PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI

EVALUASI PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP Studi Kasus di CV. Adicita Prayoga Klaten

SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh : ISKANDAR WIDITYA YOGA NIM : 092114049

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2013


EVALUASI PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP Studi Kasus di CV. Adicita Prayoga Klaten

SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh : ISKANDAR WIDITYA YOGA NIM : 092114049

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2013

i


ii


iii


PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan kepada:

Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang senantiasa memberkati, melindungi dan membimbingku selama ini. Keluargaku tercinta (Bapak Wiji Rahayu, Ibu Wiwik Setyowati, Mas Robertus Iskandar Setyo Raharjo, dan Adikku Elisabeth Isyana Rahayu) terima kasih atas segala bimbingan, perhatian, doa, dan dukungan semangat kepada penulis. My Lovely Fransisca Ajeng Lestari, terima kasih atas doa, cinta, semangat dan dukungannya hingga karya ini selesai. Teman-teman seperjuanganku (Anin, Yuyud, Iponk, Yonas, Tara, Jojo, Mita, Leo, dan Hoho) yang selalu mendukung penulis.

iv


UNIVERSITAS SANATA DHARMA FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTASI PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: Evaluasi Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap Studi Kasus di CV. Adicita Prayoga dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 1 Juli 2013 adalah hasil karya saya. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima. Yogyakarta, 27 September 2013 Yang membuat pernyataan,

Iskandar Widitya Yoga

v


LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma Nama

: Iskandar Widitya Yoga

Nomor Mahasiswa

: 092114049

Demi ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: “Evaluasi Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap Studi Kasus di CV. Adicita Prayoga Klaten”. Saya memberikan kepada Perpustakaan Sanata Dharma, hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di Yogyakarta, Pada Tanggal 27 September 2013 Yang menyatakan

(Iskandar Widitya Yoga)

vi


KATA PENGANTAR Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada: a.

Dr. Ir. P. Wiryono P. S.J selaku Romo Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.

b.

M. Trisnawati Rahayu, S.E.,M.Si.,Akt.,QIA selaku Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

c.

Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

d.

Segenap Pegawai CV. Adicita Prayoga Klaten, terutama Ibu Sulistyowati yang banyak membantu untuk mengumpulkan data, dan memberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini bisa selesai.

e.

Wiji Rahayu, papiku dan Wiwik Setyowati, ibuku, atas doa, nasehat, dan kesabaran dalam memberikan semangat dan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

f.

Robert, kakakku dan Lisa, adikku, atas doa dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

g.

Fransisca Ajeng Lestari, kekasihku, atas doa dan dukungan yang tulus terhadap penulis dalam penyusunan skripsi.

h.

Teman-teman Akuntansi 2009 : Tara, Suyut, Ipong, Yonas, Hoho, Yuyud, Leo, Anin, Mita, Jojo, Yanuar, Dakocan, Gomex, Topan, Angga, Petrick, dan lain-lain.

vii


i.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 27 September 2013 Penulis,

Iskandar Widitya Yoga

viii


DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL........................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................. ii HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. iii HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................... iv PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ................................................. v PERSETUJUAN PUBLIKASI ........................................................................... vi KATA PENGANTAR ........................................................................................ vii DAFTAR ISI ....................................................................................................... ix DAFTAR TABEL ............................................................................................... xi DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................xiii ABSTRAK ..........................................................................................................xiv ABSTRACT .......................................................................................................... xv BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .............................................................. 1 B. Rumusan Masalah ....................................................................... 3 C. Batasan Masalah .......................................................................... 3 D. Tujuan Penelitian ......................................................................... 3 E. Manfaat Penelitian ....................................................................... 4 F. Sistematika Penelitian ................................................................. 4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA A. Pajak ............................................................................................ 6 B. Pajak Penghasilan Pasal 21 ......................................................... 15 C. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 ................................................ 24 D. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 .................................... 26 E. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap ............................................................... 29 F. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 ...................................... 37

ix


G. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ........................................ 39 BAB III

METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian ............................................................................ 43 B. Tempat dan Waktu Penelitian ..................................................... 43 C. Subyek dan Obyek Penelitian ...................................................... 44 D. Data Penelitian............................................................................. 44 E. Teknik Pengumpulan Data .......................................................... 45 F. Teknik Analisis Data ................................................................... 46

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN A. Sejarah Perusahaan ...................................................................... 51 B. Tujuan Perusahaan....................................................................... 56 C. Sumber Daya Manusia ................................................................ 56 D. Produksi ....................................................................................... 57

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Data ............................................................................. 63 B. Analisis Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 ...................... 83 C. Analisis Penyetoran PPh Pasal 21 ...............................................103 D. Analisis Pelaporan PPh Pasal 21 .................................................106 E. Pembahasan .................................................................................111

BAB VI

PENUTUP A. Kesimpulan ..................................................................................128 B. Keterbatasan Penelitian ...............................................................131 C. Saran ............................................................................................131

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................133 LAMPIRAN ........................................................................................................135

x


DAFTAR TABEL TABEL

Halaman

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak..................................................................... 22 2. Penghasilan Tidak Kena Pajak baru ............................................................ 23 3. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi ........................................................ 24 4. Tarif Pajak untuk Penerima Pensiun Sekaligus ........................................... 25 5. Formula Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur .................... 31 6. Formula Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur ........... 33 7. Formula Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap yang Dipindahtugasakan dalam Tahun Berjalan ........................... 34 8. Formula Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap Baru yang Mulai Bekerja pada Tahun Berjalan........................................................ 35 9. Jumlah Karyawan CV. Adicita Prayoga ...................................................... 57 10. Data Diri Pegawai Tetap Bulan Oktober Tahun 2012 ................................. 64 11. Data Diri Pegawai Tetap Bulan November Tahun 2012 ............................. 65 12. Data Diri Pegawai Tetap Bulan Desember Tahun 2012 .............................. 66 13. Data Diri Sampel Pegawai Tetap ................................................................. 70 14. Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Masa Pajak Oktober, November, dan Desember Tahun 2012 oleh CV. Adicita Prayoga........................................................................ 74 15. Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai yang Mulai Bekerja pada Masa Pajak Oktober Tahun 2012 oleh CV. Adicita Prayoga ............................................................................... 75 16. Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai yang Mulai Bekerja pada Masa Pajak November Tahun 2012 oleh CV. Adicita Prayoga ............................................................................... 77 17. Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai yang Mulai Bekerja pada Masa Pajak Desember Tahun 2012 oleh CV. Adicita Prayoga ............................................................................... 78 18. Waktu dan Tempat Penyetoran PPh Pasal 21 .............................................. 82

xi


19. Waktu dan Tempat Pelaporan PPh Pasal 21 ................................................ 83 20. Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Masa Pajak Oktober, November, dan Desember Tahun 2012 oleh penulis ..................................................................................................... 96 21. Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai yang Mulai Bekerja pada Masa Pajak Oktober Tahun 2012 oleh penulis ..................................................................................................... 97 22. Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai yang Mulai Bekerja pada Masa Pajak November Tahun 2012 oleh penulis ..................................................................................................... 99 23. Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai yang Mulai Bekerja pada Masa Pajak Desember Tahun 2012 oleh penulis .....................................................................................................100 24. Tata Cara Pengisian Formulir Surat Setoran Pajak ......................................103 25. Tata Cara Pengisian SSP oleh CV. Adicita Prayoga ...................................105 26. Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Masa .........................................106 27. Tata Cara Pengisian SPT Masa oleh CV. Adicita Prayoga .........................109 28. Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 oleh CV. Adicita Prayoga dan oleh penulis berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 ..................................................115 29. Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 antara Praktik di CV. Adicita Prayoga dan Peraturan Perpajakan yang berlaku untuk Penghasilan Teratur ..........................................................118 30. Perbandingan Penyetoran yang dilakukan CV. Adicita Prayoga dengan Penyetoran Berdasarkan Peraturan Perpajakan ..........................122 31. Perbandingan Pelaporan yang dilakukan CV. Adicita Prayoga dengan Pelaporan Berdasarkan Peraturan Perpajakan ............................126

xii


DAFTAR GAMBAR GAMBAR

Halaman

1. Struktur Organisasi CV. Adicita Prayoga ............................................... 52 2. Skema Proses Produksi ........................................................................... 57

xiii


ABSTRAK EVALUASI PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP Studi Kasus di CV. Adicita Prayoga Klaten Iskandar Widitya Yoga NIM : 092114049 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2013 Tujuan penelitian ini untuk menilai pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap di CV. Adicita Prayoga sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009. Jenis penelitian adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Data dianalisis dengan mendeskripsikan komponen dan penghitungan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh CV. Adicita Prayoga; penghitungan ulang PPh Pasal 21 berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 dan membandingkannya dengan komponen dan penghitungan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan. Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dianalisis dengan cara membandingkan media yang digunakan, tata cara pengisian, tempat dan waktu penyampaian yang dilakukan perusahaan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Adicita Prayoga belum sepenuhnya melakukan penghitungan pemotongan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009, bagian yang belum sesuai adalah penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai yang dipindahtugaskan dan penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk pegawai baru. CV. Adicita Prayoga sudah melakukan penyetoran sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009. CV. Adicita Prayoga belum sepenuhnya melakukan pelaporan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009, bagian yang belum sesuai adalah kesalahan dalam penulisan angka dan kelengkapan lampiran dalam pelaporan, yaitu Formulir 1721-I dan Formulir 1721-II.

xiv


ABSTRACT AN EVALUATION OF CUTTING, PAYMENT AND REPORTING OF ARTICLE 21-INCOME TAX FOR PERMANENT EMPLOYEES A Case Study on CV. Adicita Prayoga Klaten Iskandar Widitya Yoga NIM : 092114049 Sanata Dharma University Yogyakarta 2013 The purpose of this research is to evaluate whether cutting, payment, and reporting of Income Tax Article 21 for permanent employees at CV. Adicita Prayoga is in accordance with the Regulation of the Director General of Taxation Number: PER-31/PJ/2009. This type of research is a case study. Data obtained by conducting interviews and documentation. The data analysis technique is descriptive analysis. Data were analysed by describing the components and calculation of cutting, payment, and reporting Income Tax Article 21 conducted by CV. Adicita Prayoga; recalculating of Income Tax Article 21 based on the Regulation of the Director General of Taxation Number: PER-31/PJ/2009 and comparing it with the components and calculation of the Income Tax Article 21 conducted by the company. The payment and reporting of Income Tax Article 21 were analyzed by comparing the media used, procedures for filling, place and time of payment and reporting conducted by the company in accordance with the Regulation of Director General of Taxation Number: PER-31/PJ/2009. The results showed that the CV. Adicita Prayoga did not fully cut the Income Tax Article 21 in accordance with the Regulation of the Director General of Taxation Number: PER-31/PJ/2009, especially for reassigned employees and determination of Non Taxable Income (PTKP) for new employees. CV. Adicita Prayoga has fully did the tax payment in accordance with the Regulation of the Director General of Taxation Number: PER-31/PJ/2009. CV. Adicita Prayoga did not fully perform the tax reporting in accordance with the Regulation of the Director General of Taxation Number: PER-31/PJ/2009, especially in wrongly writing numbers and incompleteness in reporting attachments, namely Form 1721-I and Form 1721-II.

xv


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pertumbuhan populasi dunia usaha di Indonesia yang pesat merupakan indikator peningkatan potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara non-migas. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN (Resmi 2011:v). Untuk itu pemerintah perlu memaksimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dan disertai kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak. PPh yang merupakan singkatan dari pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. PPh Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak atas penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pelaksanaan PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mengalami beberapa kali perubahan, sehingga dapat mengikuti perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang yang sangat pesat.

1


2

Direktur Jenderal Pajak mempertahankan self assessment system dalam sistem pemungutan pajak. Self assessment system merupakan pemungutan pajak dengan memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Casavera 2009:5). Sesuai dengan self assessment system, wajib pajak diharapkan dapat menghitung dan membayar serta melaporkan secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam pemberlakuan sistem ini kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkat, yang ditandai dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak secara sukarela. CV. Adicita Prayoga merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang konveksi yang memotong PPh Pasal 21 untuk pegawai. Pemotong pajak sebagai pemberi kerja menghitung PPh Pasal 21 bagi pegawai dan melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pajak penghasilan yang dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak harus berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman terhadap undang-undang perpajakan dan peraturanperaturan perpajakan yang berlaku. Penghitungan yang belum mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku akan menyebabkan kesalahan dalam penghitungan pajak terutang, sehingga menyebabkan kesalahan juga dalam memasukkan data penghitungan ke dalam Surat Setoran Pajak dan Surat Pemberitahuan.


3

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin mengevaluasi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap di CV. Adicita Prayoga Klaten sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : Apakah pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap atas penghasilan teratur di CV. Adicita Prayoga Klaten sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku? C. Batasan Masalah Penelitian ini berhubungan dengan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap atas penghasilan teratur di CV. Adicita Prayoga Klaten. Dalam penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan yaitu penghitungan yang berkaitan dengan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap masa pajak Oktober, November dan Desember tahun 2012. D. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menilai pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap di CV. Adicita Prayoga Klaten sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.


4

E. Manfaat Penelitian Penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain : 1.

Bagi penulis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan serta dapat menerapakan ilmu yang diperoleh selama kuliah dan mempraktikkannya dalam kondisi yang sesungguhnya.

2.

Bagi Universitas Sanata Dharma Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi pustaka bagi Universitas Sanata Dharma yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa dan sebagai perbandingan untuk penelitian mendatang.

3.

Bagi perusahaan terkait Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan dalam meningkatkan kualitas kemajuan perusahaan.

F. Sistematika Penulisan Bab I

Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.


Bab II

5

Tinjauan Pustaka Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas penulis dan akan digunakan sebagai dasar untuk mendukung pengolahan data yang diperoleh.

Bab III

Metode Penelitian Bab ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV

Gambaran Umum Perusahaan Bab ini berisi uraian mengenai uraian singkat obyek yang diteliti.

Bab V

Analisis Data dan Pembahasan Bab ini berisi deskripsi data, analisis data, dan pembahasannya.

Bab VI

Penutup Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data, keterbatasan penelitian, dan saran untuk perusahaan.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.

Pajak 1.

Definisi Pajak Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Djajadinigrat dalam Resmi (2011:1) “Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam Resmi (2011:18) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

6


7

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa karateristik yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut ini : a.

Pajak

dipungut

berdasarkan

undang-undang

serta

aturan

pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. b.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

c.

Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

d.

Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

e.

Secara khusus, undang-undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan).

2.

Fungsi Pajak Menurut Waluyo (2006), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgeteir (fungsi penerimaan) dan fungsi reguler (mengatur). a.

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaranpengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.


b.

8

Pajak mempunyai fungsi reguler, artinya pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

3.

Jenis Pajak Menurut Resmi (2011), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: a.

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1) Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 2) Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b.

Menurut sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1) Pajak subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjek. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).


9

2) Pajak objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, kekayaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subyek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: PPN, PPnBM, dan PBB. c.

Menurut lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1) Pajak negara (Pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB, BPHTB. 2) Pajak daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan lain-lain.

4.

Tata Cara Pemungutan Pajak Tata cara pemungutan pajak menurut Resmi (2011) terdiri atas stesel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.


a.

10

Stelsel Pajak 1) Stelsel Nyata (Riil) Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada obyek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka obyeknya adalah penghasilan). Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). 2) Stelsel Anggapan (Fiktif) Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya. 3) Stelsel Campuran Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut


11

anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. b.

Asas Pemungutan Pajak 1) Asas Domisili Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atau seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri. 2) Asas Sumber Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 3) Asas Kebangsaan Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c.

Sistem Pemungutan Pajak 1) Official Assessment System Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan (fiskus) untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.


12

Ciri-cirinya : a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. b) Wajib Pajak bersifat pasif. c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. 2) Self Assessment System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perudang-undangan perpajakan yang berlaku. Ciri-cirinya: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. c) Fiskus tidak ikut campur tangan dan hanya mengawasi. 3) With Holding System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.


13

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. d.

Syarat Pemungutan Pajak 1) Syarat Keadilan Pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya. 2) Syarat Yuridis Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang ditujukan untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. 3) Syarat Ekonomis Pemungutan pajak tidak boleh menghambat ekonomi rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 4) Syarat Finansial Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya. 5) Syarat Sederhana Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak.


5.

14

Tarif Pajak Menurut Waluyo (2006), struktur tarif pajak yang berhubungan dengan pola presentase tarif pajak dikenal 4 (empat) macam tarif: a.

Tarif Pajak Proporsional (Sebanding), adalah tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajaknya. Contoh dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.

b.

Tarif Pajak Progesif, adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagai contoh Pajak Penghasilan. Memerhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi: 1) Tarif Progresif Progresif: dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar. 2) Tarif Progresif Tetap: kenaikan persentasenya tetap. 3) Tarif Progresif Degresif: kenaikan persentasenya semakin menurun.

c.

Tarif Pajak Degresif, adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

d.

Tarif Pajak Tetap, adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar


15

pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang tetap. Sebagai contoh Tarif Bea Materai.

B.

Pajak Penghasilan Pasal 21 1.

Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak (orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap) atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2011). Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU No. 7 tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

2.

Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (Resmi, 2011).


3.

16

Dasar Hukum PPh Pasal 21 Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah : a.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

c.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknik Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

d.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknik Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

4.

Subyek PPh Pasal 21 Subyek Pajak PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan


17

kegiatan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2009, penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan : a.

Pegawai, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Pegawai dibedakan menjadi dua yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan

secara

langsung,

serta

pegawai

yang

bekerja

berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut. Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit


18

hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. b.

Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

c.

Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi: 1) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; 2) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; 3) olahragawan; 4) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 5) pengarang, peneliti, dan penerjemah; 6) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 7) agen iklan;


19

8) pengawas atau pengelola proyek; 9) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara; 10) petugas penjaja barang dagangan; 11) petugas dinas luar asuransi; 12) distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya; d.

Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi: 1) peserta perlombaan dalam segala bidang,

antara lain

perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya; 2) peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; 3) peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu; 4) peserta pendidikan, pelatihan, dan magang; 5) peserta kegiatan lainnya.


5.

20

Obyek Pajak PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2009, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: a.

penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;

b.

penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;

c.

penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;

d.

penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;

e.

imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;

f.

imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang

representasi,

uang

rapat,

honorarium,

hadiah

atau

penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.


g.

21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau pph pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh: 1) bukan Wajib Pajak; 2) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau 3) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

6.

Penghasilan Neto Dalam menentukan Penghasilan Neto pegawai tetap, ada beberapa hal yang menjadi faktor pengurang dari penghasilan bruto. a.

Biaya Jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto.

Jumlah

maksimum

yang

diperkenankan

sejumlah

Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dalam satu tahun atau Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dalam satu bulan. b.

Biaya pensiun bagi penerima pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto. Jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dalam satu tahun atau Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dalam satu bulan.


c.

22

Iuran yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

7.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 7 Ayat (1), besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung berdasarkan penghasilan neto dikurangi dengan PTKP sebagai berikut ini: Tabel 1. Penghasilan Tidak Kena Pajak Uraian

Untuk diri Wajib Pajak orang pribadi Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin

PTKP Setahun

PTKP Sebulan

Rp 15.840.000

Rp 1.320.000

Rp 1.320.000

Rp 110.000

Rp 15.840.000

Rp 1.320.000

Rp 1.320.000

Rp 110.000

Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 orang Sumber: UU PPh No. 36 Tahun 2008


23

Pada tanggal 22 Oktober 2012, Menteri Keuangan melakukan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan mengeluarkan

Peraturan

Menteri

Keuangan

RI

Nomor

162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Peraturan ini mulai diberlakukan mulai pada tanggal 1 Januari 2013. Berikut adalah jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru : Tabel 2. Penghasilan Tidak Kena Pajak Terbaru Uraian Untuk diri Wajib Pajak orang pribadi Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin

PTKP Setahun

PTKP Sebulan

Rp 24.300.000

Rp 2.025.000

Rp 2.025.000

Rp 168.750

Rp 24.300.000

Rp 2.025.000

Rp 2.025.000

Rp 168.750

Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 orang Sumber: Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012


C.

24

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 1.

Tarif Pajak Pasal 17 UU PPh Dalam menghitung PPh 21 terutang, secara umum, tarif pajak yang berlaku adalah tarif pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17. Tarif ini berlaku untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang merupakan pegawai tetap/pensiun yang menerima penghasilan secara rutin, dan Wajib Pajak Orang Pribadi bukan pegawai yang melakukan pekerjaan bebas. Tabel 3. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

Sampai dengan Rp50.000.000

5%

Di atas Rp50.000.000-Rp250.000.000

15 %

Di atas Rp250.000.000-Rp500.000.000

25 %

Di atas Rp500.000.000

30 %

Sumber: UU PPh No. 36 Tahun 2008

2.

Tarif 15% Tarif 15% digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang merupakan kelompok tenaga ahli (pengacara, akuntan, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris): PPh 21 terutang = 15% x Perkiraan Penghasilan Neto, atau PPh 21 terutang = 15% x 50% x Penghasilan Bruto


3.

25

Tarif 5% Tarif 5% digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang merupakan pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, satuan atau borongan. Batasan penghasilan yang tidak kena pajak adalah Rp150.000 sehari atau Rp1.320.000 sebulan.

4.

Tarif Khusus untuk Menghitung PPh Pasal 21 atas Uang Tebusan Pensiun Lapisan tarif khusus untuk penghasilan yang berasal dari uang tebusan pensiun yang diterima sekaligus. Tabel 4. Tarif Pajak untuk Penerima Pensiun Sekaligus Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

Sampai dengan Rp25.000.000

0%

Di atas Rp25.000.000-Rp50.000.000

5%

Di atas Rp50.000.000-Rp100.000.000

10%

Di atas Rp100.000.000-Rp200.000.000

15%

Di atas Rp200.000.000

25%

Sumber: Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak karangan Purwono, hal 124

5.

Tarif Bagi Penerima Penghasilan yang Tidak Memiliki NPWP Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.


26

Pemotongan PPh Pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final (Mardiasmo, 2011).

D.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 1.

Pemotong PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2009, Pemotong PPh Pasal 21, meliputi: a.

pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

b.

bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang

kas

pada

Pemerintah

Pusat

termasuk

institusi

TNI/POLRI, pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;


c.

27

dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;

d.

orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar: 1) honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri bukan untuk dan atas nama persekutuannya; 2) honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri; 3) honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;

e.

penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.


28

2. Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2009, Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21, meliputi: a. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan penerima penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. c. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Pemotong PPh Pasal 2l dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir. e. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 2l dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ke


29

Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa pajak berakhir.

E.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap 1.

Pengertian Pegawai Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2009 Pasal 1, yang dimaksud dengan pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

2.

Pengertian Pegawai Tetap Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2009 Pasal 1, pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara


30

langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut. 3.

Pengertian Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2009 Pasal 1, Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur. Berdasarkan Undang-Undang Pajak

Penghasilan Nomor 36

Tahun 2008 Pasal 21 Ayat (3), penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. 4.

Pengertian Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2009 Pasal 1, penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa


31

produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun. 5.

Formula PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap atas Penghasilan Teratur Formula penghitungan PPh Pasal 21 umum digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan teratur dengan struktur penghitungan sebagai berikut. Tabel 5. Formula Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur

Penghasilan Bruto 1. Gaji Pokok 2. Tunjangan istri 3. Tunjangan anak 4. Tunjangan jabatan 5. Pembulatan 6. Tunjangan beras 7. Tunjangan lainnya Jumlah penghasilan bruto sebulan

Pengurangan 1. Biaya Jabatan = 5% x H

=A =B =C =D =E =F =G =H

=I

(maksimum sebesar Rp500.000/bulan)

2. Iuran pensiun 3. Iuran Tunjangan Hari Tua (THT) Jumlah

=J =K =L

Penghasilan Neto Sebulan

=M

Penghasilan Neto Setahun = M x 12 4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

=N =O

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

=P

PPh Pasal 21 terutang setahun = Tarif x P


32

Tabel 5. (Lanjutan)

=Q PPh Pasal 21 terutang sebulan = Q : 12 =R Sumber: Pedoman Praktis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 karangan Pandiangan, hal 71

Dari formula tersebut, terdapat beberapa hal penting yang dapat diketahui, antara lain: a.

Jumlah penghasilan bruto sebulan (H) merupakan penjumlahan dari gaji pokok sebulan (A) ditambah tunjangan istri (B), ditambah tunjangan anak (C), ditambah tunjangan jabatan (D), ditambah pembulatan (E), ditambah tunjangan beras (F), dan ditambah tunjangan lainnya (G).

b.

Pembulatan adalah suatu jumlah puluhan (1-99) yang menambah penghasilan bruto sehingga penghasilan yang diterima dalam ratusan rupiah penuh.

c.

Jumlah penghasilan neto sebulan (M) diperoleh dari penghasilan bruto sebulan (H) dikurangi biaya jabatan (I), dikurangi iuran pensiun (J), dan dikurangi iuran Tunjangan Hari Tua-THT (K).

d.

Jumlah PKP (P) diperoleh dari penghasilan neto setahun (N) dikurangi PTKP (O).


6.

33

Formula PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap atas Penghasilan Tidak Teratur Formula penghitungan PPh Pasal 21 umum digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan tidak teratur dengan struktur penghitungan sebagai berikut.

Tabel 6. Formula Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur Penghitungan atas gaji dan bonus/THR/jasa produksi =A 1. Gaji Setahun (12 x Gaji Sebulan) =B 2. Bonus/THR/jasa produksi C Jumlah penghasilan bruto

Pengurangan 1. Biaya Jabatan = 5% x C (maksimum sebesar Rp500.000/bulan)

2. Iuran pensiun (12 x iuran sebulan) 3. Iuran THT/JHT (12 x iuran sebulan) Jumlah

=D =E =F =G =H

Penghasilan Neto Setahun =I 4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) =J =K

Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh Pasal 21 terutang (tarif x J) Penghitungan atas Gaji 1. Gaji setahun (12 x gaji sebulan)

=L

Pengurangan 1. Biaya Jabatan = 5% x C (maksimum sebesar Rp500.000/bulan)

2. Iuran pensiun (12 x iuran sebulan) 3. Iuran THT/JHT (12 x iuran sebulan)

=M =N =O


34

Tabel 6. (Lanjutan)

=P =Q

Jumlah Penghasilan Neto Setahun 4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

=R

Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh Pasal 21 terutang (tarif x S) PPh Pasal 21 terutang sebulan (T : 12) PPh Pasal 21 atas bonus/THR (K-T)

=S =T =U =V

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009

7.

Formula PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap yang Dipindahtugaskan Dalam Tahun Berjalan Pada saat pegawai dipindahtugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasinya saja. Dengan demikian formula penghitungan PPh Pasal 21 tetap menggunakan dasar penghitungan selama setahun. Pegawai yang dipindahtugaskan wajib menyerahan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1) dari perusahaan lama ke perusahaan yang baru. Berikut merupakan struktur penghitungan PPh Pasal 21: Tabel 7. Formula Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap baru yang dipindahtugaskan dalam tahun berjalan (perusahaan yang baru) Gaji yang diterima pegawai sejak pegawai dipindahtugaskan Pengurangan : 1. Biaya Jabatan = 5% X A 2. Iuran Pensiun Penghasilan neto

=A

=B =C =D =E


35

Tabel 7. (Lanjutan)

Penghasilan neto masa sebelumnya

=F

Jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 (E+F) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

=G =H

Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh Pasal 21 atas PKP = Tarif x I PPh Pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya PPh Pasal 21 terutang (J-K) PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong/ dilunasi = L : (jumlah bulan sejak pegawai dipindahtugaskan)

=I =J =K =L

=M


8.

Formula PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap Baru yang Mulai Bekerja Pada Tahun Berjalan Formula penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun, menggunakan struktur penghitungan sebagai berikut. Tabel 8. Formula Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap baru yang mulai bekerja pada tahun berjalan Gaji sebulan Pengurangan : 3. Biaya Jabatan = 5% X A 4. Iuran Pensiun Penghasilan neto sebulan

=A

=B =C =D =E


36

Tabel 8. (Lanjutan)

Penghasilan neto setahun = (jumlah bulan pegawai mulai bekerja) X E Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

=F =G

Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh Pasal 21 terutang = Tarif x H PPh Pasal 21 terutang sebulan = I : (jumlah bulan pegawai mulai bekerja)

=H =I =J


Sebagai contoh: Raka bekerja pada PT Always sebagai pegawai tetap sejak 1 Agustus 2012. Raka menikah tetapi belum mempunyai anak. Gaji sebulan adalah sebesar Rp5.000.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp150.000,00. Penghasilan PPh Pasal 21 tahun 2012 adalah sebagai berikut: Gaji sebulan

Rp 5.000.000,00

Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 5% X Rp 5.000.000 2. Iuran Pensiun

Rp 250.000,00 Rp 150.000,00

Penghasilan neto sebulan

Rp

400.000,00

Rp 4.600.000,00

Penghasilan setahun 5 X Rp 4.600.000,00 PTKP  untuk WP sendiri  tambahan WP kawin

Rp 23.000.000,00 Rp 15.840.000,00 Rp 1.320.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun

Rp 17.160.000,00 Rp 5.840.000,00

PPh Pasal 21 terutang 5% X Rp5.840.000,00

Rp 292.000,00

PPh Pasal 21 sebulan Rp292.000,00 : 5

Rp 58.400,00


F.

37

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 1.

Surat Setoran Pajak Sarana administrasi yang digunakan untuk menyetor pajak adalah Surat Setoran Pajak (SSP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Setoran Pajak merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bentuk formulir Surat Setoran Pajak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak. SSP harus diisi dengan benar dan jelas, baik menyangkut identitas Wajib Pajak atau pemotong pajak. Demikian juga, uraian dari tujuan pembayaran, kode akun pajak dan kode jenis setoran, serta jumlah pembayaran pajaknya, baik dalam penulisan angka maupun kalimat terbilangnya. Kesalahan pengisian SSP mengakibatkan tidak masuknya pembayaran pada akun yang dituju dalam keuangan negara. Apabila demikian halnya, maka Wajib Pajak dapat dianggap belum melakukan pembayaran atas suatu pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya. Formulir SSP dibuat dalam rangkap empat, dengan peruntukkan: lembar-1 untuk arsip Wajib Pajak, lembar-2 untuk Kantor Pelayanan Pembendaharaan Pajak (KPPN), lembar-3 untuk dilaporkan


38

oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan lembar-4 untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran. Untuk keperluan khusus, SSP dapat dibuat dalam rangkap lima dengan peruntukkan lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan. 2.

Pembayaran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemotong pajak dalam suatu masa pajak harus segera dibayar atau disetor ke kas negara. Pembayaran atau penyetoran dilakukan dengan menggunakan SSP

yang

telah

diisi

dengan

benar,

lengkap,

jelas,

dan

menandatanganinya. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009, pembayaran atau penyetoran dilakukan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran bertepatan pada hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Menurut Pandiangan, yang dimaksud dengan hari libur nasional, termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan di Kantor Pos atau Bank Persepsi yang telah ditetapkan.


3.

39

Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur mengenai sanksi keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Apabila pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, maka dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

G.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 1.

Surat Pemberitahuan (SPT) Sarana yang digunakan untuk melaporkan pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemotong pajak adalah Surat Pemberitahuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Bentuk formulir Surat Pemberitahuan Masa diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER32/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak


40

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/ Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Secara garis besar jenis Surat Pemberitahuan dibedakan menjadi dua, yaitu Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu Masa Pajak dan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Surat Pemberitahuan bisa berbentuk e-SPT dan formulir kertas (hardcopy) yang disediakan oleh Direkorat Jenderal Pajak. 2.

Pengisian Surat Pemberitahuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.


41

Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah: a.

benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

b.

lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan

c.

jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur

lain

yang

harus

dilaporkan

dalam

Surat

Pemberitahuan. 3.

Penyampaian Surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas atas pajak terutang yang dipotong dari pihak lain (orang pribadi), harus disampaikan ke KKP tempatnya terdaftar

atau

Kantor

Pelayanan,

Penyuluhan,

dan

Konsultasi

Perpajakan (KP2KP). Dapat pula dengan menggunakan e-filling yang dilakukan secara on-line yang real-time melalui penyedia jasa aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu penyampaian


42

Surat Pemberitahuan untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak dan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 4.

Keterlambatan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum

dan

Tata

Cara

Perpajakan,

apabila

Surat

Pemberitahuan tidak disampaikan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa, dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.


BAB III METODE PENELITIAN

A.

Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus ini merupakan penelitian terhadap objek tertentu yang pengumpulan datanya menggunakan beberapa elemen kemudian masing-masing elemen itu diselidiki secara mendalam sehingga dapat memberikan kesimpulan yang jelas atas objek yang diteliti dan hasil penelitian ini hanya berlaku bagi objek yang bersangkutan (Jogiyanto, 2010).

B.

Tempat dan Waktu Penelitian 1.

Tempat Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di CV. Adicita Prayoga yang beralamat di Jalan Manahan 1 No.11 RT:003 RW:007, Jonggrangan, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah.

2.

Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari - Maret 2013

43


C.

44

Subjek dan Objek Penelitian 1.

Subjek Penelitian Subjek penelitian adalah pegawai tetap yang merupakan Wajib Pajak orang pribadi dan bagian keuangan dari CV. Adicita Prayoga.

2.

Objek Penelitian Objek penelitian adalah rincian daftar penghasilan pegawai beserta pemotongan PPh Pasal 21 bulan Oktober, November dan Desember tahun 2012, Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 tahun 2012, dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 tahun 2012.

D.

Data Penelitian Data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah: 1.

Gambaran umum CV. Adicita Prayoga Klaten.

2.

Data diri pegawai tetap CV. Adicita Prayoga Klaten.

3.

Data penghasilan pegawai tetap CV. Adicita Prayoga Klaten.

4.

Data hasil penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

5.

Data berupa bukti penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21.

6.

Data berupa bukti pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.


E.

45

Teknik Pengumpulan Data 1.

Wawancara Komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan profil CV. Adicita Prayoga Klaten dan kebijakan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21.

2.

Dokumentasi Teknik atau pendekatan untuk mendapatakan data sekunder yang telah disimpan dalam arsip CV. Adicita Prayoga Klaten, berupa data-data mengenai daftar gaji pegawai beserta pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh bendaharawan dan data-data mengenai penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

F.

Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam rumusan masalah adalah dengan metode deskiptif analisis, yaitu metode dengan cara mengumpulkan, menyajikan serta menganalisa data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti sampai pada satu kesimpulan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah : 1.

Menganalisis penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap atas penghasilan teratur yang dilakukan di CV. Adicita Prayoga Klaten.


46

Hal-hal yang dianalisis yaitu: a.

Menganalisis penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap yang terdiri dari : 1) Gaji. 2) Tunjangan-tunjangan yang diterima pegawai.

b.

Menganalisis

jumlah

pengurangan

penghasilan

bruto

yang

dikenakan yaitu : 1) Menganalisis biaya jabatan yang dikenakan. 2) Menganalisis Iuran Pensiun/Iuran THT/JHT. c.

Menganalisis jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dikenakan : 1) Untuk diri Wajib Pajak orang pribadi. 2) Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin. 3) Tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang.

d.

Menganalisis tarif PPh 21 yang diterapkan dalam menghitung PPh Pasal 21 terutang.

2.

Setelah menganalisis penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 kemudian dilakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang mengacu Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009. Penulis akan melakukan penghitungan ulang dalam menentukan besarnya PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur berdasarkan pada


47

Peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk Masa Pajak Oktober, November dan Desember Tahun 2012. Penghitungan ini akan dijadikan sebagai pembanding terhadap penghitungan yang dilakukan oleh CV. Adicita Prayoga Klaten. Formula penghitungan yang akan digunakan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang dipindahtugaskan dalam tahun berjalan dihitung dengan memasukkan data-data yang diperlukan ke dalam formula berikut. Gaji yang diterima pegawai sejak pegawai dipindahtugaskan Pengurangan : 1. Biaya Jabatan = 5% X Gaji Sebulan 2. Iuran Lain

xxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx

Jumlah penghasilan neto Penghasilan neto masa sebelumnya

xxxxxx xxxxxx

Jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21

xxxxxx

PTKP Penghasilan Kena Pajak setahun

xxxxxx xxxxxx

PPh Pasal 21 atas PKP setahun = Tarif X Penghasilan Kena Pajak setahun PPh Pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya PPh Pasal 21 terutang PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx


48

Dan penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang mulai bekerja pada pertengahan tahun (tahun berjalan) atas penghasilan teratur dihitung dengan memasukkan data-data yang diperlukan ke dalam formula berikut. Gaji Sebulan Pengurangan : 3. Biaya Jabatan = 5% X Gaji Sebulan 4. Iuran Lain

xxxxxx

xxxxx xxxxx


xxxxxx xxxxxx

Penghasilan neto setahun = (jumlah bulan sejak pegawai mulai bekerja) X Penghasilan neto sebulan

xxxxxx


xxxxxx xxxxxx

PPh Pasal 21 terutang = Tarif X Penghasilan Kena Pajak setahun PPh Pasal 21 sebulan = PPh Pasal 21 terutang : (jumlah bulan sejak pegawai mulai bekerja)

3.

Membandingkan hasil penghitungan PPh Pasal 21 oleh CV. Adicita Prayoga Klaten dengan penghitungan oleh penulis, kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui kesesuaian penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh CV. Adicita Prayoga Klaten dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.


4.

49

Menganalisis pengisian Surat Setoran Pajak (SSP), tempat pembayaran pajak, dan waktu pembayaran pajak.

5.

Membandingkan antara penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh CV. Adicita Prayoga Klaten dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009, kemudian menarik kesimpulan dari hasil pembandingan tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan atau tidak. Penyetoran PPh Pasal 21 dikatakan sudah sesuai dengan peraturan jika : a.

Perusahaan menggunakan Surat Setoran Pajak untuk membayar pajak.

b.

Perusahaan mengisi Surat Setoran Pajak dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.

c.

Perusahaan melakukan pembayaran pajak di Kantor Pos dan Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

d.

Perusahaan membayar pajak tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya (paling lama 10 hari) setelah masa pajak berakhir.

6.

Menganalisis

pengisian

Surat

Pemberitahuan

(SPT),

tempat

penyampaian SPT, dan waktu penyampaian SPT. 7.

Membandingkan antara pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh CV. Adicita Prayoga Klaten dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009, kemudian menarik kesimpulan


50

dari hasil pembandingan tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan atau tidak. Pelaporan PPh Pasal 21 dikatakan sudah sesuai dengan peraturan jika : a.

Perusahaan menggunakan Surat Pemberitahuan untuk melaporkan pemotongan dan penyetoran pajak.

b.

Perusahaan mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas, lengkap, dan menandatanganinya.

c.

Perusahaan menyampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan terdaftar atau melalui Kantor Pos.

d.

Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan tidak lebih dari tanggal 20 (duapuluh) bulan tawin berikutnya (paling lama 20 hari) setelah masa pajak berakhir.


BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A.

Sejarah Perusahaan 1.

CV. Adicita Prayoga Pada awalnya perusahaan ini bernama PT. Mondrian, perusahaan di bidang konveksi yang terletak di Klaten, sehingga sejarah perusahaan CV. Adicita Prayoga tidak bisa dilepaskan dari berdirinya PT. Mondrian. Perusahaan konvesi Mondrian didirikan pada tanggal 19 Desember 1992. Konveksi Mondrian berubah menjadi perusahaan berbadan hukum terhitung mulai tanggal 1 April 1998 dengan nama PT. Mondrian. Banyaknya tenaga ahli di bidang konveksi yang berada di Kabupaten Klaten dan sekitarnya serta meningkatnya jumlah kebutuhan kaos terutama pakaian santai dan pakaian olahraga merupakan faktor berdirinya perusahaan Konveksi Mondrian ini, serta didukung dengan tempat usaha dan modal yang memadai. Seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan berkembang dengan pesatnya sehingga PT. Mondrian mengembangan usahanya dengan merambah ke ekspor. Untuk itulah merk Dadung, Sekido, dan BEgaya dan untuk produk ekspor membutuhkan konsentrasi masingmasing, hal ini dibutuhkan karena teknik bisnisnya sangat jauh berbeda. Dan pada tanggal 1 Oktober 2012, CV. Adicita Prayoga dilahirkan sebagai bentuk keseriusan untuk mempertahankan merk Dadung,

51


52

Sekido, dan Begaya. Sehingga, PT. Mondrian dikonsentrasikan untuk produk ekspor, sedangkan CV. Adicita Prayoga dikonsentrasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. 2.

Lokasi Perusahaan CV. Adicita Prayoga terletak di Jalan Manahan I, Nomor 11, Jonggrangan, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah. Sedangkan untuk lokasi produksi berada di Jalan KH. Hasyim Asyari, Mojayan, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah (bersebelahan dengan PT. Mondrian).

3.

Struktur Organisasi Perusahaan Struktur organisasi suatu perusahaan merupakan salah satu unsur terpenting untuk memudahkan pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab setiap anggota organisasi. Struktur CV. Adicita Prayoga adalah sebagai berikut: Gambar 1. Struktur Organisasi CV. Adicita Prayoga

Diretur Utama

Bagian Produksi

Bagian Keuangan

Bagian Umum

Bagian Marketing dan Penjualan

Staf/Karyawan

Staf/Karyawan

Staf/Karyawan

Staf/Karyawan

Sumber : CV. Adicita Prayoga


53

Tugas dan wewenang dari masing-masing direktorat sebagai berikut: 1.

Direktur Utama Tugas dari direktur utama meliputi tugas-tugas manajerial yang secara umum berlaku pada perusahaan. Tugas-tugas tersebut diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan mengatur jalannya perusahaan agar apa yang dicita-citakan perusahaan dapat terwujud. Tugas tersebut antara lain : a.

Bertugas memimpin perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ada.

b.

Menentukan

kebijakan

pokok

bidang

perencanaan,

pengorganisasian, pengontrolan dan pengawasan. c.

Membuat

rencana dan mengkoordinasikan

segala kegiatan

perusahaan. d.

Mendelegasikan sebagian wewenang kepada kepala bagian dibawahnya sesuai dengan bidangnya masing-masing.

e. 2.

Bertanggung jawab atas kelancaran perusahaan.

Bagian Produksi Tugas yang menjadi tanggung jawab seorang kepala bagian produksi meliputi: a.

Memproduksi barang sesuai dengan pesanan baik itu dari umum maupun konsumen.

b.

Bertanggung jawab atas mutu dan hasil produksi serta kelancaran proses produksi.


54

c.

Mengadakan pengawasan kuantitas barang yang dihasilkan.

d.

Mengatur arus bahan baku dan bahan penolong selama diadakan proses produksi dengan tujuan untuk menghemat bahan baku dan bahan penolong tersebut sehingga perusahaan dapat mengurangi biaya untuk penyediaan bahan baku dan bahan penolong.

e.

Berusaha untuk selalu mengikuti perkembangan trenn serta selera yang ada di masyarakat dengan tujuan agar selalu terciptanya inovasi baru bagi produk yang akan dihasilkan.

3.

Bagian Keuangan Tugas-tugas dari seorang kepala bagian keuangan adalah: a.

Bertugas melakukan pembukuan sealigus menyusun laporan keuangan pada CV. Adicita Prayoga.

b.

Mengelola keuangan perusahaan.

c.

Mengendalikan segala pengeluaran apabila telah sesuai dengan anggaran ataupun telah diotorisasi oleh piha yang berwenang.

d.

Membuat laporan keuangan yang diperlukan oleh perusahaan.

e.

Melakukan pencatatan segala transaksi dan mengatur keluar masunya uang pembelian bahan baku dan penjualan hasil produksi.

f. 4.

Bertanggung jawab kepada perusahaan.

Bagian Umum Tugas-tugas yang menjadi bagian dari tanggung jawab seorang kepala bagian umum adalah : a.

Memberikan gaji kepada semua karyawan secara tepat dan benar.


b.

55

Menciptakan hubungan yang harmonis baik pada pihak intern maupun ekstern perusahaan.

c.

Menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan aman.

d.

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang ada pada CV. Adicita Prayoga.

e. 5.

Mengadakan proses recruitment dan penempatan kerja.

Bagian Marketing dan Penjualan Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab dari seorang kepala bagian marketing dan penjualan antara lain : a.

Merencanakan penjualan hasil produksi.

b.

Melakukan pengecekan barang-barang yang berada di gudang.

c.

Mengadakan

pendistribusian

ke

daerah-daerah

yang

telah

direncanakan. d.

Mengadakan studi pasar.

e.

Bertanggung jawab kepada direktur utama.

f.

Mencermati

dan

menganalisis

perkembangan

pasar

untuk

selanjutnya dapat mengantisipasi ke depan sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan oleh perusahaan.


B.

56

Tujuan Perusahaan Setiap perusahaan tentu memiliki tujuan untuk bisa terus maju dalam perkembangannya dari waktu ke waktu, demikian pula dengan CV. Adicita Prayoga yang mempunyai tujuan : 1.

Memperoleh laba untuk memenuhi dan menjaga kelangsungan perusahaan.

2.

Memanfaatkan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran karena terdapat sumberdaya manusia yang potensial yang ada di Kabupaten Klaten dan sekitarnya.

C.

Sumber Daya Manusia Karyawan CV. Adicita Prayoga Klaten digolongkan berdasarkan sistem penggajiannya, yaitu karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Karyawan tetap terdiri dari direksi dan karyawan keuangan, karyawan marketing dan penjualan, karyawan umum, dan karyawan produksi. Karyawan tidak tetap terdiri dari karyawan mingguan dan karyawan bulanan SPG (Sales Promotion Girl). CV. Adicita Prayoga memiliki 106 (seratus enam) orang karyawan, yang terdiri dari 56 (lima puluh enam) orang karyawan tetap dan 50 (lima puluh) orang karyawan tidak tetap. Perusahaan mengambil sebagian besar karyawan dari daerah Klaten dan sekitarnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel berikut.


Tabel 9. Jumlah Karyawan CV. Adicita Prayoga Direksi dan Karyawan Keuangan Karyawan Marketing dan Penjualan Karyawan Umum Karyawan Produksi Karyawan Mingguan (Tidak Tetap dan Lepas) Karyawan Bulanan SPG (Tidak Tetap dan Lepas) Jumlah Karyawan

57

7 orang 15 orang 12 orang 22 orang 25 orang 25 orang 106 orang


D.

Produksi 1.

Proses Produksi Kegiatan produksi merupakan kegiatan utama dalam seluruh aktivitas perusahaan. CV. Adicita Prayoga termasuk perusahaan manufaktur yang mengolah bahan baku/bahan mentah/setengah jadi menjadi barang jadi. Adapun proses produksinya dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 2. Skema Proses Produksi

Persiapan

Proses Produksi

Penyelesaian

Pembuatan Desain

Pemotongan Bahan

Pemotongan Benang

Pembuatan Klise

Penyablonan

Penyetrikaan

Screen

Penjahitan

Pengemasan



58

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa dalam memproses bahan baku menjadi bahan jadi ada tiga tahap utama, yaitu persiapan produksi, proses produksi, dan penyelesaian produksi. Ketiga tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. a.

Persiapan Produksi Yang termasuk dalam tahap ini antara lain : 1) Pembuatan desain kaos, desain gambar, tulisan, maupun kaos dan pakaian olahraga disesuaikan dengan perkembangan mode/tren atau menurut pesanan pembeli. 2) Pembuatan klise film yang digunakan untuk menyablon (menurut jumlah warna) kain yang telah didesain. 3) Pembuatan screen yang digunakan untuk menyablon kaos yang telah didesain.

b.

Proses Produksi Yang termasuk dalam tahap ini antara lain : 1) Pemotongan

bahan,

mempersiapkan

kain

yang

akan

dipergunakan sekaligus memotong bahan tersebut sesuai dengan model yang telah ditentukan. 2) Penyablonan, bahan yang telah dipotong kemudian disablon sesuai dengan dessain dan gambar atau tulisan yang telah ditentukan. 3) Penjahitan, termasuk di dalamnya pengobrasan bahan yang sudah dipotong, pemasangan label, kancing dan zipper.


c.

59

Penyelesaian Produksi Yang termasuk dalam tahap ini antara lain : 1) Pemotongan benang, membersihkan benang jahitan yang tersisa agar sisa-sisa jahitan yang tidak rapi hilang. 2) Penyetriakan (Pressing), pengepresan hasil sablon dari gambar desain agar gambar tidak rusak apabila dicuci atau disetrika. 3) Pengemasan, memasukkan kaos ke dalam plastik-plastik pembungkus agar tetap bersih dan rapi untuk selanjutnya dibawa ke gudang.

2.

Bahan Produksi dan Peralatan Bahan baku yang dipergunaan dalam proses produksi adalah menggunakan benang 100% Cotton Combed 24 S Mercerized yang dirajut menjadi kaos 100% Cotton Combed yang bersifat dingin menyerap keringat dan tetap terlihat rapi. Dan karena adanya perkembangan fashion, maka kini merek merambah pada bermacammacam jenis kain. Sumber bahan baku kaos berasal dari kota Jakarta, Bandung dan Semarang. Bahan penolong yang dipergunakan antara lain : benang katun, benang Polyster, benang obras, benang jahit, kain keras, kain gabus, kancing, label dan etiket, dan zipper. Bahan penolong berasal dari kota Bandung, Jakarta dan Solo. Alat-alat yang dipergunakan dalam proses produksi, antara lain : a.

Mesin potong, untuk memotong kain sesuai dengan model yang telah ditentukan.


b.

60

Mesin jahit, untuk menjahit kain-kain yang telah dipotong sesuai dengan pola atau paten sampai menjadi kaos atau jaket.

c.

Alat sablon, untuk menceta gambar sablon ke dalam kaos atau jaket.

d.

Alat pres, untuk mengepres gambar desain ke dalam kaos.

e.

Mistar gulung, untuk mengukur panjang dan lebar kain yang akan dibuat kaos, selain itu untuk mengatur dan merapikan barang jadi sehingga seiap untuk dijual atau diserahkan kepada konsumen yang telah memesan.

f.

Mesin pelubang dan pemasang kancing, untuk membuat lubang dan memasang kancing pada kaos.

3.

Hasil Produksi Jenis dan hasil produksi yang dihasilkan CV. Adicita Prayoga terdiri dari dua produk yaitu : a.

Kaos Fashion, jenis kaos ini lebih bervariasi dalam model dan warna disesuaikan dengan perkembangan model yang sedang digemari konsumen saat ini.

b.

Kaos promosi, jenis kaos ini biasanya dibuat karena pesanan dari konsumen dalam rangka mempromosikan perusahaan atau produk tertentu.


61

Merek produk yang dihasilkan CV. Adicita Prayoga antara lain Mondrian, Montana, BE gaya, Sekido, dan Dadung Pekajaman. Di antara

produk-produk

tersebut

yang

paling

berhasil

di

segi

pemasarannya adalah Dadung Pekajaman. Dadung pada awalnya dikenal dengan kaos Humor Jogja, dimana desain yang dihasilkan lucu dan menggelitik. Sekido dan BE gaya merupakan perkembangan merek dengan segmen kepada semua wanita. Sekido memiliki segmen wanita muslim, dengan produk jilbab, hijab, dan pakaian muslim. BE gaya juga merambah pangsa pasar wanita dengan desain yang lebih funky dan fiminin. 4.

Pemasaran Produk yang dihasilkan CV. Adicita Prayoga mampu merambah pasar seluruh wilayah Indonesia karena perusahaan mempunyai tenaga penjulaan yang ahli dan bisa diandalkan. CV. Adicita Prayoga memiliki 286 (dua ratus delapan puluh enam) counter di seluruh Indonesia, dengan ketersediaan produk, pemeliharaan yang konsisten, ketentuan transaksi yang tidak menyulitkan dan pemberian informasi yang cepat yang mampu menambah loyalitas dan konsumen. Untuk menunjang kegiatan pemasaran, perusahaan melakukan berbagai kegiatan promosi untuk menyampaikan informasi tentang produk yang dihasilkan kepada konsumen baik mengenai kualitas, harga dan jenis produk yang tersedia. Kegiatan promosi antara lain dengan kegiatan periklanan dan promosi penjualan.


62

Produk yang dihasilkan dipasarkan ke berbagai daerah. Daerah pemasarannya meliputi : a.

Daerah Jawa Barat dan DKI Jakarta meliputi: Jakarta, Ciamis, Bandung dan Cirebon.

b.

Daerah Jawa Tengah dan DIY meliputi: Surakarta, Yogyakarta, Klaten, Semarang, Tegal, dan lain-lain.

c.

Daerah Jawa Timur meliputi: Surabaya, Jember, Madiun, Malang dan Kediri.

d.

Daerah luar Jawa meliputi: Jambi, Palembang, Medan, lampung, Pulau Bali dan Nusa Tenggara Barat.


BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A.

Deskripsi Data Penelitian di CV. Adicita Prayoga adalah untuk mengetahui kesesuaian antara penghitungan pemotongan PPh Pasal 21, penyetoran PPh Pasal 21 dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan dalam satu tahun pajak dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2009. Pada kasus perusahaan ini, satu tahun pajak adalah 3 bulan karena perusahaan berdiri pada bulan Oktober 2012 sehingga kewajiban perpajakan juga mulai dilakukan pada bulan Oktober 2012. Data utama yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari CV. Adicita Prayoga Klaten. Data ini antara lain meliputi nama pegawai, status (sudah/belum menikah), jumlah tanggungan, jumlah penghasilan setiap pegawai untuk tahun 2012, pemotongan PPh Pasal 21 untuk tahun 2012, bukti setor (Surat Setoran Pajak) PPh Pasal 21 untuk tahun 2012, dan bukti lapor (Surat Pemberitahuan) PPh Pasal 21 untuk tahun 2012. Data-data tersebut terlampir di halaman lampiran. Pada awal berdiri bulan Oktober perusahaan memiliki 30 (tiga puluh) orang pegawai yang terdiri dari 20 (dua puluh) orang pegawai tetap dan 10 (sepuluh) orang pegawai tidak tetap. Terdapat 6 (enam) orang pegawai tetap yang dipindahtugaskan dari PT. Mondrian (perusahaan lama) ke CV. Adicita Prayoga (perusahaan baru) yaitu Fr. Kiswari, Urip Widyatmoko,

63


64

Lastyo Army DJ., Jaka Mulyata, Th. Sulistyawati, dan Catur Yulianto. Berikut data diri pegawai tetap pada bulan Oktober tahun 2012: Tabel 10. Data Diri Pegawai Tetap Bulan Oktober Tahun 2012 No.

Nama

Gender

Status

Gaji Perbulan (Rp)

1.

Fr Kiswari

P

TK

2.400.000

2.

Th Sulistyawati

P

TK

1.200.000

3.

Sri Martuti

P

TK

812.000

4.

Dwi Puji Hastuti

P

TK

812.000

5.

Is Wahyu Hartanti

P

TK

812.000

6.

Urip Widyatmoko

L

K3

2.500.000

7.

Lastyo Army DJ

L

K2

2.000.000

8.

Suwarto

L

K2

812.000

9.

Sri Widodo

L

K1

1.100.000

10.

L. Suyanto

L

K2

812.000

11.

Bambang Wakidi

L

K2

812.000

12.

Nanang Hadiyanto

L

K1

812.000

13.

Shila Indriapuspa

P

TK

812.000

14.

Jaka Mulyata

L

K3

2.200.000

15.

Catur Yulianto

L

K3

1.100.000

16.

Sutardi

L

K2

812.000

17.

Sugeng Is Widodo

L

K2

812.000

18.

Dwi Prasetyo

L

K2

1.250.000

19.

Maryanto

L

K2

812.000

20.

Tanaro

L

K2

850.000

JUMLAH Sumber: CV. Adicita Prayoga

23.532.000


65

Pada bulan November pegawai yang dimiliki perusahaan bertambah menjadi 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) orang pegawai tetap dan 14 (empat belas) orang pegawai tidak tetap. Berikut data diri pegawai tetap pada bulan November tahun 2012: Tabel 11. Data Diri Pegawai Tetap Bulan November Tahun 2012 No.

Nama

Gender

Status

Gaji Perbulan (Rp)

1.

Fr Kiswari

P

TK

2.400.000

2.

Th Sulistyawati

P

TK

1.200.000

3.

Sri Martuti

P

TK

812.000

4.

Dwi Puji Hastuti

P

TK

812.000

5.

Is Wahyu Hartanti

P

TK

812.000

6.

Nurullia Yanry

P

TK

812.000

7.

Urip Widyatmoko

L

K3

8.

Lastyo Army DJ

L

K2

2.000.000

9.

Suwarto

L

K2

812.000

10.

Sri Widodo

L

K1

1.100.000

11.

L. Suyanto

L

K2

812.000

12.

Bambang Wakidi

L

K2

812.000

13.

Nanang Hadiyanto

L

K1

812.000

14.

Shila Indriapuspa

P

TK

812.000

15.

Iwan Bayu

L

K2

812.000

16.

Jaka Mulyata

L

K3

2.200.000

17.

Catur Yulianto

L

K3

1.100.000

18.

Sutardi

L

K2

812.000

19.

Sugeng Is Widodo

L

K2

812.000

2.500.000


66

Tabel 11. (Lanjutan)

No.

Nama

Gender

Status

Gaji Perbulan (Rp)

20.

Kusmadi

L

K0

812.000

21.

Dwi Prasetyo

L

K2

1.250.000

22.

Maryanto

L

K2

812.000

23.

Tanaro

L

K2

850.000

24.

Fx. Setyo Widyatmo

L

K2

900.000

25.

V. DM. Arifin

L

K1

812.000

26.

Anik Artanti

P

TK

812.000

JUMLAH

28.492.000

Sumber: CV. Adicita Prayoga

Dan pada bulan Desember perusahaan memiliki 106 (seratus enam) orang yang terdiri dari 56 (lima puluh enam) pegawai tetap dan 50 (lima puluh) pegawai tidak tetap. Berikut data diri pegawai tetap pada bulan Desember tahun 2012: Tabel 12. Data Diri Pegawai Tetap Bulan Desember Tahun 2012 No.

Nama

Gender

Status

Gaji Perbulan (Rp)

1.

Fr Kiswari

P

TK

2.400.000

2.

Th Sulistyawati

P

TK

1.200.000

3.

Sri Martuti

P

TK

812.000

4.

Dwi Puji Hastuti

P

TK

812.000

5.

Is Wahyu Hartanti

P

TK

812.000

6.

Nurullia Yanry

P

TK

812.000

7.

Sri Rahayu

P

TK

812.000

8.

Urip Widyatmoko

L

K3

9.

Lastyo Army DJ

L

K2

2.500.000

2.000.000



No.

Nama

Gender

Status

Gaji Perbulan (Rp)

10.

Suwarto

L

K2

812.000

11.

Sri Widodo

L

K1

1.100.000

12.

L. Suyanto

L

K2

812.000

13.

Bambang Wakidi

L

K2

812.000

14.

Nanang Hadiyanto

L

K1

812.000

15.

Shila Indriapuspa

P

TK

812.000

16.

Iwan Bayu

L

K2

812.000

17.

Windi Tri H

P

K2

812.000

18.

Hewi S

P

TK

812.000

19.

Crias Ina

P

TK

812.000

20.

Emi Tri Lestari

P

TK

812.000

21.

M. Syam Zaini

L

K2

812.000

22.

Anton Kustanto

L

K0

812.000

23.

Jaka Mulyata

L

K3

2.200.000

24.

Catur Yulianto

L

K3

1.100.000

25.

Sutardi

L

K2

812.000

26.

Sugeng Is Widodo

L

K2

812.000

27.

Kusmadi

L

K0

812.000

28.

Heri Suryanto

L

K1

812.000

29.

Etik Rahmawati

P

TK

812.000

30.

Dwi Wahyuni Yogaw

P

TK

812.000

31.

Juminto

L

K2

812.000

32.

Joko Harjanto

L

K2

812.000

33.

Danang Setyawan

L

TK

812.000

67



No.

Nama

Gender

Status

Gaji Perbulan (Rp)

34.

Sunanto

L

K1

812.000

35.

Dwi Prasetyo

L

K2

1.250.000

36.

Maryanto

L

K2

812.000

37.

Tanaro

L

K2

850.000

38.

Fx. Setyo Widyatmo

L

K2

900.000

39.

V. DM. Arifin

L

K1

812.000

40.

Anik Artanti

P

TK

812.000

41.

Y. Santoso

L

K2

812.000

42.

Eko Maryani

P

TK

812.000

43.

Esha Teguh

L

K1

812.000

44.

Supriyono

L

K2

812.000

45.

Nining

P

TK

812.000

46.

Suwarni A

P

TK

812.000

47.

Muladi

L

K3

812.000

48.

C. Tri Haryadi

L

K2

812.000

49.

Bambang Haryadi

L

K3

812.000

50.

Supriyanto

L

K2

812.000

51.

Ika Noviani

P

TK

812.000

52.

Ketut Widiyanto

L

K2

812.000

53.

Sarbini

P

TK

812.000

54.

Sukarjo

L

K2

812.000

55.

Partini

P

TK

812.000

56.

Tardianto

L

K2

812.000

JUMLAH Sumber: CV. Adicita Prayoga

52.852.000

68


69

Berdasarkan penghitungan dari perusahaan, dari 56 (lima puluh enam) pegawai tetap yang memiliki penghasilan teratur, hanya terdapat 4 (empat) pegawai tetap yang penghasilan teraturnya dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada tahun pajak 2012. Mereka antara lain Fr. Kiswari, Urip Widyatmoko, Lastyo Army DJ., dan Jaka Mulyata. Pegawai tetap yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 sudah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Penulis akan menggunakan 4 (empat) pegawai tetap tersebut dalam melakukan analisis data. Dari data yang diperoleh, terdapat 52 (lima puluh dua) orang pegawai tetap yang tidak dikenakan PPh Pasal 21 karena penghasilan neto masih kurang dari PTKP. Penulis menganalisis bahwa pegawai tersebut memang tidak dikenakan PPh Pasal 21 karena pengurangan antara penghasilan dengan PTKP akan menghasilkan nilai minus, sehingga PPh Pasal 21 akan bernilai minus atau pajaknya nol. Dengan menggunakan Purposive Sampling penulis menggunakan 4 (empat) pegawai tetap sebagai sampel yang penghasilannya di atas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu bulan dan yang tidak dipotong PPh Pasal 21, antara lain: Th. Sulistyawati, Sri Widodo, Catur Yulianto, dan Dwi Prasetyo. Kedelapan pegawai yang akan penulis gunakan dalam melakukan analisis data tersebut mulai bekerja pada bulan Oktober atau pada saat perusahaan didirikan. Berikut ini tabel mengenai 8 (delapan) orang pegawai tersebut.


70

Tabel 13. Data Diri Sampel Pegawai Tetap No.

Nama

Gender

Status

Gaji Perbulan (Rp)

1.

Fr. Kiswari

P

TK

2.400.000

2.

Urip Widyatmoko

L

K3

2.500.000

3.

Lastyo Army DJ.

L

K2

2.000.000

4.

Jaka Mulyata

L

K3

2.200.000

5.

Th. Sulistyawati

P

TK

1.200.000

6.

Sri Widodo

L

K1

1.100.000

7.

Catur Yulianto

L

K3

1.100.000

8.

Dwi Prasetyo

L

K2

1.250.000


Dari data yang diperoleh, penulis mengetahui jumlah gaji per bulan yang diterima oleh pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21. Penulis juga mengetahui tanggungan yang ditanggung oleh setiap pegawai tetap, yaitu sebanyak 2 (dua) orang pegawai perempuan yang belum menikah, sebanyak 1 (satu) pegawai laki-laki berstatus kawin dan mempunyai tanggungan 1 (satu) orang, sebanyak 2 (dua) orang pegawai laki-laki berstatus kawin dan mempunyai tanggungan 2 (dua) orang, dan sebanyak 3 (tiga) orang pegawai laki-laki berstatus kawin dan memiliki tanggungan 3 (tiga) orang. Perusahaan dalam menentukan status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) karyawan adalah berdasarkan Kartu Susunan Keluarga (KSK), sedangkan untuk karyawati perusahaan menetapkan PTKPnya adalah TK (Tidak Kawin) walaupun karyawati tersebut sudah menikah. Tambahan PTKP status kawin dan PTKP untuk tanggungan diberikan kepada karyawati apabila ada surat keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah


71

setempat bahwa suaminya tidak bekerja. Surat tersebut diserahkan karyawati kepada perusahaan sebagai pegangan perusahaan saat menghitung PTKP dan sebagai pertanggungjawaban saat ada pemeriksaan pajak. Data mengenai perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dilakukan perusahaan dengan menggunakan formula tertentu dalam program Microsoft Excel. Formula yang digunakan CV. Adicita Prayoga dalam mengitung PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut: Gaji pokok sebulan

(A)

THR Agustus

(B)

Penghasilan Bruto sebulan

(C)

+

Penghasilan Bruto setahun = 12 x (C)

(D)

Pengurang: Biaya Jabatan = 5% x (D)

(E

Biaya THR = 5% x (D)

(F)

Total Pengurang

+ (G) -

Penghasilan Netto

(H)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

(I)

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

(J)

-

PPh Terutang (J) x Tarif Pasal 17 UU PPh

(K)

Penghasilan bruto sebulan (C) diperoleh dari gaji pokok sebulan (A) ditambah dengan THR (Tunjangan Hari Raya) Agustus (B). Gaji pokok sebulan adalah gaji yang diterima secara rutin setiap bulan oleh pegawai. Sedangkan THR Agustus adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai hanya pada bulan Agustus atau pada saat hari raya Idul Fitri. Penghasilan netto setahun (H) diperoleh dari penghasilan bruto setahun (D) dikurangi


72

dengan biaya jabatan (E) dan biaya THR (F). Penghasilan netto setahun didapatkan dari penghasilan bruto sebulan dikalikan dengan 12 (dua belas). Biaya jabatan dihitung dengan mengalikan tarif sebesar 5% (lima persen) dengan penghasilan bruto setahun. Biaya jabatan yang menjadi pengurang setinggi-tingginya sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setahun. Biaya THR dihitung dengan mengalikan tarif sebesar 5% (lima persen) dengan penghasilan bruto setahun. Pada tahun 2012 perusahaan belum membagikan THR Agustus dan perusahaan juga belum memotong biaya THR dari penghasilan pegawai. Penghasilan Kena Pajak (PKP) diperoleh dari penghasilan netto dikurangkan dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009. Besarnya PTKP yang diterapkan oleh perusahaan di tahun 2012 adalah PTKP selama pegawai mulai bekerja di perusahaan. Selanjutnya PKP yang didapatkan dikalikan dengan tarif PPh Pasal 21 yang terdapat dalam pasal 17 UU PPh No.36 Tahun 2008, sehingga dihasilkan pajak penghasilan terutang bagi pegawai dalam setahun. Untuk mendapatkan pajak penghasilan terutang sebulan yaitu dengan membagi pajak penghasilan setahun dengan jumlah bulan dalam setahun, yaitu 12 (dua belas). Pada kasus ini, pembagi pajak penghasilan terutang setahun yaitu jumlah bulan sejak pegawai mulai bekerja pada tahun 2012. Berdasarkan penjelasan di atas maka penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh CV. Adicita Prayoga untuk kedelapan


73

pegawai yang telah disebutkan penulis di atas untuk Masa Pajak Oktober, November dan Desember Tahun 2012, beserta penghitungan untuk semua pegawai tetap yang masing-masing mulai bekerja pada bulan Oktober, November dan Desember tahun 2012 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI 74

Tabel 14. Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang Masa Pajak Oktober, November dan Desember Tahun 2012 oleh CV. Adicita Prayoga



Tabel 15. Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai yang Mulai Bekerja pada Masa Pajak Oktober Tahun 2012 oleh CV. Adicita Prayoga





Tabel 16. Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai yang Mulai Bekerja pada Masa Pajak November Tahun 2012 oleh CV. Adicita Prayoga



Tabel 17. Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai yang Mulai Bekerja pada Masa Pajak Desember Tahun 2012 oleh CV. Adicita Prayoga







81

Setelah perusahaan menghitung dan memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan pegawainya, kewajiban perusahaan sebagai pemotong pajak selanjutnya adalah menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 ke kas negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). PPh Pasal 21 dalam suatu Masa Pajak harus segera dibayar atau disetor ke kas negara paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. SSP yang telah diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani wajib disetor melalui Kantor Pos atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Untuk dapat mengetahui kesesuaian penyetoran pajak yang dilakukan CV. Adicita Prayoga dengan Peraturan Perpajakan, maka data yang diperlukan mencakup waktu dan tempat pembayaran yang terdapat pada SSP di setiap Masa Pajak. Data yang diperlukan dapat diperoleh dengan melihat dokumen (Surat Setoran Pajak) untuk setiap Masa Pajak untuk Tahun Pajak 2012. Pada kasus ini SSP yang tersedia adalah untuk Masa Pajak Oktober, November dan Desember pada tahun Pajak 2012, yang terlampir di halaman lampiran. Data tersebut akan digunakan penulis untuk mengetahui kesesuaian antara penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh CV. Adicita Prayoga dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009. Di dalam SSP tersebut terdapat beberapa hal yang dievaluasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-38/PJ/2009, antara lain mengenai kebenaran, kelengkapan dan kejelasan pengisian SSP, waktu dan tempat penyetoran. Berdasarkan


82

pengamatan penulis pada SSP untuk Masa Pajak Oktober, November dan Desember tahun Pajak 2012 diketahui bahwa pengisian SSP dilakukan dengan benar, lengkap dan jelas. SSP disetor tepat waktu di Kantor Pos Klaten. Untuk waktu dan tempat penyetoran lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 18. Waktu dan Tempat Penyetoran PPh Pasal 21 No. Masa Pajak Waktu Penyetoran Tempat Penyetoran 1.

Oktober

9 November 2012

Kantor Pos Klaten

2.

November

7 Desember 2012

Kantor Pos Klaten

3.

Desember

10 Januari 2013

Kantor Pos Klaten


Setelah penyetoran PPh Pasal 21, kewajiban perusahaan selanjutnya adalah melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 melalui Surat Pemberitahuan (SPT). SPT wajib diisi dengan benar, lengkap, dan jelas, dan ditandatangani serta disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Untuk dapat mengetahui kesesuaian pelaporan dapat dilihat dari Surat Pemberitahuan (SPT). Maka data yang diperlukan penulis dalam mengevaluasi pelaporan untuk tahun Pajak 2012 adalah SPT Masa Oktober, SPT Masa November, dan SPT Masa Desember. Data tersebut diperoleh dengan melihat dokumen CV. Adicita Prayoga, yang terlampir di halaman lampiran. Di dalam SPT Masa terdapat beberapa hal yang dievaluasi untuk mengetahui kesesuaian pelaporannya dengan peraturan perpajakan, antara


83

lain kebenaran, kelengkapan dan kejelasan dalam pengisian SPT Masa dan waktu pelaporan SPT Masa. Berdasarkan pengamatan penulis pada SPT untuk Masa Pajak Oktober, November dan Desember tahun Pajak 2012 diketahui bahwa pengisian SPT Masa dilakukan dengan benar, lengkap dan jelas, kecuali Masa Pajak Oktober terdapat kesalahan penulisan angka pada Jumlah Penghasilan Bruto Pegawai Tetap. SPT Masa dilaporkan tepat waktu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten melalui Kantor Pos Klaten bersamaan dengan penyetoran PPh Pasal 21. Dan perusahaan diberikan Bukti Penerimaan Surat dari kantor pos tersebut. Untuk waktu dan tempat pelaporan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.

Tabel 19. Waktu dan Tempat Pelaporan PPh Pasal 21 Masa Pajak Waktu Pelaporan Tempat Pelaporan

1.

Oktober

9 November 2012

Kantor Pos Klaten

2.

November

7 Desember 2012

Kantor Pos Klaten

3.

Desember

18 Januari 2013

Kantor Pos Klaten


B.

Analisis Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Untuk

menjawab

permasalahan

yang

terkait

dengan

penghitungan pemotongan PPh Pasal 21, penulis akan menghitung ulang Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang untuk Masa Pajak Oktober, November dan Desember tahun 2012 secara teori dengan menggunakan data-data yang diperoleh dengan mengacu pada Peraturan Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009. Berdasarkan Peraturan Jenderal Pajak


84

Nomor: PER-31/PJ/2009, untuk menghitung PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang dipindahtugaskan dalam tahun berjalan dihitung dengan memasukkan data-data yang diperlukan ke dalam formula berikut. Gaji yang diterima pegawai sejak pegawai dipindahtugaskan Pengurangan : 1. Biaya Jabatan = 5% X Gaji Sebulan 2. Iuran Lain

xxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx


xxxxxx xxxxxx


xxxxxx


xxxxxx xxxxxx

PPh Pasal 21 atas PKP setahun = Tarif X Penghasilan Kena Pajak setahun PPh Pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya PPh Pasal 21 terutang PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong = PPh Pasal 21 terutang : 3

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx


85

Dan untuk menghitung PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yang mulai bekerja pada pertengahan tahun (tahun berjalan) dapat menggunakan formula sebagai berikut: Gaji Sebulan THR Agustus

xxxxxx xxxxxx

Penghasilan bruto sebulan

xxxxxx

Pengurangan : 1. Biaya Jabatan = 5% X Gaji Sebulan 2. Biaya THR

xxxxx xxxxx


xxxxxx xxxxxx

Penghasilan neto setahun = 3 X Penghasilan neto sebulan

xxxxxx

Penghasilan Tidak Kena Pajak Penghasilan Kena Pajak setahun

xxxxxx xxxxxx

PPh Pasal 21 terutang = Tarif X Penghasilan Kena Pajak setahun PPh Pasal 21 sebulan = PPh Pasal 21 terutang : 3

CV. Adicita Prayoga didirikan pada bulan Oktober 2012, sehingga untuk tambahan penghasilan bruto (THR Agustus) tidak diberikan kepada pegawai yang baru mulai bekerja pada bulan Oktober karena telah melewati bulan Agustus. Dan untuk pegawai yang dipindahtugaskan, THR Agustus telah diberikan oleh PT. Mondrian (perusahaan lama) saat masih berkerja di sana. Begitu pula untuk Biaya THR sebagai pengurang penghasilan bruto, tidak dibiayakan kepada pegawai. Penggunaan istilah Biaya THR kurang


86

tepat. Seharusnya perusahaan menggunakan istilah yang umum digunakan dalam perpajakan yaitu Biaya Jabatan atas THR. Biaya Jabatan atas THR adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak teratur berupa THR. Berikut ini merupakan penghitungan PPh Pasal 21 terhadap kedelapan pegawai yang mulai bekerja pada bulan Oktober tersebut oleh penulis dengan menggunakan formula di atas: 1. Ibu Fr. Kiswari, perempuan dengan status tidak kawin dan penghasilan yang diterima sebulan sebesar Rp2.400.000,00. Beliau merupakan pegawai tetap yang dipindahtugaskan dari PT. Mondrian ke CV. Adicita Prayoga. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang di CV. Adicita Prayoga yang dilakukan oleh penulis adalah: Gaji Oktober s.d. Desember 2012 3 X Rp2.400.000

Rp

7.200.000

Pengurangan : Biaya Jabatan = 5% X Rp7.200.000

Rp

360.000


Rp 6.840.000 Rp 22.800.000


Rp 29.640.000

PTKP

Rp 15.840.000


Rp 13.800.000

PPh Pasal 21 atas PKP setahun = 5% X Rp13.800.000 PPh Pasal 21 yang telah dipotong masa

Rp

690.000


sebelumnya

87

Rp

348.000

PPh Pasal 21 terutang

Rp

342.000

PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong = Rp342.000 : 3

Rp

114.000

Biaya jabatan sebesar Rp360.000 diperoleh dari 5% sebagai tarif dari biaya jabatan dikalikan dengan penghasilan yang diperoleh Ibu Kiswari sebesar Rp7.200.000. Biaya jabatan merupakan pengurang penghasilan bruto, sehingga diketahui penghasilan neto Ibu Kiswari sebesar

Rp6.840.000.

Beliau

merupakan

pegawai

yang

dipindahtugaskan sehingga untuk memperoleh penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 adalah penghasilan neto sebesar Rp6.840,000 ditambah dengan penghasilan neto masa sebelumnya sebesar Rp22.800.000, sehingga jumlah penghasilan neto menjadi Rp29.640.000. Untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu sebesar Penghasilan Neto Setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per.31/Pj./2009 Pasal 11 ayat (1) sehingga diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp13.800.000. Pada kasus ini besarnya PTKP untuk Ibu Kiswari adalah PTKP hanya untuk dirinya sendiri, yaitu sebesar Rp15.840.000. Dari penghitungan tersebut, diketahui bahwa PPh Pasal 21 terutang Ibu Kiswari untuk sebulan Tahun 2012 sebesar Rp114.000.


88

2. Bapak Urip Widyatmoko, laki-laki dengan status kawin dan mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang. Penghasilan yang diterima sebulan sebesar Rp 2.500.000,00. Beliau merupakan pegawai tetap yang dipindahtugaskan dari PT. Mondrian ke CV. Adicita Prayoga. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang yang dilakukan oleh penulis adalah: Gaji Oktober s.d. Desember 2012 3 X Rp2.500.000

Rp

7.500.000


Rp

375.000


Rp 7.125.000 Rp 23.750.000


Rp 30.875.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak Untuk diri sendiri Rp 15.840.000 Tambahan kawin Rp 1.320.000 Tanggungan 3 orang Rp 3.960.000 Penghasilan Kena Pajak setahun

Rp 21.120.000 Rp

9.755.000

Rp

487.750

Rp

131.500


Rp

356.250

PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong = Rp356.250 : 3

Rp

118.750

PPh Pasal 21 atas PKP setahun = 5% X Rp9.755.000 PPh Pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya


89

Besarnya Pajak Penghasilan Bapak Urip diperoleh dengan cara yang sama dengan pengitungan Ibu Kiswari yang telah dijabarkan. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam menentukan PTKP. Besarnya PTKP untuk Bapak Urip adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Sehingga dengan langkah penghitungan yang sama dengan Ibu Kiswari, maka PPh Pasal 21 terutang sebulan pada tahun 2012 untuk Bapak Urip sebesar Rp118.750. 3. Bapak Lastyo Army DJ., laki-laki dengan status kawin dan mempunyai tanggungan 2 (dua) orang. Penghasilan yang diterima sebulan sebesar Rp 2.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang yang dilakukan oleh penulis adalah: Gaji Oktober s.d. Desember 2012 3 X Rp2.000.000

Rp

6.000.000


Rp

300.000


Rp 5.700.000 Rp 19.000.000


Rp 24.700.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak Untuk diri sendiri Rp 15.840.000 Tambahan kawin Rp 1.320.000 Tanggungan 2 orang Rp 2.640.000 Penghasilan Kena Pajak setahun

Rp 19.800.000 Rp

4.900.000



90

Rp

245.000

Rp

-


Rp

245.000

PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong = Rp245.000: 3

Rp

81.600

Besarnya Pajak Penghasilan Bapak Lastyo diperoleh dengan cara yang sama dengan pengitungan Bapak Urip yang telah dijabarkan. Sehingga dengan langkah penghitungan yang sama dengan Bapak Urip, maka PPh Pasal 21 terutang sebulan pada tahun 2012 untuk Bapak Lastyo sebesar Rp81.600. 4. Bapak Jaka Mulyata, laki-laki dengan status kawin dan mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang. Penghasilan yang diterima sebulan sebesar Rp

2.200.000,00.

Beliau

merupakan

pegawai

tetap

yang

dipindahtugaskan dari PT. Mondrian ke CV. Adicita Prayoga. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang yang dilakukan oleh penulis adalah: Gaji Oktober s.d. Desember 2012 3 X Rp2.200.000

Rp

6.600.000


Rp

330.000


Rp 6.270.000 Rp 20.900.000

Jumlah penghasilan neto untuk


penghitungan PPh Pasal 21 Penghasilan Tidak Kena Pajak Untuk diri sendiri Rp 15.840.000 Tambahan kawin Rp 1.320.000 Tanggungan 3 orang Rp 3.960.000 Penghasilan Kena Pajak setahun

91

Rp 27.170.000

Rp 21.120.000 Rp

6.050.000

Rp

302.500

Rp

-


Rp

302.500

PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong = Rp302.500: 3

Rp

100.800


Penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Bapak Jaka diperoleh dengan cara yang sama dengan pengitungan Bapak Urip yang telah dijabarkan. Sehingga dengan langkah penghitungan yang sama dengan Bapak Urip, maka PPh Pasal 21 terutang sebulan pada tahun 2012 untuk Bapak Lastyo sebesar Rp100.800. 5. Ibu Th. Sulistyawati, perempuan dengan status tidak kawin dan penghasilan yang diterima sebulan sebesar Rp1.200.000,00. Beliau merupakan pegawai tetap yang dipindahtugaskan dari PT. Mondrian ke CV. Adicita Prayoga. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang yang dilakukan oleh penulis adalah:


92

Gaji Oktober s.d. Desember 2012 3 X Rp1.200.000

Rp

3.600.000


Rp

180.000


Rp 3.420.000 Rp 10.990.000


Rp 14.410.000

PTKP

Rp 15.840.000


Rp (1.430.000)

PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong

Rp

0

Besarnya Pajak Penghasilan Ibu Sulistyawati diperoleh dengan cara yang sama dengan pengitungan Ibu Kiswari yang telah dijabarkan. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu PTKP lebih besar daripada PKP, sehingga penghasilan yang diterima Ibu Sulistyawati tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. 6. Bapak Sri Widodo, laki-laki dengan status kawin dan mempunyai tanggungan 1 (satu) orang. Beliau merupakan pegawai baru yang mulai bekerja di CV. Adicita Prayoga bulan Oktober tahun 2012. Penghasilan yang diterima sebulan sebesar Rp 1.100.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang yang dilakukan oleh penulis adalah: Gaji Sebulan Pengurangan : Biaya Jabatan

Rp

1.100.000


93

= 5% X Rp1.100.000

Rp

55.000


Rp

1.045.000

Penghasilan neto setahun = 3 X Rp1.045.000

Rp

3.135.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak Untuk diri sendiri Rp 15.840.000 Tambahan kawin

Rp

1.320.000

Tanggungan 1 orang

Rp

1.320.000


Rp 18.480.000 Rp (15.345.000)

PPh Pasal 21 terutang = 5% X Rp (15.345.000) = Rp 0 Besarnya Pajak Penghasilan Bapak Sri diperoleh dengan cara yang sama dengan pengitungan Ibu Sulistyawati yang telah dijabarkan. Sehingga dengan langkah penghitungan yang sama dan dikarenakan PTKP lebih besar daripada PKP, maka penghasilan yang diterima Bapak Sri tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. 7. Bapak Catur Yulianto, laki-laki dengan status kawin dan mempunyai tanggungan 3 (satu) orang. Penghasilan yang diterima sebulan sebesar Rp

1.100.000,00.

Beliau

merupakan

pegawai

tetap

yang

dipindahtugaskan dari PT. Mondrian ke CV. Adicita Prayoga. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang yang dilakukan oleh penulis adalah:


94

Gaji Oktober s.d. Desember 2012 3 X Rp1.100.000

Rp

3.300.000


Rp

165.000


Rp 3.135.000 Rp 10.090.000


Rp 13.225.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak Untuk diri sendiri Rp 15.840.000 Tambahan kawin Rp 1.320.000 Tanggungan 3 orang Rp 3.960.000

Rp 21.120.000


Rp (7.895.000)

PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong

Rp

0

Besarnya Pajak Penghasilan Bapak Catur diperoleh dengan cara yang sama dengan penghitungan Ibu Sulistyawati yang telah dijabarkan. Sehingga dengan langkah penghitungan yang sama dan dikarenakan PTKP lebih besar daripada PKP, maka penghasilan yang diterima Bapak Catur tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. 8. Bapak Dwi Prasetyo, laki-laki dengan status kawin dan mempunyai tanggungan 2 (satu) orang. Penghasilan yang diterima sebulan sebesar Rp 1.250.000,00. Beliau merupakan pegawai baru yang mulai bekerja di CV. Adicita Prayoga bulan Oktober tahun 2012. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang yang dilakukan oleh penulis adalah:


95

Gaji Sebulan

Rp

1.250.000


Rp

62.500


Rp

1.187.500

Penghasilan neto setahun = 3 X Rp1.187.500

Rp

3.562.500

Penghasilan Tidak Kena Pajak Untuk diri sendiri Rp 15.840.000 Tambahan kawin Rp 1.320.000 Tanggungan 2 orang Rp 2.640.000

Rp 19.800.000


Rp (16.237.500)

PPh Pasal 21 terutang = 5% X Rp (16.237.500) = Rp 0 Besarnya Pajak Penghasilan Bapak Dwi diperoleh dengan cara yang sama dengan pengitungan Ibu Sulistyawati yang telah dijabarkan. Sehingga dengan langkah penghitungan yang sama dan dikarenakan PTKP lebih besar daripada PKP, maka penghasilan yang diterima Bapak Dwi tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dari uraian di atas dapat diringkas dalam Tabel 15. Pada tabel-tabel di bawah juga ditampilkan penghitungan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 untuk semua pegawai tetap (untuk masing-masing pegawai) yang mulai bekerja pada bulan Oktober, November dan Desember tahun 2012.


Tabel 20. Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang untuk Sampel Pegawai pada Masa Pajak Oktober, November dan Desember Tahun 2012 oleh penulis

Sumber: Data yang diolah


Tabel 21. Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai yang Mulai Bekerja pada Masa Pajak Oktober Tahun 2012 oleh penulis





Tabel 22. Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai yang Mulai Bekerja pada Masa Pajak November Tahun 2012 oleh penulis



Tabel 23. Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai yang Mulai Bekerja pada Masa Pajak Desember Tahun 2012 oleh penulis







C.

103

Analisis Penyetoran PPh Pasal 21 Untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan penyetoran PPh Pasal 21, penulis akan menjabarkan mengenai tata cara pengisian formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang digunakan perusahaan untuk menyetorkan PPh Pasal 21 ke kas negara. Tata cara ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009, yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini: Tabel 24. Tata Cara Pengisian Formulir Surat Setoran Pajak

NPWP

diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki Wajib Pajak Nama WP diisi dengan Nama Wajib Pajak Alamat WP diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Ketetapan Terdaftar (SKT) Catatan : Bagi WP yang belum memiliki NPWP 1. NPWP diisi : a. Untuk WP berbentu Badan Usaha diisi dengan 01.000.000.0 – XXX.000 2. XXX diisi dengan Nomor kode KPP Domisili pembayar pajak. Nama dan Alamat diisi dengan lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah. NOP diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPTT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Alamat Objek pajak diisi sesuai dengan alamat tempat Objek Pajak berada berdasarkan SPTT Catatan : Diisi hanya apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan yaitu transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kegiatan membangun sendiri. Kode Akun Pajak diisi dengan angka Akun Pajak sebagaimana dalam Lampiran II untuk setiap akun pajak yang akan dibayar atau disetor Kode Jenis Setoran diisi dengan angka dalam kolom “Kode Jenis Setoran” sebagaimana dalam Lampiran II untuk setiap jenis setoran pajak yang akan dibayar atau disetor Catatan : Kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar


104


kewajiban perpajakan yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat. Uraian Pembayaran diisi sesuai dengan uraian dalam kolom “Jenis Setoran” yang berkenaan dengan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran. Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan, dilengkapi dengan nama pembeli. Khusus PPh Final pasal 4 ayat (2) atas transaksi Persewaan Tanah dan Bangunan yang disetor oleh yang menyewakan, dilengkapi dengan nama penyewa. Masa Pajak diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau penyetoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak. Untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, dapat menyetorkan PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP. Tahun Pajak diisi tahun terutangnya pajak Nomor Ketetapan diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak, STP atau putusan lain. Jumlah Pembayaran diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat), diisi secara lengkap sampai dengan sen. Terbilang diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia Diterima oleh Diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima Kantor Penerima Pembayaran, tanda tangan, dan nama Pembayaran jelas petugas penerima pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran Wajib diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, Pajak/Penyetor tanda tangan, dan nama jelas Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha Ruang Validasi diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan


105


Kantor Penerima Pembayaran

Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Pos (NTP) oleh Kantor Penerima Pembayaran

Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-38/PJ/2009

Penulis mengetahui bahwa terdapat kesamaan mengenai tata cara pengisian formulir Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Masa Pajak Oktober, November dan Desember Tahun Pajak 2012, sehingga penulis hanya akan mengevaluasi satu sampel SSP yaitu SSP untuk Masa Pajak Desember 2012. Tata cara pengisian SSP Masa Pajak Desember oleh CV. Adicita Prayoga dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 25. Tata Cara Pengisian SSP oleh CV. Adicita Prayoga NPWP

Nama WP Alamat WP NOP Alamat Objek pajak

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran Masa Pajak Tahun Pajak Nomor Ketetapan

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki CV. Adicita Prayoga yaitu “31.165.821.5525.000”. Diisi dengan Nama Wajib Pajak yaitu “CV. Adicita Prayoga”. Diisi dengan alamat “CV. Adicita Prayoga yaitu Jl. Manahan No. 11 RT.03 RW.07 Klaten Utara, Klaten”. Tidak diisi karena tidak terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan yaitu transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kegiatan membangun sendiri. Diisi dengan angka “411121” yaitu angka yang menunjukkan Akun Pajak untuk PPh Pasal 21. Diisi dengan angka “100” yaitu angka yang menunjukkan Jenis Setoran Masa PPh Pasal 21 yang akan dibayar atau disetor. Diisi sesuai dengan uraian “PPh Ps. 21” yang berkenaan dengan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran. Diisi dengan memberi tanda silang pada kolom Masa Pajak “Desember”. Diisi tahun “2012” yang merupakan tahun terutangnya pajak. Tidak diisi karena pembayaran atau penyetoran tidak


106


Jumlah Pembayaran Terbilang Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Wajib Pajak/Penyetor Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

berdasarkan surat ketetapan pajak, STP atau putusan lain. Diisi dengan angka “107.750” yang merupakan jumlah pajak yang dibayar atau disetor. Diisi dengan huruf latin “seratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rp”. Diisi “10/1/13” yang merupakan tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima Pembayaran, ditandatangani oleh Sinta U. sebagai petugas penerima pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor Pos yang merupakan Kantor Penerima Pembayaran. Diisi “Klaten, 10-01-2013” yang merupakan tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, ditandatangani oleh Fr. Kiswari Direktur dan cap CV. Adicita Prayoga. Tidak diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Pos (NTP) oleh Kantor Penerima Pembayaran, seharusnya diisi NTPN dan NTP oleh petugas penerima pembayaran.


D.

Analisis Pelaporan PPh Pasal 21 Untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan pelaporan PPh Pasal 21, penulis akan menjabarkan mengenai tata cara pengisian SPT Masa PPh Pasal 21 yang digunakan untuk melaporkan PPh Pasal 21. Tata cara ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2009, yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini: Tabel 26. Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Masa

I. BAGIAN INDUK SPT Normal SPT Pembetulan

Beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris “SPT Normal” jika yang disampaikan merupakan SPT biasa. Beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris “SPT Pembetulan Ke-__” jika SPT yang disampaikan merupakan SPT Pembetulan.



Tahun Kalender Masa Pajak

II. BAGIAN A Angka 1 : NPWP

107

Pada baris “SPT Pembetulan Ke-__” diisi dengan angka kesekian kalinya Wajib Pajak melakukan pembetulan. Diisi dengan Tahun Kalender yang bersangkutan. Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Untuk SPT Pembetulan, diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemotong Pajak sesuai dengan yang tercantum pada Kartu NPWP. Angka 2 : Nama WP Bagian ini diisi dengan nama pemotong Pajak sesuai dengan nama yang tercantum pada Kartu NPWP. Angka 3 : Alamat Bagian ini diisi dengan alamat Pemotong Pajak yang sekarang ditempati atau alamat terbaru. Angka 4 : Nomor Cukup jelas. Telepon Angka 5 : Alamat Diisi dengan alamat email (jika Pemotong Pajak memiliki Email alamat email). III. BAGIAN B Angka 6 – angka 19 Kolom 3 : Diisi dengan jumlah karyawan/orang yang menerima penghasilan. Kolom 4 : Diisi dengan jumlah penghasilan yang dibayarkan. Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang dipotong. Catatan : Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5a) diisi jumlah kumulatif dalam tahun kalender yang bersangkutan. Angka 20 Diisi dengan hasil penjumlahan angka 6 sampai dengan angka 19. Angka 21 Diisi PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November. Angka 21 ini diisi hanya pada Masa Pajak Desember. Angka 22 Diisi dengan jumlah Pokok Pajak STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Angka 23 Berilah tanda silang (X) dalam kotak “Masa Pajak” dan isi kotak “Tahun Kalender” sesuai dengan saat terjadinya kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Kolom 5 : Diisi dengan jumlah kelebihan setor PPh Pasal


108


Angka 24 Angka 25 Angka 25a Angka 25b Angka 26

Angka 27 Angka 28

21 dan/atau Pasal 26. Diisi dengan hasil penjumlahan angka 21 + angka 22 + angka 23. Diisi dengan hasil pengurangan angka 20 dengan angka 24. Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang disetor dengan SSP PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah. Diisi dengan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang disetor dengan SSP. Diisi dengan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang kurang (lebih) disetor pada SPT yang Dibetulkan, yang merupakan pindahan dari Bagian B angka 25 dari SPT yang dibetulkan. Diisi dengan hasil pengurangan jumlah angka 25 dengan jumlah angka 26 Apabila ternyata angka 25 atau angka 27 menunjukkan lebih setor, kelebihan tersebut diperhitungkan oleh Pemotong Pajak dengan penyetoran PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan dilaukannya penghitungan kembali.

IV. BAGIAN C Angka 29 – angka Kolom 3 : Diisi dengan jumlah karyawan/orang yang 31 menerima penghasilan. Kolom 4 : Diisi dengan jumlah Penghasilan bruto yang dibayarkan. Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang dipotong. V. BAGIAN D Lampiran Berilah tanda X dalam kotak yang telah disediakan sesuai dengan lampiran yang disampaikan VI. BAGIAN E Pernyataan dan Kolom Pernyataan : Beri tanda (X) pada kotak yang Tanda Tangan sesuai. Pimpinan (yang tercantum namanya didalam “NAMA PIMPINAN”) atau kuasanya wajib menandatangani dan membubuhkan nama lengkap, NPWP yang bersangkutan dan membubuhkan cap perusahaan serta mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun diisinya SPT Tahunan ini pada tempat yang sudah tersedia. Kolom Diisi oleh Petugas : Berilah tanda (X) dalam kotak yang sesuai. Pegawai menandatangani dan membubuhkan nama lengkap, NPWP yang bersangkutan dan


109


membubuhkan cap perusahaan serta mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun diisinya SPT Tahunan ini pada tempat yang sudah tersedia. Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2009

Penulis mengetahui bahwa terdapat kesamaan mengenai tata cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa untuk Masa Pajak Oktober, November dan Desember Tahun Pajak 2012, sehingga penulis hanya akan mengevaluasi satu sampel SPT Masa yaitu SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2012. Tata cara pengisian SPT Masa Pajak Desember oleh CV. Adicita Prayoga dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 27. Tata Cara Pengisian SPT Masa oleh CV. Adicita Prayoga I. BAGIAN INDUK SPT Normal

SPT Pembetulan

Tahun Kalender Masa Pajak II. BAGIAN A Angka 1 : NPWP

Diisi dengan memberi tanda silang (X) pada kotak di depan baris “SPT Normal” karena SPT yang disampaikan merupakan SPT biasa. Tidak diberi tanda silang (X) pada kotak di depan baris “SPT Pembetulan Ke-__” karena SPT yang disampaikan bukan merupakan SPT Pembetulan. Diisi dengan “2012” yang merupakan Tahun Kalender yang bersangkutan. Diisi dengan “12/2012” yang merupakan Masa Pajak yang bersangkutan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) CV. Adicita Prayoga yaitu “31.165.821.5-525.000”. Angka 2 : Nama WP Bagian ini diisi “CV. ADICITA PRAYOGA”. Angka 3 : Alamat Bagian ini diisi dengan “JL. MANAHAN NO.11 RT 003 RW007 KLATEN UTARA, KLATEN”.. Angka 4 : Nomor Tidak diisi nomor telepon, seharusnya diisi dengan nomor Telepon telepon CV. Adicita Prayoga. Angka 5 : Alamat Tidak diisi dengan alamat email. Email III. BAGIAN B Angka 6 – angka 19 Kolom 3 : Diisi dengan jumlah karyawan/orang yang menerima penghasilan yaitu “56” Pegawai


110


Angka 20

Angka 21 Angka 22 Angka 23 Angka 24 Angka 25 Angka 25a Angka 25b

Tetap dan “50” Pegawai tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas. Kolom 4 : Diisi dengan jumlah penghasilan yang dibayarkan yaitu sebesar “104.876.000” bagi Pegawai Tetap dan “62.975.200” bagi Pegawai tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas. Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong yaitu sebesar “323.250”. Catatan : Jumlah angka tersebut diisi dengan jumlah kumulatif dalam tahun 2012 karena SPT Masa Desember. Diisi dengan hasil penjumlahan angka 6 sampai dengan angka 19 yaitu “106” untuk Jumlah Penerima Penghasilan (3), “167.851.200” untuk Jumlah Penghasilan Bruto (4), dan “323.250” untuk Jumlah Pajak Terutang (5) Diisi “215.500” yang merupakan PPh Pasal 21 yang telah Disetor pada Masa Pajak Oktober s.d. November. Tidak diisi karena tidak ada STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Tidak diisi karena tidak ada kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Diisi dengan hasil penjumlahan angka 21 (215.500) + angka 22 (0)+ angka 23 (0) yaitu “ 215.500”. Diisi dengan hasil pengurangan angka 20 (323.250) dengan angka 24 (215.500) yaitu “107.750”. Tidak diisi karena penyetoran tidak dengan SSP PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah. Diisi dengan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang disetor dengan SSP yaitu “107.750”. Tidak diisi karena SPT Normal bukan SPT Pembetulan.

Angka 26 Angka 27 Angka 28 IV. BAGIAN C Angka 29 – angka Tidak diisi karena tidak ada Objek Pajak yang bersifat 31 Final. V. BAGIAN D Lampiran Diisi dengan memberi tanda silang (X) pada kotak di depan “Surat Setoran Pajak” yang berjumlah “1” lembar. Sebaiknya dilampirkan juga Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final.


111


VI. BAGIAN E Pernyataan dan Tanda Tangan

Kolom Pernyataan : Diberi tanda (X) pada kotak PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN) dengan Nama : “FR. KISWARI”, NPWP : “24.402.359.4-525.000”. Pemotong Pajak juga menandatanganinya dan memberi cap “CV. Adicita Prayoga” serta mencantumkan tanggal diisinya SPT yaitu pada “18/01/2013”. Kolom Diisi oleh Petugas : Tidak diisi oleh petugas. Seharusnya diberi tanda (X) dalam kotak yang sesuai, Pegawai menandatangani dan membubuhkan nama lengkap, NPWP yang bersangkutan dan membubuhkan cap perusahaan serta mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun diisinya SPT Tahunan ini pada tempat yang sudah tersedia.


E.

Pembahasan Untuk membahas masalah yang terkait dengan penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk Pegawai Tetap, CV. Adicita Prayoga telah melakukan penghitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan formula yang sudah sesuai pada umumnya yang digunakan dalam menghitung PPh Pasal 21. Tetapi terdapat perbedaan dalam penghitungan yang dilakukan perusahaan dengan yang dilakukan penulis. Perbedaan tersebut adalah dalam hal cara penghitungan untuk pegawai yang dipindahtugaskan dan dalam penentuan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang diterapkan. Pada penghitungan pegawai yang dipindahtugaskan, perusahaan tidak ikut menyertakan penghasilan neto dari masa sebelumnya dan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa sebelumnya.


112

Perusahaan menentukan PTKP untuk pegawai baru yaitu PTKP sebulan dikalikan dengan jumlah bulan sejak pegawai mulai bekerja. Apabila pegawai mulai bekerja pada bulan Oktober, maka PTKP untuk pegawai tersebut sebesar PTKP satu tahun dikali 3 (tiga) kemudian dibagi 12 (dua belas) atau PTKP satu bulan dikali 3 (tiga). Sedangkan penghitungan yang dilakukan penulis berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009 dalam hal penentuan PTKP yaitu PTKP diterima oleh pegawai selama satu tahun penuh (dua belas bulan). Sehingga dalam hal penghitungan, perusahaan belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009 yang menyebabkan terdapat selisih pada besarnya PPh Pasal 21 yang terutang. Terdapat beberapa komponen penghitungan yang sudah diterapkan CV. Adicita Prayoga dalam penghitungan PPh Pasal 21. Komponen tersebut antara lain penentuan penghasilan yang digunakan sebagai objek pajak, besarnya pengurang yang digunakan (biaya jabatan dan iuran-iuran lain), dan penentuan tarif pasal 17 UU PPh. Dalam menentukan penghasilan yang digunakan sebagai objek pajak, CV. Adicita Prayoga sudah mengacu pada Pasal 5 ayat (1)a PER31/PJ/2009 yang berbunyi Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Perusahaan sudah melakukan pemotongan terhadap penghasilan yang diterima oleh pegawainya. Pemotongan PPh Pasal 21 ini hanya untuk


113

penghasilan yang bersifat teratur karena perusahaan yang baru didirikan pada bulan Oktober 2012 ini belum memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) yang hanya diberikan pada bulan Agustus. Pada bagian pengurang penghasilan bruto, CV. Adicita Prayoga mengurangkan penghasilan bruto dengan Biaya Jabatan dan Biaya THR. Penerapan pengurang penghasilan bruto berupa Biaya Jabatan sudah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009. Untuk besarnya Biaya Jabatan, CV. Adicita Prayoga mengacu pada Pasal 10 ayat (3)a PER-31/PJ/2009 yang berbunyi biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun. Dalam menghitung besarnya biaya jabatan, perusahaan telah mengalikan penghasilan bruto dengan tarif biaya jabatan sebesar 5% (lima persen). Sedangkan untuk Biaya THR belum ada penerapan karena Biaya THR ini berhubungan dengan THR Agustus yang juga belum diberikan kepada pegawainya. Penggunaan istilah Biaya THR sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara THR Agustus sebetulnya tidak tepat dalam perpajakan. Seharusnya perusahaan menggunakan istilah Biaya Jabatan atas THR, sehingga istilah itu tidak menimbulkan pemaknaan yang tidak tepat. Untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP), penghasilan bruto yang telah dikurangi dengan Biaya Jabatan dan Iuran-iuran, dikurangi lagi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Akan tetapi dalam


114

penentuan PTKP, CV. Adicita Prayoga belum mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009. Dalam penentuan PPh Pasal 21 terutang bagi pegawainya, CV. Adicita Prayoga telah mengacu pada Pasal 17 UU PPh tentang tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan. Kemudian untuk mencari PPh Pasal 21 terutang, tarif tersebut dikalikan dengan PKP. Berikut

ini

disajikan

tabel

yang

menguraikan

perbandingan

penghitungan PPh Pasal 21 antara CV. Adicita Prayoga dengan penulis berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 untuk Masa Pajak Oktober, November, dan Desember tahun 2012.


Tabel 28. Perbandingan PPh Pasal 21 yang dihitung oleh CV. Adicita Prayoga dan oleh penulis berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009: CV. Adicita Prayoga (Rp)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 (Rp) PPh/th (Oktober, PKP November, Desember) 13.800.000 342.000

Selisih (Kurang)/Lebih Bayar (Rp) PPh/th (Oktober, PKP November, Desember) (10.920.000) (198.000)

1

Fr. Kiswari

2.880.000

PPh/th (Oktober, November, Desember) 144.000

2

Urip Widyatmoko

1.845.000

92.250

9.755.000

356.250

(7.910.000)

(264.000)

3

Lastyo Army DJ.

750.000

37.500

4.900.000

245.000

(4.150.000)

(207.500)

4

Jaka Mulyata

990.000

49.500

6.050.000

302.500

(5.060.000)

(253.000)

5

Th. Sulistyawati

(540.000)

-

(1.430.000)

-

890.000

-

6

Sri Widodo

(1.485.000)

-

(15.345.000)

-

13.860.000

-

7

Catur Yulianto

(2.145.000)

-

(7.895.000)

-

5.750.000

-

8

Dwi Prasetyo

(1.387.500)

-

(16.237.500)

-

14.850.000

-

907.500

323.250

(6.402.500)

1.245.750

7.310.000

(922.500)

No

Pegawai PKP

JUMLAH Sumber : Data yang diolah


116

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat selisih penghitungan antara penghitungan yang dilakukan oleh CV. Adicita Prayoga dengan penghitungan yang dilakukan oleh penulis. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan dalam penentuan besarnya PTKP. Dalam hal ini, perusahaan kurang bayar sebesar Rp922.500,00 (sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah). Seharusnya perusahaan tidak memotong PPh Pasal 21 terhadap penghasilan yang diterima oleh pegawai, karena penghasilan yang diterima selama setahun masih di bawah PTKP. Adanya ketidaksamaan penghitungan yang dilakukan perusahaan dan yang dilakukan oleh penulis terjadi karena ketidakpahaman perusahaan dalam penghitungan PPh terutang untuk pegawai yang dipindahtugaskan dan dalam menentukan besarnya PTKP yang diterima oleh pegawai yang baru mulai bekerja pada tahun berjalan. Pada penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk pegawai yang dipindahtugaskan, perusahaan melakukan kesalahan dengan tidak menyertakan Penghasilan Neto pada masa sebelumnya dan PPh Pasal 21 yang dipotong pada masa sebelumnya. Seharusnya perusahaan menyertakan kedua hal tersebut dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 terutang. Pada Formulir 1721-A1 perusahaan telah tepat dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 terutang tetapi perusahaan sudah memotong PPh Pasal 21 terlebih dahulu dengan meniadakan kedua hal tersebut. Kemudian untuk pegawai baru yang mulai bekerja pada tahun berjalan, perusahaan menganggap bahwa besarnya PTKP yang diterima oleh


117

pegawai tersebut adalah jumlah PTKP selama pegawai tersebut mulai bekerja di perusahaan. Misalnya, pegawai mulai bekerja pada bulan Oktober maka PTKP yang diterima oleh pegawai tersebut adalah PTKP selama 3 (tiga) bulan. Perusahaan tidak memberikan PTKP selama satu tahun penuh kepada pegawai. Pegawai yang mulai bekerja pada tahun berjalan berhak memperoleh PTKP selama satu tahun penuh. Hal ini menyebabkan terjadinya selisih yang besar pada PKP yang dihitung oleh perusahaan dengan PKP yang dihitung oleh penulis. Secara lengkap pembahasan mengenai perbandingan komponen penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap yang dilakukan CV. Adicita Prayoga dan penulis berdasar teori dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 29. Perbandingan Komponen Penghitungan PPh Pasal 21 antara Praktik di CV. Adicita Prayoga dan Peraturan Perpajakan yang berlaku untuk Penghasilan Teratur







121

Untuk membahas masalah yang terkait dengan penyetoran PPh Pasal 21, CV. Adicita Prayoga sudah melakukan penyetoran yang mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis pada Surat Setoran Pajak untuk Masa Pajak Oktober, November dan Desember, penulis mencatat bahwa CV. Adicita Prayoga telah menggunakan bentuk formulir yang terbaru yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009. Perusahaan terlebih dahulu mencetak formulir SSP kemudian mengisinya dengan ditulis tangan, dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap formulir SSP yang ada, CV. Adicita Prayoga telah mengisi SSP dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. CV. Adicita Prayoga mengisi SSP dengan benar, hal ini bisa dilihat dari penulisan jumlah rupiah yang ditulis sesuai dengan yang ada dalam perusahaan, dalam hal ini terdapat rekapitulasi gaji pegawai yang dipotong PPh Pasal 21 selama tahun 2012. Kelengkapan, CV. Adicita Prayoga telah mengisi semua bagian kolom yang seharusnya diisi dan SSP dibuat dalam 4 (empat) rangkap. Dalam hal penulisan atau pengisian SSP, CV. Adicita Prayoga mengisi dengan tulisan tangan yang jelas dan mudah dibaca. Dan Fr. Kiswari sebagai Direktur CV. Adicita Prayoga menandatangani SSP yang telah diisi. Selain itu, Pajak Penghasilan Pasal 21 dibayar atau disetor melalui Kantor Pos Klaten dan dibayar atau disetor tepat waktu yaitu tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh) pada bulan takwin berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.


122

Perusahaan yang sebelumnya telah melakukan kesalahan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 akan mengakibatkan kesalahan pula dalam melakukan pengisian SSP. Pada tahun 2012, perusahaan seharusnya tidak menyetor PPh Pasal 21 ke kas negara karena tidak ada penghasilan pegawai yang dipotong PPh Pasal 21 sehingga besar PPh Pasal 21 untuk tahun 2012 adalah 0 (nol). Berikut disajikan tabel mengenai perbandingan penyetoran yang dilakukan CV. Adicita Prayoga dengan penyetoran berdasarkan peraturan perpajakan. Tabel 30. Perbandingan penyetoran yang dilakukan CV. Adicita Prayoga dengan penyetoran berdasarkan peraturan perpajakan.




123


124

Untuk membahas masalah yang terkait dengan pelaporan PPh Pasal 21, CV. Adicita Prayoga belum sepenuhnya melakukan pelaporan dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009. Dalam melakukan kewajiban pelaporan PPh Pasal 21, CV. Adicita Prayoga menggunakan SPT Masa yang terbaru yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2009. SPT Masa diisi dengan menggunakan bantuan perangkat komputer. Berdasarkan pengamatan penulis, Surat Pemberitahuan untuk Masa Pajak November dan Desember diisi dengan benar, jelas, dan menandatanganinya. Untuk Masa Pajak Oktober terdapat kesalahan dalam penulisan angka pada Jumlah Penghasilan Bruto untuk 20 (dua puluh) Pegawai Tetap. Jumlah penghasilan di SPT tidak sama dengan jumlah penghasilan yang terdapat di Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21. Pada SPT dituliskan sebesar Rp39.896.000,00 sedangkan pada rekapitulasi sebesar Rp23.532.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp16.364.000,00. Hal ini tidak sesuai dengan poin kebenaran dalam pengisian SPT. Pengisian SPT Masa dilakukan menggunakan perangkat komputer, maka pengisian dapat dibaca dengan jelas. Semua bagian yang diisi dalam SPT bersumber pada rekapitulasi penghasilan dan data-data arsip yang telah disusun oleh perusahaan. Dalam hal kelengkapan pelaporan yaitu pada bagian lampiran, pada Masa Pajak Oktober perusahaan telah melampirkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan untuk Masa Pajak November dan Desember perusahaan belum melampirkan Formulir 1721-II tentang Daftar


125

perubahan pegawai tetap. Karena di bulan November dan Desember ada pegawai tetap yang masuk untuk bekerja di perusahaan. Dan khusus di Masa Pajak Desember perusahaan belum melampirkan Formulir 1721-I tentang Daftar bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala. Formulir ini wajib disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember. Hal ini membuat CV. Adicita Prayoga menjadi kurang lengkap dalam penyampaian SPT Masa. Fr. Kiswari sebagai Direktur CV. Adicita Prayoga menandatangani SPT Masa yang telah diisi. CV. Adicita Prayoga menyampaikan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten melalui Kantor Pos Klaten dan disampaikan tepat watu yaitu tidak lebih dari tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Perusahaan yang sebelumnya telah melakukan kesalahan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 yang mengakibatkan kesalahan dalam melakukan pengisian SSP, dalam hal pengisian SPT yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 yang dilaporkan juga menjadi tidak sesuai dengan yang seharusnya. Pada tahun 2012, perusahaan seharusnya melaporkan PPh Pasal 21 sebesar Rp0 (nol). Walaupun tidak ada penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, perusahaan berewajiban untuk tetap melakukan pelaporan melalui SPT. Berikut disajikan tabel mengenai perbandingan pelaporan yang dilakukan CV. Adicita Prayoga dengan pelaporan berdasarkan peraturan perpajakan.


126

Tabel 31. Perbandingan pelaporan yang dilakukan CV. Adicita Prayoga dengan pelaporan berdasarkan peraturan perpajakan.




127


BAB VI PENUTUP

A.

Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada CV. Adicita Prayoga Klaten, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1.

Dalam melakukan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21, CV. Adicita Prayoga belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009. Bagian yang belum sesuai dengan peraturan perpajakan adalah penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk pegawai yang dipindahtugaskan dan penentuan besarnya PTKP yang diterima pegawai sebagai pegawai baru yang mulai bekerja pada

tahun

berjalan

sehingga

menyebabkan

kesalahan

dalam

penghitungan PPh Pasal 21 terutang di tahun 2012. Bagian yang telah mengacu pada peraturan perpajakan antara lain: a.

CV. Adicita Prayoga telah menentukan penghasilan bruto yaitu gaji yang diterima/diperoleh pegawai tetap.

b.

Penerapan pengurang penghasilan bruto, dengan mengurangkan penghasilan bruto dengan Biaya Jabatan.

c.

Tarif PPh Pasal 21 yang digunakan CV. Adicita Prayoga dalam menghitung PPh Pasal 21 terutang telah mengacu pada tarif pasal 17 UU PPh.

128


2.

129

Dalam melakukan penyetoran PPh Pasal 21, CV. Adicita Prayoga telah menerapkan peraturan yang berlaku, antara lain: a.

CV. Adicita Prayoga menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai media dalam pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21. Bentuk formulir SSP yang digunakan adalah format SSP yang baru berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.

b.

CV. Adicita Prayoga mengisi semua SSP untuk Masa Pajak Oktober, November dan Desember 2012 dengan benar, jelas, lengkap, dan telah ditandatangani.

c.

CV. Adicita Prayoga membayar atau menyetor Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kantor Pos Klaten.

d.

CV. Adicita Prayoga membayar atau menyetor Pajak Penghasilan Pasal 21 tepat waktu yaitu tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.

3.

Dalam melakukan pelaporan PPh Pasal 21, CV. Adicita Prayoga belum sepenuhnya melakukan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengisian SPT untuk Masa Pajak Oktober 2012 tidak dilakukan dengan benar karena terdapat kesalahan dalam memasukkan angka pada bagian Jumlah Penghasilan Bruto untuk Karyawan Tetap. Untuk Masa Pajak November, SPT tidak dilampirkan dengan Formulir 1721-II tentang Daftar perubahan pegawai tetap. Dan untuk Masa Pajak Desember, SPT tidak dilampirkan dengan Formulir 1721-I tentang


130

Daftar bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan Formulir 1721-II tentang Daftar perubahan pegawai tetap. Formulir 1721-I wajib dilampirkan pada Masa Pajak Desember. Formulir 1721-II wajib dilampirkan karena terdapat perubahan pegawai tetap. Bagian yang sudah sesuai antara lain: a.

CV. Adicita Prayoga menggunakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai media dalam pelaporan PPh Pasal 21. Bentuk formulir SPT yang digunakan adalah format SPT yang baru berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER32/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

b.

CV. Adicita Prayoga mengisi SPT untuk Masa Pajak Oktober dengan jelas, lengkap dan telah ditandatangani, dan SPT untuk Masa Pajak November, dan Desember diisi dengan jelas dan telah ditandatangi.

c.

CV. Adicita Prayoga melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Kantor Pos Klaten.

d.

CV. Adicita Prayoga melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 tepat waktu yaitu tidak lebih dari tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.


B.

131

Keterbatasan Penelitian Perusahaan yang digunakan penulis sebagai tempat dilaksanakannya penelitian merupakan perusahaan yang baru berdiri selama 3 (tiga) bulan, jadi penulis tidak mendapatkan rincian data mengenai penghasilan tidak teratur karena semua pegawai belum ada yang menerima penghasilan tidak teratur pada tahun 2012. Penulis juga tidak mendapatkan rincian data penghitungan PPh Pasal 21 terutang dari PT. Mondrian (perusahaan yang lama) yang digunakan dalam melakukan analisis penghitungan.

C.

Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang diharapkan akan bermanfaat : 1.

Bagi CV. Adicita Prayoga CV. Adicita Prayoga sebaiknya lebih teliti lagi dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk pegawai tetap, sehingga tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan perusahaan menjadi kurang bayar yang sangat merugikan perusahaan. Perusahaan sebaiknya juga lebih teliti dalam memasukkan angka-angka ke dalam formulir perpajakan sehingga tidak ditemukan lagi kesalahan pengisian formulir perpajakan karena nantinya akan dapat merugikan perusahaan sendiri. Dalam hal pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, CV. Adicita Prayoga sebaiknya melampirkan dokumen-dokumen yang seharusnya dilampirkan, seperti


132

Formulir 1721-I dan Formulir 1721-II. Dan segera mungkin perusahaan membuat SPT Pembetulan untuk mengurusi PPh Pasal 21 yang kurang bayar. Dalam hal penggunaan istilah seperti Biaya THR, sebaiknya perusahaan menggunakan istilah yang tepat sesuai dengan peraturan perpajakan. Kedepannya, CV. Adicita Prayoga diharapkan dapat selalu menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku dan terbaru dalam pemotongan/penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 agar menjadi Wajib Pajak yang taat terhadap pajak dan tidak akan merugikan perusahaan maupun negara. 2.

Bagi penelitian selanjutnya Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan perusahaan yang telah berdiri sekurang-kurangnya setahun sebagai tempat pelaksanaan penelitian sehingga mendapatkan data yang lebih lengkap, seperti tunjangan-tunjangan, bonus-bonus, dan iuran-iuran lain. Apabila menggunakan perusahaan yang masih baru berdiri karena adanya pemecahan perusahaan, peneliti selanjutnya seharusnya mendapatkan data dari perusahaan lama berupa Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721-A1) untuk pegawai yang dipindahkan ke perusahaan yang baru.


133

DAFTAR PUSTAKA

Casavera. 2009. Perpajakan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hartono, Jogiyanto. 2010. Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pegalaman. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE UGM. Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: CV Andi Offset. Pandiangan, Liberti. 2010. Pedoman Praktis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26. Jakarta: Salemba Empat. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009. Tentang Pedoman Teknik Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2009. Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009. Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknik Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012. Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Tentang

Rahardjo, Soemarso S. 2007. Perpajakan Pendekatan Komprehensif. Jakarta: Salemba Empat. Resmi, Siti. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi Keenam (Buku Pertama). Jakarta: Salemba Empat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.


134

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Waluyo. 2006. Perpajakan Indonesia Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perudang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru. Jakarta: Salemba Empat.


135


Lampiran 1 DATA PENGHASILAN DIREKSI DAN STAF KARYAWAN CV. ADICITA PRAYOGA TAHUN 2012





Lampiran 2 DATA REKAPITULASI SPT MASA PPH PASAL 21 CV. ADICITA PRAYOGA TAHUN 2012


Lampiran 3 DATA BUKTI PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 CV. ADICITA PRAYOGA MASA PAJAK OKTOBER 2012

141


142


143


144


Lampiran 4 DATA BUKTI PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 CV. ADICITA PRAYOGA MASA PAJAK NOVEMBER 2012

145


146


147


148


Lampiran 5 DATA BUKTI PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 CV. ADICITA PRAYOGA MASA PAJAK DESEMBER 2012

149


150


151


152


Lampiran 6

153


154


155


156


Lampiran 7

157

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Recommend Documents