PPN Bid Hukum & HAM

248.25C 1s0.00c

:'.!

160

IT]IIPIRAN 2 DAFTAR'UDUL I(A'IAN PRAKARSA STRATEGIS TAHUN 2OO4 MENURUT UKE

I

DAN

II

KA'IAN

No

UNTT KER'A

BIAYA

'UDUL 1

2

3

Akselerasi Peningkatan Daya Saing Bangsa, Menuju Perkembangan Knowledge Based Economi (KBE)

Dep. Bidang Ekonomi Bekerja Sama

ietrategi Kewaspadaan Dini Dalam Rangka Pelestarian Negara Kesatuan Republik

Dep. Bidang Politik,Peftahanan dan Keamanan

1.550.00c

lndonesia

itudi Prakarsa Setrategis Sumberdaya Air Untuk Mengatasi Banjir dan Kekeringan

Dep. Bidang Sarana & Prasarana

1.515.00C

Dep. Bidang SDA & t"l'l

1.2s0.00c

Dep. Bidang Otonomi Daerah & Pengembangan Regional Dep. Polhankam

1.700.00c

li 4

2.160.00c

DS Dep. SDM & Kebudayaan

Pulau Jawa

ietrategi Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Brkelanjutan

)ahm Mendukung Peiekonomian Nasional 5

rr/ihyah Pengembangan Setrategis (Setrategic Development Regions)

5

Rencana Tindak Untuk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

TOTAT

348.90C

8.523.900

161

PROFIL STUDI KEMENTERIAN PPN IBAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2OO4

Recommend Documents