LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR : 07 /M/Kp/I/2012 TANGGAL : 06 Januari 2012 PEJABAT UNIT LAYANAN PENGADAAN/PANITIA PENGADAAN/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2012 No.
Nama
NIP
Sebagai
1
2
3
4
A. SATUAN KERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pelelangan Umum/Seleksi Umum (> 200 juta) Kelompok Kerja I 1
Paulus Pati Payong
19740503.200712.1.002
Ketua
2
Doni Dwi Hantyoko W.
19820806.200812.1.001
Sekretaris
3
Hendra Wijaya
19800701.200312.1.001
Anggota
4
Ririn Sundary
19881004.201012.2.001
Anggota
5
Kadi Subali
19740205.200811.1.001
Anggota
Lelang Sederhana/Seleksi Sederhana (≤ 200 juta) Kelompok Kerja II 1
Paulus Pati Payong
19740503.200712.1.002
Ketua
2
Ririn Sundary
19881004.201012.2.001
Sekretaris
No.
Nama
NIP
Sebagai
1
2
3
4
3
Kadi Subali
19740205.200811.1.001
Anggota
Kelompok Kerja III 1
Hendra Wijaya
19800701.200312.1.001
Ketua
2
Eva Wany Ellyza
19760726.200910.1.001
Sekretaris
3
Doni Dwi Hantyoko W.
19820806.200812.1.001
Anggota
Pejabat Pengadaan Pengadaan Langsung (0 sampai dengan 100 juta) dan Seleksi Langsung (0 sampai dengan 50 juta) 1
Hendra Wijaya
19800701.200312.1.001
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa I
2
Paulus Pati Payong
19740503.200712.1.002
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa II
3
Kadi Subali
19740205.200811.1.001
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa III
B. SATUAN KERJA PUSPIPTEK Unit Layanan Pengadaan (ULP) Lelang Sederhana/Seleksi Sederhana (≤ 200 juta) dan Pelelangan Umum/Seleksi Umum (> 200 juta) 1
Antho Thohirin
19800227.200812.1.001
Ketua
2
Muzlifah
19640409.198811.2.001
Sekretaris
3
Purwanto
19650508.199403.1.009
Anggota
4
Idim Setiadi
19570510.198812.1.001
Anggota
No.
Nama
NIP
Sebagai
1
2
3
4
5
Agusjati
19680817.199503.1.003
Anggota
Pejabat Pengadaan Pengadaan Langsung (0 sampai dengan 100 juta) dan Seleksi Langsung (0 sampai dengan 50 juta) 1
Hendrik
19651101.199001.1.002
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
19700319.200811.2.001
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
19651003.199401.1.001
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
19730711.199312.1.001
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
C. SATUAN KERJA PPIPTEK 1
Eny Nur Afiah
D. SATUAN KERJA BALAI ATP 1
Andi Wijaya
E. SATUAN KERJA EIJKMAN 1
Asep Duduh Abdurrahman
Ditetapkan di Jakarta MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TTD. GUSTI MUHAMMAD HATTA DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR : 07 /M/Kp/I/2012 Tanggal : 06 Januari 2012 PEJABAT UNIT LAYANAN PENGADAAN/PANITIA PENGADAAN/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2012 No.
Jabatan
1 2 1 Kelompok Kerja I
Tugas I.
3 Melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi, Satuan Kerja LBM Eijkman, dan Satuan Kerja PP Iptek sesuai dengan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh PPK, dengan Tugas Pokok:
a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. menetapkan Dokumen Pengadaan untuk: 1)
Pelelangan yang bernilai > Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, atau
2)
Seleksi yang bernilai > Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultan;
c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa paling kurang di website www.ristek.go.id dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; g. menjawab sanggahan; h. mengusulkan penetapan Penyedia Barang/Jasa kepada KPA untuk:
i.
1)
Pelelangan yang bernilai > Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, atau
2)
Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultan yang bernilai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultan;
menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
1)
Pelelangan yang bernilai > Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, atau
2)
Seleksi yang bernilai > Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000, 00 (sepuluh milyar rupiah) atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultan;
j. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; k. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; l.
membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri;
m. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA melalui KPA. II. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada poin (1), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja I dapat mengusulkan kepada PPK:
2
Kelompok Kerja II
I.
a.
perubahan HPS; dan/atau
b.
perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pada Deputi Bidang Sumber Daya Iptek, Deputi Bidang Jaringan Iptek, Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek, Satuan Kerja LBM Eijkman, dan Satuan Kerja Balai ATP, dengan Tugas Pokok:
a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. menetapkan Dokumen Pengadaan untuk : 1)
Pemilihan Langsung Jasa Konstruksi yang bernilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2)
Pelelangan Sederhana yang bernilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3)
Seleksi Sederhana yang bernilai > Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan ≤ Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa paling kurang di website www.ristek.go.id dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; g. menjawab sanggahan; h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
i.
1)
Pemilihan Langsung Jasa Konstruksi yang bernilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2)
Pelelangan Sederhana yang bernilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3)
Seleksi Sederhana yang bernilai > Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan ≤ Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
j. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; k. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri; l.
memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA melalui KPA;
II. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada poin (1), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja II dapat mengusulkan kepada PPK:
3
Kelompok Kerja III
I.
a.
perubahan HPS; dan/atau
b.
perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi, Deputi Bidang Kelembagaan Iptek, Bidang Pendayagunaan Iptek, dan Satuan Kerja PP Iptek dengan Tugas Pokok:
a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. menetapkan Dokumen Pengadaan untuk: 1)
Pemilihan Langsung Jasa Konstruksi yang bernilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2)
Pelelangan Sederhana yang bernilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3)
Seleksi Sederhana yang bernilai > Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan ≤ Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa paling kurang di website www.ristek.go.id dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; g. menjawab sanggahan; h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
i.
1)
Pemilihan Langsung Jasa Konstruksi yang bernilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2)
Pelelangan Sederhana yang bernilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3)
Seleksi Sederhana yang bernilai > Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan ≤ Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
j. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; k. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri; l.
memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA melalui KPA.
II. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada poin (1), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja III dapat mengusulkan kepada PPK:
4
Unit Layanan Pengadaan (ULP) Puspiptek
I.
a.
perubahan HPS; dan/atau;
b.
perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;
Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pada Satuan Kerja Puspiptek, dengan Tugas Pokok:
a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. menetapkan Dokumen Pengadaan; c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa paling kurang di website www.ristek.go.id dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; g. menjawab sanggahan; h. mengusulkan penetapan Penyedia Barang/Jasa kepada KPA untuk:
i.
1)
Pelelangan yang bernilai > Rp 100.000.000,00 (seratus milyar rupiah) atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, atau
2)
Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultan yang bernilai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultan;
menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
1)
Pelelangan yang bernilai > Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, atau
2)
Seleksi yang bernilai > Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultan;
j. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; k. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; l.
membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri;
m. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA melalui KPA. II. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada poin (1), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja III dapat mengusulkan kepada PPK:
5
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa I
I.
a.
perubahan HPS; dan/atau;
b.
perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;
Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi dan Deputi Bidang Kelembagaan Iptek, dengan Tugas Pokok:
a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. menetapkan Dokumen Pengadaan untuk: 1)
Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
2)
Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
c. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; e. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; f. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri; g. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA melalui KPA. II. Selain tugas pokok dan kewewenangan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada poin (1), dalam hal diperlukan Pejabat Pengadaan II dapat mengusulkan kepada PPK:
6
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa II
I.
a.
perubahan HPS; dan/atau
b.
perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pada Deputi Bidang Jaringan Iptek dan Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek, dengan Tugas Pokok:
a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. menetapkan Dokumen Pengadaan untuk: 1)
Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
2)
Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
c. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; e. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; f. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri; g. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA melalui KPA. II. Selain tugas pokok dan kewewenangan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada poin (1), dalam hal diperlukan Pejabat Pengadaan II dapat mengusulkan kepada PPK:
7
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa III
I.
a.
perubahan HPS; dan/atau
b.
perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pada Deputi Bidang Sumber Daya Iptek dan Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek, dengan Tugas Pokok:
a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. menetapkan Dokumen Pengadaan untuk: 1)
Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
2)
Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
c. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; e. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; f. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri; g. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA melalui KPA. II. Selain tugas pokok dan kewewenangan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada poin (1), dalam hal diperlukan Pejabat Pengadaan II dapat mengusulkan kepada PPK: a.
perubahan HPS; dan/atau
b.
perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
8
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Satker Puspiptek, Satker PP Iptek, Satker Balai ATP, Satker Eijkman
I.
Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa, dengan Tugas Pokok:
a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. menetapkan Dokumen Pengadaan untuk: 1)
Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
2)
Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
c. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; e. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; f. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri; g. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA melalui KPA. II. Selain tugas pokok dan kewewenangan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada poin (1), dalam hal diperlukan Pejabat Pengadaan II dapat mengusulkan kepada PPK: a.
perubahan HPS; dan/atau
b.
perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. Ditetapkan di Jakarta MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. GUSTI MUHAMMAD HATTA
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
