PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

REFERENDUM DAN KEMERDEKAAN TIMOR TIMUR 1999-2002 SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Sejarah

Oleh: Maria Antonia Cunino NIM : 101314014

PROGAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2015


REFERENDUM DAN KEMERDEKAAN TIMOR TIMUR 1999-2002 SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Sejarah

Oleh: Maria Antonia Cunino NIM : 101314014

PROGAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2015

i


ii


iii


PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada: 1. Bapak Alfonsus Aluman dan Mama Yokina Kabuar, 2. Kakak Asun, Yos, Lian, Ita, Erna, adik Yanti, dan keponakan Silvy, Prita, Vany, Viola, 3. Buat seseorang yang bilang “sederhana tapi istimewa”.

iv


MOTTO

Jangan sekali-sekali melupakan sejarah (Jas Merah). (Soekarno)

Dengan memiliki impian, Apalagi mengaksarakannya, Orang muda sejatinya membulatkan kemauan untuk mewujudkannya dalam hidup (Mutiara Andalas)

Orang boleh pandai setinggi langit, Tapi selama ia tidak menulis, Ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. (Pramoedya Ananta Toer)

v


vi


vii


ABSTRAK REFERENDUM DAN KEMERDEKAAN TIMOR-TIMUR 1999-2002 Oleh: Maria Antonia Cunino Universitas Sanata Dharma 2015 Penulisan ini bertujuan untuk: 1) Menjelaskan latar belakang referendum di Timor Timur, 2) Mendeskripsikan jalannya referendum tahun 1999 dan dinamika yang mengikuti sampai merdekanya Timor Timur tahun 2002, 3) Mendeskripsikan dampak referendum dan kemerdekaan Timor Timur. Penulisan ini menggunakan metode penelitian sejarah melalui tahap-tahap pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi, dan penulisan (historiografi). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik, sosial, dan ekonomi. Model penulisannya deskriptif analitis. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa: 1) Latar belakang referendum di Timor Timur adalah konflik antara Indonesia dan Timor Timur, perilaku aparataparat pendatang di Timor Timur, rakyat Timor Timur menuntut referendum, hubungan rakyat Timor Timur dengan pihak lain, tanggapan internasional terhadap Indonesia dan Timor Timur, serta sikap pemerintah Indonesia terhadap masalah Timor Timur. 2) Referendum dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Hasilnya rakyat memilih merdeka, maka dibuat pemerintahan transisi di Timor Timur dan mulai dirancang pemerintahan Timor Leste. Kemerdekaan Timor Leste diproklamasikan pada tanggal 20 Mei 2002. 3) Dampak dari referendum dan kemerdekaan Timor Leste sangat banyak, baik itu dampak bagi Indonesia, dampak bagi Timor Timur, serta dampak bagi hubungan antara Indonesia dan Timor Timur.

viii


ABSTRACT REFERENDUM AND INDEPENDENCE OF EAST TIMOR 1999-2002 By: Maria Antonia Cunino Sanata Dharma University 2015 This study aimed to: 1) Explain the background of referendum in East Timor, 2) Describe the referendum 1999 and the dynamics that followed until the independence of East Timor 2002, 3) Describe the impact of East Timor's referendum and independence. This study used historical research method through steps of source collection (heuristic), source critic (verification), interpretation, and the process of writing (historiography). The approaches used were political, social, and economical approach. The writing model was analytical descriptive. The results of this study showed that: 1) The background of referendum and independence in East Timor was the conflict between Indonesia and East Timor, the improper mannerism of some government officials, East Timorese demands for referendum, the relationship of East Timorese with other parties, the international community’s reaction to Indonesia and East Timor, and the Indonesian government reaction to East Timor. 2) The referendum was held on 30th August 1999. The result was that the people chose to be independent, hence formation of the transition government in East Timor by the authority of Timor Leste. Timor Leste's independence was declared on 20th May 2002. 3) The referendum and the independence of Timor Leste brought about impacts on Indonesia, on East Timor, and on the relation between Indonesia and East Timor.

ix


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Referendum dan Kemerdekaan Timor Timur 1999-2002” dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada : 1. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan saran dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini. 3. Dr. Anton Haryono, M.Hum., selaku dosen pembimbing I yang telah sabar membimbing dan memberikan banyak arahan serta masukan bagi saya untuk menulis skripsi ini. 4. Drs. A.K. Wiharyanto, M.M., selaku dosen pembimbing II yang telah sabar membimbing dan memberikan banyak arahan serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

x


5. Seluruh dosen dan pihak sekretariat Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma. 6. Keluargaku, Bapak Alfonsus Aluman, Mama Yokina Kabuar, saudarasaudariku terimakasih atas doa, semangat, dan dukungan yang diberikan kepada saya. 7. Seluruh teman-teman terutama teman dari Pendidikan Sejarah angkatan 2010, terimakasih atas doa dan dukungannya. 8. Teman-teman kost Bromo 3, atas dukungannya. 9. Teman-teman mitra Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, atas motivasi dan dukungannya. 10. Seluruh karyawan Perpustakaan USD yang telah menyediakan buku-buku yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini. 11. Semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa disebutkan satu-persatu oleh penulis dalam skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis akan menerima segala tanggapan, saran, kritik dari pembaca demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi banyak pihak. Yogyakarta, 23 Februari 2015 Penulis

Maria Antonia Cunino

xi


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ...........................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................

iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................

iv

HALAMAN MOTTO ...................................................................................

v

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ..................................

vi

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ...................................... vii ABSTRAK .................................................................................................... viii ABSTRACT ....................................................................................................

ix

KATA PENGANTAR ..................................................................................

x

DAFTAR ISI ................................................................................................. xii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ..............................................................

1

B. Permasalahan ...............................................................................

6

C. Tujuan Penelitian ........................................................................

7

D. Manfaat Penelitian ......................................................................

7

1. Bagi Penulis ..........................................................................

7

2. Bagi Universitas Sanata Dharma ..........................................

7

3. Bagi Prodi Pendidikan Sejarah ..............................................

8

E. Tinjauan Pustaka .........................................................................

8

1. Timor Timur The Untold Story .............................................

9

2. Timor Target ......................................................................... 10 3. Eurico Guterres Melintas Badai Politik Indonesia ................ 11 4. Pembantaian Timor Timur, Horor Masyarakat Internasional .......................................................................... 11 5. Timor Timur Satu Menit Terakhir: Catatan Seorang Wartawan ................................................................ 12

xii


F. Landasan Teori ............................................................................ 14 G. Metode dan Pendekatan Penelitian ............................................. 21 1. Metode Penelitian .................................................................. 21 a. Pengumpulan Sumber (Heuristik) .................................. 21 b. Kritik Sumber (Verifikasi) .............................................. 21 c. Interpretasi ....................................................................... 22 d. Penulisan (Historiografi) ................................................. 23 2. Pendekatan Penelitian ........................................................... 23 H. Sistematika Penulisan ................................................................. 25

BAB II LATAR BELAKANG REFERENDUM DI TIMOR TIMUR A. Konflik antara Indonesia dan Timor Timur ................................ 26 B. Perilaku Aparat-Aparat Pendatang di Timor Timur .................... 27 C. Rakyat Timor Timur Menuntut Referendum .............................. 29 D. Hubungan Rakyat Timor Timur dengan Pihak Lain ................... 31 1. Relasi dengan Gereja Katolik dan Uskup Belo ..................... 31 2. Hubungan dengan Media ..................................................... 32 E. Tanggapan Internasional Terhadap Konflik Indonesia dan Timor Timur ......................................................................... 33 1. Amerika ................................................................................. 33 2. Australia ................................................................................ 35 3. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ...................................... 36 F. Sikap Pemerintah Indonesia Terhadap Timor Timur .................. 36

BAB III PROSES REFERENDUM DAN KEMERDEKAAN TIMOR TIMUR A. Persiapan Referendum ................................................................ 40 B. Jalannya Referendum dan Hasil Referendum ............................. 43 C. Pemerintahan Transisi di Timor Leste ........................................ 45 1. Masuknya Pasukan INTERFET ............................................ 46 2. Menghadapi Kelompok Pro Kemerdekaan ........................... 47

xiii


3. UNTAET Mempersiapkan Pemerintahan Timor Leste ........ 49 D. Kemerdekaan Definitif Timor Leste ........................................... 53 1. Persiapan Rakyat untuk Menyambut Proklamasi Kemerdekaan ......................................................................... 53 2. Jalannya Proklamasi Kemerdekaan ....................................... 53

BAB IV DAMPAK REFERENDUM DAN KEMERDEKAAN TIMOR TIMUR A. Dampak Referendum Timor Timur ............................................ 55 1. Bagi Timor Timur ................................................................. 55 2. Bagi Indonesia ....................................................................... 60 a. Gugurnya Personil Brimob ............................................. 62 b. Gugurnya Wartawan dan Orang-Orang Sipil ................. 63 c. Para Pengungsi ............................................................... 64 3. Dampak bagi Hubungan antara Indonesia dan Timor Timur

66

B. Dampak Kemerdekaan Timor Timur .......................................... 69 1. Bagi Timor Timur ................................................................. 69 2. Bagi Indonesia ....................................................................... 73 3. Dampak bagi Hubungan antara Indonesia dan Timor Timur

74

BAB IV KESIMPULAN .............................................................................. 81

DAFTAR PUSTAKA Sumber Buku ..................................................................................... 85 Sumber Internet ................................................................................. 87 Sumber Majalah ................................................................................ 87 Sumber Surat Kabar .......................................................................... 87

LAMPIRAN: 1. Silabus ........................................................................................ 88 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ........................................... 91

xiv


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Revolusi tahun 1974 di Portugal mengakhiri penjajahan Portugal yang hampir jatuh. Tiga partai politik bermunculan di Timor Timur. Pertama Uniao Democratica Timorense (UDT) atau Persatuan Demokratik Rakyat Timor yang ingin merdeka secara bertahap, didirikan pada tanggal 11 Mei 1974. Partai yang kedua adalah Associacao Social Democratica de Timor (ASDT) atau Asosiasi Sosial Demokratik Timor, didirikan sehari setelah UDT didirikan yaitu pada tanggal 12 Mei 1974. Pada tahun yang sama, tanggal 12 September 1974 ASDT diubah menjadi Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente (Fretilin) atau Fron Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor Timur yang radikal dan segera ingin merdeka. Partai yang ketiga adalah Associacao Popular Democratica Timorense (Apodeti) atau Asosiasi Demokrasi Popular Rakyat Timor didirikan pada tanggal 27 Mei 1974. Apodeti adalah partai terkecil dari ketiga partai itu dan ingin bergabung dengan Indonesia. Pada pertengahan 1975, Fretilin menguasai jabatan-jabatan penting di Timor Timur. Pada bulan Agustus 1975 perang saudara pecah ketika UDT melakukan usaha kudeta yang dilawan Fretilin dengan dukungan militer Portugal yang ada di wilayah tersebut.1

1

M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2009, hlm. 621-622, lihat juga John G. Taylor, Perang Tersembunyi: Sejarah Timor Timur yang

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 2 Setelah terjadi konflik, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengirim tentara ke Timor Timur. Dengan masuknya TNI, UDT dan Apodeti berhasil mendesak Fretilin. Sejak itu, keinginan rakyat Timor Timur bergabung dengan NKRI semakin besar. Pada tanggal 17 Juli 1976, Presiden Soeharto mengesahkan Undang-Undang No. 7 tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam (NKRI) dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, sebagai propinsi Indonesia yang ke-27.2 Undang-Undang tersebut disusul lahirnya TAP MPR No. VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam NKRI. Dengan demikian Timor Timur yang dikuasai oleh Portugis selama 400 tahun lebih semakin kukuh berintegrasi dengan Indonesia.3 Setelah Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, ketiga partai tersebut masih tetap eksis dalam kancah politik Timor Timur. Tetapi karena tujuan dari ketiga partai tersebut berbeda, UDT dan Fretilin yang menghendaki kemerdekaan, dan Apodeti yang mau bergabung dengan Indonesia maka sering terjadi konflik yang menelan banyak korban. Karena kehadiran militer Indonesia ke Timor Timur, maka sering terjadi konflik antara militer dengan para anggota Fretilin yang menghendaki kemerdekaan. Sebagai akibat dari konflik tersebut, maka banyak orang meninggal. Pada akhir Oktober 1978, Asisten Pertahanan dan Keamanan di Timor

2

3

Dilupakan terjemahan Putri, Jakarta, Penerbit Forum Solidaritas untuk Rakyat Timor Timur, 1998, hlm. 46-50. John G. Taylor, op.cit., hlm. 355, lihat juga Khairul Jasmi, Eurico Guterres Melintas Badai Politik Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm. 25. Khairul Jasmi, op.cit., hlm. 25.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 3 Timur mengadakan sensus. Hasil dari sensus menyatakan bahwa jumlah penduduk Timor Timur pada waktu itu adalah 329.271 jiwa. Tetapi sensus terakhir yang dilaksanakan di bawah pemerintahan Portugis mencatat bahwa jumlah penduduk Timor Timur pada tahun 1974 (sebelum invasi) sebesar 688.771 jiwa. Jika dilihat perbandingan hasil sensus tersebut, diperkirakan paling sedikit 100.000 penduduk telah terbunuh selama tahun-tahun pemerintah Indonesia masuk ke Timor Timur, maka dapat diperkirakan bahwa sekitar 259.000 penduduk tinggal di daerah-daerah di luar kontrol Indonesia.4 Regulasi 2001/10 meminta agar Komisi mempersiapkan dan membuat laporan lengkap dan rinci serta bersifat publik tentang semua peristiwa, temuan, dan rekomendasi tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks konflik politik selama hampir 25 tahun (1975-1999). Oleh karena itu diharapkan Komisi CAVR5 mencatat pelanggaran HAM yang terjadi sejak 1975-1999 secara lengkap dan rinci. Hal tersebut dilaksanakan dengan sukses di tengah kepekaan hubungan antara Indonesia dan Timor Timur. Di satu pihak, laporan tersebut memaparkan sisi gelap kehadiran Indonesia, dan di sisi lain disertai cerita sepak terjang kelompok perjuangan pembebasan atau Gerakan Pengacau Keamanan (GPK).6 Selama 25 tahun, ABRI dan para Pejuang Pembebasan (GPK) dengan porsi yang berbeda dan argumentasi menurut persepsi masing-masing telah melakukan 4 5

6

John G. Taylor, op.cit., hlm. 163. Commisao de Achimento Verdade e Reconsiliacao (CAVR) adalah sebuah Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibentuk berdasarkan regulasi United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET); diadopsi dari Kristio Wahyono, Timor Target, Banda Aceh, Kreung Aceh, 2009, hlm. 29. Kristio Wahyono, op.cit., hlm. 30.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 4 tindak kekerasan dalam bentuk eksekusi mati, pembunuhan warga sipil, perkosaan dan hukuman asusila, penggalian lubang kubur sendiri sebelum dilakukan eksekusi, pemukulan, hukuman sengatan listrik, pencabutan kuku, hukum cambuk, pemenggalan kepala di depan umum, mutilasi, pameran kepala manusia dan potongan tubuh lainnya, diseret dengan kendaraan sampai mati, serta penculikan dan penghilangan paksa.7 Salah satu contohnya adalah insiden Santa Cruz8 tanggal 12 November 1991 yang membantu Timor Timur untuk mematahkan isolasi internasionalnya. Pastor Ricardo menyelenggarakan misa untuk Sebastiao Gomes, seorang aktifis pro kemerdekaan yang dibunuh oleh tentara Indonesia dua minggu sebelumnya di Gereja Motael. Dua minggu setelah misa peringatan, para hadirin berjalan ke pekuburan Santa Cruz, tempat Sebastiao dikubur. Ketika orang banyak itu membanjiri jalan-jalan Dili, mereka membentang berbagai spanduk dan meneriakkan semboyan pro kemerdekaan. Banyak orang meninggalkan tempat kerja dan rumah mereka untuk bergabung dengan rombongan yang berubah menjadi demonstrasi massa melawan kekuasaan Indonesia yang pertama sejak invasi 1975.9 Ketika kerumunan demonstran mulai berpencar, militer Indonesia tiba dan menghadang di sebuah ujung jalan. Menurut saksi mata, tanpa peringatan dan tanpa provokasi, para tentara berbaris menuju kerumunan orang tersebut dan

7 8

9

Loc.cit. Santa Cruz adalah nama sebuah kampung di Dili dan terdapat sebuah pekuburan; diadopsi dari Joseph Nevins, Pembantaian Timor Timur, Horor Masyarakat Internasional terjemahan Nugroho Kacasungkono, Yogyakarta, Galangpress, 2008, hlm. 42. Joseph Nevins, op.cit., hlm. 43.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 5 menembak dengan senapan M-16 buatan Amerika Serikat. Akibatnya lebih dari 250 orang meninggal.10 Tidak hanya pelanggaran HAM, pengejaran Fretilin oleh aparat keamanan Indonesia adalah pertempuran hidup mati. Tidak hanya hal negatif tersebut, Indonesia juga telah melakukan banyak hal positif untuk Timor Timur seperti pembangunan besar-besaran yang dilakukan Indonesia selama kurang lebih 25 tahun, termasuk memberantas kebodohan dan meniadakan diskriminasi pendidikan yang dilakukan sejak tahun 1975.11 Selama sepuluh tahun sejak integrasi tahun 1976, Timor Timur diberikan dana pembangunan sebanyak Rp 278 miliar lebih. Dana tersebut merupakan dana terbesar apabila dibandingkan dengan propinsi Indonesia lainnya, jika ditinjau dari perhitungan perkapita.12 Permasalahan-permasalahan di Timor Timur terus terjadi. Ironisnya, pelanggaran HAM juga terus terjadi. Hal ini mengundang perhatian dunia internasional terhadap pendudukan Indonesia atas Timor Timur. Pada tanggal 21 Mei 1998 ketika kepemimpinan negara beralih dari Presiden Soeharto ke Habibie,13 presiden Habibie menyatakan persoalan Timor Timur harus diselesaikan secara menyeluruh pada tanggal 27 Januari 1999. Habibie menawarkan dua opsi kepada rakyat Timor Timur, pertama memberikan otonomi khusus dan kedua memisahkan diri dari Indonesia.14

10 11 12 13 14

Loc.cit. Kristio Wahyono, op.cit., hlm. 32. Khairul Jasmi, op.cit., hlm. 69. M.C. Ricklefs, op.cit., hlm. 694. Khairul Jasmi, op.cit., hlm. 78.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 6 Akibatnya pada tanggal 30 Agustus 1999 diadakan referendum atau jajak pendapat di Timor Timur. Hasil referendum diumumkan pada tanggal 4 September 1999. Hasilnya rakyat menginginkan kemerdekaan. Dari 438.968 suara sah, 344.580 suara atau 78,5% memilih merdeka, dan 94.388 suara atau 21,5% memilih tetap berintegrasi dengan Indonesia.15 Akhirnya kemerdekaan Timor Timur diperoleh tanggal 20 Mei 2002.16 Dampak dari referendum dan kemerdekaan Timor Timur sangat besar, baik bagi Timor Timur sendiri maupun bagi Indonesia yang terakhir menduduki Timor Timur.

B. Permasalahan Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalahmasalah sebagai berikut: 1. Apa latar belakang referendum di Timor Timur? 2. Bagaimana jalannya referendum tahun 1999 dan dinamika yang mengikuti sampai tercapainya kemerdekaan definitif Timor Timur pada tahun 2002? 3. Bagaimana dampak referendum dan kemerdekaan Timor Timur? Pada permasalahan pertama akan dijelaskan mengenai latar belakang referendum di Timor Timur. Pada permasalahan kedua akan dijelaskan bagaimana jalannya referendum di Timor Timur tahun 1999 dan dinamika yang mengikuti sampai tercapainya kemerdekaan Timor Timur pada tanggal 20 Mei 2002. Akan dibicarakan pula keterlibatan berbagai pihak (Indonesia dan negara-negara

15 16

M.C. Ricklefs, op.cit., hlm. 702. Kristio Wahyono, op.cit., hlm. 43.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 7 lainnya) dalam referendum dan kemerdekaan Timor Timur. Pada permasalahan ketiga akan dijelaskan mengenai dampak referendum dan kemerdekaan Timor Timur dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi bagi Timor Timur dan Indonesia, serta bagi hubungan antara Indonesia dan Timor Timur.

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan ini adalah: 1. Untuk menjelaskan latar belakang referendum di Timor Timur. 2. Untuk mendeskripsikan jalannya referendum tahun 1999 dan dinamika yang mengikuti sampai merdekanya Timor Timur tahun 2002. 3. Untuk mendeskripsikan dampak referendum dan kemerdekaan Timor Timur.

D. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Bagi Penulis Penelitian ini menjadi sesuatu yang berharga bagi penulis dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Timor Timur. Hal tersebut sangat berguna sebagai pembelajaran dan wawasan penulis supaya mampu menjelaskan Timor Timur kepada peserta didik dengan lebih baik. 2. Bagi Universitas Sanata Dharma Penulisan skripsi ini merupakan usaha untuk melaksanakan salah satu Tri Dharma perguruan tinggi, yakni dharma bidang penelitian. Skripsi ini

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 8 diharapkan dapat menambah kekayaan khasanah pustaka sejarah sebagai bahan bacaan yang berguna bagi pembelajaran sejarah, khususnya mengenai sejarah referendum dan kemerdekaan Timor Timur 1999-2002. 3. Bagi Prodi Pendidikan Sejarah Skripsi ini diharapkan mampu menarik minat mahasiswa Pendidikan Sejarah untuk mempelajari lebih dalam mengenai sejarah referendum dan kemerdekaan Timor Timur 1999-2002. Hal tersebut dimaksudkan untuk

menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa.

E. Tinjauan Pustaka Sejarawan membagi sumber sejarah menjadi dua, yaitu sumber pertama dan sumber kedua. Sumber pertama atau sumber asli (primary sources) adalah evidensi (bukti) yang kontemporer (sezaman) dengan suatu peristiwa yang terjadi.17 Sumber-sumber pertama adalah kronik, otobiografi, memoir, surat kabar, publikasi umum, surat-surat pribadi, catatan harian, notulen rapat, sastra. Sumbersumber pertama di atas dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber cetakan (published), ada yang dipublikasikan oleh pemerintah dan ada pula yang dipublikasikan oleh non pemerintah (swasta atau individu-individu); dan sumber tidak dicetak (unpublished) atau sumber manuskrip yang dihasilkan oleh pemerintah maupun non pemerintah (organisasi swasta atau individu).18

17 18

Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah, Yogyakarta, Ombak, 2012, hlm. 83-84. Ibid., hlm. 86.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 9 Sedangkan sumber kedua (secondary sources) adalah apa yang telah ditulis oleh sejarawan sekarang atau sebelumnya berdasarkan sumber-sumber pertama.19 Beberapa sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa sumber tertulis yang diperoleh melalui buku-buku. Buku-buku yang dimaksudkan adalah: 1. Timor Timur The Untold Story Buku karangan Kiki Syahnakri yang diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas di Jakarta pada tahun 2013 ini menguraikan secara rinci tentang perilaku aparat-aparat pendatang di Timor Timur, hubungan rakyat Timor Timur dengan Gereja Katolik dan media sebelum referendum. Kiki juga menguraikan keadaan di Timor Timur pasca referendum. Aparat-aparat

pendatang

di

Timor

Timur

cenderung

arogan,

memperlihatkan superioritas atas warga setempat, dan tidak menghargai sesepuh masyarakat putra daerah sehingga menumbuhkan sikap antipati masyarakat setempat. Kehadiran TNI di Timor Timur kadang memicu kekecewaan, antipati, dan kritik dari gereja. Sebuah surat kabar di Timor Timur, Suara Timor Timur juga cenderung memihak gereja. Setelah hasil referendum diumumkan, pemerintah Indonesia meminta pasukan INTERFET mengambil alih tanggung jawab di Timor Timur. Sedangkan keadaan fisik Timor Timur sendiri luluh-lantak, banyak rumah yang dibakar. Buku ini digunakan untuk membahas bab II, III, dan IV.

19

Ibid., hlm. 83.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 10 2. Timor Target Buku karangan Kristio Wahyono yang diterbitkan oleh penerbit Kreung Aceh di Banda Aceh pada tahun 2009 ini menguraikan mengenai lepasnya Timor Timur, mulai dari referendum tahun 1999 sampai dengan kemerdekaan Timor Timur pada tahun 2002. Penulis menguraikan bagaimana keadaan di Timor Timur pasca referendum, kemerdekaan Timor Timur, dan Timor Timur setelah merdeka. Berdasarkan buku ini, setelah referendum suasana di Timor Timur masih mencekam. ABRI masih melakukan operasi militer, dan masyarakat Timor Timur yang pro kemerdekaan masih merasa takut. Setelah hasil referendum diumumkan, Timor Timur diduduki oleh pemerintahan transisi (UNTAET, United Nations Transitional Administration in East Timor atau Pemerintah Peralihan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur). Selama masa peralihan, rakyat Timor Timur mulai menyusun struktur pemerintahan Timor Timur dan menjalin kerjasama dengan negara-negara lain supaya roda perekonomian Timor Timur bisa berjalan. Perayaan atau deklarasi kemerdekaan Timor Timur yang pertama diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2002 dihadiri oleh pejabat-pejabat dari negara lain, termasuk presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri. Setelah deklarasi kemerdekaan Timor Timur, presiden Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmao juga mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tanggal 2 sampai 4 Juni 2002. Setelah Timor Timur merdeka, hubungan Indonesia dan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 11 Timor Timur tetap terjalin dengan baik. Buku ini digunakan untuk membahas bab III dan IV. 3. Eurico Guterres Melintas Badai Politik Indonesia Buku karangan Khairul Jasmi yang diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan di Jakarta pada tahun 2002 ini menguraikan tentang keadaan di Timor Timur sebelum referendum, opsi yang diberikan oleh Presiden Habibie kepada Timor Timur, referendum, dan

keadaan di Timor Timur pasca

referendum. Sebelum referendum, keadaan di Timor Timur tidak stabil. Terjadi perang saudara antara partai UDT dan Fretilin pada tahun 1975 dan konflik antara rakyat pro kemerdekaan dan pro integrasi. Karena terjadi konflik terus menerus di Timor Timur, maka Presiden Habibie memberikan dua opsi kepada Timor Timur, yaitu memberikan otonomi khusus dan memisahkan diri dari Indonesia. Menanggapi dua opsi yang diberikan tersebut, maka diadakan referendum atau jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999. Hasil referendum diumumkan pada tanggal 4 September 1999, dan hasilnya kebanyakan rakyat memilih untuk merdeka. Setelah pengumuman hasil referendum, rakyat yang pro integrasi mengungsi ke Timor Barat. Buku ini digunakan untuk membahas bab II, III, dan IV. 4. Pembantaian Timor Timur, Horor Masyarakat Internasional Buku karangan Joseph Nevins yang diterbitkan oleh Galangpress di Yogyakarta pada tahun 2008 ini menguraikan tentang keadaan Timor Timur dan rakyat Timor Timur yang ingin merdeka. Nevins mengupas tentang usaha

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 12 rakyat Timor Timur untuk merdeka, kedudukan TNI di Timor Timur, tanggapan internasional terhadap permasalahan di Timor Timur, dan dampak dari referendum dan kemerdekaan Timor Timur. Menanggapi masalah Timor Timur, ada beberapa negara yang ikut campur tangan. Negara-negara tersebut adalah Amerika, Australia, dan PBB. Amerika mendesak Indonesia untuk mematuhi resolusi PBB supaya mundur dari Timor Timur dan membiarkan penyelenggaraan referendum mengenai penentuan nasib sendiri. Setelah referendum, Amerika juga mengirim pasukan keamanan internasional ke Timor Timur. Dalam proses peralihan (setelah referendum atau jajak pendapat tahun 1999 sampai kemerdekaan Timor Timur tahun 2002), PBB memberikan akomodasi yang besar. PBB menjadi pemerintah transisi di Timor Timur. Sama seperti Amerika, Australia membantu memperkuat dukungan internasional untuk tindakan penentuan nasib sendiri. Buku ini digunakan untuk membahas bab II. 5. Timor Timur Satu Menit Terakhir: Catatan Seorang Wartawan Buku yang ditulis oleh seorang wartawan Harian Kompas Jakarta, Cordula Maria Rien Kuntari yang diterbitkan oleh Penerbit Mizan di Bandung pada tahun 2008 ini menguraikan peristiwa-peristiwa menjelang, selama, dan setelah referendum atau jajak pendapat di Timor Timur 1999. Rien Kuntari berusaha memaparkan keadaan yang sebenarnya terjadi di Timor Timur karena tuntutan profesinya, yaitu meliput secara adil. Seperti yang ditulis oleh penulis dalam pengantarnya dalam buku ini, ia harus “menerapkan diktum dasar kewartawanan, cover both sides, secara nyata di lapangan. Artinya ia

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 13 tidak hanya harus berada di kedua pihak, yaitu pro-otonomi dan prokemerdekaan, tetapi harus pula memberi porsi seimbang dalam pemberitaan.” Selain keinginan rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri, berdasarkan buku ini, kebijakan Presiden Habibie mengenai Timor Timur juga mempunyai peran yang besar. Habibie menginginkan masalah Timor Timur segera berakhir. Karena Habibie yang selalu melihat banyak persoalan dari segi kuantitatif dan juga untuk menanggapi surat Perdana Menteri Australia, John Howard. Dalam pertemuan Presiden Habibie dengan para menterinya pada tanggal 27 Januari 1999, Habibie memutuskan akan melepas Timor Timur jika Timor Timur menolak tawaran status khusus dengan otonomi yang sangat diperluas. Kebijakan Habibie tersebut didukung oleh banyak menteri. Kemudian ditetapkan tanggal referendum dan persiapan untuk referendum. Pada tanggal 30 Agustus 1999 diadakan referendum di Timor Timur. Pelaksanaan referendum berlangsung dengan relatif aman dan diikuti hampir seluruh warga Timor Timur. Tetapi sehari setelah referendum, keadaan di Timor Timur mulai mencekam. Terjadi kerusuhan di mana-mana. Milisi menghadang dan mengepung sekitar 150 staf UNAMET untuk wilayah Ermere yang akan menuju Dili. Warga Timor Timur melakukan eksodus besar-besaran. Pada tanggal 3 September 1999, sekjen PBB menyampaikan hasil referendum kepada Dewan Keamanan PBB. Sehari kemudian, hasil referendum diumumkan secara resmi di Dili. Setelah hasil referendum

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 14 diumumkan, terjadi konflik-konflik yang menewaskan warga Timor Timur dan orang-orang yang ditugaskan di Timor Timur. Pada tanggal 2 Oktober 1999, Dewan Keamanan PBB mengesahkan Misi PBB untuk pemerintah transisi Timor Timur, United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET). Pada tanggal 26 Oktober, Presiden RI Abdurrahman Wahid menandatangani surat keputusan pembentukan Misi PBB untuk pemerintahan transisi Timor Timur, UNTAET. Lima hari kemudian, 31 Oktober 1999 seluruh prajurit dan perwira TNI meninggalkan perairan Dili. Secara resmi Timor Timur telah lepas dari Indonesia. Buku ini digunakan untuk membahas bab II, III, dan IV.

F. Landasan Teori Referendum berasal dari bahasa Latin, yaitu re yang artinya kembali dan ferre yang artinya menyerahkan.20 Menurut Kansil, ada tiga unsur referendum, yaitu: 1) menyerahkan kembali, 2) kepada rakyat sebagai pemilik/sumber kedaulatan yang semula diserahkan kepada lembaga tertentu, parlemen, MPR, 3) untuk memutuskan sesuatu UU baik yang diusulkan maupun yang sedang berlaku.21 Dalam Kamus Istilah Politik Kontemporer, referendum atau jajak pendapat adalah pemungutan suara untuk mengambil sebuah keputusan atau politik. Pada 20

21

S.A. Kodhi, Referendum dalam Negara Demokrasi Pancasila: Suatu Tinjauan Kefilsafatan dan Yuridis Konstitusional, Yogyakarta, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1989, hlm. 39, lihat juga C.S.T. Kansil, Referendum: Sarana Hukum Pemantapan dan Pengamanan UUD 1945, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1986, hlm. 94. C.S.T. Kansil, Referendum: Sarana Hukum Pemantapan dan Pengamanan UUD 1945, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1986, hlm. 95-96.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 15 sebuah referendum, biasanya orang-orang yang memiliki hak pilih diminta pendapatnya. Hasil referendum bisa dianggap mengikat atau tidak mengikat. Jika mengikat, maka para anggota eksekutif wajib menjalankan hasil jajak pendapat tersebut.22 Menurut Kodhi, referendum berarti cara penyerahan sesuatu hal kepada keputusan rakyat untuk secara langsung diterima atau ditolak. Hal tersebut dapat menyangkut perundang-undangan baik yang sudah ada atau yang berbentuk pengusulan baru; dapat pula berbentuk suatu amandemen terhadap suatu sistem perundang-undangan, termasuk undang-undang dasar, ataupun soal-soal lain yang diajukan pemerintah atau oleh sejumlah warga masyarakat yang pengaturannya telah ditentukan atau telah disepakati lebih dahulu.23 Menurut Tolchah, referendum merupakan pemungutan suara rakyat yang diselenggarakan untuk menentukan apakah sesuatu tindakan pemerintah atau suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah (keduanya sudah diperlakukan atau belum diperlakukan) disetujui ataukah tidak. Apabila disetujui boleh diperlakukan, dan apabila tidak, tidak boleh diperlakukan. Jumlah yang setuju atau tidak setuju itu ditentukan. Biasanya rakyat yang pendapatnya diminta dibatasi dengan umur, mungkin militer tidak disertakan dan lain-lain.24

22 23 24

Akbar Kaelola, Kamus Istilah Politik Kontemporer, Yogyakarta, Cakrawala, 2009, hlm. 288. S.A. Kodhi, op.cit., hlm. 40. SF. Marbun (Ed.), Masalah Referendum, Yogyakarta, Penerbit Jurusan htn/htp Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1984, hlm. 32.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 16 Tujuan referendum adalah untuk menanyakan kepada rakyat secara langsung mengenai sebuah keputusan yang akan diambil.25 Referendum diselenggarakan dengan mengadakan pemungutan pendapat rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, didahului dengan penerangan yang seluasluasnya mengenai maksud dan tujuan diadakan referendum serta hal-hal teknis pelaksanaannya.26 Pemungutan pendapat rakyat dilakukan dengan menggunakan surat pendapat rakyat. Pemilihan umum diselenggarakan dengan mengadakan pemungutan suara yang dilakukan dengan menggunakan surat suara.27 Contohnya menanyakan kepada rakyat secara langsung mengenai setuju atau tidak terhadap kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengubah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan referendum secara langsung adalah warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai hak memberikan pendapat rakyat dapat menggunakan haknya secara langsung tanpa melalui pihak lain dan tanpa perantara maupun tingkatan; umum berarti warga Negara Republik Indonesia yang pada waktu diadakan referendum telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah berhak memberikan pendapat rakyat; bebas artinya warga Negara Republik Indonesia dalam menggunakan hak memberikan pendapat rakyat dijamin keamanannya untuk tidak mendapat tekanan, paksaan, gangguan, atau pengaruh dari siapapun 25

26

27

C.S.T. Kansil, Referendum: Sarana Hukum Pemantapan dan Pengamanan UUD 1945, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1986, hlm. 137. C.S.T. Kansil, Memahami Pemilihan Umum dan Referendum (Sarana Demokrasi Pancasila), Jakarta, Penerbit IND. HILL-CO, 1986, hlm. 211, lihat juga C.S.T. Kansil, Referendum: Sarana Hukum Pemantapan dan Pengamanan UUD 1945, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1986, hlm. 137. C.S.T. Kansil, Memahami Pemilihan Umum dan Referendum (Sarana Demokrasi Pancasila), Jakarta, Penerbit IND. HILL-CO, 1986, hlm. 211.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 17 dan dengan cara apapun juga; rahasia artinya untuk dapat menggunakan hak memberikan pendapat rakyat secara bebas, setiap warga Negara Republik Indonesia dijamin menggunakan haknya secara rahasia dalam arti tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara bagaimanapun mengenai isi pendapat rakyat yang diberikannya sesuai dengan hati nuraninya.28 Kemerdekaan merupakan kekuasaan untuk menentukan diri sendiri untuk berbuat atau tidak berbuat. Jadi subyek yang merdeka itu mempunyai kekuasaan, di mana ia menguasai diri sendiri dan perbuatannya. Contohnya manusia yang berhadapan dengan suatu perbuatan yang tertentu dalam keadaan yang tertentu dan konkrit pula. Kemerdekaan terhadap setiap perbuatan sama dengan kemerdekaan terhadap setiap obyek yang konkrit.29 Kemerdekaan berarti menguasai diri sendiri, menguasai perbuatannya. Jika manusia sudah memeluk kebahagiaannya yang penuh, di situ pula kemerdekaannya berkembang.30 Manusia itu merdeka, akan tetapi kemerdekaan itu berdasarkan ikatan kodratnya. Dia merdeka dalam keterikatan dan terikat dalam kemerdekaannya. Konkritnya ia merdeka terhadap suatu perbuatan, artinya ia dapat melakukan atau tidak melakukan. Akan tetapi menurut ikatan tujuannya dan menurut ikatan kodratnya, ia boleh jadi tidak boleh atau wajib melakukan. Sebenarnya yang menjiwai kemerdekaan itu adalah kehausan akan kebahagiaan, atau dengan kata lain kehausan dan keharusan akan kesempurnaan manusia yang sejati.31

28

29 30 31

C.S.T. Kansil, Referendum: Sarana Hukum Pemantapan dan Pengamanan UUD 1945, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1986, hlm. 137-138. Driyarkara tentang Manusia, Yogyakarta, Penerbitan Yayasan Kanisius, 1980, hlm. 60-61. Ibid., hlm. 62-63. Ibid., hlm. 63.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 18 Kemerdekaan merupakan dambaan bagi seluruh masyarakat yang merasa dijajah oleh bangsa lain. Ada dua sifat kemerdekaan, yaitu kemerdekaan substantif dan kemerdekaan simbolis. Kemerdekaan tidak hanya dimonopoli oleh suatu bangsa karena itu adalah sesuatu yang melekat pada diri individu sejak ia dilahirkan sebagai manusia. Kemerdekaan mengandung nilai kebebasan sehingga orang mengartikan kemerdekaan yang hakiki adalah kemerdekaan yang mengandung kebebasan.32 Dalam pidato Mohammad Hatta pada rapat umum di Medan pada tanggal 21 November 1950, Mohammad Hatta mengatakan bahwa kemerdekaan hanyalah satu cara supaya kita bisa menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan. Kemerdekaan berarti mempunyai kekuasaan sendiri, dan dengan kekuasaan itu kita bisa menyelenggarakan apa yang selama ini menjadi cita-cita dari rakyat.

Contohnya

Indonesia

yang merdeka dan berdaulat

telah

diselenggarakan. Pekerjaan yang berat adalah mewujudkan tujuan negara, yaitu mencapai Indonesia yang adil dan makmur.33 Pidato Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, mengartikan tujuan kemerdekaan sama artinya dengan dasar kemanusiaan yang berupa kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara.34 Dalam pidato Mohammad Hatta untuk memperingati dua tahun RI di Bukittinggi pada tanggal 18 Agustus 1947, Mohammad Hatta mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan sebuah bangsa, tidaklah mudah. Pertama,

32 33

34

Megandaru W. Kawuryan, Kamus Politik Modern, Yogyakarta, Pura Pustaka, 2008, hlm. 283. I Wangsa Widjaja & Meutia F. Swasono, Mohammad Hatta: Kumpulan Pidato III, Jakarta, Inti Idayu Press, 1985, hlm. 48. Sudaryanto, Filsafat Politik Pancasila: Refleksi atas Teks Perumusan Pancasila, Yogyakarta, Kepel Press, 2007, hlm. 123.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 19 kemerdekaan harus diperjuangkan. Telah menjadi hukum sejarah bahwa kelahiran setiap bangsa diiringi dengan cucuran darah dan air mata. Contohnya adalah lahirnya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak sedikit darah yang tertumpah, darah orang-orang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mencapai kemerdekaan bangsa.35 Untuk mencapai kemerdekaan, dibutuhkan suatu panitia yang mempelajari tentang kemerdekaan dari segi politik, ekonomi, tata pemerintahan. 36 Selain itu, juga dibutuhkan bendera, lagu kebangsaaan, dan pembentukan negara.37 Setelah mengalami penjajahan, maka timbul keinginan rakyat yang dijajah untuk merdeka.38 Pada umumnya, keinginan untuk meretakkan belenggu penjajahan asing dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intern (sebab-sebab dari dalam) dan faktor ekstern (sebab-sebab dari luar). Sebab-sebab intern adalah sebab-sebab yang berasal dari sistem kolonial sendiri. Dalam sistem ini, rakyat jajahan diperlakukan secara tidak adil, diperas demi kepentingan sistem merkantilisme ekonomi. Rakyat harus bekerja keras, pajak dipungut terlalu tinggi, hak-hak asasi diinjak-injak, rakyat dibiarkan tidak terdidik. Sedangkan sebabsebab ekstern adalah sebab-sebab yang berasal dari luar sistem kolonialisme sendiri. Komunikasi rakyat di daerah jajahan secara langsung maupun tidak langsung dengan dunia luar merupakan inspirasi yang terbesar bagi tumbuhnya

35 36

37

38

I Wangsa Widjaja & Meutia F. Swasono, op.cit., hlm. 23. Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, & Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975, hlm. 16. Bernhard Dahm, Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan terjemahan Hasan Basari, Jakarta, LP3ES, 1987, hlm. 338. Hidayat Mukmin, Pergolakan di Amerika Latin dalam Dasawarsa ini, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 26.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 20 gagasan-gagasan

baru

dalam

menemukan

cara-cara

memperjuangkan

kemerdekaan.39 Pada umumnya kondisi di negara-negara yang baru saja merebut kemerdekaan dari penjajah sangat memprihatinkan. Contohnya keadaan Indonesia dalam tahun 1945. Rakyat belum dibekali pengetahuan berpolitik dan menyusun organisasi-organisasi politik dan belum bisa membuat program yang jelas dalam partai politik. Pengalaman berparlemen juga sangat minim. Pendidikan dan kesehatan tidak mendapat banyak perhatian. Pengalaman dalam bidang ekonomi juga masih kurang.40 Negara yang merdeka adalah negara nasional yang bersatu dan tidak terpisah-pisah, bebas dari penjajahan asing dalam bentuk apapun juga, politik maupun ideologi.41 Kemerdekaan akan lemah jika setiap kekuasaan diberi wewenang yang luas dan tidak terperinci.42 Tercapainya kemerdekaan bukan merupakan akhir perjuangan, karena tujuan perjuangan bukan hanya kemerdekaan politik atau bebas dari penjajahan saja, tetapi pemerintahan dijalankan berdasarkan pola kepribadian sendiri untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera.43

39 40 41

42

43

Ibid., hlm. 27. Ibid., hlm. 44. Mohammad Hatta, “Masyarakat Kolonial dan Cita-cita Demokrasi Sosial (1956)” dalam Herbert Feith & Lance Castles, eds. Pemikiran Politik Indonesia, Jakarta, LP3ES, 1988, hlm. 10. George H. Sabine, Teori-teori Politik: Sedjarah Pertumbuhan dan Perkembangannya terjemahan Soewarno Hadiatmodjo, Bandung, Penerbit Dhiwantara, 1954, hlm. 298. Hidayat Mukmin, op.cit., hlm. 43.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 21 G. Metode dan Pendekatan Penelitian 1. Metode Penelitian Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah melalui tahap-tahap berikut: a. Pengumpulan Sumber (Heuristik) Heuristik (heuristic) berasal dari bahasa Yunani heuristiken, artinya mengumpulkan atau menemukan sumber. Yang dimaksud dengan sumber atau sumber sejarah (historical sources) adalah sejumlah materi sejarah yang tersebar dan terdifersifikasi.44 b. Kritik Sumber (Verifikasi) Kritik sumber sejarah adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber. Yang dimaksud dengan kritik adalah kerja intelektual dan rasional yang mengikuti metodologi sejarah untuk mendapatkan objektivitas suatu kejadian.45 Dalam usaha mencari kebenaran, sejarawan dihadapkan dengan kebutuhan untuk membedakan apa yang benar, apa yang tidak benar atau palsu, apa yang mungkin dan apa yang meragukan atau mustahil. Supaya memperoleh sumber yang benar, sejarawan harus menggabungkan antara pengetahuan, sikap ragu (skeptis), percaya begitu saja, menggunakan akal sehat, dan melakukan tebakan inteligen. Jadi, fungsi dari kritik sumber adalah supaya karya sejarah merupakan produk dari suatu proses ilmiah

44 45

Suhartono W. Pranoto, Teori dan Metodologi Sejarah, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm. 29. Ibid., hlm. 35.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 22 yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hasil dari suatu fantasi, manipulasi atau fabrikasi sejarawan.46 Umumnya kritik sumber dilakukan terhadap sumber-sumber pertama. Kritik ini meliputi verifikasi sumber, yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber itu. Dalam metode sejarah ada dua jenis kritik sumber, yaitu kritik eksternal (otentisitas dan integritas) dan kritik internal.47 c. Interpretasi Fakta yang sudah dikumpulkan harus diinterpretasikan untuk menghasilkan cerita sejarah. Sebenarnya interpretasi atau tafsir sangat individual, artinya siapa saja dapat menafsirkan. Walaupun datanya sama, tetapi interpretasinya bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Perbedaan interpretasi terjadi karena perbedaan latar belakang, pengaruh, motivasi, pola pikir. Jadi interpretasi sangat subjektif, tergantung masing-masing pribadi.48 Dalam melakukan interpretasi, sejarawan tetap berada di bawah bimbingan metodologi sejarah, sehingga subjektivitas dapat dieliminasi. Metodologi mengharuskan sejarawan mencantumkan sumber datanya supaya pembaca dapat mengecek kebenaran data dan konsisten dengan interpretasinya.49

46 47 48 49

Helius Sjamsuddin, op.cit., hlm. 103. Ibid., hlm. 103-104. Suhartono W. Pranoto, op.cit., hlm. 55. Loc.cit.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 23 Interpretasi

dapat

dilakukan dengan

analisis

dan sintesis.

Menganalisis sama dengan menguraikan. Dari data yang bervariasi dapat dianalisis setelah ditarik secara induktif sehingga dapat disimpulkan. Sedangkan sintesis berlawanan dengan analisis. Sintesis sama dengan penyatuan. Data-data yang dikelompokkan menjadi satu kemudian disimpulkan.50 d. Penulisan (Historiografi) Tahap penulisan mencakup interpretasi sejarah, eksplanasi sejarah, sampai presentasi atau pemaparan sejarah sebenarnya. Ketika seorang sejarawan memasuki tahap menulis, ia harus menggunakan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena ia harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu penulisan utuh yang disebut historiografi (penulisan sejarah).51 2. Pendekatan Penelitian Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan politik, sosial, dan ekonomi. Pendekatan politik digunakan untuk menjelaskan latar belakang referendum di Timor Timur pada tahun 1999. Faktor-faktor politik di Indonesia maupun di Timor Timur membuat kelompok-kelompok yang berbeda pendapat baik di Indonesia maupun di Timor Timur semakin memanas sehingga diadakan referendum pada tahun 1999. Selain itu, pendekatan politik juga akan membantu penulis dalam mendeskripsikan proses atau jalannya referendum di Timor Timur tahun 1999 50 51

Ibid., hlm. 56. Helius Sjamsuddin, op.cit., hlm. 103-104.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 24 sampai merdekanya Timor Timur tahun 2002. Tidak hanya dilihat dari sudut pandang politik, jalannya referendum di Timor Timur sampai merdekanya Timor Timur akan dideskripsikan pula dari segi sosial. Terdapat banyak dampak dari referendum sampai merdekanya Timor Timur, baik dampak bagi Timor Timur sendiri maupun bagi Indonesia. Tetapi penulis hanya akan membahasnya dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan politik, sosial, dan ekonomi. Dengan pendekatan politik, penulis berusaha mendeskripsikan mengenai politik dalam negeri Timor Timur dan Indonesia maupun politik luar negeri Timor Timur dan Indonesia (hubungan Timor Timur dan Indonesia dengan negara-negara lain). Sedangkan pendekatan sosial akan digunakan untuk mendeskripsikan keadaan sosial di Timor Timur dan Indonesia ketika terjadi referendum tahun 1999 sampai merdekanya Timor Timur tahun 2002. Setelah referendum, kebanyakan warga Timor Timur yang memilih ikut Indonesia mengungsi ke daerah Indonesia, khususnya Timor Barat yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kupang. Hadirnya para pengungsi dari Timor-Timor di daerah-daerah Indonesia membawa dampak atau purubahan sosial yang drastis. Tidak hanya politik dan sosial, referendum dan kemerdekaan Timor Timur juga turut mempengaruhi perekonomian Timor Timur.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 25 H. Sistematika Penulisan Sistematika

penulisan

skripsi

yang

berjudul

“Referendum

dan

Kemerdekaan Timor Timur 1999-2002” adalah: Bab I

: berisi pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode dan pendekatan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II

: menjelaskan latar belakang referendum di Timor Timur.

Bab III

: mendeskripsikan proses referendum tahun 1999 sampai merdekanya Timor Timur tahun 2002.

Bab IV

: mendeskripsikan dampak referendum dan kemerdekaan Timor Timur dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi.

Bab V

: berupa kesimpulan dari penulisan permasalahan yang diuraikan pada bab II, III, dan IV.


BAB II LATAR BELAKANG REFERENDUM DI TIMOR TIMUR A. Konflik antara Indonesia dan Timor Timur Pada tanggal 12 November 1991 terjadi insiden Santa Cruz yang membantu Timor Timur untuk mematahkan isolasi internasionalnya.1 Ratusan pemuda berkumpul di Gereja St. Antonio Motael Dili, untuk mengikuti misa mengenang almarhum Sebastiao Gomes Rangel. Sebastiao adalah seorang aktifis pro kemerdekaan. Ia meninggal pada tanggal 28 Oktober 1991 dalam sebuah bentrokan antara para pemuda pro integrasi dengan pro kemerdekaan. Menurut rencana yang disepakati dengan aparat keamanan setempat, para pemuda akan melakukan ziarah kubur secara damai menuju pekuburan Santa Cruz untuk meletakkan karangan bunga di makam Sebastiao.2 Pastor Ricardo menyelenggarakan misa untuk Sebastiao Gomes yang meninggal dua minggu sebelumnya di Gereja Motael. Dua minggu setelah misa peringatan, para hadirin berjalan ke pekuburan Santa Cruz, tempat Sebastiao dikubur. Ketika orang banyak itu membanjiri jalan-jalan Dili, mereka membentang berbagai spanduk dan meneriakkan semboyan pro kemerdekaan. Banyak orang meninggalkan tempat kerja dan rumah mereka untuk bergabung dengan rombongan yang berubah menjadi demonstrasi massa melawan kekuasaan 1

2

Joseph Nevins, Pembantaian Timor Timur, Horor Masyarakat Internasional terjemahan Nugroho Kacasungkono, Yogyakarta, Galangpress, 2008, hlm. 43. Kristio Wahyono, Timor Target, Banda Aceh, Kreung Aceh, 2009, hlm. 33-34, lihat juga Khairul Jasmi, Eurico Guterres Melintas Badai Politik Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm. 60.

26

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 27 Indonesia yang pertama sejak invasi 1975.3 Hal ini terjadi karena ada perbedaan pendapat di antara orang-orang Timor Timur. Ada yang menginginkan kemerdekaan dan ada yang mau tetap bergabung dengan Indonesia. Ketika kerumunan demonstran mulai berpencar, militer Indonesia tiba dan menghadang di sebuah ujung jalan. Menurut saksi mata, tanpa peringatan dan tanpa provokasi, para tentara berbaris menuju kerumunan orang tersebut dan menembak dengan senapan M-16 buatan Amerika Serikat. Penembakan tersebut menewaskan lebih dari 250 orang.4

B. Perilaku Aparat-Aparat Pendatang di Timor Timur Menurut Kiki Syahnakri, sikap para pendatang terutama aparat pemerintah, TNI, dan Polri cenderung arogan. Mereka memperlihatkan superioritas atas warga setempat dan bersikap seperti penakluk atau kaum kolonial yang berhasil menduduki sebuah koloni baru. Selain itu, mereka merasa layak untuk menjalankan peran pemerintah dan menganggap warga Timor Timur sebagai lapisan kelas dua dalam tatanan sosial masyarakat di Timor Timur. Sebagai contoh dalam acara-acara atau pesta-pesta publik, para pejabat publik (bahkan bupati) putra daerah sering ditempatkan di deretan kursi belakang. Sedangkan para pejabat pendatang yang secara hierarkis pemerintahan statusnya di bawah bupati menempati kursi paling depan. Seringkali tidak ada kesadaran akan kondisi tersebut. Perilaku pejabat pendatang mengabaikan tata norma

3 4

Joseph Nevins, op.cit., hlm. 42-43. Ibid., hlm. 43.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 28 kearifan lokal untuk menghargai sesepuh masyarakat putra daerah seperti itu menumbuhkan sikap antipati masyarakat setempat. Sikap superior seperti itu melahirkan perilaku negatif lainnya, terutama korupsi. Banyak pejabat pendatang yang mengelola keuangan daerah dengan sewenang-wenang. Dalam perkembangannya, perilaku korup yang awalnya hanya dilakukan oleh pejabat pendatang mulai menular kepada para pejabat pemda putra daerah. Ketika Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, Timor Timur mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat dan mendapat aliran dana yang sangat besar.5 Dari sisi militer atau TNI, ada juga sikap

yang memancing

ketidaksenangan dan kemarahan di pihak rakyat Timor Timur. Hal tersebut terlihat dari berbagai kasus kekerasan yang terjadi dan oknum TNI sebagai aktor utamanya. Dalam bukunya, Kiki Syahnakri menyatakan bahwa ia sama sekali tidak membantah terjadinya kasus-kasus kekerasan oleh oknum TNI-Polri atau ABRI pada saat itu, karena kenyataan di lapangan membuktikan memang ada anggota-anggota ABRI yang terjebak dalam perilaku yang jauh dari sikap teritorial dan melakukan tindakan kekerasan.6 Sebagai contoh pernah terjadi kasus pemukulan terhadap seorang pastor, Romo Dominggus. Walaupun kemudian pelaku pemukulan, oknum TNI mengaku tidak mengetahui bahwa orang yang ia pukul adalah seorang pastor. Tetapi hal tersebut tetap memicu kemarahan dan kebencian umat dan rakyat Timor Timur terhadap TNI.7

5

6 7

Kiki Syahnakri, Timor Timur The Untold Story, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2013, hlm. 346. Ibid., hlm. 348. Ibid., hlm. 351.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 29 Selain kasus pemukulan, terjadi peristiwa pencemaran hostia oleh seorang anggota Zeni Konstruksi (Zikon) TNI AD pada tanggal 28 Juni 1994 di Gereja Sao Jose Remexio. Dalam Surat Gembala (Nota Pastoral) Uskup Belo mengenai kasus pencemaran dan penodaan Hostia Kudus yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juli 1994, pada poin keempat secara tegas Uskup Belo menulis: “Kasus pencemaran Hostia Kudus dan Sakral di Gereja Sao Jose Remexio itu dapat mengurangi kepercayaan umat Katolik di Timor Timur yang adalah Warga Negara Kesatuan Repoublik Indonesia terhadap nilai-nilai luhur integrasi, sekaligus merupakan indikasi pemusnahan kebudayaan, sejarah, tradisi, dan agama Katolik di Timor Timur yang adalah warisan suci para leluhur masyarakat Timor Timur”.8 Selanjutnya dalam Nota Pastoral itu Uskup Belo menghimbau supaya pimpinan ABRI dan sipil memperhatikan dan membina seluruh personil ABRI dan sipil yang betugas di Timor Timur supaya mereka memahami adat-istiadat dan tradisi perayaan iman masyarakat Timor Timur. Pada akhir Nota Pastoral, Uskup Belo juga meminta kepada pimpinan ABRI di Jakarta supaya dengan penuh bijaksana merefleksikan dan merevisi kembali semua kebijakan ABRI di wilayah Timor Timur.9

C. Rakyat Timor Timur Menuntut Referendum Kejadian-kejadian dan masalah-masalah yang terjadi terus menerus di Timor Timur pasca berintegrasi dengan Indonesia memicu rakyat Timor Timur menuntut

referendum.

Kelompok-kelompok

mahasiswa

Timor

Timur

menyelenggarakan forum-forum terbuka di Dili dan di daerah-daerah Timor 8 9

Ibid., hlm. 394. Ibid., hlm. 394-395.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 30 Timur lainnya untuk membahas dan memperdebatkan status politik Timor Timur. Sejak bulan Juni 1998, terjadi demonstrasi-demonstrasi pro kemerdekaan yang besar, termasuk yang dihadiri oleh ribuan orang di pekuburan Santa Cruz pada tanggal 12 November 1998 untuk memperingati ulang tahun ketujuh insiden Santa Cruz. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa banyak rakyat Timor Timur menolak tawaran otonomi yang diberikan oleh Indonesia dan menuntut penyelenggaraan referendum supaya mereka bisa menentukan masa depan politik mereka atau menentukan nasib sendiri.10 Dalam Koran Kompas yang terbit tanggal 29 Juni 1998, pada hari Minggu 28 Juni 1998 ribuan massa Timor Timur memenuhi halaman Hotel Mahkota, tempat para duta besar anggota Dewan Uni Eropa tinggal. Massa mendesak delegasi Dewan Uni Eropa supaya segera diadakan referendum di Timor Timur. Massa menolak otonomi daerah bagi Timor Timur yang diberikan oleh pemerintah Indonesia pada masa reformasi, dan mengecam pemberitaan media massa Indonesia yang hanya melihat kepentingan Indonesia, tanpa memperhatikan tuntutan rakyat Timor Timur.11 Selain massa, seorang tokoh Fretilin yang ditahan di LP Cipinang juga menyarankan diadakan referendum. Dalam Koran Kompas yang terbit tanggal 31 Juli 1998, pada hari Kamis 30 Juli 1998 tokoh Fretilin Xanana Gusmao menyampaikan sarannya kepada mantan Panglima Komando Pelaksana Operasi (Pangkolakops) Mayjen Theo Syafei di LP Cipinang bahwa untuk menyelesaikan masalah Timor Timur perlu dilakukan referendum. Apapun hasilnya, referendum 10 11

Joseph Nevins, op.cit., hlm. 111-112. “Ribuan Massa Timtim Tuntut Referendum”, Kompas, Senin, 29 Juni 1998.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 31 akan bisa diterima semua pihak. Sedangkan mengenai keberadaan ABRI di Timor Timur, Xanana mengharapkan supaya ABRI bisa lebih bersikap toleran terhadap semua lapisan masyarakat, baik yang pro integrasi, anti integrasi, maupun yang mengambang atau tidak berpihak pada pro integrasi atau anti integrasi. 12 Uskup Belo selaku pemimpin umat Katolik Timor Timur juga mendesak diadakan referendum.13

D. Hubungan Rakyat Timor Timur dengan Pihak Lain 1. Relasi dengan Gereja Katolik dan Uskup Belo Para pemimpin agama tentu selalu berorientasi pada kemanusiaan dan peradaban yang layak. Jika terjadi kekerasan atau kejahatan kemanusiaan, mereka berada di garis terdepan untuk menghadang. Gereja di Timor Timur juga demikian. Beberapa kasus kekerasan yang terjadi sejak awal kehadiran Indonesia atau TNI di Timor Timur kadang memicu kekecewaan, antipati, dan kritik keras gereja.14 Beberapa uskup Dili sebelum Uskup Belo lebih berpihak kepada kelompok anti integrasi. Sejak awal proses dekolonisasi Timor Portugis, mayoritas Gereja Katolik berpihak pada UDT yang berorientasi kemerdekaan dalam bingkai commonwealth dengan Portugis. Tetapi Uskup Belo yang dibantu oleh pihak Indonesia dalam beberapa aspek memiliki relasi personal dan simpati khusus terhadap Indonesia. Uskup Belo berasal dari keluarga pro integrasi. Namun ketika Uskup Belo dengan keras mengkritik pemerintah 12 13 14

“Penyelesaian Masalah Timtim, Xanana Sarankan Referendum”, Kompas, Jumat, 31 Juli 1998. Khairul Jasmi, op.cit., hlm. 52. Kiki Syahnakri, op.cit., hlm. 349.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 32 Indonesia dan TNI, itu merupakan reaksinya sebagai seorang pemimpin Gereja Timor Timur yang kecewa dan marah ketika umatnya diperlakukan secara tidak adil dan tidak manusiawi oleh kebijakan dan tindakan oknumoknum pemerintah Indonesia atau TNI.15 Menurut Uskup Belo, sikap gereja dalam menjalin relasi dengan pemerintah dan aparat keamanan di Timor Timur tetap sama dan konsisten. Gereja Katolik dalam segala zaman tetap memperjuangkan keadilan dan perdamaian, kebenaran dan cinta kasih. Gereja menolak semua bentuk perjuangan politik yang menggunakan cara-cara kekerasan dan karena itu gereja mengedepankan dan mengupayakan dialog.16 2. Hubungan dengan Media Media lokal yang paling berpengaruh di Timor Timur adalah Suara Timor Timur. Hampir semua pegawai Suara Timor Timur beragama Katolik. Oleh karena itu mereka memiliki hubungan yang akrab dengan gereja, termasuk dengan Uskup Belo. Kedekatan tersebut membuat Suara Timor Timur cenderung memihak gereja sesuai dengan misi kemanusiaannya. Setiap kasus kekerasan yang diduga dilakukan oleh TNI segera diberitakan lewat media. Pendapat para pemimpin gereja juga mendapat tempat khusus dalam setiap pemberitaan tersebut. Kebijakan pemberitaan Suara Timor Timur lebih disejajarkan dengan suara serta kebijakan gereja dan masyarakat luas yang memiliki pandangan negatif dan kecurigaan terhadap Indonesia.17

15 16 17

Ibid., hlm. 349 dan 351. Ibid., hlm. 390. Ibid., hlm. 352.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 33 E. Tanggapan Internasional Terhadap Konflik Indonesia dan Timor Timur 1. Amerika Pada bulan Mei 1992, Tony Hall mengajukan satu undang-undang dalam Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghentikan semua bantuan ekonomi dan militer kepada Indonesia selama Indonesia tidak mematuhi resolusi PBB. Resolusi PBB tersebut menyerukan kepada Indonesia supaya mundur dari Timor Timur dan membiarkan penyelenggaraan referendum oleh PBB mengenai penentuan nasib sendiri. Kemudian pada bulan September, para anggota Kongres Amerika Serikat dan Parlemen Jepang mengirimkan satu seruan bersama kepada Sekretaris Jenderal PBB Boutros Butros-Ghali menyerukan

kepada

PBB

untuk

mengambil

langkah-langkah

nyata

merealisasikan pemungutan suara PBB mengenai penentuan nasib sendiri di Timor Timur. Dipimpin oleh Tony Hall dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ronald Machtley dari negara bagian Rhode Island, 150 anggota Kongres menandatangani seruan tersebut. Oleh karena itu, pada tanggal 2 Oktober 1992, Kongres memotong US$ 2,3 juta pendanaan International Military Education and Training (IMET) untuk Indonesia dari undang-undang alokasi bantuan asing untuk tahun keuangan 1993, walaupun ada penentangan keras dari perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat seperti AT&T dan Departemen Luar Negeri serta Departemen Pertahanan. Penghentian tersebut menandai untuk pertama

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 34 kalinya dalam tujuh belas tahun Kongres menghentikan bantuan kepada Indonesia karena masalah Timor Timur.18 Kemenangan Bill Clinton pada pemilihan Presiden Amerika Serikat pada akhir tahun 1992 memperkuat harapan banyak pendukung Timor Timur. Dalam suatu konferensi pers, Clinton mengatakan “saya sangat kuatir dengan keadaan di Timor Timur”. Dalam rapat pada bulan Maret 1993 Komisi Hak Asasi Manusia PBB, delegasi Amerika Serikat meninggalkan praktek lama menghalangi dan menjadi salah satu negara yang mensponsori satu resolusi mengutuk pelanggaran HAM Indonesia di Timor Timur. Pada akhir tahun 1993, Departemen Luar Negeri Clinton juga menghalangi satu usulan penjualan oleh pemerintah Yordania empat jet tempur F-5E buatan Amerika Serikat kepada Indonesia. Selanjutnya pada awal tahun 1994, Departemen Luar Negeri mengumumkan pelarangan penjualan senjata ringan kepada Indonesia.19 Amerika Serikat bukanlah satu-satunya negara yang mempunyai pengaruh besar pada peristiwa-peristiwa mengenai Timor Timur. Tetapi kebijakan dan tindakan Amerika sangat penting, sama seperti kebijakan dan tindakan negara-negara yang bergabung dalam Kelompok Inti Timor Timur. Kelompok Inti Timor Timur merupakan satu badan tidak resmi yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Kofi Annan ketika perundingan-perundingan PBB berlangsung pada tahun 1999. Anggota kelompok inti adalah negara-negara

18 19

Joseph Nevins, op.cit., hlm. 77. Ibid., hlm. 77-78.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 35 yang berkepentingan yang membantu Sekretariat PBB dalam masalah tertentu.20 2. Australia Pertemuan Tingkat Tinggi Howard-Habibie pada bulan April 1999 di Bali membantu membuka jalan untuk menciptakan keadaan bagi konsultasi rakyat. Upaya diplomatik dan politik Australia yang penting telah membantu memperkuat dukungan internasional untuk tindakan penentuan nasib sendiri dan selanjutnya untuk memulihkan keamanan.21 Tindakan Australia tersebut menunjukkan bahwa Australia menginginkan supaya diadakan referendum di Timor Timur. Para pejuang dan pembela politik Australia menunjuk surat Howard bertanggal 19 Desember 1998 kepada Habibie sebagai satu perkembangan menentukan dalam keputusan Jakarta untuk diadakan referendum di Timor Timur. Isi dari surat Howard tersebut sama seperti yang pernah ditawarkan Ali Moertopo dan Adam Malik pada tahun 1974-1975. Howard meminta kepada Habibie untuk mempertimbangkan “satu cara menangani masyarakat Timor Timur akan tindakan penentuan nasib sendiri” sementara menegaskan bahwa “dukungan Australia pada kedaulatan Indonesia tidak berubah”. Dalam hal ini, Howard menyarankan supaya proses penentuan nasib sendiri harus menghindari “keputusan awal dan akhir mengenai status masa depan propinsi

20 21

Ibid., hlm. 153. Ibid., hlm. 195.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 36 itu” sehingga Jakarta mempunyai waktu yang cukup untuk meyakinkan rakyat Timor Timur bijaksananya tetap berintegrasi dengan Indonesia.22 3. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pemerintah Indonesia dan Portugal menyelesaikan perundingan yang menghasilkan sebuah kesepakatan, Perjanjian 5 Mei yang ditandatangani di markas besar PBB di New York pada tanggal 25 Mei 1999. Isi Perjanjian 5 Mei adalah memberi wewenang kepada PBB untuk memberikan tawaran pemerintah Indonesia kepada rakyat Timor Timur otonomi khusus untuk dipertimbangkan dan diterima atau ditolak melalui suatu konsultasi rakyat berdasarkan pemungutan suara langsung, rahasia, dan umum. Setelah penandatanganan, Kofi Annan menyambut jaminan yang diberikan Presiden Habibie

bahwa

pemerintahnya

akan

menjalankan

tanggungjawabnya

mengenai keamanan dan ketertiban serta perlindungan untuk penduduk sipil.23

F. Sikap Pemerintah Indonesia Terhadap Timor Timur Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, lalu digantikan oleh wakilnya, B.J. Habibie.24 Habibie dan kerabat dekatnya cenderung melihat segala persoalan dari segi kuantitatif.25 Seperti yang ditulis oleh Jusuf

22

23 24

25

Loc.cit., lihat juga Jusuf Wanandi, Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998 terjemahan Endy Bayuni, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2014, hlm. 290. Joseph Nevins, op.cit., hlm. 116. Khairul Jasmi, op.cit., hlm. 68, lihat juga Cordula Maria Rien Kuntari, Timor Timur Satu Menit Terakhir: Catatan Seorang Wartawan, Bandung, Penerbit Mizan, 2008, hlm. 23. Cordula Maria Rien Kuntari, op.cit., hlm. 24.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 37 Wanandi dalam bukunya, Habibie tidak mengerti arti historis Timor Timur bagi Indonesia.26 Awalnya Perdana Menteri Australia, John Howard mengirim surat dan mengatakan Australia mendukung Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia melalui status khusus dengan otonomi yang sangat diperluas. Seperti yang ditulis oleh Rien Kuntari, setelah melihat kecilnya kemungkinan itu, kata Dewi Australia mengubah posisinya. Howard mengusulkan untuk meninjau ulang, yang memungkinkan pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri atau right to selfdetermination. Menurut Dewi Fortuna Anwar, sikap Australia yang tidak konsisten tersebut memicu Habibie memberikan dua opsi kepada Timor Timur.27 Opsi pertama pemberian paket otonomi khusus dan opsi kedua memisahkan diri dari Indonesia. Pemerintah Indonesia akan melepaskan Timor Timur jika pada akhirnya propinsi RI ke-27 tersebut menolak uluran tangan Indonesia untuk memberi status khusus dengan otonomi yang diperluas. Habibie menghendaki supaya setelah tahun 2000 masalah Timor Timur selesai.28 Habibie memberikan surat Howard kepada menteri keamanan. Disposisi Habibie tersebut dibawa dalam rakor Polkam tanggal 25 Januari 1999. Kesimpulannya opsi pertama lebih baik, yaitu memberi status khusus dengan otonomi yang sangat diperluas. Maksud dari otonomi yang diperluas adalah Timor Timur boleh melakukan apa saja, kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan (Hankam), serta moneter. Jika opsi yang pertama tidak disambut dengan baik, kemungkinan Timor Timur dan Indonesia akan berpisah 26 27 28

Jusuf Wanandi, op.cit., hlm. 290. Cordula Maria Rien Kuntari, op.cit., hlm. 28. Khairul Jasmi, op.cit., hlm. 78-79, lihat juga Cordula Maria Rien Kuntari, op.cit., hlm. 24.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 38 baik-baik melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SUMPR). Kemudian disposisi tersebut dimatangkan dalam sidang kabinet bidang Politik dan Keamanan (Polkam).29 Sidang kabinet bidang Polkam yang diselenggarakan pada tanggal 27 Januari 1999 membahas mengenai masalah Timor Timur. Sebagian besar peserta dalam sidang tidak keberatan dengan usul Habibie untuk memberikan dua opsi kepada Timor Timur. Menteri-menteri yang setuju dengan usul presiden adalah menteri ekonomi, menteri Pertahanan dan Keamanan (Hankam) sekaligus Panglima TNI Jenderal Wiranto. Hanya Mensegneg Akbar Tanjung dan Menlu Ali Alatas yang keberatan.30 Namun dalam perkembanganya, pernyataan Habibie berubah. Pada tanggal 11 Februari 1999 ketika Habibie menerima peserta Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Istana Merdeka, Habibie menyatakan akan memberikan kemerdekaan kepada Timor Timur.31 Badan Pengawas Pelaksanaan Reformasi Total (Bappertal) menilai kebijakan Habibie mengenai Timor Timur adalah kebijakan dadakan yang tidak tepat waktu, ketentuan yang harus diterima MPR, tanpa prosedur, dan tanpa mekanisme yang jelas. Bappertal mengkritik Habibie karena keputusan melepas Timor Timur belum dikonsultasikan lebih dalam dan terbuka dengan pihak

29 30 31

Cordula Maria Rien Kuntari, op.cit., hlm. 28-29. Ibid., hlm. 24-25. Ibid., hlm. 29.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 39 DPR/MPR.32 Keputusan akhir tanggal 5 Mei 1999 adalah kesepakatan untuk melaksanakan referendum atau jajak pendapat di Timor Timur.33

32 33

Ibid., hlm. 30. Ibid., hlm. 32.


BAB III PROSES REFERENDUM DAN KEMERDEKAAN TIMOR TIMUR A. Persiapan Referendum Dalam tahun 1999 sejak Presiden Habibie memberikan dua opsi kepada rakyat Timor Timur, maka dibentuk United Nations Mission in East Timor (UNAMET) berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1246 (1999) tanggal 11 Juni 1999 untuk mengorganisasi, mengawasi, dan memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan referendum di Timor Timur sesuai dengan persetujuan antara RI-Portugal-PBB tanggal 5 Mei 1999.1 Namun berdasarkan resolusi 1257 DK PBB, masa kerjanya diperpanjang hingga 30 September 1999. Dipimpin oleh Ian Martin, UNAMET menempatkan kantor dan pusat pengendalian operasinya di kawasan Matadauro, basis kelompok anti integrasi di kota Dili.2 Pada bulan Mei didatangkan tiga unit helikopter Super Puma SA-332-SL. Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 1999 PBB mengirim kapal Artic Atlantic yang merapat di Teluk Dili. Kapal Artic Atlantic memuat banyak peralatan untuk keperluan referendum atau jajak pendapat seperti kertas, pensil, penggaris, komputer, mesin foto copy, mesin generator, dan mobil. Pada tanggal yang sama, sebuah pesawat jenis IL-76 mendarat di lapangan terbang Baucau. Pesawat

1

2

Kristio Wahyono, Timor Target, Banda Aceh, Kreung Aceh, 2009, hlm. 126, lihat juga Kiki Syahnakri, Timor Timur The Untold Story, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2013, hlm. 222. Kiki Syahnakri, Timor Timur The Untold Story, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2013, hlm. 222.

40

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 41

tersebut membawa 39 unit mobil yang akan digunakan untuk memperlancar tugas-tugas UNAMET.3 Pendaftaran pemilih mulai dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1999. Ada ketakutan besar bahwa hanya sedikit orang yang merasa cukup aman atau berani untuk mendaftar di salah satu tempat pendaftaran yang disediakan UNAMET. UNAMET telah menyediakan dua ratus tempat pendaftaran. Tetapi dalam minggu pertama saja sudah ada puluhan ribu orang yang mendaftar. Di seluruh Timor Timur, calon pemilih berbondong-bondong ke tempat pendaftaran. Pada waktu pendaftaran berakhir pada minggu pertama Agustus, lebih dari 430.000 orang telah mendaftar untuk pemungutan suara.4 UNTAET mempunyai mandat yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pemerintahan di Timor Timur dan memperkuat pelaksanaan semua kewenangan eksekutif dan yudikatif, termasuk kewenangan badan peradilan. Beberapa elemen yang terkait dengan mandat tersebut adalah:      

3

4

5

Memberikan keamanan dan memelihara hukum dan ketertiban di seluruh wilayah Timor Timur; Membantu suatu pemerintahan yang efektif; Membantu pengembangan pelayanan sipil dan sosial; Menjamin koordinasi dan pemberian bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan melakukan pembenahan; Mendukung pengembangan kapasitas untuk pemerintahan yang mandiri; Membantu pembentukan kondisi yang diperlukan untuk pembangunan yang berkelanjutan.5

Khairul Jasmi, Eurico Guterres Melintas Badai Politik Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm. 119-120. Joseph Nevins, Pembantaian Timor Timur, Horor Masyarakat Internasional terjemahan Nugroho Kacasungkono, Yogyakarta, Galangpress, 2008, hlm. 120-121. Kristio Wahyono, op.cit., hlm. 127.


Referendum dibagi dalam empat tahap. Pertama adalah pendaftaran, mulai dari tanggal 16 Juli sampai 4 Agustus. Diikuti masa kampanye sampai tanggal 27 Agustus, tiga hari sebelum referendum. Selanjutnya pemungutan suara pada tanggal 30 Agustus. Terakhir adalah pengumuman hasil referendum pada tanggal 4 September.6 UNAMET merancang sebuah kesepakatan untuk memperlancar jalannya referendum. Kesepakatan tersebut ditandatangani di Dili pada tanggal 9 Agustus 1999. Perwakilan dari UNAMET adalah Ian Martin, dari pro integrasi adalah Domingos MD. Soares dari PPI, dan dari pro kemerdekaan adalah Leandro Isaac dari CNRT. Saksinya adalah Uskup Ximenes Belo, Kapolda Timor Timur Kolonel Polisi Timbul Siagian serta dua Uskup dan Kardinal dari Selandia Baru. Pada tanggal penandatanganan kesepakatan tersebut, kelompok pro integrasi dan kelompok pro kemerdekaan memperkenalkan logonya. Logo pro integrasi adalah gambar pulau Timor Timur yang di atasnya ditancapkan Bendera Indonesia, Merah-Putih. Sedangkan logo pro kemerdekaan adalah gambar pulau Timor Timur yang di atasnya ditancapkan Bendera CNRT berwarna Biru-Putih-Hijau.7 Situasi di Timor Timur semakin tegang menjelang referendum. 8 TNI juga menyediakan pesawat dan mobil-mobil bagi UNAMET dan polisi demi lancarnya proses penyelesaian damai di Timor Timur. TNI menyiapkan pengawalanpengawalan bagi tamu-tamu asing yang datang ke Timor Timur hingga proses referendum. Hampir semua tamu asing tidak mengalamami kesulitan selama 6 7 8

Khairul Jasmi, op.cit., hlm. 126-127. Ibid., hlm. 128. Tono Suratman, Pengabdian dan Tanggung-jawab di Timor Timur (Juni 1998 – Juli 1999), Jakarta, Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2000, hlm. 86.


melakukan kunjungan ke Timor Timur, kecuali utusan khusus Sekjen PBB Jamsheed Marker yang hampir disandera oleh kelompok pro kemerdekaan di bandara Comoro, Dili.9 Aturan perilaku kampanye adalah menjamin kebebasan dan hak setiap orang untuk mengeluarkan pendapat dan berkampanye, dan setiap orang harus menghargai hak-hak tersebut. Peserta kampanye dilarang membawa senjata jenis apapun. Dalam berkampanye tidak diperkenankan memakai bahasa yang bisa memanas-manasi situasi serta hujatan yang bisa memicu kekerasan. Ada juga aturan untuk menghormati kebebasan pers. Namun perjanjian tersebut tidak diindahkan. Pada tanggal 21 Agustus terjadi bentrok antara massa pro kemerdekaan dan massa pro integrasi. Akibatnya sebuah rumah petugas UNAMET rusak.10 Pada tanggal 28 September 1999, personil tentara, polisi, dan aparat sipil dari Timor Timur ditarik. Pada tanggal yang sama Indonesia, Portugal, dan PBB sepakat untuk menyerahkan kekuasaan kepada PBB. UNAMET harus membentuk kembali markas besarnya untuk memfasilitasi semua urusan, termasuk staf dan logistiknya.11

B. Jalannya Referendum dan Hasil Referendum Referendum diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Selain diadakan di Timor Timur, pemungutan suara juga diadakan di beberapa kota besar di

9 10 11

Ibid., hlm. 87. Khairul Jasmi, op.cit., hlm. 128-129. Kristio Wahyono, op.cit., hlm. 126.


Indonesia seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Ujungpandang. Pemungutan suara juga diadakan di beberapa ibukota negara lain, seperti Macau, Lisabon, Mapotu, Sidney, Darwin, Perth, Melbourne, dan New York serta sejumlah kota lainnya.12 Hasil referendum diumumkan secara resmi pada tanggal 4 September 1999 di Dili. Hasilnya rakyat menginginkan kemerdekaan. Jumlah surat suara dalam referendum adalah 446.953; jumlah suara yang sah 438.968 atau 98,2% dan jumlah suara yang tidak sah 7.985 atau 1,8%. Berdasarkan hasil perhitungan surat suara yang sah, rakyat yang menghendaki otonomi luas dalam lingkup Negara Republik Indonesia hanya 94.388 atau 21,5%, sedangkan mayoritas rakyat memilih untuk merdeka. Rakyat yang memilih merdeka sejumlah 344.580 atau 78,5%.13 Pada tanggal 4 September 1999 pasca pengumuman hasil referendum yang dimenangi oleh kelompok pro kemerdekaan, terjadi kerusuhan di hampir seluruh wilayah Timor Timur, terutama di Dili. Pengumuman itu dipercepat dari jadwal seharusnya, tanggal 7 September 1999.14 Setelah pengumuman hasil referendum, kota Dili luluh-lantak dimakan api.15 Terjadi kekacauan, pembakaran, penjarahan, bahkan pembunuhan meluas di Timor Timur.16

12 13

14 15 16

Khairul Jasmi, op.cit., hlm. 133-134. Karaniya D, ““Vinceremos” Rakyat Maubere”, Tempo, No. 27/XXVIII, Jakarta, 6-12 September, 1999, hlm. 22, lihat juga M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2009, hlm. 702, lihat juga Cordula Maria Rien Kuntari, Timor Timur Satu Menit Terakhir: Catatan Seorang Wartawan, Bandung, Penerbit Mizan, 2008, hlm. 412. Kiki Syahnakri, op.cit., hlm. 212. Khairul Jasmi, op.cit., hlm. 134. Kiki Syahnakri, op.cit., hlm. 212.


Keamanan saat itu berada di bawah tanggungjawab Indonesia, tetapi komando pengendalian hanya diserahkan ke pundak Polri. Pasukan TNI dan Falintil sama sekali tidak dilibatkan untuk mengawal proses referendum. Mereka ditempatkan di compound (kompleks tertutup) masing-masing dan dilarang keluar selama proses referendum. Bahkan sebagian kekuatan TNI di Timor Timur ditarik kembali.17 Karena kelihatannya Polri mengalami kesusahan mengatasi situasi yang semakin buruk, TNI diputuskan kembali mengambil alih komando pengendalian keamanan. Sejak tanggal 5 September 1999, Pangdam IX/Udayana Mayjen Adam Damiri selaku Panglima Komando Operasi Keamanan Nusa Tenggara (Pangkoopskam Nusra) resmi memegang kendali keamanan di Timor Timur. Kemudian pada tanggal 7 September 1999 Panglima Penguasa Darurat Militer di Timor Timur diserahkan kepada Kiki Syahnakri. Pada tanggal 6 September 1999 Presiden Habibie memutuskan untuk memberlakukan Darurat Militer di Timor Timur.18

C. Pemerintahan Transisi di Timor Leste United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) adalah pemerintahan sipil yang bertujuan untuk memelihara misi perdamaian di Timor Timur, sebagai akibat dari resolusi 1272 (1999) dari PBB pada tanggal 25 Oktober 1999. Misi perdamaian ini diperkuat oleh datangnya sejumlah pasukan yang dipimpin oleh Australia, didukung oleh Selandia Baru, dan diikuti oleh 17 18

Ibid., hlm. 212-213. Ibid., hlm. 213.


Perancis, Argentina, Brasil, Denmark, Fiji, Republik Irlandia, Jepang, Malaysia, Rusia, Singapura, Korea Selatan, Thiland, Filipina, Portugal, Swedia, Amerika Serikat, dan Britania Raya.19 1. Masuknya Pasukan INTERFET Pada tanggal 16 September 1999, pemerintah Indonesia memutuskan secara resmi meminta masuknya pasukan multinasional International Force for East Timor (INTERFET) untuk mengambil alih tanggung jawab keamanan di Timor Timur.20 Mayjen Peter Cosgrove, Komandan INTERFET tiba di Dili pada tanggal 19 September 1999. Ia mendarat di bandara Komoro dengan pesawat khusus Falcon, didampingi wakilnya Mayjen Songkiti dari Thailand dan beberapa stafnya.21 Dari bandara, Kiki bersama Cosgrove yang didampingi oleh Kolonel Ken Brownrigg, Atase Pertahanan Australia di Kedubes Australia, Jakarta mengelilingi kota Dili. Tujuannya adalah untuk menemui Kiki dan melihat situasi kota Dili, demi kelancaran dan keamanan proses pendaratan INTERFET. Setelah itu, Cosgrove dan rombongan kembali ke Darwin. Pasukan pertama INTERFET mendarat di Dili pada tanggal 20 September 1999. Cosgrove juga ikut bersama pasukannya untuk memulai tugasnya sebagai komandan pasukan multinasional.22 Pada tanggal 23 September 1999, Jakarta memutuskan mencabut masa Darurat Militer. Pencabutan dilakukan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 112 Tahun 1999 yang berisi tentang pencabutan Keputusan Presiden RI 19 20 21 22

http://wikipedia.org/wiki/UNTAET. Kiki Syahnakri, op.cit., hlm. 230. Ibid., hlm. 235. Ibid., hlm. 236-237.


Nomor 107 Tahun 1999 tentang keadaan Darurat Militer di Propinsi Timor Timur. Keputusan pencabutan diambil melalui sidang Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional di Bina Graha. Keppres berlaku sejak ditetapkan, yaitu tanggal 23 September 1999.23 Pada tanggal 27 September 1999, Panglima PDM Mayjen TNI Kiki Syahnakri secara formal menyerahkan komando dan pengendalian (Kodal) Keamanan Timor Timur kepada Mayjen Peter Cosgrove, Panglima INTERFET. Tetapi penyerahan secara lapangan sudah dilakukan sekitar empat hari yang lalu.24 Otoritas keamanan di Timor Timur sepenuhnya dipegang oleh INTERFET. Tetapi selama satu sampai dua bulan, INTERFET masih dibantu oleh Satuan Tugas Indonesia Task Force in East Timor (Itfet) yang terdiri dari personil TNI-Polri. Fungsinya sebagai liaison atau penghubung Pemerintah Indonesia dengan pihak PBB, termasuk INTERFET. Satgas ini dipimpin oleh Brigjen (Pol.) James Sitorus dengan wakilnya Kolonel CZI Suryo Prabowo. Ada juga Batalyon 700/Linud sebagai pengawal.25 2. Menghadapi Kelompok Pro Kemerdekaan Informasi masuknya INTERFET ke Timor Timur menyebar dengan cepat sampai ke basis-basis kelompok pro kemerdekaan di pinggir kota Dili dan di wilayah pegunungan tempat mereka mengungsi, menghindari para pejuang integrasi yang marah dan kecewa pasca referendum. Bersamaan

23 24 25

Cordula Maria Rien Kuntari, op.cit., hlm. 259-260. Ibid., hlm. 268-269, lihat juga Kiki Syahnakri, op.cit., hlm. 241. Kiki Syahnakri, op.cit., hlm. 241.


dengan itu, sebagian besar pasukan TNI dan kelompok pro integrasi telah dievakuasi ke luar Timor Timur. Oleh karena itu, rakyat pro kemerdekaan menyambutnya dengan gembira. Mereka mulai turun gunung. Kota Dili kembali sibuk.26 Namun euforia kebebasan yang diperlihatkan oleh rakyat pro kemerdekaan tidak sepenuhnya positif. Ketika mereka memasuki kota Dili, aksi-aksi anarkis dan pembakaran kembali terjadi, walaupun tidak sehebat ketika rakyat pro integrasi marah. Tetapi target utama rakyat pro integrasi jelas, yaitu semua hal yang berkaitan dengan “pro integrasi” seperti rumahrumah, bangunan-bangunan, dan barang yang diyakini sebagai peninggalan kaum pro integrasi dihanguskan. Walaupun aksi rakyat pro kemerdekaan mirip seperti saat-saat terakhir sebelum kelompok pro integrasi melakukan “semangat bumi hangus” sebelum meninggalkan kota Dili.27 Selain membakar, rakyat pro kemerdekaan juga melancarkan penyisiran terhadap kelompok pro integrasi yang hampir mustahil dijumpai karena sudah diungsikan ke wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Untuk mengatasi aksiaksi anarkis kelompok pro kemerdekaan, TNI bekerjasama dengan INTERFET melakukan patroli dan penjagaan ketat di tempat-tempat umum. Salah satu yang dijaga TNI adalah gudang beras milik UNHCR yang dibeli dari Bulog Indonesia. Gudang beras tersebut menjadi sasaran penjarahan rakyat pro kemerdekaan karena rakyat kekurangan suplai makanan. Ribuan rakyat pro kemerdekaan yang baru turun gunung sangat membutuhkan 26 27

Ibid., hlm. 258. Ibid., hlm. 258-259.


makanan, maka Kiki memutuskan untuk membagi-bagikan beras yang ada di dalam gudang beras UNHCR sebanyak 600 ton tersebut kepada mereka.28 3. UNTAET Mempersiapkan Pemerintahan Timor Leste Lembaga penting yang juga dibentuk UNTAET adalah Pemerintahan Peralihan Timor Timur atau East Timor Transitional Administration (ETTA) pada tanggal 7 Agustus 2000 untuk lebih meningkatkan partisipasi orang Timor (Timorisasi). Didalamnya terdapat portofolio bidang luar negeri Kabinet ETTA yang terdiri dari sembilan menteri, empat dari pihak UNTAET dan lima dari pihak Timor Timur. Langkah UNTAET ini dimaksudkan untuk membantu memulihkan situasi dan kondisi di Timor Timur, baik prasarana fisik yang hancur sekitar 70-80% serta perekonomian yang stagnan supaya segera bekerja. Tetapi yang paling penting adalah menggerakkan roda pemerintahan sementara. Dalam perkembangannya, ETTA telah menghasilkan suatu kalender politik yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama merupakan tahap sosialisasi nasional untuk mendapatkan masukan mengenai bentuk Constituent Assembly (CA). Tahap kedua CA akan mempersiapkan rancangan konstitusi, setelah itu CA berubah menjadi Parlemen Nasional Pertama.29 Sebagai landasan hukum dan operasional pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota Majelis Konstituante, maka pada tanggal 16 Maret 2001 Administrasi Peralihan telah menetapkan Regulasi UNTAET nomor 2001/2 tentang pemilihan anggota Majelis Konstituante untuk mempersiapkan Undang-Undang Dasar bagi Timor Timur yang merdeka dan demokrasi. Sejak 28 29

Ibid., hlm. 259-260. Kristio Wahyono, op.cit., hlm. 65-66.


tanggal 16 Maret 2001 sampai 23 Juni 2001, unit pendaftaran sipil UNTAET telah berhasil mendata penduduk Timor Timur sejumlah 737.811 orang, termasuk anak-anak. Dari jumlah tersebut, tercatat 421.018 orang dianggap memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Komisi Pemilihan Independen (IEC) telah menerima pendaftaran enam belas partai politik dan calon independen sebanyak 1.138 orang. Untuk menjamin berlangsungnya kampanye yang tertib dan aman maka pada tanggal 8 Juli 2001 ditandatangani suatu national pact, semacam kesepakatan nasional seluruh partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilihan umum. Tetapi dua partai menolak menandatangani kesepakatan nasional tersebut. National Pact berisi pernyataan dari pimpinan partai politik yang akan mengakui apapun hasil pemilihan umum, saling menghormati, menjunjung tinggi nilainilai demokrasi dan komitmen untuk melaksanakan suatu pemilihan umum yang aman. Pada tanggal 14 Juli 2001, National Council (badan legislatif) Timor Timur yang telah menjalankan fungsinya selama sembilan bulan secara resmi dibubarkan tepat menjelang dimulainya periode kampanye partai-partai politik peserta pemilihan umum. Kampanye oleh para peserta pemilihan umum dimulai pada tanggal 15 Juli 2001 dan berakhir pada tanggal 28 Agustus 2001 berjalan dengan aman.30 Pada tanggal 30 Agustus 2001, Timor Timur melakukan pemilihan umum anggota Majelis Konstituante. Peristiwa tersebut termasuk rangkaian 30

Ibid., hlm. 87-88.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 51 kegiatan dalam rangka membentuk pemerintahan baru di Timor Timur.31 Penduduk Timor Timur yang memenuhi persyaratan mengikuti pemilihan umum sebanyak 421.018 orang, tetapi yang berpartisipasi 382.968 orang atau 91,3% dari total jumlah pemilih. Dalam pemilihan tersebut, 88 anggota Malejis Konstituante harus dipilih dengan menggunakan sistem campuran, yaitu memilih 75 orang calon nasional (sistem proporsional) dan 13 orang calon dari distrik yang jumlahnya memang 13 distrik. Hasil pemilu diumumkan sekaligus disahkan oleh Pemilihan Independen (IEC) pada tanggal 10 September 2001. Tabel hasil perolehan suara dan kursi No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Partai PDC UDT PD Apodeti Fretilin KOTA Parentil PNT PTT PDM PSD UDC/PDC PPT PST ASDT PL

Jumlah Suara Jumlah kursi 7.181 2 8.581 2 31.680 7 2.181 0 208.531 43 7.735 2 1.970 0 8.035 2 2.026 0 1.788 0 29.726 6 2.413 0 7.322 2 6.483 1 28.495 6 4.015 1

Sumber: Kristio Wahyono, Timor Target, Banda Aceh, Kreung Aceh, 2009, hlm. 88-89.

31

Asvi Warman Adam, Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2004, hlm. 95, lihat juga Kristio Wahyono, op.cit., hlm. 88.


Sedangkan hasil perhitungan suara untuk sistem distrik, Fretilin menang di dua belas distrik, kecuali distrik Aileu yang dimenangkan oleh ASDT. Dengan demikian, secara keseluruhan Fretilin memperoleh 55 dari 88 kursi. Berdasarkan hasil pemilihan umum tersebut maka dengan 55 kursi, Fretilin yang didukung oleh enam kursi ASDT, disamping menguasai komposisi keanggotaan Majelis Konstituante juga tercapai cita-cita Fretilin menjadi partai yang mendominasi pemerintahan Timor Timur mendatang karena unggul dalam pemilihan umum 2001. Naskah rancangan konstitusi siapapun yang akan membuat dan menyusun ketentuan mengenai sistem pemerintahan harus tidak menyimpang jauh dari pola konstitusi Portugal, yakni Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Presiden sebagai kepala negara.32 Pada tanggal 14 April 2002 diadakan pemilihan Presiden pertama Timor Leste. Proses pemilihan umum berlangsung aman dan damai. Hanya ada dua kandidat dalam pemilu. Kandidat pertama adalah Francisco Xavier do Amaral yang didukung oleh dua partai kecil yaitu ASDT dan Parentil. Kandidat kedua adalah Kay Rala Xanana Gusmao yang didukung oleh sembilan partai kecil, yaitu KOTA, PDM, UDC/PDC, Partai Demokrat, PNT, PSD, PST, PTT, dan UDT. Dalam pemilihan umum tersebut, Xanana Gusmao terpilih menjadi presiden pertama Timor Timur. Xanana unggul dengan 82,69% suara, sedangkan Francisco Xavier do Amaral memperoleh 17,31% suara dari jumlah pemilih 364.780 orang.33

32 33

Kristio Wahyono, op.cit., hlm. 88-89. Ibid., hlm. 105-106.


D. Kemerdekaan Definitif Timor Leste 1. Persiapan Rakyat untuk Menyambut Proklamasi Kemerdekaan Dalam rangka menyambut proklamasi kemerdekaan Timor Leste, penduduk Dili mendandani gedung yang terkena peluru dan merapikan jalanan yang penuh dengan kubangan besar. Taman Makam Pahlawan Seroja, tempat TNI yang gugur dimakamkan kembali kelihatan asri setelah tidak dirawat. Semuanya dilakukan oleh penduduk Dili supaya penyerahan kedaulatan dari Pemerintahan Transisi PBB untuk Timor Timur (UNTAET) kepada Presiden Terpilih Republik Demokratik Timor Leste, Xanana Gusmao berjalan dengan baik.34 2. Jalannya Proklamasi Kemerdekaan Tepat pada tanggal 20 Mei 2002 jam 00:00 malam waktu setempat, beberapa pemimpin dunia, tamu terhormat seperti Senator Hillary Clinton dan Presiden RI Megawati Soekarnoputri dan sekitar 200.000 rakyat Timor Leste telah memenuhi lapangan Taci Tolu, Dili. Tujuannya untuk menyaksikan perayaan kemerdekaan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan sekaligus pengambilan sumpah Presiden terpilih Alexander Kay Rala Xanana Gusmao, dan penurunan bendera biru berlambangkan PBB.35 Puncaknya adalah pengibaran bendera Timor Leste dengan kombinasi segitiga di pinggir warna hitam, yang artinya keterbelakangan yang harus diatasi. Segitiga dipinggir juga yang berwarna kuning yang artinya jejak 34

35

Mardiyah Chamim dan Purwani D. Prabandari, “Dia Telah Berdiri Sendiri”, Tempo, No. 12/XXXI, Jakarta, 20-26 Mei, 2002, hlm. 134. Kristio Wahyono, op.cit., hlm.108, lihat juga Mardiyah Chamim dan Purwani D. Prabandari, op.cit., hlm. 134.


kolonialisme, di tengah segitiga terdapat bintang putih yang artinya perdamaian dan sisa gambar berwarna merah yang artinya perjuangan demi pembebasan negara.36

36

Kristio Wahyono, op.cit., hlm.108.


BAB IV DAMPAK REFERENDUM DAN KEMERDEKAAN TIMOR TIMUR A. Dampak Referendum Timor Timur 1. Bagi Timor Timur Pada bulan September 2001, Lembaga King’s College Inggris serta Institute of Defense and Military Studies (IDMS), Portugal merombak tentara Falintil menjadi East Timor Defence Force dan pasca kemerdekaan berubah menjadi Forca Armada-Forca De Defesa de Timor Leste (F-FDTL), yaitu pasukan infantri reguler yang berkekuatan 1.500 personil dan 1.500 personil cadangan dengan merekrut sebagian besar anggota Falintil. Proses pembentukan batalion pertama East Timor Defence Force (ETDF) direkrut sejumlah 650 orang pada awal tahun 2001. Rekrutmen, organisasi ketentaraan, komando, struktur, doktrin, diklat, dan metoda operasional termasuk filosofi pasukan dilakukan dengan standar layaknya defence force negara barat, beberapa bulan menjelang kemerdekaan tahun 2002. Saat itu juga dibentuk kantor Defence Force Development yang diketuai oleh orang Timor Timur dan dibantu oleh beberapa tenaga konsultan dari negara donor. Salah satu tugas utamanya adalah untuk mempersiapkan struktur dan bentuk Angkatan Bersenjata yang tepat bagi Timor Timur di masa mendatang. Pembentukan Angkatan Bersenjata Timor Timur disetujui oleh National Council pada tanggal 31 Januari 2001. Selanjutnya pada tanggal 1

55

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 56 Februari 2001, Pemerintahan Transisi mengesahkan Regulasi Nomor 2001/1 mengenai On the Establishment of a Defence Force for East Timor. Pada hari yang sama Falintil dibubarkan dan kemudian diresmikan suatu angkatan bersenjata Timor Timur ETDF yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Taur Matan Ruak (Panglima Falintil). Pada akhir tahun 2001, ETDF telah memiliki batalion pertama yang terdiri dari 594 personil reguler. Pelatihan batalion pertama ETDF dilakukan oleh Portugal dengan bantuan peralatan dari Australia. Australia juga memberikan bantuan untuk membangun fasilitas pelatihan dan barak militer di Metinaro. Setelah selesai mengikuti program pelatihan di Metinaro, pada tanggal 26 Oktober 2001 batalion infantri pertama dipindahkan ke Los Palos sambil menunggu selesainya pembangunan fasilitas militer permanen di Baucau. Komponen maritim ETDF direlokasi ke Palabuhan Hera, Dili setelah diterima bantuan dua buah kapal patroli dari pemerintah Portugal. Komponen maritim ini mulai menjalankan fungsinya pada awal tahun 2002.1 Banyak warga Timor Timur yang mengungsi ke Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai reaksi atas keputusan Presiden Habibie memberlakukan opsi referendum atau jajak pendapat, yang kemudian disambut dengan euforia berlebihan dari kelompok pro kemerdekaan. Aksi-aksi tersebut tampak dalam berbagai kasus intimidasi terhadap masyarakat pendatang, termasuk para guru dan petugas kesehatan, serta kelompok lainnya. Dampak langsungnya adalah ketakutan yang dirasakan di mana-mana dan kemudian bermuara pada

1

Kristio Wahyono, Timor Target, Banda Aceh, Kreung Aceh, 2009, hlm. 230-231.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 57 pengungsian besar-besaran yang dilakukan oleh para pendatang pada pertengahan tahun 1999.2 Karena kebijakan TNI untuk melucuti senjata anggota TNI putra daerah Timor Timur menjelang referendum, timbul kecemasan di kalangan rakyat pro integrasi. Mereka takut kehilangan tempat berlindung, padahal kekacauan pasca referendum merupakan situasi yang telah diduga sebelumnya oleh masyarakat luas. Ketakutan dan kekhawatiran rakyat memicu kepanikan bagi rakyat pro integrasi. Mereka berusaha mempersenjatai diri dengan senjata rakitan dan senjata pabrik. Akibatnya sulit dicegah beredarnya senjata ilegal.3 Rakyat Timor Timur cemas memikirkan apa yang akan terjadi setelah tanggal 30 Agustus 1999. Ketakutan berimbas ke toko-toko kebutuhan harian. Rakyat susah mencari beras, apalagi susu dan gula. Langkanya barang-barang kebutuhan harian semakin membuat rakyat cemas.4 Setelah pengumuman hasil referendum pada tahun 1999 sekaligus kemenangan opsi kemerdekaan telah membawa akibat berbondongbondongnya warga Timor Diaspora atau peranakan yang memegang paspor Portugis atau Australia kembali ke Timor Timur. Warga Diaspora mempunyai keterampilan fasih berbahasa Portugis atau Inggris, bahkan kedua-duanya yang berbeda dengan warga Timor Leste yang bersekolah di Indonesia. Kebiasaan, cara berpikir, dan cara bekerjapun tidak sama dengan warga Timor Leste. Yang dianggap sama adalah hak mereka di Timor Leste. Tetapi warga 2

3 4

Kiki Syahnakri, Timor Timur The Untold Story, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2013, hlm. 278. Ibid., hlm. 279. Khairul Jasmi, Eurico Guterres Melintas Badai Politik Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm. 135.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 58 Diaspora terkesan angkuh dan tidak merakyat, sepertinya lebih berhak bekerja di pemerintahan atau lebih berhak mengurus negara daripada warga Timor Leste. Dengan segala kelebihannya, warga Diaspora mendominasi posisi politik dan perekonomian, daripada sarjana atau pemuda Timor Leste lulusan Indonesia. Hal ini menimbulkan kecemburuan rakyat Timor Leste terhadap warga Diaspora.5 Persoalan lainnya adalah kekecewaan ribuan mantan anggota pejuang Falintil yang selama ini berjuang, merasa disisihkan oleh penguasa. Jumlahnya sekitar 11.000 orang. Pasangon tidak lebih dari $600 mereka terima secara terpaksa. Kelompok lain adalah pedagang Cina yang membuat perbedaan semakin menonjol tanpa mereka sadari. Orang-orang atau mantan Conselho Nacional da Resistencia Timorense (CNRT) atau Dewan Nasional Perlawanan Bangsa Timor juga mengambil manfaat dengan keadaan seperti itu, bahkan dengan cara pemerasan. Selanjutnya kelompok Muslim eks Indonesia yang berniaga di Kampung Alor Dili dan Baucau yang menciptakan kecemburuan sosial tersendiri yang terkesan angkuh karena keuletannya bekerja setelah pedagang-pedagang Indonesia yang lebih ramah kembali ke Indonesia menjelang referendum 1999. Tradisi dan kebiasaan rakyat Timor Timur dengan dokter, paramedis, guru, dan penyuluh Program Keluarga Berencana Indonesia yang diganti mendadak

dengan

orang-orang

yang

memiliki

kebiasaan

berbeda,

membutuhkan adaptasi yang cukup lama. Kebiasaan membayar tagihan listrik

5

Kristio Wahyono, op.cit., hlm. 216-217.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 59 dan air secara disiplin pada zaman Indonesia sebelum tanggal 20 setiap bulan dengan sanksi denda, sekarang rakyat bebas menggunakan listrik ribuan watt menyebabkan pemadaman total secara periodik berjam-jam. Sedangkan orang asing terus menggunakan mesin diesel atau genset. Ini menimbulkan kejengkelan dan kekesalan dari rakyat Timor Timur. Bentrok antar warga sering terjadi secara sporadis. Terjadi beberapa peristiwa seperti serangkaian tindak kekerasan atau kerusuhan yang terjadi di Kota Baucau yang mencapai puncaknya pada tanggal 7 Maret 2001 mulai dari peristiwa penyerangan kantor Distrik Baucau, perburuan, dan tindak kekerasan terhadap personil UNTAET sampai ke pembakaran mesjid. Pada tanggal 12 Maret 2001 juga terjadi perkelahian antara dua kelompok pemuda di Viqueque berlanjut dengan kerusuhan yang berakibat dua orang meninggal, sekitar 40 rumah terbakar, dan kurang lebih 400 penduduk mengungsi. Terjadi tindak kekerasan terhadap wanita, penangkapan, dan penahanan tidak sah terhadap ratusan pengungsi yang baru tiba dari Timor Barat semakin menjadijadi. Menurut catatan Amnesty Internasional, status hukum kelompok minoritas Muslim dan Cina Indonesia tidak pernah ditangani secara efektif. Semuanya itu bermuara pada tingginya angka pengangguran dan tidak ada pekerjaan, sehingga mudah terjadi tindak kekerasan, mulai dari tindak kekerasan rumah tangga sampai ke bentuk kerusuhan sosial.6 Pasca referendum, beban ekonomi semakin berat. Harga barang-barang kebutuhan sehari-hari semakin mahal. Di dalam majalah Tempo, ditulis

6

Ibid., hlm. 217-218.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 60 “misalnya sebungkus nasi di warung sederhana harus ditebus dengan US$7-10 atau Rp 65.000-95.000. Padahal sesuai dengan data United Nations Development Programe (UNDP), rata-rata orang Timor Timur hanya sanggup membelanjakan US$ 0,55 setiap hari. Tidak mudah mencari tambahan uang di negeri yang tingkat penganggurannya mencapai 90%.”7 Setelah pengumuman hasil referendum, banyak investor asing yang masuk ke Timor Leste. Berdasarkan sumber dari National Development Plan 2002 yang dikutip dari majalah Tempo, investasi asing di Timor Leste per Desember 2001 adalah sebagai berikut Australia 34%, Indonesia 24%, Singapura 12%, Malaysia 7%, Portugal 6%, Cina 3%, dan negara lain 14%.8 2. Bagi Indonesia Publik merasa ada satu hal yang akan sangat merugikan bagi Indonesia jika Timor Timur merdeka, yaitu akan memicu serentetan pergolakan separatisme di berbagai propinsi lain, misalnya di Aceh dan Irianjaya. 9 Selain ketakutan publik tersebut, salah satu persoalan yang harus ditangani oleh pemerintah Indonesia atau TNI pasca referendum adalah keberadaan mantan Pejuang Integrasi (PPI) yang tersebar di kamp-kamp pengungsian di Atambua dan Kupang, NTT.10 Setelah melalui berbagai upaya dan diskusi dengan kelompok PPI, akhirnya para anggota PPI mengerti, sadar, ikhlas, kemudian berinisiatif 7

8

9

10

Mardiyah Chamim dan Purwani D. Prabandari, “Dia Telah Berdiri Sendiri”, Tempo, No. 12/XXXI, Jakarta, 20-26 Mei, 2002, hlm. 134. Purwani D. Prabandari, “Rebutan Proyek di Bumi Loro Sa‟e”, Tempo, No. 14/XXXI, Jakarta, 3-9 Juni, 2002, hlm. 150. Karaniya Dharmasaputra, “Referendum untuk Timor Leste”, Tempo, No. 19/XXVII, Jakarta, 915 Februari, 1999, hlm. 13. Kiki Syahnakri, op.cit., hlm. 278.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 61 untuk membubarkan diri dan menyerahkan senjata-senjatanya kepada aparat. Kesediaan mereka ditanggapi oleh TNI. Senjata-senjata eks PPI akan dikumpulkan dalam sebuah upacara khusus penyerahan senjata. Secara khusus TNI mengundang Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri untuk hadir dalam upacara penyerahan senjata yang dipusatkan di Atambua. Megawati hadir dan didampingi oleh Panglima TNI Widodo A.S. dan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono.11 Pasca referendum disusul ketegangan militer, garis batas sebelah Timur dijaga oleh ribuan tentara PBB dengan persenjataan lengkap dan modern, sedangkan perbatasan sebelah barat dijaga oleh pasukan Indonesia dengan perlengkapan dan pos yang tidak secanggih mereka dan terkesan seadanya. Mental prajurit TNI sangat tinggi, tetapi kesejahteraan prajurit masih belum memadai. Tetapi dalam menghadapi pasukan internasional, mental prajurit dan semangat tempur yang tinggi harus ditopang dengan sarana yang memadai. Kristio Wahyono menyimpulkan bahwa hal ini “terkesan Merdeka Barat dan Cilangkap kurang cepat dalam merespon bom waktu yang siap meledak. Karena itu dapat dipastikan bahwa Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) TNI akan berada dalam posisi yang kalah apabila terjadi pelanggaran perbatasan, apalagi disertai tembak menembak.” Pasukan PKF asal Australia (dari Ausbat) mungkin tidak perlu khawatir dengan perbatasan yang rapuh antara NTT dan Timor Timur. Selama

11

Ibid., hlm. 283-284.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 62 akhir tahun 1999 sampai 2000 terjadi beberapa kali insiden perbatasan antara pasukan INTERFET dengan kelompok bersenjata yang mereka sebut “milisi pro Jakarta” di sepanjang perbatasan. Pada bulan Oktober 1999 saja terjadi lima kali insiden kontak senjata yang menimbulkan korban luka-luka, baik di pihak INTERFET maupun Indonesia. Tetapi korban lebih banyak dari kelompok milisi.12 a. Gugurnya Personil Brimob Pada tanggal 10 Oktober 1999, pukul 12.30 lima buah panser asing yang berisi pasukan INTERFET menyeberang jembatan Motaain, lalu berhenti secara beriringan. Moncong meriam diarahkan ke perbatasan yang terletak di desa Motaain, Kecamatan Tasifeto Timur. Pasukan INTERFET tersebut memasuki wilayah NTT sekitar 200 meter dari batas alam, yaitu aliran sungai Motaain, kemudian menyebar ke berbagai tempat di sekitar pos, sampai ke dekat pantai di utara, dan terus melakukan rentetan tembakan sekitar 15 menit. Tidak ada pembalasan dari pihak Indonesia yang menjaga pos perbatasan. Banyak tenda milik aparat dan tembok rumah berlubang akibat tembakan pasukan INTERFET.13 Masyarakat Motaain yang setiap hari berjualan di sekitar pos tersebut dan sejumlah pengungsi berlarian menyelamatkan diri dari serangan INTERFET, sedangkan warga asli perbatasan dan pengungsi menyelamatkan diri ke daerah pelabuhan Atapupu. Dalam kejadian tersebut, seorang anggota Brimob, Ari Sudibyo pangkat Prada meninggal 12 13

Kristio Wahyono, op.cit., hlm. 144. Ibid., hlm. 146.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 63 karena tertembak. Sedangkan tiga korban lainnya luka-luka, yaitu Sertu Sudarto, Sertu Agus Susanto, dan seorang warga sipil Alcino Barros. Ketiga anggota Brimob tersebut sedang bertugas menjaga di Pos Perbatasan Motaain, NTT. Sedangkan Alcino adalah seorang pengungsi yang sedang mengambil kayu untuk membuat rumah darurat di lokasi pengungsian di perbatasan tersebut.14 b. Gugurnya Wartawan dan Orang-Orang Sipil Agus Mulyawan adalah wartawan berkebangsaan Indonesia yang bekerja untuk Asia Press. Ia dekat dengan Falintil dan Taur Matan Ruak. Pada bulan Agustus 1998, Agus dan Rien sama-sama berada di Uai Mori, markas besar Falintil hingga peringatan HUT Falintil ke-24. Sejak itu, wartawan yang berada di Uai Mori menjadi target para milisi.15 Kematian Agus diawali dengan keinginannya untuk keluar dari markas Falintil di Uai Mori. Taur Matan Ruak menceritakan bahwa pihaknya telah berusaha melarang Agus keluar dari Uai Mori. Tetapi Agus memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan, bahwa ada rombongan misionaris yang akan pergi ke Los Palos dari Baucau. Karena merasa lebih aman, Agus bergabung dengan mereka. Tetapi sesampainya di Baucau, rombongan yang membawa Agus dibunuh oleh milisi di pelabuhan Qom, Los Palos.16

14 15

16

Ibid., hlm. 146-147. Cordula Maria Rien Kuntari, Timor Timur Satu Menit Terakhir: Catatan Seorang Wartawan, Bandung, Penerbit Mizan, 2008, hlm. 280. Ibid., hlm. 282.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 64 Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi pada tanggal 25 September 1999 siang atau sore. Tetapi semua korban pembunuhan tersebut baru ditemukan sehari kemudian, tanggal 26 September dan langsung dimakamkan di Los Palos. Korban pembunuhan tersebut adalah Sr. Herminia FDDC (Italia), Sr. Celeste FDDC, Fr. Fernando Pr., Fr. Jacinto Pr., Fr. Falerio Pr. (Portugal), Agus Mulyawan, dua pemudi, dan seorang supir.17 c. Para Pengungsi Pada tanggal 8 September 1999, empat hari setelah hasil jajak pendapat diumumkan jumlah pengungsi di Atambua sekitar 45 ribu jiwa. Angka tersebut lebih tinggi dari jumlah penduduk Kota Atambua yang berjumlah 12 ribu jiwa. Di Atambua, para pengungsi tidur di barak-barak dan berbagai fasilitas umum. Persediaan makanan menipis. Selain kelaparan, para pengungsi juga mulai terserang penyakit. Demam dan diare mulai menyerang anak-anak pengungsi. Sebagian pengungsi yang menempati barak-barak sudah terkena diare sejak hari pertama pengungsian mereka. Di tengah desakan ribuan pengungsi, anggota Palang Merah membagikan selimut dan tikar kepada pengungsi. Tetapi tetap saja tidak memadai karena jumlah barang-barang yang dibagikan jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pengungsi.18 Dalam keadaan para pengungsi yang memprihatinkan, banjir bandang menerjang wilayah Besikama dan Betun. Ribuan warga, termasuk 17 18

Ibid., hlm. 283. Khairul Jasmi, op.cit., hlm. 149-150.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 65 para pengungsi dari Timor Timur yang tinggal di tenda-tenda pengungsian di tepi sungai harus menyelamatkan diri semampunya. Tetapi lebih dari seratus pengungsi dan penduduk setempat dinyatakan hilang dan tewas. Banyak harta benda dan hewan ternak hanyut dan lenyap bersama arus deras.19 Setelah diungsikan ke daerah NTT, para Pejuang Integrasi berbaur dengan pengungsi lainnya, tetapi masih tetap tergabung dalam organisasi PPI. Mereka bergerak secara bebas, dan beberapa di antaranya masih memegang senjata. Keberadaan rakyat Timor Timur yang bersenjata di kamp-kamp pengungsian dan pembaurannya dengan masyarakat setempat mengandung risiko bagi ketenteraman masyarakat. Kondisi tersebut sangat memicu terjadinya tindakan kriminal. Oleh karena itu, dikeluarkan kebijakan yang tegas supaya kelompok yang bersenjata tidak menjadi ancaman bagi keamanan lingkungan. Langkah terbaik adalah secepatnya kelompok-kelompok yang bersenjata dibubarkan dan senjata-senjatanya diserahkan kepada aparat keamanan.20 Ide pembubaran kelompok pejuang integrasi pertama kali dicetuskan oleh Kiki Syahnakri ketika menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana. Kiki Syahnakri bahkan menetapkan batas waktu kepada mereka untuk membubarkan diri dan menyerahkan senjata. Jika tidak dipatuhi, mereka akan diberikan sanksi khusus. Sanksi tersebut terkait

19 20

Kiki Syahnakri, op.cit., hlm. 320. Ibid., hlm. 279-280.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 66 dengan kepemilikan senjata yang akan dinyatakan ilegal setelah batas waktu penyerahan senjata dilewati.21 3. Dampak bagi Hubungan antara Indonesia dan Timor Timur Mendengar kabar kedatangan INTERFET, Kiki Syahnakri berpikir bahwa likuidasi Korem 164/Wira Dharma harus dipercepat. Selain itu, para prajurit putra Timor Timur dan juga anggota Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) atau yang sering disebut „milisi‟ oleh pihak asing harus segera dievakuasi ke wilayah NTT. Alasan utamanya adalah jika mereka masih berada di Dili saat INTERFET masuk ke Timor Timur, pasti akan terjadi konfrontasi frontal. Kiki menyatakan bahwa ia khawatir akan terjadi benturan fisik antara prajurit putra daerah serta milisi melawan pasukan INTERFET. Jika terjadi benturan fisik, INTERFET tidak dapat menjalankan misinya dengan baik dan lancar.22 Sebelum proses evakuasi dijalankan, Kiki mengumpulkan prajurit putra daerah di Dili, sedangkan Brigjen Amirul Isnaini mengumpulkan anggota PPI di Liquica, kira-kira 25 kilometer ke arah barat kota Dili. Kiki menjelaskan keadaan yang sedang terjadi kepada para prajurit dan anggota PPI supaya mereka segera meninggalkan Timor Timur. Proses evakuasi akan difasilitasi sepenuhnya oleh TNI menggunakan truk, kapal laut, dan pesawat. Tetapi mereka menolak untuk dievakuasi ke NTT.23 Setelah diberi penjelasan, akhirnya mereka bersedia dievakuasi. Namun ada sekitar 112 prajurit putra daerah menghilang dari kesatuannya. Mereka menolak ikut ke Kupang dan memilih tetap bertahan di Timor Timur. 21 22 23

Ibid., hlm. 280. Ibid., hlm. 231. Ibid., hlm. 231-232.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 67 Atambua dan Kupang adalah tujuan utama evakuasi. Dari dua titik daerah tersebut, para pengungsi diurai dan menyebar ke beberapa daerah lain. Karena banyak orang yang harus dievakuasi dan waktunya hanya seminggu, maka TNI mengerahkan angkutan darat, laut, dan udara. Di jalur darat disiapkan 200 truk untuk evakuasi menuju Atambua. Di jalur laut digunakan 16 Kapal Perang Indonesia (KRI), beberapa kapal penumpang milik Pelni yang sedang berlayar di kawasan Timur Indonesia, yaitu KM Dobonsolo dan KM Awu yang berkapasitas ribuan penumpang menuju Kupang. Di jalur udara Mabes TNI mengirim enam pesawat Hercules. Pesawat komersial Garuda yang waktu itu masih terbang ke Dili juga diminta untuk membantu proses evakuasi.24 Koordinasi dan kesibukan di titik-titik embarkasi maupun debarkasi di NTT meningkat tajam. Ribuan warga membaur dengan para prajurit dan PPI. Jumlah pengungsi meningkat karena hampir semua personil TNI putra daerah membawa serta kerabat dekatnya. Seorang prajurit umumnya membawa 20-30 pengikut. Hal ini terjadi karena ikatan budaya dan kekerabatan yang sangat erat dalam masyarakat Timor Timur dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Selain prajurit TNI dan Polri, ratusan bahkan ribuan guru dan pegawai negeri dari daerah Indonesia lainnya yang bekerja di Timor Timur juga mengungsi.25 Indonesia juga membentuk Kantor Urusan Kepentingan RI (KUKRI) yang dituangkan dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Alwi Shibab. Pada tanggal 6 April 2000, Kristio Wahyono (diplomat 24 25

Ibid., hlm. 232-233. Ibid., hlm. 233-234.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 68 Indonesia yang ditugaskan di Timor Timur) menyampaikan surat tersebut secara resmi dalam suatu upacara sederhana kepada Sergio Vieira de Mello, wakil khusus Sekjen PBB di Timor Timur. Tugas pokok dan fungsi dari KUKRI adalah sebagai penghubung dalam kerjasama dengan UNTAET untuk memperlancar penanganan berbagai masalah yang timbul akibat pengalihan kekuasaan Timor Timur kepada PBB serta melindungi kepentingan negara dan warga negara Indonesia. Selain tugas utama tersebut, KUKRI mempunyai empat fungsi utama. Fungsi pertama adalah kerjasama dengan badan-badan internasional dalam hal percepatan pemulangan pengungsi, kedua memfasilitasi proses rekonsiliasi, ketiga membantu penanganan masalah hak asasi manusia pasca pengalihan kekuasaan, keempat tindak lanjut penanganan masalah kewarganegaraan dan aset. Menurut Kristio Wahyono, fungsi lain yang sulit dilaksanakan dengan baik adalah pemberian dukungan dan perlindungan hak asasi warga Timor Timur yang mendukung integrasi untuk menyalurkan aspirasi politiknya secara damai tanpa diskriminasi.26 Fungsi perlindungan WNI di Timor Timur menghadapi tantangan yang cukup berat seperti keluarga atau sisa anggota keluarga warga Indonesia terlantar yang ingin kembali ke tanah air, penahanan WNI oleh aparat setempat, pemerasan terhadap WNI biasa sampai WNI keturunan Cina, intimidasi yang berlatar belakang politis dan etnis termasuk terhadap minoritas Muslim, pelemparan batu terhadap mobil, rumah, dan toko-toko WNI, sampai

26

Kristio Wahyono, op.cit., hlm. 5.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 69 penahanan nelayan karena melewati garis perbatasan laut yang ditetapkan secara unilateral. Dalam masalah penyelundupan BBM, Kristio Wahyono menulis bahwa “penyelundupan BBM yang terus sengaja dibiarkan oleh Pasukan Penjaga Keamanan (PKF) di perbatasan, juga dijawab enteng oleh para serdadu itu bahwa „pengelundupan tidak mengancam perdamaian dan tugas kami bukan mengurusi penyelundupan‟”. Mengurusi tanah juga merepotkan, karena hak kepemilikan tanah dan rumah WNI yang dokumennya musnah atau terbakar. Hal ini menjadi rumit karena sulitnya pembuktian sebab terkait dengan masalah aset yang perundingannya amat melelahkan dan menyita waktu. Masalah lain yang penyelesaiannya berlarut-larut adalah kelompok Muslim Kampung Alor yang bersikeras tinggal di mesjid dengan alasan rumah mereka terbakar.27

B. Dampak Kemerdekaan Timor Timur 1. Bagi Timor Timur Terjadi perbedaan pendapat di dalam pemerintahaan Timor Leste. Sejak awal Xanana menyerukan perdamaian, rekonsiliasi, dan persatuan nasional. Masalah balas dendam atau penegakan keadilan terhadap pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) di Timor Leste harus dikesampingkan dulu. Namun kampanye damai Xanana tidak selalu disambut dengan baik. Contohnya Perdana Menteri Mari Alkatiri tidak sepakat jika masalah pelanggaran HAM dicoret begitu saja. Dia tetap menginginkan supaya

27

Ibid., hlm. 6-7.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 70 puluhan ribu rakyat yang meninggal pada waktu invasi militer dan perang saudara dalam rentang waktu 1974-1999 harus mendapatkan keadilan. Pelaku pelanggaran HAM harus diberi ganjaran yang setimpal.28 Alkatiri tidak sendirian karena komposisi kabinet dan parlemen Timor Leste banyak didominasi oleh tokoh Fretilin yang memihak Alkatiri. Tetapi Mario Viegas Carrascalao, anggota parlemen yang juga memimpin Partido Social Democrata (PSD) tidak terlalu merisaukan potensi kerawanan politik. Seperti yang dikutip dari majalah Tempo, alasan Mario adalah Timor mempunyai embrio sistem pemerintahan yang demokratis. Hal tersebut akan meredam penajaman konflik antara kubu Xanana dan kubu Alkatiri.29 Pada tanggal 13 Desember 2001, semua negara donor memberikan apresiasi terhadap kemajuan pesat di Timor Timur. Direktur Bank Dunia untuk wilayah Pasifik menegaskan bahwa rekonstruksi Timor Timur hendaknya jangan dimulai dari hutang atau pinjaman pada tahun-tahun pertama. Saran tersebut benar, tetapi pada tahun-tahun berikutnya sulit dibantah bahwa akan ada keterikatan antara negara baru Timor Leste dengan lembaga-lembaga keuangan dunia. Di dalam bukunya Kristio Wahyono, dikutip catatan Joseph Oenarto “bahwa sebagaimana negara-negara baru pasca kolonial, maka Timor Timur menjadi target berikut pendanaan bilateral dan multilateral termasuk investasi permodalan asing”. Negara-negara yang mengambil peran secara mendadak dalam kemerdekaan Timor Leste, negara-negara yang memberikan nasehat, sampai 28 29

Mardiyah Chamim dan Purwani D. Prabandari, op.cit., hlm. 134. Ibid., hlm. 134-135.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 71 negara-negara yang memberikan bantuan besar hampir tidak ada yang tanpa pamrih. Negera-negara industri di Eropa, Amerika Utara, dan Jepang serta berbagai organisasi internasional yang mengetahui kandungan minyak dan gas di Laut Timor banyak yang memberikan perhatian dan mengharapkan kepastian jaminan pasokan minyak, terutama gas dari Timor Leste di kemudian hari. Kaum intelektual mengetahui bahwa semua yang eksis di Timor Leste memiliki kepentingan tertentu, termasuk pihak donor.30 Sejak tahun 1999, Timor Leste menerima jumlah bantuan per orang paling tinggi dari negara-negara lain pasca konflik. Tetapi berdasarkan laporan United Nations Development Program (UNDP) tentang Human Development 2005 mengindikasikan prosentase bantuan luar negeri dari para penyandang dana utama di dunia mengikat dengan keharusan melakukan pembelian dan layanan. Mereka mengaitkan bantuan pembangunan dengan ketentuan penyediaan jasa untuk membuka pasar mereka, bantuan mencoba mengurangi nilai atas uang. Para penyandang dana memilih untuk bekerja di luar anggaran dan meremehkan

pembangunan

struktur

kelembagaan

sehingga

membuat

perdamaian dan keamanan di Timor Leste tergantung pada bantuan. Oleh karena itu, sejak awal manajemen Administrasi sipil UNTAET di satu sisi selalu berbenturan dengan keinginan di sisi lain untuk mempercepat Timorisasi. Namun karena ada banyak kendala, maka rencana Timorisasi tidak

30

Kristio Wahyono, op.cit., hlm. 61.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 72 berjalan. Oleh karena itu, UNTAET dan misi penggantinya tetap menggunakan penasehat. Alokasi personil para penasehat menyebar ke semua sektor dan lembaga pemerintahan yang jumlahnya pada tahun 2002-2004 mencapai hampir 328 orang yang terdiri dari 100 orang untuk mengisi jabatan dalam rangka fungsi misi PBB sebagai penjaga stabilisas dan 228 orang untuk mengisi jabatan yang berhubungan dengan pembangunan melalui UNDP dan badan-badan PBB lainnya. Berdasarkan kutipan dari buku Timor Target, Menurut Buletin Lao Hamutuk Vol.6, No. 3 Agustus 2005, negara-negara donor utama (Australia, Canada, Denmark, Finland, New Zealand, Norway, Sweden, UK, USA, UNDP) kelihatannya menyediakan dana melalui UNDP. Tetapi mereka menunjuk dan mengangkat pejabatnya ke berbagai pos secara bilateral. Proses bantuan bilateral ini mereka sebut sebagai supply driven.31 Selanjutnya perwakilan negara-negara tersebut mendekati pemerintah Timor Leste untuk mengerjakan proyek-proyek yang ingin mereka danai secara langsung. Artinya, penasehat yang didanai secara langsung tidak ditempatkan sesuai dengan prioritas pemerintah Timor Leste. Sebagai contoh, akibatnya Kementerian Perencanaan dan Keuangan yang mendapat jumlah penasehat terbanyak dari instansi lainnya justru mendapat keluhan terbanyak dari masyarakat dengan bertumpuknya masalah seperti korupsi dan transparansi. Direktorat di bawahnya yang dianggap paling tidak efisien

31

Ibid., hlm. 62.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 73 adalah Direktorat Bea dan Cukai serta Sektor Proses Tender. Sedangkan Kementerian Pendidikan tidak mampu menggunakan anggarannya secara penuh. Pada tahun 2004-2005, hampir 60% dari anggaran itu tidak dieksekusi. Selain itu, pola pikir “memberi dan meminta kembali” masih mewarnai negara-negara donor. Menurut Action Aid yang dikutip Buletin Lao Hamutuk Vol.6, No. 3 Agustus 2005, bantuan teknis seringkali tidak memberi hasil positif karena tiga alasan utama. Alasan pertama adalah para donor biasanya bersikeras bahwa para konsultan diambil dari negaranya sendiri; kedua adalah gaji mereka sangat berlebihan; ketiga, bantuan teknis biasanya tidak menurut kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal, tetapi manifestasi dari agenda negaranya sendiri.32 2. Bagi Indonesia Masalah Timor Timur dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Misalnya Dr. Bilveer Singh (1995) melihat dari segi keamanan regional. Masuknya Timor Timur ke wilayah Indonesia telah menyumbang bagi keamanan regional seperti alasan Soeharto yang disampaikan kepada AS sebelum Indonesia masuk ke Timor Timur. Tetapi jika dilihat dari sisi lain terutama dari segi HAM, maka telah terjadi pelanggaran HAM berat di Timor Timur. Dalam hubungannya dengan masalah kemanusiaan ini, maka dana pembangunan yang dikucurkan demikian banyak untuk Timor Timur terkesan sia-sia. Pembangunan fisik memang meningkat secara pesat. Namun itu harus

32

Ibid., hlm. 63.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 74 dibayar mahal dengan jatuhnya banyak korban di kalangan sipil Timor Timur.33 3. Dampak bagi hubungan antara Indonesia dan Timor Timur Hubungan bertetangga antara Indonesia dan Timor Timur akan dipengaruhi oleh persepsi kedua belah pihak tentang sejarah masa lalu. Artinya, memori kolektif kedua bangsa akan menentukan sifat serta keeratan atau kerenggangan hubungan tersebut. Hal ini akan tampak dari penulisan sejarah pada masing-masing negara. Seperti yang dikutip dari bukunya Asvi Warman Adam, menurut Akihisa Matsuno dari Osaka University of Foreign Studies “perlu dikonsensuskan penulisan sejarah Timor Timur yang yang dilakukan di Indonesia dengan yang akan dibuat di Timor Timur. Kalau bertolak belakang, hal tersebut akan berdampak buruk bagi hubungan bertetangga.34 PBB beranggapan bahwa proses dan keputusan pengadilan ad-hoc HAM Indonesia selayaknya ditinjau kembali. Para ahli dan pakar internasional perlu direkrut dalam sebuah komisi. Maka pada tanggal 12 Maret 2004 PBB membentuk Commission of Experts (COE) untuk mengakomodasikan maksud tersebut. Komisi inilah yang akan memberikan rekomendasi kepada Sekjen PBB suatu jalan keluar untuk meminta pertanggung jawaban para pelaku yang terlibat dalam pelanggaran HAM 1999 baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di Timor Leste.35

33

34 35

Asvi Warman Adam, Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2004, hlm. 94. Ibid., hlm. 95-96. Kristio Wahyono, op.cit., hlm. 278.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 75 Pada tanggal 14 Desember 2004, pemimpin Indonesia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemimpin Timor Leste Presiden Alexander Kay Rala Xanana Gusmao dan Perdana Menteri Mari bin Amude Alkatiri menandatangani deklarasi bersama Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) di Bali, Indonesia didahului oleh pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri. KKP adalah sebuah komisi bersama Pemerintah Indonesia dan Timor Leste. Secara bilateral, Indonesia dan Timor Leste sepakat untuk mengakhiri konflik dan ketegangan supaya terbangun relasi yang lebih positif-konstruktif berbingkai rekonsiliasi. Orientasi KKP mengarah pada sikap saling terbuka, saling memaafkan, dan rekonsiliasi di antara kedua negara.36 Pada tanggal 2 Juli 2002, pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang hubungan diplomatik dan pembentukan forum bersama untuk pembangunan hubungan bilateral. Penandatanganan kedua kesepakatan tersebut dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda dan Menlu Timor Leste Jose Ramos Horta, disaksikan oleh Presiden RI Megawati Soekarno Putri dan Presiden Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmao. Sebelum penandatangan MoU, delegasi kedua negara melakukan pembicaraan. Dalam konferensi pers setelah penandatanganan MoU, Presiden Megawati menyebutkan masukan-masukan yang diperoleh dari pembicaraan tersebut untuk menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi kedua negara, menyusul pemisahan bekas propinsi RI ke-27 tersebut menjadi negara baru.

36

Loc.cit., lihat juga Kiki Syahnakri, op.cit., hlm. 363.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 76 Permasalahan tersebut antara lain soal kewarganegaraan, aset-aset milik pemerintah yang tertinggal di wilayah Timor Leste, serta masalah penentuan batas wilayah, baik darat maupun laut. Di dalam Kompas tanggal 3 Juli 2002, dikutip perkataan Megawati “pemerintah RI memberikan penawaran kerjasama di bidang energi, perhubungan, dan terutama perdagangan sebagai kelanjutan dari Gusmao ke Sulsel beberapa waktu lalu”. Sementara saat itu Presiden Xanana Gusmao mengawali sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Megawati atas kesediannya untuk hadir dalam proklamasi kemerdekaan Timor Leste 20 Mei silam di Dili serta bantuan pemerintah Indonesia dalam mendukung Timor Leste sebagai negara baru.37 Pemerintah Indonesia dan Timor Leste sepakat menggunakan pendekatan win-win solution dan kompromi, terutama dalam mengatasi masalah aset kedua negara. Masalah perbatasan juga disepakati akan diselesaikan paling lambat awal tahun depan. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Hassan Wirajuda menjelaskan hal tersebut kepada wartawan didampingi Menlu Timor Leste Jose Ramos Horta setelah pertemuan komisi bersama RITimor Leste di Departemen Luar Negeri Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2002. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak telah sepakat memperjelas masalah aset yang terdiri dari aset pemerintah dan perusahaan yang terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aset swasta dan pribadi. Menlu Hassan Wirajuda juga mengatakan “pemerintah Timtim menegaskan, akan tetap

37

“Ditandatangani, MoU Hubungan Diplomatik Timtim-Indonesia”, Kompas, Rabu, 3 Juli 2002.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 77 memelihara Taman Makam Pahlawan Seroja, dengan biaya dari pemerintah Indonesia”.38 Setelah bertemu dengan Menlu RI Hassan Wirajuda di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2003, Menlu Timor Leste Jose Ramos Horta menegaskan hubungan Timor Leste dengan Indonesia sangat penting. Kedua negara perlu sama-sama mengembangkan hubungan yang berorientasi ke depan.39 Menjelang proklamasi kemerdekaan Timor Leste, masih ada kurang lebih lima puluh ribu pengungsi Timor Timur yang berada di Timor Barat. Mayoritas dari mereka adalah kelompok pro integrasi. Contohnya adalah Marthindo, seorang anggota barisan partisipan yang membantu TNI menggempur pasukan Fretilin di hutan Timor Timur. Karena aktifitas Marthindo ketika Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, Marthindo takut kembali ke Timor Timur karena mungkin akan dijatuhi hukuman oleh pengadilan Timor Leste seperti keluarganya, Jhony Marcues mantan komandan milisi Alfa. Jhony Marcues dijatuhi hukuman penjara 33 tahun 66 hari oleh pengadilan Timor Leste.40 Kemudian muncul sebuah harapan. Dalam kampanye Xanana Gusmao di depan para pengungsi pada bulan April, Xanana berjanji akan menerima mereka dengan tangan terbuka di Timor Leste. Tawaran rekonsiliasi di kampung halaman membuat sejumlah pengungsi menerima tawaran presiden terpilih, Xanana Gusmao. Sekitar enam ribu pengungsi menumpangi lima

38 39 40

“RI-Timtim Sepakat Gunakan “Win-win Solution””, Kompas, Rabu, 9 Oktober 2002. “Horta: Hubungan RI-Timtim Penting”, Kompas, Rabu, 5 Maret 2003. Widjajanto dan Jeffriantho, “Beban di Pundak Marthindo”, Tempo, No. 12/XXXI, Jakarta, 2026 Mei, 2002, hlm. 32.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 78 ratus truk meninggalkan perbatasan NTT menuju Batugede, Timor Leste sebelum proklamasi kemerdekaan Timor Leste. Di antara mereka ada juga ratusan anggota keluarga mantan anggota TNI yang dulunya tinggal di kampkamp Taupukan dan Noelbaki. Seperti yang dikutip dari majalah Tempo, pihak TNI mengakui bahwa TNI menyantuni Rp 16 juta hingga Rp 25 juta, tergantung masa dinasnya di TNI sebelum kembali ke Timor Leste. Pengungsi lain menerima pasangon rata-rata US$ 75 dolar yang berasal dari dana program pemulangan pengungsi yang disponsori pemerintah Indonesia dan PBB.41 Salah satu tugas JRS di lapangan adalah memfasilitasi pengungsi untuk rekonsiliasi, walaupun itu adalah program UNHCR. JRS ikut membantu memfasilitasi bersama-sama dengan SATLAK (Perwakilan Pemerintah Indonesia) karena JRS mendampingi pengungsi di Timor Barat. Harapannya adalah

sesudah

berekonsiliasi,

bertemu

dengan

komunitasnya

dan

membicarakan masalah mereka, mereka bisa menyelesaikannya dan para pengungsi akan kembali ke daerahnya masing-masing. Tetapi dalam kenyataannya tidak semudah itu. Ada juga orang yang telah berulang kali mengikuti rekonsiliasi, baik bertemu di perbatasan atau kunjungan tetap saja tinggal di pengungsian.42 Pertemuan rekonsiliasi adalah sebuah program yang pesertanya paling banyak karena tujuan rekonsiliasi adalah mempertemukan komunitaskomunitas yang terpecah. Rekonsiliasi bisa diusulkan dari dua belah pihak, 41 42

Ibid., hlm. 33. Sindhunata (Ed.), Jembatan Air Mata Tragedi Manusia Pengungsi Timor Timur, Yogyakarta, Galang Press, 2003, hlm. 117.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 79 baik dari Timor Leste maupun dari Timor Barat. Biasanya mereka mengajukan daftar nama peserta dan daftar nama orang yang diminta untuk datang. Daftar tersebut akan diperiksa kembali oleh UNHCR, kemudian mereka akan menghubungi komunitas di Timor Leste. Sedangkan untuk komunitas di NTT dihubungi oleh JRS dan SATLAK. Mereka akan bertemu di Salele, daerah perbatasan di Timor Leste selama kurang lebih enam jam dan dijaga oleh UNPKF, UNMO, Polisia. Pertemuan tersebut diharapkan supaya orang mendapatkan kejelasan informasi sehingga mereka dapat memutuskan untuk pulang atau tidak.43 Walaupun Timor Timur memiliki gas dan minyak bumi yang terpendam di celah Timor (Timor Gap), potensi kekayaan tersebut belum siap dimanfaatkan karena keterbatasan teknologi dan masih ada masalah dengan Australia. Oleh karena itu, pendapatan murni Timor Leste hanyalah dari ekspor kopi sekitar US$ 200-400ribu atau Rp 2-4 miliar per bulan. Jumlah tersebut pasti tidak akan cukup untuk belanja rutin, sandang, pangan, dan obat-obatan minimal US$ 4 juta atau sekitar Rp 40 miliar per bulan. Sebagian besar kebutuhan harus diimpor dari negara tetangga, termasuk Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Australia. Timor Leste menerima dana internasional. Bank Dunia dan dua puluh tujuh negara termasuk Amerika, Jerman, Jepang, dan Indonesia bergabung dalam Trust Fund for Eas Timor, sebuah program bersama untuk membenahi Timor Timur. Trust Fund memutuskan memberi US$ 440 juta untuk anggaran

43

Ibid., hlm. 118.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 80 Timor Leste selama tiga tahun ke depan. Sebagian besar uang tersebut digunakan untuk program kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Dana untuk membenahi Timor Leste tidak akan berlangsung abadi. Oleh karena itu, Mario Viegas menegaskan bahwa sebisa mungkin Timor Leste harus merintis jalan untuk mandiri. Langkah menuju negara yang mandiri harus dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga. Menurut seorang tokoh Timor Leste Fransisco Xavier do Amaral, salah satu negara yang tidak bisa diabaikan adalah Indonesia. Bagi Indonesia, hubungan baik dengan Timor Leste juga penting. Masih ada berbagai agenda, contohnya pemulangan 15 ribu pengungsi Timor Timur dan aset pemerintah RI yang ada di Timor Leste. Agenda-agenda tersebut hanya bisa diselesaikan jika kedua negara berteman baik.44

44

Mardiyah Chamim dan Purwani D. Prabandari, op.cit., hlm. 135.


BAB V KESIMPULAN Penelitian mengenai “Referendum dan Kemerdekaan Timor Timur 19992002” dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Terdapat banyak hal yang melatarbelakangi referendum di Timor Timur, mulai dari konflik antara Timor Timur dengan Indonesia. Konflik yang paling disoroti adalah insiden Santa Cruz pada tanggal 12 November 1991. Selain insiden Santa Cruz, perilaku pejabat pendatang mengabaikan tata norma kearifan lokal untuk menghargai sesepuh masyarakat putra daerah menumbuhkan sikap antipati masyarakat setempat. Pemukulan seorang pastor dan penodaan Hostia Kudus oleh oknum TNI juga memicu kemarahan dan kebencian umat dan rakyat Timor Timur terhadap TNI. Tanggapan dunia internasional terhadap masalah Timor Timur juga ikut melatarbelakangi terjadinya referendum di Timor Timur. Karena berbagai masalah tersebut, maka Presiden Habibie memberikan dua opsi kepada Timor Timur, yaitu merdeka atau tetap menjadi bagian dari Negara Indonesia dengan status khusus. 2. Menanggapi pernyataan Presiden Habibie tersebut, maka dibentuk United Nations Mission in East Timor (UNAMET) untuk mempersiapkan referendum. Referendum diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Hasilnya diumumkan lima hari setelah pemungutan suara diadakan, yaitu pada tanggal 81

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 82 4 September 1999. Hasilnya 344.580 atau 78,5% rakyat menginginkan kemerdekaan. Sebelum menyatakan proklamasi kemerdekaannya, Timor Timur diduduki oleh pemerintahan transisi PBB untuk Timor Timur (UNTAET) selama rakyat Timor Timur mempersiapkan proklamasi kemerdekaannya. Selain itu, pasukan International Force for East Timor (INTERFET) masuk ke Timor Timur untuk mengambil alih tanggung jawab keamanan di Timor Timur yang kacau setelah hasil referendum diumumkan. Dalam rangka menyambut proklamasi kemerdekaan Timor Leste, rakyat Timor Leste membenahi kota yang porak-poranda tersebut. Rakyat sangat antusias, karena mereka sudah merdeka dan bisa mengatur diri mereka sendiri. Proklamasi kemerdekaan Timor Leste diadakan pada tanggal 20 Mei 2002 pukul 00:00 malam waktu setempat, di lapangan Taci Tolu, Dili. 3. Referendum dan kemerdekaan Timor Timur membawa dampak yang sangat besar bagi Timor Timur sendiri yang baru merdeka, bagi Indonesia yang salah satu wilayahnya sudah merdeka, serta bagi hubungan antara Indonesia dan Timor Timur. Dampak referendum Timor Timur bagi Timor Timur adalah dibentuk struktur dan angkatan bersenjata bagi Timor Timur. Terjadi kecemburuan sosial rakyat Timor Leste terhadap warga Diaspora (peranakan), pedagang Cina, kelompok Muslim eks Indonesia yang berniaga di Kampung Alor Dili dan Baucau. Harga barang-barang kebutuhan sehari-hari semakin mahal dan tingkat pengangguran mencapai 90%. Dampak referendum Timor Timur bagi Indonesia adalah Indonesia harus menyelesaikan masalah pengungsi dan para mantan Pejuang Integrasi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 83 (PPI) yang tersebar di kamp-kamp pengungsian di Atambua dan Kupang, NTT. Indonesia harus kehilangan beberapa warga negaranya yang meninggal pada saat bertugas di Timor Timur dan memberikan bantuan kepada para pengungsi yang mengungsi ke NTT. Dampak bagi hubungan antara Indonesia dan Timor Timur dalam bidang politik adalah anggota Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) di evakuasi oleh TNI ke Timor Barat supaya tidak terjadi benturan fisik antara prajurit putra daerah serta milisi melawan pasukan INTERFET yang masuk ke Timor Timur. Dalam bidang sosial, TNI memfasilitasi anggota PPI yang akan dievakuasi ke NTT. Indonesia juga membentuk Kantor Urusan Kepentingan RI (KUKRI) di Timor Timur sebagai penghubung dalam kerjasama dengan UNTAET untuk memperlancar penanganan berbagai masalah yang timbul akibat pengalihan kekuasaan Timor Timur kepada PBB serta melindungi kepentingan negara dan warga negara Indonesia. Sebagai negara yang baru merdeka, Timor Leste juga mengalami banyak dampaknya. Terjadi perbedaan pendapat antar pemimpin. Xanana, Presiden Timor Leste menginginkan perdamaian, rekonsiliasi, dan persatuan nasional;

sedangkan

Mari

Alkatiri,

Perdana

Menteri

Timor

Leste

menginginkan supaya masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) segera diselesaikan. Puluhan ribu rakyat yang meninggal pada waktu invasi militer dan perang saudara dalam rentang waktu 1974-1999 harus mendapatkan keadilan. Pelaku pelanggaran HAM harus diberi ganjaran yang setimpal.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 84 Timor Leste juga menjadi target pendanaan bilateral dan multilateral termasuk investasi permodalan asing. Dampak kemerdekaan Timor Leste bagi Indonesia adalah dana pembangunan yang dikucurkan oleh Indonesia yang banyak untuk Timor Timur sehingga pembangunan fisik meningkat secara pesat terkesan sia-sia. Dampak politik bagi hubungan bertetangga antara Indonesia dan Timor Leste akan dipengaruhi oleh persepsi kedua belah pihak tentang sejarah masa lalu. Hal ini akan tampak dari penulisan sejarah pada masing-masing negara. Kalau bertolak belakang, hal tersebut akan berdampak buruk bagi hubungan bertetangga. Secara bilateral, Indonesia dan Timor Leste sepakat untuk mengakhiri konflik dan ketegangan supaya terbangun relasi yang lebih positifkonstruktif berbingkai rekonsiliasi. Pada tanggal 2 Juli 2002, pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang hubungan diplomatik dan pembentukan forum bersama untuk pembangunan hubungan bilateral. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste sepakat menggunakan pendekatan win-win solution dan kompromi, terutama dalam mengatasi masalah aset kedua negara. Masalah perbatasan juga disepakati akan diselesaikan paling lambat awal tahun depan. Dalam bidang sosial, Xanana berjanji akan menerima para pengungsi Timor Timur yang ada di NTT dengan tangan terbuka. Tawaran rekonsiliasi di kampung halaman membuat sejumlah pengungsi menerima tawaran Presiden Xanana Gusmao. Dalam bidang ekonomi, Indonesia ikut bergabung dalam Trust Fund for Eas Timor, sebuah program bersama untuk membenahi Timor Timur.


DAFTAR PUSTAKA Sumber Buku Akbar Kaelola. 2009. Kamus Istilah Politik Kontemporer. Yogyakarta: Cakrawala. Asvi Warman Adam. 2004. Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Dahm, Bernhard. 1987. Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan terjemahan Hasan Basari. Jakarta: LP3ES. Driyarkara tentang Manusia. Yogyakarta: Penerbitan Yayasan Kanisius. 1980. Helius Sjamsuddin. 2012. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak. Hidayat Mukmin. 1981. Pergolakan di Amerika Latin dalam Dasawarsa ini. Jakarta: Ghalia Indonesia. I Wangsa Widjaja & Meutia F. Swasono. 1985. Mohammad Hatta: Kumpulan Pidato III. Jakarta: Inti Idayu Press. Kansil, C.S.T. 1986. Memahami Pemilihan Umum dan Referendum (Sarana Demokrasi Pancasila). Jakarta: Penerbit IND. HILL-CO. ----------. 1986. Referendum: Sarana Hukum Pemantapan dan Pengamanan UUD 1945. Jakarta: Penerbit Erlangga. Khairul Jasmi. 2002. Eurico Guterres Melintas Badai Politik Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Kiki Syahnakri. 2013. Timor Timur The Untold Story. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Kodhi, S.A. 1989. Referendum dalam Negara Demokrasi Pancasila: Suatu Tinjauan Kefilsafatan dan Yuridis Konstitusional. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Kristio Wahyono. 2009. Timor Target. Banda Aceh: Kreung Aceh.

85

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 86 Marbun, SF. (Ed.). 1984. Masalah Referendum. Yogyakarta: Penerbit Jurusan htn/htp Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Megandaru W. Kawuryan. 2008. Kamus Politik Modern. Yogyakarta: Pura Pustaka. Mohammad Hatta. 1988. “Masyarakat Kolonial dan Cita-cita Demokrasi Sosial (1956)” dalam Herbert Feith & Lance Castles, eds. Pemikiran Politik Indonesia. Jakarta: LP3ES. Nevins, Joseph. 2008. Pembantaian Timor Timur, Horor Masyarakat Internasional terjemahan Nugroho Kacasungkono. Yogyakarta: Galangpress. Ricklefs, M.C. 2009. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. Rien Kuntari, Cordula Maria. 2008. Timor Timur Satu Menit Terakhir: Catatan Seorang Wartawan. Bandung: Penerbit Mizan. Sabine, George H. 1954. Teori-teori Politik: Sedjarah Pertumbuhan dan Perkembangannya terjemahan Soewarno Hadiatmodjo. Bandung: Penerbit Dhiwantara. Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, & Nugroho Notosusanto. 1975. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sindhunata (Ed.). 2003. Jembatan Air Mata Tragedi Manusia Pengungsi Timor Timur. Yogyakarta: Galang Press. Sudaryanto. 2007. Filsafat Politik Pancasila: Refleksi atas Teks Perumusan Pancasila. Yogyakarta: Kepel Press. Suhartono W. Pranoto. 2010. Teori dan Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Graha Ilmu. Taylor, John G. 1998. Perang Tersembunyi: Sejarah Timor Timur yang Dilupakan terjemahan Putri. Jakarta: Penerbit Forum Solidaritas untuk Rakyat Timor Timur. Tono Suratman. 2000. Pengabdian dan Tanggung-jawab di Timor Timur (Juni 1998 – Juli 1999). Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 87 Wanandi, Jusuf. 2014. Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998 terjemahan Endy Bayuni. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Sumber Internet http://wikipedia.org/wiki/UNTAET, diakses tanggal 7 Februari 2015.

Sumber Majalah Karaniya D, ““Vinceremos” Rakyat Maubere”, Tempo, No. 27/XXVIII, Jakarta, 6-12 September, 1999. Karaniya Dharmasaputra, “Referendum untuk Timor Leste”, Tempo, No. 19/XXVII, Jakarta, 9-15 Februari, 1999. Mardiyah Chamim dan Purwani D. Prabandari, “Dia Telah Berdiri Sendiri”, Tempo, No. 12/XXXI, Jakarta, 20-26 Mei, 2002. Purwani D. Prabandari, “Rebutan Proyek di Bumi Loro Sa’e”, Tempo, No. 14/XXXI, Jakarta, 3-9 Juni, 2002. Widjajanto dan Jeffriantho, “Beban di Pundak Marthindo”, Tempo, No. 12/XXXI, Jakarta, 20-26 Mei, 2002.

Sumber Surat Kabar “Ditandatangani, MoU Hubungan Diplomatik Timtim-Indonesia”, Kompas, Rabu, 3 Juli 2002. “Horta: Hubungan RI-Timtim Penting”, Kompas, Rabu, 5 Maret 2003. “Penyelesaian Masalah Timtim, Xanana Sarankan Referendum”, Kompas, Jumat, 31 Juli 1998. “RI-Timtim Sepakat Gunakan “Win-win Solution””, Kompas, Rabu, 9 Oktober 2002. “Ribuan Massa Timtim Tuntut Referendum”, Kompas, Senin, 29 Juni 1998.


LAMPIRAN


SILABUS Mata Pelajaran

: Sejarah Indonesia (Wajib)

Kelas

: XII

Kompetensi Inti

:

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dalam menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,

kebangsaan,

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

88


Kompetensi Dasar 3.6 Mengevaluasi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal Reformasi.

Materi Pokok

Pembelajaran

Kehidupan politik Mengamati: dan ekonomi bangsa Indonesia  Membaca buku teks, browsing internet dan berdiskusi dengan pada masa awal teman di samping tentang latar Reformasi: belakang referendum di Timor Referendum dan Timur, serta proses referendum dan Kemerdekaan kemerdekaan Timor Timur Timor Timur 1999-2002 Menanya:  Latar belakang  Tanya jawab, berdiskusi, dan referendum di memberi komentar mengenai materi Timor Timur latar belakang referendum di Timor  Proses Timur, serta proses referendum dan referendum dan kemerdekaan Timor Timur kemerdekaan Timor Timur Mengeksplorasikan:  Dampak referendum dan  Di dalam kelompok, siswa kemerdekaan mengumpulkan informasi Timor Timur mengenai dampak referendum dan kemerdekaan Timor Timur Mengasosiasikan:  Menganalisis informasi dan data-

Alokasi Sumber Belajar Waktu 2 x 45  I Wayan Badrika. Observasi: Mengamati menit. 2006. Sejarah Untuk kegiatan peserta SMA Kelas XII didik dalam Program Ilmu proses Pengetahuan Sosial, mengumpulkan Jilid 3.Jakarta: data, dan Erlangga. membuat laporan  Kiki Syahnakri. 2013. mengenai latar Timor Timur The belakang, proses Untold Story. Jakarta: referendum dan Penerbit Buku kemerdekaan Kompas. Timor Timur  Kristio Wahyono. serta dampaknya. 2009. Timor Target. Banda Aceh: Kreung Portofolio: Aceh. Menilai laporan  Khairul Jasmi. 2002. makalah peserta Eurico Guterres didik mengenai Melintas Badai Politik latar belakang, Indonesia. Jakarta: serta proses Pustaka Sinar referendum dan Harapan. kemerdekaan  Nevins, Joseph. 2008. Timor Timur Pembantaian Timor serta dampaknya. Timur, Horor Masyarakat Penilaian

89


data yang didapat dari bacaan maupun dari sumber-sumber yang terkait untuk mendapatkan kesimpulan tentang latar belakang, proses referendum dan kemerdekaan Timor Timur serta dampaknya. Mengkomunikasikan: 

Hasil analisis kemudian dilaporkan dalam bentuk tulisan berisikan tentang latar belakang, proses referendum dan kemerdekaan Timor Timur serta dampaknya.

Tes tertulis: Menilai kemampuan peserta didik dalam penguasaan materi mengenai latar belakang, serta proses referendum dan kemerdekaan Timor Timur serta dampaknya.

Internasional terjemahan Nugroho Kacasungkono. Yogyakarta: Galangpress.  Cordula Maria Rien Kuntari. 2008. Timor Timur Satu Menit Terakhir: Catatan Seorang Wartawan. Bandung: Penerbit Mizan.

Mengetahui,

Yogyakarta, 23 Februari 2015

Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran

Yokina Kabuar, S.Pd.


90


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Sekolah

: SMA N 1 Kefamenanu

Mata Pelajaran

: Sejarah Indonesia

Kelas/ Semester

: XII/ 2

Materi Pokok

: Kehidupan Politik dan Ekonomi Bangsa Indonesia pada Masa Awal Reformasi: Referendum dan Kemerdekaan Timor Timur 1999-2002

Pertemuan Ke-

: 15

Alokasi Waktu

: 2 x 45 menit

A. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan Indikator Kompetensi Inti 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dalam menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas

Kompetensi Dasar

Indikator

1.1 Menghayati 1.1.1 Menunjukkan sikap kehidupan politik dan syukur kepada Tuhan ekonomi bangsa Yang Maha Esa atas Indonesia pada masa kebijaksanaan awal Reformasi: pemerintah Indonesia Referendum dan terhadap Timor Timur Kemerdekaan Timor dengan memberikan Timur 1999-2002 dua opsi kepada sebagai karunia Timor Timur dengan Tuhan terhadap menghargai pendapat Bangsa Indonesia. teman di kelas. 2.1. Mengembangkan 2.1.1 Menunjukkan sikap sikap dan dan perilaku peduli perilaku peduli terhadap masalah terhadap masalah yang sedang dihadapi yang sedang oleh bangsa. dihadapi oleh bangsa.

2.2. Meneladani perilaku responsif 91

2.2.2 Menunjukkan perilaku responsif dan proaktif

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 92 berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan

dan proaktif dari negara-negara lain dan pejabatpejabat yang berwenang baik di Indonesia dan Timor Timur dalam menyikapi masalah Timor Timur.

di sekolah.

2.3. Meneladani perilaku damai dalam menjalankan referendum di Timor Timur.

2.3.3 Menunjukkan perilaku damai dalam diskusi di kelas.

3.6 Mengevaluasi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal Reformasi, khususnya Referendum dan Kemerdekaan Timor Timur 1999-2002.

3.6.1 Mendeskripsikan latar belakang referendum di Timor Timur. 3.6.2 Mendeskripsikan proses referendum dan kemerdekaan Timor Timur. 3.6.3 Mendeskripsikan dampak referendum dan kemerdekaan Timor Timur.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 93 minatnya untuk memecahkan masalah. 4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

4.6 Mengevaluasi Referendum dan Kemerdekaan Timor Timur 1999-2002.

4.6.1 Melaporkan latar belakang referendum di Timor Timur, proses referendum dan kemerdekaan Timor Timur, serta dampak dari referendum dan kemerdekaan Timor Timur.

B. Tujuan Pembelajaran 1. Kompetensi Sikap Spiritual Menunjukkan sikap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kebijaksanaan pemerintah Indonesia terhadap Timor Timur dengan memberikan dua opsi kepada Timor Timur dengan menghargai pendapat teman di kelas. 2. Kompetensi Sikap Sosial a. Menunjukkan sikap dan perilaku peduli terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa. b. Menunjukkan perilaku responsif dan proaktif di sekolah. c. Menunjukkan perilaku damai dalam diskusi di kelas. 3. Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: a. Mendeskripsikan latar belakang referendum di Timor Timur. b. Mendeskripsikan proses referendum dan kemerdekaan Timor Timur. c. Mendeskripsikan dampak referendum dan kemerdekaan Timor Timur.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 94 d. Melaporkan latar belakang referendum di Timor Timur, proses referendum dan kemerdekaan Timor Timur, serta dampak dari referendum dan kemerdekaan Timor Timur.

C. Materi Ajar 1. Latar belakang referendum di Timor Timur. 2. Proses referendum dan kemerdekaan Timor Timur. 3. Dampak referendum dan kemerdekaan Timor Timur.

D. Metode Pembelajaran  Strategi pembelajaran

: Scientific

 Metode Pembelajaran

: Diskusi, ceramah, presentasi, tanya jawab

 Model Pembelajaran

: Student Teams-Achievement Divisions (STAD)

E. Kegiatan Pembelajaran Kegiatan

Deskripsi

1. Pendahuluan

a. Guru mengucapkan salam b. Guru mengecek kehadiran peserta didik c. Guru mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi d. Guru menuliskan tujuan pembelajaran a. Mengamati Guru memberi waktu pada peserta didik untuk membaca materi supaya memahami latar belakang referendum di Timor Timur b. Menanya Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan menyampaikan pendapat dari hasil pengamatan dan diskusinya c. Menalar Guru membagi siswa ke dalam kelompokkelompok kecil secara heterogen. Setiap kelompok terdiri atas empat orang peserta didik. Guru memberikan tugas kepada kelompok

2. Kegiatan Inti

Alokasi Waktu 10’

65’


d.

e.

3. Penutup

a. b. c. d. e.

untuk menjawab pertanyaan. Presentasi, tanya jawab, dan jawaban siswa yang benar diberi apresiasi, sedangkan jawaban siswa yang salah diberi solusi Mencoba atau mengaitkan Peserta didik dapat megambil hikmah dari referendum dan kemerdekaan Timor Timur dan bisa berusaha menjadi warga negara yang baik Membentuk jejaring Antar kelompok mengkomunikasikan hasil diskusi untuk dapat menyimpulkan materi yang telah dipelajari Peserta didik menyampaikan nilai-nilai apa saja yang diperoleh dari pelajaran hari ini Konfirmasi Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta didik Informasi rencana pembelajaran yang akan datang Guru mengucapkan salam kepada peserta didik

15’

F. Alat dan Sumber Belajar 1. Alat dan Bahan

: Papan tulis, LCD, power point, spidol.

2. Sumber Belajar

:

a. I Wayan Badrika. 2006. Sejarah Untuk SMA Kelas XII Program Ilmu Pengetahuan Sosial, Jilid 3.Jakarta: Erlangga. b. Kiki Syahnakri. 2013. Timor Timur The Untold Story. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. c. Kristio Wahyono. 2009. Timor Target. Banda Aceh: Kreung Aceh. d. Khairul Jasmi. 2002. Eurico Guterres Melintas Badai Politik Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. e. Nevins, Joseph. 2008. Pembantaian Timor Timur, Horor Masyarakat Internasional terjemahan Nugroho Kacasungkono. Yogyakarta: Galangpress. f. Cordula Maria Rien Kuntari. 2008. Timor Timur Satu Menit Terakhir: Catatan Seorang Wartawan. Bandung: Penerbit Mizan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 96 G. Penilaian 1. Kompetensi Sikap Spiritual a. Teknik Penilaian

: Observasi

b. Bentuk Instrumen

: Lembar observasi dan penilaian diri

c. Instrumen

: Lihat lampiran 2.1

d. Petunjuk Penghitungan Skor


2. Kompetensi Sikap Sosial a. Teknik Penilaian

: Observasi

b. Bentuk Instrumen

: Lembar observasi

c. Instrumen




3. Kompetensi pengetahuan a. Teknik Penilaian

: Tes lisan

b. Bentuk Instrumen

: Tes uraian

c. Instrumen




4. Kompetensi Keterampilan a. Teknik Penilaian

: 1) Penilaian produk 2) Observasi

b. Bentuk Instrumen

: 1) Penilaian produk 2) Lembar observasi

c. Instrumen

: Lihat lampiran 5.1, 5.3, 5.5


: Lihat lampiran 5.2, 5.4, 5.6

Mengetahui

Yogyakarta, 23 Februari 2015

Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran

Yokina Kabuar, S.Pd.


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 97 LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1: Materi A. LATAR BELAKANG REFERENDUM DI TIMOR TIMUR 1. Konflik antara Indonesia dan Timor Timur Terjadi konflik antara rakyat Timor Timur dengan Indonesia, khususnya dengan TNI. Peristiwa yang paling disoroti adalah insiden Santa Cruz. Pada tanggal 12 November 1991, ratusan pemuda berkumpul di Gereja St. Antonio Motael Dili, untuk mengikuti misa mengenang almarhum Sebastiao Gomes Rangel yang pro kemerdekaan. Ia adalah seorang pemuda Timor yang meninggal pada tanggal 28 Oktober 1991 dalam sebuah bentrokan antara para pemuda pro integrasi dengan pro kemerdekaan. Menurut rencana yang disepakati dengan aparat keamanan setempat, para pemuda akan melakukan ziarah kubur secara damai menuju pekuburan Santa Cruz untuk meletakkan karangan bunga di makam Sebastiao. Ketika orang-orang mulai berpencar, militer tiba dan menghadang di sebuah ujung jalan. Menurut saksi mata, tanpa peringatan dan tanpa provokasi, para tentara berbaris menuju kerumunan orang tersebut dan menembak dengan senapan sehingga menewaskan lebih dari 250 orang. 2. Perilaku Aparat-Aparat Pendatang di Timor Timur Sikap para pendatang terutama aparat pemerintah, TNI, dan Polri cenderung arogan. Sebagai contoh dalam acara-acara atau pesta-pesta publik, para pejabat publik (bahkan bupati) putra daerah sering ditempatkan di deretan kursi belakang. Sedangkan para pejabat pendatang yang secara hierarkis pemerintahan statusnya di bawah bupati menempati kursi paling depan. Perilaku pejabat pendatang mengabaikan tata norma kearifan lokal untuk menghargai sesepuh masyarakat putra daerah seperti itu menumbuhkan sikap antipati masyarakat setempat. Sikap superior seperti itu melahirkan perilaku negatif lainnya, terutama korupsi. Banyak pejabat pendatang yang mengelola keuangan daerah dengan sewenang-wenang.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 98 Dari sisi militer atau TNI, ada juga sikap yang memancing ketidaksenangan dan kemarahan di pihak rakyat Timor Timur. Contohnya pernah terjadi kasus pemukulan terhadap seorang pastor, Romo Dominggus. Selain kasus pemukulan, terjadi peristiwa pencemaran hostia oleh seorang anggota Zeni Konstruksi (Zikon) TNI AD pada tanggal 28 Juni 1994 di Gereja Sao Jose Remexio. 3. Rakyat Timor Timur Menuntut Referendum Kelompok-kelompok mahasiswa Timor Timur menyelenggarakan forum-forum terbuka di Dili dan di daerah-daerah Timor Timur lainnya untuk membahas status politik Timor Timur. Sejak bulan Juni 1998, terjadi demonstrasi-demonstrasi dari massa pro kemerdekaan yang besar. Contohnya hari Minggu 28 Juni 1998 ribuan massa Timor Timur memenuhi halaman Hotel Mahkota, tempat para duta besar anggota Dewan Uni Eropa tinggal. Massa mendesak delegasi Dewan Uni Eropa supaya segera diadakan referendum di Timor Timur. Pada tanggal 30 Juli 1998, tokoh Fretilin Xanana Gusmao menyampaikan sarannya kepada Mayjen Theo Syafei di LP Cipinang bahwa untuk menyelesaikan masalah Timor Timur perlu dilakukan referendum. 4. Tanggapan Internasional Terhadap Konflik Indonesia dan Timor Timur Amerika dan Australia adalah dua negara yang menyerukan kepada Indonesia supaya diadakan referendum di Timor Timur. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika berniat untuk menghentikan semua bantuan ekonomi dan militer kepada Indonesia selama Indonesia tidak mematuhi resolusi PBB. Resolusi PBB tersebut menyerukan pada Indonesia supaya mundur dari Timor Timur dan membiarkan penyelenggaraan referendum oleh PBB mengenai penentuan nasib sendiri. Pertemuan Tingkat Tinggi Howard-Habibie pada bulan April 1999 di Bali membantu membuka jalan untuk menciptakan keadaan bagi konsultasi rakyat. Upaya diplomatik dan politik Australia yang penting telah membantu memperkuat dukungan internasional untuk tindakan penentuan nasib sendiri dan selanjutnya untuk memulihkan keamanan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 99 Sedangkan PBB adalah sebuah lembaga internasional yang ikut menyerukan kepada Indonesia supaya diadakan referendum di Timor Timur. Pemerintah Indonesia dan Portugal menyelesaikan perundingan yang menghasilkan sebuah kesepakatan, Perjanjian 5 Mei yang ditandatangani di markas besar PBB di New York pada tanggal 25 Mei 1999. Isi Perjanjian 5 Mei adalah memberi wewenang kepada PBB untuk memberikan tawaran pemerintah Indonesia kepada rakyat Timor Timur otonomi khusus untuk dipertimbangkan dan diterima atau ditolak melalui suatu konsultasi rakyat berdasarkan pemungutan suara langsung, rahasia, dan umum. 5. Sikap Pemerintah Indonesia Terhadap Masalah Timor Timur Menanggapi surat Perdana Menteri Australia, John Howard kepada Presiden Habibie, maka diadakan Sidang kabinet bidang Polkam yang diselenggarakan pada tanggal 27 Januari 1999 membahas mengenai masalah Timor Timur. Habibie memberikan dua opsi kepada Timor Timur. Opsi pertama memberi status khusus dengan otonomi yang sangat diperluas. Maksud dari otonomi yang diperluas adalah Timor Timur boleh melakukan apa saja, kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan (Hankam), serta moneter. Jika opsi yang pertama tidak disambut dengan baik, kemungkinan Timor Timur dan Indonesia akan berpisah baik-baik melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SUMPR). Kemudian disposisi tersebut dimatangkan dalam sidang kabinet bidang Polkam (Politik dan Keamanan). Keputusan akhir tanggal 5 Mei 1999 adalah kesepakatan untuk melaksanakan referendum atau jajak pendapat di Timor Timur

B. PROSES REFERENDUM DAN KEMERDEKAAN TIMOR TIMUR 1. Persiapan Referendum Dalam tahun 1999 sejak Presiden Habibie memberikan dua opsi kepada rakyat Timor Timur, maka dibentuk United Nations Mission in East Timor (UNAMET) berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1246 (1999) tanggal 11 Juni 1999 untuk mengorganisasi, mengawasi, dan memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan referendum di Timor Timur sesuai dengan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 100 persetujuan antara RI-Portugal-PBB tanggal 5 Mei 1999. Pendaftaran pemilih mulai dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1999. 2. Jalannya Referendum dan Hasil Referendum Referendum diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Hasil referendum diumumkan pada tanggal 4 September 1999. Hasilnya rakyat menginginkan kemerdekaan. Rakyat yang memilih merdeka sejumlah 344.580 atau 78,5%. 3. Pemerintahan Transisi di Timor Leste United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) adalah pemerintahan sipil yang bertujuan untuk memelihara misi perdamaian di Timor Timur, sebagai akibat dari resolusi 1272 (1999) dari PBB pada tanggal 25 Oktober 1999. a) Masuknya Pasukan INTERFET Pada

tanggal

16

September

1999,

pemerintah

Indonesia

memutuskan secara resmi meminta masuknya pasukan multinasional International Force for East Timor (INTERFET) untuk mengambil alih tanggung jawab keamanan di Timor Timur. Pasukan pertama INTERFET mendarat di Dili pada tanggal 20 September 1999. Cosgrove juga ikut bersama pasukannya untuk memulai tugasnya sebagai komandan pasukan multinasional. Pada tanggal 27 September 1999, Panglima PDM Mayjen TNI Kiki Syahnakri secara formal menyerahkan komando dan pengendalian (Kodal) Keamanan Timor Timur kepada Mayjen Peter Cosgrove, Panglima INTERFET. Otoritas keamanan di Timor Timur sepenuhnya dipegang oleh INTERFET. Tetapi selama satu sampai dua bulan, INTERFET masih dibantu oleh Satuan Tugas Indonesia Task Force in East Timor (Itfet) yang terdiri dari personil TNI-Polri. b) Menghadapi Kelompok Pro Kemerdekaan Informasi masuknya INTERFET ke Timor Timur menyebar dengan cepat sampai ke basis-basis kelompok pro kemerdekaan di pinggir kota Dili dan di wilayah pegunungan tempat mereka mengungsi, menghindari para pejuang integrasi yang marah dan kecewa pasca referendum.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 101 Bersamaan dengan itu, sebagian besar pasukan TNI dan kelompok pro integrasi telah dievakuasi ke luar Timor Timur. Rakyat pro kemerdekaan menyambutnya dengan gembira. Mereka mulai turun gunung. Namun euforia kebebasan yang diperlihatkan oleh rakyat pro kemerdekaan tidak sepenuhnya positif. Ketika mereka memasuki kota Dili, aksi-aksi anarkis dan pembakaran kembali terjadi.

Selain membakar, rakyat pro

kemerdekaan juga melancarkan penyisiran terhadap kelompok pro integrasi. Untuk mengatasi aksi-aksi anarkis kelompok pro kemerdekaan, TNI bekerjasama dengan INTERFET melakukan patroli dan penjagaan ketat di tempat-tempat umum. Salah satu yang dijaga TNI adalah gudang beras milik UNHCR. Gudang beras tersebut menjadi sasaran penjarahan rakyat pro kemerdekaan karena rakyat kekurangan suplai makanan. Ribuan rakyat pro kemerdekaan yang baru turun gunung sangat membutuhkan makanan, maka Kiki memutuskan untuk membagi-bagikan beras yang ada di dalam gudang beras UNHCR sebanyak 600 ton tersebut kepada mereka. c) UNTAET Mempersiapkan Pemerintahan Timor Leste Lembaga

penting

yang

juga

dibentuk

UNTAET

adalah

Pemerintahan Peralihan Timor Timur atau East Timor Transitional Administration (ETTA) pada tanggal 7 Agustus 2000 untuk lebih meningkatkan partisipasi orang Timor (Timorisasi). Langkah UNTAET ini dimaksudkan untuk membantu memulihkan situasi dan kondisi di Timor Timur, baik prasarana fisik yang hancur sekitar 70-80% serta perekonomian yang stagnan supaya segera bekerja. Tetapi yang paling penting adalah menggerakkan roda pemerintahan sementara. 4. Kemerdekaan Definitif Timor Leste a) Persiapan Rakyat untuk Menyambut Proklamasi Kemerdekaan Penduduk Dili mendandani gedung yang terkena peluru dan merapikan jalanan yang penuh dengan kubangan besar. Taman Makam Pahlawan Seroja, tempat TNI yang gugur dikuburkan kembali kelihatan asri setelah tidak dirawat. Semuanya dilakukan oleh penduduk Dili supaya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 102 penyerahan kedaulatan dari Pemerintahan Transisi PBB untuk Timor Timur (UNTAET) kepada Presiden Terpilih Republik Demokratik Timor Loro Sa’e, Xanana Gusmao berjalan dengan baik. b) Jalannya Proklamasi Kemerdekaan Pada tanggal 20 Mei 2002 pukul 00:00 malam waktu setempat, beberapa pemimpin dunia, tamu terhormat seperti Senator Hillary Clinton dan Presiden RI Megawati Soekarnoputri dan sekitar 200.000 rakyat Timor Leste telah memenuhi lapangan Taci Tolu, Dili. Tujuannya untuk menyaksikan perayaan kemerdekaan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan sekaligus pengambilan sumpah Presiden terpilih Alexander Kay Rala Xanana Gusmao, dan penurunan bendera biru berlambangkan PBB. Puncaknya adalah pengibaran bendera Timor Leste dengan kombinasi segitiga di pinggir warna hitam, yang artinya keterbelakangan yang harus diatasi. Segitiga dipinggir juga yang berwarna kuning yang artinya jejak kolonialisme, di tengah segitiga terdapat bintang putih yang artinya perdamaian dan sisa gambar berwarna merah yang artinya perjuangan demi pembebasan negara.

C. DAMPAK REFERENDUM DAN KEMERDEKAAN TIMOR TIMUR 1. Dampak Referendum Timor Timur a) Bagi Timor Timur Dibentuk struktur dan angkatan bersenjata bagi Timor Timur. Rakyat Timor Timur cemas memikirkan apa yang akan terjadi setelah tanggal 30 Agustus 1999. Ketakutan berimbas ke toko-toko kebutuhan harian. Rakyat susah mencari beras, apalagi susu dan gula. Pasca referendum, beban ekonomi semakin berat. Harga barang-barang kebutuhan sehari-hari semakin mahal. b) Bagi Indonesia Publik merasa ada satu hal yang akan sangat merugikan bagi Indonesia jika Timor Timur merdeka, yaitu akan memicu serentetan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 103 pergolakan separatisme di berbagai propinsi lain, misalnya di Aceh dan Irianjaya. Salah satu persoalan yang harus ditangani oleh pemerintah Indonesia atau TNI pasca referendum adalah keberadaan mantan Pejuang Integrasi (PPI) yang tersebar di kamp-kamp pengungsian di Atambua dan Kupang, NTT. Pada bulan Oktober 1999 saja terjadi lima kali insiden kontak senjata yang menimbulkan korban luka-luka, baik di pihak INTERFET maupun Indonesia. Pada tanggal 8 September 1999, diumumkan jumlah pengungsi di Atambua sekitar 45 ribu jiwa. Angka tersebut lebih tinggi dari jumlah penduduk Kota Atambua yang berjumlah 12 ribu jiwa. Di Atambua, para pengungsi tidur di barak-barak dan berbagai fasilitas umum. Persediaan makanan menipis. Selain kelaparan, para pengungsi juga mulai terserang penyakit. Demam dan diare mulai menyerang anak-anak pengungsi. Di tengah desakan ribuan pengungsi, anggota Palang Merah membagikan selimut dan tikar kepada pengungsi. Tetapi tetap saja tidak memadai karena jumlah barang-barang yang dibagikan jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pengungsi. c) Dampak bagi hubungan antara Indonesia dan Timor Timur Mendengar kabar kedatangan INTERFET, Kiki Syahnakri berpikir bahwa para prajurit putra Timor Timur dan juga anggota Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) harus segera dievakuasi ke wilayah NTT. Alasan utamanya adalah jika mereka masih berada di Dili saat INTERFET masuk ke Timor Timur, pasti akan terjadi konfrontasi frontal. Proses evakuasi akan difasilitasi sepenuhnya oleh TNI menggunakan truk, kapal laut, dan pesawat. Tetapi mereka menolak untuk dievakuasi ke NTT. 2. Dampak Kemerdekaan Timor Timur a) Bagi Timor Timur Terjadi perbedaan pendapat di dalam pemerintahaan Timor Leste. Sejak awal Xanana menyerukan perdamaian, rekonsiliasi, dan persatuan nasional. Masalah balas dendam atau penegakan keadilan terhadap pelanggar

Hak

Asasi

Manusia

(HAM)

di

Timor

Leste

harus

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 104 dikesampingkan dulu. Namun kampanye damai Xanana tidak selalu disambut dengan baik. Contohnya Perdana Menteri Mari Alkatiri tidak sepakat jika masalah pelanggaran HAM dicoret begitu saja. Dia tetap menginginkan supaya puluhan ribu rakyat yang meninggal pada waktu invasi militer dan perang saudara dalam rentang waktu 1974-1999 harus mendapatkan keadilan. Pelaku pelanggaran HAM harus diberi ganjaran yang setimpal. Pada tanggal 13 Desember 2001, semua negara donor memberikan apresiasi terhadap kemajuan pesat di Timor Timur. Direktur Bank Dunia untuk wilayah Pasifik menegaskan bahwa rekonstruksi Timor Timur hendaknya jangan dimulai dari hutang atau pinjaman pada tahun-tahun pertama. Saran tersebut benar, tetapi pada tahun-tahun berikutnya sulit dibantah bahwa akan ada keterikatan antara negara baru Timor Leste dengan lembaga-lembaga keuangan dunia. b) Bagi Indonesia Masuknya Timor Timur ke wilayah Indonesia telah menyumbang bagi keamanan regional seperti alasan Soeharto yang disampaikan kepada AS sebelum Indonesia masuk ke Timor Timur. Tetapi jika dilihat dari sisi lain terutama dari segi HAM, maka telah terjadi pelanggaran HAM berat di Timor Timur. Dalam hubungannya dengan masalah kemanusiaan ini, maka dana pembangunan yang dikucurkan demikian banyak untuk Timor Timur terkesan sia-sia. Pembangunan fisik memang meningkat secara pesat. Namun itu harus dibayar mahal dengan jatuhnya banyak korban di kalangan sipil Timor Timur.

c) Dampak bagi hubungan antara Indonesia dan Timor Timur Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) adalah sebuah komisi bersama Pemerintah Indonesia dan Timor Leste. Secara bilateral, Indonesia dan Timor Leste sepakat untuk mengakhiri konflik dan ketegangan supaya terbangun relasi yang lebih positif-konstruktif

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 105 berbingkai rekonsiliasi. Orientasi KKP mengarah pada sikap saling terbuka, saling memaafkan, dan rekonsiliasi di antara kedua negara. Pada tanggal 2 Juli 2002, pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang hubungan diplomatik dan pembentukan forum bersama untuk pembangunan hubungan

bilateral.

Penandatanganan

kedua

kesepakatan

tersebut

dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda dan Menlu Timor Leste Jose Ramos Horta, disaksikan oleh Presiden RI Megawati Soekarno Putri dan Presiden Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmao. Menjelang proklamasi kemerdekaan Timor Leste, masih ada kurang lebih lima puluh ribu pengungsi Timor Timur yang berada di Timor Barat. Mayoritas dari mereka adalah kelompok pro integrasi. Mereka takut kembali ke Timor Timur karena mungkin akan dijatuhi hukuman oleh pengadilan Timor Leste seperti keluarganya, Jhony Marcues mantan komandan milisi Alfa. Jhony Marcues dijatuhi hukuman penjara 33 tahun 66 hari oleh pengadilan Timor Leste. Kemudian muncul sebuah harapan. Dalam kampanye Xanana Gusmao di depan para pengungsi pada bulan April, Xanana berjanji akan menerima mereka dengan tangan terbuka di Timor Leste. Tawaran rekonsiliasi di kampung halaman membuat sejumlah pengungsi menerima tawaran presiden terpilih, Xanana Gusmao. Sekitar enam ribu pengungsi menumpangi lima ratus truk meninggalkan perbatasan NTT menuju Batugede, Timor Leste sebelum proklamasi kemerdekaan Timor Leste. Pihak TNI mengakui bahwa TNI menyantuni Rp 16 juta hingga Rp 25 juta, tergantung masa dinasnya di TNI sebelum kembali ke Timor Leste. Pengungsi lain menerima pasangon rata-rata US$ 75 dolar yang berasal dari dana program pemulangan pengungsi yang disponsori pemerintah Indonesia dan PBB.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 106 Lampiran 2: Penilaian Sikap Spritual Lampiran 2.1 INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI SIKAP SPIRITUAL (LEMBAR OBSERVASI)

A. Petunjuk Umum 1. Instrumen penilaian kompetensi sikap spiritual ini berupa Lembar Observasi. 2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai.

B. Petunjuk Pengisian Berdasarkan pengamatan Anda selama dua minggu terakhir, nilailah sikap setiap peserta didik Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi dengan ketentuan sebagai berikut: 4 = Apabila selalu melakukan perilaku yang diamati. 3 = Apabila sering melakukan perilaku yang diamati. 2 = Apabila kadang-kadang melakukan perilaku yang diamati. 1 = Apabila tidak pernah melakukan perilaku yang diamati.

C. Lembar Observasi LEMBAR OBSERVASI Kelas

: ________________________

Semester

: ________________________

Tahun Pelajaran

: ________________________

Periode Pengamatan

: Tanggal ___ s.d. ___

Butir Nilai

: Menghayati kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal Reformasi, khususnya Referendum dan Kemerdekaan Timor Timur 1999-2002 sebagai karunia Tuhan terhadap Bangsa Indonesia.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 107 Indikator sikap

: Contoh: Menunjukkan sikap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kebijaksanaan pemerintah Indonesia terhadap Timor Timur dengan memberikan dua opsi kepada Timor Timur.

No.

Nama Peserta Didik

Skor Indikator Sikap Jumlah Tuntas/ Spiritual (1 – 4) Perolehan Skor Akhir Tidak Indikator 1 Indikator 2 Skor Tuntas

1. Ivania Indriasari

4

3

7

2. Silviana Ambar Merci

2

2

4

(7:8)x4=3,5 Tuntas (4:8)x4=2

Tidak Tuntas

3. Dst…

Yogyakarta, 23 Februari 2015 Guru Mata Pelajaran,


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 108 Lampiran 2.2 PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR KOMPETENSI SIKAP SPIRITUAL

1. Rumus Penghitungan Skor Akhir Skor Akhir = Jumlah Perolehan Skor x 4 Skor Maksimal Skor Maksimal = Banyaknya Indikator x 4 2. Kategori Skor Sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No. 81A Tahun 2013 yaitu: Sangat Baik (SB) : Apabila memperoleh skor akhir: 3,33 < skor akhir ≤ 4,00 Baik (B)

: Apabila memperoleh skor akhir: 2,33 < skor akhir ≤ 3,33

Cukup (C)

: Apabila memperoleh skor akhir: 1,33 < skor akhir ≤ 2,33

Kurang (K)

: Apabila memperoleh skor akhir: skor akhir ≤ 1,33

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 109 Lampiran 2.3 INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI SIKAP SPIRITUAL (LEMBAR PENILAIAN DIRI)

A. Petunjuk Umum 1. Instrumen penilaian sikap spiritual ini berupa Lembar Penilaian Diri. 2. Instrumen ini diisi oleh peserta didik untuk menilai dirinya sendiri.

B. Petunjuk Pengisian 1. Berdasarkan perilaku kalian selama dua minggu terakhir, nilailah sikap diri kalian sendiri dengan memberi tanda centang (√) pada kolom skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Penilaian Diri dengan ketentuan sebagai berikut: 4 = apabila selalu melakukan perilaku yang dinyatakan 3 = apabila sering melakukan perilaku yang dinyatakan 2 = apabila kadang-kadang melakukan perilaku dinyatakan 1= apabila tidak pernah melakukan perilaku yang dinyatakan 2. Kolom skor dan ketuntasan diisi oleh guru.

C. Lembar Penilaian Diri LEMBAR PENILAIAN DIRI Nama

: ________________________

Kelas/Nomor Urut

: ________________________

Semester

: ________________________

Tahun Pelajaran

: ________________________

Hari/Tanggal Pengisian : ________________________ Butir Nilai

: Menghayati kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal Reformasi, khususnya Referendum dan Kemerdekaan Timor Timur 1999-2002 sebagai karunia Tuhan terhadap

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 110 Bangsa Indonesia. Indikator Sikap

: Contoh: Menunjukkan sikap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kebijaksanaan pemerintah Indonesia terhadap Timor Timur dengan memberikan dua opsi kepada Timor Timur.

No.

Pernyataan

1.

Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kebijaksanaan pemerintah Indonesia terhadap Timor Timur dengan memberikan dua opsi kepada Timor Timur.

1

Skor 2 3

4

Tuntas/ Perolehan Skor Tidak Skor Akhir Tuntas

Jumlah

Peserta didik,

________________________

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 111 Lampiran 2.4 PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR KOMPETENSI SIKAP SPIRITUAL

1. Rumus Penghitungan Skor Akhir Skor Akhir = Jumlah Perolehan Skor x 4 Skor Maksimal Skor Maksimal = Banyaknya Indikator x 4

2. Kategori Skor Sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No. 81A Tahun 2013 yaitu: Sangat Baik (SB) : Apabila memperoleh skor akhir: 3,33< skor akhir ≤ 4,00 Baik (B)

: Apabila memperoleh skor akhir: 2,33< skor akhir ≤ 3,33

Cukup (C)


Kurang (K)


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 112 Lampiran 3: Penilaian Sikap Sosial Lampiran 3.1 INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI SIKAP SOSIAL (LEMBAR OBSERVASI)

A. Petunjuk Umum 1. Instrumen penilaian kompetensi sikap sosial ini berupa Lembar Observasi. 2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai.

B. Petunjuk Pengisian Berdasarkan pengamatan Anda selama dua minggu terakhir, nilailah sikap setiap peserta didik Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi dengan ketentuan sebagai berikut: 4 = Apabila selalu melakukan perilaku yang diamati 3 = Apabila sering melakukan perilaku yang diamati 2 = Apabila kadang-kadang melakukan perilaku yang diamati 1 = Apabila tidak pernah melakukan perilaku yang diamati

C. Lembar Observasi LEMBAR OBSERVASI Kelas

: ________________________

Semester

: ________________________

TahunPelajaran

: ________________________

Periode Pengamatan


Butir Nilai

: 1. Mengembangkan sikap dan perilaku peduli terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 113 2. Meneladani perilaku responsif dan proaktif dari negara-negara lain dan pejabat-pejabat yang berwenang baik di Indonesia dan Timor Timur dalam menyikapi masalah Timor Timur dalam kehidupan sehari-hari. 3. Meneladani

perilaku

damai

dalam

menjalankan referendum di Timor Timur. Indikator Sikap

: Contoh: 1. Menunjukkan sikap dan perilaku peduli terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa. 2. Menunjukkan perilaku responsif dan proaktif di sekolah. 3. Menunjukkan perilaku damai dalam diskusi di kelas.

No.

Nama Peserta Didik

Skor Indikator Kompetensi Sikap Jumlah Sosial (1 – 4) Perolehan Skor Indikator Indikator 1 2

Skor Akhir

Tuntas/ Tidak Tuntas

1.

Ivania Indriasari

4

3

7

(7:8)x4=3,5

Tuntas

2.

Silviana Ambar Merci

2

2

4

(4:8)x4=2

Tidak Tuntas

3.

Dst…



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 114 Lampiran 3.2 PETUNJUK PENENTUAN NILAI KOMPETENSI SIKAP SOSIAL

1. Rumus Penghitungan Skor Akhir Skor Akhir = Jumlah Perolehan Skor x 4 Skor Maksimal Skor Maksimal = Banyaknya Indikator x 4

2. Kategori skor sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No. 81A Tahun 2013 yaitu: Sangat Baik (SB) : Apabila memperoleh skor akhir: 3,33< skor akhir ≤ 4,00 Baik (B)


Cukup (C)


Kurang (K)


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 115 Lampiran 4: Penilaian Pengetahuan Lampiran 4.1 INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN (SOAL URAIAN)

A. Petunjuk Umum 1. Instrumen penilaian pengetahuan ini berbentuk soal uraian. 2. Soal ini dikerjakan oleh peserta didik.

B. Petunjuk Pengisian Kerjakan soal berikut dengan singkat dan jelas!

C. Soal No. 1. 2. 3. 4.

Butir Pertanyaan Jelaskan latar belakang referendum di Timor Timur! Jelaskan kronologi referendum dan hasilnya! Jalaskan jalannya proklamasi kemerdekaan Timor Leste! Jelaskan keadaan ekonomi di Timor Timur pasca referendum!

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 116 Lampiran 4.2 PETUNJUK (RUBRIK) DAN PENENTUAN SKOR 1. No.

Kunci Jawaban Butir Pertanyaan

Kunci Jawaban Terdapat banyak hal yang melatarbelakangi referendum di Timor Timur, mulai dari konflik politik antara Timor Timur dengan Indonesia. Konflik yang paling disoroti adalah insiden Santa Cruz pada tanggal 12 November 1991. Selain insiden Santa Cruz, perilaku pejabat pendatang mengabaikan tata norma kearifan lokal untuk menghargai sesepuh masyarakat putra daerah menumbuhkan sikap antipati masyarakat setempat. Pemukulan seorang pastor dan penodaan Hostia Kudus oleh oknum TNI juga memicu kemarahan dan kebencian umat dan rakyat Timor Timur terhadap TNI. Tanggapan dunia internasional terhadap masalah Timor Timur juga ikut melatarbelakangi terjadinya referendum di Timor Timur. Karena berbagai masalah tersebut, maka Presiden Habibie memberikan dua opsi kepada Timor Timur, yaitu merdeka atau tetap menjadi bagian dari Negara Indonesia dengan status khusus.

1.

Jelaskan latar belakang referendum di Timor Timur!

2.

Dibentuk United Nations Mission in East Timor (UNAMET) untuk mempersiapkan referendum. Referendum dibagi dalam empat tahap. Pertama adalah pendaftaran, mulai dari tanggal 16 Juli sampai 4 Agustus. Diikuti masa kampanye sampai tanggal 27 Agustus, tiga hari sebelum referendum. Selanjutnya Jelaskan kronologi pemungutan suara pada tanggal 30 Agustus. Terakhir adalah pengumuman hasil referendum pada tanggal 4 referendum dan September. hasilnya! Referendum diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Hasilnya diumumkan lima hari setelah pemungutan suara diadakan, yaitu pada tanggal 4 September 1999. Hasilnya 344.580 atau 78,5% rakyat menginginkan kemerdekaan. Sebelum menyatakan proklamasi kemerdekaannya,

3.

Jelaskan jalannya proklamasi kemerdekaan Timor Leste

Tepat pada tanggal 20 Mei 2002 jam 00:00 malam waktu setempat, beberapa pemimpin dunia, tamu terhormat seperti Senator Hillary Clinton dan Presiden RI Megawati Soekarnoputri dan sekitar 200.000 rakyat Timor Leste telah memenuhi lapangan Taci Tolu, Dili.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 117 Tujuannya untuk menyaksikan perayaan kemerdekaan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan sekaligus pengambilan sumpah Presiden terpilih Alexander Kay Rala Xanana Gusmao, penurunan bendera biru berlambangkan PBB. Puncaknya adalah pengibaran bendera Timor Leste dengan kombinasi segitiga di pinggir warna hitam, yang artinya keterbelakangan yang harus diatasi, segitiga dipinggir juga yang berwarna kuning yang artinya jejak kolonialisme, di tengah segitiga terdapat bintang putih yang artinya perdamaian dan sisa gambar berwarna merah yang artinya perjuangan demi pembebasan negara.

4.

Jelaskan keadaan ekonomi di Timor Timur pasca referendum!

Pasca referendum, beban ekonomi semakin berat. Harga barang-barang kebutuhan sehari-hari semakin mahal. Misalnya sebungkus nasi di warung sederhana harus ditebus dengan US$7-10 atau Rp 65-95 ribu. Padahal sesuai dengan data United Nations Development Programe (UNDP), rata-data orang Timor hanya sanggup membelanjakan US$ 0,55 setiap hari. Tidak mudah mencari tambahan uang di negeri yang tingkat penganggurannya mencapai 90%. Setelah pengumuman hasil referendum, banyak investor asing yang masuk ke Timor Leste.

Total Skor

Keterangan: Setiap nomor skor maksimal 25

2.

Petunjuk Penetuan Skor Kompetensi Pengetahuan a. Rumus Penghitungan Skor Akhir Skor Akhir Siswa = Jumlah Skor yang diperoleh b. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 70

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 118 Lampiran 5: Penilaian Keterampilan Lampiran 5.1 INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KETERAMPILAN (PENILAIAN PRODUK)

Kelas

: ________________________

Semester

: ________________________

Tahun Pelajaran

: ________________________

Periode Pengamatan


Butir Nilai

: Mengevaluasi Referendum dan Kemerdekaan Timor Timur 1999-2002.

Indikator

: Contoh: Melaporkan latar belakang referendum di Timor

Timur,

proses

referendum

dan

kemerdekaan Timor Timur, serta dampak dari referendum dan kemerdekaan Timor Timur.

Rubrik Penilaian Produk (Kompilasi) No.

Nama

1. 2. 3.

Ivania Indriasari Silviana Ambar Merci Dst…

Kelayakan Kelayakan Isi Sistematika Jumlah Bahasa (1-4) (1-4) Skor (1-4) 3 4 4 11 4 2 3 9

Keterangan Tabel: a. Kompilasi menunjuk pada kemampuan peserta didik untuk menyajikan hasil laporannya mengenai latar belakang referendum di Timor Timur, proses referendum dan kemerdekaan Timor Timur, serta dampak dari referendum dan kemerdekaan Timor Timur. b. Kelayakan bahasa adalah kemampuan membuat kompilasi dilihat dari penggunakan bahasa yang baik dan benar.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 119 c. Kelayakan isi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam membuat kompilasi, materinya sudah sesuai dengan materi yang ada di dalam KD. d. Kelayakan sistematika adalah kemampuan peserta didik dalam membuat kompilasi disajikan sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 120 Lampiran 5.2 PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR KOMPETENSI KETERAMPILAN (PENILAIAN PRODUK)

1. Rumus Penghitungan Skor Akhir Skor Akhir = Jumlah Skor : 3 2. Kategori Skor Keterampilan ( Penilaian Produk Pembuatan Kompilasi) peserta didik didasarkan pada Permendikbud No. 81A Tahun 2013 yaitu: Sangat Baik (SB) : Apabila memperoleh skor akhir: 3,33< skor akhir ≤ 4,00 Baik (B)


Cukup (C)


Kurang (K)


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 121 Lampiran 5.3 INSTRUMENPENILAIANKOMPETENSI KETERAMPILAN (DISKUSI) A. Petunjuk Umum 1. Instrumen penilaian kompetensi keterampilan ini berupa Lembar Observasi. 2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai.


C. Lembar Observasi LEMBAR OBSERVASI KOMPETENSI KETERAMPILAN (DISKUSI) Kelas

: ________________________

Semester

: ________________________

TahunPelajaran

: ________________________

Periode Pengamatan


Butir Nilai

:

Mengevaluasi Referendum dan Kemerdekaan Timor Timur 1999-2002.

Indikator


Timur,

proses

referendum

dan

kemerdekaan Timor Timur, serta dampak dari

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 122 referendum dan kemerdekaan Timor Timur.

Lembar Observasi Kompetensi Keterampilan (Diskusi) No. 1. 2. 3.

Nama Ivania Indriasari Silviana Ambar Merci Dst… Keterangan Tabel:

Mengomunikasikan (1-4) 4 3

Mendengarkan (1-4) 3 4

Berargu- BerkontriJumlah mentasi busi Skor (1-4) (1-4) 4 4 15 3 4 14

a. Berdiskusi : Mengacu pada ketrampilan mengolah fakta dan menalar yakni membandingkan fakta yang telah diolahnya (data) dengan konsep yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan dan atau ditemukannya sebuah prinsip penting. Keterampilan berdiskusi meliputi keterampilan mengkomunikasikan, mendengarkan, keterampilan berargumentasi, dan keterampilan berkontribusi. b. Keterampilan mengkomunikasikan adalah kemampuan siswa untuk mengungkapkan atau menyampaikan ide atau gagasan dengan bahasa lisan yang efektif. c. Keterampilan mendengarkan dipahami sebagai kemampuan siswa untuk tidak menyela, memotong, atau menginterupsi pembicaraan seseorang ketika sedang mengungkapkan gagasannya. d. Kemampuan berargumentasi menunjukkan kemampuan siswa dalam mengemukakan argumentasi logis ketika ada pihak yang bertanya atau mempertanyakan gagasannya. e. Kemampuan berkontribusi dimaksudkan sebagai kemampuan siswa memberikan gagasan-gagasan yang mendukung atau mengarah ke penarikan kesimpulan termasuk di dalamnya menghargai perbedaan pendapat. Yogyakarta, 23 Februari 2015 Guru Mata Pelajaran,


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 123 Lampiran 5.4 PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR KOMPETENSI KETERAMPILAN (DISKUSI)

1. Rumus Penghitungan Skor Akhir Skor Akhir = Jumlah Skor : 4

2. Kategori Skor Keterampilan (Diskusi) peserta didik didasarkan pada Permendikbud No. 81A Tahun 2013 yaitu: Sangat Baik (SB) : Apabila memperoleh skor akhir: 3,33< skor akhir ≤ 4,00 Baik (B)


Cukup (C)


Kurang (K)


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 124 Lampiran 5.5 INSTRUMENPENILAIAN KOMPETENSI KETERAMPILAN (PRESENTASI) A. Petunjuk Umum 1. Instrumen penilaian kompetensi keterampilan ini berupa Lembar Observasi. 2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai.


C. Lembar Observasi LEMBAR OBSERVASI KOMPETENSI KETERAMPILAN (PRESESTASI) Kelas

: ________________________

Semester

: ________________________

TahunPelajaran

: ________________________

Periode Pengamatan


Butir Nilai

: Mengevaluasi Referendum dan Kemerdekaan Timor Timur 1999-2002.

Indikator


Timur,

proses

referendum

dan

kemerdekaan Timor Timur, serta dampak dari

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 125 referendum dan kemerdekaan Timor Timur.

Lembar Observasi Kompetensi Keterampilan (Presentasi)

No. 1. 2. 3. 4. 5.

Nama peserta didik Ivania Indriasari Silviana Ambar Merci Dst…

Kemampuan presentasi (1-4) 4 4

Kemampuan bertanya (1-4) 3 4

Kemampuan Jumlah menjawab nilai (1-4) 4 11 3 11

Keterangan Tabel a. Presentasi menunjuk pada kemampuan peserta didik untuk menyajikan hasil temuannya mulai dari kegiatan mengamati, menanya, mencoba, dan mengasosiasi sampai pada kesimpulan. Presentasi terdiri atas 3 aspek penilaianya kni ketrampilan menjelaskan/presentasi, memvisualisasikan, dan merespon atau memberi tanggapan. b. Ketrampilan bertanya berkaitan dengan kemampuan peserta didik untuk mengungkapkan pertanyaan seunik mungkin, semenarik mungkin, atau sekreatif mungkin. c. Ketrampilan menjawab adalah kemampuan peserta didik menyampaikan tanggapan atas pertanyaan, bantahan, sanggahan dari pihak lain secara empatik.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 126 Lampiran 5.6 PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR KOMPETENSI KETERAMPILAN (PRESESTASI)

1. Rumus Penghitungan Skor Akhir Skor Akhir = Jumlah Skor : 3

2. Kategori Skor Keterampilan ( Diskusi) peserta didik didasarkan pada Permendikbud No. 81A Tahun 2013 yaitu: Sangat Baik (SB) : Apabila memperoleh skor akhir: 3,33< skor akhir ≤ 4,00 Baik (B)


Cukup (C)


Kurang (K)


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 127 Lampiran 5.7 PETUNJUK PENENTUAN SKOR KOMPETENSI KETERAMPILAN

1. Rumus Penghitungan Skor Akhir Skor Akhir = (Skor Penilaian Produk + Skor Penilaian Diskusi + Skor Penilaian Presentasi): 3

2. Kategori skor kompetensi keterampilan peserta didik didasarkan pada Permendikbud No. 81A Tahun 2013 yaitu: Sangat Baik (SB) : Apabila memperoleh skor akhir: 3,33< skor akhir ≤ 4,00 Baik (B)


Cukup (C)


Kurang (K)


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Recommend Documents