PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI

EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBERIAN KREDIT Studi Kasus di PT. BPR Ukabima Grazia Palembang

SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Maria Valentina Rinastiti NIM: 102114066

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2014


EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBERIAN KREDIT Studi Kasus di PT. BPR Ukabima Grazia Palembang

SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Maria Valentina Rinastiti NIM: 102114066

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2014

i


6Ag u s t u s2 0 1 4


SKRIPSI

EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBERIAN KREDIT Studi Kasus di PT. BPR Ukabima Grazia palembang Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Maria Valentina Rinastiti

NIM: 102114066 Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada

tanggal2l Oktober 2014

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji Nama Lengkap

Tanda tangan

Ketua

Dr. Fr. Reni Retno Anggraini, M.Si., Ak., C.A.

Sekretaris

Lisia Apriani, S.E., M.Si., Ak., QIA., C.A.

Anggota Anggota

M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Ak., eIA. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Ak., C.A.

Anggota

Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., eIA., C.A.

Yogyakarta, 3l Oktober 2AA kultas Ekonomi

"ffi HerryMaridjo, M.Si

Il


DAN APA SAJA YANG KAMU MINTA DALAM DOA DENGAN PENUH KEPERCAYAAN KAMU AKAN MENERIMANYA ( MATIUS 21:22)

SERAHKANLAH KUATIRMU KEPADA TUHAN, MAKA IA AKAN MEMELIHARA ENGKAU! TIDAK UNTUK SELAMA-LAMANYA DIBIARKANNYA ORANG BENAR ITU GOYAH (MAZMUR 55:23)

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK: BAPAKKU LEO AGUNG SUTOPO IBUKU MELANIA MASTUTI HARYANI

iv


UNIVERSITAS SANATA DHARMA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI- PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBERIAN KREDIT (Studi Kasus di PT. BPR Ukabima Grazia Palembang) dan diajukan untuk diuji pada tanggal 21 Oktober 2014 adalah hasil karya saya. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Oktober 2014 Yang membuat pernyataan,

Maria Valentina Rinastiti v


LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma: Nama

: Maria Valentina Rinastiti

NIM

: 102114066

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBERIAN KREDIT Studi Kasus di PT. BPR Ukabima Grazia beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di Yogyakarta Pada tanggal: 31 Oktober 2014 Yang menyatakan

Maria Valentina Rinastiti

vi


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapat bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada: 1. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian penulis. 2. M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Akt., QIA selaku Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 3. Bapak Ismansjah Kurniawan selaku Komisaris, Bapak Suwirya Tjandra selaku Direktur Utama PT. BPR Ukabima Grazia, Mbak Nana, Mbak Leni, Mbak Vero, Mas Ryan, Mas Iqbal dan bagian-bagian yang terkait di PT. BPR Ukabima Grazia yang telah berkenan membantu penulis dalam mencari data yang dibutuhkan.

vii


4. Orangtua penulis, Bapak Leo Agung Sutopo dan Ibu Melania Mastuti Haryani yang selalu berusaha memperhatikan, memberi semangat serta doanya kepada penulis. 5. Adik-adikku Albert, Thomas dan Andre yang selalu memberi semangat dan doanya kepada penulis. 6. Teman-teman: Tina, Manda, Lona, Paul, Uti, Lusi, Novi, Leo, Venny, Lilis, Kunanti yang selalu memberi semangat dan memberi masukan dalam diskusinya selama ini. 7. Teman-teman mahasiswa Akuntansi (terutama angkatan 2010), terima kasih atas kebersamaan yang telah kita lalui bersama selama ini. 8. Teman-teman KMPKS: Pipit, Risa, Via, Bona, Dape, Prima, Firsta yang telah menemani penulis dalam menjalani hidup di kota pelajar ini. 9. Teman-teman kost gang Surya 2A: Lina, Desy, Bang Yop, Mbak Ria, Debby. 10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 31 Oktober 2014

(Maria Valentina Rinastiti) viii


DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL ...................................................................... ...............

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN ………………………………………………

iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................

iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .......................

v

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ......................

vi

HALAMAN KATA PENGANTAR.......................................................... ....

vii

HALAMAN DAFTAR ISI ...........................................................................

ix

HALAMAN DAFTAR TABEL ...................................................................

xii

HALAMAN DAFTAR GAMBAR ..............................................................

xiii

ABSTRAK ...................................................................................................

xiv

ABSTRACT ...................................................................................................

xv

BAB I

PENDAHULUAN...........................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah.................................................................

1

B. Rumusan Masalah ..........................................................................

3

C. Tujuan Penelitian............................................................................

3

D. Manfaat Penelitian..........................................................................

3

E. Sistematika Penulisan.....................................................................

4

BAB II LANDASAN TEORI........................................................................

6

A. Sistem..............................................................................................

6

1.

Pengertian Sistem....................................................................

6

2.

Sistem Informasi .....................................................................

6

3.

Sistem Informasi Akuntansi....................................................

7

B. Bank ...............................................................................................

8

1.

Pengertian Bank...............................................................

8

2.

Fungsi Bank...........................................................................

9

3.

Jenis-jenis Bank.....................................................................

9

ix


C. Bank Perkreditan Rakyat.........................................................

.

12

1.

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat ......................................

12

2.

Tujuan Bank Perkreditan Rakyat............. ...............................

13

3.

Fungsi Bank Perkreditan Rakyat..............................................

13

4.

Sasaran Bank Perkreditan Rakyat............................. ..............

14

5.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat .............................................

15

D. Kredit...............................................................................................

16

1.

Pengertian Kredit......................................................................

16

2.

Prinsip-prinsip Pemberian Kredit............................................

16

3.

Manfaat Kredit..........................................................................

17

4.

Jenis Kredit..............................................................................

19

5.

Jaminan Kredit................................................................ .......

21

6.

Unsur-unsur Kredit .................................................................

22

E. Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit..............................

23

1.

Jaringan Prosedur yang membentuk sistem pemberian Kredit...............................................................................

23

2.

Bagian yang terkait dalam sistem pemberian kredit.............

27

3.

Dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit..............

31

4.

Catatan akuntansi yang digunakan dalam pemberian kredit...

32

F. Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit...............................

33

G. Bagan Alir/ flowchart.....................................................................

37

H. Review Penelitian Terdahulu..........................................................

40

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................

42

A. Jenis Penelitian...............................................................................

42

B. Subjek dan Objek Penelitian .........................................................

42

1.

Subjek Penelitian ....................................................................

42

2.

Objek Penelitian ......................................................................

42

C. Tempat dan Waktu Penelitian ........................................................

43

1.

Tempat Penelitian.....................................................................

43

2.

Waktu penelitian .....................................................................

43

D. Data yang dibutuhkan.....................................................................

44

x


E. Teknik Pengumpulan Data.............................................................

44

1.

Wawancara..............................................................................

44

2.

Dokumentasi............................................................................

45

3.

Observasi..................................................................................

45

F. Teknik Analisis Data.......................................................................

45

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.........................................

49

A. Sejarah PT. BPR Ukabima Grazia..................................................

49

B. Visi dan Misi...................................................................................

50

C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas............................................

50

D. Aktivitas Perusahaan ......................................................................

59

E. Personalia .......................................................................................

61

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.......................................

63

A. Deskrispi SIA Pemberian Kredit PT. BPR Ukabima Grazia..........

63

1. Deskripsi Kegiatan Pokok .........................................................

63

2. Bagian yang terkait dalam SIA Pemberian Kredit.....................

68

3. Dokumen yang digunakan.........................................................

75

4. Catatan akuntansi yang digunakan.............................................

82

5. Prosedur yang dilakukan perusahaan.........................................

85

B. Sistem Pengendalian Intern Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit di PT. BPR Ukabima Grazia..............................

101

C. Pembahasan....................................................................................

112

BAB VI PENUTUP........................................................................................

116

A. Kesimpulan ....................................................................................

116

B. Keterbatasan Penelitian ..................................................................

116

C. Saran...............................................................................................

117

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................

118

LAMPIRAN ....................................................................................................

120

xi


DAFTAR TABEL

Tabel 5.1

Perbandingan kajian teori tentang bagian yang membentuk sistem pemberian kredit yang ada di BPR Ukabima....................................................................................

72

Tabel 5.2 Perbandingan kajian teori tentang dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit dengan yang ada di BPR 79 Ukabima.................................................................................

Tabel 5.3

Perbandingan kajian teori tentang catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pemberian kredit yang ada di BPR Ukabima............................................................................... 83

Tabel 5.4

Perbandingan kajian teori tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian kredit yang ada di BPR Ukabima............................................................................ 89

Tabel 5.5

Perbandingan kajian teori tentang struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsi secara tegas di BPR Ukabima................................................................................ 102

Tabel 5.6

Perbandingan kajian teori sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan utang, pendapatan, dan biaya yang ada di BPR Ukabima....................................................................... 104

Tabel 5.7 Perbandingan kajian teori praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan bagian setiap unit organisasi dengan yang ada di BPR Ukabima................................................... 109 Tabel 5.8

Perbandingan kajian teori tentang karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan yang ada di BPR Ukabima............................................................................. 112

xii


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Bidang Perkreditan (Sebagian)......................

30

Gambar 2.2 Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit..........................................

38

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan .................................................

51

Gambar 5.1 Bagan Alir Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit Perusahaan ..................................................................................

xiii

92


ABSTRAK EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBERIAN KREDIT Studi Kasus di PT. BPR Ukabima Grazia Palembang Maria Valentina Rinastiti NIM: 102114066 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2014

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem pemberian kredit yang terdapat di PT. BPR Ukabima Grazia Palembang telah baik. Langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah: melakukan analisis deskriptif yang terdiri dari analisis deskriptif sistem pemberian kredit yang ada di PT. BPR Ukabima Grazia palembang, kemudian membandingkan prosedur pemberian kredit yang ada di PT. BPR Ukabima Grazia Palembang dengan kajian teori sistem pemberian kredit dan sistem pengendalian intern. Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem pemberian kredit yang ada di PT. BPR Ukabima Grazia Palembang telah baik. Hal ini dapat dilihat bahwa PT. BPR Ukabima Grazia Palembang telah menerapkan sistem pemberian kredit sesuai dengan kajian teori dan telah melakukan sistem pengendalian intern dengan baik berdasarkan teori sistem pemberian kredit dan sistem pengendalian intern.

xiv


ABSTRACT THE EVALUATION OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS ON CREDIT PROCESS A Case Study at PT. BPR Ukabima Grazia Palembang Maria Valentina Rinastiti NIM: 102114066 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2014

The goal of this research is to find out whether the credit process system in PT. BPR Ukabima Grazia, Palembang is good. There are two steps to achieve the goal of this research. Firstly, the researcher conducted the descriptive analysis of the credit process system in PT. BPR Ukabima Grazia, Palembang. Secondly, the researcher compared the procedures of credit process system in PT. BPR Ukabima Grazia, Palembang to the theory of credit process system and internal control system. From the research findings and analysis which had been conducted, it can be inferred that credit process system in PT. BPR Ukabima Grazia, Palembang had applied that stated in the credit process system theory. PT. BPR Ukabima Grazia, Palembang had also implemented a proper internal control system as had been stated in the theory of internal control system.

xv


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Bank sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan, di mana keuntungan tersebut sebagian besar diperoleh dari aktivitas kredit. Tujuan pertama sebagai alat pembayaran nasabah yang efisien yaitu melalui tabungan, uang tunai dan kartu kredit dan yang kedua sebagai tempat menyimpan uang dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Peran bank diantaranya adalah memberi dan menyalurkan kredit. Kredit berasal dari kata credere (bahasa latin) yang berarti kepercayaan. Jadi dasar dari kredit adalah kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud adalah jika seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit atau kreditur percaya penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang dijanjikan. Bank yang lebih mengutamakan layanan pemberian kredit kepada masyarakat dikenal dengan sebutan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ( Undang-undang No. 10 tahun 1998).

1


2

Penggunaan kredit selamanya tidak seperti yang diharapkan. Masalah yang sering terjadi adalah kredit macet. Masalah ini tentu akan mengakibatkan kerugian bagi bank. Oleh karena itu manajemen harus mengadakan seleksi terhadap permohonan kredit. Agar manajemen dapat lebih selektif dalam melakukan permohonan kredit yang diajukan nasabah, manajemen harus mempunyai informasi akuntansi yang baik. Sistem informasi akuntansi dibuat untuk memudahkan manajemen dalam mendapatkan informasi yang tepat, cepat, dan dapat dipercaya bagi pengendalian perusahaan. Pemberian kredit sebagai kegiatan utama BPR yang terjadi secara rutin dan dilakukan secara berulang-ulang. Jika kegiatan perkreditan tidak didukung dengan sistem yang baik maka akan semakin banyak kredit yang tidak tertagih dan akan merugikan pihak bank. Sistem yang baik dalam perkreditan diharapkan dapat menjamin bahwa dalam pelaksanaan pemberian kredit dapat terkendali dan mampu mencegah terjadinya kesalahan yang dapat merugikan bank dan dapat mencegah terjadinya pemberian kredit yang tidak sehat. Kegiatan perkreditan bank akan baik apabila dalam perusahaan terapat sistem yang baik. Sistem akan berjalan dengan baik apabila terdapat pengendalian intern yang baik pula. Pengendalian intern yang baik diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian intern yaitu: 1) menjaga kekayaan dan catatan organisasi; 2) mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi; 3) mendorong efisiensi; dan 4) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka


3

diperlukan evaluasi sistem pemberian kredit. Evaluasi sistem pemberian kredit diperlukan untuk mendapatkan pengetahuan yang jelas mengenai sistem informasi akuntansi pemberian kredit yang diterapkan pada PT. BPR Ukabima Grazia dan membandingkan antara sistem pemberian kredit yang ada di PT. BPR Ukabima Grazia dengan teori yang ada. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit di PT. BPR Ukabima Grazia”.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah sistem informasi akuntansi pemberian kredit di PT. BPR Ukabima Grazia sudah baik?

C. Tujuan Penelitian Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menilai apakah sistem informasi akuntansi pemberian kredit di PT. BPR Ukabima Grazia sudah baik.

D. Manfaat Penelitian 1.

Bagi PT. BPR Ukabima Grazia Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam usaha perbaikan sistem informasi


4

akuntansi pemberian kredit yang lebih baik guna kebijakan-kebijakan Bank selanjutnya. 2.

Bagi peneliti Hasil penelitian ini sebagai studi pembanding tentang teori yang didapat di bangku perkuliahan dengan keadaan atau praktek seharihari di lapangan.

3.

Bagi Universitas Sanata Dharma Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya mengenai sistem informasi akuntansi pemberian kredit.

E. Sistematika Penulisan Bab I

Pendahuluan Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II

Landasan Teori Bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini dan review penelitian terdahulu yang dapat dijadikan panduan berpikir peneliti dalam melakukan pembahasan terhadap masalah yang diteliti.


5

Bab III Metode Penelitian Bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Bab IV Gambaran Umum Perusahaan Bab ini akan diuraikan tentang sejarah berdirinya PT. BPR Ukabima Grazia, struktur organisasi dan uraian tugas, aktivitas perusahaan dan personalia. Bab V Analisis Data dan Pembahasan Bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian, analisis serta pembahasannya. Bab VI Penutup Bab ini akan berisi mengenai kesimpulan dari analisis data, keterbatasan penelitian serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi PT. BPR Ukabima Grazia.


BAB II LANDASAN TEORI

A.

Sistem 1. Pengertian Sistem Menurut Jogiyanto (2001:2), sistem adalah kumpulan elemenelemen yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud, tujuan dan sasaran yang sama. Menurut James A. Hall (2007:6), sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen – komponen yang saling berkaitan atau subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. 2. Sistem Informasi Informasi sangat penting bagi manajemen di dalam pengambilan keputusan, dan oleh karena itu maka diperlukan suatu sistem informasi. Menurut Jogiyanto (2001:11), sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Menurut Jogiyanto (2001:10), kualitas informasi (quality of information) tergantung pada 3 hal yaitu:

6


7

a. Akurat Artinya informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti bahwa informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. b. Tepat waktu Artinya informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang telah usang tidak akan mempunyai nilai lagi karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. c. Relevan Artinya

informasi

tersebut

mempunyai

manfaat

bagi

para

pemakainya. 3. Sistem Informasi Akuntansi Sistem Informasi Akuntansi merupakan salah satu sistem informasi dari berbagai sistem informasi yang ada yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan. Menurut Moscove dan Simkin dalam Jogiyanto (2001:17), sistem informasi

akuntansi

mengumpulkan,

adalah

suatu

mengklasifikasikan,

mengkomunikasikan

informasi

komponen

organisasi

memproses,

pengambilan

yang

menganalisis,

keputusan

dengan

orientasi finansial yang relevan bagi pihak-pihak luar dan pihak-pihak dalam perusahaan (secara prinsip adalah manajemen).


8

Menurut Mulyadi (2010:20), tujuan penyusunan sistem informasi akuntansi dimaksudkan untuk memenuhi tujuan sebagai berikut: a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya. c. Untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. d. Untuk mengurangi dan melindungi kekayaan perusahaan. e. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. B.

Bank 1. Pengertian Bank Menurut Undang-undang No. 7 tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam PSAK No. 31 menyatakan bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermeduary) antara pihak-pihak yang


9

memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit unit), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. 2. Fungsi Bank Menurut Undang-undang pasal 3 No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, menyebutkan bahwa fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. 3. Jenis-jenis Bank a.

Menurut Undang-Undang No. 10 Pasal 5 ayat 1 tahun 1998 tentang Perbankan, bank menurut jenisnya dibagi menjadi dua yaitu: 1) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya

memberikan

jasa

dalam

lalu

lintas

pembayaran. Usaha yang dilakukan Bank umum meliputi: a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. b) Memberikan kredit. c) Menerbitkan surat pengakuan utang. d) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri. e) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan atau dengan pihak ketiga.


10

f) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. g) Melakukan penempatan barang dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. b. Jenis bank ditinjau dari segi fungsinya menurut Ismail (2010:13-16) dibedakan menjadi Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. 1) Bank Sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank yang ada dalam suatu negara. Bank sentral hanya ada satu di setiap negara dan mempunyai kantor yang hampir ada di setiap provinsi. Bank sentral yang ada di Indonesia adalah Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 1999 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 2) Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.


11

Kegiatan bank umum secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu: a) Penghimpunan dana dari masyarakat Bank umum menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis produk pendanaan antara lain giro, tabungan, deposito, dan produk-produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan. b) Penyaluran dana kepada masyarakat Bank umum perlu menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana, agar tidak terjadi idle fund. Bank dapat menyalurkan

dananya

dalam

bentuk

kredit

dan/atau

pembiayaan serta dalam bentuk penempatan dana lainnya. c) Pelayanan jasa dan lalu lintas pembayaran Bank umum juga menawarkan produk pelayanan jasa untuk membantu transaksi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa bank. Hasil yang diperoleh bank atas pelayanan jasa bank ialah berupa pendapatan fee dan komisi. 3) Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR tidak dapat memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran atau giral. Fungsi BPR pada umumnya terbatas

pada

hanya

memberikan

pelayanan

jasa

dalam


12

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh BPR antara lain: a) Penghimpunan dana masyarakat BPR menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan produk tabungan dan deposito dan produk penghimpunan dana lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. BPR akan membayar bunga atau imbalan lainnya atas dana yang telah dihimpun. b) Penyaluran dana kepada masyarakat BPR

menyalurkan

dananya

dalam

bentuk

kredit

dan

penempatan pada bank lain. Dari aktifitas penyaluran dana ini, BPR memperoleh pendapatan bunga kredit. c) Tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran BPR dilarang menawarkan giro karena BPR tidak boleh melalukan transaksi lalu lintas pembayaran. Hal ini yang membedakan antara Bank Umum dan BPR. C.

Bank Perkreditan Rakyat 1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Budisantoso (2014: 195), lokasi BPR biasanya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan sehingga BPR


13

banyak dijumpai di setiap daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pengertian BPR menurut pasal 1 ayat 4 Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam Kasmir (2005: 396) BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Tujuan Bank Perkreditan Rakyat Sebagai

bank

yang

mempunyai

fungsi

menghimpun

dan

menyalurkan dana kepada masyarakat, BPR harus mempunyai tujuan ke arah pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tujuan BPR menurut penjelasan pasal 16 ayat 5 atas Undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Kasmir (2005: 379) adalah untuk menunjang peningkatan pembangunan yang lebih merata. Dari tujuan BPR tersebut dapat dijelaskan lebih rinci yaitu menunjang

pelaksanaan

pembangunan

nasional

dalam

rangka

meningkatlan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 3. Fungsi Bank Perkreditan Rakyat Fungsi BPR selain menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari


14

masyarakat atau dengan kata lain berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Menurut Budisantoso (2014: 198), fungsi BPR secara lebih detail dapat diuraikan sebagai berikut: a. Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum. b. Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat. c. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan. d. Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir. 4. Sasaran Bank Perkreditan Rakyat BPR memiliki sasaran yaitu melayani kebutuhan masyarakat agar mereka tidak jatuh ke tangan para rentenir. Fungsi dan tugas BPR yang semula diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta mengurangi praktek-praktek ijin dan pelepasan uang sesuai KMK No. 1064/KMK00/1988, telah mengalami pergeseran misi sesuai dengan UU No. 10 tahun 1998 yaitu diarahkan untuk mendorong pengembangan usaha kecil dan pengusaha ekonomi lemah.


15

5. Usaha Bank Perkreditan Rakyat Usaha-usaha BPR dalam pasal 13 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dalam Kasmir (2002:351) adalah sebagai berikut: a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. b. Memberikan kredit. c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. Usaha-usaha yang tidak boleh dilakukan oleh BPR dalam pasal 14 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undangundang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dalam Kasmir (2002:351) adalah sebagai berikut: a.

Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.

b.

Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

c.

Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking.

d.

Melakukan usaha perasuransian.


e.

16

Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13.

D.

Kredit 1. Pengertian Kredit Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 butir 11 tentang Perbankan; Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu setelah pemberian bunga. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu credere yang berarti kepercayaan (truth atau faith), oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. 2. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit Menurut Thamrin (2012: 172-174), dalam melakukan penilaian kredit secara umum menggunakan prinsip-prinsip kredit yang disebut dengan “5C” yaitu: a.

Character Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan, maupun yang bersifat pribadi.


b.

17

Capacity Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga dikur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuanketentuan pemerintah dan kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c.

Capital Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas/ solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

d.

Collateral Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan ini hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

e.

Condition Dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing.

3. Manfaat Kredit Manfaat kredit menurut Ismail (2010:97-99) yaitu: a. Manfaat Kredit bagi Bank


18

1. Kredit yang diberikan bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bunga. 2. Pendapatan

bunga

bank

berpengaruh

pada

peningkatan

profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. 3. Pemberian kredit kepada nasabah secara sinergo akan memasarkan produk lain seperti produk dana dan jasa. 4. Kegiatan kredit dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara rinci aktivitas usaha para debitur di berbagai sektor usaha. b. Manfaat kredit bagi Debitur 1. Meningkatkan usaha nasabah Kredit yang diberikan kepada oleh bank dapat digunakan untuk memperluas volume usaha, misalnya kredit untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan. 2. Bank menawarkan berbagai jenis kredit sehingga debitur dapat memilih jenis kredit sesuai dengan tujuan penggunaannya. 3. Bank juga memberikan fasilitas lainnya kepada debitur, sehingga debitur dapat menikmati fasilitas lainnya yang ditawarkan oleh bank. Fasilitas lain yang dapat dinikmati oleh debitur antara lain letter of credit, transfer, bank garansi, dan fasilitas lainnya. 4. Jangka

waktu

kredit

disesuaikan

dengan

kebutuhan

dan

kemampuan debitur dalam membayar kembali kreditnya, sehingga debitur dapat mengestimasikan keuangannya dengan tepat.


19

4. Jenis Kredit Jenis-jenis kredit menurut Ismail (2010:100-109) adalah sebagai berikut: 1) Kredit dilihat dari tujuan penggunaan: a. Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk pengadaan barang-barang modal (aktiva tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. b. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Kredit modal kerja ini biasanya diberikan dalam jangka pendek yaitu lamanya satu tahun. c. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi dan tidak untuk digunakan keperluan usaha. 2) Kredit dilihat dari jangka waktunya: a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun. Kredit ini dapat diberikan untuk ketiga jenis kredit yaitu modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif. c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Kredit ini diberikan untuk kredit investasi,


20

misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan. 3) Kredit dilihat dari cara penarikannya: a.

Kredit sekaligus, yaitu kredit yang dicairkan sekaligus sesuai dengan plafon kredit yang disetujui. Kredit ini bisa dicairkan secara tunai maupun nontunai yaitu melalui pemindahbukuan.

b. Kredit bertahap, yaitu kredit yang pencairannya tidak sekaligus, tetapi dilakukan secara bertahap dalam masa kredit. c. Kredit rekening koran, yaitu kredit yang penyediaan dananya dilakukan melalui pemindahbukuan. Kredit ini disebut kredit rekening koran karena dapat ditarik setiap saat dan juga dapat dikembalikan setiap saat serta dapat dilakukan secara berulangulang. 4) Kredit dilihat dari sektor usaha: a. Sektor industri, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi. Misalnya industri elektronik, industri pertambangan, industri kimia, dan industri tekstil. b. Sektor perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan yang dimaksudkan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan.


21

c. Sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, yaitu kredit yang diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Kredit ini biasanya diberikan dalam bentuk kredit modal kerja maupun kredit investasi kepada pengusaha tambak, petani, dan pelayan. d. Sektor jasa, terdiri dari jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan, dan jasa lainnya. e. Sektor perumahan, yaitu kredit yang diberikan bank kepada debitur yang bergerak di bidang pembangunan perumahan. Kredit yang diberikan biasanya dalam bentuk kredit konstruksi. 5) Kredit dilihat dari segi jaminan: a. Kredit dengan jaminan, yaitu jenis kredit yang didukung dengan jaminan (agunan). Kredit dengan jaminan ini dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud. b. Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan kepada debitur tanpa didukung adanya jaminan. Kredit ini diberikan atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada debitur. 5. Jaminan Kredit Jaminan atau agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ke 3 yang diikat sebagai agunan jika terjadi ketidakmampuan debitur untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.


22

Jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur menurut Kasmir (2005:102-104) sebagai berikut: 1. Dengan jaminan a. Jaminan benda berwujud yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin/ peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah, dan lainnya. b. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan, promes, wesel dan lainnya. c. Jaminan orang yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet maka orang yang memberikan jaminan tersebut yang menanggung risikonya. 2. Tanpa jaminan Kredit tanpa jaminan maksudnya kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Kredit seperti ini biasanya diberikan untuk perusahaan yang benar-benar bonafid dan profesional sehingga kemungkinan kredit macet sangat kecil. 6. Unsur-unsur Kredit Menurut Suyatno (2003:14), unsur-unsur yang terdapat pada dalam kredit adalah: a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan


23

benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. b. Waktu, yaitu jangka waktu dari saat pemberian kredit sampai saat pengembalia kredit. c. Degree of risk, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontrasepsi yang akan diterima kemudian hari. d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berupa barang atau jasa. E. Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit Dalam memberikan kredit kepada nasabah, bank harus mempunyai sistem informasi akuntansi yang baik agar tidak terjadi kecurangan dan mencatat setiap transaksi yang terjadi langsung dari dokumen secara teliti pada saat terjadinya. Prosedur yang membentuk sistem pemberian kredit yaitu prosedur permohonan fasilitas kredit, prosedur penyidikan dan analisia kredit, prosedur keputusan atas permohonan kredit, prosedur pencairan fasilitas kredit, dan prosedur pelunasan fasilitas kredit. 1. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Pemberian Kredit Menurut Suyatno (2003: 69), jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian kredit meliputi: a . Prosedur permohonan fasilitas kredit Permohonan fasilitas kredit mencakup: 1) Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit.


24

2) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan. 3) Permohonan perpanjangan/ pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya. 4) Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan. b . Prosedur penyidikan dan analisa kredit Tahap penyidikan kredit meliputi: 1) Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur. 2) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah baik data intern bank maupun data ekstern bank. 3) Pemeriksaan/ penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai halhal yang dikemukakan nasabah dan informasi lain yang diperoleh. c . Prosedur keputusan atas permohonan kredit Dalam hal ini yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenang berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan fasilitas permohonan kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang tercantum dalam laporan pemeriksaan dan analisis kredit. 1) Jika permohonan kredit ditolak Penolakan ini adalah untuk permohonan kredit yang nyata-nyata dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah:


25

a) Semua keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada nasabah dengan disertai alasan penolakannya. b) Surat penolakan kredit minimal dibuat rangkap tiga, yaitu: (1) Lembar kesatu: nasabah (2) Lembar kedua: direksi (3) Lembar ketiga: di arsip oleh bagian kredit c) Dalam hal penolakan permohonan baru, maka jika diminta, semua berkas permohonan dapat dikembalikan kepada pemohon kecuali surat permohonannya. d) Dalam hal penolakan perpanjangan, berati jika waktu kredit tidak diperpanjang. Dalam hal penolakan tambahan kredit, maka harus ditegaskan bahwa hanya tetap menikmati limit kredit yang telah disetujui semula. Dalam hal penolakan perubahan persyaratan lainnya dari kredit yang sedang berjalan, maka nasabah tetap mempunyai hak dan kewajiban dengan syarat-syarat yang telah disetujui semula. 2) Jika permohonan kredit disetujui Persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya ditegaskan terlebih dahulu syaratsyarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah. Langkah-langkah yang harus diambil yaitu:


26

a) Membuat surat penugasan persetujuan permohonan kredit kepada pemohon secara tertulis. b) Melakukan pengikatan jaminan. c) Menandatangani perjanjian kredit. d) Penandatangan surat aksep. e) Informasi untuk bagian lain. f) Pembayaran bea materai. g) Pembayaran provisi kredit (commitment fee). h) Asuransi barang jaminan. i) Asuransi kredit. d

Prosedur pencairan fasilitas kredit. Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam praktiknya pencairan kredit berupa pembayaran dan atau pemindahbukuan atau beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya dapat berbentuk: 1) Pencairan fasilitas kredit dengan suatu limit tertentu yang ditarik menurut kebutuhan. 2) Penyediaan fasilitas kredit yang pencairannya dilakukan berdasarkan jadwal pencairan yang mencapai suatu limit yang disetujui. 3) Penyediaan fasilitas kredit yang pencairannya sekaligus dengan pembayaran kembali atau angsuran menurut jadwal tertentu.


27

4) Pernyataan bank sebagai pinjaman atau menyanggupi ikatan lainnya yang dapat mengakibatkan kewajiban bank untuk membayar kepada pihak ketiga. e

Prosedur pelunasan fasilitas kredit. Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah kepada bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. Hal-hal yang harus diperhatikan saat pelunasan kredit antara lain: 1) Perhitungan semua kewajiban utang nasabah harus segera diselesaikan sampai tanggal pelunasan. 2) Untuk mencegah timbulnya klaim dari nasabah karena tidak lengkapnya pengembalian dokumen-dokumen jaminan, bank harus mengadakan inventarisasi atas dokumen-dokumen yang disimpan pada berkas jaminan dan dicocokkan dengan catatan yang tersedia. 3) Penyerahan kembali dokumen-dokumen jaminan kepada nasabah hanya dapat dilakukan setelah nasabah menyelesaikan semua kewajibannya. Penyerahan dokumen jaminan harus dengan surat tanda terima dan ditanda tangani oleh yang berhak. 4) Dalam hal pelunasan kredit, pengembalian dokumen jaminan kepada nasabah hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan dan seijin dari direksi.

2. Bagian yang terkait dalam sistem pemberian kredit Menurut Anwari (1981: 31-39), pembagian tugas dalam bagan organisasi bidang perkreditan pada gambar 2.1 meliputi:


28

a.Bagian Pembahas Kredit Tugas utama dari bagian ini adalah menyusun laporan pembahasan kredit. Tugas lainnya yang menunjang tercapainya tugas pokok yang dilakukan oleh bagian ini antara lain meliputi: menilai atau membahas permintaan kredit peminat kredit, membuat penilaian atau pelaporan pembahasan kredit, mengadakan wawancara atau pertemuan dengan peminat kredit, dan melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melengkapi laporan penilaian atau pembahasan. Setelah membuat laporan pembahasan kredit, bagian pembahas kredit memberikan laporan pembahasan kredit ke direksi untuk meminta persetujuan. b. Bagian Pelaksana Kredit Bagian ini akan menerima persetujuan direksi atas laporan pembahasan kredit yang dibuat oleh tim pembahas kredit. Sebagai kelanjutan pengelolaan dari permintaan kredit yang telah disetujui, maka pelaksanaan selanjutnya dilakukan oleh bagian pelaksana kredit. Tugas-tugas pokok bagian ini antara lain: 1) Menyiapkan surat pemberitahuan kredit berdasarkan persetujuan direksi dan mengirimkan surat pemberitahuan kredit kepada debitur. 2) Membuat surat perjanjian kredit yang ditandatangani oleh debitur dan bank yang dilakukan di depan notaris. 3) Meneliti dan mengikuti dengan seksama pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit yang telah disetujui oleh calon debitur.


29

4) Melakukan persetujuan pembayaran kredit (realisasi kredit) atas penarikan kredit yang dilakukan oleh debitur. 5) Meneliti dan mengikuti tiap-tiap realisasi kredit, agar selalu dilaksanakan sesuai dengan anggaran serta pos-pos yang bersangkutan. 6) Meneliti secara terus menerus perkembangan pembangunan fisik dan pemakaian uang yang sebenarnya. 7) Mengikuti perkembangan dan penyelesaian terhadap kredit yang dinyatakan macet. c. Bagian Administrasi Kredit Pencatatan atas kejadian-kejadian sejak peminat kredit mengajukan permintaan kredit sampai pada penyelesaian proyek dilakukan oleh bagian administrasi kredit. Tugas-tugas itu dapat diperinci sebagai berikut: Tugas yang pertama adalah melakukan pencatatan atas permintaan kredit yang masuk yang meliputi nama peminat kredit, umur, alamat, jabatan peminat kredit, besarnya jumlah pinjaman yang diminta, tujuan penggunaan pinjaman, dan lainnya sampai dengan dilunasinya pinjaman itu oleh debitur. Tugas yang kedua adalah mengelola dokumen-dokumen perkreditan yang digunakan sebagai jaminan atas kredit yang diterima dan mengikuti pelaksanaan asuransi. Tugas yang ketiga adalah menyusun bermacammacam laporan berkala yang menyangkut calon debitur yang ada.


30

BAGAN ORGANISASI BIDANG PERKREDITAN (Sebagian) PERKREDITAN

PEMBAHAS KREDIT

PELAKSANA KREDIT

ADMINISTRASI KREDIT

ADMINISTRASI

TIM-1

REALISASI DAN LAPORAN

HUKUM DAN AGUNAN

TIM-1 TIM-2

TIM-2

TIM KREDIT MACET

TIM-3 DST.NYA

DST.NYA

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Bidang Perkreditan (Sebagian) Sumber: Anwari (1981: 35)

Menurut Anwari (1981: 59) selain tiga unit organisasi di atas, yang berkaitan dengan kegiatan perkreditan, ada unit organisasi lain yang ikut menunjang dalam sistem pemberian kredit antara lain: 1) Bagian Keuangan Bagian ini bertugas untuk melakukan berbagai kegiatan tentang pencairan kredit yang meliputi: menerima data-data berupa surat pemberitahuan berlakunya pengikatan perjanjian kredit dari bagian administrasi kredit, diteliti kebenarannya, apabila tidak terdapat kelainan maka disiapkan uang tunai untuk dibayarkan kepada debitur, menerima bukti pengeluaran uang setelah dibubuhi tanda tangan oleh debitur sebagai bukti bahwa


31

uang tunai telah diterima dengan baik dan sesuai jumlahnya, meneruskan bukti pengeluaran uang kepada bagian pembukuan. 2) Bagian Pembukuan Bagian ini akan memperoleh berbagai data dan informasi yang nantinya akan dicatat dan dibukukan. Tugasnya meliputi: menerima data-data berupa bukti pengeluaran uang dari bagian keuangan, melakukan penjurnalan atas transaksi keuangan yang terjadi berdasarkan data-data tersebut di atas, membukukan transaksi keuangan ke dalam buku harian. 1. Dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit Sistem pemberian kredit membutuhkan adanya dokumen-dokumen yang memadai. Menurut

(2010:3), dokumen adalah formulir-formulir yang

digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Menurut Suyatno (2003:59), berbagai dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit adalah: a. Surat permohonan nasabah; surat yang diajukan nasabah kepada pihak bank dan ditandatangani secara lengkap oleh calon debitur. b. Daftar isian dari bank; daftar isian yang disediakan oleh pihak bank yang harus diisi oleh calon debitur mengenai data dan informasi yang lengkap. c. Daftar lampiran sesuai dengan jenis kredit; daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit yang diajukan. d. Surat jaminan; surat yang dibuat oleh pihak bank terhadap jaminan yang digunakan calon debitur untuk memperoleh kredit yang diajukan.


32

e. Dokumen penyidikan dan analisis; catatan yang dibuat pihak bank mengenai kelangkapan data pengajuan kredit. f. Surat keputusan; surat yang menunjukkan diterima atau ditolaknya permohonan kredit. g. Dokumen pengikatan jaminan; dokumen yang berisi bahwa barang tersebut benar-benar dijadikan jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit. h. Dokumen perjanjian kredit; dokumen penegasan berisi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon debitur. i. Dokumen informasi untuk bagian lain; copy-an dokumen-dokumen tertentu yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pemberian kredit. j. Bukti pencairan kredit; bukti bahwa kredit yang diajukan telah disetujui dan telah dicairkan. k. Bukti pembayaran atau pelunasan kredit; dokumen penegasan yang berisi bahwa debitur telah menyelesaikan kewajibannya melunasi kredit kepada pihak bank. 2. Catatan Akuntansi yang digunakan dalam Pemberian Kredit Catatan akuntansi adalah semua catatan yang berhubungan dengan semua transaksi akuntansi yang terjadi seperti jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan keuangan. Menurut Supriyono ( 2011: 178), catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pemberian kredit antara lain:


33

1. Jurnal umum Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang yang tidak lagi dapat ditagih. 2. Jurnal pengeluaran kas Digunakan untuk mencatat pemberian kredit dan transaksi pengeluaran kas. 3. Jurnal penerimaan kas Digunakan untuk mencatat penerimaan kas dari pengembalian kredit. 4. Kartu piutang Digunakan untuk mencatat saldo piutang kepada setiap debitur. F. Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Setiap bank harus memiliki sistem pengendalian intern yang baik dalam pemberian kredit yang bertujuan untuk mencapai portofolio kredit yang sehat serta menghindarkan kemungkinan timbulnya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan bank dan terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat. Menurut Kuncoro (2002:269) SPI perkreditan meliputi kebijaksanaan perkreditan, organisasi perkreditan dan prosedur perkreditan. Prosedur pengendalian intern bank, yang mencakup semua aspek perkreditan untuk memastikan bahwa pemberian kredit memenuhi prinsip pemberian kredit yang sehat. Menurut (2010: 164-172), unsur pokok pengendalian intern terdiri dari:


34

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip-prinsip, harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fugsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan (misalnya pembelian), dan suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 2. Sistem

wewenang

dan

prosedur

pencatatan

yang

memberikan

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Setiap transaksi yang ada dalam organisasi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. 3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah: a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. b. Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang lain atau unit lain.


35

d. Perputaran jabatan (job rotation). Perputaran jabatan yang dilakukan secara rutin akan dapat mejaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan di antara mereka dapa dihindari. e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan kunci perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya. f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya. g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektifitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain. 4. Karyawan

yang

mutunya

sesuai

dengan

tanggung

jawabnya.

Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang

sehat,

semua

sangat

tergantung

pada

manusia

yang

melaksanakannya.

Kontrol internal menurut COSO dalam buku Sawyer (2005:61-62), ada lima komponen kontrol internal, yaitu: a. Lingkungan Kontrol Komponen ini meliputi sikap manajemen di semua tingkatan terhadap operasi secara umum dan konsep kontrol secara khusus. Hal ini mencakup etika, kompetensi, serta integritas dan kepentingan terhadap


36

kesejahteraan organisasi. Juga tercakup struktur organisasi serta kebijakan dan filosofi manajemen. b. Penentuan Risiko Komponen ini telah menjadi bagian dari aktivitas audit internal yang terus berkembang. Penentuan risiko mencakup penentuan risiko di semua aspek organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui evaluasi risiko. COSO juga menambahkan pertimbangan tujuan di semua bidang operasi untuk memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja secara harmonis. c. Aktivitas Kontrol Komponen ini mencakup aktivitas-aktivitas yang dulunya dikaitkan dengan konsep kontrol internal. Aktivitas-aktivitas ini meliputi persetujuan, tanggung jawab dan kewenangan, pemisahan tugas, pendokumentasian, rekonsiliasi, karyawan yang kompeten dan jujur, pemeriksaan internal dan audit internal. Aktivitas-aktivitas ini harus dievaluasi risikonya untuk organisasi secara keseluruhan. d. Informasi dan Komunikasi Komponen ini merupakan bagian penting dari proses manajemen. Manajemen tidak dapat berfungsi tanpa informasi. Komunikasi informasi tentang operasi kontrol internal memberikan substansi yang dapat digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas kontrol dan untuk mengelola operasinya.


37

e. Pengawasan Pengawasan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas informasi yang diberikan pada komunikasi informasi untuk tujuan manajemen kontrol. G. Bagan Alir ( Flow Chart ) Menurut Diana dan Lilis ( 2011:41 ), systems flowchart adalah penyajian secara grafis dari sistem informasi dan sistem operasi yang terkait. Systems flowchart menampilkan proses informasi dan proses operasi (meliputi siapa yang terlibat, apa yang dilibatkan, bagaimana prosesnya, dan di mana proses tersebut dilakukan) dari segi logika dan fisik, baik berupa kegiatan manual maupun berbasis komputer. Menurut Jogiyanto (2001: 795-799), bagan alir (flowchart) adalah bagan (chart) yang menunjukkan alir (flow) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan dokumentasi.


Bagian Pelaksana

Bagian Pembahas

Keterangan SPK : Surat Permohonan Kredit SKTPK : Surat Keterangan tentang Permohonan Kredit SLPJ : Surat Laporan Penilaian Jaminan MAK : Memorandum Analisis Kredit

1

mulai menerima permohonan kredit

menerima permohonan kredit

SL PJ SK TPK

SL PJ

SPK

SK TPK MAK

SPK

melakukan penyidikan analisis

membuat MAK, memberi nomor SPK

1

38

membuat keputusan kredit

ya

tidak

membuat surat pemberitahuan

meneribitkan surat keputusan STTK, MAK

dikirim ke debitur

2

Gambar 2.2 Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit (Sumber: Mulyono, Teguh: 1996)


Bagian Pembahas

Bagian Administrasi

2

3 N

membuat surat pemberitahuan

menerima berkas + proses

menyiapkan berkas-berkas

proses komputer

SLPT

dikirim ke calon debitur

teller

akuntansi

SKTPK SPK MAK

Surat Keputusan STKK MAK

proses komputer

proses komputer

N

N 4

3

Keterangan SPK : Surat Permohonan Kredit SKTPK : Surat Keterangan tentang Permohonan Kredit SLPJ : Surat Laporan Penilaian Jaminan MAK : Memorandum Analisis Kredit STKK : Surat Tanggapan Komite Kredit

Gambar 2.2 Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit Lanjutan (Sumber: Mulyono, Teguh: 1996)

39


40

Bagian administrasi 4

program komputer

N

selesai

Gambar 2.2 Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit Lanjutan (Sumber: Mulyono, Teguh: 1996)

H. Review Penelitian Terdahulu 1. CH. WY. Enny Marlianti. 2008. Evaluasi Sistem Pemberian Kredit pada BPR Siwi Sedana Kerebokan. Sistem pemberian kredit yang terdapat dalam PT BPR Siwi Sedana Kerobokan sudah sesuai dengan teori yang mendasarinya dan sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh PT BPR Siwi Sedana sudah


41

efektif. Hal ini dapat terlihat dari terpenuhinya elemen-elemen dalam pengendalian intern yang ada dan dari pengujian kepatuhan terhadap sampel tidak ditemuinya adanya kesalahan atau kesalahan sama dengan 0. 2. Agata Rosa Pebriani. 2013. Evaluasi Sistem Pemberian Kredit pada CU Keling Kumang Tempat Pelayanan Rumah Punyong Baning Sintang. Berdasarkan penelitian, CU Keling Kumang TP Rumah Punyong Baning Sintang belum sepenuhnya menerapkan sistem pemberian kredit sesuai dengan teori. Hal ini terjadi karena CU Keling Kumang TP Rumah Punyong belum melakukan sistem pengendalian intern dengan baik berdasarkan teori sistem pemberian kredit dan sistem pengendalian intern.


BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti kegiatan perusahaan secara langsung mengenai sistem informasi akuntansi pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Ukabima Grazia Palembang.

B. Subjek dan Objek Penelitian 1. Subjek penelitian Adalah seseorang atau benda yang dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Subyek penelitian dalam penelitian ini meliputi: a. Pimpinan bank, b. Account officer, c. Bagian administrasi kredit, d. Teller / bagian keuangan, e. Bagian akuntansi 2. Objek penelitian Adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Obyek penelitian dalam penelitian ini meliputi: 42


43

a. Deskripsi kegiatan pokok dalam sistem informasi akuntansi pemberian kredit. b. Jaringan prosedur yang membentuk sistem informasi akuntansi pemberian kredit. c. Bagian yang terkait dalam sistem informasi akuntansi pemberian kredit. d. Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi pemberian kredit. e. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi pemberian kredit. f. Unsur sistem pengendalian intern. g. Bagan alir dokumen (document flowchart)

C. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat penelitian Penelitian ini dilakukan di PT. BPR Ukabima Grazia di Jalan Mayor Salim Batubara No. 8 Palembang. 2. Waktu penelitian Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu bulan Januari sampai Februari 2014.


44

D. Data yang dibutuhkan Adapun data penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari: 1. Sejarah singkat perusahaan 2. Visi dan misi perusahaan 3. Struktur organisasi dan pembagian kerja (job description). 4. Aktivitas perusahaan 5. Personalia 6. Deskripsi kegiatan pokok 7. Jaringan prosedur yang membentuk sistem informasi akuntansi pemberian kredit. 8. Bagian yang terkait dalam sistem informasi akuntansi pemberian kredit. 9. Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi pemberian kredit. 10. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi pemberian kredit.

E. Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pimpinan dan karyawan, terutama pada bagian-bagian yang terlibat dalam pemberian kredit. Wawancara dibutuhkan untuk memperoleh informasi tentang sejarah, gambaran umum perusahaan, deskripsi pokok kegiatan, prosedur pemberian kredit,


45

fungsi yang terkait, dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan, serta sistem pengendalian intern yang dijalankan di PT. BPR Ukabima Grazia Palembang. 2. Dokumentasi Dokumentansi yaitu dengan melihat dokumen dan catatan lain yang terdapat di perusahaan seperti gambaran umum perusahaan, bagan alir (flowchart), dokumen, catatan akuntansi, dan laporan yang digunakan. 3. Observasi Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan dalam PT. BPR Ukabima Grazia yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi pemberian kredit misalnya dengan melihat pelayanan karyawan dalam melayani calon debitur.

F. Teknik Analisis Data Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu dikemukakannya prinsip teoritis dan gambaran mengenai objek penelitian serta penyajian dari hasil penelitian. Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah, mengenai apakah sistem informasi akuntansi pemberian kredit di PT. BPR Ukabima Grazia sudah baik, penulis akan menggunakan beberapa langkah sebagai berikut: 1. Langkah pertama dengan melakukan analisis dengan mendeskripsikan sistem pemberian kredit yang ada di PT. BPR Ukabima Grazia meliputi:


46

a. Deskripsi kegiatan pokok, b. Bagian yang terkait, c. Dokumen yang digunakan, d. Catatan akuntansi yang digunakan, e. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian kredit yang ada. Hal ini dilakukan dengan cara dokumentasi, wawancara, dan observasi terhadap pihak-pihak dan karyawan yang terkait dalam sistem pemberian kredit di PT. BPR Ukabima Grazia. 2. Langkah kedua adalah membandingkan sistem pemberian kredit pada PT. BPR Ukabima Grazia dengan kajian teori yang ada. Untuk membantu dalam membandingkan, penulis menggunakan bantuan tabel pembanding antara teori dan hasil temuan lapangan. Teori sistem pemberian kredit yang digunakan sebagai pembanding diambil dari Anwari (1981: 31-59), Suyatno (2003: 59-69), Supriyono (2011:178), dan Mulyadi (2010: 165-172) antara lain meliputi: a. Adanya bagian yang terkait dalam sistem pemberian kredit, yaitu bagian pembahas kredit, bagian pelaksana kredit, bagian administrasi kredit, bagian keuangan, dan bagian pembukuan. b. Adanya dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit yaitu surat permohonan nasabah, daftar isian dari bank, daftar lampiran sesuai dengan jenis kredit, surat jaminan, dokumen penyidikan dan analisis, surat keputusan, dokumen pengikatan jaminan, dokumen perjanjian


47

kredit, dokumen informasi untuk bagian lain, bukti pencairan kredit, dan bukti pembayaran atau pelunasan kredit. c. Adanya catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pemberian kredit, yaitu jurnal umum, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas serta kartu piutang. d. Adanya jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian kredit, yaitu prosedur permohonan fasilitas kredit, prosedur penyidikan dan analisa kredit, prosedur keputusan atas permohonan kredit, prosedur pencairan fasilitas kredit, dan prosedur pelunasan fasilitas kredit. e. Adanya sistem pengendalian intern 1) Adanya struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. 2) Adanya sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. 3) Adanya praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi 4) Adanya karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Dalam tabel perbandingan tersebut, akan diuraikan mengenai kajian teori tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian kredit, bagian yang terkait dalam sistem pemberian kredit, dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit, catatan akuntansi yang


48

digunakan dalam sistem pemberian kredit, dan unsur-unsur pengendalian intern yang digunakan dalam sistem pemberian kredit. Tabel perbandingan tersebut terdiri dari tiga (3) kolom. Kolom pertama berisi mengenai teori-teori yang dijadikan pembanding dengan sistem pemberian kredit yang ada di perusahaan. Kolom kedua berisi mengenai temuan lapangan yang ada di PT. BPR Ukabima. Kolom keterangan berisi jika sistem yang digunakan oleh PT. BPR Ukabima tidak terdapat perbedaan dengan kajian teori, maka dapat disimpulkan bahwa sistem yang digunakan oleh PT. BPR Ukabima sudah baik dan sesuai dengan teori, akan tetapi jika sistem tersebut terdapat perbedaan dengan kajian teori, maka dapat disimpulkan bahwa sistem yang digunakan tidak sesuai.


BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah PT. BPR Ukabima Grazia PT. BPR “Ukabima Grazia” didirikan pada tanggal 8 Juni 2009, sesuai dengan akta pendirian nomor 10, tanggal 29 Oktober 2008 oleh Notaris Tahir Kamili SH, MH, MKn dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 99276. AH. 01. 01 tahun 2008, tanggal 23 Desember 2008, mendapat izin operasional dari Bank Indonesia Nomor 11/ 23/ KEP. GBI/ DpG/ 2009 tanggal 13 Mei 2009, serta memiliki Surat Izin Tempat Usaha Nomor 503/ IG. R/ 3530/ KPPT/ 2012. Pada saat awal berdiri PT. BPR “ Ukabima Grazia” beralamat di Jl. R. Sukamto No. 60 C Simpang Patal Pusri Palembang. Namun setelah 3 tahun, kemudian PT. BPR “Ukabima Grazia” pindah dan pada saat ini berdomisili di Jl. Mayor Salim Batu Bara No. 08 Palembang 30127, Telepon 0711-354661, Fax. 0711350315. Pada awal berdiri PT. BPR “Ukabima Grazia”, pemegang saham menunjuk beberapa orang menjadi dewan komisaris yang terdiri dari W.D. Hotman Simanjuntak sebagai Komisaris Utama, Y. Kristianto sebagai Komisaris, dan Ismansjah Kurniawan sebagai Komisaris. Modal awal yang dimiliki oleh PT. BPR “Ukabima Grazia” sebesar Rp 4.000.000.000 dan modal disetor sebesar Rp 1.290.000.000.

49


50

B. Visi dan Misi Visi : Menjadi Bank Perkreditan Rakyat terdepan dalam pelayanan usaha kecil/ mikro di kota Palembang. Misi : 1. Menjadi sahabat usaha kecil untuk maju bersama. 2. Memberikan produk dan layanan sesuai harapan nasabah. 3. Melayani dengan hati. 4. Menciptakan SDM ( Sumber Daya Manusia) yang terlatih dan terampil. 5. Memberikan kinerja keuangan yang sehat dalam menunjang kesejahteraan stakeholder.

C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Struktur organisasi sangat diperlukan keberadaannya dalam sebuah perusahaan maupun suatu organisasi. Secara umum pengertian struktur organisasi adalah suatu gambaran secara sistematis mengenai bagian, tugas dan tanggung jawab serta hubungannya yang terdapat dalam suatu bagian atau lembaga.


Struktur organisasi Bank Perkreditan Rakyat Ukabima Grazia adalah seperti terlihat pada gambar di bawah ini: Pemegang Saham

Dewan Komisaris SPI Dewan Direksi

Bagian Marketing

Customer Service

Account Officer/ Kredit

Bagian Akuntansi

DepositoTabungan

Kasir/ Teller

Adm. Kredit/ Pembukuan

Umum

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. BPR Ukabima Grazia Sumber: PT. BPR Ukabima Grazia

51


52

Setiap divisi atau bagian yang ada di PT. BPR Ukabima Grazia memiliki tugas masing-masing. Uraian mengenai tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam bagan struktur organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Dewan Komisaris a. Mengawasi Direksi b. Memberikan pengarahan demi kemajuan BPR c. Setelah mengadakan pemeriksaan, hasilnya dilaporkan ke RUPS d. Menyetujui kebijakan perkreditan BPR yang diusulkan oleh Direksi. e. Menyetujui rencana kredit tahunan f. Mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit g. Memantau perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai yang menangani perkreditan. 2. Direktur Utama a. Bertanggungjawab secara keseluruhan atas jalannya perusahaan b. Bertanggungjawab atas seluruh tata usaha perusahaan baik secara internal maupun eksternal. c. Menandatangani surat-surat berharga bagi perusahaan, dari bilyet giro, deposito, tabungan, dan lainnya d. Mengetahui dan menyetujui seluruh permohonan dan penyaluran kredit e. Menandatangani surat-surat keluar f. Memastikan ketaatan BPR terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan.


53

g. Memastikan bahwa rencana kerja perkreditan telah terlaksana. h. Memastikan

pelaksanaan

langkah-langkah

perbaikan

atas

berbagai

penyimpangan dalam perkreditan yang ditemukan satuan/unit kerja pengawas internal atau Internal Audit. i. Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Dewan Komisaris / Dewan Pengawas disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan sekurang-kurangnya mengenai : 1) Perkembangan dan kualitas portifolio perkreditan secara keseluruhan. 2) Perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur tertentu. 3) Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah. 4) Penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Perkreditan PT.BPR Ukabima Group. 5) Temuan-temuan penting dalam perkreditan yang dilaporkan oleh SPI (Audit Internal). 6) Pelaksanaan dari rencana perkreditan sebagaimana yang telah tertuang dalam rencana kerja PT.BPR Ukabima Group yang disampaikan kepada Bank Indonesia. 7) Penyimpangan/pelanggaran ketentuan di bidang perkreditan yang merupakan temuan Auditor Eksternal dan atau Bank Indonesia. 8) Jumlah dan jenis pendidikan dan pelatihan satuan/unit kerja perkreditan atau pegawai yang menangani perkreditan


54

j. Menetapkan rencana pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang menangani perkreditan dan memastikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pegawai. 3. Direktur a. Melaksanakan tugas Direktur Utama sesuai dengan wewenangnya apabila Direktur Utama berhalangan. b. Menandatangani akta-akta penyaluran kredit, bilyet deposito, tabungan dan akta kelengkapan lain. c. Menerima laporan tentang neraca harian dan bukti-bukti kas, serta suratsurat masuk dan lainnya yang berhubungan dengan perusahaan. d. Menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan kebijakan pokok dari Ukabima Group bersama Direktur Utama. e. Menjaga likuiditas BPR dengan baik dan penggunaan dana seoptimal mungkin. f. Mencari dana pihak ke-3 dengan bunga sesuai counter rate untuk membantu dalam mencukupi dana untuk pelemparan kredit dan menjaga cash ratio yang ditentukan. g. Membantu Dirut memantau target rencana kerja setiap bulannya tercapai. h. Memantau target penghimpunan dana pihak ke-3 setiap hari apakah realisasi penghimpunan dana pihak ke-3 tercapai atau tidak. i. Memastikan laporan keuangan setiap akhir telah tercetak dan proses operasional perbakan telah berjalan dengan baik.


55

j. Memonitor pengeluaran biaya bersama Direktur Utama sesuai dengan rencana kerja tahunan setiap bulan. k. Menandatangani cek atau slip penarikan tabungan/ aplikasi transfer bersama Direktur Utama untuk pembayaran kewajiban kepada pihak ke-3 bank atau bukan bank. l. Menyiapkan SK dan SE Direksi bersama Direktur Utama bila ada kebijakan dari Ukabima Group yang baru dan berlaku dan dikeluarkan untuk dilaksanakan. m. Melakukan penilaian terhadap karyawan, staff, dan koordinator Marketing dan Operasional bersama Direktur Utama setiap kahir tahun untuk menilai performance karyawan. n. Aktif melakukan komunikasi dengan Dirut dan Komisaris Utama serta Komisaris atas temuan maupun kondisi yang sebenarnya terjadi yang memerlukan masukan dari Komisaris Utama dan Komisaris. o. Membantu Dirut untuk meminta persetujuan kredit yang di atas RP 50.000.000,00 kepada Dewan Komisaris (Komisaris Utama dan Komisaris). p. Membantu Dirut menilai kredit bermasalah yang tidak dapat diselesaikan dan harus dihapus bukukan dan mengajukan penghapusan kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham. q. Membuat SK Direksi bersama Dirut meliputi kewenangan pemegang kunci kombinasi brankas, anak kunci, kredit karyawan, suku bunga tabungan, deposito dan kredit, kas kecil, dan lain-lain.


56

4. SPI/ Internal Audit a. Memastikan seluruh transaksi operasional keuangan harian bank telah diperiksa dan dipastikan telah dibukukan dengan benar dan sesuai dengan dokumen yang ada dan sesuai dengan prosedur berlaku. b. Melakukan pemeriksaan secara berkala setiap sebulan sekali ke bagian operasional dengan tanggal pemeriksaan acak. c. Melaksanakan audit khusus apabila diperlukan dan diminta oleh Komisaris bila terdapat indikasi fraud. d. Membuat laporan mingguan, bulanan dan pemeriksaan khusus. e. Melakukan presentasi kepada jajaran manajemen dan karyawan atas aktifitas SPI, temuan SPI dan rekomendasi SPI serta tindak lanjut temuan SPI dan audit lainnya. 5. Kepala Bagian Pemasaran/ Marketing a. Bertanggungjawab atas pengerahan dana dan penyaluran dana. b. Mengkoordinasikan pekerjaan bagian kredit dan tabungan atau deposito. c. Mengatur perencanaan penyaluran maupun pengerahan dana. d. Bertanggungjawab dan mengatur semua pekerjaan kinerja di bawahnya. e. Bertanggungjawab kepada Direktur Utama dan Direktur. 6. Customer Service a. Melakukan kegiatan pelayanan nasabah di counter b. Membuat file nasabah baru yang melakukan tabungan c. Mendata deposito nasabah baru sesuai dengan nomor registernya


57

d. Mendengarkan keluhan dari nasabah serta memberikan solusinya. Seandainya masalah belum terselesaikan disampaikan pada pejabat yang berwenang. 7. Kepala Bagian Kredit/ Account officer a. Menyalurkan dan memasarkan kredit kepada masyarakat secara aman, akurat, dan baik. b. Mengkoordinir penarikan dan penyaluran kembali kredir yang telah disalurkan. c. Mengontrol dan mengecek kredit yang disalurkan, baik sebelum, saat akan, dan sesudah kredit disalurkan. d. Mengkondisikan kelancaran penyaluran kredit. e. Mengadakan analisis, meneliti hasil analisis petugas, menyetujui atau menolak kredit yang diajukan sampai dengan batas plafond yang telah ditentukan. 8. Kepala Bagian Deposito dan Tabungan a. Memasarkan dan memasyarakatkan produk tabungan, deposito kepada masyarakat, membukukan dan menata administrasi dengan baik, aman, dan teratur. b. Membuat laporan secara tertulis mengenai pekerjaannya kepada Kepala Bagian Pemasaran atau Direktur, baik diminta atau tidak. c. Membuat hubungan baik dengan para penabung/ nasabah dengan cara intensif, jujur, dan terencana.


58

d. Mengkoordinir kelancaran pengerahan dana mengenai tabungan atau deposito. e. Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemasaran. 10. Kasir/ Teller a. Bertanggungjawab menerima dan membayarkan uang dari nasabah sesuai dengan verifikasi yang telah dibuat oleh masing-masing bagian yang bertanggungjawab dengan persetujuan Direktur atau pejabat

yang

berwenang. b. Mencocokkan segala tugas pada hari itu, uang, jurnal dan rekapitulasinya dengan bagian akuntansi. c. Menyimpan uang setelah tutup kas di brankas dalam keadaan sama atau cocok sampai detainya. d. Mengamankan pekerjaannya dengan hati-hati, khususnya dengan uang palsu, penipuan, dan lainnya. e. Bertanggungjawab kepada Bagian Akuntansi dan Direksi. 11.Administrasi Kredit atau Pembukuan a. Membantu Direksi di bidang usahanya. b. Menatausahakan berkas-berkas permohonan kredit. c. Mengontrol bukti-bukti kas mutasi setiap hari. d. Melaporkan perkembangan likuiditas, realisasi keuntungan, perkembangan kekayaan dan kewajiban bank serta perkembangan aktiva kepada DirekturUtama.


59

12. Bagian Akuntansi a. Memelihara buku besar b. Menghitung jumlah angsuran dan bunga dan membuat kartu pinjaman. c. memasukkan data debitur yang mengambil kredit ke dalam Daftar Nominatif Kredit. d. Membuat jurnal atas transaksi yang terjadi di perusahaan. e. Melakukan posting ke dalam buku besar. f. Menyusun laporan beserta rinciannya untuk dilaporkan ke Bank Indonesia 13. Kepala Bagian Umum a. Bertugas menjaga seluruh inventaris yang ada, mencatat, merawat, dan memeriksa keadaan setiap hari. b. Melaporkan dan mengatasi masalah yang timbul atas tugasnya. c. Menjaga kedisiplinan pegawai sehingga dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai produktivitasnya. d. Mengurusi pengadaan dan pengamanan alat-alat kebutuhan perusahaan. e. Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Akuntansi dan Direksi.

D. Aktivitas Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Ukabima Grazia memiliki aktivitas yang cukup beragam. Berikut adalah uraian mengenai aktivitas-aktivitas Bank Perkreditan Rakyat Ukabima Grazia:


60

1. Tabungan Jenis tabungan yang dikeluarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Ukabima Grazia adalah Tabungan Grazia, tabungan Grazia Plus dan Tabunganku. Adapun syarat menjadi nasabah tabungan ini adalah: f. Fotocopy KTP/ SIM/ Kartu Pelajar yang masih berlaku. g. Biaya administrasi tabungan Rp 1.500/ bulan. h. Setoran pertama Rp 30.000. i. Saldo minimal Rp 15.000. j. Biaya penutupan rekening Rp 15.000. Beberapa keuntungan yang didapat dengan menjadi nasabah tabungan di Bank Perkreditan Rakyat Ukabima Grazia yaitu dapat menikmati bunga tabungan yang dihitung secara harian serta setoran dan penarikan uang tunai yang dapat dilakukan pada setiap jam kerja. 2. Deposito Merupakan bentuk simpanan masyarakat yang pengambilannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank. 3. Kredit a. Kredit Modal Kerja Kredit modal kerja merupakan kredit yang memberikan modal usaha bagi para pedagang, pertanian dan jasa-jasa yang membutuhkan modal untuk memajukan usahanya.


61

b. Kredit Konsumtif Kredit konsumtif merupakan kredit yang diperuntukkan untuk para pegawai, PNS, serta karyawan yang membutuhkan kredit konsumtif tersebut. Misalnya kredit pembelian rumah. c. Kredit Investasi Kredit investasi merupakan kredit yang diperuntukan bagi pembangunan atau kegiatan proyek yang besar.

E. Personalia Berikut ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan personalia Bank Perkreditan Rakyat Ukabima Grazia: 1. Jumlah karyawan yang bekerja di Bank Perkreditan Rakyat Ukabima Grazia secara keseluruhan ada 20 orang. 2. Aturan kerja di Bank Perkreditan Rakyat Ukabima Grazia yaitu: a. Pukul 08.00-17.00 WIB untuk hari Senin sampai Jumat. b. Waktu istirahat pukul 12.00-13.00 WIB. 3. Dalam hal pakaian kerja, karyawan Bank Perkreditan Rakyat Ukabima Grazia diharuskan memakai pakaian seragam yang telah ditentukan yaitu: a. Senin

: seragam atasan biru dengan bawahan berwarna hitam

b. Selasa

: seragam atasan coklat dengan bawahan berwarna hitam

c. Rabu

: seragam atasan abu-abu dengan bawahan abu-abu

d. Kamis

: seragam atasan coklat muda dengan bawahan coklat tua

e. Jumat

: seragam batik dengan bawahan hitam


62

4. Dalam menggaji karyawannya Bank Perkreditan Rakyat Ukabima Grazia memberikan gaji bulanan setiap tanggal 25. 5. Cuti diberikan kepada karyawan sebanyak 12 hari kerja dalam satu tahun. 6. Dalam hal menyejahterakan karyawan, Bank Perkreditan Rakyat Ukabima Grazia memberikan jaminan asuransi, jaminan kesehatan, uang transport, uang makan, dan uang pajak yang semuanya terpisah dari gaji pokok para karyawan. 7. Perputaran jabatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan Bank Perkreditan Rakyat Ukabima Grazia. 8. Perekrutan karyawan dilakukan melalui seleksi yang telah ditetapkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Ukabima Grazia.


BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit di PT. BPR Ukabima Grazia Sistem informasi akuntansi pemberian kredit yang berlangsung pada PT. BPR Ukabima Grazia Palembang adalah sebagai berikut: 1. Deskripsi Kegiatan Pokok Proses pemberian kredit yang ada di PT. BPR Ukabima Grazia Palembang dimulai dari nasabah mengajukan kredit dengan datang ke Bank dengan membawa semua persyaratan kredit pada customer service. Persyaratan kredit bagi calon debitur perorangan yang harus dibawa nasabah ke bank antara lain 1) identitas seperti fotocopy KTP (suami/ istri), pas foto (suami/ istri), fotocopy kartu keluarga, dan fotocopy surat nikah. 2) fotocopy dokumen (surat-surat) barang yang akan dijaminkan seperti fotocopy SHM (Sertifikat Hak Milik), fotocopy BPKB, fotocpy STNK, dan lain-lain. 3) fotocopy dokumen (surat-surat) lainnya yang dianggap perlu oleh bank. Sedangkan persyaratan kredit bagi calon debitur perusahaan antara lain 1) fotocopy identitas pribadi pejabat yang berwenang untuk transaksi di bank (KTP dan pas foto). 2) fotocopy akta pendirian perusahaan. 3) fotocopy NPWP. 4) fotocopy TDP (Tanda Daftar Perusahaan) atau SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan). 5) Surat

63


64

pemberitahuan perusahaan yang isinya menerangkan dan menunjuk orang yang berwenang untuk melakukan segala transaksi yang dilakukan di bank. 6). Fotocopy dokumen (surat-surat) barang yang akan dijaminkan. 7) fotocopy dokumen (surat-surat) lainnya yang dianggap perlu oleh bank. Customer Service akan menerima permohonan kredit dari calon debitur beserta dengan dokumen persyaratannya dan mencetak FPK lalu menyuruh debitur untuk mengisi formulir tersebut. Setelah semua persyaratan kredit dilengkapi. Kemudian, Customer Service memeriksa kelengkapan data dan kebenaran dokumen persyaratan kredit calon debitur. Jika data dan dokumen telah lengkap dan benar, customer service menginput data calon debitur ke dalam sebuah program FISA (Financial Integrated System Application) di komputer. Namun jika data dan dokumen belum lengkap, maka FPK dan dokumen syarat dikembalikan kepada debitur untuk dilengkapi. Customer service memberikan FPK dan dokumen syarat yang telah lengkap kepada account officer. Account officer memeriksa kembali kelengkapan dan kebenaran berkas tersebut. Kemudian, account officer menyerahkan FPK dan dokumen syarat ke bagian admin SID BI. Admin SID BI akan melakukan BI checking terkait dengan pengajuan kredit yang dilakukan oleh calon debitur. Pengecekan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana profil debitur yang terkait dengan pinjamannya di bank lain


65

dan menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Apabila debitur dianggap layak, maka permohonan kredit dapat diteruskan. Dan apabila calon debitur dinyatakan tidak layak, maka permohonan kredit tidak dapat diteruskan dan mengirimkan FPK dan dokumen syarat ke bagian administrasi kredit untuk membuat surat penolakan dan diberikan kepada debitur. Langkah selanjutnya, account officer melakukan survey/ peninjauan ke lokasi calon debitur untuk melihat agunan yang akan dijaminkan. Survey ini dilakukan secara mendadak atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada calon debitur. Selama melakukan survey, account officer harus mendapatkan informasi langsung mengenai kondisi usaha, omzet penjualan, harga pokok penjualan, langganan tetap, para pesaing, serta informasi penting lainnya dengan cara mengambil gambar atau foto lokasi dan barang yang dijadikan jaminan. Account officer juga harus mendapatkan informasi mengenai hutang dan piutang calon debitur melalui para tetangga tempat usaha debitur. Setelah survey selesai dilakukan, account officer merangkum dan membuat hasil survei dengan melakukan analisis 5C. Informasi dari hasil survei tersebut diisi ke dalam Formulir Survey Kredit. Hasil pemeriksaan agunan yang akan dijaminkan dianalisis di LHPJTB dan LHPJBB. Setelah itu, account officer membuat, mengisi dan mencetak Laporan Legal Opini atas calon debitur yang berisi data debitur, jumlah plafond, jangka waktu


66

pembayaran, tujuan penggunaan kredit serta jenis jaminan. Langkah selanjutnya, account officer membuat Surat Perjanjian Kredit dan Surat Kuasa Jual dan ditandatangani oleh calon debitur serta direktur . Setelah itu, account officer menyerahkan FPK, dokumen syarat, FSK, LLO, LHPTJB, LHPJBB, SPK dan SKJ kepada Direksi. Direksi akan menerima analisa dan mempelajari analisa yang diberikan oleh account officer dan kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada komite kredit. Komite kredit dan anggota komite melakukan rapat dan memberikan tanggapan dan keputusannya dengan mengisi Lembar Keputusan Komite Kredit. Setelah rapat komite selesai, komite kredit menyerahkan FPK, dokumen syarat, FSK, LLO, LHPTJB, LHPJBB, SPK, SKJ dan LKKK kepada administrasi kredit. Bagian administrasi kredit akan menghubungi calon debitur terkait dengan hasil rapat komite. Apabila keputusan permohonan kredit ditolak, maka semua berkas dikembalikan kepada nasabah. Namun bila keputusan permohonan kredit diterima, administrasi kredit akan membuat janji terkait pelaksanaan pengikatan kredit/ jaminan. Pengikatan jaminan ini dihadiri oleh notaris, calon debitur yang bersangkutan dan direksi. Administrasi kredit kemudian membuat dan mencetak Surat Pengikatan Jaminan (SPJ) sebanyak 2 lembar. Surat ini ditandatangani oleh debitur dan direksi sebagai persetujuan bahwa kredit yang diajukan telah diterima oleh pihak


67

bank. SPJ lembar kedua diberikan kepada debitur dan lembar pertama diarsip sementara oleh bagian administrasi kredit. Dokumen lainnya seperti FPK, dokumen syarat, FSK, LHPJTB, LHPJBB, LLO, SPK, SKJ dan LKKK diserahkan kepada direksi. Direksi memeriksa dan meneliti kembali kelengkapan dan kebenaran data pengajuan kredit. Apabila plafond kredit yang disetujui melebihi batas wewenang direksi (>Rp 20.000.000), maka FPK, dokumen syarat, FSK, LHPTJB, LHPJBB, LLO, SPK, dan LKKK diserahkan kepada komisaris untuk meminta persetujuan komisaris. Komisaris akan membuat PDPK dan memberi persetujuan atas plafond > Rp 20.000.000. Namun bila plafond kredit yang disetujui < Rp 20.000.000 direksi akan memberi persetujuan dan membuat serta menandatangani Surat Persetujuan Kredit (SPtjK) kemudian diserahkan kepada debitur. Kemudian dokumen FPK, dokumen syarat, FSK, LHPTJB, LHPJBB, LLO, SPK, SKJ, LKKK dan PDPK diserahkan kepada bagian akuntansi. Selanjutnya, bagian akuntansi membuat Kartu Pinjaman (KP) sebanyak 2 lembar dan menghitung jumlah angsuran dan bunga lalu memasukkan nya ke dalam Kartu Pinjaman tersebut. KP lembar pertama dan kedua diserahkan ke teller dan PDPK diserahkan kepada bagian administrasi kredit untuk diarsip secara permanen. Dokumen lainnya seperti FPK, dokumen syarat, FSK, LHPJTB, LHPJBB, LLO, SPK, SKJ,


68

dan LKKK diarsip secara permanen oleh bagian akuntansi. Berdasarkan KP yang masuk dari bagian akuntansi, teller membuat dan mencetak Slip Pencairan Kredit (SPnK) sebanyak 2 lembar. Setelah itu, teller melakukan pencairan dana kredit kepada debitur dengan menyerahkan KP lembar pertama dan Slip Pencairan Kredit lembar pertama kepada debitur. Slip Pencairan Kredit lembar kedua dan KP lembar kedua diserahkan kepada bagian akuntansi. Bagian akuntansi akan memasukkan data terkait debitur yang melakukan pinjaman ke dalam Daftar Nominatif Kredit berdasarkan KP dan Slip Pencairan Kredit yang diterima. Bagian akuntansi juga akan mencatat transaksi pemberian kredit ke dalam jurnal umum, kemudian diposting ke buku besar dan dibuat laporan ke dalam komputer. Setelah selesai, dokumen Slip Pencairan Kredit lembar kedua dan Kartu Pinjaman lembar kedua kemudian diarsip secara permanen oleh bagian akuntansi. 2. Bagian yang Terkait dalam Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit Bagian-bagian yang terkait dengan sistem informasi akuntansi pemberian kredit yang berlangsung di PT. BPR Ukabima Grazia adalah sebagai berikut: a.

Dewan Komisaris 1. Membuat PDPK dan bertanggung jawab memberikan otorisasi dan persetujuan plafond di atas Rp 20.000.000.


69

2. Mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit kepada calon debitur. b. Dewan Direksi 1. Mempelajari analisa kredit yang dibuat oleh account officer. 2. Bertanggungjawab terhadap kelancaran kredit yang diberikan kepada masyarakat. 3. Bertugas mengawasi dan mengotorisasi dokumen-dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit. 4. Bertanggung jawab memeriksa dan meneliti kembali kelengkapan dan kebenaran dokumen kredit. 5. Bertanggung jawab memberikan otorisasi dan persetujuan atas plafond yang kurang dari Rp 20.000.000 dan membuat SPtjK terkait plafond tersebut. c. Customer Service 1. Memberikan pelayanan permohonan kredit kepada calon debitur. 2. Menjelaskan persyaratan yang harus disiapkan oleh calon debitur untuk mengajukan kredit. 3. Menerima FPK dan dokumen syarat dari calon debitur. 4. Memeriksa kelengkapan data dan kebenaran data calon debitur. 5. Menginput data calon debitur ke dalam sistem FISA. d. Admin SID BI


70

1. Melakukan BI checking. 2. Menentukan layak tidaknya calon debitur untuk diteruskan pengajuan kreditnya berdasarkan informasi dari SID (Sistem Informasi Debitur). e. Account Officer 1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan FPK dan dokumen persyaratan kredit dari calon debitur. 2. Melakukan survey ke lokasi calon debitur terkait dengan pengajuan kredit calon debitur. 3. Mengambil foto lokasi dan barang jaminan saat melakukan survei. 4. Merangkum dan membuat hasil survei dengan analisis 5C ke dalam FSK, LHPJTB, LHPJBB. 5. Membuat dan mencetak SPK, SKJ, dan meminta tanda tangan kepada debitur dan kemudian membuat, mengisi, dan mencetak LLO kemudian diserahkan kepada Direksi untuk mempelajari analisa tersebut. f. Komite Kredit 1. Bertanggung jawab melakukan rapat komite terkait permohonan kredit yang diajukan oleh debitur. 2. Bertanggung jawab memberi tanggapan dan keputusan rapat komite kredit dalam LKKK.


71

g. Administrasi Kredit 1. Bertanggung jawab membuat SP terkait penolakan kredit setelah melakukan BI checking. 2. Bertanggung

jawab

menghubungi

calon

debitur

untuk

menginformasikan hasil rapat komite kredit. 3. Bertanggung jawab membuat janji kepada debitur mengenai pelaksanaan pengikatan kredit/ jaminan. 4. Bertanggung jawab membuat SPJ sebanyak 2 lembar terkait pengikatan jaminan. 5. Bertanggung jawab atas pengarsipan dokumen-dokumen kredit seperti SPJ lembar pertama dan PDPK. h. Teller 1. Bertanggungjawab terhadap keamanan kas dan memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar telah diterima nasabah yang mengajukan kredit. 2. Bertanggung jawab mengeluarkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah kredit yang disetujui dari Kartu Pinjaman. 3. Membuat dan mencetak Slip Pencairan Kredit terkait pencairan dana kredit yang diberikan kepada debitur. i. Bagian Akuntansi


72

1. Bertanggung jawab membuat Kartu Pinjaman dan menghitung jumlah angsuran serta bunga dan memasukkannya ke dalam KP. 2. Mengarsip dokumen-dokumen terkait pemberian kredit seperti FPK, dokumen syarat, FSK, LHPJTB, LHPJBB, LLO, SPK, SKJ, LKKK, KP, dan SPnK. 3. Memasukkan data debitur yang melakukan kredit ke dalam Daftar Nominatif Kredit berdasarkan KP dan SPnK. 4. Mencatat transaksi ke jurnal umum ke dalam komputer. 5. Memposting semua transaksi ke buku besar. 6. Membuat laporan ke dalam komputer. Tabel 5.1 Perbandingan kajian teori tentang bagian yang terkait dalam sistem pemberian kredit dengan yang ada di BPR Ukabima. Teori Bagian Pembahas Kredit: Tugas utama dari bagian ini adalah menyusun laporan pembahasan kredit yang akan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh direksi.

Temuan Lapangan Berdasarkan struktur organisasi, BPR Ukabima tidak mempunyai bagian pembahas kredit. Namun, BPR Ukabima sudah melakukan tugas yang di dalam teori dilakukan oleh bagian pembahas kredit. Hanya saja dilakukan oleh bagian yang berbeda yaitu bagian admin SID dan account officer. Admin SID melakukan pengecekan profil debitur yang mengajukan permohonan kredit dan AO melakukan

Keterangan Secara fungsi, BPR Ukabima telah melakukan tugastugas yang dalam teori dilakukan oleh bagian pembahas kredit tetapi dilakukan oleh bagian yang berbeda yaitu oleh admin SID dan AO.(Sesuai dengan teori)


73

Tabel 5.1 Perbandingan kajian teori tentang bagian yang terkait dalam sistem pemberian kredit dengan yang ada di BPR Ukabima.(Lanjutan) Teori Temuan Lapangan Keterangan survei ke lokasi debitur terkait permohonan kredit yang diajukan debitur, kemudian membuat FSK yang akan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh komite kredit. Berdasarkan struktur Secara fungsi, BPR Bagian Pelaksana Kredit: bagian ini organisasi, BPR Ukabima telah adalah lanjutan dari Ukabima tidak melakukan tugas-tugas permintaan kredit yang mempunyai bagian yang dalam teori telah disetujui. pelaksana kredit. dilakukan oleh bagian Namun dalam kegiatan pelaksana kredit, tetapi perkreditan, BPR dilakukan oleh bagian Ukabima telah yang berbeda yaitu melakukan tugas oleh bagian bagian ini, hanya saja administrasi kredit dilakukan oleh bagian (sesuai dengan teori) yang berbeda yaitu oleh bagian administrasi kredit. Bagian ini melakukan perjanjian kredit terkait pelaksanaan pengikatan jaminan. Berdasarkan struktur Sesuai dengan teori Bagian administrasi kredit: mencatat organisasi, BPR semua informasi Ukabima mempunyai tentang calon bagian administrasi peminjam dan kredit. Bagian ini mengelola dokumenmelakukan fungsi


74

Tabel 5.1 Perbandingan kajian teori tentang bagian yang terkait dalam sistem pemberian kredit dengan yang ada di BPR Ukabima.(Lanjutan) Teori Temuan Lapangan Keterangan dokumen perkreditan.

Bagian Keuangan: melakukan berbagai kegiatan tentang pencairan kredit.

Bagian Pembukuan: memperoleh berbagai data dan informasi yang nantinya akan dicatat dan dibukukan.

administrasi kredit dan melakukan pengarsipan dokumendokumen kredit. Berdasarkan struktur organisasi, BPR Ukabima tidak mempunyai bagian keuangan. Tugas yang dalam teori dilakukan oleh bagian keuangan, di BPR Ukabima dilakukan oleh teller. Bagian ini melakukan fungsi pencairan kredit. Berdasarkan struktur organisasi, BPR Ukabima tidak mempunyai bagian pembukuan. Namun tugas yang dilakukan oleh bagian pembukuan dalam teori dilakukan oleh bagian akuntansi. Bagian ini melakukan fungsi akuntansi.

Sesuai dengan teori

Secara fungsi, BPR Ukabima sudah melakukan tugas-tugas yang dalam teori dilakukan oleh bagian keuangan tetapi dilakukan oleh bagian yang berbeda yaitu oleh teller (sesuai dengan teori).

Secara fungsi, BPR Ukabima telah melakukan tugas-tugas yang dalam teori dilakukan oleh bagian pembukuan tetapi dilakukan oleh bagian yang berbeda yaitu oleh bagian akuntansi (sesuai dengan teori).

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil tabel perbandingan kajian teori tentang bagian yang terkait dalam sistem pemberian kredit dengan yang ada di BPR


75

Ukabima di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BPR Ukabima telah melakukan tugas-tugas sesuai dengan teori. 3. Dokumen yang digunakan Dokumen-dokumen yang digunakan oleh PT. BPR Ukabima Grazia dalam proses pemberian kredit antara lain sebagai berikut: a. Formulir Permohonan Kredit (FPK) Formulir ini belum bernomor urut tercetak dan dicetak oleh customer service sebanyak 1 lembar dan berisikan tentang data calon debitur yang diisi oleh calon debitur yang akan mengajukan kredit dan akan dicek ulang oleh customer service. b. Dokumen Syarat Dokumen syarat ini adalah dokumen-dokumen lampiran yang harus disertakan dalam pengajuan kredit. Contohnya: fotocopy KTP, fotocopy Sertifikat Hak Milik, dan lainnya. c. Formulir Survey Kredit (FSK) Dokumen ini telah bernomor urut tercetak dan dicetak sebanyak 1 lembar dan diisi oleh account officer. Dokumen ini berisi analisis terhadap hasil pengecekan dan survey lapangan yang berkaitan dengan data calon debitur. d. Laporan Legal Opini (LLO)


76

Dokumen ini telah benomor urut tercetak dan dicetak sebanyak 1 lembar dan diisi oleh account officer. Dokumen ini berisi mengenai data debitur seperti nama perusahaan, alamat, bidang usaha, SIUP, NPWP, TDP, dan permohonan kredit yang diusulkan oleh debitur terkait jumlah plafond, jangka waktu pembayaran, tujuan penggunaan kredit, dan jenis jaminan. e. Lembar Keputusan Komite Kredit (LKKK) Dokumen ini telah bernomor urut tercetak dan dibuat oleh Komite Kredit sebanyak 1 rangkap yang berisi tanggapan dan keputusan mengenai diterima atau tidaknya pengajuan kredit dari debitur. f. Laporan Hasil Pemeriksaan Jaminan Tanah & Bangunan (LHPJTB) Dokumen ini telah bernomor urut tercetak dan dibuat oleh account officer sebanyak 1 lembar. Dokumen ini berisi mengenai data tanah dan bangunan yang dijaminkan milik debitur serta gambar (foto) situasi tanah dan bangunan. g. Laporan Hasil Pemeriksaan Jaminan Barang Bergerak (LHPJBB) Dokumen ini telah bernomor urut tercetak dan dibuat oleh account officer sebanyak 1 lembar dan berisi mengenai jenis jaminan yang dapat bergerak seperti kendaraan bermotor, mobil, mesin, dan lainnya. Jaminan bergerak ini dinilai dan ditaksir harganya serta dicek kondisi fisiknya apakah layak untuk dapat dijadikan jaminan.


77

h. Surat Penolakan (SP) Surat ini telah bernomor urut tercetak dan dibuat oleh bagian administrasi kredit sebanyak 1 lembar yang berisi informasi yang menyatakan tentang penolakan kredit yang disertai dengan alasan penolakan kredit. i. Surat Perjanjian Kredit (SPK) Surat ini belum bernomor urut tercetak dan dibuat oleh account officer sebanyak 1 lembar dan berisi mengenai persetujuan dari debitur diketahui oleh suami/ istrinya bahwa debitur tersebut mengajukan permohonan kredit dengan tanah dan bangunan atau agunan lainnya yang dijadikan agunan serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon debitur terkait permohonan kreditnya. j. Surat Persetujuan Kredit (SPtjK) Surat ini bernomor urut tercetak dan dibuat oleh direksi sebanyak 1 lembar atas plafond kredit yang kurang dari Rp 20.000.000 dan surat ini nantinya akan diberikan kepada calon debitur. Surat ini berisi ketentuan yang mengikat nasabah untuk melunasi kewajibannya pada jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. k. Surat Kuasa Jual (SKJ) Surat ini belum bernomor urut tercetak dan dibuat oleh account officer sebanyak 1 lembar dan berisi mengenai kekuasaan yang diberikan oleh


78

debitur kepada bank untuk menjual agunan yang dijaminkan apabila debitur tidak bisa melunasi pinjamannya. l. Surat Pengikatan Jaminan (SPJ) Surat ini telah bernomor urut tercetak dan dibuat sebanyak 1 lembar dan dicetak oleh bagian administrasi kredit yang berisi mengenai peraturan dan ketentuan syarat yang harus dipenuhi oleh debitur terkait dengan kredit yang diterima dari bank dan pengikatan jaminan yang dilakukan di depan notaris. Surat ini dibacakan di depan notaris, saksi, dan pihak perwakilan dari bank yang berwenang. m. Profil Debitur Persetujuan Komisaris (PDPK) Dokumen ini telah bernomor urut tercetak dan dibuat oleh komisaris sebanyak 1 lembar sebagai persetujuan atas plafond yang melebihi Rp 20.000.000. Dokumen ini berisi identitas debitur, kegiatan usaha yang dilakukan oleh debitur, pertimbangan keuangan, dan keputusan komisaris terkait plafond kredit. n. Kartu Pinjaman (KP) Kartu ini telah bernomor urut tercetak dan dibuat oleh bagian akuntansi. Kartu ini berisi mengenai jumlah kredit yang disetujui, jumlah angsuran dan bunga yang dikenakan atas kredit yang diberikan kepada debitur. Dokumen ini digunakan saat melakukan pencairan kredit dan saat menerima angsuran kredit untuk mencatat penerimaan angsuran dari


79

nasabah. Kartu ini berisi tentang nama peminjam, besarnya angsuran dan bunga yang dibayarkan. Kartu ini dibuat 2 lembar, yang mana lembar pertama diberikan kepada debitur dan lembar kedua diarsip oleh bagian akuntansi. o. Slip Pencairan Kredit (SPnK) Dokumen ini telah bernomor urut tercetak, dibuat dan dicetak oleh teller sebagai bukti pengeluaran kas atas pencairan dana kredit. Dokumen ini dibuat sebanyak 2 lembar. Di mana lembar pertama diberikan kepada debitur saat pencairan kredit, dan lembar kedua diarsip oleh bagian akuntansi. p. Slip Uang Masuk Dokumen telah bernomor urut tercetak dan digunakan sebagai bukti penerimaan kas atas pembayaran oleh debitur terkait pelunasan kreditnya kepada pihak bank. Tabel 5.2 Perbandingan kajian teori tentang dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit dengan yang ada di BPR Ukabima. Teori Surat Permohonan Nasabah: surat yang diajukan nasabah kepada pihak bank untuk mendapatkan fasilitas kredit.

Temuan Lapangan Di BPR Ukabima surat ini disebut Surat Permohonan Nasabah. SPN adalah surat yang harus diisi oleh anggota jika hendak mengajukan pinjaman. Dokumen ini telah memiliki nomor urut tercetak.

Keterangan Sesuai dengan teori.


80

Tabel 5.2 Perbandingan kajian teori tentang dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit dengan yang ada di BPR Ukabima. (Lanjutan) Teori

Temuan Lapangan

Daftar Isian Bank: dokumen yang disediakan bank yang harus diisi oleh calon debitur.

Keterangan

Di BPR Ukabima surat ini disebut Formulir Permohonan Kredit. FPK adalah dokumen yang harus diisi oleh nasabah jika hendak mengajukan pinjaman. Dokumen ini belum memiliki nomor urut tercetak. Di BPR Ukabima, dokumen ini Daftar lampiran dilampirkan sesuai dengan sesuai dengan jenis kredit: daftar kebutuhan menurut jenis lampiran lainnya yang fasilitas kredit yang diajukan. diperlukan menurut Dokumen ini telah bernomor jenis fasilitas kredit urut tercetak. yang diajukan.

Sesuai dengan teori.

Surat Jaminan: surat yang dibuat oleh bank terhadap jaminan yang digunakan oleh debitur untuk memperoleh kredit.

Di BPR Ukabima, dokumen ini disebut LHPJTB dan LHPJBB. Dokumen ini berisi penilaian atas jaminan oleh pihak bank yang dijaminkan oleh debitur untuk memperoleh kreditnya dan bernomor urut tercetak. Di BPR Ukabima, dokumen ini disebut FSK. Dokumen ini berisi hasil pengecekan dan survei lapangan terkait data calon debitur. Dokumen ini telah bernomor urut tercetak.


Di BPR Ukabima, surat ini disebut LKKK. Dokumen ini berisi tanggapan dan keputusan dari komite kredit mengenai


Dokumen penyidikan dan analisis: catatan yang dibuat pihak bank mengenai hasil pengecekan lapangan dan kelengkapan data pengajuan kredit. Surat Keputusan : surat yang menunjukkan diterima atau




81

Tabel 5.2 Perbandingan kajian teori tentang dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit dengan yang ada di BPR Ukabima. (Lanjutan) Teori Temuan Lapangan Keterangan ditolaknya permohonan kredit. Dokumen Pengikatan Jaminan: dokumen yang berisi bahwa barang milik debitur benar-benar dijadikan jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit. Dokumen Perjanjian Kredit: dokumen penegasan yang berisi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Dokumen informasi untuk bagian lain: copyan dokumendokumen tertentu yang akan diberikan kepada pihak lain

Bukti Pencairan Kredit: bukti bahwa kredit yang diajukan telah disetujui dan telah dicairkan.

diterima atau tidaknya permohonan kredit. Dokumen ini telah bernomor urut tercetak. Di BPR Ukabima, dokumen ini disebut SPJ. Dokumen ini berisi mengenai persetujuan dari debitur terkait hak dan kewajibannya yang harus dipenuhi. Dokumen ini telah bernomor urut tercetak.

Sesuai dengan teori. Sesuai dengan teori.

Di BPR Ukabima, dokumen ini disebut SPK. Dokumen ini berisi mengenai persetujuan dari debitur terkait hak dan kewajibannya yang harus dipenuhi. Dokumen ini belum bernomor urut tercetak. Di BPR Ukabima, dokumen ini telah ada. Dokumen ini berupa copyan dokumen tertentu yang diberikan kepada pihak-pihak terkait pemberian kredit dan bernomor urut tercetak


Di BPR Ukabima, dokumen ini disebut SPnK. Dokumen ini digunakan sebagai bukti pengeluaran kas atas pencairan dana kredit. Dokumen ini telah




82

Tabel 5.2 Perbandingan kajian teori tentang dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit dengan yang ada di BPR Ukabima. (Lanjutan) Teori Temuan Lapangan Keterangan

Bukti pembayaran atau pelunasan kredit: dokumen yang berisi bahwa debitur telah menyelesaikan kewajibannya melunasi kredit kepada pihak bank.

memiliki nomor urut tercetak Di BPR Ukabima, dokumen ini disebut Slip Uang Masuk. Dokumen ini digunakan sebagai bukti penerimaan kas atas uang yang diterima atas pelunasan kredit oleh debitur.

Sesuai dengan teori. Sesuai dengan teori.

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil tabel perbandingan kajian teori tentang dokumen terkait pemberian kredit dengan yang ada di BPR Ukabima di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BPR Ukabima telah menggunakan dokumen-dokumen terkait pemberian kredit sesuai dengan teori.

4. Catatan Akuntansi yang digunakan Catatan akuntansi yang digunakan oleh PT. BPR Ukabima Grazia dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut: a. Jurnal Umum


83

Jurnal ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi di dalam PT. BPR Ukabima. b. Daftar Nominatif Kredit Catatan ini berisi nama seluruh debitur yang mengambil kredit, tanggal realisasi kredit, jatuh tempo, plafond, tunggakan pokok, tunggakan bunga, jenis jaminan, dan nilai jaminan. Catatan ini dibuat oleh bagian akuntansi. c. Buku besar Akun buku besar yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi pemberian kredit PT. BPR Ukabima Grazia adalah piutang usaha, pendapatan bunga, dan kas. d. Laporan Laporan ini terdiri dari laporan keuangan, laporan jumlah kredit yang diberikan, laporan perkembangan usaha debitur, laporan jumlah kredit macet. Tabel 5.3 Perbandingan kajian teori tentang catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pemberian kredit dengan yang ada di BPR Ukabima Grazia. Teori Jurnal Umum: digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi. Sumber: Data diolah

Temuan Lapangan BPR Ukabima telah melakukan jurnal umum yang dilakukan oleh bagian akuntansi pada akhir jam kerja untuk mencatat

Keterangan Sesuai dengan teori


84

Tabel 5.3 Perbandingan kajian teori tentang catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pemberian kredit dengan yang ada di BPR Ukabima Grazia. (Lanjutan) Teori

Temuan Lapangan

transaksi penerimaan uang dan pengeluaran uang yang terjadi akibat adanya pencairan kredit atau pelunasan kredit oleh debitur. Jurnal Pengeluaran BPR Ukabima belum Kas: digunakan mempunyai jurnal untuk mencatat pengeluaran kas. pemberian kredit dan Transaksi terkait transaksi pengeluaran pengeluaran kas hanya kas. dicatat di jurnal umum.

BPR Ukabima belum mempunyai dan mencatat transaksi ke dalam jurnal penerimaan kas. Transaksi terkait penerimaan kas dari pengembalian kredit hanya dicatat di jurnal umum. Kartu Piutang: BPR Ukabima telah digunakan untuk mencatat saldo mencatat saldo piutang kepada setiap piutang kepada setiap debitur ke dalam debitur. catatan yang disebut Daftar Nominatif Kredit. akuntansi. Jurnal Penerimaan Kas: digunakan untuk mencatat penerimaan kas dari pengembalian kredit.

Keterangan

Transaksi pengeluaran kas perusahaan belum dicatat di dalam jurnal khusus pengeluaran kas. Tetapi perusahaan telah melakukan pencatatan terkait pengeluaran kas pada jurnal umum. (Sesuai dengan teori) Transaksi penerimaan kas perusahaan belum dicatat di dalam jurnal khusus penerimaan kas. Tetapi perusahaan telah melakukan pencatatan terkait penerimaan kas pada jurnal umum. (Sesuai dengan teori) Sesuai dengan teori.


85

Berdasarkan hasil tabel perbandingan kajian teori tentang catatan akuntansi terkait pemberian kredit dengan yang ada di BPR Ukabima di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BPR Ukabima belum sepenuhnya menggunakan catatan akuntansi sesuai dengan teori. BPR Ukabima belum mempunyai jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas terkait pemberian kredit. 5. Prosedur yang dilakukan oleh perusahaan Jaringan prosedur yang membentuk sistem informasi akuntansi pemberian kredit yang dilaksanakan PT. BPR Ukabima Grazia sebagai berikut: a.

Prosedur Permohonan Fasilitas Kredit Customer Service menerima permohonan kredit dan dokumen syarat dari calon debitur. Kemudian customer service akan mencetak FPK dan meminta calon debitur untuk mengisi FPK. Setelah FPK diisi, CS mengecek dan memeriksa kelengkapan dokumen syarat dan FPK kemudian setelah lengkap menginput data calon debitur ke dalam sistem FISA.

b.

Prosedur Penyidikan dan Analisa Kredit Account officer akan menerima FPK dan dokumen syarat dari CS untuk dicek dan diteliti kembali kelengkapan dan kebenarannya sebelum diserahkan ke bagian admin SID BI. Bagian SID BI akan melakukan BI checking terkait pengajuan kredit dari debitur. Apabila


86

debitur dianggap layak, maka FPK dan dokumen syarat diserahkan kembali kepada account officer. Dan apabila dianggap tidak layak, maka FPK dan dokumen syarat diserahkan ke bagian administrasi kredit untuk dibuat surat penolakan. Account officer akan melakukan survei ke lokasi calon debitur untuk mendapatkan informasi langsung terkait kondisi usaha dan mengambil foto lokasi serta barang yang akan dijadikan jaminan. Informasi yang didapat dirangkum dan dianalisis ke dalam FSK, LHPJTB, dan LHPJBB. Kemudian account officer membuat LLO, SPK, dan SKJ yang kemudian diserahkan kepada direksi. Direksi akan mempelajari analisa kredit yang dibuat oleh account officer. c.

Prosedur Keputusan atas Permohonan Kredit Setelah direksi mempelajari analisa yang dibuat oleh account officer, dokumen FSK, dokumen syarat, FSK, LHPJTB, LHPJBB, LLO, SPK dan SKJ diserahkan ke komite kredit. Komite kredit akan melakukan rapat komite guna memberi tanggapan dan keputusan mengenai permohonan kredit yang diajukan oleh debitur. Tanggapan dan keputusan mengenai hasil rapat komite ditulis di dalam LKKK. Setelah rapat komite selesai, administrasi kredit menghubungi debitur untuk menginformasikan hasil keputusan rapat komite. Apabila keputusan permohonan kredit diterima, administrasi kredit akan


87

membuat janji kepada debitur untuk pengikatan kredit/ jaminan. Bagian administrasi kredit akan membuat dan mencetak SPJ sebanyak 2 lembar. SPJ ini nantinya dibacakan di hadapan notaris, dan saksi dari pihak bank oleh debitur itu sendiri. SPJ lembar pertama akan diarsip secara permanen oleh bagian administrasi kredit, dan lembar kedua akan diserahkan kepada debitur. Namun apabila keputusan permohonan kredit ditolak, maka berkas-berkas dokumen kredit diserahkan kepada debitur. Selanjutnya, direksi akan memeriksa kembali kelengkapan dan kebenaran data serta dokumen kredit apabila keputusan kredit yang diajukan diterima oleh bank. Untuk plafond yang kurang dari RP 20.000.000, direksi akan memberikan membuat Surat Persetujuan Kredit dan kemudian SPtjK tersebut diserahkan kepada debitur. dan untuk plafond yang melebihi Rp 20.000.000, direksi akan menyerahkan FPK, dokumen syarat, LHPJTB, LHPJBB, LLO, SPK, SKJ dan LKKK kepada komisaris untuk meminta persetujuan. Komisaris akan menerima dokumen-dokumen kredit dari direksi dan akan membuat PDPK serta memberi persetujuan atas plafond yang melebihi Rp 20.000.000. d.

Prosedur Pencairan Kredit Setelah plafond disetujui oleh direksi maupun komisaris, dokumen FPK, dokumen syarat, FSK, LHPJTB, LHPJBB, LLO, SPK, SKJ,


88

LKKK, dan dokumen PDPK bagian akuntansi akan membuat Kartu Pinjaman sebanyak 2 lembar serta menghitung jumlah angsuran dan bunga lalu memasukkannya ke dalam KP. KP ini akan diserahkan kepada teller. Dokumen FPK, dokumen syarat, FSK, LHPJTB, LHPJBB, LLO, SPK, SKJ, dan LKKK akan diarsip permanen oleh bagian akuntansi. Dan dokumen PDPK akan diserahkan kepada administrasi kedit untuk diarsip secara permanen. Berdasarkan KP yang diterima dari bagian akuntansi, teller akan membuat dan mencetak Slip Pencairan Kredit sebanyak 2 lembar. Slip ini akan ditanda tangani oleh teller dan debitur. Kemudian, teller akan melakukan pencairan dana kredit kepada debitur sesuai dengan jumlah plafond yang disetujui yang tertera pada KP. Debitur akan menerima Slip Pencairan Kredit lembar pertama serta KP lembar pertama. Slip Pencairan Kredit lembar kedua dan KP lembar kedua diserahkan kepada bagian akuntansi . Bagian akuntansi akan memasukkan data mengenai debitur yang mengambil kredit ke dalam Daftar Nominatif Kredit yang ada di sistem FISA. Kemudian akan membuat jurnal, memposting ke buku besar dan membuat laporan. Slip Pencairan Kredit dan KP lembar kedua akan diarsip permanen oleh bagian akuntansi.


89

Tabel 5.4 Perbandingan kajian teori tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian kredit dengan yang ada di BPR Ukabima.

Teori Prosedur Permohonan Fasilitas Kredit: dilakukan dengan mengisi formulir permohonan kredit yang telah tersedia oleh calon debitur.

Prosedur Penyidikan dan Analisa Kredit: prosedur ini meliputi wawancara dengan debitur, pengumpulan data terkait permohonan kredit debitur, pemeriksaan/ penyidikan mengenai kebenaran atas hal-hal yang dikemukakan oleh nasabah.

Sumber: data diolah

Temuan Lapangan Di BPR Ukabima, prosedur permohonan fasilitas kredit merupakan tahap awal di mana calon debitur mendatangi BPR Ukabima menemui CS untuk menyerahkan surat permohonan dan dokumen syarat yang menjadi syarat permohonan pinjaman. Dalam prosedur penyidikan dan analisa kredit ini, bagian admin SID akan melakukan BI checking untuk melihat profil debitur yang melakukan permohonan kredit. Setelah itu, AO akan akan melakukan survei ke lokasi debitur untuk mendapatkan informasi langsung mengenai kondisi usaha, mengambil foto barang yang dijadikan jaminan dan menilai kelayakan barang yang dijadikan jaminan. Setelah survei selesai, AO harus membuat FSK, LHPJTB, LHPJBB, LLO, SPK dan SKJ.




90

Tabel 5.4 Perbandingan kajian teori tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian kredit dengan yang ada di BPR Ukabima. (Lanjutan) Teori Prosedur Keputusan atas Permohonan Kredit: tahap pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang berdasarkan hasil rapat dan evaluasi kredit.

Prosedur Pencairan Kredit: pencairan kredit merupakan tahap terakhir setelah ketentuan-ketentuan dipenuhi oleh debitur. Sumber: data diolah

Temuan Lapangan

Keterangan

Dalam prosedur Sesuai dengan teori. keputusan permohonan kredit, keputusan kredit akan ditentukan oleh Komite Kredit dalam LKKK berdasarkan laporan survei. Keputusan mengenai hasil rapat komite kredit dapat berupa diterima atau ditolak yang disampaikan secara tertulis. Pada prosedur ini, terjadi pengikatan jaminan/ agunan yang dilakukan dihadapan notaris. Untuk plafond yang ≤ Rp 20.000.000 akan diotorisasi oleh Direksi dan plafond yang ≥ Rp 20.000.000 diotorisasi oleh Komisaris. Prosedur pencairan Sesuai dengan teori. kredit di BPR Ukabima dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima oleh teller. Kredit hanya dapat dicairkan


91

Tabel 5.4 Perbandingan kajian teori tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian kredit dengan yang ada di BPR Ukabima. (Lanjutan) Teori Debitur harus menandatangani Kartu Pinjaman dan Slip Pencairan Kredit sebagai bukti tanda terima uang tersebut. Sumber: data diolah

Temuan Lapangan

Keterangan

setelah semua Sesuai dengan teori dokumen ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan jumlah yang dicairkan harus sama dengan jumlah yang tertera pada KP.


92

Prosedur Permohonan Fasilitas Kredit Customer Service

Account Officer 1

mulai

dokumen syarat

menjelaskan aturan dan persyaratan kredit

FPK FPK bisa dibawa pulang oleh calon debitur dan dikembalikan setelah diisi dengan lengkap dan ditandatangani

memberikan FPK yang belum diisi

memeriksa kelengkapan dan kebenaran data

menerima FPK yang sudah diisi dan dokumen syarat

dokumen syarat

dokumen syarat

dokumen syarat

FPK

FPK memeriksa kelengkapan FPK dan kelengkapan dokumen syarat

memastikan FPK sudah ditandatangani

2 dokumen lengkap

Tidak dok syarat

Ya FPK memasukkan data FPK ke dalam komputer

Nasabah

N dokumen syarat

FPK

FPK : Formulir Permohonan Nasabah Dokumen syarat : fc KTP, foto, fc KK, fc Surat Nikah, fc SHM, fc BPKB, fc STNK, fc NPWP, fc TDP/SIUP 1

Gambar 5.1 Bagan Alir Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit Sumber: PT. BPR Ukabima Grazia


Prosedur Penyidikan dan Analisa Kredit Account Officer

Admin SID BI 3

2 dokumen syarat

dokumen syarat

FPK

FPK

melakukan survei ke lokasi nasabah

mengambil foto lokasi dan barang jaminan

melakukan BI checking

Debitur dianggap layak dan mempunyai riwayat kredit yang lancar

merangkum dan membuat hasil survei dengan analisis 5C

Tidak

membuat FSK, LHPJTB. LHPJBB

4

Ya dokumen syarat

LHPJBB LHPJTB

FPK

FSK dokumen syarat

FPK

3

FPK : Formulir Permohonan Nasabah Dokumen syarat : fc KTP, foto, fc KK, fc Surat Nikah, fc SHM, fc BPKB, fc STNK, fc NPWP, fc TDP/SIUP FSK : Formulir Survei Kredit LHPJTB : Laporan Hasil Pemeriksaan Jaminan Tanah dan Bangunan LHPJBB : Laporan Hasil Pemeriksaan Jaminan Barang Bergerak LLO : Laporan Legal Opini SPK : Surat Perjanjian Kredit SKJ : Surat Kuasa Jual

membuat LLO

LLO LHPJBB LHPJTB FSK dokumen syarat

FPK

5

Gambar 5.1 Bagan Alir Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit (Lanjutan) Sumber: PT. BPR Ukabima Grazia

93


94

Prosedur Keputusan atas Permohonan Kredit Komite Kredit

Direksi

6

5

LLO

LLO

LHPJBB

LHPJBB

LHPJTB

LHPJTB

FSK

FSK

dokumen syarat

dokumen syarat

FPK

FPK

melakukan rapat komite

mempelajari analisa

nasabah layak mendapatkan pinjaman?

Tidak

LLO Ya

LHPJBB

ditulis dalam LKKK

LHPJTB ditulis dalam LKKK

FSK dokumen syarat

LKKK LLO

LKKK

LHPJBB LLO

FPK

LHPJTB LHPJBB FSK

6

LHPJTB dokumen syarat FSK


dokumen syarat

FPK FPK 8 7



95

Prosedur Keputusan atas Permohonan Kredit Adm Kredit 4

7

8

Â dokumen syarat

LKKK

LKKK

À

LLO

LLO

FPK

Æ

LHPJBB

LHPJBB

Æ

LHPJTB

LHPJTB

°

FSK

FSK

£b h¼X+ syarat dokumen syarat

membuat surat penolakan

dokumen syarat

´ FPK

FPK

SP ¼X UÉT1jadwal membuat jadwal ¾pencairan X Vª \!Tn kredit dan kredit dan ¼X U e gahukan hasil memberitahukan hasil ÇT T+ bmite keke debitur rapat komite debitur ¼X T¢h&telepon melalui telepon

dokumen syarat

FPK

memberitahukan hasil rapat komite ke debitur melalui telepon

membuat Surat ¼X UÉT1Surat Perjanjian Kredit dan ŸX ]¢a \an Kredit dan Surat Kuasa Jual Šh!T+ õ gasa Jual

nasabah

LKKK LLO

T

LHPJBB É

SKJ

LHPJTB

2

FSK Á

SPK

dokumen syarat

FPK

T

membuat janji untuk ¼X UÉT1janji untuk pengikatan kredit/ jaminan ¾X Z® ^ gan kredit/ jaminan

nasabah

membuat SPJ ¼X UÉT1SPJ

T

2 1 SPJ SKJ Á É 2 1 SPK LKKK

Á

Â

LLO

À

LHPJTB

Æ

LHPJBB

Æ

FSK

°

dokumen syarat

£b h¼X+ syarat

FPK 9

´




96

Prosedur Keputusan atas Permohonan Kredit Direksi 9

2 1 SPJ 2 SKJ 1 LKKK SPK LLO LHPJBB LHPJTB

FPK : Formulir Permohonan Kredit dokumen syarat : fc KTP, fc KK, foto, fc surat nikah, fc SHM, fc BPKB, fc STNK, fc NPWP, fc TDP FSK : Formulir Survei Kredit LHPJTB : Laporan Hasil Pemeriksaan Jaminan Tanah dan Bangunan LHPJBB : Laporan Hasil Pemeriksaan Jaminan barang Bergerak LLO : Laporan Legal Opini LKKK : Lembar Keputusan Komite kredit SPK : Surat Perjanjian Kredit SKJ : Surat Kuasa Jual SPJ : Surat Pengikatan Jaminan SPtjK : Surat Persetujuan Kredit LKKK

FSK dokumen syarat

FPK

memeriksa dan meneliti kembali kelengkapan dan kebenaran data

keputusan plafond 20juta

Tidak

Ya

SKJ

membuat SPtjK

LLO LHPJBB 2

LHPJTB

1 SPJ

FSK

SKJ

dokumen syarat

2

FPK

1 SPK

2 1 SPJ

LKKK

2

LLO

1 SPK

LHPJBB LHPJTB FSK

11 dokumen syarat FPK

SPtjK 10 nasabah



97

Prosedur Keputusan atas Permohonan Kredit Komisaris 11

2 1 SPJ SKJ 2 1 SPK LKKK LLO LHPJBB LHPJTB FSK dokumen syarat

FPK

membuat Profil Debitur & Persetujuan Komisaris

memberi persetujuan

PDPK LKKK SKJ LLO LHPJBB

FPK : Formulir Permohonan Kredit dokumen syarat : fc KTP, fc KK, foto, fc surat nikah, fc SHM, fc BPKB, fc STNK, fc NPW P, fc TDP FSK : Formulir Survei Kredit LHPJTB : Laporan Hasil Pemeriksaan Jaminan Tanah dan Bangunan LHPJBB : Laporan Hasil Pemeriksaan Jaminan barang Bergerak LLO : Laporan Legal Opini LKKK : Lembar Keputusan Komite kredit SPK : Surat Perjanjian Kredit SKJ : Surat Kuasa Jual SPJ : Surat Pengikatan Jaminan PDPK : Profil Debitur Persetujuan Komisaris

LHPJTB FSK dokumen syarat FPK 2 1 SPJ 2

1 SPK

12



98

Prosedur Pencairan Kredit Akuntansi

10

12

2 1 SPJ SKJ 2 1 SPK

2 1 SPJ SKJ 2 1 SPK LKKK

LKKK

LLO

LLO

LHPJBB

LHPJBB LHPJTB

LHPJTB

FSK

FSK

dokumen syarat

dokumen syarat

FPK

FPK

membuat KP

membuat KP

FPK : Formulir Permohonan Kredit dokumen syarat : fc KTP, fc KK, foto, fc surat nikah, fc SHM, fc BPKB, fc STNK, fc NPWP, fc TDP FSK : Formulir Survei Kredit LHPJTB : Laporan Hasil Pemeriksaan Jaminan Tanah dan Bangunan LHPJBB : Laporan Hasil Pemeriksaan Jaminan barang Bergerak LLO : Laporan Legal Opini LKKK : Lembar Keputusan Komite kredit SPK : Surat Perjanjian Kredit SKJ : Surat Kuasa Jual SPJ : Surat Pengikatan Jaminan PDPK : Profil Debitur Persetujuan Komisaris KP : Kartu Pinjaman

menghitung jumlah angsuran dan bunga dan memasukkan ke dalam KP

2 1 KP LKKK SKJ LLO

13

LHPJBB LHPJTB FSK dokumen syarat

menghitung jumlah angsuran dan bunga dan memasukkan ke dalam KP

SKJ LKKK

LHPJBB LHPJTB FSK

13 dokumen syarat

FPK 2

2 1 SPJ

1 SPK

2 1 SPK 1 SPJ

PDPK 14


2

LLO

FPK

2

1 KP

14


99

Prosedur Pencairan Kredit Teller

Admin Kredit

13 14

2

PDPK

1 KP

SKJ LKKK LLO LHPJBB LHPJTB

membuat SPnK

FSK dokumen syarat FPK 2

melakukan pencairan dana

1 SPJ 2 1 SPK

2 1 KP 2 1 SPnK

nasabah 15

T FPK : Formulir Permohonan Kredit dokumen syarat : fc KTP, fc KK, foto, fc surat nikah, fc SHM, fc BPKB, fc STNK, fc NPW P, fc TDP FSK : Formulir Survei Kredit LHPJTB : Laporan Hasil Pemeriksaan Jaminan Tanah dan Bangunan LHPJBB : Laporan Hasil Pemeriksaan Jaminan barang Bergerak LLO : Laporan Legal Opini LKKK : Lembar Keputusan Komite kredit SPK : Surat Perjanjian Kredit SKJ : Surat Kuasa Jual SPJ : Surat Pengikatan Jaminan PDPK : Profil Debitur Persetujuan Komisaris KP : Kartu Pinjaman SPnk : Slip Pencairan Kredit



100

Prosedur Pencairan Kredit Akuntansi

15

2 KP 2 SPnK

memasukkan data ke dalam Daftar Nominatif Kredit

mencatat ke dalam jurnal

memposting ke dalam buku besar

membuat laporan

jurnal umum

buku besar

Laporan

2 KP 2 SPnK

N

KP SPnK

: Kartu Pinjaman : Slip Pencairan Kredit

selesai



101

B. Sistem Pengendalian Intern Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas BPR Ukabima telah memiliki struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab setiap bagian secara tegas untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Kegiatan pokok yang ada di BPR Ukabima adalah memberikan kredit. Untuk melaksanakan kegiatan pemberian kredit tersebut, BPR Ukabima membentuk dua bagian yaitu bagian marketing dan bagian akuntansi. Bagian marketing diketuai oleh Kabag Marketing yang membawahi Customer Service, Account Officer, dan bagian Deposito-Tabungan. Bagian akuntansi diketuai oleh Kabag Keuangan yang membawahi Teller, Administrasi Kredit, dan Bagian Umum. a. Harus dipisahkan antara fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi dilakukan oleh AO, fungsi penyimpanan uang dilakukan oleh teller, dan fungsi akuntansi dilakukan oleh Kabag Keuangan. Bagian administrasi kredit menyimpan dokumen SPJ lembar pertama dan PDPK. BPR Ukabima juga telah melakukan pembukuan menggunakan program komputer yaitu dengan program FISA.


102

b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Di BPR Ukabima, tahap permohonan fasilitas kredit dilakukan oleh Customer Service, tahap penyidikan dan analisa kredit dilakukan oleh Account Officer, tahap keputusan atas permohonan kredit dilakukan oleh Komite Kredit, pencairan kredit dilakukan oleh teller, serta tahap pembukuan dilakukan oleh bagian akuntansi sehingga tidak terdapat suatu fungsi yang bertanggung jawab penuh atas seluruh tahap suatu pemberian kredit. Tabel 5.5 Perbandingan kajian teori tentang struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsi secara tegas di BPR Ukabima. Teori Terdapat pemisahan antara fungsi operasi dan penyimpanan dari bagian akuntansi.

Satu bagian tidak boleh diberi tanggung jawab untuk melaksanakan semua tahap atas Sumber: data diolah

Temuan Lapangan Di BPR Ukabima, fungsi operasi dilakukan oleh Fungsi operasi dilakukan oleh AO,fungsi penyimpanan uang dilakukan oleh teller, dan fungsi akuntansi dilakukan oleh Kabag Keuangan. Bagian administrasi kredit menyimpan dokumen SPJ lembar pertama dan PDPK. Di BPR Ukabima, tahap permohonan fasilitas kredit dilakukan oleh CS, tahap penyidikan dan




103

Tabel 5.5 Perbandingan kajian teori tentang struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsi secara tegas di BPR Ukabima (Lanjutan) Teori seluruh tahap suatu pemberian kredit.

Temuan Lapangan

Keterangan

analisa kredit dilakukan oleh AO, tahap keputusan atas permohonan kredit dilakukan oleh Komite Kredit, pencairan kredit dilakukan oleh teller, serta tahap pembukuan dilakukan oleh bagian akuntansi.

Sumber: data diolah

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang dapat memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan. a. Setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang berwenang. Di BPR Ukabima sudah terdapat pembagian wewenang untuk keputusan pencairan kredit berdasarkan batas nominal tertentu. Wewenang untuk menentukan keputusan kredit untuk pencairan kredit di bawah atau sama dengan Rp 20.000.000 diputuskan oleh Direksi dan pencairan kredit lebih dari Rp 20.000.000 diputuskan oleh Komisaris. Transaksi pemberian kredit mulai dari tahap permohonan fasilitas kredit sampai dengan pencairan kredit telah ditandatangani oleh pihak-


104

pihak yang mempunyai otorisasi terhadap hal tersebut. Tahap permohonan fasilitas kredit diotorisasi oleh Customer Service, tahap penyidikan dan analisa kredit diotorisasi oleh Account Officer, tahap keputusan atas permohonan kredit diotorisasi oleh Komite Kredit, pencairan kredit diotorisasi oleh teller, serta tahap pembukuan diotorisasi oleh bagian akuntansi. Semua dokumen yang digunakan dalam proses pencairan fasilitas kredit harus terlebih dahulu ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan namanya tercantum dalam dokumen tersebut untuk melakukan otorisasi. b. Pencatatan dilakukan sesuai dengan prosedur Pencatatan dilakukan oleh bagian akuntansi. Bagian akuntansi melakukan pencatatan atas transaksi perkreditan berdasarkan KP dan SPnK yang diterima dari teller. BPR Ukabima telah menggunakan program komputer yaitu FISA untuk proses pembukuan. Teller dan bagian akuntansi mempunyai tanggung jawab pokok untuk menjamin ketertiban dan kebenaran pembuatan transaksi yang ada. Tabel 5.6 Perbandingan kajian teori sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan utang, pendapatan, dan biaya dengan yang ada di BPR Ukabima. Teori Temuan Lapangan Keterangan Setiap transaksi Semua kegiatan sistem Sesuai dengan hanya terjadi atas pemberian kredit di BPR teori dasar otorisasi Ukabima hanya dapat Sumber: data diolah


105

Tabel 5.6 Perbandingan kajian teori sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan utang, pendapatan, dan biaya dengan yang ada di BPR Ukabima (Lanjutan) Teori dari pejabat yang berwenang.

Setiap transaksi yang terjadi dicatat dalam catatan akuntansi melalui prosedur pencatatan tertentu.

Sumber: data diolah

Temuan Lapangan

Keterangan

dilakukan apabila ada otorisasi dari pejabat yang berwenang. Pencairan fasilitas kredit dengan nominal tertentu juga harus mendapat persetujuan dari orang yang berbeda. Wewenang untuk menentukan keputusan kredit untuk pencairan kredit di bawah atau sama dengan Rp 20.000.000 diputuskan oleh Direksi dan pencairan kredit lebih dari Rp 20.000.000 diputuskan oleh Komisaris. Bagian akuntansi Sesuai dengan melakukan pencatatan atas teori transaksi perkreditan berdasarkan KP dan SPnK yang diterima dari teller menggunakan program komputer yaitu FISA untuk melakukan pencatatan akuntansi.


106

3. Praktik yang sehat dalam menjalankan tugas dan bagian setiap unit organisasi. a. Penggunaan

formulir

bernomor

urut

tercetak

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. Formulir yang digunakan di BPR Ukabima telah bernomor urut tercetak. Namun belum semua dokumen bernomor urut tercetak, masih ada beberapa dokumen yang belum bernomor urut tercetak seperti FPK, SPK, dan SKJ. b. Pemeriksaan mendadak Di BPR Ukabima pemeriksaan mendadak dilakukan pihak internal BPR yaitu SPI, direksi dan komisaris. Pemeriksaan ini dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bagian yang diperiksa dengan jadwal yang tidak teratur. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui keadaan tempat lepayanan dengan melakukan pemeriksaan pada bagian teller. Pemeriksaan dilakukan pada akhir jam kerja setelah bagian akuntansi melakukan pencatatan dan penjurnalan menggunakan FISA. c. Suatu transaksi dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu orang atau unit organisasi Dari proses awal pengajuan fasilitas kredit sampai pada proses pencairan fasilitas kredit dilakukan oleh orang dan bagian yang


107

berbeda. Proses permohonan pengajuan kredit dilakukan oleh Customer Service, tugas analisis kredit dilakukan oleh Account Officer, tugas pengambilan keputusan atas permohonan kredit dilakukan oleh Komite Kredit, pencairan kredit dilakukan oleh teller, serta pembukuan dilakukan oleh bagian akuntansi. Customer service melakukan internal check untuk melihat kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan permohonan kredit. Direksi melakukan internal check dan mempelajari analisis atas hasil survei yang diterima dari AO. Teller melakukan internal check untuk memastikan dokumen-dokumen yang diterima dari bagian akuntansi sudah diotorisasi dan memeriksa angka yang tertulis di SPnK, apakah sesuai dengan angka yang tertulis di Kartu Pinjaman. d. Perputaran jabatan Di BPR Ukabima, masa kerja bagi pejabat maksimal 2 tahun. Bagi komisaris dan direksi Bank Perkreditan Rakyat Ukabima Grazia, mereka diwajibkan untuk melakukan sertifikasi setiap jangka waktu lima tahun. e. Pengambilan cuti Jika pejabat tidak dimutasikan ke cabang lain, maka harus mengambil cuti, dan semua karyawan berhak mengajukan cuti.


108

Karyawan diberi cuti selama 12 hari kerja dalam satu tahun. Karyawan boleh meminta ijin, namun tidak boleh melebihi 12 hari kerja dalam satu tahun. f. Pencocokan fisik kekayaan dengan catatan yang dilakukan secara periodik Pencocokan untuk kas dilakukan setiap hari akhir jam kerja oleh teller dan bagian akuntansi. Pencocokan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah saldo akhir yang ada di kontrol kas dan saldo akhir berdasarkan FISA dengan jumlah kas yang ada di tangan. g. Pembentukan unit pengawas sistem pengendalian intern Di BPR Ukabima telah terdapat SPI (satuan pengawas intern) yang bertugas melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap laporan keuangan. Untuk pemberian kredit sendiri dilakukan oleh komite kredit dengan secara langsung mengecek efektifitas pemberian kredit yang telah dicairkan.


109

Tabel 5.7 Perbandingan kajian teori praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan bagian setiap unti organisasi dengan yang ada di BPR Ukabima.

Teori Menggunakan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjaw abkan oleh yang berwenang. Pemeriksaan mendadak tanpa pemberitahuan kepada pihak yang akan diperiksa dengan jadwal yang tidak teratur. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang/ unit organisasi tanpa campur tangan dari orang/ unit organisasi lain

Temuan Lapangan Formulir yang digunakan di BPR ukabima telah bernomor urut tercetak, namun masih terdapat beberapa dokumen yang belum bernomor urut tercetak seperti FPK, SPK, dan SKJ.


Pemeriksaan mendadak di BPR Ukabima sering dilakukan oleh SPI, direksi dan komisaris kepada karyawannya dan sifatnya mendadak.

Sesuai dengan teori

Di BPR Ukabima, setiap transaski tidak ada yang diproses dari awal sampai akhir oleh satu orang saja. Proses permohonan pengajuan kredit dilakukan oleh Customer Service, tugas analisis kredit dilakukan oleh Account Officer, tugas pengambilan keputusan atas permohonan kredit dilakukan oleh Komite Kredit, pencairan kredit dilakukan oleh teller, serta pembukuan dilakukan oleh bagian akuntansi.

Sesuai dengan teori


110

Tabel 5.7 Perbandingan kajian teori praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan bagian setiap unti organisasi dengan yang ada di BPR Ukabima. (Lanjutan) Teori Ada perputaran jabatan yang diadakan secara rutin untuk menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Terdapat keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak

Sudah terdapat pembentukan organisasi yang bertugas mengecek efektifitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain.

Sumber: data diolah

Temuan Lapangan BPR Ukabima sudah mengharuskan adanya perputaran jabatan. Bagi komisaris dan direksi Bank Perkreditan Rakyat Ukabima Grazia, mereka diwajibkan untuk melakukan sertifikasi setiap jangka waktu lima tahun BPR Ukabima sudah mengharuskan karyawan untuk mengambil cuti. Karyawan diberikan cuti selama 12 hari kerja dalam satu tahun. Di BPR Ukabima telah terdapat SPI (satuan pengawas intern) yang bertugas melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap laporan keuangan. Sedangkan pemberian kredit diawasi langsung oleh komite kredit.


Sesuai dengan teori

Sesuai dengan teori


111

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya a.

Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Seleksi terhadap calon pegawai Bank Perkreditan Rakyat Ukabima Grazia dilakukan dengan menetapkan persyaratan atau kualifikasi

tertentu

sehingga

dapat

membantu

perusahaan

mendapatkan pegawai yang diharapkan. Persyaratan bagi calon pegawai antara lain lulusan S1 Ekonomi dengan IPK > 2,75 dan mempunyai pengalaman selama 1 tahun dibidang yang sama. Dalam hal sumber daya manusia, Bank Perkreditan Rakyat Ukabima Grazia mempunyai kebijaksanaan terkait yaitu dengan menganggarkan biaya pelatihan bagi para pegawainya sebanyak tiga kali dalam satu tahun. b.

Pengembangan pendidikan karyawan sesuai dengan perkembangan pekerjaannya. BPR Ukabima memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tamatan SMA bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan karyawan yang D3 bisa melanjutkan ke S1 dan yang S1 bisa melanjutkan ke S2.


112

Tabel 5.8 Perbandingan kajian teori tentang karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan yang ada di BPR Ukabima. Teori Perekrutan karyawan melalui proses seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya.

Telah dilakukan pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

Temuan Lapangan Seleksi terhadap calon pegawai Bank Perkreditan Rakyat Ukabima Grazia dilakukan dengan menetapkan persyaratan atau kualifikasi tertentu sehingga dapat membantu perusahaan mendapatkan pegawai yang diharapkan. BPR Ukabima memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tamatan SMA bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan karyawan yang D3 bisa melanjutkan ke S1 dan yang S1 bisa melanjutkan ke S2.


Sesuai dengan teori

Sumber: data diolah

C. Pembahasan Berdasarkan evaluasi dan penelitian yang dilakukan

mengenai sistem

infromasi akuntansi pemberian kredit di PT. BPR Ukabima Grazia, maka pembahasan dilakukan sebagai berikut:


113

Komponen-komponen sistem pemberian kredit yang ada di PT. BPR Ukabima Grazia telah sesuai dengan teori. Hal ini terlihat dari adanya bagianbagian yang terkait dalam sistem pemberian kredit yang ada di perusahaan telah sesuai dengan teori. Bagian-bagian yang terkait dalam sistem pemberian kredit di PT. BPR Ukabima Grazia terdiri dari Komisaris, Direksi, Customer Service, Admin SID BI, Account Officer, Komite Kredit, Administrasi Kredit, Teller, dan bagian akuntansi. Bagian-bagian ini telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang di dalam teori dilakukan oleh bagian yang berbeda. Namun, tugas dan tanggung jawab telah dilakukan oleh bagianbagian yang terkait dalam pemberian kredit tersebut di PT. BPR Ukabima Grazia. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit juga telah sesuai dengan teori. Dokumen-dokumen yang ada di perusahaan terdiri dari FPK, dokumen syarat, FSK, LLO, LKKK, LHPJTB, LHPJBB, SP, SPK, SPtjK, SKJ, SPJ, PDPK, KP, SPnK, dan Slip Uang Masuk. Di antara dokumen-dokumen tersebut, ada beberapa yang belum bernomor urut tercetak, antara lain FPK, SPK, dan SKJ. Terkait catatan akuntansi, PT. BPR Ukabima belum menggunakan dan mencatat transaksi ke dalam jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Transaksi hanya dicatat di dalam jurnal umum.


114

Prosedur-prosedur terkait sistem pemberian kredit yang terdapat di perusahaan, PT. BPR Ukabima telah menerapkan prosedur yang sesuai dengan teori. Prosedur-prosedur yang ada di PT. BPR Ukabima Grazia antara lain prosedur permohonan fasilitas kredit, prosedur penyidikan dan analisa kredit, prosedur keputusan atas permohonan kredit dan prosedur pencairan kredit. Sistem pengendalian intern sistem informasi akuntansi pemberian kredit yang ada di perusahaan telah baik. Hal ini dapat dilihat dari: pertama, adanya struktur organisasi yang telah memisahkan antara fungsi operasi yang dilakukan oleh account officer, fungsi penyimpanan uang yang dilakukan oleh teller, dan fungsi akuntansi yang dilakukan oleh kepala bagian keuangan. Kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang dapat memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan. Perusahaan telah melakukan pembagian wewenang untuk keputusan pencairan kredit berdasarkan batas nominal tertentu. Plafond yang ≤ Rp 20.000.000 akan diotorisasi oleh Direksi dan untuk plafond ≥ Rp 20.000.000 akan diotorisasi oleh Komisaris. Ketiga, praktik yang sehat dalam menjalankan tugas dan bagian setiap unit organisasi. PT. BPR Ukabima telah menggunakan formulir dengan bernomor urut tercetak, walaupun masih ada beberapa dokumen yang belum bernomor urut tercetak. Perusahaan juga telah melakukan pemeriksaan secara mendadak kepada karyawannya di tiap akhir jam kerja. Perusahaan juga menetapkan


115

keharusan pengambilan cuti dan perputaran jabatan terhadap karyawannya. Keempat, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. PT. BPR Ukabima telah melakukan seleksi calon karyawannya berdasarkan persyaratan dan kualifikasi yang dituntut oleh pekerjaannya. Selain itu juga, perusahaan

juga

memberikan

kesempatan

kepada

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

karyawan

untuk


BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan di PT. BPR Ukabima Grazia Palembang mengenai sistem pemberian kredit, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: secara umum PT. BPR Ukabima Grazia Palembang dalam melaksanakan pemberian kreditnya belum sepenuhnya sesuai dengan teori. Ketidaksesuaian tersebut terlihat dari catatan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. PT. BPR Ukabima belum menggunakan dan mencatat transaksinya ke dalam jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Terkait dengan penggunaan formulir bernomor urut tercetak, masih terdapat beberapa dokumen yang belum bernomor urut tercetak seperti FPK, SPK, dan SKJ.

B. Keterbatasan Penelitian Prosedur terkait dengan pemberian kredit dimulai dari prosedur permohonan fasilitas kredit hingga prosedur pelunasan kredit. Namun, penelitian ini tidak berhasil mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi hingga prosedur pelunasan kredit. Hal ini disebabkan karena akses untuk memperoleh data dan informasi mengenai prosedur pelunasan kredit sangat terbatas dan bersifat rahasia. Informasi dan bagan alir yang didapat hanya sampai pada prosedur pencairan kredit. 116


117

C. Saran Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran yaitu mengingat pentingnya pembuatan nomor urut tercetak, maka penulis menyarankan agar setiap dokumen sebaiknya bernomor urut tercetak untuk lebih memberikan jaminan bahwa transaksi pemberian kredit telah tercatat dalam catatan akuntansi. Penggunaan dokumen dengan nomor urut tercetak dapat mempermudah dalam pencarian dokumen tersebut apabila suatu saat dibutuhkan, untuk mengecek ada tidaknya dokumen yang hilang serta untuk pertanggungjawaban karyawan yang diberi kepercayaan untuk mengisi dan menyimpan dokumen, untuk mengontrol pengeluaran dokumen, dan menghindari terjadinya kecurangan dalam penggunaan dokumen. Dengan bernomor urut tercetak, setiap dokumen pemberian kredit lebih dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga perusahaan sebaiknya membuat jurnal khusus terkait pemberian kredit yaitu jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Penggunaan jurnal khusus diperlukan agar perusahaan dapat mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama yang frekuensinya tinggi dan untuk memudahkan perusahaan dalam melihat detail transaksi pemberian kredit yang terjadi.


Daftar Pustaka

Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Anwari, Achmad. 1981. Praktek Perbankan di Indonesia (kredit Investasi). Jakarta: Balai Aksara. Budisantoso, Totok dan Nuritomo. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat. Dewi, Novita. 2003. Analisis dan Perancangan Sistem Pemberian Kredit. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2011. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: Andi. Hall, James A. 2007. Accounting Information System. Jakarta: Salemba Empat. Ismail. 2010. Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Jogiyanto. 2001. Analisis & Disain: Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis. Edisi Kedua. Yogyakarta: Andi. Kasmir. 2005. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Keenam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Kuncoro, Mudjarad dan Suhardjono. 2002. Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: BPFE. Marlianti, CH. 2008. Evaluasi Sistem Pemberian Kredit pada BPR Siwi Sedana Kerebokan. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Muljono, Teguh Pudjo. 1991. Petunjuk Pemeriksaan Intern Bank. Jakarta: Djambatan. Mulyadi. 2010. Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

118


119

Pebriani, Agata Rosa. 2013. Evaluasi Sistem Pemberian Kredit pada CU Keling Kumang Tempat Pelayanan Rumah Punyong Baning Sintang. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Republik Indonesia. 1998. Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Sawyer, Lawrence B., Mortimer A., James H. Scheiner. 2005. Audit Internal Sawyer Buku 1. Edisi kelima. Penerjemah: Desi Andhariani dan Ika Permatasari. Jakarta: Salemba Empat. Setyawati, Agatha Gerry. 2012. Analisis Pengendalian Intern pada Sistem Pemberian Kredit. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Supardiyono, YP., YFM. Gien Agustinawansari, Yusef Widya Karsana. 2010. Panduan Penulisan Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Supriyono, Maryanto. 2011. Buku Pintar Perbankan. Yogyakarta: Andi. Suyatno, Thomas dkk. 2003. Dasar-dasar Perkreditan. Jakarta: PT Gramedia.


LAMPIRAN

120


121

LAMPIRAN 1 DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA: (METODE WAWANCARA)

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. BPR Ukabima Grazia? 2. Bagaimana struktur organisasi PT. BPR Ukabima Grazia? 3. Kegiatan apa saja yang dilakukan BPR Ukabima Grazia? 4. Terkait Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit Perusahaan : a. Syarat apa saja yang harus dipenuhi pemohon kredit dalam pengajuan kredit perusahaan? b. Apa saja bentuk jaminan kredit yang digunakan dalam pengajuan kredit perusahaan? c. Unit organisasi apa saja yang terkait dalam prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Ukabima Grazia? d. Dokumen apa saja yang digunakan dalam SIA pemberian kredit pada PT. BPR Ukabima Grazia? e. Catatan akuntansi apa saja yang digunakan dalam SIA Pemberian Kredit Perusahaan? f. Bagaimana prosedur SIA Pemberian kredit perusahaan


122

LAMPIRAN 2 JAWABAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. BPR Ukabima berdiri pada tanggal 8 Juni 2009. Mendapat izin operasional dari Bank Indonesia pada tanggal 13 Mei 2009. Pada saat awal berdiri, BPR Ukabima beralamat di Jl. R. Sukamto No. 60 C Palembang. Setelah 3 tahun, kemudian pindah ke Jl. Mayor Salim Batu Bara No. 08 Palembang. 2. Struktur organisasi yang dimiliki oleh BPR Ukabima : Posisi paling atas diduduki oleh pemegang saham, kemudian di bawahnya ada Komisaris, kemudian Direksi. Di bawah direksi terdapat dua bagian yang langsung bertanggung jawab kepada direksi yaitu bagian marketing dan bagian akuntansi. Bagian marketing membawahi Customer Service, Account Officer, dan bagian deposito-tabungan. Sedangkan bagian akuntansi membawahi Teller, administrasi kredit, dan bagian umum. 3. BPR Ukabima mempunyai tiga kegiatan utama yaitu tabungan, deposito, dan kredit. Untuk tabungan, jenis tabungan yang dikeluarkan oleh bank terdiri dari Tabungan Grazia, tabungan Grazia Plus, dan Tabunganku. Untuk kredit, BPR Ukabima mempunyai tiga jenis kredit yaitu kredit modal kerja, kredit konsumtif, dan kredit investasi. 4. a. Syarat yang harus dipenuhi pemohon kredit dalam mengajukan kredit di BPR Ukabima yaitu: identitas diri (KTP, pas foto, fotocopy KK, fotocopy surat


123

nikah), fotocopy dokumen (surat-surat) barang yang akan dijaminkan seperti SHM, BPKB, STNK, dan lainnya. b. Jaminan kredit yang bisa digunakan dalam pengajuan kredit ke bank yaitu bisa berupa jaminan berwujud dan jaminan tidak berwujud. Jaminan berwujud contohnya motor, mobil, mesin, peralatan, tanah, bangunan, kebun, sawah. Contoh jaminan tidak berwujud yaitu sertifikat tanah, sertifikat deposito, sertifikat rumah, dan lainnya. c. Unit organisasi yang terkait dalam pemberian kredit: Komisaris, Direksi, Customer Service, Admin SID, Account Officer, Komite Kredit, Administrasi Kredit, Teller, dan bagian akuntansi. d. Dokumen dalam pemberian kredit yaitu formulir permohonan kredit, dokumen syarat, formulir survei kredit, laporan legal opini, lembar keputusan komite kredit, LHPJTB, LHPJBB, surat penolakan, surat perjanjian kredit, surat persetujuan kredit, surat kuasa jual, surat pengikatan jaminan, profil debitur persetujuan komisaris, kartu pinjaman, dan slip pencairan kedit. e. Catatan akuntansi yang digunakan yaitu jurnal umum, daftar nominatif kredit, buku besar, dan laporan. f. Prosedur dalam pemberian kredit terdiri dari empat tahapan yaitu prosedur permohonan kredit, prosedur analisis kredit, prosedur keputusan pengajuan kredit, dan prosedur pencairan kredit.


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Recommend Documents