PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERIODE 2009-2012

SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Epifani Rima De Villanova NIM :102114013

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2015

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERIODE 2009-2012 SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Epifani Rima De Villanova NIM :102114013

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2015

i




LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN KAMPUS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma: Nama

: Epifani Rima De Villanova

Nomor Mahasiswa

: 102114013

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Periode 2009-2012” beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya Dibuat di Yogyakarta Pada tanggal 30 April 2015 Yang menyatakan

(Epifani Rima De Villanova)

iv


PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :  Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Terimakasih atas segala berkatMu serta kelancaran yang senantiasa Engkau berikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  Kedua Orang tua saya Bapak Fransiscus Xaverius Suyanto dan Ibu Yuliana

Sumarni.

Terimakasih

telah

memberikan

semangat,

dukungan, kasih saying dan doa kalian yang tak penah habis. Terimakasih selalu memberikan yang terbaik untuk saya hingga saat ini, maaf saya tidak lulus tepat waktu dan sudah membuat kalian menunggu.  Kakakku Hevi De Villanova dan adikku Merlin Tria De Villanova, terimakasih selalu memberiku semangat, dukungan dan selalu menghiburku disaat aku merasa lelah.  Stevanus Jurid Gustara, terimakasih atas waktu yang selalu diberikan. Selalu menemani saya, selalu memberi semangat, membuat saya tertawa dan terimakasih atas doamu.  Saudara-saudariku Arimbi Dian Pramudia Wardani, Veronica Kunthi Lestari,

Antonia Angelin Hardiana, Yulius Septrian Wisnugroho

(Ninot) yang selalu memberi semangat, menghibur saya membuat saya tertawa dan terimakasih atas doa kalian.

v


 Sahabat-sahabatku yang selalu memberi dukungan yang luar biasa. Terimakasih semua.

vi


UNIVERSITAS SANATA DHARMA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul : ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERIODE 2009-2012 Dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 29 Mei 2015 adalah hasil karya saya. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam, skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 8 Juni 2015 Yang Membuat Pernyataan

Epifani Rima De Villanova vii


KATA PENGANTAR Puji dan syukur dan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada : 1. Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D selaku rector Universitas Sanata Dharma

yang

telah

memberikan

kesempatan

untuk

belajar

dan

mengembangkan kepribadian kepada penulis 2. Dr. H. Herry Maridjo, M.Si sekalu dekan Fakultas Ekonomi yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini 3. Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Drs. YP. Supardiyono, M.Si.,Akt. 4. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si.,Ak.,QIA.,CA selaku Pembimbing I yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 5. Bapak A. Diksa Kuntara, S.E., MFA.,QIA dan Ibu Dr. Fr. Reni Retno Anggraini, M.Si.,Ak.,CA selaku dosen penguji skripsi dan memberi kelulusan kepada saya.

viii


6. Dosen-dosen dan seluruh staf sekretariat Fakultas Ekonomi yang telah memberi pelayanan yang baik sehingga dapat memperlancar penulisan skripsi ini. 7. Ibu H. Badingah S.H selaku Bupati Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian. Dan segenap staff karyawan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang telah banyak membantu dengan mencarikan data yang dibutuhkan. 8. Kedua Orangtua bapak Fransiscus Xaverius Suyanto dan Ibu Yuliana Sumarni, kakak dan adik yang peduli pada saya dan banyak mendorong dan mendoakan saya hingga skripsi ini dapat selesai. 9. Sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan bantuan dan semangat. 10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 30 April 2015

Penulis

ix


DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL………......................................................................................

i

HALAMANAN PERSETUJUAN PEMBIMBING………………… ......................

ii

HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................................

iii

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI…………………… .............................

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................................

v

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS……… .......................

vii

HALAMAN KATA PENGANTAR………………… ..............................................

viii

HALAMAN DAFTAR ISI ........................................................................................

x

HALAMAN DAFTAR TABEL ................................................................................

xiii

ABSTRAK…………………… .................................................................................

xiv

ABSTRACT…………………… ...............................................................................

xv

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………….. .

1

A. Latar Belakang Masalah ..........................................................................

1

B. Rumusan Masalah....................................................................................

5

C. Tujuan Penelitian .....................................................................................

5

D. Manfaat Penulisan ...................................................................................

5

E. Sistematika Penulisan ..............................................................................

6

x


BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Laporan Keuangan Daerah ..................................................

8

B. Pengertian Keuangan Daerah .................................................................

10

C. Komponen Laporan Keuangan ...............................................................

11

D. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....................................

13

E. Pengguna Laporan Keuangan .................................................................

15

F. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan ............................................

16

G. Rasio Keuangan .......................................................................................

18

H. Kinerja Keuangan Daerah .....................................................................

20

I. Pendapatan Asli Daearah (PAD)

..........................................................

20

BAB III METODE PENELITIAN.............................................................................

24

A. Objek Penelitian .....................................................................................

24

B. Jenis Data ...............................................................................................

24

C. Sumber data ............................................................................................

25

D. Teknik Pengumpulan Data ....................................................................

25

E. Metode Analisis Data ............................................................................

25

BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL ........................

33

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN ..............................................................

42

A. Analisis Data ............................................................................................

42

B. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul .................

56

BAB VI PENUTUP ..................................................................................................

66

xi


A. Kesimpulan .............................................................................................

66

B. Saran .......................................................................................................

67

DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................................

69

LAMPIRAN ..............................................................................................................

71

xii


DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1.

Target dan Realisasi Tahun Penerimaan

44

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2009-2012 Tabel 2.

Ringkasan Hasil Perhitungan Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009-2012

Tabel 3.

55

Hasil Perhitungan Rasio pertumbuhan PAD, Total PAD, Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Daerah Tahun 2009-2012

Tabel 4.

55

Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009-2012

Tabel 5.

Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas dan Efisiensi Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009-2012

Tabel 6.

57

Hasil Perhitungan Rasio Akitivitas Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009-2012

Tabel 7.

56

59

Rasio Pertumbuhan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009-2012

xiii

63


ABSTRAK

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERIODE 2009-2012

Epifani Rima De Villanova NIM : 102114013 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2015

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat, serta salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan pembangunan daerah. Dalam pembangunan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai peranan penting, sehingga pemerintah daerah perlu mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan data hasil perhitungan rasio keuangan dan mengevaluasi perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul periode 2009-2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menghitung rasio kemampuan keuangan daerah, meliputi: rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul sudah cukup baik. Tetapi tingkat kemandirian masih sangat rendah di bawah 10%.

Kata Kunci: Kemandirian Keuangan, Efektivitas, Efisiensi, Aktivitas dan Pertumbuhan

xiv


ABSTRACT

FINANCIAL ANALYSIS PERFORMANCE OF THE GOVERNMENT OF GUNUNGKIDUL REGENCY FOR THE PERIOD 2009-2012

Epifani Rima De Villanova 102114013 Sanata Dharma University Yogyakarta 2015

Revenue and Expenditure Budget is regional government’s responsibility to the community and one of the policy instrument that is used as a tool to improve public services and regional development. In regional development, revenue and Expenditure Budget has the most important effect to the government to enhance their financial condition. The research was aimed to describe the financial condition from the ratios of financial perfomance of the government of Gunungkidul for the period 20092012. The research used secondary data and the data collecting technique was documentation. Data analysis was done using ratio of financial ability such as self-sufficiency ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, ratio of activity and growth ratio. The result of this research showed that the financial performance of the government state Gunungkidul has been quite good. However the level of selfsufficiency is very low with the ratio under 10%.

Keywords: Self-sufficiency, Effectiveness, Efficiency, Activity and Growth.

xv


BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia yang menawarkan berbagai macam obyek wisata baik obyek wisata alam, wisata pantai maupun wisata budaya. Salah satu daerah tujuan wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta yang kaya akan obyek dan daya tarik wisata tersebut adalah Kabupaten Gunungkidul. Perkembangan kawasan wisata dan kebudayaan di kabupaten Gunungkidul memiliki peranan penting karena sektor ini merupakan sektor yang bisa diandalkan mengingat di daerah kabupaten Gunungkidul terdapat berbagai macam obyek wisata yang sangat menarik, terutama wisata pantai yang terkenal dengan pasir putihnya. Kabupaten Gunungkidul saat ini sedang mengalami perkembangan pesat pada sektor pariwisata. Perkembangan sektor wisata ini tidak lepas dari peran pemerintah dan masyarakat yang bekerjasama untuk meningkatkan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul. Peningkatan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul sangat berdampak positif bagi pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat Gunungkidul. Dengan berkembangnya sektor pariwisata dan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Gunungkidul, masyarakat yang dulu mengandalkan sektor pertanian saat ini dapat menambah pendapatannya dengan cara berdagang menjajakan barang-barang atau makanan khas Gunungkidul di tempat wisata. Selain itu masyarakat Gunungkidul juga 1


2

bergerak pada bidang jasa seperti persewaan payung dan tikar di pantai-pantai, jasa parkir dan juga jasa pemandu wisata yang sangat dibutuhkan oleh para wisatawan agar liburan mereka lebih menarik. Perkembangan sektor pariwisata ini diharapkan mampu mendukung perkembangan pembangunan daerah dengan cara usaha ekonomi daerah Kabupaten Gunungkidul, serta pemberdayaan dan peningkatan kesejahteran masyarakat terlebih masyarakat sekitar kawasan wisata yang mempunyai kontribusi terhadap perkembangan kawasan wisata dan memberi kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah secara otomatis meningkat pesat. Meningkatnya pendapatan asli daerah ini akan menjadi tanggung jawab yang besar bagi pemerintah didalam mengelola laporan keuangan Kabupaten Gunungkidul, karena seperti yang dijelaskan di atas peningkatan pendapatan asli daerah tidak jauh dari kontribusi masyarakat sekitar kawasan wisata, maka pemerintah juga harus mempertanggung jawabkan apa yang telah masyarakat berikan untuk pengembangan kawasan wisata tersebut. Salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah mungkin dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan wisata. Telah kita ketahui bahwa bagian keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu lembaga atau organisasi. Untuk dapat semakin berkembang, khususnya pemerintah daerah, maka pemerintah daerah harus mencermati dan menganalisis kinerja pemerintah, salah satunya adalah dengan melakukan analisis kinerja dari sisi keuangan terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan gambaran secara umum suatu pemerintah daerah. Salah satu tujuan


3

analisis laporan keuangan adalah untuk memberikan dasar pertimbangan yang lebih baik dan sistemastis dalam memprediksi kinerja perusahaan atau pemerintah daerah di masa lalu dan di tahun yang akan datang. Tujuan analisis laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan perubahan dalam posisi keuangan suatu perusahaan atau pemerintah daerah yang berguna bagi para penggunanya untuk membuat keputusan. Untuk memahami informasi laporan keuangan, analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan. Salah satu analisis untuk membuat perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Menurut Riyanto (2001:329) rasio keuangan adalah ukuran yang digunakan dalam interpretasi dan analisis laporan finansial suatu perusahaan. Pengertian rasio itu sebenarnya hanyalah alat yang dinyatakan dalam arithmatical terms yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data financial. Bagi pemerintah daerah hasil analisis laporan keuangan ini dapat digunakan untuk membuat perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan serta pengambilan keputusan. Selain pihak internal, analisis laporan keuangan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik (masyarakat) dan sebagai alat untuk memonitor dan menilai efisiensi kinerja yang memungkinkan bagi pihak eksternal untuk menilai efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Saat ini masyarakat juga telah berada pada era keterbukaan. Dengan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah maju dan terus berkembang dari waktu ke waktu, masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan informasi, sehingga lebih sulit untuk dibohongi. Dalam hal keuanganpun, masyarakat


4

semakin cerdas untuk menuntut adanya transparansi. Pemerintah pusat maupun daerah dituntut lebih terbuka dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi pengelolahan keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan publik yang harus diterima secara positif. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga

masyarakat

dapat

menggunakan

informasi

tersebut

untuk

membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan, menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, menentukan tingkat kepatuhan perundangan yang terkait dan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pemerintah dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait. Dalam penelitian ini, Kabupaten Gunungkidul menjadi objek yang akan diteliti. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2002:126). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisien keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Berdasarkan atas pertimbangan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Gunungkidul yang berkenaan dengan penganalisisan laporan keuangan pemerintah daerah setempat yang tertuang di


5

dalam penelitian ini dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Periode 2009-2012”

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah : “Bagaimana perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul selama periode 2009-2012 berdasarkan indikator analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan?”

C. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai adalah “Untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul periode 20092012 dengan menggunakan indikator rasio keuangan pada APBD”

D. Manfaat Penulisan 1. Bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi instansi pemerintahan daerah di dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan pemerintahan daerah khususnya dengan pendekatan rasio keuangan dan

di dalam

menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi di dalam


6

perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah di masa yang akan datang. 2. Bagi Pembaca Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada para pembaca dan dapat juga digunakan sebagai referensi yang akan berguna terutama dalam penelitian di masa yang akan datang. 3. Bagi Penulis Menambah wawasan penulis mengenai rasio-rasio yang di gunakan dalam menganalisis laporan keuangan terhadap APBD untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah. Selain itu penelitian ini merupakan sarana yang baik bagi penulis untuk mempraktekkan teori dan pengetahuan yang diperolah di bangku kuliah.

E. Sistematika Penulisan Pembahasan dalam penelitian ini, disusun secara sistematis ke dalam enam bab, dengan urutan sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.


BAB II

7

: LANDASAN TEORI Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yang dilakukan.

BAB III

: METODE PENELITIAN Bab

ini

menguraikan

tentang

data,

definisi

operasional, dan metode penelitian. BAB IV

: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN Bab ini membahas tentang Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V

: ANALISIS DATA Bab ini akan membahas tentang analisis data dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

BAB VI

: PENUTUP Bab ini menguraikan kesimpulan dari analisis data, saran-saran yang diberikan oleh penulis serta keterbatasan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Laporan Keuangan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya (bila ada), yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Halim (2002:63) laporan keuangan adalah laporan yang diharapkan bisa memberi informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi lain, seprti industri, kondisi ekonomi, bisa memberikan gambaran yang baik mengenai prospek dan risiko perusahaan. Menurut Baridwan (1996) laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Jadi laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data-data aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data perusahaan tersebut.

8


9

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2007, hal 7) laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 1. Neraca Neraca menunjukkan posisi keuangan mengenai aktiva, hutang dan modal perusahaan. Neraca adalah suatu laporan yang disusun dengan maksud untuk menunjukkan keadaan atau posisi financial perusahaan pada saat tertentu. 2. Laporan Laba Rugi Laporan Laba Rugi menunjukkan hasil yang telah dicapai dan biayabiaya yang telah dikeluarkan. Laporan Laba Rugi adalah laporan yang disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang hasil usaha dari perusahaan selama jangka waktu tertentu yang tercakup dalam laporan tersebut. Laporan laba rugi merupakan ikhtisar tentang pengaruh financial dari usaha-usaha yang menguntungkan dan merugikan selama jangka waktu tertentu. Laba rugi pada hakikatnya menggambarkan dua macam arus yang membentuk laba rugi. Laba terjadi apabila pendapatan dalam satu periode melebihi biaya-biaya yang bersangkutan. Sedangkan rugi terjadi apabila pendapatan yang diperoleh lebih kecil dari biaya-biaya.


10

3. Laporan Arus Kas Laporan arus kas digunakan untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas selama periode tertentu. Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakainya untuk mengevaluasi perubahan atas struktur bersih aktiva perusahaan, struktur keuangan dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. 4. Catatan dan Laporan Lain Catatan dan Laporan lain adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari laporan keuangan. Catatan-catatan ini tergantung pada kebijakan akuntansi yang digunakan pada waktu mempersiapkan laporan keuangan dan memberi tambahan detail mengenai beberapa bagian di laporan keuangan.

B. Pengertian Keuangan Daerah Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.


11

C. Komponen Laporan Keuangan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), terdiri dari : a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan unsur-unsur seperti: pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan anggaran. b. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (SAP, 2005). Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. c. Laporan Arus Kas (LAK) Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan


12

keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi asset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran (SAP 2005) Penyajian laporan arus kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan

arus

kas

diatur

dalam

Pernyataan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan (PSAP) Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan penyajian informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan unuk diungkapkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Selain laporan keuangan pokok seperti tersebut di atas, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas. (Tanjung 2006: 10)


13

D. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1. Tujuan Laporan Keuangan Menurut SAP Dalam

Kerangka

Konseptual

Akuntansi

Pemerintahan

yang

merupakan bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan, dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan pemerintah. Tujuan pelaporan tersebut adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan : a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan selama periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang diterapkan dan dengan perundanggan, c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, d. Meyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya yang mencukupi kebutuhan kasnya e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman,


14

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2. Tujuan Laporan Keuangan Menurut IFAC Tujuan laporan keuangan menurut IFAC adalah menunjukkan akuntabilitas pemerintah terhadap pengelolahan keuangan dan sumber daya yang dipercayai kepadanya, serta memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dengan cara : a. Mengidentifikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan anggaran, b. Mengidentifikasi apakah sumber daya diperoleh dan dimanfaatkan sesuai dengan peraturan hukum dan peraturan kontrak, termasuk batasan finansial yang ditetapkan dengan persetujuan dewan legislatif, c. Memberikan

informasi

mengenai

sumber

daya,

alokasi,

dan

penggunaan sumber daya finansial, d. Memberi informasi mengenai bagaimanakah pemerintah atau unit organisasi membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kasnya, e. Memberikan

informasi

yang

bermanfaat

untuk

mengevaluasi

kemampuan pemerintah atau unit organisasi untuk membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban dan komitmennya, f. Memberikan informasi mengenai kondisi finansial pemerintah atau unit organisasi serta perubahan-perubahan yang terjadi,


15

g. Memberikan informasi agregat yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah atau unit organisasi dalam hal biaya layanan, efisiensi serta prestasinya.

3. Secara garis besar menurt Mahmudi (2006) tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah : a. Memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik b. Alat akuntabilitas publik c. Memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. d. Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna

E. Pengguna Laporan Keuangan Menurut Tanjung (2008) kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah ialah : 1. Masyarakat 2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa 3. Pihak yang member atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman 4. Pemerintah Laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi tujuan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna informasi yang disajikam


16

dalam laporan keuangan bertujuan umum guna memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Namun pajak sumber utama pendapatan pemerintah, maka kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

F. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Karaktersitik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang di kehendaki: 1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan penggunaanya. Informasi yang relevan : a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) 2. Tepat waktu 3. Lengkap 4. Andal


17

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, manyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: a. Penyajian Jujur b. Dapat diverifikasi (verifiability) c. Netralitas d. Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. e. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan


18

dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadahi atas kegiatan dari lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

G. Rasio Keuangan Analisis rasio menunjukkan hubungan di antara pos-pos yang terpilih dari data laporan keuangan. Hubungan ini dinyatakan dalam persentase, tingkat, maupun proporsi tunggal. Ediningsih (2004) dalam Hanif (2007) menjelaskan bahwa rasio keuangan adalah perbandingan antara dua elemen laporan keuangan yang menunjukan suatu indikator kesehatan keuangan pada waktu tertentu. Rasio merupakan pedoman yang bermanfaat dalam mengevaluasi posisi dan operasi keuangan perusahaan dan mengadakan perbandingan dengan hasil-hasil dari tahun-tahun sebelumnya (Kasmir 2008). Beberapa jenis rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari laporan keuangan Pemerintah Pusat antara lain: 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat

partisipasi

masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian,


19

semakin tinggi partisipasi masyarakat yang membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah (Halim, 2007:234) Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

3. Rasio Aktivitas a. Rasio Keserasian Rasio

ini

menggambarkan

bagaimana

pemerintah

daerah

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan optimal. Semakin tinggi prosentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti prosentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. (Halim.2011)


20

b. Rasio Pertumbuhan Menurut Mahmudi (2011:162) Rasio pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi perkembangan kinerja keuangan serta kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu.

H. Kinerja Keuangan Daerah Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

I. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) Menurut Halim (2004:67), "Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.


21

Sedangkan menurut Mahmudi (2011) kemandirian keuangan daerah diukur melalui pendapatan asli daerah (PAD) yang meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah. Menurut Mardiasmo (2002: 132) pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah. Kewenangan untuk memberdayakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah pendapatan asli daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Idealnya suatu perimbangan keuangan pusat dan daerah terjadi apabila setiap tingkat pemerintahan bebas dalam bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Artinya pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sumber pendapatan utama atau dominan, sementara subsidi atau transfer dari tingkat pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan pendukung atau tambahan yang peranannya tidak dominan. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintahan daerah yang peranannya sangat tergantung kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah.


22

2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) a. Hasil Pajak Daerah Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang 28 Tahun 2009) b. Hasil Retribusi Daerah Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) c. Hasil Pengelolahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan /rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lainlain

keuntungannya

merupakan

penghasilan

bagi

daerah

yang

bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2007:184) Menurut Yani (2004:40) hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.


23

3. Lain-Lain PAD yang Sah Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat Dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi : a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan b. Jasa Giro c. Pendapatan Bunga d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing e. Komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.


BAB III METODE PENELITIAN A. Ojek Penelitian Objek penelitian adalah elemen penelitian yang mendukung penyelesaian masalah yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini laporan keuangan Kabupaten Gunungkidul merupakan objek penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan berbentuk deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang tengah berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan atau selama kurun waktu tertentu. Lokasi penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada bulan Oktober -Desember 2014.

B. Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Data Kualitatif yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan pihakpihak yang bersangkutan dan berkompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. 2. Data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka, dapat diukur dan dilakukan perhitungan serta ditafsirkan terlebih dahulu sebagai informasi. Dalam penelitian ini data kuantitatif adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul periode 2009-2012.

24


25

C. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang diolah dan diinterpretasikan secara deskriptif. 1. Data sekunder yaitu data yang telah ada dari dokumen resmi pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul. Data sekunder ini terdiri atas Laporan Keuangan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2009-2012 serta data pendukung lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik dokumentasi yaitu dengan mencatat atau mengcopy dokumendokumen, arsip-arsip maupun data lain yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Gunungkidul periode 2009-2012.

E. Metode Analisis Data Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Kriyantono, 2009: 165). Analisis data bertujuan untuk mensederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.


26

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan metode deskriptif dan analisis rasio keuangan daerah, yaitu dengan meneliti dan membahas data yang ada, kemudian menganalisis serta membandingkan antara praktek dan teori yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan. 1. Analisis Deskriptif Metode deskriptif ini memilki tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang sedang diteliti. Analisis bertujuan untuk mengetahui kondisi gambaran umum lokasi penelitian, data kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya wilayah, dilakukan terhadap data primer (pengamatan lapangan dan wawancara) maupun data sekunder yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan penelitian ini. Untuk kondisi dan potensi sumber daya yang ada dilakukan dengan analisis deskriptif dari hasil pengamatan lapangan. 2. Analisis Rasio Beberapa analisis rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai

sendiri

kegiatan

pemerintahan,

pembangunan,

dan


27

pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. (Halim, 2007:232)

Rasio Kemandirian :

Kriteria Pengukurannya

:

Presentase PAD

Kemampuan Keuangan Daerah

0,00-10,00 %

Sangat Kurang

10,01-20,00 %

Kurang

20,01-30,00 %

Sedang

30,01-40,00 %

Cukup

40,01-50,00 %

Baik

>50,00 %

Sangat Baik

Sumber: Mahmudi (2011)

b. Rasio Efektifitas dan Efisiensi 1) Rasio Efektifitas Rasio efektifitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah (Halim 2007: 234).


28

Rasio efektifitas diukur dengan rumus :

Kriteria Pengukurannya : Presentase Efektifitas

Tingkat Efektifitas

Diatas 100%

Sangat Efektif

100%

Efektif

90% - 99%

Cukup Efektif

75% - 89%

Kurang Efektif

Kurang dari 75%

Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2011) Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

2) Rasio Efisiensi Rasio

efisiensi

menggambarkan

perbandingan

antara

besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. (Halim 2007:234) Untuk menghitung rasio efisiensi menggunakan rumus :


29

Kriteria Penilaiannya : Presentase Efisien

Tingkat Efisiensi

< 5%

Sangat Efisien

5% - 10%

Efisien

11% - 20%

Cukup Efisien

21% - 30%

Kurang Efisien

> 30%

Tidak Efisien

Sumber : Mahmudi (2011:171) Nilai efesiensi yang diperoleh dari perbandingan tersebut diatas, kemudian diukur dengan kriteria kinerjanya, kemudian dibandingkan dari tahun ke tahun. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. (Halim, 2007:234)

c. Rasio Aktivitas 1) Rasio belanja Rutin / Belanja Operasi Rasio belanja Rutin (Belanja Operasi) merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio belanja rutin ini memberi informasi mengenai porsi belanja yang dialokasikan untuk belanja rutin (belanja operasi). (Mahmudi, 2007:150) Rasio belanja rutin (belanja operasi) terhadap total belanja dirumuskan sebagai berikut :


30

2) Rasio belanja Pembangunan / Langsung Rasio belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan.(Mahmudi, 2007:150) Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut :

Menurut Halim, ( 2008:236 ) semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin/tidak langsung berarti

persentase

belanja

investasi

(belanja

pembangunan)/langsung yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2008:235).

d. Rasio Pertumbuhan Rasio pertumbuhan (Growth Ratio) mengukur seberapa besar kemampuan

pemerintah

daerah

dalam

mempertahankan

dan

meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke


31

periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masingmasing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan

mengevaluasi

potensi-potensi

mana

yang

perlu

mendapatkan perhatian (Mahmudi 2011) Pertumbuhan =

-

-

Keterangan: Xt = Data variabel X pada tahun t X(t-1) = Data variabel X pada tahun t-1 Untuk mengukur rasio pertumbuhan suatu daerah dapat dilihat dari : - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Total Pendapatan Daerah - Belanja Rutin Daerah - Belanja Pembangunan Daerah Pertumbuhan sumber pendapatan dan pengeluaran tahun berjalan dikurangi dengan tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan pendapatan dan pengeluaran tahun sebelumnya agar diketahui seberapa besar pertumbuhannya. Dengan diketahuinya tingkat pertumbuhan sumber pendapatan dan pengeluaran suatu daerah selama beberapa periode tahun anggaran, maka data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui bagian-bagian atau potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian khusus bagi pemerintah daerah.


32

Sehingga pemerintah daerah tersebut dapat memperbaiki kinerjanya menjadi lebih baik untuk kedepanya (Halim, 2008:241)


BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL A. Kabupaten Gunungkidul 1. Kondisi Umum a. Geografi Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibukotanya Wonosari. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km2 atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Wonosari terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta (Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), dengan jarak ± 39 km. Wilayah Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 18 Kecamatan dan 144 desa. Letak geografi : 110o 21' sampai 110o 50' BUJUR TIMUR 7o 46' sampai 8o 09' LINTANG SELATAN 1) Batas wilayah Utara

: Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman

Timur

: Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah

Selatan : Samudra Hindia atau sering disebut dengan Pantai Laut Selatan Barat

: Kecamatan Imogiri, Pundong, Dlingo, Piyungan, Kabupaten Bantul

33


34

b. Topografi Berdasarkan kondisi topografi Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 3 (tiga) zona pengembangan, yaitu : Zona Utara disebut wilayah Batur Agung dengan ketinggian 200 m-700 m di atas permukaan laut. Keadaannya berbukit-bukit, terdapat sumber-sumber air tanah kedalaman 6m-12m dari permukaan tanah. Jenis tanah didominasi latosol dengan bataun induk vulkanik dan

sedimen

taufan.Wilayah

ini

meliputi

Kecamatan

Patuk,

Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Kecamatan Ponjong bagian utara. Zona Tengah disebut wilayah pengembangan Ledok Wonosari, dengan ketinggian 150 m-200 mdpl. Jenis tanah didominasi oleh asosiasi mediteran merah dan grumosol hitam dengan bahan induk batu kapur. Sehingga meskipun musim kemarau panjang, partikelpartikel air masih mampu bertahan. Terdapat sungai di atas tanah, tetapi dimusim kemarau kering. Kedalaman air tanah berkisar antara 60 m-120 m dibawah permukaan tanah. Wilayah ini meliputi Kecamatan Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong bagian tengah dan Kecamatan Semanu bagian utara.Zona Selatan disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (Duizon gebergton atau Zuider gebergton), dengan ketinggian 0 m-300 mdpl. Batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut


35

(Conical limestone) dan merupakan kawasan karst. Pada wilayah ini banyak dijumpai sungai bawah tanah. Zone Selatan ini meliputi Kecamatan

Saptosari,

Paliyan,

Girisubo,

Tanjungsari,

Tepus,

Rongkop, Purwosari, Panggang, Ponjong bagian selatan, dan Kecamatan Semanu bagian selatan.

c. Klimatologi Wilayah Kabupaten Gunungkidul termasuk daerah beriklim tropis, dengan topografi wilayah yang didominasi dengan daerah kawasan perbukitan karst. Wilayah selatan didominasi oleh kawasan perbukitan karst yang banyak terdapat goa-goa alam dan juga sungai bawah tanah yang mengalir. Dengan kondisi tersebut menyebabkan kondisi lahan di kawasan selatan kurang subur yang berakibat budidaya pertanian di kawasan ini kurang optimal. Kondisi klimatologi Kabupaten Gunungkidul secara umum menunjukkan kondisi sebagai berikut: Curah hujan rata-rata pada Tahun 2010 sebesar 1.954,43 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 103 hari/ tahun. Bulan basah 7 bulan, sedangkan bulan kering berkisar 5 bulan. Wilayah Kabupaten Gunungkidul sebelah utara merupakan wilayah yang memiliki curah hujan paling tinggi dibanding wilayah tengah dan selatan. Wilayah Gunungkidul wilayah selatan mempunyai awal hujan paling akhir.


36

d. Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibu Kota Wonosari yang terletak 39 km sebelah tenggara Kota Yogyakarta. Secara yuridis, status Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan UU no 15 Tahun 1950 Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1950 pada saat Gunungkidul dipimpin oleh KRT Labaningrat. Organisasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah,

RSUD,

dan

kecamatan.

Perangkat

daerah

dimaksud

bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, yaitu :


37

1. Sekretaris Daerah

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Administrasi Pemerintahan Desa.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi : Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, dan Bagian Administrasi Pembangunan.

4. Asisten Administrasi Umum, yang membawahi : Bagian Umum, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. Bagian Hukum, dan Bagian Organisasi.

5. Staf Ahli, yang terdiri dari : Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Sekretariat DPRD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, dengan struktur organisasi sebagai berikut :


38

Sekretaris DPRD, bagian tata usaha, bagian perencanaan dan keuangan,

bagian

risalah

dan

perundang-undangan,

bagian

persidangan dan protokol dan kelompok jabatan fungsional.

Lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Lembaga Teknis Daerah, adalah sebagai berikut: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Kantor Pengelolaan Pasar, Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melindungi warga masyarakat dari bencana dalam bentuk penanggulangan bencana sehingga Pemkab Gunungkidul membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD dipimpin oleh seorang kepala badan yang


39

secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dan berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kecamatan, 144 desa, 1416 dusun, 1583 RW, dan 6844 RT. Kecamatan yang ada di Gunungkidul antara lain: Kecamatan Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Rongkop, Girisubo, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, dan Semin. Dari 144 desa, 141 desa masuk klasifikasi swadaya dan 3 desa termasuk desa swasembada.

Sedangkan jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah 144, dengan 95 LPMD klasifikasi tumbuh dan 49 LPMD termasuk klasifikasi berkembang.

Visi Gunungkidul “GUNUNGKIDUL YANG BERDAYA SAING, MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA TAHUN 2025”

Misi Gunungkidul

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih;


40

2. mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia; 3. mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian; 4. mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah; 5. mewujudkan penyediaan parasarana sarana dasar yang memadai; dan 6. mewujudkan pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

e. Potensi Kabupaten

Gunungkidul

mempunyai

beragam

potensi

perekonomian mulai dari pertanian, perikanan dan peternakan, hutan, flora dan fauna, industri, tambang serta potensi pariwisata.Pertanian yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul sebagian besar adalah lahan kering tadah hujan (± 90 %) yang tergantung pada daur iklim khususnya curah hujan. Lahan sawah beririgasi relatif sempit dan sebagian besar sawah tadah hujan. Sumberdaya alam tambang yang termasuk golongan C berupa: batu kapur, batu apung, kalsit, zeolit, bentonit, tras, kaolin dan pasir kuarsa. Kabupaten Gunungkidul juga mempunyai panjang pantai yang cukup luas terletak di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, membentang sepanjang sekitar 65 Km dari Kecamatan Purwosari sampai Kecamatan Girisubo. Potensi hasil laut dan wisata sangat besar dan terbuka untuk dikembangkan.Potensi lainnya adalah industri kerajinan, makanan, pengolahan hasil pertanian yang semuanya sangat potensial untuk dikembangkan.


41

f. Sosial Budaya

Bentuk wilayah atau fisografi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pola kehidupan sosial budaya pada masyarakat. Unsur sosial budaya merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan, hal ini terkait perencanaan, sasaran, dan capaian target kinerja pembangunan.

Karakteristik sosial

budaya

masyarakat

Gunungkidul adalah masyarakat tradisional yang masih memegang teguh budaya luhur warisan nenek moyang. Sehingga dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah berupaya untuk mengadopsi karakteristik sosial budaya agar dapat berimprovisasi dengan kultur masyarakat yang ada. Masyarakat Kabupaten Gunungkidul secara umum menggunakan bahasa lokal (bahasa jawa) dalam berkomunikasi, sementara bahasa nasional (bahasa Indonesia) secara resmi dipakai dalam lingkungan formal (kantor, pendidikan, fasilitas umum, dan lain-lain). Organisasi kesenian sebagai budaya yang terus dipupuk dan dilestarikan oleh masyarakat berjumlah 1.878 organisasi, dengan tokoh pemangku adat berjumlah 144 orang. Sementara itu desa budaya yang dikembangkan oleh pemerintah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat sebanyak 10 desa budaya, cagar budaya yang dimiliki sebanyak 5 buah serta benda cagar budaya sejumlah 692 buah yang tersebar di wilayah Kabupaten Gunungkidul


BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. Analisis Data Dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, ada beberapa rasio yang dapat digunakan. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam pembahasan sebagai berikut: 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2011) a. Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2009

=

x 100%

= 5,869 % b. Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2010

42


=

x 100%

= 5,882 % c. Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2011

=

x 100%

= 6,162 % d. Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2012

=

= 6,733 %

x 100%

43


44

Tabel 1. Hasil Perhitungan Target dan Realisasi Tahun Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2009-2012

Keterangan

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

36.236.874.500,80

40.963.061.130,00

47.953.224.512,30

68.065.973.303,33

38.455.406.172,11

42.542.031.388,61

54.462.418.772,18

67.050.781.893,09

876.667.923,00

953.922.253,50

1.221.055.089,00

1.916.862.871,00

Target Penerimaan PAD Realisasi Penerimaan PAD Biaya Pemungutan PAD

2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi a. Rasio Efektivitas

1)

Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2009


106,122 % 2)


103,854 % 3)


113,57 % 4)


98,51 %

45


46

Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik rasio efektivitas tersebut perlu disandingkan dengan rasio efisiensi. b. Rasio Efisiensi

Nilai efesiensi yang diperoleh dari perbandingan tersebut diatas, kemudian diukur dengan kriteria kinerjanya, kemudian dibandingkan dari tahun ke tahun. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. (Halim 2011)

1)

Rasio Efisiensi Tahun 2009

2,279 %


2)


2,242 % 3)


2,242 % 4)


2,858 %

3. Rasio Aktivitas a. Rasio belanja Rutin / tidak Langsung adalah :

47


1) Rasio Belanja Rutin Tahun 2009

80,28 % 2) Rasio Belanja Rutin Tahun 2010



80,08 %

48


b. Rasio belanja Pembangunan / Langsung adalah :

1) Rasio Belanja Pembangunan Tahun 2009

14,45 % 2) Rasio Belanja Pembangunan Tahun 2010



49


50

15,31 %

Menurut Halim, ( 2008:236 ) semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin/tidak langsung berarti persentase belanja investasi

(belanja

pembangunan)/langsung

yang

digunakan

untuk

menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2008:235). Karena pemerintah harus membelanjakan kegiatan rutinnya untuk pelayanan dan gaji pegawai, maka alokasi belanja pembangunan dan belanja rutin harus disesuaikan dengan total pendapatannya berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

4. Rasio Pertumbuhan

Keterangan : Xt = Data variabel X pada tahun t X(t-1) = Data variabel X pada tahun t-1 Untuk mengukur rasio pertumbuhan suatu daerah dapat dilihat dari : - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Total Pendapatan Daerah


51

- Belanja Rutin Daerah - Belanja Pembangunan Daerah Pertumbuhan sumber pendapatan dan pengeluaran tahun berjalan dikurangi dengan tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan pendapatan dan pengeluaran tahun sebelumnya agar diketahui seberapa besar pertumbuhannya. Dengan diketahuinya tingkat pertumbuhan sumber pendapatan dan pengeluaran suatu daerah selama beberapa periode tahun anggaran, maka data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui bagian-bagian atau potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian khusus bagi pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah tersebut dapat memperbaiki kinerjanya menjadi lebih baik untuk kedepanya (Halim, 2008:241). a. Rasio Pertumbuhan Tahun 2009-2010 1)

10,626 % 2)


12,12 % 3)

21,037 % 4)

-49,917 % b. Rasio Pertumbuhan Tahun 2010-2011 1)

28,02 %

52


2)

20,993 % 3)

15,19% 4)

136,21 %

c. Analisis Rasio Pertumbuhan Tahun 2011-2012 1)

23,113 %

53


2)

11,459 % 3)

9,899 % 4)

48,04 %

54


55

Tabel 2. Ringkasan Hasil Perhitungan Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009-2012

Keterangan

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2009

2010

2011

2012

Rasio Kemandirian

5,869%

5,882%

6,162%

6.733%

Rasio Efektivitas

106,122%

103,854%

113,57%

98,51%

Rasio Efisiensi

2,279%

2,242%

2,242%

2,858%

Rasio Belanja Rutin

80,28%

88,16%

83,29%

80,08%

Rasio Belanja Pembangunan

14,45%

6,14%

11,82%

15,31%

Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD, Total PAD, Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Daerah Tahun 2009-2012 Keterangan

Tahun

Tahun

Tahun

2009-2010 2010-2011 2011-2012 Rasio Pertumbuhan PAD

10,626%

28,02%

23,113%

Rasio Pertumbuhan Total PAD

12,12%

20,993%

11,459%

Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin Daerah

21,037%

15,19%

9,899%

136,210%

48,044%

Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan -49,917% Daerah


56

B. Evaluasi Kinerja Keuangan Dearah Kabupaten Gunungkidul 1. Rasio Kemandirian Daerah Tabel 4. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009-2012 No 1.

Uraian Rasio

Kemandirian

2009

2010

2011

5,869%

5,882%

6,162%

2012 6,733%

Daerah Sumber: Data diolah Dari tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan

daerah Kabupaten Gunungkidul

setiap tahunnya

mengalami peningkatan. Diawali tahun anggaran 2009 dimana jumlah presentasenya 5,869% yang kemudian tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 5,882% dan kemudian pada tahun anggaran 2011 naik lagi sebesar 0,28% menjadi 6,162% hingga pada tahun 2012 juga mengalami kenaikan menjadi 6,733%. Berdasarkan pengertian kemandirian keuangan daerah bahwa semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern terutama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi semakin rendah begitupun sebaliknya. Menurut Mahmudi (2011), apabila presentase rasio setiap tahunnya 0,00-10,00% maka tingkat kemampuan kemandirian keuangan daerah masih sangat kurang, 10,01-20,00% tingkat kemandirin masih kurang, 20,01-30,00% tingkat kemandirian sedang, 30,01-40,00% tingkat kemandirian cukup, 40,0150,00% tingkat kemandirian baik dan untuk presentasi lebih dari 50% tingkat


57

kemandirian sangat baik. Dari kriteria penilaian tersebut, rata-rata presentase rasio kemandirian keuangan kabupaten Gunungkidul selama tahun 2009-2012 masih bearada di bawah 10%, ini berarti tingkat kemandirian keuangan daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat kurang. Oleh karena itu, perlu adanya usaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintahan pusat dan provinsi), baik melalui pengoptimalan sumber pendapatan asli daerah khusunya pada pendapatan lain-lain PAD yang sah. Selain itu, rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen pendapatan asli daerah. Semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan juga semakin tinggi. 2.Rasio Efektifitas dan Efisiensi Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Evektifitas dan Efisiensi Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009-2012 No. 1.

Uraian Rasio

2009

2010

106,122% 103,854%

2011

2012

113,57%

98,51%

2,42 %

2,858 %

Efektifitas 2

Rasio Efisiensi

Sumber: Data diolah

2,279%

2,242%


58

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi pada tabel 5 diatas

dapat

dilihat

presentase

rasio

efektifitas Pemerintah

Kabupaten

Gunungkidul pada tahun 2009 sebesar 106,122% kemudian pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 103,854% lalu pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 113,57% dan kemudian pada tahun 2012 mengalami penurunan drastis dibawah 100% yaitu menjadi 98,51%. Menurut Mahmudi (2011) kriteria penilaian tingkat efektifitas PAD diatas 100% maka tingkat efektifitasnya sangat efektif, 100% tingkat efektifitasnya sudah efektif, 90%-99% cukup efektif, 75%-89% kurang efektif dan kurang dari 75% tidak efektif. Dilihat dari analisis data diatas, rata-rata presentase rasio efektifitas kabupaten Gunungkidul berada pada tingkat diatas 100%. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah sangat efektif dalam melaksanakan tugasnya untuk merealisasikan sumber pendapatan asli daerah khususnya dalam melakukan pemungutan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hanya saja, pada tahun 2012 rasio efektivitas memang mengalami penurunan yang begitu terlihat dibawah 100% yaitu 98,51%. Berarti di tahun 2012, jumlah anggaran PADlebih besar dibandingkan realisasi PAD. Hal ini disebabkan karena jumlah realisasi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah masih lebih rendah dibandingkan dengan jumlah anggarannya. Kriteria penilaian tingkat efisiensi menurut Mahmudi (2011) apabila presentase efisien kurang dari 5% maka tingkat efisiensi sudah sangat efisien, 5%10% efisien, 11%-20% cukup efisien, 21%-30% kurang efisien dan lebih dari


59

30% tidak efisien. Dari perhitungan rasio efisiensi diatas kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat dikatakan sangat efisien karena perhitungan rasio tahun 2009 sebesar 2,279%, 2010 sebesar 2,242%, tahun 2011 sebesar 2,242% dan 2012 sebesar 2,858%. Sesuai kriteria penilaian tingkat efisiensi diatas, kinerja pemerintah daerah selama 4 tahun terakhir ini sudah tergolong dalam tingkatan yang efisien. 3. Rasio Aktivitas Tabel 6. Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009-2012

No

Uraian

2009

2010

2011

2012

1

Rasio Belanja

80,28%

88,16%

83,29%

80,08%

14,45%

6,14%

11,82%

15,31%

Rutin (belanja operasi) 2

Rasio belanja pembangunan (belanja modal)

Sumber : Data diolah Dalam analisis keserasian belanja, rasio belanja operasi dan belanja modal menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja


60

rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun, pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90 persen sedangkan proporsi belanja modal sekitar 5-20 persen. Dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul masih diprioritaskan untuk pemenuhan belanja rutin, sehingga rasio belanja pembangunan terhadap APBD masih relatif kecil. Pada tahun anggaran 2009 persentase rasio belanja rutin terhadap APBD sebesar 80,28%, tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 88,16%, kemudian tahun 2011 turun menjadi 83,29% dan mengalami penurunan lagi menjadi 80,08% pada tahun 2012. Jika dilihat, rata-rata rasio belanja rutin (belannja operasi) berada pada angka 80%, hanya saja pada tahun anggaran 2010 persentase rasio belanja rutin terhadap APBD naik sebesar 7,88% dari tahun anggaran 2009 menjadi 88,16%. Realisasi

belanja

operasi

pada

tahun

anggaran

2010

sebersar

Rp

674.652.588.500,50 atau 96,33% dari anggaran sebesar Rp 700.360.826.568,30, meningkat sebesar Rp 117.260.354.705,18 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2009 sebesar Rp 557.392.233.795,32. Kenaikan rasio belanja operasi yang terjadi pada tahun 2010 ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan


61

pendanaan terhadap belanja pembangunan, sehingga rasio belanja pembangunan pada tahun 2010 turun menjadi 6,14%. Penurunan yang terjadi ini disebabkan oleh penurunan jumlah realisasi belanja gedung dan bangunan serta realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan. Pada tahun 2009 realisasi belanja gedung dan bangunan sebesar Rp 58.775.210.219,52 yang kemudian pada tahun 2010 turun sebesar Rp 47.971.647.119,52 menjadi Rp 10.803.563.100,00. Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2010 sebesar Rp 18.984.331.235,00 atau turun sebesar Rp 3.874.695.627,00 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2009 sebesar Rp 22.859.026.862,00. Realisasi

belanja

782.057.033.944,23

atau

operasi 95,39%

tahun dari

anggaran

2011

anggarannya

sebesar sebesar

Rp Rp

819.852.075.712,41, meningkat sebesar Rp 107.404.445.443,73 dibandingkan realisasi tahun anggaran 2010 sebesar Rp 674.652.588.500,50. Pada tahun anggaran 2011 persentase rasio belanja rutin terhadap APBD turun menjadi 83,29% dan persentase rasio pembangunan terhadap APBD mengalami kenaikan menjadi 11,82%. Kenaikan rasio pembangunan ini dipengaruhi karena adanya kenaikan pada realisasi belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja asset tetap lainnya dan belanja asset lainnya. Realisasi

belanja

daerah

tahun

anggaran

2012

sebesar

Rp

1.073.158.313.435,78 meningkat sebesar Rp 134.908.295.818,06 dibandingkan realisasi tahun anggaran 2011 sebesar Rp 938.850.017.617,72. Realisasi belanja operasi tahun anggaran 2012 sebesar Rp 859.474.327.831,61 meningkat sebesar


62

Rp 77.417.293.887,38 dibandingkan tahun anggaran 2011. Pada tahun anggaran 2012 persentase rasio belanja rutin mengalami penurunan kembali menjadi 80,08% dari rasio belanja rutin tahun 2011, dan rasio belanja pembangunan mengalami kenaikan 3,49% dari rasio belanja pembangunan tahun sebelumnya menjadi 15,31%. Peningkatan rasio belanja dipengaruhi selama tahun 2012 ini dipengaruhi karena adanya peningkatan juga terhadap realisasi belanja modal pada belanja gedung dan bangunan, serta peningkatan realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan. Peningkatan jumlah realisasi belanja pembangunan yang terjadi selama tahun 2011 dan 2012 ini membuktikan bahwa permerintah daerah Kabupaten Gunungkidul sudah mengambil tindakan untuk sedikit demi sedikit meningkatkan pembangunan daerah. Dari analisis yang telah dilakukan, APBD pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih didominasi oleh belanja operasi (belanja rutin). Bahkan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan pada jumlah realisasi belanja operasi. Pemerintah daerah belum sepenuhnya mengalihkan fokus aktivitas wilayah pemerintahannya agar mengarah kepada belanja pembangunan yang tentunya ini akan memberikan dampak kepada usaha peningkatan pendapatan daerah dari segi pembangunan daerah. Aktivitas wilayah merupakan rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dari pengembangan dan pembangunan wilayah dan merupakan suatu pengembangan yang terpadu dengan memanfaatkan saling keterkaitan antar sektor yang membentuk struktur ruang wilayah. Wilayah sebagai wadah kegiatan ekonomi memiliki peran penting bagi wilayahnya sendiri maupun daerah disekitar wilayah. Memahami sistem aktivitas wilayah, pola perilaku manusia merupakan


63

faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan wilayah, yaitu sistem kegiatan yang menyangkut hubungan yang lebih kompleks (cross relationship) dengan berbagai sistem kegiatan yang lain baik dengan perorangan, kelompok dan lembaga. 4. Rasio Pertumbuhan Tabel 7. Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009-2012 Uraian

2009

2010

2011

2012

PAD

-

10,626%

28,02 %

23,113 %

Total

-

12,12%

20,993 %

11,459 %

Belanja Operasi

-

21,037%

15,19%

9,899 %

Belanja Modal

-

-49,917%

136,21 %

48,044 %

Pendapatan Daerah

Sumber : Data diolah Analisis rasio pertumbuhan (Growth Ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode keperiode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan


64

perhatian lebih. Rasio belanja pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul mengalami trend yang negatif pada tahun 2010 sebesar (49,917%). Hal ini disebabkan karena jumlah belanja modal pada tahun 2009 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2010. Berarti pemerintah daerah belum mengoptimalkan pembangunan daerah dan cenderung mengalokasikan pendanaannya pada belanja operasi. Namun pada tahun 2011 rasio pertumbuhan belanja pembangunan mulai menunjukkan kenaikan menjadi 136,21%, dan ditahun 2012 mengalami penurunan menjadi 48,044% masih berada pada trend positif. Realisasi rasio pertumbuhan pendapatan dari tahun 2009-2012 membawa trend yang positif. Disisi lain, rasio pertumbuhan pendapatan pada tahun 2010 berada dibawah rasio pertumbuhan belanja rutin sedangkan pada tahun 2011 dan 2012 yang hasilnya berada sedikit diatas dari rasio pertumbuhan belanja rutin menunjukkan bahwa belanja rutin yang dikeluarkan dari tahun 2011-2012 cenderung tidak begitu besar. Sebab pada saat ini pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul secara bertahap, mulai memprioritaskan belanja pembangunan untuk perbaikan infrastruktur daerah. Berdasarkan hasil perhitungan, pertumbuhan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul sudah menunjukkan perkembangan yang begitu baik karena setelah sempat pada tahun 2010 rasio belanja pembangunan mengalami trend negatif, namun pada tahun 2011 dan 2012 mulai terlihat trend positif. Pertumbuhan suatu daerah dapat dikatakan baik karena pemerintah daerah dapat mengefisienkan biaya yang dikeluarkan untuk belanja rutin dan lebih mengefektifkan


65

penggunaan pendapatan yang diperoleh daerah untuk sector pembangunan yang dapat mendukung peningkatan penerimaan PAD. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul optimis untuk terus menaikkan pertumbuhan ekonomi, terutama diharapkan dari sumbangan beberapa sektor dominan seperti sektor pariwisata, pertanian serta perdagangan dan jasa, yang dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari sebelumnya. Hal ini menjadi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul yang sangat kuat untuk menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif dan terbuka, sehingga menjadi daya tarik para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Gunungkidul.


BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2009-2012 masih sangat kurang. Artinya ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul pada Pemerintah Pusat masih sangat tinggi, terutama terhadap penerimaan dari bantuan pemerintah pusat berupa DAU (Dana Alokasi Umum) /DAK (Dana Alokasi Khusus). 2. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Gunungkidul sudah bisa dikatakan proporsional karena presentase untuk rasio efektifitas sudah berada diatas 100% atau dalam kategori sangat efektif, walaupun pada tahun 2012 sempat mengalami penurunan. 3. Kinerja pemerintah didalam memungut PAD (dalam hal ini pajak daerah) sudah efisien yang ditandai dengan trend rasio dibawah 5%. 4. Didalam pengukuran terhadap rasio aktivitas dapat diketahui bahwa sebagian besar dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul masih diprioritaskan untuk pemenuhan belanja rutin terutama belanja pegawai, sehingga rasio belanja pembangunan publik terhadap APBD masih relatif kecil.

66


67

5. Pertumbuhan APBD, kinerja pemerintah daerah KabupatenGunungkidul memang belum sangat optimal, namun sudah terlihat sedikit ada perbaikan karena selama kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu pada tahun 2011 dan 2012 rasio belanja pembangunan (Belanja Modal) mengalami peningkatan. Ini artinya pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah mulai memprioritaskan belanja pembangunan guna memperbaiki pembangunan struktur dan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunungkidul. 6. Secara umum kinerja keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Gunungkidul menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil. Dimana hasil perhitungan disetiap tahun masih mengalami angka yang naik turun sehingga beberapa rasio keuangan masih menunjukkan trend positif dan trend negatif. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gunungkudul belum optimal didalam pengelolaan kekayaan sumber daya daerah yang tersedia namun untuk pendapatan asli daerah yang diterima sebagian besar mulai terserap dengan sepenuhnya sehingga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

B. Saran Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan tersebut, maka hal-hal yang disarankan adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul harus mulai bertahap untuk tidak bergantung lagi kepada pemerintah pusat dan mulai


68

mengoptimalkan sumber daya alam yang ada sehingga pendapatan asli daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah bisa semakin meningkat. 2. Pengalokasian pendanaan belanja sebisa mungkin diminimalkan agar pengeluaran untuk belanja tidak meningkat pesat setiap tahunnya. 3. Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Gunungkidul

sebaiknya

lebih

meningkatkan lagi pengalokasian dana yang dimiliki untuk belanja pembangunan (belanja modal), sehingga pembangunan di Kabupaten Gunungkidul semakin baik dan bertambahnya sarana dan prasarana yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.


69

DAFTAR PUSTAKA Baridwan, Zaki. 1996. Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode, Edisi Kelima. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi,Yogyakarta Halim, Abdul. 2002. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Seri Bunga Rampai Manajenen Keuangan Daerah. UUP AMP YKPN, Yogyakarta. Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat, Jakarta Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Halim, Abdul. 2008. Auditing (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan).UUP STIM Halim, Abdul.Restianto,Yanuar L dan Karman, I Wayan. 2010. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Seri Bunga Rampai Akuntansi Sektor Publik. UUP STIM, YKPN. Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2011. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi IV. Penerbit Salemba Empat. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Penerbit Salemba Empat, Jakarta Kamsir. 2008.Analisis laporan Keuangan.Edisi Pertama.Rajawali Pers, Jakarta Kriyantono, Rachmat. 2010. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Prenada Media Group, Jakarta. Mahmudi. 2006. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta Mahmudi. 2007. Analisis laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penerbit STIE Manajemen YKPN, Yogyakarta Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. UII Press, Yogyakarta Mardiasmo. 2002.Akuntansi Sektor Publik. Edisi II. Penerbit Andi, Yogyakarta. Nurcolis, Hanif. 2007. Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah. PT Grasindo, Jakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolahan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standart Akuntansi Pemerintah


70

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Riyanto, Bambang. 2001. Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan.Edisi Keempat. Cetakan Ketujuh. BPFE, Yogyakarta Tanjung, Abdul Hafiz. 2006. Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Untuk SKPKD dan Pemerintah Daerah Jilid 2. Penerbit Salemba Empat, Jakarta Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. Akuntansi Pemerintah Daerah Konsep dan Aplikasi. Penerbit Alfabeta, Bandung. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah Yani, Ahmad. 2004. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. www.gunungkidulkab.go.id


71

LAMPIRAN RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2009-2012 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009 Uraian

Catatan

PENDAPATAN

5.A.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

5.A.1.1

Anggaran 2009

Realisasi 2009

Pendapatan Pajak Daerah

5.A.1.1.a

5.724.000.000,00

6.875.766.083,00

Pendapatan Retibusi Sampah

5.A.1.1.b

19.921.523.272,00

21.690.642.795,50

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

5.A.1.1.c

5.199.530.678,80

5.200.730.811.18

5.391.820.550,00

4.688.266.482,43

36.236.975.500,80

38.455.406.172,11

Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

5.A.1.1.d

Jumlah Pendpatan Asli Daerah PENDAPATAN TRANSER

5.A.1.2

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

5.A.1.2.a

Dana Bagi Hasil Pajak

5.A.1.2.a

26.007.333.889,00

28.862.596.605,00

Dana bgi Hasil Sumber Daya Alam

5.A.1.2.a

1.096.556.000,00

764.932.117,00

Dana Alokasi Umum

5.A.1.2.a

508.212.308.000,00

508.212.308.000,00

Dana Aloasi Khusus

5.A.1.2.a

71.523.000.000,00

71.523.000.000,00

606.839.197.889,00

609.362.836.722,00

0,00

0,00

28.862.860.000,00

22.370.625.000,00

28.862.860.000,00

22.370.625.000,00

Jumlah Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat 5.A.1.2.b Lainnya 5.A.1.2.b Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

5.A.1.2.b


72

Laporan Realisasi APBD Tahun 2009 (Lanjutan) Uraian

Catatan

Anggaran 2009

Realisasi 2009

Transfer Pemerintah Provinsi

5.A.1.2.c

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

5.A.1.2.c

23.483.165.100,00

23.483.165.100

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

5.A.1.2.c

0,00

0,00

23.483.165.100,00

23.483.165.100

650.185.222.989,00

655.216.626.822,00

Jumah Transerf Pemerintah Provinsi Jumlah Pendapatan Transfer LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

5.A.1.3.

Pendapatan Hibah

5.A.1.3

0,00

453.495.000,00

Pendapatan Dana Darurat

5.A.1.3

0,00

0,00

Pendapatan Lainnya

5.A.1.3

17.887.600.000,00

17.828.000.000,00

17.887.600.000,00

18.281.495.000,00

713.703.592.489,00

711.953.527.994,11

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah JUMLAH PENDAPATAN BELANJA

5.A.2

BELANJA OPERASI

5.A.2.1

Belanja Pegawai

5.A.2.1.a

504.494.729.090,83

462.231.695.650,32

Belanja Barang

5.A.2.1.b

77.487.482.906,00

68.963.385.843,00

Bunga

5.A.2.1.c

77.000.000,00

59.872.452,00

Subsidi

5.A.2.1.d

0,00

0,00

Hibah

5.A.2.1.e

1.441.827.500,00

1.382.413.750,00

Bantuan Sosial

5.A.2.1.f

26.494.726.600,00

24.754.866.100,00

609.995.766.096,00

557.392.233.795,32

Jumlah Belanja Operasi BELANJA MODAL

5.A.2.2

Belanja Tanah

5.A.2.2

1.312.500.000,00

598.580.000,00

Belanja Peralatan dan Mesin

5.A.2.2

12.011.892.205,00

11.144.307.100,00

Belanja Gedung dan Bangunan

5.A.2.2

60.453.351.000,00

58.775.210.219,52


73

Laporan Realisasi APBD Tahun 2009 (Lanjutan) Catatan

Anggaran 2009

Realisasi 2009

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

5.A.2.2

24.474.001.000,00

22.859.026.862,00

Belanja Aset Tetap Lainnya

5.A.2.2

546.959.000,00

500.123.120,00

Belanja Aset Lainnya

5.A.2.2

0,00

0,00

98.789.703.205,00

93.848.247.301,52

2.239.000.000,00

1.127.625.600,00

Jumlah Belanja Tak Terduga

2.239.000.000,00

1.127.625.600,00

JUMLAH BELANJA

711.033.469.301,00

652.368.106.696,84

Uraian

Jumlah Belanja Modal BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga

5.A.2.3 5.A.2.3

TRANSFER

5.A.2.4

Transfer/Bagi Hasil Ke Desa

5.A.2.4

Bagi Hasil Pajak

5.A.2.4.a

1.573.320.749,00

1.573.320.549,00

Bagi Hasil Retribusi

5.A.2.4.b

1.573.320.749,00

1.402.13.465,00

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

5.A.2.4.c

39.958.960.000,00

38.901.246.250,00

Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa

42.934.412.214,00

41.876.698.264,00

SURPLUS/DEFISIT

(40.264.289.026,03)

17.708.723.033,27

PEMBIAYAAN

5.A.3

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

5.A.3.1

Penggunaan SiLPA

5.A.3.1

39.957.6543.436,03

39.957.6543.436,03

Penerimaan Kembali Pinjaman

5.A.3.1

1.812.754.000,00

1.477.846.000,00

Penerimaan Piutang Daerah

5.A.3.1

0,00

0,00

41.770.408.436,03

41.464.603.686,03

1.400.000.000,00

1.400.000.000,00

106.119.410,00

106.119.410,00

Jumlah Penerimaan PENGELUARAN PEMBIAYAAN

5.A.3.2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

5.A.3.2

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

5.A.3.2


74


Catatan

Anggaran 2009

Realisasi 2009

Jumlah Pengeluaran

1.506.119.410,00

1.506.119.410,00

PEMBIAYAAN NETTO

40.264.289.026,03

39.958.484.276,03

SISA LEBIH PEMBIAYAAN 5.A.4 ANGGARAN

57.667.207.309,30


75

Laporan Realisasi APBD Tahun 2010 Uraian

Catatan

PENDAPATAN

5.A.1


5.A.1.1

Anggaran 2010

Realisasi 2010


5.A.1.1.a

6.646.500.000,00

5.948.838.513,00


5.A.1.1.b

24.058.383.800,00

25.079.535.222,50


5.A.1.1.c

4.713.845.346,80

4.731.777.472,02

5.544.331.983,20

6.781.880.181,09

40.963.061.30,00

42.542.031.388,61


5.A.1.1.d


5.A.1.2


5.A.1.2.a


5.A.1.2.a

34.573.304.646,00

34.689.415.455,00


5.A.1.2.a

1.887.901.918,00

135.047.871,00

Dana Alokasi Umum

5.A.1.2.a

521.293.704.000,00

521.293.704.000,00

Dana Aloasi Khusus

5.A.1.2.a

77.574.200.000,00

77.574.200.000,00

635.329.110.564,00

633.692.367.326,00

0,00

0,00

65.034.896.000,00

64.101.596.000,00

65.034.896.000,00

64.101.596.000,00

Jumlah Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat 5.A.1.2.b Lainnya 5.A.1.2.b Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

5.A.1.2.b

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Transfer Pemerintah Provinsi

5.A.1.2.c


5.A.1.2.c

25.627.683.941,56

25.472.391.574,00


5.A.1.2.c

0,00

0,00

25.627.683.941,56

25.472.391.574,00

725.991.690.505,56

723.266.354.900,00

Jumah Transerf Pemerintah Provinsi Jumlah Pendapatan Transfer


76

Laporan Realisasi APBD Tahun 2010 (Lanjutan) Uraian LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Catatan

Anggaran 2010

Realisasi 2010

5.A.1.3

Pendapatan Hibah

5.A.1.3

14.430.360.000,00

14.430.360.000,00


5.A.1.3

0,00

0,00

Pendapatan Lainnya

5.A.1.3

16.200.000.000,00

18.010.129.064,00

30.630.360.000,00

32.440.489.064,00


5.A.2

BELANJA OPERASI

5.A.2.1

Belanja Pegawai

5.A.2.1.a

591.074.560.559,00

576.371.605.552,50

Belanja Barang

5.A.2.1.b

79.479.545.061,00

69.124.504.229,00

Bunga

5.A.2.1.c

77.000.000,00

51.613.404,00

Subsidi

5.A.2.1.d

0,00

0,00

Hibah

5.A.2.1.e

9.440.108.698,00

9.245.564.065,00

Bantuan Sosial

5.A.2.1.f

20.289.612.250,00

19.859.301.250,00

700.360.826.568,30

674.652.588.500,50


5.A.2.2

Belanja Tanah

5.A.2.2

2.409.700.000,00

2.251.051.476,00


5.A.2.2

37.322.431.820,00

14.809.293.365,00


5.A.2.2

28.524.364.165,00

10.803.563.100,00


5.A.2.2

19.472.767.335,00

18.984.331.235,00


5.A.2.2

21.173.235.100,00

152.889.220,00


5.A.2.2

0,00

0,00

108.902.498.420,00

47.001.128.396,00

Jumlah Belanja Modal


77

Laporan Realisasi APBD Tahun 2010 (Lanjutan) Uraian BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga

Catatan

Anggaran 2010

Realisasi 2010

5.A.2.3 5.A.2.3

1.133.906.414,56

557.187.375,00


1.133.906.414,56

557.187.375,00

JUMLAH BELANJA

810.397.231.402,86

722.210.904.271,50

TRANSFER

5.A.2.4


5.A.2.4

Bagi Hasil Pajak

5.A.2.4.a

1.647.792.810,00

1.647.792.810,00


5.A.2.4.b

1.492.209.822,00

1.492.209.822,00


5.A.2.4.c

41.223.790.000,00

39.839.280.018,21


44.363.792.632,00

42.979.282.650,21

SURPLUS/DEFISIT

(57.175.912.399,00)

33.058.688.430,90

PEMBIAYAAN

5.A.3


5.A.3.1

Penggunaan SiLPA

5.A.3.1

57.667.207.309,30

57.667.207.309,30


5.A.3.1

1.596.200.000,00

1.640.443.532,00


5.A.3.1

0,00

0,00

59.263.407.309,30

59.307.650.841,30

1.580.200.00,00

1.577.862.500,00

507.294.910,00

507.294.910,00

Jumlah Pengeluaran

2.087.494.910,00

2.085.157.410,00

PEMBIAYAAN NETTO

57.175.912.399,30

57.222.493.431,30


5.A.3.2


5.A.3.2


5.A.3.2


90.281.181.862,20


78

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011 Uraian

Catatan

PENDAPATAN

5.A.1


5.A.1.1

Anggaran 2011

Realisasi 2011


5.A.1.1.a

7.277.580.000,00

8129.852.163,00


5.A.1.1.b

10.321.359.500,00

11.384.304.859,00


5.A.1.1.c

4.311.961.587,30

4.259.232.514,51

26.042.323.425,00

30.689.029.235,00

47.953.224.512,30

54.462.418.772,18


5.A.1.1.d


5.A.1.2


5.A.1.2.a


5.A.1.2.a

34.763.163.982,75

33.561.169.143,00


5.A.1.2.a

1.957.156.652,00

2.277.833.760,00

Dana Alokasi Umum

5.A.1.2.a

572.300.004.000,00

572.008.916.000,00

Dana Aloasi Khusus

5.A.1.2.a

59.168.700.000,00

59.156.800.000,00

668.189.024.634,75

667.004.718.903,00

0,00

0,00

185.897.339.240,00

185.897.339.240,00

185.897.339.240,00

185.897.339.240,00


5.A.1.2.b


5.A.1.2.c


5.A.1.2.c

30.916.556.000,00

30.916.556.000,00


5.A.1.2.c

0,00

0,00

30.916.556.000,00

30.916.556.000,00

885.002.919.874,75

883.818.614.143,00

Jumah Transerf Pemerintah Provinsi Jumlah Pendapatan Transfer


79

Laporan Realisasi APBD Tahun 2011 (Lanjutan) Uraian LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Catatan

Anggaran 2011

Realisasi 2011

5.A.1.3.

Pendapatan Hibah

5.A.1.3

0,00

0,00


5.A.1.3

0,00

0,00

Pendapatan Lainnya

5.A.1.3

28.271.350.000,00

27.545.200.000,00

28.271.350.000,00

27.545.200.000,00

961.227.494.387,05

965.826.232.915,18


5.A.2

BELANJA OPERASI

5.A.2.1

Belanja Pegawai

5.A.2.1.a

671.094.758.957,46

651.427.062.004,71

Belanja Barang

5.A.2.1.b

117.589.506.504,95

104.745.057.835,52

Bunga

5.A.2.1.c

43.500.000,00

43.354.354,00

Subsidi

5.A.2.1.d

0,00

0,00

Hibah

5.A.2.1.e

10.517.358.000,00

9.387.372.500,00

Bantuan Sosial

5.A.2.1.f

20.606.952.250,00

16.454.187.250,00

819.852.075.712,41

782.057.033.944,23


5.A.2.2

Belanja Tanah

5.A.2.2

2.487.771.500,00

2.251.868.775,00


5.A.2.2

48.097.172.917,55

31.387.224.866,25


5.A.2.2

68.423.173.831,00

41.324.947.503,00


5.A.2.2

34.768.697.342,40

33.837.076.178,00


5.A.2.2

26.509.631.102,45

2.176.456.579,24


5.A.2.2

44.900.000,00

43.900.000,00

180.331.346.693,40

111.021.473.901,49

2.412.352.326,44

793.829.500,00

Jumlah Belanja Modal BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga

5.A.2.3 5.A.2.3


80


Catatan

Anggaran 2011

Realisasi 2011


2.412.352.326,44

793.829.500,00

JUMLAH BELANJA

1.002.595.774.732,2 5

893.872.337.345,72

TRANSFER

5.A.2.4


5.A.2.4

Bagi Hasil Pajak

5.A.2.4.a

1.614.516.200,00

1.614.516.200,00


5.A.2.4.b

1.566.022.543,00

1.566.022.543,00


5.A.2.4.c

42.659.206.000,00

41.797.141.529,00


45.839.744.743,00

44.977.680.272,00

SURPLUS/DEFISIT

(87.208.025.088,20)

26.976.215.297,46

PEMBIAYAAN

5.A.3


5.A.3.1

Penggunaan SiLPA

5.A.3.1

90.281.181.862,20

90.266.101.737,20


5.A.3.1

1.596.200.000,00

1.611.335.463,00


5.A.3.1

0,00

0,00

91.877.281.862,20

91.877.437.200,20

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

89.156.774,00

85.569.526,00

1.580.200.000,00

1.577.775.000,00

Jumlah Pengeluaran

4.669.356.774,00

4.663.344.526,00

PEMBIAYAAN NETTO

87.208.025.088,20

87.214.092.674,20


5.A.3.2


5.A.3.2


5.A.3.3

Pemberian Pinjaman Daerah

5.A.3.4


114.190.307.971,66


81

Laporan Realisasi APBD Tahun 2012 Uraian

Catatan

PENDAPATAN

5.A.1


5.A.1.1

Anggaran 2012

Realisasi 2012


5.A.1.1.a

9.032.000.000,00

10.728.490.356,00


5.A.1.1.b

21.303.082.589,20

19.667.336.377,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

5.A.1.1.c

5.329.022.778,10

5.329.404.405,12

32.401.867.936,03

31.325.550.754,97

68.065.973.303,33

67.050.781.893,09

5.A.1.1.d


5.A.1.2


5.A.1.2.a


5.A.1.2.a

31.891.709.726,00

39.140.930.847,00


5.A.1.2.a

2.237.442.803,00

2.262.208.667,00

Dana Alokasi Umum

5.A.1.2.a

687.944.489.000,00

687.944.489.000,00

Dana Aloasi Khusus

5.A.1.2.a

70.584.420.000,00

70.584.420.000,00

792.685.061.528,00

799.932.048.514,00

0,00

0,00

159.563.905.000,00

159.563.905.000,00

159.563.905.000,00

159.563.905.000,00


5.A.1.2.b


5.A.1.2.c


5.A.1.2.c

36.406.595.000,00

36.406.595.000,00


5.A.1.2.c

0,00

0,00

36.406.595.000,00

36.406.595.000,00

988.628.561.528,00

995.902.548.514,00

Jumah Transerf Pemerintah Provinsi Jumlah Pendapatan Transfer LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

5.A.1.3.


82


Catatan

Anggaran 2012

Realisasi 2012

Pendapatan Hibah

5.A.1.3

174.000.000,00

174.000.000,00


5.A.1.3

0,00

0,00

Pendapatan Lainnya

5.A.1.3

17.205.065.000,00

13.374.665.000,00

17.205.065.000,00

13.548.665.000,00

17.379.065.000,00

13.548.665.000,00


5.A.2

BELANJA OPERASI

5.A.2.1

Belanja Pegawai

5.A.2.1.a

757.896.915.980,39

734.394.353.596,00

Belanja Barang

5.A.2.1.b

133.844.709.958,97

113.300.656.607,61

Bunga

5.A.2.1.c

35.500.000,00

35.197.128,00

Subsidi

5.A.2.1.d

0,00

0,00

Hibah

5.A.2.1.e

6.136.950.000,00

6.031.450.000,00

Bantuan Sosial

5.A.2.1.f

5.800.510.250,00

5.718.670.500,00

903.714.586.189,36

859.480.327.831,63


5.A.2.2

Belanja Tanah

5.A.2.2

6.291.113.000,00

5.683.959.910,00


5.A.2.2

31.202.578.400,00

21.465.339.211,00


5.A.2.2

85.962.225.725,00

79.424.193.253,00


5.A.2.2

56.970.634.750,00

2.484.298.172,00


5.A.2.2

28.109.718.270,23

55.303.150.071,73


5.A.2.2

0,00

0,00

208.536.270.145,23

164.360.940.617,73

18.744.565.508,40

198.297.000,00

18.744.565.508,40

198.297.000,00

Jumlah Belanja Modal BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Tak Terduga

5.A.2.3 5.A.2.3


83

Laporan Realisasi APBD Tahun 2012 (Lanjutan) Catatan

Uraian JUMLAH BELANJA TRANSFER

5.A.2.4


5.A.2.4

Anggaran 2012

Realisasi 2012

1.130.995.421.842,2 3

1.024.039.565.449,3 4

Bagi Hasil Pajak

5.A.2.4.a

1.939.964.200,00

1.939.959.199,50


5.A.2.4.b

1.857.357.350,00

1.857.357.349,50


5.A.2.4.c

46.609.645.550,00

45.321.431.437,44


50.406.645.550,00

49.118.747.986,44

SURPLUS/DEFISIT

(107.328.467.561,66 )

3.343.681.971,31

PEMBIAYAAN

5.A.3


5.A.3.1

Penggunaan SiLPA

5.A.3.1

114.190.307.971,66

114.190.307.971,00


5.A.3.1

1.416.000.000,00

1.198.147.199,00


5.A.3.1

0,00

0,00

115.606.307.971,66

115.388.455.170,66

6.500.000.000,00

6.500.000.000,00

377.840.410,00

377.840.410,00

1.400.000.000,00

1.084.000.000,00

Jumlah Pengeluaran

8.277.840.410,00

7.961.840.410,00

PEMBIAYAAN NETTO

107.328.467.561,66

107.426.614.760,66


5.A.3.2


5.A.3.2


5.A.3.3

Pemberian Pinjaman Daerah

5.A.3.4


110.770.296.731,97











PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Recommend Documents