PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman

SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Maria Margareta Cahyaningrat Warih Kusuma Puspita Handayani NIM: 112114068

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2015


ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman

SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Maria Margareta Cahyaningrat Warih Kusuma Puspita Handayani NIM: 112114068

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2015

i




Halaman Persembahan

Apapun yang kita mohon dari Tuhan biarlah kita juga berusaha untuk mencapainya. ( 2Petrus 1.4)

Three grand essentials to happiness in this life are something to do, something to love, and something to hope for. Tiga hal penting untuk kebahagiaan dalam hidup ini adalah sesuatu untuk dikerjakan; sesuatu untuk dicintai, dan sesuatu untuk diharapkan. (Joseph Addison-Penulis dan penyair Inggris)

Skripsi Ini Kupersembahkan untuk :  Bapakku Vincensius Sumanto dan Ibuku Fransisca Ratganda  Kakak-kakakku dan Keponakanku

iv


UNIVERSITAS SANATA DHARMA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 26 Agustus 2015 adalah hasil karya saya. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima. Yogyakarta, 31 agustus 2015 Yang membuat pernyataan,

Maria Margareta Cahyaningrat W.K.P.H v


LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma: Nama : Maria Margareta Cahyaningrat Warih Kusuma Puspita Handayani Nim : 112114068

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencamtumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 31 Agustus 2015

Maria Margareta Cahyaningrat W. K. P.H

vi


KATA PENGANTAR Puji syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan araham dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada : 1.

Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis

2.

Dr.Fr. Reni Retno Anggraini, M.Si., Akt.,C.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3.

A.Diksa Kuntara,S.E., MFA.,QIA. dan Josephine Wuri, S.E.,M.Si. selaku dosen penguji skripsi saya.

4.

Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma.

5.

Drs. Ardani selaku Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman.

6.

Erny Maryatun, S.IP, MT selaku Kepala bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan

yang

mengatasnamakan

Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.

vii

Kepala

Badan

Perencanaan


7.

Dra. Rini Murti Lestari, Akt, MM selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman .

8.

Drs. Harjana selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman.

9.

Orangtua penulis dan kakak penulis yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, doa, dan semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini.

10. Teman-teman mahasiswa akuntansi angkatan 2011 atas dukungan dan kebersamaannya selama ini. 11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Yogyakarta, 31 Agustus 2015

Maria Margareta Cahyaningrat W.K.P.H

viii


DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL..................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..........................................ii HALAMAN PENGESAHAN .....................................................................iii HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................. iv HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..................... v HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .................. vi HALAMAN KATA PENGANTAR ..........................................................vii HALAMAN DAFTAR ISI ......................................................................... ix HALAMAN DAFTAR TABEL ................................................................. xi HALAMAN DAFTAR GAMBAR ............................................................xii HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .......................................................xiii ABSTRAK ................................................................................................ xiv ABSTRACT ............................................................................................... xv

BAB I

PENDAHULUAN A. B. C. D. E.

BAB II

LANDASAN TEORI A. B. C. D. E.

BAB III

Latar Belakang Masalah ................................................ 1 Rumusan Masalah ......................................................... 4 Tujuan Penelitian ........................................................... 5 Manfaat Penelitian ......................................................... 6 Sistematika Penulisan .................................................... 7

Akuntansi Pemerintahan................................................. 8 Otonomi Daerah ........................................................... 14 Keuangan Daerah ......................................................... 18 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .................. 31 Kerangka Pemikiran ..................................................... 40

METODE PENELITIAN A. B. C. D.

Jenis dan Sumber Data ................................................ 42 Waktu dan Tempat Penelitian ..................................... 42 Teknik Pengumpulan Data .......................................... 43 Teknik Analisis Data ................................................... 44 ix


BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN A. Letak Geografis ........................................................... 50 B. Pemerintahan ............................................................... 53 C. Penduduk, Tenaga Kerja, Keluarga Berencana, dan Transmigrasi ................................................................ 53 D. Sosial ........................................................................... 55 E. Pertanian ...................................................................... 57 F. Industri......................................................................... 59 G. Pertambangan dan Penggalian..................................... 60 H. Perdagangan ................................................................ 60 I. Hotel ............................................................................ 60 J. Pariwisata .................................................................... 61 K. Transportasi ................................................................. 61 L. Keuangan dan Perbankan ............................................ 61 M. Produk Domestik Regional Bruto ............................... 62

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. Analisis Data dan Pembahasan.................................... 63

BAB VI

PENUTUP A. Kesimpulan .................................................................. 92 B. Keterbatasan Penelitian ............................................... 94 C. Penutup ........................................................................ 94

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 96 LAMPIRAN ............................................................................................ 99

x


DAFTAR TABEL III.1 Tingkat Kemandirian Daerah ....................................................... 45 III.2 Tingkat Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah ............. 46 III.3 Tingkat Kemampuan Rutin Daerah .............................................. 47 III.4 Tingkat Pertumbuhan Daerah ....................................................... 48 IV.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah ............................................. 51 V.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ......................................... 65 V.2 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal .............................................. 67 V.3 Rasio Indeks Kemampuan Rutin .................................................. 69 V.4 Rasio Keserasian .......................................................................... 72 V.5 Rasio Pertumbuhan ....................................................................... 75 V.6 Analisis Trend Rasio Kemandirian Daerah ................................... 77 V.7 Analisis Trend Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ...................... 79 V.8 Analisis Trend Rasio Indeks Kemampuan Rutin .......................... 80 V.9 Analisis Trend Rasio Keserasian (Belanja Operasi) ................... 82 V.10 Analisis Trend Rasio Keserasian (Belanja Modal) ...................... 83 V.11 Analisis Trend Rasio Pertumbuhan (PAD) .................................. 85 V.12 Analisis Trend Rasio Pertumbuhan (TPD) ................................... 86 V.13 Analisis Trend Rasio Pertumbuhan (Belanja Operasi) ................. 88 V.14 Analisis Trend Rasio Pertumbuhan (Belanja Modal) ................... 89

xi


DAFTAR GAMBAR IV.1 Banyaknya Penduduk Kabupaten Sleman ........................................ 54 IV.2 Banyaknya Industri Kecil di Kabupaten Sleman .............................. 59 V.1 Grafik Tend Rasio Kemandirian Daerah ........................................... 78 V.2 Grafik Trend Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ............................. 80 V.3 Grafik Trend Rasio Indeks Kemampuan Rutin ................................. 81 V.4 Grafik Trend Rasio Keserasian (Belanja Operasi) ............................ 83 V.5 Grafik Trend Rasio Keserasian (Belanja Modal ............................... 84 V.6. Grafik Trend Rasio Pertumbuhan (PAD) .......................................... 86 V.7 Grafik Trend Rasio Pertumbuhan (TPD) .......................................... 87 V.8 Grafik Trend Rasio Pertumbuhan (Belanja Operasi) ........................ 89 V.9 Grafik Trend Rasio Pertumbuhan(Belanja Modal) ........................... 90 V.10 Grafik Trend Pendapatan dan Belanja Daerah ................................. .91

xii


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Tentang Penelitian .................................................. 99

Lampiran 2

Surat Izin Tentang Penelitian .................................................. 100

Lampiran 3

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010 ............................... 101

Lampiran 4


Lampiran 5


Lampiran 6


Lampiran 7


Lampiran 8

Output Spss Rasio Kemandirian .............................................. 111

Lampiran 9

Output Spss Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ..................... 112

Lampiran 10 Output Spss Rasio Indeks Kemampuan Rutin ......................... 113 Lampiran 11 Output Spss Rasio Keserasian (Belanja Operasi) .................... 114 Lampiran 12 Output Spss Rasio Keserasian (Belanja Modal) ...................... 115 Lampiran 13 Output Spss Rasio Pertumbuhan (PAD).................................. 116 Lampiran 14 Output Spss Rasio Pertumbuhan (TPD) .................................. 117 Lampiran 15 Output Spss Rasio Pertumbuhan (Belanja Operasi) ................ 118 Lampiran 16 Output Spss Rasio Pertumbuhan (Belanja Modal) .................. 119

xiii


ABSTRAK ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman

Maria Margareta Cahyaningrat Warih Kusuma Puspita Handayani NIM:112114068 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2015

Tujuan penelitian ini : 1) untuk mengetahui pendapatan Kabupaten Sleman dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dari tahun anggaran 2010-2014 dengan dilihat dari rasio kemampuan keuangan daerah, rasio derajat desentralisai fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, rasio pertumbuhan. 2) Untuk mengetahui Kabupaten Sleman semakin mampu dalam melaksanakan otonomi daerah dengan menggunakan analisis trend. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan beberapa rasio keuangan. Jenis penelitian ini adalah studi kasus pada pemerintah Kabupaten Sleman. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan angka indeks kemampuan keuangan sebagai alat ukur dalam menilai kemampuan keuangan dari satu periode ke periode yang lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman belum mampu mendukung pelaksanaan otonomi daerah dilihat dari analisis rasio dan analisis trend.

xiv


ABSTRACT AN ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL CAPABILITY IN SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL AUTONOMY Case Study on the Sleman District Government

Maria Margareta Cahyaningrat Warih Kusuma Puspita Handayani NIM:112114068 Sanata Dharma University Yogyakarta 2015

The purpose of this research were: 1) to determine whether incomes of Sleman District has supported the implementation of regional autonomy of fiscal year 2010-2014 as seen from the ratio of the regional of financial independence, the degree of fiscal decentralization ratio, the ratio of routine capability index, the ratio of the harmony, and the growth ratio. 2) To investigate whether Sleman District is more able to carry out regional autonomy by using analysis of trend. Types of this research uses quantitative with the use of several financial ratios. Types of this research is a case study to the Sleman Regency government. The data was obtained by interview and documentation. The data technical analysis used is descriptive with the index of financial capabilities as measurement tools in assessing financial capabilities from one period to another. Results of these studies show that the Sleman District government has not yet been able to support implementation of regional autonomy as seen by the analysis of the ratios and analysis of trend.

xv


BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Di dalam sebuah organisasi tentu memerlukan manajemen yang baik. Organisasi merupakan sekumpulan orang yang bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan, organisasi dikelompokkan menjadi tiga menurut Jones dan Pendlebury dalam Sholihin(2015:1), yaitu profit-oriented merupakan organisasi yang mempunyai tujuan utama memaksimumkan laba, seperti perusahaan yang melakukan bisnis untuk tujuan utama memperoleh laba, type A non-profit merupakan organisasi non laba yang seluruh atau hampir seluruh sumber daya finansialnya diperoleh dari pendapatan penjualan barang dan jasa, seperti rumah sakit pemerintah yang pendapatannya diperoleh dari jasa pelayanan kesehatan dan tidak tergantung pendapatannya dari anggaran pemerintah, type B non-profit merupakan organisasi non laba yang memperoleh sumber daya finansial dalam jumlah yang signikan dari sumber selain penjualan barang dan jasa, seperti pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah merupakan sebuah organisasi. Pemerintah ke dalam konteks negara pastilah bertujuan nirlaba. Tujuan pemerintah tentu melaksanakan tujuan negara. Oleh sebab itu, dapat dipahami tujuan pemerintah merupakan tujuan negara. Pemerintah mempunyai tujuan yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.

1


2

Di dalam pemerintahan daerah terdapat undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah yang terdapat pada undang-undang nomor 23 tahun 2014. Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan sistem politik, sosial, dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik . PP nomor 58 tahun 2005 diganti menjadi PP nomor 39 tahun 2007 mensyaratkan perlu dilakukannya pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan (neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan) oleh kepala daerah. Kemampuan keuangan daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya sendiri. Menurut Munir dkk (2004:105), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumbersumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.


3

Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Menurut Arsyad (1992), suatu perekonomian bisa dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari waktu sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Tujuan pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah daerah atas sumber yang dipercayakan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungiawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah ia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan.


4

Hasil analisis rasio keuangan digunakan sebagai alat ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan

latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini, adalah: 1. Apakah pendapatan Kabupaten Sleman mampu mendukung pelaksanaan otonomi daerah dilihat dari rasio kemampuan keuangan daerah, rasio derajat desentralisai fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, rasio pertumbuhan?


5

2. Apakah Kabupaten Sleman semakin mampu melaksanakan otonomi daerah dengan menggunakan analisis trend sebagai alat ukur dalam menilai perkembangan kemampuan keuangan daerah?

C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian ini, antara lain: 1) Untuk mengetahui pendapatan Kabupaten Sleman mampu mendukung pelaksanaan otonomi daerah dilihat dari rasio kemampuan keuangan daerah, rasio derajat desentralisai fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, rasio pertumbuhan. 2) Untuk mengetahui Kabupaten Sleman semakin mampu melaksanakan otonomi daerah dengan menggunakan analisis trend sebagai alat ukur dalam menilai perkembangan kemampuan keuangan daerah.

D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1.Bagi Instansi pemerintahan Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, perbandingan, dan bahan acuan bagi instansi pemerintahan dalam rangka upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah untuk meningkatkan


6

pengelolaan keuangan daerah demi tercapainya keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. 2. Bagi Peneliti Diharapkan melalui penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang kinerja keuangan daerah 3. Bagi Pembaca Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran tentang sejauh mana perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah, dan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya. E. Sistematika Penulisan Bab I

Pendahuluan Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan

penelitian,

manfaat

penelitian

dan

sistematika penulisan. Bab II

Landasan Teori Bab

ini

menjelaskan

tentang

pengertian

akuntansi

pemerintahan, tujuan akuntansi pemerintahan, karakteristik akuntansi pemerintahan, syarat akuntansi pemerintahan, teknik pencatatan dalam akuntansi sektor publik, pengertian otonomi daerah, beberapa komponen yang membentuk otonomi daerah, prinsip otonomi daerah, tujuan kebijakan


7

otonomi daerah, kemampuan keuangan daerah, peningkatan pendapatan

daerah,

pengelolaan

pengeluaran

daerah,

penyebab ketergantungan fiskal, anggaran pendapatan dan belanja daerah, analisis rasio anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bab III

Metode Penelitian Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian dan sumber data, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data

Bab IV

Gambaran Umum Kabupaten Sleman Bab

ini

menjelaskan

tentang

keadaan

geografis,

pemerintahan, keadaan penduduk, sosial, pertanian, industri, pertambangan

dan

penggalian,

perdagangan,

hotel,

pariwisata, transportasi, keuangan dan perbankan, produk domestik regional bruto. Bab V

Analisis Data dan Pembahasan Bab ini berisi tentang analisis data dan hasil penelitian serta pembahasannya.

Bab VI

Penutup Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran.

\


BAB II LANDASAN TEORI

A. Akuntansi Pemerintahan 1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan Menurut Nordiawan, dkk (2007)

Akuntansi Sektor Publik adalah

proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan & pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Menurut Halim, dkk (2012) Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. 2. Tujuan Akuntansi Pemerintahan Menurut Nordiawan, dkk (2007:7), akuntansi pemerintahan mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu : 1) Pertanggungjawaban Tujuan dari akuntansi pemerintahan adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab, terkait kegiatan unit-unit pemerintahan. Fungsi pertanggungjawaban itu

8


9

mengandung implikasi bahwa akuntansi pemerintahan seharusnya menyediakan informasi tentang berbagai tindakan pemerintah selama periode

bersangkutan.

Jadi,

dapat

dikatakan

bahwa

fungsi

pertanggungjawaban mengandung arti yang lebih luas dari sekadar ketaatan kepada peraturan. 2) Manajerial Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan,

pengendalian

anggaran,

perumusan

kebijakan,

pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah. Tujuan manajerial ini perlu dikembangkan agar organisasi pemerintahan tingkat atas dan menengah dapat mengandalkan informasi keuangan atas pelaksanaan sebelumnya untuk membuat keputusan atau menyusun perencanaan masa yang akan datang. 3) Pengawasan Akuntansi pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.


10

3. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan Akuntansi Pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Menurut Nordiawan,dkk (2007:7), akuntansi pemerintahan mempunyai ciri-ciri khas sebagai berikut: 1) Investasi pada aset yang tidak menghasilkan pendapatan Pada umumnya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan investasi yang besar pada aset yang tidak menghasilkan pendapatan, seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik lainnya. 2) Tidak ada pengungkapan laba Tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan pencapaian laba. Dalam sektor pemerintahan, tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak oleh masyarakat dengan jasa yang diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak akan terdapat laporan laba rugi yang mengungkapkan pencapaian sebuah laba. 3) Tidak ada pengungkapan kepemilikan Pemerintah tidak mempunyai kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan dan pemerintah tidak dimiliki oleh individu atau golongan. Dengan demikian, tidak akan terdapat pernyataan atau pengungkapan yang menunjukkan kepemilikan suatu pihak seperti halnya ditunjukkan oleh bagian modal sebuah neraca perusahaan.


11

4) Penggunaan akuntansi dana Dengan segala karakteristik yang melekat pada organisasinya, akuntansi lebih memandang pemerintah sebagai kesatuan dana dengan tujuan dan misi tertentu, tidak sebagai sebuah entitas organisasi yang mempunyai kepemilikan.

4. Syarat Akuntansi Pemerintahan Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah sesuai dengan karakteristik dan bertujuan untuk memenuhi akuntabilitas keuangan negara yang memadai. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan suatu pedoman untuk akuntansi pemerintahan A Manual Governmental Accounting yang diringkas dalam Bachtiar Arif (2002: 9) yaitu : 1) Dapat memenuhi persyaratan UUD, UU, dan Peraturan lain. Akuntansi pemerintahan dirancang untuk persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh UUD, UU, dan Peraturan lain. Apabila terdapat dua pilihan yaitu untuk kepentingan efisiensi dan ekonomis di satu sisi, sedangkan disisi lain hal tersebut bertentangan dengan UUD, UU atau Peraturan lainnya, maka akuntansi tersebut harus disesuaikan dengan UUD, UU dan Peraturan lainnya. 2) Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran Sistem akuntansi pemerintah harus dikembangkan sesuai dengan klasifikasi anggaran yang telah disetujui pemerintah dan lembaga legislatif. Fungsi


12

anggaran dan akuntansi harus saling melengkapi di dalam pengelolaan keuangan negara serta harus diintegrasikan. 3) Perkiraan-perkiraan yang harus diselenggarakan Sistem akuntansi pemerintah harus mengembangkan perkiraan perkiraan untuk mencatat transaksi uang terjadi. Perkiraan-perkiraan yang dibuat harus dapat menunjukkan akuntabilitas keuangan negara yang andal dari sisi obyek dan tujuan penggunaan dana serta pejabat atau organisasi yang mengelolanya. 4) Memudahkan pemeriksaan oleh aparatur negara Sistem akuntansi pemerintah yang dikembangkan harus memungkinkan aparat pemeriksaan untuk melakukan tugasnya. 5) Sistem akuntansi harus terus dikembangkan Dengan adanya perubahan lingkungan dan sifat transaksi, sistem akuntansi pemerintahan harus terus disesuaikan dan dikembangkan sehingga tercapai efisiensi, efektivitas dan relevansi. 6) Perkiraan-perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif Sistem akuntansi pemerintahan harus mengembangkan perkiraan perkiraan secara efektif sehubungan dengan sifat dan perubahan lingkungan sehingga dapat mengungkapkan hasil ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan suatu program.


13

7) Sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan guna pengembangan rencana dan program. Sistem akuntansi pemerintahan harus dikembangkan untuk para pengguna informasi keuangan, yaitu pemerintah, rakyat (lembaga legislatif), lembaga donor, Bank Dunia, dan lain sebagainya. 8) Pengadaan suatu perkiraan Perkiraan-perkiraan yang dibuat harus memungkinkan analisis ekonomi atas data keuangan dan mereklasifikasi transaksi-transaksi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka pengembangan perkiraan-perkiraan nasional. 5. Teknik pencatatan dalam akutansi sektor publik Sesuai dengan amanat UU no.17 tahun 2003 dan PP No.71 tahun 2010 maka pemerintah daerah wajib menggunakan basis akrual. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Menurut Sholihin(2015:10), basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan dalam Laporan Operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk pendapatan Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh

pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di

rekening kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada


14

saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi

lingkungan

berpengaruh

pada

keuangan

pemerintah,

tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Secara ringkas, basis akrual adalah basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transakasi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.

B. Otonomi Daerah 1. Pengertian Otonomi Daerah Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Mardiasmo (2002: 25) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.


15

2. Beberapa komponen yang membentuk otonomi daerah yaitu: 1) Kewenangan Otonomi Luas Yang dimaksud dengan kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama serta kewenangan dibidang lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. 2) Otonomi Nyata Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah. 3) Otonomi Yang Bertanggung Jawab Otonomi

yang

bertanggung

jawab

adalah

berupa

perwujudan

pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan

dan

kesejahteraan

masyarakat

yang

semakin

baik,

pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


16

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 8,9,10,11 tentang Pemerintah Daerah, ada 4 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah yaitu : a) Desentralisasi yaitu penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. b) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. c) Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi. d)

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.


17

3. Prinsip otonomi Daerah Kuncoro(2014:6),

perkembangan

prinsip

dan

tingkatan

otonomi

pemerintah daerah di Indonesia pada dasarnya dibedakan menjadi: 1) rumah tangga secara materiil, di mana terdapat pembagian kewenangan secara terperinci antara tugas pemerintah pusat dan daerah; 2) rumah tangga secara riil, suatu sistem rumah tangga yang didasarkan pada keadaan, faktor, tindakan dan kebijakan yang nyata, sehingga terdapat harmoni antara tugas, kemampuan dan kekuatan baik dalam daerah itu sendiri maupun dengan pemerintah pusat; 3) rumah tangga secara formal, dimana tidak terdapat perbedaan dari sisi sifat dan urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah, sehingga perbedaan tugas yang dilaksanakan dengan kesanggupan daerah yang bersangkutan. 4. Tujuan kebijakan Otonomi Daerah Kuncoro (2014:30), Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien, cepat, dan efektif. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka dari pemerintah pusat.


18

C. Keuangan Daerah 1. Kemampuan Keuangan Daerah Kriteria penting yang lain untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2007, menyebutkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, APBD sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya undangundang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, antara lain (Nataluddin, 2001: 167): 1) Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah. 2) Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah. 3) Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah 4) Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah


19

Selain itu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut (Nataluddin, 2001:167): 1) Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. 2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu berkaitan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan

kegiatan

dalam

penyelenggaraan

pemerintah

dan

pelayanan

masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan / kemandirian daerah.


20

Pola hubungan daerah menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2002:169) mengemukakan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. 1) Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). 2) Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi. 3) Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. 4) Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah. Menurut Kuncoro (2014:8), berpijak pada tiga asas desentralisasi (dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas perbantuan), pengaturan hubungan keuangan pusat daerah didasarkan atas 4 prinsip yaitu urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN, urusan yang merupakan tugas pemerintah sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD, urusan yang merupakan tugas


21

pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya yang dilaksanakan dalam rangka tugas perbantuan dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya atas beban APBD sebagai pihak yang menugaskan, sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan. 2. Peningkatan Pendapatan Daerah Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan agar pendapatan daerah dapat ditingkatkan antara lain sebagai berikut (Nirzawan, 2001: 75): 1) Intensifikasi, dilaksanakan antara lain dengan cara sebagai berikut : a) Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi serta tertib dalam penyetoran. b)

Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku.

c) Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan di lapangan oleh petugas. d) Membentuk tim satuan tugas (satgas) pada dinas terkait yang bertugas mengawasi pemungutan di lapangan oleh petugas. e) Memberikan insentif secara khusus kepada aparat pengelola PAD yang dapat melampaui penerimaan dari target yang telah ditetapkan.


22

f) Mengadakan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melalui kegiatan penyuluhan. g) Melakukan langkah-langkah pengendalian lain guna menghindari timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan maupun penetapan pajak dan retribusi daerah. 2)Ekstensifikasi, dilaksanakan dengan cara antara lain sebagai berikut: a) Menyusun program kebijakan dan strategi pengembangan dan menggali obyek pungutan baru yang potensial dengan lebih memprioritaskan kepada retribusi daerah untuk ditetapkan dan dijabarkan dalam peraturan daerah. b) Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah untuk diajukan perubahan. c)

Mengadakan studi banding ke daerah lain guna mendapat informasi terhadap jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi lain

yang

memungkinkan untuk dikembangkan. 3 Pengelolaan Pengeluaran Daerah Dalam Peraturan pemerintah No. 39 tahun 2007, menyebutkan bahwa Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Sholihin (2015:31) berdasarkan karakteristiknya, belanja dikelompokkan menjadi belanja rutin (belanja operasi), belanja pembangunan (belanja modal) dan belanja tidak terduga.


23

1) Belanja Operasi Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari: a. Belanja Pegawai Merupakan belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemda yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. b. Belanja Barang Merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja barang dapat dibedakan menjadi belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas. 1. Belanja Barang dan Jasa Merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai

keperluan

kantor

sehari-hari,

pengadaan/

penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lainlain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat


24

nonfisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh pemda dan pengeluaran jasa nonfisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian. 2. Belanja Pemeliharaan Merupakan

pengeluaran

yang

dimaksudkan

untuk

mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi,

peralatan

mesin,

dan

lain-lain

sarana

yang

berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. 3. Belanja Perjalanan Dinas Merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. c. Belanja Bunga Belanja bunga adalah pengeluaran pemda untuk pembayaran bunga(interest) atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal


25

outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panajang d. Belanja Subsidi Belanja Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. e. Hibah Hibah adalah pengeluaran pemda dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemda lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. f. Bantuan Sosial Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

2) Belanja Modal Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika


26

pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemda, pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemda, perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Belanja modal terdiri meliputi antara lain: belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya 3) Belanja tidak terduga Menurut pasal 48 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Tak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup. Pengeluaran daerah tersebut harus dikelola dengan memperhatikan beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan antara lain (Nirzawan,2001: 77): 1) Akuntabilitas Akuntabilitas pengeluaran daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut


27

(DPRD dan masyarakat luas). Aspek penting yang harus dipertimbangkan oleh para manajer daerah adalah : a) Aspek legalitas pengeluaran daerah yaitu setiap transaksi pengeluaran yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya. b) Pengelolaan (stewardship) atas pengeluaran daerah yang baik, perlindungan aset fisik dan finansial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Prinsip-prinsip akuntabilitas pengeluaran daerah : a) Adanya sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengeluaran daerah dilakukan secara konsistensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b) Pengeluaran daerah yang dilakukan dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. c) Pengeluaran daerah yang dilakukan dapat berorientasi pada pencapaian visi, misi, hasil dan manfaat yang akan diperoleh. 2) Value of Money Pengeluaran daerah harus mendasarkan konsep value of money,yaitu: a) Ekonomi, adalah hubungan antara pasar (nilai uang) dan masukan (input). Ekonomi adalah pembelian barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan dan pada harga terbaik yang memungkinkan. Pengertian ekonomi sebaiknya mencakup juga pengeluaran daerah yang berhati-hati atau cermat dan penggunaan keuangan daerah secara optimal tanpa pemborosan (tepat guna).


28

Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian pada hakekatnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dan ekonomi, karena kedua-keduanya menghendaki penghapusan dan penurunan biaya. b) Efisiensi, berhubungan erat dengan konsep efektivitas, yaitu rasio yang membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dilakukan secara efisiensi apabila suatu target kinerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan biaya yang serendah-rendahnya. c) Efektivitas, merupakan kaitan atau hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggung jawaban dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapainya. Efektivitas dalam Pemerintah Daerah dapat diartikan penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan didalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang telah direncanakan. Namun demikian, walaupun ada yang dilaksanakan menyimpang dari rencana semula, tetapi mempunyai dampak yang menguntungkan pada kelompok penerima sasaran manfaat, maka dapat dikatakan efektif. Semakin besar kontribusi pengeluaran yang dilakukan terhadap nilai pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan dapat dikatakan efektif proses kerja dari unit kerja dimaksud.


29

4. Penyebab Ketergantungan Fiskal Menurut Kuncoro (2014:13), Penyebab utama rendahnya Pendapatan Asli Daerah yang menyebankan tingginya ketergantungan terhadap subsidi dari pusat

adalah Pertama, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai

sumber pendapatan daerah, seperti Daerah Tingkat 1 bagian laba BUMD selama tahun 1988-1993 meningkat pesat (tahun 1988 berjumlah Rp16,7 milyar meningkat menjadi Rp 40,2 milyar pada tahun 1993), namun sumbangannya terhadap pendapatan daerah relatif masih kecil. Kedua, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung dan tak langsung ditarik oleh pusat. Pajak penghasilan badan maupun perorangan, Pajak Pertambahan Nilai, bea cukai, PBB, royalti/IHH/IHPH (atas minyak, pertambangan, kehutanan) semua diadministrasi dan ditentukan tarifnya oleh pusat. Ketiga, kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan. Pajak daerah yang ada saat ini berjumlah 50 jenis pajak, tetapi yang bersifat ekonomis bisa dilakukan pemungutannya hanya terdiri dari 12 jenis pajak. Sekitar 90% pendapatan Daerah Tingkat I hanya berasal dari dua sumber: Pajak Kendaraan Bermotor dan Balik Nama. Di Daerah Tingkat II, sekitar 85% pendapatan daerah hanya berasal dari enam sumber: pajak hotel dan restauran, penerangan jalan, pertunjukan, reklame, pendaftaran usaha, ijin penjualan/ pembikinan petasan dan kembang api. Pajak yang dapat diandalkan di Daerah Tingkat II hanya


30

dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Balik Nama. Pajak-pajak daerah lainnya sulit sekali untuk diharapkan karena untuk mengubah kebijakan pajak daerah memerlukan persetujuan dari Departemen Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Keempat, ada yang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme. Yugoslavia dan Uni Soviet sering ditunjuk sebagai contoh negara yang cerai berai karena dorongan dari daerah yang merasa cukup kuat dalam sumber keuangan untuk berdiri sendiri sebagai sebuah negara. Kelima, kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selama ini pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk blok dan spesifik. Subsidi yang bersifat blok terdiri dari Inpres Dati I, Inpres Dati II dan Inpres desa. Subsidi yang bersifat spesifik meliputi Inpres pengembangan wilayah, Sekolah Dasar, kesehatan, penghijauan dan reboisasi, jalan serta jembatan. Perbedaan utama antara subsidi blok dengan subsidi spesifik adalah

daerah memiliki keleluasaan dalam penggunaan

subsidi blok, sedangkan penggunaan dana subsidi spesifik sudah ditentukan oleh pemerintah pusat dan daerah tidak mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut.


31

D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Sholihin (2010:3) anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian maka APBD harus benarbenar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Atas dasar tersebut, penyusunan APBD hendaknya mengacu pada normanorma dan prinsip anggaran sebagai berikut (Nirzawan, 2001: 79) : a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah menyejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari


32

suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggung jawabkan. b. Disiplin Anggaran Anggaran yang disusun harus dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan. Pemilihan antara belanja yang bersifat rutin dengan belanja yang bersifat pembangunan / modal

harus

diklasifikasikan

pencampuradukan kedua sifat

secara anggaran

jelas

agar

yang dapat

tidak

terjadi

menimbulkan

pemborosan dan kebocoran dana. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos / pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. c. Keadilan Anggaran Pembiayaan pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat, untuk itu pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan. d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan


33

tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang diprogramkan. e. Format Anggaran Pada dasarnya APBD disusun berdasarkan format anggaran defisit (defisit budget format). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Apabila terjadi surplus, daerah dapat membentuk dana cadangan, sedangkan bila terjadi defisit, dapat ditutupi melalui sumber pembiayaan pinjaman dan penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) disusun dengan pendekatan kinerja dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan, demikian juga halnya dengan perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Sedangkan perhitungan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Sholihin (2010:3), fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan antara lain karena anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik, anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan, anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum, anggaran memberi landasan penilaian kinerja


34

pemerintah, hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. 2. Analisis Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan walaupun perakuntasian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. Analisis rasio pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat maupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan Pemerintah Daerah tersebut terhadap Pemerintah Daerah lainnya. Adapun pihak-pihaknya yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah: 1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat). 2. Pemerintah eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya. 3. Pemerintah pusat / provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. 4. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.


35

Beberapa rasio yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut : a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Pinjaman, (Halim, 2012:L-5). Rumus yang digunakan adalah: Rasio Kemandirian = Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. Jadi,


36

Semakin tinggi rasio Kemandirian, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah. b) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah. Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : DDF = Keterangan : DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal PADt =Total PAD tahun t TPDt = Total Penerimaan Daerah Tahun t Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah.


37

c) Rasio Indeks Kemampuan Rutin Indeks Kemampuan Rutin yaitu : Proporsi antara PAD dengan pengeluaran rutin . Sedangkan dalam menilai Indeks Kemampuan Rutin daerah (IKR) dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Rumus : IKR = Keterangan : IKR = Indeks Kemampuan Rutin PAD = Pendapatan Asli Daerah Rasio Indeks Kemampuan Rutin menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahanya. Semakin tinggi rasio Indeks Kemampuan Rutin, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah. d) Rasio Keserasian Keserasian ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2007: 235).


38

Secara sederhana rasio keserasian ini dapat diformulasikan sebagai berikut: Rasio Belanja Rutin =

Rasio Belanja Pembangunan = Rasio Keserasian menggambarkan keseimbangan antara alokasi dana pemerintah daerah pada belanja rutin dan belanja pembangunan. Semakin tinggi rasio Keserasian, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah. e) Rasio Pertumbuhan Rasio pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya. Pertumbuhan APBD dilihat dari berbagai komponen penyusun APBD yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Total Pendapatan, Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan, (Halim, 2012: L-9). Rumus yang digunakan adalah : r= Keterangan : Pn = Data yang dihitung pada tahun ke-n Po = Data yang dihitung pada tahun ke-0 r = Pertumbuhan


39

Data yang dihitung adalah PAD, TPD, Belanja Rutin, Belanja Pembangunan. Apabila semakin tinggi nilai PAD, TPD dan Belanja Pembangunan yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Rutin, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode yang berikutnya. Selanjutnya jika semakin tinggi nilai PAD, TPD, dan Belanja Rutin yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Pembangunan, maka pertumbuhannya adalah negatif, artinya bahwa daerah yang bersangkutan belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode yang berikutnya. Semakin tinggi rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah. f)

Trend Purwanto (2007:176), Trend adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata. Trend data berkala bisa berbentuk trend yang meningkat dan menurun. Trend yang meningkat disebut trend positif dan trend yang menurun disebut trend yang negatif. Trend menunjukkan perubahan waktu yang relatif panjang dan stabil. Trend positif dan negatif : a. Trend Positif Trend positif mempunyai kecenderungan nilai ramalan (Y’) meningkat dengan meningkatnya waktu (X). Persamaan trend positif adalah:


40

Y’= a + bX Dimana a= konstanta dan b adalah tingkat kecenderungan. Apabila X naik 1 satuan, maka Y’ akan naik sebesar b satuan. Trend positif mempunyai slope/ gradien/ kemiringan garis yang positif dari bawah ke atas. b. Trend Negatif Trend negatif mempunyai kecenderungan nilai ramalan (Y’) menurun dengan meningkatnya waktu (X). Persamaan trend negatif adalah: Y’ = a - bX

Dimana a=konstanta dan b adalah tingkat kecenderungan. Apabila X naik 1 satuan, maka Y; akan turun sebesar b satuan. Trend negatif mempunyai slope/ gradien/ kemiringan garis yang negatif dari atas ke bawah. E. Kerangka Pemikiran Satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam


41

keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah. Beberapa kemungkinan permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Pemerintah yang disebabkan oleh ketidaksiapan dalam melaksanakan otonomi daerah, yaitu: ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, kurang serasinya antara anggaran belanja rutin dengan belanja pembangunan yang menyebabkan lambannya pembangunan daerah


BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan metode kuantitatif. Di dalam penelitian kuantitatif menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, rasio pertumbuhan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh bersumber dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder berasal data keuangan APBD Kota Yogyakarta Kabupaten Sleman. B. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-Mei 2015. Penelitian dilaksanakan di Kota Yogyakarta Kabupaten Sleman dengan memperoleh data melalui DPKAD (Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Sleman, dan BPS(Badan Pusat Statistik) Kabupaten Sleman.

42


43

C. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1.Metode Dokumentasi Pencatatan, pengumpulan dan pengelompokan data berkaitan dengan permasalahan penelitian dari sumber data sekunder. 2. Observasi Mengadakan tinjauan secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara mengamati, meneliti dan mempelajari tentang data-data sekunder dari APBD Kota Yogyakarta Kabupaten Sleman Periode 2010-2014. D. Teknik analisis Data 1. Untuk menjawab permasalahan yang pertama dilakukan dengan menghitung rasio sebagai berikut: a. Rasio

Kemampuan Keuangan

Kemandirian

Keuangan

Daerah

Daerah yaitu

yang terdiri

dari Rasio

(pendapatan

asli

daerah

dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain/ pihak ekstern), Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kemandirian daerah adalah Tingkat Kemandirian Daerah =

X100%

Rasio kemandirian daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana di luar PAD. Selain itu, rasio kemandirian daerah


44

juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Pola hubungan daerah menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2002:169) mengemukakan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. 1) Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah) 2) Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi. 3) Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. 4) Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah.


45

Tabel III.1 Tingkat Kemandirian Daerah Rasio Kemandirian Tingkat Kemandirian 0% - 25% Sangat Rendah 25% - 50% Rendah 50% - 75% Sedang 75% - 100% Tinggi Sumber: Tangkilisan ( 2005:82)

Pola Hubungan Instruktif Konsultatif Partisipatif Delegatif

Kabupaten Sleman semakin mampu dalam menghadapi otonomi daerah jika rasio kemandirian sudah lebih dari 75%. b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan (komponen PAD dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah), Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: DDF= Keterangan: DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal PADt = Total PAD tahun t TPDt = Total Penerimaan Daerah Tahun t


46

Tabel III.2 Tingkat Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah PAD/TPD (%) 0,00-10,00 10,01-20,00 20,01-30,00 30,01-40,00 40,01-50,00 >50,00 Sumber: Tangkilisan (2005:83)

Kemampuan Keuangan Daerah Sangat Kurang Kurang Cukup Sedang Baik Sangat Baik

Kabupaten Sleman semakin mampu dalam menghadapi otonomi daerah jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal yaitu lebih dari 50%.

c. Rasio Indeks Kemampuan Rutin yang menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya (Perbandingan antara proporsi PAD dengan Total Pengeluaran Rutin)

IKR = Keterangan: IKR = Indeks Kemampuan Rutin PAD = Pendapatan Ali Daerah

X 100%


47

Tabel III.3 Tingkat Kemampuan Rutin Daerah PAD/Pengeluaran Rutin (%) 0,00-10,00 10,01-20,00 20,01-30,00 30,01-40,00 40,01-50,00 >50,00 Sumber : Tangkilisan (2005:84)


Kabupaten Sleman mampu dalam menghadapi otonomi daerah jika dilihat dari rasio indeks kemampuan rutin yaitu lebih dari 50%. d. Rasio Keserasian yang menggambarkan keseimbangan antara alokasi dana pemerintah daerah pada belanja rutin dan belanja pembangunan. Secara sederhana rasio dapat diformulasikan sebagai berikut: Rasio Belanja Rutin = Rasio Belanja pembangunan = e. Rasio Pertumbuhan yang menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah

daerah

dalam

mempertahankan

dan

keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya. Rumus yang digunakan adalah: r= Keterangan: Pn = Data yang dihitung pada tahun ke-n Po = Data yang dihitung pada tahun ke-0 r = Pertumbuhan

meningkatkan


48

Tabel III.4 Tingkat Pertumbuhan Daerah

Pertumbuhan (%) 0,00-10,00 10,01-20,00 20,01-30,00 30,01-40,00 40,01-50,00 >50,00 Sumber : Tangkilisan 2005:84


Kabupaten Sleman mampu dalam menghadapi otonomi daerah jika dilihat dari rasio pertumbuhan yaitu lebih dari 50%.

2. Untuk menjawab permasalahan yang kedua dilakukan perbandingan perhitungan antar periode dari 2010 sampai dengan 2014 sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya dalam setiap periode dengan menggunakan analisis trend sebagai tolak ukur dalam menilai

perkembangan

kemampuan

keuangan

daerah

dalam

mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Pemerintahan Kabupaten Sleman. Di dalam analisis trend, jika koefisien b positif (b>0) berarti disimpulkan mengalami peningkatan dan daerah semakin mampu dalam melaksanakan otonomi daerah . jika koefisisen b negatif (b<0) berarti disimpulkan mengalami penurunan dan daerah belum mampu dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin

tinggi

rasio

mengindikasikan

bahwa

tingkat

ketergantungan daerah terhadap sumber pendapatan daerah selain PAD semakin rendah dan semakin tingginya tingkat pertisipasi masyarakat


49

dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan demikian pula sebaliknya. Dalam analisis trend, digunakan analisis time series dengan persamaan trend sebagai berikut (Purwanto, 2007) : Y’ = a + bX Besarnya a dan b dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut : a=

b=

Keterangan : Y’ = Nilai trend a = Nilai konstanta yaitu nilai Y pada saat nilai X=0 b = Nilai kemiringan yaitu tambahan nilai Y, apabila X bertambah satu satuan X = Nilai periode tahun


BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

A. Letak Geografis Wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai 1100 13’00” sampai dengan1100 33’00’’ Bujur Timur, dan mulai 70 34’51’’ sampai dengan 70 47’03’’ Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 100-2.500 meter di atas permukaan air laut. Jarak terjauh Utara-Selatan kira-kira 32 km, Timur-Barat kira-kira 35 km, terdiri dari 17 kecamatan, 86 desa, dan 1.212 padukuhan. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa tengah, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, provinsi D.I.Yogyakarta dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah di bagian selatan merupakan dataran rendah yang subur, sedang bagian utara sebagian besar merupakan tanah kering yang berupa ladang dan perkarangan, serta memiliki permukaan yang agak miring ke selatan dengan batas paling utara adalah Gunung Merapi. Di lereng selatan Gunung Merapi terdapat dua buah bukit, yaitu bukit Turgo dan Bukit Plawangan yang merupakan bagian dari Kawasan Wisata Kaliurang. Beberapa sungai yang mengalir melalui Kabupaten Sleman menuju Pantai Selatan antara lain Sungai Progo, Krasak, Sempor, Kuning, Boyong, Winongo, Gendol, dan Opak.

50


51

Tabel IV.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah Kabupaten Sleman Sebelah

Letak Geografis

Batas Wilayah

Side

Geographical

Border Area

(1)

(2)

(3)

70 34’51”LS

Kabupaten Boyolali,

1. Utara/ North

Provinsi Jawa Tengah/ Boyolali Regency, Jawa Tengah Province 2. Timur/East

1100 13’ 00” BT

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah/ Klaten Regency, Jawa Tengah Province

3. Selatan/ South

70 47’03”LS

Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta/ Bantul Regency, D.I.Yogyakarta Province, Yogyakarta City, D.I. Yogyakarta Province


4. Barat/West

1100 33’00”BT

52

Kabupaten Kulonprogo, Provinsi D.I.Yogyakarta, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah/ Kulonprogo Regency, D.I. Yogyakarta Province, Magelang Regency, Jawa Tengah Province

Sumber : Badan Pusat Statistik Sleman


53

B. Pemerintahan Jumlah pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman pada Tahun 2013 sebanyak 12.032 orang. Dari Jumlah tersebut, 192 orang adalah pegawai Golongan I, 1.784 orang pegawai golongan II, 4609 orang pegawai golongan III, dan 5.447 orang adalah pegawai golongan IV. Menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan pegawai otonom terdiri dari 95 pegawai berijasah SD, 232 berijasah SMP, 2.486 berijasah SMA, 6.712 pegawai berijasah DI-DIII, dan1.475 pegawai berijasah DIV-S2. Jumlah pegawai instansi vertikal yang ada di Kabupaten Sleman adalah sebanyak 1.545 orang, terdiri dari 7 pegawai golongan I, 151 pegawai golongan II, 900 pegawai golongan III, dan 487 pegawai golongan IV. Bila dilihat dari pendidikannya, pegawai instansi vertikal tersebut terdiri dari 3 pegawai berijasah SD, 13 pegawai berijasah SMP, 272 pegawai berijasah SMA, 108 pegawai berijasah DI-DIII, dan 1.139 berijasah DIV-S2.

C.

Penduduk, Tenaga Kerja, Keluarga Berencana dan Transmigrasi 1.

Banyaknya Penduduk Berdasarkan hasil proyeksi berdasarkan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Sleman Tahun 2013 sebesar 1.141.718 jiwa, terdiri dari 574.913 laki-laki dan 566.805 perempuan. Dengan luas wilayah 574,82 km2, maka kepadatan penduduk kabupaten Sleman adalah 1.986 jiwa per km2 . Beberapa kecamatan yang relatif padat penduduknya adalah Depok dengan 5.260 jiwa


54

per km2, Mlati dengan 3.740 jiwa per km2 serta Gamping dan Ngaglik dengan masing-masing 3.491 jiwa dan 2.837 jiwa per km2.

Gambar IV.1 Banyaknya penduduk Kabupaten Sleman

2. Keluarga Berencana Sebagai upaya untuk mengendalikan banyaknya penduduk, Pemerintah melancarkan program KB. Program ini di samping untuk menekan ledakan jumlah penduduk, juga dimaksudkan sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pasangan usia subur yang merupakan salah satu sasaran program KB pada tahun 2013 tercatat sebanyak 193.421 pasangan. Mereka tersebar pada 17 kecamatan dengan jumlah terbesar di Kecamatan Gamping sebanyak 18.147 pasangan(9,38%), disusul Kecamatan Depok 17.652 (9,13%) pasangan dan Kecamatan Ngaglik sebanyak 15.864 pasangan (8,20%).


55

3. Tenaga Kerja Dari 13.307 pencari kerja, sebanyak 2.963 orang telah ditempatkan bekerja yang tersebar pada berbagai sektor tahun 2013. Dilihat menurut wilayah penempatan, para pencari kerja disalurkan melalui tiga kelompok yakni antar lokal(AKAL), antar daerah (AKAD), dan antar negara(AKAN). Sebanyak 2.573 pencari kerja(85,03%) disalurkan melalui AKAL, serta masing-masing sebanyak 288 orang (9,52%) dan 165 orang (5,45%) melalui AKAD dan AKAN.

4.

Transmigrasi

Penempatan transmigrasi menurut daerah penempatannya dibedakan dua kawasan yaitu Kawasan Barat dan Kawasan Timur, Kawasan Barat terdiri dari Nangroe Aceh, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Sementara kawasan Timur terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Sulawesi Selatan.

D. Sosial 1. Pendidikan Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam pengembangan sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa banyak ditentukan oleh kualitas pendidikan penduduknya. Beberapa faktor utama

yang mendukung

penyelenggaraan pendidikan adalah ketersediaan sekolah yang memadai


56

dengan sarana prasarananya, pengajar dan keterlibatan anak didik, maupun komite sekolah. Pada jenjang SD, Kabupaten Sleman pada tahun 2013/2014 memiliki sebanyak 501 unit sekolah yang terdiri dari 377 SD swasta. Banyaknya guru SD mencapai 4.156 orang di SD negeri dan 1.655 orang di SD swasta. Adapun peserta didik yang sedang mengenyam pendidikan tercatat sebanyak 87.264 anak yang terbagi menjadi 63.352 anak bersekolah di SD negeri dan 22.912 anak di SD swasta Pada jenjang SMP, jumlah sekolah tercatat sebanyak 110 sekolah, yang terdiri dari 54 SMP negeri dan 56 SMP swasta. Banyaknya guru yang mengajar di SMP tercatat sebanyak 2.743 orang. Sebagian dari mereka 1.618 orang mengajar di SMP negeri, sedangkan selebihnya di SMP swasta. Adapun murid yang bersekolah di SMP pada tahun 2013/2014 mencapai 34.923 orang yang terdiri dari 22.983 orang di SMP negeri dan SMP swasta sebanyak 11.940 orang. Pada jenjang SMA, tersedia sebanyak 42 sekolah dengan 17 SMA negeri dan 25 SMA swasta. Dilihat dari banyaknya kelas, SMA swasta memiliki 155 kelas dan SMA negeri memiliki 267 kelas. Banyaknya guru di SMA negeri 640 orang dan banyaknya guru di SMA swasta 535 orang, dengan murid di SMA negeri sebanyak 7.735 orang dan di SMA swasta sebanyak 3.232 orang. Untuk jenjang pendidikan menengah lainnya yakni SMK, terdapat sebanyak 58 sekolah yang didominasi oleh SMK swasta yakni sebanyak 50 sekolah.


57

2. Agama Komposisi penduduk menurut agama yang dipeluk di Kabupaten Sleman pada tahun 2013 mencatat sekitar 1.034.100 orang beragama Islam, Katholik sebanyak 63.637 orang, disusul oleh agama Kristen sebanyak 25.929 orang. Adapun penduduk beragama Hindu dan Budha masing-masing tercatat sebanyak 1.483 orang dan 905 orang.

E. Pertanian Pertanian adalah kegiatan usaha yang meliputi budi daya tanaman pangan hortikultura, perkebunan,perikanan, kehutanan dan peternakan. 1. Tanaman Pangan Tanaman pangan meliputi padi dan palawija. Tanaman palawija mencakup komoditas jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kedelai serta kacang hijau. Adapun hortikultura terdiri dari sayur- sayuran, buahbuahan, tanaman hias dan tanaman obatan. Produksi padi sawah dan padi ladang Kabupaten Sleman pada tahun 2013 tercatat sebanyak 307.869 ton. Dibandingkan tahun 2012 terjadi penurunan produksi sebesar 1,58 persen dengan produksi sebanyak 312.815 ton. 2. Peternakan Pembangunan peternakan diprioritaskan pada pengembangan peternakan rakyat guna mendorong diversifikasi pangan dalam rangka mencukupi kebutuhan protein hewani yaitu daging, telur dan susu melalui kegiatan pemuliaan ternak dan inseminasi buatan. Populasi ternak besar pada


58

tahun 2013 terdiri dari sapi potong ±51.642 ekor, sapi perah ±3.614 ekor, kerbau ±671 ekor dan kuda ±347 ekor. Sedangkan populasi ternak kecil meliputi domba dengan populasi 71.412 ekor, kambing 36.789 ekor, dan babi ± 6.673 ekor. 3. Perkebunan Produksi tanaman perkebunanan yang dominan di Kabupaten Sleman adalah tebu dan kelapa dengan produksi masing-masing 596.343 kuintal dan 78.444,04 kuintal. Kemudian diikuti oleh mendong(untuk bahan baku tikar) dengan produksi sekitar 23.673,38 kuintal. 4. Perikanan Budidaya ikan di Kabupaten Sleman terdiri dari budidaya ikan di kolam air tawar dan budidaya ikan di kolam air sawah yang dikenal dengan mina padi. Sedangkan untuk budidaya di perairan umum masih digabung dengan penangkapan ikan di perairan umum. 5. Kehutanan Potensi kehutanan di Kabupaten Sleman adalah relatif kecil. Hal ini karena dari sekitar luas kabupaten Sleman 57.482 hektar hanya memiliki hutan seluas 6.149,92 hektar atau 10,69%. Kawasan hutan tersebut terdiri dari 4.42052 hektar hutan rakyat dan selebihnya merupakan hutan negara dan cagar alam yakni sekitar 1.728,38 hektar dan 1.02 hektar.


59

F. Industri Industri dikelompokkan ke dalam 2 sektor, yaitu Sektor Industri Kecil dan Sektor Industri Besar-Menengah. Kelompok Sektor Industri Kecil merupakan perusahaan yang mempunyai nilai aset kurang dari Rp200 juta, sedangkan perusahaan yang mempunyai nilai aset lebih dari Rp 200 juta dikelompokkan menjadi Sektor Industri Besar-Menengah. Pada tahun 2012, jumlah perusahaan industri kecil adalah15.707 dan bertambah pada tahun 2013 menjadi 15.850 perusahaan. Banyaknya perusahaan industri besar menengah mencapai 136 perusahaan pada tahun 2013.

Gambar IV.2 Banyaknya Industri Kecil di Kabupaten Sleman


60

G. Pertambangan dan Penggalian Komoditas terbesar hasil usaha pertambangan bahan galian golongan di Kabupaten Sleman adalah pasir. Sebagian besar galian tersebut dihasilkan

di

Kecamatan

Cangkringan.

Jumlah

pemegang

ijin

penggunaan air bawah tanah di Kabupaten Sleman sebanyak 348, dengan jumlah sumur bor dan gali sebanyak 358 sumur. Jumlah sumur terbanyak ada di Kecamatan Depok yaitu sebesar 119 sumur. H. Perdagangan Pada tahun 2013, realisasi ekspor mencapai 32.415.786,53 USD dengan volume 1.403.973,76 kilogram. Pakaian Jadi, Sarung tangan sintesis dan sarung tangan kulit memberikan kontribusi yang dominan terhadap nilai export di Kabupaten Sleman. Komoditi tersebut memberikan kontribusi sebesar 82,21% dari jumlah nilai export pada tahun 2013. Menurut negara tujuan, Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor terbesar yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap nilai ekspor(40,76%) dan diikuti Jepang(25,03%), dan Belanda(6,55%). I. Hotel Banyaknya hotel/penginapan di Kabupaten Sleman pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2012, yaitu sebesar 387 hotel.


J.

61

Pariwisata Banyaknya wisatawan asing dapat digolongkan menjadi 4 kategori sesuai dengan asal benua. Jumlah wisatawan asing yang terbanyak berasal dai Benua Asia yaitu 34.555 wisatawan yang didominasi oleh wisatawan dari Jepang dan Singapura. Banyaknya wisatawan dari Benua Eropa adalah 19.663 wisatawan yang didominasi oleh wisatawan dari jerman dan Italia. Selain itu, 4.817 wisatawan dari Benua Amerika dan .992 wisatawan dari Benua Australia dan sekitarnya.

K. Transportasi Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah hukum Polres Sleman pada akhir tahun 2013 mencapai 53.922 kendaraan. Dari jumlah tersebut terinci menjadi 448 kendaraan merupakan kendaraan umum perusahaan, 53.261 kendaraan merupakan kendaraan pribadi, dan 213 kendaraan merupakan kendaraan milik pemerinrah. L.

Keuangan dan Perbankan Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2013 mencapai 1.899,497 milyar rupiah atau naik sebesar 19,48 persen dibanding tahun anggaran 2012. Pendapatan terbesar berasal dari bagian Dana Perimbangan yaitu sebesar 992,782 milyar rupiah(52,26%). Realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013 mencapai 455.998 milyar rupiah atau sekitar 24,01% penyumbang penerimaan daerah, dengan penerimaan terbesar berasal dari pajak daerah, yaitu mencapai 281,38 milyar rupiah pada tahun anggaran 2013.


62

M. Produk Domestik Regional Bruto Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator makro ekonomi yang menggambarkan kinerja perekonomian suatu wilayah. Pada tahun 2013, PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Sleman mencapai 19, 105 trilyun rupiah, sementara PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 sebesar 7,472 trilyun rupiah.Dalam menilai PDRB atas dasar harga berlaku, digunakan data harga tahun 2013,sedang dalam menilai PDRB atas dasar harga konstan 2000, data harga yang digunakan adalah harga tahun 2000.


BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A.

Analisis Data dan Pembahasan Salah satu cara untuk menilai kemampuan keuangan Daerah yaitu dengan mengukur kemampuan keuangan daerah tersebut menggunakan analisis rasio. Penelitian

ini

bertujuan

untuk

menganalisis

kemampuan keuangan

pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dalam melakukan penelitian ini, data yang peneliti dapatkan adalah data Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2014. Berdasarkan data tersebut, peneliti menghitung Rasio kemandirian keuangan daerah, Rasio derajat desentralisasi fiskal, Rasio indeks kemampuan rutin, Rasio keserasian, Rasio pertumbuhan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dari keuangan daerah Kabupaten Sleman.

63


64

Berdasarkan kondisi data tentang PAD, bantuan pemerintah pusat dan laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman, maka untuk rasio kemandirian pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut halim (2012: L-5)

1. Rasio Kemandirian =

Perhitungan Rasio Kemandirian :

Rasio Kemandirian Tahun 2010 =

=17,48%

Rasio Kemandirian Tahun 2011 =

= 20,90%

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI 65

Tabel V.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2014

PAD Tahun Anggar an

Total Pendapatan

2010 2011 2012 2013

1.095.628.887.559,93 1.311.473.547.855,47 1.589.722.974.409,13 1.899.525.636.838,83

2014

SPE

Rp

Perkemban gan (%)

Rp

Perkembang an (%)

Rasio Kemandiria n (%)

163.056.459.137,93 226.723.271.088,47 301.069.539.284,13 449.270.304.864,83

39,05 32,79 49,22

932.572.428.422,00 1.084.750.276.767,00 1.288.653.435.125,00 1.450.255.331.974,00

16,32 18,80 12,54

17,48 20,90 23,36 30,98

Instruktif Instruktif Instruktif Konsultatif

2.076.820.131.084,13 573.337.599.560,11 Rata-Rata

27,62 37,17

1.503.482.531.524,02

3,67 12,83

38,13 26,17

Konsultatif Konsultatif

Sumber: Data Diolah

Pola


Dari tabel diatas

66

rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sleman

selama 5 tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Jika dilihat rasio kemandirian daerah pada tahun 2010, 2011, 2012 sebesar 17,48% , 20,90%, dan 23,36% dengan pola instruktif yang berarti peranan pemerintah pusat masih dominan terhadap kemandirian pemerintah daerah. Pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 30,98% dan 38,13% dengan pola konsultatif dimana peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit mampu dalam melaksanakan otonomi. Selama lima tahun anggaran rata-ratanya sebesar 26,17 %, berada pada skala interval (25%-50%) yang berarti Kabupaten Sleman belum mampu untuk menghadapi otonomi daerah. 2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

DDF=

Keterangan: PADt = Total PAD tahun t TPDt = Total Penerimaan Daerah tahun t Total penerimaan daerah adalah penjumlahan dari PAD, transfer pusat ke daerah, dan pendapatan daerah lainnya.


67

Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal :

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tahun 2010 =

= 14,88%

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tahun 2011 =

=17,29%

Tabel V.2 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun Anggaran

Pendapatan Asli Daerah

Total Pendapatan Daerah

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (%)

Keterangan

2010 2011 2012 2013 2014

163.056.459.137,93 226.723.271.088,47 301.069.539.284,13 449.270.304.864,83 573.337.599.560,11 Rata-rata

1.095.628.887.559,93 1.311.473.547.855,47 1.589.722.974.409,13 1.899.525.636.838,83 2.076.820.131.084,13

14,88 17,29 18,94 23,65 27,61 20,47

Kurang Kurang Kurang Cukup Cukup Cukup

Sumber :Data diolah

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio desentralisasi fiskal pada tahun 2010 ,2011, dan 2012 sebesar 14,88% , 17,29%, dan18,94%. Ini termasuk dalam kategori kurang yang maksudnya campur tangan pemerintah pusat sangat besar dalam pembangunan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.


68

Pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 23,65% dan 27,61%. Ini termasuk dalam kategori cukup yang berarti cukup besar campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah. Dengan kata lain, berdasarkan perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal pemerintah Kabupaten Sleman selama lima tahun anggaran dalam kategori cukup, karena berada pada interval 20,01% sampai 30,00%, ratarata rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 20,47%, termasuk dalam kategori cukup yang berarti cukup besar campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah . Dilihat dari derajat desentralisasi fiskal, pemerintah daerah Kabupaten Sleman belum mampu menghadapi otonomi daerah. 3. Rasio Indeks Kemampuan rutin Rumus : IKR =

x100%

Keterangan : IKR = Indeks Kemampuan Rutin PAD = Pendapatan Asli Daerah

Perhitungan Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Rasio Indeks kemampuan Rutin tahun 2010 =

x100%

= 16,48% Rasio Indeks Kemampuan Rutin tahun 2011 =

= 19,85%

X100%


69

Tabel V.3 Rasio Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun Anggaran

2010 2011 2012 2013 2014

Pendapatan Asli Daerah

Belanja Rutin

163.056.459.137,93 226.723.271.088,47 301.069.539.284,13 449.270.304.864,83 573.337.599.560,11 Rata-rata

989.131.133.924,33 1.142.118.624.078,58 1.241.689.260.072,05 1.420.339.683.204,62 1.542.922.443.616,11

Rasio Indeks Kemampuan Rutin (%)

Keterangan

16,48 19,85 24,25 31,63 37,16 25,87

Kurang Kurang Cukup Sedang Sedang Cukup

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio indeks kemampuan rutin pada tahun 2010 dan 2011 sebesar 16,48% dan 19,85%., ini termasuk tergolong dalam kategori kurang, sehingga pemerintah daerah kurang mampu untuk

membiayai

pengeluaran

rutin

dalam

melaksanakan

kegiatan

pemerintahannya dan campur tangan pemerintah pusat masih sangat besar. Selanjutnya pada tahun 2012 sebesar 24,25%, ini termasuk dalam kategori cukup yaitu pemerintah daerah cukup mampu untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya. Pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 31,63% dan 37,16%, ini termasuk dalam kategori sedang yaitu pemerintah daerah mampu untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya. Jadi, selama lima tahun anggaran pemerintah Kabupaten Sleman meiliki rasio IKR dalam kategori cukup karena masih berada dalam skala interval antara 20,01%-30,00% yaitu dengan rata-rata


70

sebesar 25,87%. Dilihat dari Rasio Indeks Kemampuan rutin, pemerintah daerah Kabupaten Sleman belum mampu untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. 4. Rasio Keserasian: Rasio Belanja Rutin =

X100%

Rasio Belanja pembangunan =

X100%

Perhitungan Rasio Keserasian tahun 2010 Rasio Belanja Rutin Tahun 2010

=

= 87,41% Jadi belanja yang dikeluarkan dari kas umum daerah Kabupaten Sleman dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah pada tahun 2010 sebesar 87,41%. Rasio Belanja Pembangunan Tahun 2010 =

= 12,59%


71

Jadi belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli barang modal daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2010 sebesar 12,59%. Perhitungan rasio keserasian tahun 2011 Rasio Belanja Rutin Tahun 2011

=

= 89,36% Jadi belanja yang dikeluarkan dari kas umum daerah Kabupaten Sleman dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah pada tahun 2011 sebesar 89,36% Rasio Belanja Pembangunan Tahun 2011

=

= 10,64% Jadi belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli barang modal daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2010 sebesar 12,59%.


Tabel V.4 Rasio Keserasian Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2014

Tahu n Angg aran

Total Belanja

2010

1.131.602.398.904,14

2011 2012 2013 2014

1.278.055.164.511,30 1.421.401.170.875,33 1.693.528.297.005,79 1.896.630.249.448,36

Sumber :Data Diolah

Belanja Operasi Rp Perke mban gan (%) 989.131.133.924,33 1.142.118.624.078,58 1.241.689.260.072,05 1.420.339.683.204,62 1.542.922.443.616,11

15,47 8,72 14,39 8,63

Belanja Modal Rp Perkem bangan (%)

Belanja Tidak Terduga Rp Perkemb angan (%)

Transfer Rp

Perkem bangan (%)

Rasio Belanja Operasi (%)

Rasio Belanja Modal (%)

99.812.269.370,81

-

4.404.090.314

-

38.254.905.295

-

87,41

12,59

96.111.399.134,72 132.536.252.044,00 206.859.865.136,17 282.849.371.259,00 Rata-rata

(3,71) 37,90 56,08 36,73

498.223.000 1.193.672.563 0 841.163.588

(88,69) 139,59 (100,00)

39.335.918.298 45.981.986.196,28 66.328.748.665 70.017.270.985,25

2,83 16,90 44,25 5,56

89,36 87,36 83,87 81,35 85,87

10,64 12,64 16,13 18,65 14,13


73

Dari tabel V.4 dapat disimpulkan bahwa rasio keserasian pemerintah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2010-2014 lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja operasi daripada belanja modal. Sehingga pemerintah Kabupaten Sleman perlu menekan besarnya alokasi dana untuk belanja operasi guna dialokasikan untuk belanja modal untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat. 5. Rasio Pertumbuhan Rasio Pertumbuhan yang menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan

dan meningkatkan

keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya.

Rumus yang digunakan adalah: r=

Keterangan: Pn = Data yang dihitung pada tahun ke-n Po = Data yang dihitung pada tahun ke-0 r = Pertumbuhan


Perhitungan Rasio Pertumbuhan tahun 2010 Rasio Pertumbuhan PAD tahun 2010

=

= 39,05% Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan tahun 2010

=

=19,70% Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi tahun 2010

=

= 15,47% Rasio Pertumbuhan Belanja Modal tahun 2010

=

= -3,71%

74


Tabel V.5 Rasio Pertumbuhan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2014

TA

PAD

Total Pendapatan

Belanja Operasi

Belanja Modal

Pertumb uhan PAD (%)

Pertumbuh an Pendapata n (%)

2010 163.056.459.137,93 2011 226.723.271.088,47

1.095.628.887.559,93 1.311.473.547.855,47

989.131.133.924,33 1.142.118.624.078,58

142.471.264.979,81 135.936.540.432,72

39,05

19,70

15,47

(3,71)

2012 301.069.539.284,13 2013 449.270.304.864,83 2014 573.337.599.560,11

1.589.722.974.409,13 1.899.525.636.838,83 2.076.820.131.084,13

1.241.689.260.072,05 1.420.339.683.204,62 1.542.922.443.616,11

179.711.910.803,28 273.188.613.801,17 353.707.805.832,25

32,79 49,22 27,62

21,22 19,49 9,33

8,72 14,39 8,63

37,90 56,08 36,73

Sumber: Data Diolah

Pertumbuha Pertumbuh n Belanja an Belanja Operasi Modal (%) (%)


76

Selama lima tahun anggaran rasio pertumbuhan PAD mengalami penurunan dan kenaikan. Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebesar 49,22%, yang pada tahun sebelumnya sebesar 32,79%. PAD mengalami 2 kali penurunan pada tahun 2012 sebesar 32,79% dan pada tahun 2014 sebesar 27,62%. Pendapatan asli daerah berada pada kategori sedang yang berarti pemerintah daerah Kabupaten Sleman belum mampu untuk melaksanakan otonomi daerah. Total pendapatan daerah juga mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 21,22% yang sebelumnya sebesar 19,70%, total pendapatan daerah juga mengalami 2 kali penurunan pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 19,49% dan 9,33%. Total pendapatan berada pada kategori kurang yang berarti pertumbuhan total pendapatan daerah masih buruk dan belum mampu untuk melaksanakan otonomi daerah. Belanja Operasi

mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar

14,39% yang sebelumnya sebesar 8,72% dan mengalami 2 kali penurunan pada tahun 2012 dan 2014 sebesar 8,72% dan8,63%. Belanja Modal mengalami peningkatan pada tahun 2012 dan 2013 sebesar 37,90% dan56,08 %, belanja Modal mengalami penurunan sebesar 36,73%. Dilihat dari rasio pertumbuhan belanja operasi dan belanja Modal, Kabupaten Sleman belum mampu untuk melaksanakan otonomi daerah.


77

Rendahnya pertumbuhan Pendapatan asli daerah, total pendapatan daerah, dan belanja pembangunan diikuti oleh peningkatan pertumbuhan belanja rutin maka pertumbuhannya adalah negatif, artinya pemerintah kota belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari satu periode ke periode berikutnya. Dilihat dari rasio pertumbuhan, Kabupaten Sleman belum mampu untuk melaksanakan otonomi daerah.

Tabel V.6 Analisis Trend Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2014 Tahun Anggaran

Tingkat Kemandirian (Y)

X

XY

X2

2010 2011 2012 2013 2014 Total

17,48 20,90 23,36 30,98 38,13 130,85

-2 -1 0 1 2 0

-34,96 -20,90 0 30,98 76,26 51,38

4 1 0 1 4 10

Sumber: Data diolah

Nilai a dan b dicari dengan formula:

a= = = 26,17


78

b=

= = 5,14 Jadi persamaan trend dilihat dari tingkat kemandirian keuangan daerah Y’ = 26,17 + 5,14 X Jika dilihat dari trend rasio kemandirian daerah besarnya b lebih dari no( b>0) maka daerah Kabupaten Sleman semakin mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.

Gambar V.1 Grafik Trend Rasio Kemandirian Daerah


79

Tabel V.7 Analisis Trend Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun Anggaran

2010 2011 2012 2013 2014 Total

Derajat Desentralisasi Fiskal (Y) 14,88 17,29 18,94 23,65 27,61 102,37

X

XY

X2

-2 -1 0 1 2 0

-29,76 -17,29 0 23,65 55,21 31,81

4 1 0 1 4 10

Sumber : Data diolah

a= b=

=

20,47 =

= 3,18

Jadi, persamaan trend dari derajat desentralisasi fiskal daerah kabupaten Sleman menjadi Y’= 20,47 + 3,18X Jika dilihat dari trend rasio derajat desentralisasi fiskal besarnya b lebih dari nol (b>0) , maka daerah Kabupaten Sleman semakin mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.


80

Gambar V.2 Grafik Trend Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel V.8 Analisis Trend Rasio Indeks Kemampuan Rutin Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun Anggaran

IKR (Y)

X

XY

X2

2010 2011 2012 2013 2014 Total

16,48 19,85 24,25 31,63 37,16 129,37

-2 -1 0 1 2 0

-32,96 -19,85 0 31,63 74,32 53,14

4 1 0 1 4 10


a=

=

= 25,87


b=

=

81

= 5,31

Sehingga, persamaan trend dari rasio indeks kemampuan rutin daerah kabupaten Sleman menjadi Y’= 25,87 + 5,31 X Jika dilihat dari trend rasio indeks kemampuan rutin besarnya b lebih dari nol (b>0) , maka daerah Kabupaten Sleman semakin mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.

Gambar V.3 Grafik Trend Rasio Indeks Kemampuan Rutin


82

Tabel V.9 Analisis Trend Rasio Keserasian (Belanja Operasi) Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun Anggaran 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Belanja Operasi (Y) 87,41 89,36 87,36 83,87 81,35 429,35

X

XY

X2

-2 -1 0 1 2 0

-174,82 -89,36 0 83,87 162,7 -17,61

4 1 0 1 4 10


a=

=

= 85,87

b=

=

= -1,76

Sehingga, persamaan trend dari rasio keserasian (belanja operasi) Kabupaten Sleman menjadi Y’=85,87 - 1,76X Jika dilihat dari trend rasio keserasian (belanja Operasi) besarnya b kurang dari nol (b<0) , maka daerah kabupaten sleman semakin mampu untuk menghadapi otonomi daerah karena pada saat ini belanja operasi lebih besar dibandingkan dengan belanja modal. Jika pertumbuhan belanja operasi semakin menurun menuju ke belanja modal, maka keserasian belanja operasi dan belanja modal menjadi semakin baik.


Gambar V.4 Grafik Trend Rasio Keserasian (Belanja Operasi)

Tabel V.10 Analisis Trend Rasio Keserasian (Belanja Modal) Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2014 Tahun Belanja Anggaran Modal (Y) 2010 8,82 2011 7,52 2012 9,32 2013 12,21 2014 14,91 Total 52,78 Sumber: Data diolah

a=

=

= 10,56

X

XY

X2

-2 -1 0 1 2 0

-17,64 -7,52 0 12,21 29,82 16,87

4 1 0 1 4 10

83


b=

=

84

=1,69

Sehingga persamaan trend dari belanja modal di dalam rasio keserasian belanja modal Kabupaten Sleman menjadi Y’ = 10,56 + 1,69X Jika dilihat dari trend rasio indeks kemampuan rutin besarnya b lebih dari nol (b>0) , maka daerah kabupaten sleman semakin mampu dalam melaksanakan otonomi daerah karena pada saat ini belanja modal lebih kecil dibandingkan dengan belanja operasi. Jika pertumbuhan belanja modal semakin meningkat menuju ke belanja operasi, maka keserasian belanja operasi dan belanja modal akan menjadi semakin baik.

Gambar V.5 Grafik Trend Rasio Keserasian (Belanja Modal).


85

Tabel V.11 Analisis Trend Rasio Pertumbuhan (PAD) Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2014 Tahun

PAD (Y)

X

XY

X2

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Total

39,05 32,79 49,22 27,62 148,68

-3 -1 1 3 0

-117,15 -32,79 49,22 82,86 -17,86

9 1 1 9 20

Sumber: Data diolah

a=

b=

=

=

= 37,17

= -0,89

Sehingga persamaan trend Rasio Pertumbuhan (PAD) Kabupaten Sleman menjadi Y’=37,17-0,89 X Jika dilihat dari trend rasio pertumbuhan (PAD) besarnya b kurang dari nol (b<0), maka pertumbuhan asli daerah Kabupaten Sleman semakin buruk dan belum mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.


Gambar V.6 Grafik Trend Rasio Pertumbuhan (Pendapatan Asli Daerah)

Tabel V.12 Analisis Trend Rasio Pertumbuhan ( Total Pendapatan Daerah) Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Total

Pendapatan(Y) 19,70 21,22 19,49 9,33 69,74

Sumber: Data diolah

a=

=

b=

=

= 17,44 = -1,64

X -3 -1 1 3 0

XY -59,1 -21,22 19,49 27,99 -32,84

X2 9 1 1 9 20

86


87

Sehingga persamaan trend Rasio Pertumbuhan (Pendapatan) Kabupaten Sleman menjadi Y’ =17,44 - 1,64X Jika dilihat dari trend rasio pertumbuhan (pendapatan) besarnya b kurang dari nol (b<0) , maka total pertumbuhan daerah kabupaten sleman semakin buruk dan belum mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.

Gambar V.7 Grafik Trend Rasio Pertumbuhan ( Total Pendapatan Daerah)


88

Tabel V.13 Analisis Trend Rasio Pertumbuhan (Belanja Operasi) Tahun anggaran 2010-2014

Tahun 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Total

a= b=

=

Belanja Operasi (Y) 15,47 8,72 14,39 8,63 47,21

X

XY

X2

-3 -1 1 3 0

-46,41 -8,72 14,39 25,89 -14,85

9 1 1 9 20

= 11,80

=

= -0,74

Sehingga Persamaan Trend Rasio Pertumbuhan (Belanja Operasi) Kabupaten Sleman menjadi Y’=11,80- 0,74X Jika dilihat dari trend rasio pertumbuhan (belanja operasi) besarnya b kurang dari nol (b<0) , maka pertumbuhan belanja operasi daerah Kabupaten Sleman semakin mampu menghadapi otonomi daerah karena pemerintah mulai menyeimbangkan antara belanja operasi dan belanja modal.


Gambar V.8 Grafik Trend Rasio Pertumbuhan (Belanja Operasi)

Trend V.14 Trend Rasio Pertumbuhan (Belanja Modal) tahun anggaran 2010-2014

Tahun 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Total

a=

b=

=

=

Belanja Modal (Y) -3,71 37,90 56,08 36,73 127

= 31,75

= 5,86

X

XY

X2

-3 -1 1 3 0

-11,13 -37,90 56,08 110,19 117,24

9 1 9 1 20

89


90

Sehingga Persamaan Trend Rasio Pertumbuhan (Belanja Modal) Kabupaten Sleman menjadi Y’=31,75 + 5,86 X Jika dilihat dari trend rasio pertumbuhan (belanja modal) besarnya b lebih dari nol (b>0) , maka total pertumbuhan daerah kabupaten sleman semakin mampu dalam melaksanakan otonomi daerah karena pemerintah mulai menyeimbangkan antara belanja operasi dan belanja modal.

Gambar V.9 Grafik Trend Rasio Pertumbuhan (Belanja Modal)


91

Trend Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Grafik V.10 Grafik Trend Pendapatan dan Belanja Daerah

2,500,000,000,000.00 2,000,000,000,000.00 PAD

1,500,000,000,000.00

Total Pendapatan 1,000,000,000,000.00

Belanja Operasi Belanja Modal

500,000,000,000.00 0.00 2010 2011 2012 2013 2014 Sumber: Data APBD 2010-2014 (data diolah)

Berdasarkan data dari tahun 2010-2014, dapat dilihat tingkat pertumbuhan TPD,PAD, Belanja Operasi, dan Belanja Modal. Semakin tingginya nilai TPD, PAD , dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhan trendnya adalah negatif, artinya bahwa Kabupaten Sleman belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode yang berikutnya, dan Kabupaten Sleman belum mampu menghadapi otonomi daerah.


BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 1. Pemerintah Kabupaten Sleman tahun anggaran 20102014 belum mampu dalam melaksanakan otonomi daerah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan perhitungan rasio: a. Rasio kemandirian daerah yang berada pada kategori rendah yang berarti pemerintah daerah masih sangat tergantung terhadap sumber-sumber dana bantuan dari pemerintah pusat. b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal yang berada pada kategori

kurang. Hal

ini

menunjukkan bahwa

pemerintah daerah Kabupaten Sleman belum mampu membiayai

pengeluarannya

sendiri

dan

masih

bergantung kepada pemerintah pusat. c. Berdasarkan kemampuan PAD untuk membiayai pengeluran rutin daerah yang disebut dengan Rasio Indeks Kemampuan Rutin yang masih berada pada kategori kurang berarti PAD Kabupaten Sleman belum cukup mampu membiayai belanja rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya. 92


93

d. Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Keserasian, pemerintah Kabupaten Sleman lebih memprioritaskan belanja

rutin

dibandingkan

dengan

belanja

pembangunan. Hal ini disebabkan keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Sleman sehingga

pemerintah

lebih

berkonsentrasi

pada

pemenuhan belanja rutin dan penghematan pada belanja lainnya. e. Rendahnya pertumbuhan Pendapatan asli daerah, total pendapatan daerah, dan belanja pembangunan diikuti oleh peningkatan pertumbuhan belanja rutin maka pertumbuhannya adalah negatif, artinya pemerintah daerah

belum

mampu

mempertahankan

dan

meningkatkan pertumbuhannya dari satu periode ke periode berikutnya. Dilihat dari rasio pertumbuhan, Kabupaten

Sleman

belum

mampu

untuk

melaksanakan otonomi daerah. 2.

Kabupaten Sleman belum mampu dalam menghadapi otonomi daerah dilihat dari analisis trend menunjukkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang negatif meskipun rasio yang lain menunjukkan perkembangan yang positif.


94

B. Keterbatasan penelitian 1. Penelitian ini hanya mengambil sampel 5 tahun sehingga kurang

mampu

menggambarkan

secara

penuh

kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sleman. 2. Penelitian ini tidak dapat menganalisis keseluruhan unsur perkembangan APBD, sehingga tidak didapatkan hasil analisis yang lengkap dan menyeluruh

C .Saran Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan tersebut, maka hal-hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah pengeluaran

daerah belanja

seharusnya rutin

daerah

menyeimbangkan dengan

belanja

pembangunan, jika belanja rutin lebih besar dari belanja pembangunan, maka alokasi dana untuk belanja rutin dan belanja pembangunan menjadi tidak seimbang. 2. Pemerintah Kabupaten Sleman harus mengurangi tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya yang ada khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola masih

dikuasai

sumber

pendapatan

lain

yang

oleh pemerintah daerah, sehingga


95

keuangan pemerintah daerah tidak tergantung dana transfer dari pemerintah pusat.


DAFTAR PUSTAKA Arsyad, Lincolin.1992. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIE YKPN Badan Pusat Statistik.2014. Kabupaten Sleman Dalam Angka 2014. Sleman: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman Bahtiar Arif, Muchlis, Iskandar.2002. Jakarta:Penerbit Salemba Empat.

Akuntansi

Pemerintahan.

Halim, Abdul.2002. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat Halim,Abdul.2010. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta:UPP STIM YKPN Halim, Abdul.2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat Halim,Abdul.2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta:Salemba Empat Joko Tri Haryanto.2008. Potret PAD dan Relevansinya terhadap kemandirian daerah. Sinposium nasional akuntansi. Januari: Jakarta Kuncoro, Mudrajad.2014. Otonomi Daerah: Pembangunan Daerah. Jakarta : Erlangga

Menuju

Era

Baru

Mardiasmo.2002. Teori Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Mentari Yosephen Sijabat, Choirul Saleh, Abdul Wachid. “Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”. Jurnal Administrasi Publik. Universitas Brawijaya Malang. Munir, Dasri, H.A.Djuanda, Hessel N S.T. 2004. Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:YPAPI Nataluddin,2001. Potensi Dana Perimbangan pada Pemerintah Daerah di Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:UPP YKPN Nirzawan. 2001, Tinjauan Umum terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP YKPN. Nordiawan,Deddi. Iswahyudi Sondi Putra,dan Maulidah Rahmawati. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta :Salemba Empat Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif :Untuk Administrasi Publik dan MasalahMasalah Sosial. Yogyakarta: Gava Media 96


97

Shiddiqy, Mohammad Hasbi Ash. “Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Bantul”. Skripsi. 2012. Universitas Negeri Yogyakarta Sholihin, Mahfud dan Dwi Ratmono.2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Grasindo Ulum,Ihyaul. 2009. Audit Sektor Publik Suatu Pengantar. Malang: Bumi Aksara Yin, Robert.k. 2014. Studi Kasus-Desain & Metode. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Wuryanti, David Efendisri. “Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi daerah di Kabupaten Nganjuk”. Jurnal Akuntansi Sektor Publik. Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. UU RI.2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. UU RI. 2007. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.


LAMPIRAN

98


Lampiran 1

99


Lampiran 2

100


Lampiran 3

101


102


Lampiran 4

103


104


Lampiran 5

105


106


Lampiran 6

107


108


Lampiran 7

109


110


Lampiran 8 RASIO KEMANDIRIAN DAERAH tingkat kemandirian(Y)

Model Summary R

R Square

,976

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,952

,936

2,111

The independent variable is x.

ANOVA Sum of Squares Regression Residual Total

df

Mean Square

263,990

1

263,990

13,372

3

4,457

277,363

4

F

Sig.

59,224

,005

The independent variable is x.

Coefficients Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Coefficients B X (Constant)

Std. Error 5,138

,668

26,170

,944

Beta ,976

7,696

,005

27,717

,000

111


Lampiran 9 RASIO DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL Derajat Desentralisasi Fiskal (Y) Model Summary R

R Square

,983

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,966

,955

1,087

The independent variable is X.


df

Mean Square

101,251

1

101,251

3,542

3

1,181

104,793

4

F

Sig.

85,756

,003



Standardized

t

Sig.


Std. Error 3,182

,344

20,474

,486

Beta ,983

9,260

,003

42,133

,000

112


Lampiran 10 RASIO INDEKS KEMAMPUAN RUTIN Indeks Kemampuan Rutin (Y) Model Summary R

R Square

,991

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,982

,975

1,328



Df

Mean Square

282,386

1

282,386

5,293

3

1,764

287,679

4

F

Sig.

160,066

,001



Standardized

t

Sig.


Std. Error 5,314

,420

25,874

,594

Beta ,991

12,652

,001

43,559

,000

113


Lampiran 11 RASIO KESERASIAN (BELANJA OPERASI)

Belanja Operasi(Y) Model Summary R

R Square

,868

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,753

,670

1,843


ANOVA Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

31,011

1

31,011

Residual

10,191

3

3,397

Total

41,202

4

F

Sig.

9,129

,057



Standardized

t

Sig.

Coefficients B

Std. Error

X

-1,761

,583

(Constant)

85,870

,824

Beta -,868

-3,021

,057

104,179

,000

114


Lampiran 12 RASIO KESERASIAN(BELANJA MODAL) Belanja Modal(Y)

Model Summary R

R Square

,896

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,803

,737

1,527



df

Mean Square

28,460

1

28,460

6,992

3

2,331

35,452

4

F

Sig.

12,211

,040



Standardized

t

Sig.


Std. Error 1,687

,483

10,556

,683

Beta ,896

3,494

,040

15,461

,001

115


Lampiran 13 RASIO PERTUMBUHAN (PENDAPATAN ASLI DAERAH) PAD(Y)

Model Summary R

R Square

,248

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,062

-,408

11,027


ANOVA Sum of Squares Regression

df

Mean Square

15,949

1

15,949

Residual

243,175

2

121,587

Total

259,124

3

F

Sig. ,131

,752



Standardized

t

Sig.


Std. Error -,893

2,466

37,170

5,513

Beta -,248

-,362

,752

6,742

,021

116


Lampiran 14 RASIO PERTUMBUHAN (TOTAL PENDAPATAN DAERAH) Total pendapatan Daerah( Y) Model Summary R

R Square

,777

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,603

,405

4,210



df

Mean Square

Regression

53,923

1

53,923

Residual

35,447

2

17,724

Total

89,370

3

F

Sig.

3,042

,223



Standardized

t

Sig.

Coefficients B

Std. Error

X

-1,642

,941

(Constant)

17,435

2,105

Beta -,777

-1,744

,223

8,283

,014

117


Lampiran 15 RASIO PERTUMBUHAN (BELANJA OPERASI) Belanja Operasi (Y)

Model Summary R

R Square

,527

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,278

-,084

3,787



df

Mean Square

Regression

11,026

1

11,026

Residual

28,686

2

14,343

Total

39,712

3

F

Sig. ,769

,473



Standardized

t

Sig.


Std. Error -,742

,847

11,803

1,894

Beta -,527

-,877

,473

6,233

,025

118


Lampiran 16 RASIO PERTUMBUHAN (BELANJA MODAL)

Belanja Modal (Y)

Model Summary R

R Square

,713

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,509

,263

21,668



df

Mean Square

973,012

1

973,012

938,971

2

469,485

1911,983

3

F

Sig.

2,073

,287



Standardized

t

Sig.


Std. Error 6,975

4,845

31,750

10,834

Beta ,713

1,440

,287

2,931

,099

119

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Recommend Documents