PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI SATU DEKADE JADI RUMPUN TERASING : NARASI IDENTITAS DALAM KEKERASAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DI LOMBOK TESIS Untuk memenuhi persyaratan mendapat gelar Magister Humaniora (M. Hum.) Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Oleh Nurhikmah NIM: 086322011

PROGRAM MAGISTER ILMU RELIGI DAN BUDAYA UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2013

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI

SATU DEKADE JADI RUMPUN TERASING : NARASI IDENTITAS DALAM KEKERASAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DI LOMBOK TESIS Untuk memenuhi persyaratan mendapat gelar Magister Humaniora (M. Hum.) di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Oleh Nurhikmah NIM: 086322011

Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2013

i


ii


iii


iv


v


vi

KATA PENGANTAR Mempelajari kajian budaya merupakan salah satu hasrat saya untuk bisa terus belajar. Namun, dalam prakteknya, belajar itu butuh legitimasi dan tanggung jawab intelektual dan moral. Tesis ini salah satu manifestasinya. Sebagai tugas akhir yang dibaca sebagai produk intelektual, saya tertarik untuk mengkaji kekerasan dalam sebuah kelompok. Saya melihat kekerasan sebagai sesuatu yang harusnya tidak terjadi, akan tetapi itu menjadi semacam hukum alam yang tak bisa dihindari. Ada semacam “kehausan” dari diri saya untuk melihat fenomena kekerasan khususnya dari perspektif si korban, apalagi pernah berkesempatan meneliti beberapa fenomena tentang hal ini. Dan semoga saja ini bukan semacam pemuasan keingintahuan belaka. Penulisan tesis ini bukanlah sebuah proses yang singkat dan mudah. Rencana Tuhan, Allah memang mewujud dalam tangan gaibnya untuk menjadikan ini akhirnya terjadi. Dia adalah sumber dari “Rahmah al-Intinan” yang dilukiskan Ibn’Arabii, rahmat yang menjangkau siapa saja dan apa saja tanpa mengharapkan apa saja-rahmat yang bahkan bukan sebagai pahala bagi mereka yang berbuat baik. Setiap saya merasa lemah, Dia selalu mengingatkan saya dalam salah satu surahNya, “Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Tuhan (yang memelihara) dua timur dan Tuhan (yang memelihara) dua barat” (Qs.Ar-Rahman :16-17). Saya haturkan terima kasih dan hormat kepada Dr. Fx. Baskara T Wardaya, yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan mengajak untuk selalu berpikir logis dan sistematis termasuk dalam kajian ini. Juga Dr.St.Sunardi, yang dalam setiap obrolan selalu punya cara pandang yang mencerahkan. Dr. G. Budi Subanar, S.J., Katrin Bandel, Mba Devi, Dr. Budiawan yang dalam 3 semester banyak menunjukkan dan mengingatkan untuk tidak banal dalam berpikir. Terima kasih kepada seluruh dosen yang pernah mengajar saya di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, juga Mba Desy, Staf di IRB atas bantuan dan perhatiannya. Teruntuk Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Lombok : Koordinator Pengungsi Syahidin, Penasehat JAI Mln.Nasiruddin, Mubalig Basyiruddin, Ir. Jauzi selaku ketuai JAI, para pengungsi JAI di Asrama Transito. Dari kalian saya belajar bahwa penderitaan adalah


vii

kenikmatan yang terselubung. Terimakasih juga atas kesabaran dan keterbukaan pemikiran yang tak pernah habis diberikan karena menulis tesis ini (ternyata) memakan waktu yang cukup lama. Terima kasih tak terhingga buat kedua orang tua dan keempat kakak beserta keluarga kalian masing-masing, yang selalu memberikan dukungan, cinta, dan kesabarannya. Buat Essa Putra, semoga kita jadi lebih baik dan kuat kedepannya. Ucapan terima kasih juga buat teman-teman komunitas di Yogyakarta juga IRB’08, rekan-rekan di Taliwang, Sumbawa Barat, dan seluruh pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulisan tesis ini. Salam.

Penulis


viii

ABSTRAK Nurhikmah. 2013. Satu Dekade Jadi Rumpun Terasing : Narasi Identitas dalam Kekerasan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Lombok. Tesis. Yogyakarta: Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma. Dalam sejarahnya, sejak masuk ke Indonesia, Jemaat Ahmadiyah selalu mengalami kontroversi, tak terkecuali di Lombok. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), khususnya di Lombok, telah menjadi sasaran kekerasan sejak 1998-2010 lalu. Tindak kekerasan yang terjadi selalu diawali dengan pemicu terlebih dahulu baik berupa ceramah dari Tuan Guru (sebutan ulama di Lombok) di Masjid, atau brosur dan selebaran yang disebarkan ke masyarakat umum, yang menyatakan Ahmadiyah sebagai ajaran “sesat”. Selang beberapa lama, muncullah sekumpulan massa yang kemudian merusak, menjarah, dan mengusir JAI dari tempat tinggalnya. Akibatnya, bermukimlah mereka di Asrama Transito selama 7 tahun ini sebagai pengungsi. Peristiwa kekerasan menunjukkan adanya aktor yang bermain sebagai kelas hegemonik dalam mempengaruhi wacana tentang “kesesatan” Ahmadiyah di tengah masyarakat, khususnya Tuan Guru dan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ahmadiyah, oleh beberapa elemen, dianggap telah merebut jouissance dari umat Islam “mainstream”. Sebagai sasaran dari tindak kekerasan, JAI bukanlah muncul sebagai korban semata. Bersama dengan pengurus dan pemimpin organisasinya, JAI khususnya di Lombok akhirnya melawan dengan caranya sendiri. “Jihad dengan pena”, itulah cara mereka melakukan counter hegemony dalam perlawanannya. Mereka menangkis segala tuduhan dan fitnah yang dianggap telah membentuk identitas JAI di tengah masyarakat, terutama umat Islam di Indonesia. Di satu sisi, sebagian kelompok dan ormas Islam menyatakan Ahmadiyah sebagai ajaran sesat dan bukanlah bagian dari Islam. Namun, di sisi yang lain, JAI mati-matian menunjukkan identitas mereka sebagai orang Islam. Atas hal tersebut, kajian ini ingin menunjukkan bentuk-bentuk pertarungan hegemoni serta pola-pola yang menentukan identitas JAI di Lombok sebagai subjek atau gerakan sipil keagamaan. Kata kunci: subjek, identitas, hegemoni, kekerasan terhadap JAI di Lombok


ix

ABSTRACT Nurhikmah. 2013. “One Decade of Exclusion: The Narration Identity in Violence towards Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) in Lombok”. Thesis. Yogyakarta: Religious and Cultural Studies, University of Sanata Dharma. In their history, since they entered Indonesia, JAI has always got bad experiences and become controversial. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), in particular in Lombok, has become target of violence from 1998 to 2010. There is always a trigger before violence happens, for example speeches from Tuan Guru (term for Scholar of Islam, Ulama in Indonesia) in Mosque, or some brochures or leaflets given to public or society. It doesn’t take a long process before the people suddenly come to the housing of JAI to damage, plunder, and expel them from their home. As the result, JAI has to live in Transito barracks for almost 7 years as refugees. The violence happening towards JAI has indicated that there are actors who play as the hegemonic class to influence the discourse about Ahmadiyah as a “deviant” religious group, for example Tuan Guru and Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jemaat Ahmadiyah Indonesia is thought to have seized the jouissance from moslem on majority or mainstream. However, as a target of violence, JAI doesn’t appear as powerless victims only. The refugees of JAI in Transito, together with the board and leaders of Ahmadiyah in Lombok, bring a spirit to fight by their own method. “The holy war (Jihad) with pen” is their way to do a counter hegemony upon them fight. JAI has repulsed all of the accusation and slander which have shaped their identity among Indonesian society, especially among the Islam society. On one side, many groups and mass organizations have shown Ahmadiyah as a deviant religious teaching and they are not a part of Islam. On the other side, JAI has struggled very hard to show that they are moslem and belong to Islam. Therefore, this study wants to show the various forms of hegemony struggles and also observe what pattern which determines the identity of JAI in Lombok as a subject or religious civil movement.

Keywords: subject, identity, hegemony, violence towards JAI in Lombok


x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .......................................................................................................

i

PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................................

ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI ...................................................................................

iii

PERNYATAAN KEASLIAN ........................................................................................

iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .........................

v

KATA PENGANTAR ....................................................................................................

vi

ABSTRAK ....................................................................................................................... viii ABSTRACT ......................................................................................................................

ix

DAFTAR ISI ...................................................................................................................

x

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................................

1

A. Latar Belakang ......................................................................................................

1

B. Rumusan Masalah ................................................................................................. 10 C. Tujuan Penelitian .................................................................................................. 11 D. Manfaat Penelitian ................................................................................................ 11 E. Tinjauan Pustaka ................................................................................................... 12 F. Kerangka Teoritis ................................................................................................. 15 F. 1. Subjek Lacanian………………………. ...................................................... 15 F. 2. Hegemoni Gramsci ……………………….. ............................................... 19 F. 3. Subjek, Hegemoni, dan Demokrasi Radikal ………………………........... 22 G. Metode Penelitian ................................................................................................. 26 H. Sistematika Penulisan ........................................................................................... 27

BAB II JEMAAT AHMADIYAH DALAM TILIKAN SEJARAH ........................... 29 A. Jemaat Ahmadiyah, Tunas Islam di Berbagai Belahan Dunia ............................. 29 B. Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Pusaran Waktu ........................................... 38 C. Jejak Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Lombok ................................................... 47

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI BAB III JEMAAT

AHMADIYAH

INDONESIA,

GERAKAN

xi

SIPIL

KEAGAMAAN ............................................................................................... 54 A. Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai Sasaran Kekerasan Komunal di Lombok ...................................................................................................... 54 A. 1. Langgengnya Kekerasan dan Berseraknya JAI di Lombok............... 57 A. 2. Wajah-wajah di Bilik Transito .......................................................... 64 A. 3. Aktor dan Tirai Kekerasan Simbolik ............................................... 72 B. Jemaat Ahmadiyah Indonesia Pasca Kekerasan Komunal di Lombok ........ 82 B. 1. Suara-suara di Balik Kekerasan ....................................................... 83 B. 2. Liyan dan Representasi JAI yang Dihadirkan .................................. 95 B. 3. Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Bicara dengan Pena ..........................108

BAB IV JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DALAM PERTARUNGAN IDENTITAS DAN HEGEMONI ..................................................................116 A. Wacana Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Formasi Hegemonik ...........118 B. Desire dalam Pergumulan Identitas Ahmadiyah ........................................125 C. Jihad dengan Pena : Artikulasi Subjek yang “Berdaya” ............................. 133

BAB V PENUTUP .........................................................................................................139 DAFTAR PUSTAKA . ..................................................................................................143


xii

DAFTAR GAMBAR

http://icrp‐online.org/022012/post‐1414.html, diunduh pada 16 Desember 2013 Dokumentasi Pribadi, 15 Desember 2010


xiii

Dokumentasi Pribadi, 15 Desember 2010

Para pengungsi Ahmadiyah di Transito, satu bangunan pemerintah di Mataram. Ukuran tempat tinggal mereka adalah dua meja per keluarga. Dapur ada di luar ruang. Mereka punya tanah dan rumah di Gegerung namun tak bisa menempati hak tersebut . Selengkapnya di:http://www.perisai.net/agama/warga_ahmadiyah_masih_bertahan_di_asrama_transito#ixzz2nblRnxFU © PERISAI.net, diunduh tanggal 16 Desember 2013


xiv

Penampungan Jamaah Ahmadiyah di Asrama Transito Mataram, NTB. TEMPO/ Supriyanto Khafid,

http://www.tempo.co/read/news/2013/06/21/058490183/Anak‐Warga‐Ahmadiyah‐ Terancam‐Sulit‐Sekolah diunduh pada tangal 16 Desember 2013

Jemaat Ahmadiyah melaksanakan upacara bendera HUT RI ke 68 di lapangan asrama transito, lingkungan Majeluk, Lombok, NTB, (17/8). Ratusan Jemaat Ahmadiyah telah mengungsi di asrama transito selama 7 tahun. TEMPO/Dwianto Wibowo, http://edsus.tempo.co/konten berita/politik/2013/08/20/505787/282/Inilah‐Lima‐Tokoh‐yang‐Merekatkan‐Indonesia diunduh pada 16 Desember 2013


xv

Salah satu sudut sekat kamar pengungsi Ahmadiyah di Wisma Transito, Mataram, Nusa Tenggara Barat.

http://www.portalkbr.com/nusantara/nusatenggara/2681598_4265.html diunduh pada 16 Desember 2013

http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1376715903/upacara‐bendera‐ahmadiyah‐ mataram, diunduh pada 16 Desember 2013


Ruang Mushola. http://icrp‐online.org/022012/post‐1414.html, diunduh pada 16 Desember 2013

http://theahmadiyya.blogspot.com/2011_09_01_archive.html, diunduh pada 16 Desember 2013

xvi


http://icrp‐online.org/022012/post‐1414.html, diunduh pada 16 Desember 2013

http://icrp‐online.org/022012/post‐1414.html, diunduh pada 16 Desember 2013

xvii


1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada periode pasca-Orde Baru, Indonesia dilanda ketegangan dan kekerasan primordial berdasarkan perbedaan identitas. Perubahan iklim politik dari Orde Baru ke Orde Reformasi memunculkan peralihan bentuk kekerasan dan diskriminasi dari yang bersifat ideologis (terhadap komunisme) menjadi primordial, berdasarkan perbedaan identitas agama dan etnis. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Yayasan Denny JA.1 Berdasarkan hasil survei tersebut, sejak 1998 telah terjadi 2.398 kasus kekerasan. Sebanyak 65 persen dari kasus kekerasan tersebut terjadi karena perbedaan agama atau paham keagamaan, 20 persen kasus perbedaan etnis, dan 15 persen kasus kekerasan gender. Pelakunya rata-rata dari elemen masyarakat. Contoh untuk ketiga jenis kasus kekerasan tersebut bermacam-macam. Kasus berlatar belakang perbedaan etnis antara lain menimpa suku Dayak dan Madura di Sampit. Ada pula kekerasan massal atas etnis Tionghoa di Jakarta pada Mei 1998. Contoh kekerasan gender adalah hukuman untuk wanita yang tidak mengenakan jilbab di Aceh atau pemerkosaan massal terhadap wanita Tionghoa di Era Reformasi. Kasus kekerasan akibat perbedaan agama atau paham 1

http ://m.liputan6.com/news/read/473517/Isi-dari-2398-kasus-kekerasan-65-kasus-agama, pada Minggu, 23 Desember 2012 dengan tajuk LSI: Dari 2.398 Kasus kekerasan 65 persen kasus agama. Hal ini merupakan hasil survey Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bersama Yayasan Denny JA dalam rangka mencari “Dicari Capres 2014 yang melindungi keberagaman”.


2

keagamaan bisa dilihat pada konflik pemeluk Islam versus penganut Kristen di Maluku, muslim Sunni dan Syiah di Sampang (Madura), serta umat muslim dengan pemeluk Ahmadiyah di berbagai daerah. Kasus kekerasan dalam kurun waktu lebih dari satu dekade terakhir di Indonesia cukup banyak didominasi oleh konflik berlabel agama. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, misalnya “keran” Reformasi yang terbuka terlampau lebar, sehingga memungkinkan gerakan underground atau organisasi kemasyarakatan (ormas) muncul ke permukaan. Kelompok Pam Swakarsa dan Front Pembela Islam (FPI) merupakan beberapa ormas yang cukup menonjol dalam hal ini. Sementara itu, isu komunisme yang di masa Orde Baru menjadi pemicu kekerasan juga sedikit berkurang atau menurun. Selain itu, ada perebutan pengaruh antar-organisasi massa berlabel agama. Terjadinya bentuk-bentuk kekerasan ini merupakan hal yang sangat ironis mengingat agama, yang seharusnya menghadirkan kedamaian, telah menjadi penyulut konflik tiada henti. Di antara kasus-kasus kekerasan di atas, satu kasus kekerasan yang paling menyita perhatian justru merupakan konflik internal umat beragama, sebagaimana tampak dalam kekerasan yang dialami Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Peristiwa ini cukup meresahkan karena konfliknya terjadi dalam satu agama tertentu, yaitu Islam. Hal ini tampak dalam hasil penelitian Setara Institute tentang toleransi umat beragama. Dalam konferensi pers bertajuk “Paparan Survei Keberagaman Publik dan Sikapnya terhadap Ahmadiyah” pada 20112, anggota tim peneliti Setara Institute, Ismail Hasani, mengatakan toleransi antarumat beragama di Indonesia masih dapat dikatakan baik. Namun demikian, kondisi 2

http://www.tribunnews.com/2011/09/08/survei-setara-606-persen-menolak-kekerasan-terhadapahmadiyah, diunduh pada 14 januari 2011. Konferensi tersebut dilaksanakan di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2011).


3

sebaliknya terjadi pada persoalan perbedaan internal pada suatu agama, misalnya dalam agama Islam terkait dengan Jemaat Ahmadiyah. Ada banyak rentetan kejadian kekerasan yang menimpa Jemaat Ahmadiyah. Sejak penyerangan di Lombok Barat pada 1998, kekerasan yang menimpa warga Ahmadiyah terjadi secara massif di sejumlah tempat, seperti Tasikmalaya (19/12/2007), Sukabumi (25/4/2008), Bogor (30/4/2008), dan Makassar (20/6/2008). Kekerasan mutakhir terjadi pada 6 Februari 2011 di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Dalam kekerasan di Cikeusik, terlihat bahwa negara tak memberi perlindungan secara memadai ketika massa menyerang dan membunuh empat anggota Jemaat Ahmadiyah.3 Pada 13 Januari 2012, Gabungan Ormas Islam di Yogyakarta juga menggelar aksi menuntut pembubaran kegiatan pengajian Ahmadiyah di Kompleks Sekolah Perguruan Islam Republik Indonesia (PIRI). Tahun 2013 ditandai dengan adanya sekelompok orang yang merusak Masjid Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 5 Mei 2013. 4 Penelitian ilmiah mengenai Ahmadiyah penting untuk dilakukan, karena ada begitu banyak peristiwa kekerasan yang dialami pemeluk Ahmadiyah dalam kurun waktu lebih dari satu dekade. Menyitir pernyataan Iskandar Zulkarnain dalam acara bedah bukunya yang berjudul Gerakan Ahmadiyah di Indonesia (2007), Ahmadiyah menarik untuk diteliti karena merupakan gerakan yang

3

Saat itu, ribuan orang menyerang rumah Suparman, pengikut Ahmadiyah di Desa Umbulan, Cikeusik, Pandeglang. Bentrokan tak seimbang pun meletup. Sekitar 1.500 orang merangsek menuju rumah Suparman. Mereka melempari dan menghancurkan rumah. Anak muda Ahmadiyah yang sempat melakukan perlawanan lari tunggang-langgang. Tidak semuanya bisa selamat. Tiga anggota rombongan Deden, Ketua Pengamanan Nasional Ahmadiyah, yaitu Warsono, Chandra, dan Roni tewas. Hingga 2 minggu setelah kejadian, belum dipastikan otak dari pelaku penyerangan tersebut. Lih Majalah TEMPO, 14-20 Februari 2011. 4 http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=aneka&id=7131 , diunduh 14 jan 2012, kejadiannya pada Jumat 13 Januari 2012.


4

berpengaruh, tapi kurang mendapat porsi perhatian yang cukup dalam sejarah Indonesia.5 Melihat rentetan kekerasan tersebut, penelitian ini akan berfokus pada kasus kekerasan terhadap warga JAI di Lombok. Ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, di daerah Lombok, kekerasan (dalam hal ini penyerangan terhadap JAI) berlangsung lama, yakni dari 1998 hingga 2010. Kedua, sampai saat ini, warga JAI yang selamat dari penyerangan itu telah mengungsi selama 7 tahun di daerahnya sendiri. Sejak 4 Februari 2006 silam, mereka yang melakukan eksodus dari Lombok Timur itu tinggal berdesak-desakan di Asrama Transito, Kota Mataram. Ketiga, meski menjadi pengungsi dan sasaran kekerasan selama setidaknya satu dekade, warga JAI terkesan tegar dan memilih bertahan dalam koridor keimanannya. Oleh karena itu, menarik untuk melihat bagaimana JAI di Lombok membentuk identitasnya di tengah kemelut yang dihadapi. Berbicara mengenai Jemaat Ahmadiyah tak dapat lepas dari ajaran yang dibawakan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908), pendiri Ahmadiyah. Ajaran tersebut sudah berkembang di 185 negara. Ghulam Ahmad diberi gelar Imam Mahdi dan Masih Mau’ud. Dipercayai bahwa dia muncul sebagai pemimpin agama yang khusus “diutus” oleh Tuhan untuk membimbing umat manusia dan menjadi Pembaharu (mujaddid) yang dijanjikan di akhir zaman. Secara historis, Ghulam Ahmad mendakwahkan diri sebagai mujaddid pada 1886. Sebelumnya, Ghulam Ahmad berkhalwat selama 40 hari dan merasa 5

Berdasarkan video Bedah buku Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, di MPM-PPS UIN Alaudin Makasar, 11 September 2007 dengan menghadirkan penulis buku Dr.Iskandar Zulkarnain “Gerakan Ahmadiyah di Indonesia”, yang banyak diundang adalah kaum akademisi dan Jemaat Ahmadiyah Qadian. Banyak perdebatan yang terjadi termasuk karena ada pihak pembanding yang menyatakan bahwa Ahmadiyah nonMuslim, sedangkan dari Ahmadiyah hadir Mln. Saleh Ahmadi (JAI Sulawesi Selatan).


5

diperintahkan oleh Allah untuk membentuk kelompok jemaat. Tepatnya pada 23 Maret 1889 atau 20 Rajab 1306 Hijriah, untuk pertama kalinya Ghulam Ahmad secara resmi menerima baiat dari khalayak. Saat itulah, fondasi bangunan Jemaat Ahmadiyah diletakkan. Selanjutnya, pada 1891, Mirza Ghulam Ahmad mendakwahkan diri sebagai Imam Mahdi dan Masih, sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah SAW, guna menghidupkan agama Islam dan menegakkan syariat di akhir zaman.6 Dalam konteks internasional, Jemaat Ahmadiyah Indonesia merupakan bagian dari Jemaat Ahmadiyah (Ahmadiyah Qadian), yang notabene memiliki banyak pengikut dibandingkan dengan Ahmadiyah Lahore (di Indonesia disebut Gerakan Ahmadiyah Indonesia). Dalam sejarahnya, Gerakan Ahmadiyah Indonesia juga menyisakan jejak perdebatan penting dengan berbagai kalangan umat Islam. Sedangkan Jemaat Ahmadiyah cenderung mengalami kontroversi sejak awal kedatangannya di Tapaktuan pada 1925. Perdebatan sengit dengan berbagai organisasi massa dan elemen masyarakat memberi dampak besar bagi Ahmadiyah. 7 Mengenai hal tersebut, sampai saat ini tidak semua umat Islam menerima keberadaan dan ajaran JAI. Apalagi ajarannya tentang kemunculan Imam Mahdi masih menjadi perdebatan. Hal ini ditambah pula dengan pengembangan wacana oleh pihak-pihak tertentu, yang menyebutkan Ahmadiyah memiliki syahadat, 6

Hal ini disebutkan dalam berbagai literatur. Namun, salah satu literatur yaitu Dokumen Ali Basit. 2005. Jawaban Jemaat Ahmadiyah Indonesia Atas Pertanyaan Komisi VIII DPR RI pada Temu Wicara Tanggal 31 Agustus 2005. Bogor : Dokumen Jemaat Ahmadiyah Indonesia, disebutkan bahwa Pendiri Jemaat Ahmadiyah menerima perintah kerasulan ummati (sebagai umat Rasulullah) dari Allah SWT pada bulan Maret 1882 dan wafat pada tanggal 26 Mei 1908. 7 Lihat Aris Mustafa, dkk. 2005. Ahmadiyah : Keyakinan yang Digugat. Jakarta : Pusat Data dan Analisa TEMPO. Hal 89.


6

nabi, dan kitab suci yang berbeda. Kelompok Ahmadiyah pun dituduh eksklusif. Ada pula dugaan bahwa mereka mendapat bantuan asing, yakni dari Inggris. Di Indonesia, pihak yang menggulirkan wacana ini biasanya adalah tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau ulama setempat. Sedangkan untuk konteks Lombok, tokoh yang berperan adalah Tuan Guru. Bagi Jemaat Ahmadiyah (Ahmadi), MUI memiliki level yang sama dengan ormas lainnya dari segi Undang-Undang Keormasan. Jadi, menurut JAI, lembaga tersebut tidak berhak menyatakan suatu kaum sebagai sesat atau menentukan hidup dan matinya suatu golongan. Akan tetapi, masyarakat, terutama umat muslim, kemudian mengikuti apa yang disampaikan oleh ulama sebagai kalangan yang diakui keberadaan dan ucapannya. Mulailah bermunculan penentangan dan kekerasan atas nama sesatnya sebuah aliran. Padahal, tak ada satu pun alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan tindak kekerasan terhadap kelompok lain, termasuk dalam ranah agama. Namun demikian, tindak kekerasan terhadap warga JAI di Lombok tak dapat dielakkan. Kekerasan tersebut telah menyebabkan rumah-rumah warga dihancurkan dan dijarah. Penganut Ahmadiyah diusir dari kampungnya. Selain itu, jatuh pula korban. Akibatnya, warga JAI harus tinggal di Asrama Transito, Kota Mataram, sebagai pengungsi. Mereka adalah anggota komunitas JAI yang sudah melakukan eksodus dari Lombok Timur sejak kejadian Pancor pada 2002, yang menyebabkan mereka kehilangan harta benda dan harus meninggalkan kampung halaman di Lombok Timur. Sejak saat itu, mereka berpencar dan berpindah tempat, tidak peduli ke mana, asalkan bisa sejenak mendapatkan ketenangan untuk hidup berkeyakinan dan berusaha. Saat ini, jumlah warga yang


7

tinggal di Transito ada sekitar 150 orang. Mirisnya, aparat, dalam hal ini polisi misalnya, terlihat melakukan pembiaran terhadap kejadian tersebut. Sampai saat ini, belum ada upaya penyelesaian berarti yang dilakukan oleh pemerintah. Setiap tindak kekerasan pasti akan menorehkan kisah tersendiri dari korbannya, baik berupa trauma, kesedihan, maupun rasa tertekan. Oleh karena itu, tak mengherankan jika ada perubahan sikap karena kejenuhan yang membuncah, aspirasi yang tak tersampaikan, dan trauma penyerangan yang terus membayangi. Secara psikologis, pengalaman kekerasan yang diderita warga atau pengungsi JAI pun telah memicu stres. Muncul semacam ketakutan di diri mereka karena mendapat ancaman terus-menerus. Menariknya, hal itu tidak mereka tampakkan sebagai sesuatu yang dominan. Mereka justru memperlihatkan hal sebaliknya, yaitu keteguhan dan keyakinan. Dari segi akidah dan keyakinan, mereka mengaku malah semakin kuat dan tabah menjadi bagian dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Gerakannya yang dianggap kontroversial di kalangan ormas-ormas Islam lainnya telah membuat kekerasan terhadap JAI menjadi begitu massif dan berulang. Hal ini terjadi karena tersebarnya banyak informasi mengenai ajaran Ahmadiyah versi ormas-ormas Islam yang keliru. Selain itu, JAI tidak melakukan perlawanan secara frontal, dengan akibat ormas Islam lainnya dapat bertindak dengan bebas. Kasus

kekerasan

terhadap

warga

JAI

telah

diselimuti

ideologi

pembenaran. Akibatnya, aksi kekerasan bisa terus dilakukan. Salah satunya melalui Fatwa MUI tahun 1980 dan 2005 tentang larangan menyebarkan aliran Ahmadiyah. Sebagai lembaga yang memiliki kebebasan untuk berfatwa, MUI mendasarkan pelarangan tersebut setidaknya pada dua hal, yaitu melindungi


8

pokok ajaran Islam yang diyakini oleh mayoritas masyarakat Indonesia dan menghentikan kegiatan penodaan dan pelecehan terhadap agama. Fatwa MUI tahun 1980 dan -2005 makin diperkuat dengan munculnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri. Peraturan ini sering menjadi acuan pemerintah daerah. Bahkan, Menteri Agama Suryadharma Ali sempat berniat membubarkan JAI karena menurut dia JAI telah melecehkan agama Islam. 8 Berbicara

tentang

ajaran

atau

akidah,

Jemaat

Ahmadiyah

dan

pengurusnya, terutama di Lombok, banyak mengoreksi fitnah-fitnah yang berkembang melalui media yang ditujukan kepada mereka. Mereka menjelaskan bahwa kitab, nabi, atau syahadatnya sama dengan orang Islam lainnya. Adapun tentang tuduhan eksklusif, mereka melihat itu sebagai tuduhan yang berlebihan. Warga JAI mengaku rindu berkumpul dan beribadah dengan umat Islam yang lain, tetapi adanya stigma “sesat” serta berbagai celaan dan makian terhadap mereka membuat hal itu sukar dilakukan. Peran media, khususnya di tingkat lokal, dalam hal ini cukup penting, khususnya dalam mengarahkan opini publik tentang JAI. Tak jarang banyak pemberitaan di media turut memperkeruh suasana. Banyak media massa, khususnya media lokal, melakukan kekerasan dalam bentuk pemberitaan yang tidak seimbang. Sumber yang diambil hanya dari pemerintah daerah, dan sering mengandung opini masyarakat yang cenderung menentang Ahmadiyah. Media tersebut juga jarang menampilkan berita yang seimbang dan sesuai konteks. Hal ini bisa dilihat dalam salah satu contoh tentang pernyataan: “Pokoknya Ahmadiyah itu sesat, tidak ada dialog lagi”, yang disampaikan oleh oleh seorang 8

Lihat Majalah TEMPO. Ultimatum Suryadharma Ali. Edisi 13-19 September 2010.


9

tokoh MUI Nusa Tenggara Barat. Bagi MUI, tidak ada tawar-menawar lagi dengan JAI karena solusi itu saja yang dianggap bisa meredam masyarakat. Ini untuk menanggapi penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di Ketapang pada 2006 silam.9 Pelarangan dan pengusiran terhadap warga Ahmadiyah bagi penulis opini itu dianggap sebagai suatu kewajaran tanpa melihat sisi humanitasnya. Mengenai pihak yang “terlibat” di pengungsian Transito memang cukup beragam. Ini bisa dilihat dari daftar pengunjung Transito, yaitu ada pegiat media (wartawan) baik nasional maupun internasional, lembaga swadaya masyarakat, serta pemerintah daerah. Beberapa ormas Islam, seperti Nadhlatul Wathan (NW), sempat datang berkunjung beberapa kali, itu pun untuk memberikan ceramah, tanpa dialog sama sekali. Sedangkan peran partai politik sangat minim. Pernah ada satu partai politik yang memberi bantuan pada 2007, tapi setelah itu tidak lagi. Berbagai LSM juga datang untuk memberikan bantuan dan advokasi. Kebijakan dan intervensi negara telah memunculkan bentuk diskriminasi terhadap warga JAI. Beberapa yang bisa disebutkan antara lain mereka dilarang tinggal di atas tanahnya sendiri. Menurut JAI, SKB Tiga Menteri misalnya hanya melarang warga Ahmadiyah menyebarkan ajarannya, bukan melarang untuk tinggal di daerah tertentu. Artinya, SKB tidak mencabut hak warga JAI untuk tinggal di Nusa Tenggara Barat. Namun nyatanya, selama tujuh tahun terakhir ini mereka masih tetap mengungsi. Atas kekerasan yang dialami secara beruntun, Jemaat Ahmadiyah bukannya tanpa upaya atau ikhtiar. Warga JAI berusaha meminta dukungan keamanan kepada Gubernur hingga Presiden. Bahkan kepada gubernur dan 9

Lihat Suara NTB, Edisi 6 Februari 2006.


10

presiden mereka pernah mengirimkan surat. Pimpinan wilayah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Lombok Barat juga menyayangkan sikap pemerintah yang hanya diam tanpa berusaha melindungi- masyarakat yang teraniaya. Meski hidup dalam keadaan yang tak pasti, warga JAI di Transito selalu mendapat dukungan kerohanian dari organisasi. Mereka menyikapi kekerasan yang dialami dalam koridor keimanan dan kerohanian. Hal inilah yang turut membentuk pola bertahan dan identitas mereka dalam menghadapi kekerasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, tesis ini bermaksud membahas beberapa masalah, yaitu a. Bagaimana sejarah kekerasan yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Lombok? b. Bagaimana bentuk pertarungan hegemoni antara JAI dengan pihak di luar nya dalam menentukan identitas JAI? c. Bagaimana mereka memandang dan memaknai kekerasan yang dialaminya secara berkala dan massif (1998-2010) pada level ideologis dan level praktis?


11

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengambil salah satu potret kekerasan yang dialami pengungsi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Lombok, penelitian ini bertujuan untuk melihat wacana lain seputar pengalaman dan suara JAI atas peristiwa kekerasan yang dialami. Suara-suara tersebut kemudian mempengaruhi pembentukan subjek dan identitas JAI. Akan tetapi, yang dilihat bukan hanya semata-mata dari perspektif JAI sebagai korban, tapi juga menilik bagaimana kekuatan kelas hegemonik mempengaruhi keberlangsungan mereka khususnya di Lombok. Biasanya peristiwa kekerasan berdampak besar pada identitas individu maupun kelompok. Dalam membentuk identitasnya, kelompok sasaran tidak selamanya memandang dirinya sebagai korban karena mereka sebenarnya memiliki kemampuan untuk bertahan dan berstrategi. Kemampuan tersebut bertemu dengan ideologi kelompok yang dominan sehingga memunculkan proses negosiasi atau bahkan sebuah pertarungan.

D. Manfaat Penelitian

Berawal dari kegelisahan dan keingintahuan melihat maraknya konflik antar-kelompok khususnya dalam konteks umat beragama, penelitian ini mulai dirancang. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) menjadi salah satu potret kekerasan yang disorot, karena identitas yang diberikan padanya sebagai ajaran “sesat” dan eksklusif. Terlepas dari pro kontra ajaran aliran Ahmadiyah, wacana ini diharapkan bisa memunculkan narasi lain tentang ideologi di balik kekerasan


12

dan identitas mana yang dominan muncul pada pengungsi JAI di Asrama Transito. Pertarungan identitas dan hegemoni setidaknya bisa membantu untuk memetakan potret kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya entitas Umat Islam di Indonesia. Lebih spesifik lagi, hal ini akan menjadi gambaran bagaimana sebuah aliran—yang menyebut dirinya bagian dari Islam—bisa bertahan dan ditentukan hidup atau matinya oleh ideologi tertentu.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang Ahmadiyah memang sudah banyak dilakukan, namun sebagian besar menyorot permasalahan akidah, terutama yang kontra terhadapnya. Penelitian yang menyorot tajam keberadaan Ahmadiyah di dunia misalnya, ditulis oleh Abdullah Hasan Al-Hadar (1980) dalam bukunya Ahmadiyah Telanjang Bulat di Panggung Sejarah. Dia melihat bagaimana Ahmadiyah lahir, berkembang, penuh gejolak di India, dan menyorot identitas seorang Imam Mahdi secara cukup detail. Dalam tulisan ini pula banyak asosiasi negatif yang muncul seputar Ahmadiyah dan Mirza Ghulam Ahmad. Kata-kata lugas seperti Ahmadiyah sesat, sosok Mirza yang “gila” gelar keislaman banyak dipakai dalam buku tersebut. Penelitian lain yang juga kontra terhadap Ahmadiyah datang dari Jurnal Ulama (Majelis Ulama Indonesia Provinsi D.I Yogyakarta : 2008). Jurnal yang bertajuk Merekontruksi Ukhuwah dan Memahami Aliran Sesat tersebut, mengulas tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Ahmadiyah yang


13

sebenarnya sudah sangat lama sejak 1980-an. Salah satunya adalah vonis sesat terhadap Ahmadiyah yang telah menjadikan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Tulisan itu menyebutkan fatwa MUI tidaklah mengadangada, melainkan justru mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab lembaga keulamaan dalam membimbing umat dan menjaga akidah mereka. Akan tetapi, dalam tulisan tersebut juga menampilkan protes terhadap MUI yang menilai lembaga ini telah memicu kekerasan, padahal yang berhak melakukan vonis suatu aliran sesat atau tidak adalah Allah SWT. MUI kemudian membela diri dengan mengatakan manusia bisa menilai sesat tidaknya sebuah ajaran berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, karena apabila tidak maka akan terjadi kekaburan antara yang hak dan batil. Ada pula penelitian yang relatif objektif tentang Ahmadiyah yang dilakukan oleh Dr. Iskandar Zulkarnain (2005), dalam bukunya Gerakan Ahmadiyah di Indonesia. Pengajar di UIN Sunan Kalijaga ini meneliti sejarah Ahmadiyah sebagai aliran yang kontroversial, pada 1920-1942. Menurutnya, Gerakan Ahmadiyah memang belum banyak dipahami umat Islam lainnya, padahal ajaran ini telah banyak menyebarkan agama Islam. Kajian hukum datang dari buku yang diterbitkan The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) tahun 2008 lalu. Buku tersebut menyorot keberadaan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) dan sejauh mana legalitasnya berperan dalam mengawasi agama atau kepercayaan di Indonesia. Penelitian terhadap Tim Pakem ini diharapkan mampu menjawab persoalan kebebasan beragama/kepercayaan dan keragaman, serta membuka mata masyarakat umum atas kerja-kerja dan landasan hukum Tim Pakem.


14

Banyak penelitian tentang Ahmadiyah, terutama yang beredar di Indonesia, lebih memfokuskan dirinya pada telaah teologis terhadap ajaran yang lahir di tanah India itu. Namun, Pusat Data dan Analisa TEMPO (2005), menyusun dan menerbitkan buku Ahmadiyah: Keyakinan yang Digugat, yang berisi fakta sosial tentang Ahmadiyah sebagai komunitas dan ajaran yang sudah tumbuh berkembang di Indonesia. Banyak fakta menarik disajikan buku ini yang bisa menjadi rujukan penelitian, tentang suara-suara para Ahmadi (sebutan bagi Jemaat Ahmadiyah), dan juga membahas sejarah Ahmadiyah di India dan Indonesia. Hanya saja, buku ini memaparkan fakta tentang JAI, dan sepertinya tidak bermaksud untuk mengelaborasi fakta tersebut dengan teori-teori sosial. Maraknya kekerasan yang menimpa warga Ahmadiyah terutama di tahun 2000-an juga telah mendorong beberapa lembaga melakukan penelitian. Salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) pada 2008 lalu, menerbitkan buku yang berjudul Laporan Investigasi Kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Manislor Kuningan-Jawa Barat dan Lombok-NTB…, salah satunya memuat tentang terhadap kekerasan JAI di Manislor Kuningan (2007) dan rentetan kekerasan JAI di Lombok sejak 1998. Segelintir kekerasan yang ditulis disertai dengan analisis hasil temuan investigasi, misalnya melihat modus kekerasan dan peran aparatur negara didalamnya. Namun, tulisan ini merupakan hasil penelitian berbasis investigasi yang tidak disertai dengan kerangka teori atau konseptual untuk menganalisisnya. Ulasan tentang kajian sosial dan budaya lainnya memang belum banyak ditemukan, khususnya dalam konteks kekinian. Oleh karena itu, saya berusaha


15

mengambil sisi lain sebagai fokus penelitian dalam kajian ini, yaitu Ahmadiyah dari segi personalnya, kaitannya dengan kekerasan yang dialami dalam kurun waktu satu dekade ini. Bagaimana Jemaat Ahmadiyah bisa bertahan secara pribadi dan keorganisasian? Identitas seperti apa yang dominan muncul setelah berbagai kejadian

kekerasan?

Lalu,

bagaimana

orang

di

luar

JAI

atau

liyan

mengidentifikasi mereka? Atas hal tersebut, persoalan tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia, khususnya di Lombok menjadi penting untuk dikaji secara ilmiah.

F. Kerangka Teoritis

1. Subjek Lacanian Kasus kekerasan yang dialami JAI menunjukkan perhatian pada objek psikoanalisa Lacanian tentang pembentukan subjek, yaitu subject of lack ke usaha subjek dan Other (Liyan) untuk merepresentasikan dirinya dalam kehidupan sosial. Subjek-subjek bertemu dengan lack dan alienasi di saat mereka mencari kesempurnaan (keutuhan) atau autre (baca:other). 10 Lacan menegaskan kembali subjek dari psikoanalisa bukanlah subjek pengetahuan (subject of knowledge), melainkan ketidaksadaran yang direpresi, dan mempengaruhi perkembangan subjek selanjutnya. Hal ini bertentangan dengan semangat pencerahan—gagasan dalam tradisi filsafat—yang memberi penghargaan tinggi pada akal dan kesadaran (“consciousness”). Subject as cogito, justru diperlihatkan sebagai subject of lack.

10

Adalah Jacques Marie Emile Lacan (1901-1981), seorang poststrukturalis yang hadir dengan konsepnya tentang psikoanalisa, dan secara umum mempersoalkan tentang strukturalisme yang cenderung menenggelamkan subjek. Dia kemudian hadir dengan konsep pembentukan subjek.


16

Subjek yang mencari Liyan bisa dibaca sebagai upaya untuk mengisi lack. Other (huruf besar) atau Liyan tersebut bukanlah sosok ibunya, melainkan bahasa. Subjek dalam arti sebenarnya ketika seseorang mencoba bersatu dan meyakini bahwa Liyan mampu memenuhi kebutuhan lack nya, mengikuti banyak hal, dan beraktivitas dengan harapan memiliki pengalaman yang menyatu antara anak dan “ibu”. Dalam adagium There is no Other of Other, tercermin subjek yang lack ingin bertemu Other untuk memenuhi kebutuhannya (need), tapi ternyata Liyan juga selalu mengalami lack. Bagaimana kita melihat status lack pada Liyan? Pastinya, lack yang dimaksud adalah lack atas sesuatu (lost object). Pada teori Lacan, yang dimaksud dengan lack of jouissance adalah hilangnya sesuatu pada fase pre-simbolik, kenikmatan yang nyata (real enjoyment) selalu diposisikan sebagai sesuatu yang hilang atau dikorbankan ketika memasuki sistem simbolik dari bahasa dan realitas sosial. Namun, akhirnya subjek menyadari bahwa Liyan tidak mampu memenuhi lack-nya. Lalu, muncullah Desire. Dalam pandangan Lacan, desire hanya akan dialami setelah subjek merasa tidak pernah mendapatkan kepuasan dari dunia simbolik atau Liyan. Ketika subjek memahami bahwa ternyata hukum dan dunia verbal tidak bisa memuaskan sama sekali, saat itulah muncul hasrat untuk menemukan kembali objek a (baca: autre). Desire merupakan upaya untuk menemukan kembali jejak-jejak yang menyebabkan subjek mengalami lack. Konsep desire berbeda dengan need atau kebutuhan. Dalam tataran simbolik, kebutuhan yang disuarakan secara verbal disebut demand atau tuntutan.


17

Munculnya tuntutan berdasarkan need dari subjek yang semata-mata merupakan kebutuhan organik atau hewani untuk bertahan. Tidak adanya pemenuhan dalam level simbolik telah membawa subjek keluar dari frustrasi yang dikenal dengan ranah fantasi. Dalam Lacan, struktur yang kita temui dalam fantasi adalah relasi antara subjek yang split (terbelah), subjek yang mengalami lack (hilang), dan janji untuk mengeliminasi kekurangan tersebut. Jika kondisi manusia ditandai oleh kenikmatan yang tak tercapai atau hilang, maka fantasi menyediakan janji pertemuan dengan jouissance yang berharga untuk menutupi lack dan mengisi ruang kosong pada subjek. Fantasi seperti itu akan lebih bisa dimengerti bila dihubungkan dengan konsep Lacanian lainnya yaitu simtom. Dalam analisis sosial, simtom adalah tanda-tanda bagi sesuatu yang direpresi. Dari simtom inilah muncul objek a. Simtom menjadi begitu penting karena didalamnya dapat dibaca apa yang direpresi. Atau dengan kata lain, residu jouissance dapat ditemukan dalam simtom-simtom tersebut. Dampak dari kekerasan memunculkan resistensi dan representasi terhadap suatu kelompok, dalam hal ini Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Resistensi tersebut muncul, karena berbagai bentuk “pengawasan” terhadap warga Ahmadiyah, yang merupakan bentuk diskriminasi dan stigma. Stigma dikonstruksi secara sosial melalui label-label yang melekat pada diri seseorang atau kelompok. Subject of lack dan simtom dapat dilihat pada korban kekerasan. Dampaknya adalah identifikasi pada subject of lack dan Liyan. Representasi yang dihadirkan sebagai dampak dari kekerasan adalah “trauma”, stress, atau tekanan


18

mental. Kata trauma sengaja diberi tanda petik karena konsep ini berlaku unik bagi Jemaat Ahmadiyah. Mereka melibatkan unsur keimanan dalam rangka pemulihan diri. JAI yang menjadi korban kekerasan muncul dengan optimisme yang berasal dari diri sendiri dengan bimbingan kerohanian. Pengabaian dan pembiaran yang dilakukan aparat hanya bisa disikapi dengan pasrah dan menunggu penghakiman Allah. Dalam hal ini, pengungsi JAI di Asrama Transito tidak berjuang sendiri, melainkan bersama pemimpin dan mubalignya. Relevansi Lacan untuk analisis sosial politik dapat dilihat dalam diskursus tentang subjek dan dan politik.11 Teori politiknya Lacan adalah diskursus tentang impossibility atau lacking. Titik awal pertama untuk membahasnya adalah konsep Lacan tentang subjek, yang split (subjek mengalami lack) dan teralienasi menjadi lokus dari “impossible identity” di mana identifikasi politik mengambil tempat. Subjek ini merupakan kontribusi terbesar Lacan dalam analisis politik kontemporer. Subjek Lacanian akan relevan untuk perbincangan politik secara filosofis karena ini tidak identik dengan “individu” atau “subjek yang berkesadaran”. Subjek Lacanian melampaui esensialis atau penyederhanaan dari subjektivitas, dalam arti subjek tidak diturunkan menjadi ego. Dia juga melawan dan melampaui segala tendensi yang bergerak sesuai aturan. Lacan melihat ego tidak bisa menopang dirinya itu sendiri, dan bahwa mitos tentang kesatuan personalitas, perpaduan segala sesuatu yang berasal dari objek sesungguhnya akan melahirkan keretakan, ketakutan, ataupun misrecognition dari berbagai pengalaman. 11

Ibid. Hal 7. Dalam penjelasannya, Stavrakakis menyebut Lacan bukanlah seorang ahli politik, apalagi seorang filsuf. Akan tetapi, psikoanalisa politik, meminjam istilah Sherry Turkle (1992), merupakan istilah yang menjadi pertemuan antara Lacan dan politik. Lacan menggunakan konsep dari Freud tentang konsep objektivitas yang menjadi pendekatan objektivitas sosial.


19

Adanya ketergantungan pada susunan simbol sosial menjadi keterkaitan antara psikoanalisa dan sosial politik. Penerapan teori Lacan yang dirumuskan oleh Ernesto Laclau- Chantal Mouffe dapat difokuskan pada titik pertemuan faktor yang menentukan dalam implementasi aksi politik. Laclau-Mouffe menggunakan konsep atau istilah psikoanalisa untuk menjelaskan fenomena ideologi dan politik secara luas sebagai pemikiran “individual psyche”, faktor dalam cara kerja ideologi. Pembentukan identitas bisa diusahakan melalui proses identifikasi dengan diskursus sosial seperti ideologi. 12 Kaitan dengan kasus JAI di Lombok, cukup penting untuk melihat bagaimana para pengungsi membentuk identitasnya melalui sebuah ideologi Ahmadiyah.

2. Hegemoni Gramsci Konsep teoritis lainnya yang dapat digunakan untuk membaca kasus JAI di Lombok adalah hegemoni. Membicarakan tentang konsep hegemoni, tentu tak bisa dilepaskan dari pemikiran Antonio Gramsci, yang telah mempengaruhi perkembangan teori Marxis pasca Althusserian pasca tahun 1960-an. Hegemoni— salah satu kesadaran politik Gramsci—merupakan sebuah kesadaran untuk mengetahui kelompok kepentingan dalam perkembangan sekarang dan masa depan, melampaui kelas ekonomi semata, yang bisa menjadi kepentingan dari kelas subordinasi. Hegemoni menjadi formula Gramsci yang diartikulasikan pada level analisis mode produksi dengan formasi sosial. Konsep yang akan disorot dalam hegemoni-nya Gramsci adalah manifestasi dari kelompok sosial sebagai 12

Lihat Yannis Stavrakakis. 1999. Lacan and The Political. London : Routledge. Hal 36. Hal itu diungkapkan oleh Bellamy, sebagai kritikus teori Lacan dalam karya-karya Laclau-Mouffe.


20

“dominasi” dan “kepemimpinan intelektual dan moral”.13 Hegemoni yang selalu menjadi basis dioperasikan oleh masyarakat sipil melalui artikulasi kelompok kepentingan. Subjek tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan karena adanya proses determinasi dalam ranah ideologi. Oleh karena itu, subjektivitas selalu merupakan produk dari praktik sosial. Ideologi sebagai praktik menghasilkan subjek, membutuhkan struktur materi dan institusi untuk mengelaborasi kemunculannya. Aparatus, oleh Gramsci, merupakan struktur ideologi dari kelas dominan. Sedangkan level struktur di mana ideologi diproduksi dan disebar disebut masyarakat sipil. Gramsci melihat adanya keunggulan superstruktur ideologi dibandingkan dengan ekonomi, karena lebih diutamakannya masyarakat sipil (berdasarkan konsensus) daripada masyarakat politik (berdasarkan kekuatan semata). Hal ini ditandai dengan perjuangan ideologi yang berusaha membentuk kesatuan antara ekonomi, politik, dan keseimbangan intelektualitas demi kepentingan bersama bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Untuk menjalankan proses hegemonik, maka strategi menjadi sangat penting. Kelas pekerja yang sedang berjuang tidak boleh mengisolasi dirinya dalam kelas proletariatnya semata. Tapi sebaliknya, kelas ini harus mencoba menjadi “kelas kebangsaan” yang merepresentasikan dan mengartikulasikan kepentingannya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kelompoknya. Hal itu akan menyebabkan perpecahan di kelas borjuis sehingga terjadi disharmoni karena adanya pemblokan atau tidak diartikulasikannya suara mereka. Adanya 13

Lihat Chantal Mouffe. 1979. Hegemony and Ideology in Gramsci. Dalam Chantal Mouffe (ed.). Gramsci and Marxist Theory. London-Boston : Routledge. Hal 183.


21

pertarungan hegemoni di antara kelas-kelas sosial termasuk yang antagonistik menyebabkan kelas fundamental atau berkuasa ingin memenangkan kontestasi tersebut. 14 Dalam kasus di Lombok, terjadi pertarungan hegemoni dari berbagai elemen yang turut menentukan identitas JAI. Stigma adalah salah satu upaya hegemoni kelas tertentu dalam memasukkan ideologi tertentu. Kelas hegemonik tersebut, apabila menyitir Althusser dan Gramsci, merupakan Ideologi Aparatus Negara (IAN) dan Represi Aparatus Negara (RAN). Pemerintah dalam hal ini mengambil peran RAN yang melakukan beragam pembiaran atas rangkaian peristiwa kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah. Tindakan represif tersebut mewujud dalam pembiaran dan upaya “melegalkan” setiap tindakan kekerasan. Dalam catatan, setiap tindakan pengrusakan massa yang dilakukan terhadap Jemaat Ahmadiyah selalu dijaga oleh polisi. Bahkan, beberapa saat sebelum kejadian kekerasan berlangsung, aparat sudah datang untuk berjaga-jaga. Hal itu bisa dibaca sebagai upaya pemerintah yang dilematis menghadapi persoalan Ahmadiyah ini. Dilematis dalam arti mereka tidak mampu menghalangi massa dalam melakukan kekerasan. Selain itu, mereka juga tidak mampu bertindak tegas terhadap massa. Jadi, upaya perlindungan yang “setengah hati” terhadap Ahmadiyah. tidak adanya upaya penindakan terhadap pelaku kekerasan juga menunjukkan indikasi tersebut. Pemerintah belum bisa berbuat banyak untuk menangani pengungsi yang sudah 7 tahun hidup di Asrama Transito, Mataram. Aktor kekuatan politik dari kelas yang berkuasa bukan hanya terdiri dari militer atau polisi, tapi juga yang 14

Ibid. Hal 197


22

berhubungan dengan ideologi, yang merasuk ke dalam masyarakat secara massif dan seolah tak disadari. Aparatus ideologis yang berperan misalnya tokoh-tokoh agama dan media.

3. Subjek, Hegemoni, dan Demokrasi Radikal Setelah melihat alur pemikiran Lacan dan Gramsci, cukup penting untuk membincangkan relasi antara Psikoanalisa dan Ekonomi Politik Marxis, yaitu bahwa simtom di psikoanalisa juga terjadi pada ideologi Marx. Adalah Ernesto Laclau-Chantal Mouffe sebagai pemikir post-marxis yang masih concern pada kapitalisme. Gagasan dari Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe (1985)15 tentang Demokrasi Radikal akan dipakai dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti. Keduanya merupakan pemikir yang menjadi pionir dalam perdebatan pascamarxis. Hal ini ada kaitannya dengan konsep hegemoni dan linguistik yang digunakan Laclau-Mouffe untuk membangun logika Demokrasi Radikal. Semangat Demokrasi Radikal bisa dilihat dari maknanya. Demokrasi harus bersifat plural, yaitu suatu ruang politik yang dihasilkan oleh rangkaian ekuivalensial harus diakui adanya pluralitas, maksudnya otonomi pada setiap unsur. Demokrasi jenis ini juga harus bersifat radikal dalam arti bahwa kesatuan suatu masyarakat demokratis sesungguhnya tidak lagi membutuhkan pusat. Radikal juga menunjuk pada kesatuan sosial yang tidak pernah berhasil menjadi identitas kelompok, jadi harus dibentuk ulang secara terus menerus. Logika Demokrasi Radikal muncul dari gagasan Gramsci tentang hegemoni yang kemudian dielaborasi oleh Laclau-Mouffe. Beberapa konsep yang 15

Dalam St Sunardi. Logika Demokrasi Plural-Radikal. Desember 2012. Yogyakarta : Jurnal Ilmu Humaniora Baru Vol.3 No.1


23

bisa dipakai di sini misalnya Bagaimana kesatuan sosial bisa terbentuk? Mereka bersatu

secara

spontan

atau

dibutuhkan

semacam

pemimpin

untuk

mempersatukannya. Kalau ada pemimpin, apakah pemimpin itu hanya mengumpulkan kepentingan-kepentingan mereka atau perlu melakukan intervensi secara ideologis atau konseptual? Apa hakekat hubungan-hubungan yang mempersatukan unsur-unsur dalam kesatuan sosial? Ekonomi atau politis? Atau kedua-duanya? Bagaimanakah sifat kesatuan sosial tersebut; tertutup atau terbuka? Sejauh mana mapan dan sejauh mana labil? Apa implikasinya bagi subjek agen-agen sosial?16 Landasan pertama yang dipakai oleh Laclau-Mouffe untuk membangun teorinya adalah tradisi linguistik struktural-pascastruktural.17 Konsep LaclauMouffe ini berfokus pada pembentukan wacana lewat praktik artikulatoris. Dilihat dari logika artikulasi, masyarakat terdiri dari identitas-identitas yang tidak pernah selesai diartikulasikan. Masyarakat sebagai praktik artikulatoris tidak sepenuhnya bisa dituntaskan dalam artikulasi (dengan momen-momen sebagai satuannya), melainkan senantiasa meninggalkan residu-residu. Keberadaan etika penting dalam Demokrasi Radikal karena berusaha menginstitusionalisasikan lack dalam realitas politik. Salah satu konsep dalam etika Lacanian, yaitu simtom.

18

Dalam pemikiran Gramsci juga dipakai istilah

16 17

Ibid. Hal 5.

Ibid. Hal 5. Walaupun kemudian keduanya melampaui tradisi linguistik, prinsip dasar tetap mereka pakai, terutama yang berkaitan dengan konsep tentang bahasa. Akses kita pada realitas hanya bisa dicapai lewat bahasa. Hanya saja, berbeda dengan Saussure, mereka melihat bahasa sebagaimana dimanifestasikan dalam omongan, bukan dalam sistem umum. 18 op.cit. Hal 131. Lihat juga Yannis Stavrakakis. 1999. Lacan and The Political. London : Routledge. Hal 121. Sebenarnya ada dua konsep dalam etika Lacanian, yaitu sublimasi dan simtom. Namun, yang akan dijelaskan lebih jauh adalah simtom karena lebih terkait dengan isu yang dibicarakan. Sedangkan Sublimasi merupakan penghalusan atau bentuk yang berbeda dari idealisasi dalam kesadaran etika tradisional. Sublimasi menciptakan ruang publik (public space), walaupun bersifat individual tapi bisa mempersatukan ranah tertentu seperti halnya di bidang seni.


24

kemunculan simtom untuk menggambarkan struktur sosial, kelas buruh, atau kelas yang tidak dominan. Simtom sebagai manifestasi dari kelas yang terepresi, merupakan kata-kata atau penanda yang kelihatannya mengikuti hukum bahasa atau simbolik, tapi sebenarnya tidak. Pengalaman tidak terpenuhinya need kemudian menimbulkan simtom. Simtom dapat ditemukan dalam kelompok yang tersubordinasi atau menjadi sasaran kekerasan seperti JAI. Seperti yang telah dibahas dalam konsep Gramsci di atas, muncul stigmatisasi yang dilakukan oleh kelas hegemonik. Fantasi dalam konstruksi utopia kemudian disandingkan dengan sesuatu yang menakutkan, paranoid yang membutuhkan korban terstigmatisasi. Stigmatisasi biasanya diikuti oleh pembasmian. Utopia bisa saja bekerja atas dasar kekerasan atau antagonisme yang memunculkan enemy atau musuh, sehingga muncullah demonisasi. Dengan konsep hegemoni-nya, Gramsci membawa spirit baru dalam Marxisme, yang menekankan strategi kelas proletar atau tersubordinasi. Kasus JAI di Lombok juga menunjukkan adanya counter hegemony (hegemoni tandingan) yang dilakukannya terhadap kelas yang berkuasa atau hegemonik dalam masyarakat. Ini menjadi salah satu strategi JAI. Berbicara mengenai strategi tentu tak bisa dilepaskan dari subjek. Pemikiran Lacan dan Gramsci (baca : Gramsci yang ditafsirkan oleh Laclau) memiliki perhatian pada subjek. Gramsci lebih menekankan subjek sebagai produk dari praktik sosial karena adanya proses determinasi dalam ranah ideologi. Hal inilah yang menjadi mediasi antara individu dengan komunalnya atau partikular dengan universal. Sublimasi mengakui lack dan pusat dari real sebagai ganti dari eliminasi ketidakmungkinan dan identifikasi dari yang ideal. Sublimasi menciptakan ruang yang ideal untuk pemenuhan desire.


25

Diskursus tentang ideologi dipahami sebagai artikulasi (mata rantai) dari elemen ideologi. Ideologi sebetulnya adalah janji kolektif yang bisa memenuhi lack subjek. Untuk merumuskan ideologi, maka perlu diperhatikan apa yang menjadi lack masyarakat yang bersangkutan, dan bagaimana cara memenuhinya. Setiap orang dalam masyarakat sebenarnya memiliki sejarah kehidupan masing-masing. Sejarah tadi akan menentukan ideologi atau objek yang diinginkan oleh subjek atau masyarakat. Pada hakikatnya, fungsi sentral dari ideologi adalah integrasi serta penjagaan atas status quo. Berbicara tentang hegemoni tidak bisa dilepaskan dari bicara tentang subjek politik. Laclau-Mouffe mengingatkan bahwa politik bukanlah masalah “mendaftar kepentingan-kepentingan yang sudah ada melainkan memainkan peran penting dalam pembentukan subjek-subjek politik” (Laclau dan Mouffe, 1985:vii).19 Dengan kata lain, politik bukanlah sekedar melakukan mobilisasi orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama (misalnya kepentingan ekonomis), melainkan juga harus meliputi pembentukan subjek-subjek politik. Gagasan Laclau-Mouffe terkait Demokrasi Radikal akan mengarah pada revolusi demokrasi sebagai medan artikulasi hegemonik dilihat dalam fenomena gerakan-gerakan sosial baru yang muncul sejak paruh kedua abad ke-20. Gerakan ini bisa dibaca sebagai munculnya bentuk-bentuk antagonisme baru dalam masyarakat, karena adanya jenis-jenis hubungan subordinatif yang belum terlihat di zaman sebelumnya. Laclau-Mouffe melihat jenis-jenis hubungan subordinatif itu sebagai akibat komodifikasi hubungan sosial (karena sistem produksi 19

Ibid. Hal 16.


26

kapitalis), birokratisasi hubungan sosial (karena intervensi negara dalam melindungi rakyat namun secara paradoks justru menghasilkan hubungan subordinatif baru), dan hegemonisasi hubungan sosial (karena moda baru dalam penyebaran budaya lewat media massa). 20

G. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian utama adalah di tempat pengungsian warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Asrama Transito, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, juga beberapa wilayah di Lombok Barat dan Sumbawa. b. Sumber Data Sumber data berasal dari sejarah lisan melalui ingatan dan pengalaman dari para informan, yakni orang yang mengalami kekerasan baik langsung ataupun tidak terutama yang menyangkut masalah penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. c.

Metode Pengumpulan Data Data primer saya kumpulkan melalui teknik wawancara terbuka dan observasi. Wawancara saya lakukan dengan para pengungsi Jemaat Ahmadiyah Indonesia, koordinator pengungsi, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Pengurus Lembaga atau Ormas Islam di NTB, pegiat LSM (seperti Lembaga Studi Kemanusiaan), dan masyarakat. Selain itu, saya juga

20

Ibid. Hal 19


27

melakukan penelisikan data sekunder melalui media dan dokumen yang relevan tentang Ahmadiyah. d. Teknik Pengolahan Data Dalam penelitian ini, saya mencoba melakukan pendekatan sosiologis, yang memadukan antara kajian yang eksploratif dan eksplanatoris. Dengan tidak bermaksud menguji hipotesa, penelitian ini berusaha menghasilkan suatu deskripsi tentang masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang diperoleh melalui studi kasus. Metode pengolahan data, yaitu melalui penulisan narasi dan makna dari tuturan, serta dokumen atau literatur berdasarkan konsepkonsep teori yang digunakan. Penulisan ini bukan hanya melihat makna dari tuturan individu maupun kolektif, akan tetapi juga melihat kekuatan sosial politik yang turut membentuknya.

H. Sistematika Penulisan

Dalam menguraikan kajian tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) ini, saya membaginya dalam beberapa bab. Bab Pertama merupakan Pendahuluan yang menulis detail tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab Kedua akan berisi penjelasan historis atau sejarah literer kemunculan Jemaat Ahmadiyah di dunia,

lalu masuknya ke Indonesia yang

kemudian menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Lombok. Sedangkan dalam Bab Ketiga, saya akan menguraikan Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai sebuah gerakan sipil keagamaan selama dan sesudah kekerasan


28

komunal di Lombok. Pada sub-bab pertama, saya akan bercerita tentang kekerasan yang menimpa JAI di Lombok selama satu dekade, dan adanya sebuah kontinuitas yang menyebabkan mereka tercerai berai dari tanah kelahiran sendiri. Dalam bagian ini pula akan saya pertontonkan teks tentang suara-suara mereka di bilik pengungsian Transito serta aktor yang berada di balik kekerasan tersebut. Sub-bab kedua merupakan torehan perjalanan JAI di Lombok yang menjadi pengungsi di Asrama Transito selama 7 tahun ini. Sub-bab ini juga memperlihatkan bagaimana pola bertahan dan strategi yang dilakukan JAI dalam mempertahankan identitasnya. Bab keempat merupakan hasil kajian atau refleksi dari fakta yang dilihat di bagian ketiga dengan menggunakan konsep subjek-nya Lacan, adanya pertarungan hegemoni, hingga terbentuknya identitas yang dominan dari suatu kelompok, dalam hal ini JAI sebagai sebuah gerakan sipil keagamaan. Terakhir, Bab kelima merupakan penutup berisi kesimpulan tentang apa yang sudah saya tulis dan kaji tentang JAI di Lombok.


29

BAB II JEMAAT AHMADIYAH DALAM TILIKAN SEJARAH

A. Jemaat Ahmadiyah, Tunas Islam di Berbagai Belahan Dunia

Sebelum membahas kekerasan ideologis21 yang terjadi selama lebih dari satu dekade terhadap para pengungsi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Asrama Transito Mataram, kita akan melihat sekelumit perjalanan Ahmadiyah dari masa tumbuh dan berkembang, pengaruh di berbagai belahan dunia, hingga masuk dan menyebarnya di Indonesia, termasuk di Lombok. Ahmadiyah sebagai sebuah gerakan keagamaan lahir di India pada akhir abad ke-19 dengan latar belakang kemunduran umat Islam di bidang agama, politik, ekonomi, sosial, dan sejumlah bidang kehidupan lainnya. Hal ini terjadi terutama setelah pecahnya Revolusi India tahun 1857, berakhir dengan kemenangan Inggris yang terpenting di Asia. Pendiri Ahmadiyah adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, yang lahir pada hari Jumat, 13 Februari 1835 di sebuah dusun bernama Qadian, Gurdaspur, 25 KM arah Timur Laut Amritsar di Provinsi Punjab. India, negara tempat lahirnya Ghulam Ahmad pada masa-masa itu, bahkan jauh sebelum Mirza Ghulam Ahmad lahir diwarnai oleh pergolakan, peperangan, dan perebutan kekuasaan. Negeri dengan mayoritas penduduk pemeluk Hindu dan Buddha itu pernah dikuasai oleh 21

Kekerasan ideologis disini hanya merupakan penamaan saja, untuk menyebut kekerasan beruntun yang terjadi di dalam pertarungan ideologi-ideologi yang ada, aktor-aktor yang berperan, dan kontestasi di dalamnya.


30

sebelas dinasti Mughal (1526-1858 M) selama lebih kurang delapan setengah abad. Benih pertama “pohon” Ahmadiyah ditanam pada tanggal 23 Maret 1889 ketika Hazrat Mirza Ghulam Ahmad mendirikan suatu jemaat guna memberikan bimbingan kepada segenap umat manusia supaya mengenal Tuhan Yang Hakiki dan menunjukkan jalan yang telah dirintis oleh Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Namun, dalam sejumlah literatur Ahmadiyah disebutkan bahwa Ghulam Ahmad memperoleh ilham dari Allah SWT untuk pertama kali pada 1886.22 Ketika itu, ia berusia 40 tahun, saat ayahnya sedang sakit. Dikatakan bahwa ilham itu diawali dengan kata-kata: “Persumpahan demi Langit yang merupakan sumber takdir, dan demi peristiwa yang akan terjadi setelah tenggelamnya matahari pada hari ini”. Ilham itu kemudian menyampaikan kabar penting, yakni bahwa ayahnya akan meninggal setelah magrib. Ternyata benar. Beberapa saat kemudian, tak lama setelah isyarat gaib itu turun, ayahnya meninggal saat matahari terbenam. Menurut pengakuan Ghulam Ahmad, dengan turunnya ilham itu, ia merasa sedih dan khawatir akan nasibnya di kemudian hari. Sebagai manusia, Ghulam Ahmad sangat sedih dan gelisah ketika mendapat kabar demikian. Sebagian besar penghidupan keluarganya bergantung pada ayahnya yang biasa mendapat pensiun serta hadiah yang agak besar dari pemerintah. Dengan wafatnya sang ayah, semua itu akan dihentikan.

22

Meskipun dalam literatur lainnya yaitu di Dokumen Ali Basit. 2005. Jawaban Jemaat Ahmadiyah Indonesia Atas Pertanyaan Komisi VIII DPR RI pada Temu Wicara Tanggal 31 Agustus 2005. Bogor : Dokumen Jemaat Ahmadiyah Indonesia, disebutkan bahwa Pendiri Jemaat Ahmadiyah menerima perintah kerasulan ummati (sebagai umat Rasulullah) dari Allah SWT pada bulan Maret 1882 dan wafat pada tanggal 26 Mei 1908.


31

Setelah didera kesedihan dan kegelisahan seperti itu—menurut pengakuan Ghulam Ahmad—ia mendapat ilham kedua dari Allah yang menentramkan hatinya. Katanya tentang ilham kedua itu : “Dari ilham ini hati saya menjadi teguh, bagai luka parah yang tiba-tiba menjadi sembuh dan pulih karena suatu obat…”. Ilham itu diceritakan kepada seorang penduduk Qadian beragama Hindu, Malawa Mal. 23 Menurut pengikutnya, Jemaat Ahmadiyah seutuhnya bukan agama baru dan tidak pula membawa ajaran baru. Akidah dasar (kepercayaan pokok) anggota Jemaat Ahmadiyah adalah Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran yang terdiri dari 30 juz dan 114 surah, dan nabinya Nabi Muhammad SAW berdasar kepada 5 Rukun Islam dan 6 Rukun Iman. Selain itu, Jemaat Ahmadiyah melaksanakan sholat tetap menghadap kiblat (Kabah), dan berhaji ke Tanah Suci Mekkah. 24 Terkait dengan penamaan, Jemaat Ahmadiyah merupakan nama aliran atau ajaran yang tidak merujuk pada nama pendirinya, Mirza Ghulam Ahmad. Namun, mereka ambil dari nama Nabi Muhammad SAW, yang memiliki dua nama yaitu Muhammad (nama sifat keagungan) dan Ahmad (nama sifat keindahannya).

25

Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, khalifah kedua Jemaat Ahmadiyah menjelaskan istilah jemaat bukan merujuk pada sebutan jumlah massa, melainkan lebih ditekankan pada tujuan bersama. 23

Lihat tulisan R.Ahmad Anwar. Pohon Ahmadiyah Tumbuh di Persada Indonesia. Dalam Souvenir Peringatan Seabad Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari Ramadhan 1894-1994. Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Dalam Aris Mustafa, dkk. 2005. Ahmadiyah : Keyakinan yang Digugat. Jakarta : Pusat Data dan Analisa TEMPO. Hal 39. 24 Enam Rukun Iman itu adalah Iman kepada Allah, Iman Kepada Malaikat Allah, Iman pada Kitab Allah, Iman kepada Rasul Allah, Iman kepada Hari Akhirat, dan Iman kepada Qadha dan Qadar. Sedangkan 5 Rukun Islam itu adalah Mengucapkan 2 kalimat syahadat, Menunaikan Shalat, Melaksanakan Puasa, Mengeluarkan zakat, dan Menunaikan haji bagi yang mampu. 25 Penamaan inilah salah satu yang menjadi bahan polemik yang dipertanyakan oleh beberapa pihak yang kontra terhadap Ahmadiyah. Lihat Bab selanjutnya, JAI di Lombok sebagai sasaran komunal di Indonesia.


32

Mahmud Ahmad mengatakan ribuan dan jutaan individu tak dapat disebut satu jemaat, melainkan jemaat itu dikatakan kepada individu-individu yang berkumpul dan bersatu-padu untuk bertekad bekerja dan melaksanakan satu program bersama. Hal ini juga tercermin dalam Dokumen Jemaat Ahmadiyah Indonesia saat menjawab pertanyaan Komisi VIII DPR RI.26 Menurut JAI, organisasi-organisasi Islam di India dan Pakistan menggunakan kata jemaat. Atas hal tersebut, maka Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) juga menggunakan kata tersebut yang diserap dari bahasa Urdu yang berarti organisasi atau perkumpulan. Kata jemaat juga telah terdaftar secara resmi sebagai nama Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam badan hukum. Untuk mengubahnya perlu proses panjang. Jemaat Ahmadiyah menyebut dirinya sebagai organisasi kerohanian, bukan

organisasi politik dan tidak memiliki tujuan-tujuan politik.

Mereka

mengaku bersifat keagamaan dan semata-mata hendak mewujudkan persatuan di kalangan umat Islam. “Ahmadiyah tidak menginginkan kerajaan atau adanya ambisi dalam pemerintahan. Singkatnya, Ahmadiyah tidak memiliki tujuan politik. Jemaat Ahmadiyah memiliki hasrat untuk memperbaiki kehidupan agama orang-orang Islam serta mengkonsolidasikan mereka sehingga dapat bersatu padu untuk dapat mengkonfrontir musuh-musuh Islam dengan senjata akhlak dan kerohanian”, tulis Mahmud Ahmad.27

26

Op.cit. hal 10. Saat itu, Hasyim Wahab (FPDIP) mengusulkan agar nama “Jemaat” sebaiknya diganti dengan “Jamaah” atau “Jam’iyah” sesuai asalnya dari Arab, karena Jemaat bahasa Indonesia lebih sering digunakan istilahnya oleh orang Kristen Indonesia. Dalam Dokumen Ali Basit. 2005. Jawaban Jemaat Ahmadiyah Indonesia Atas Pertanyaan Komisi VIII DPR RI pada Temu Wicara Tanggal 31 Agustus 2005. Bogor : Dokumen Jemaat Ahmadiyah Indonesia. 27 Dalam Aris Mustafa, dkk. 2005. Ahmadiyah : Keyakinan yang Digugat. Jakarta : Pusat Data dan Analisa TEMPO. Hal 57.


33

Di dalam mengembangkan dakwah rohaninya, Jemaat Ahmadiyah senantiasa loyal dan patuh kepada undang-undang negara serta kepada pemerintah yang berkuasa (Ulil Amri) di manapun Jemaat Ahmadiyah berdiri. Kelompok ini juga mengenal istilah Bai’at untuk masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Sebagian syarat-syaratnya antara lain: Tiap-tiap orang yang hendak bai’at masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah harus berjanji dengan ikhlas hatinya bahwa dia akan berjanji menjauhi syirik sampai meninggal dunia; akan menjauhi diri dari zina, berdusta, memandang wanita yang bukan muhrim, menjauhi segala macam kedurhakaan dan kemaksiatan, penganiayan dan pengkhianatan; tidak akan membiarkan dirinya dikalahkan oleh dorongan-dorongan hawa nafsunya, betapapun kuat dan hebatnya. Jemaat Ahmadiyah juga tidak akan menyakiti seorangpun daripada makhluk Allah pada umumnya, dan kaum muslimin pada khususnya, baik dengan tangannya maupun dengan lidahnya, ataupun dengan jalan lain. Dia akan mengikat janji persaudaraan dengan Hamba Allah ini (Masih Mau’ud a.s) semata-mata karena mencari mencari keridhaan Allah Taala.28 Sepeninggal ayahnya, Mirza Ghulam Ahmad mulai menulis artikel yang dimuat di surat kabar. Tak cuma artikel di surat kabar, ketika lawan-lawannya semakin gencar menyerang Islam, ia mulai menulis buku tentang kebenaran agama Islam. Buku pertamanya berjudul Barahiyn Ahmadiyah. Menurut klaim Ahmadiyah, bagian pertama buku itu saja, berupa seruan dan pengumuman, mampu mengguncangkan dan menggemparkan seluruh negeri. 28

Diambil dari sabda Hadhrat Masih Mau’ud a.s. Selain itu, ada amalan yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah dan kadang tidak semua umat muslim lakukan yaitu perintah Sholat Jumat untuk laki laki dan perempuan kecuali perempuan yang berhalangan. Hal ini berdasarkan pada perintah Al-Quran yang menyebutkan, “Hai orang-orang yang beriman, ….”, dari ayat ini bisa dikatakan bahwa perintah Sholat Jumat bukan hanya untuk laki-laki muslim saja, tapi juga untuk perempuan (berdasarkan wawancara dengan mubalig JAI di Lombok, Mln. Basyiruddin di Asrama Transito pada 14 Desember 2011).


34

Berkat buku itu, ia diakui sebagai seorang yang cakap. Lebih dari itu, Ghulam Ahmad dianggap sebagai seorang mujaddid, sang pembaharu. 29 Pada tahun-tahun berikutnya dakwah yang dilakukan Ghulam Ahmad adalah untuk membangkitkan kembali semangat umat Islam dalam beragama. Ketika menyaksikan banyak kepercayaan ditumpahkan ke pundaknya oleh umat, yakinlah dia bahwa ia telah mendapatkan kepercayaan sebagai orang yang dipilih oleh Allah, sebagai Al-Masih yang dijanjikan untuk menegakkan kembali keagungan Islam. Mulailah bermunculan kontroversi yang tiada henti sampai kini. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dari Dusun Qadian, India ini mengumandangkan pengakuan sebagai Imam Mahdi dan Masih Yang dijanjikan atas perintah Tuhan. Selain itu, dalam versi Ghulam Ahmad, Nabi Isa AS telah wafat sekaligus dia menunjukkan makamnya di Kashmir, dan oleh karena itu tidak akan turun lagi ke dunia. Pendakwaan mengenai dirinya mulai diumumkan melalui selebaran dan dinyatakan secara eksplisit melalui karya Ghulam Ahmad yaitu Fateh islam, Tauzih Maram, dan Izalah Auham yang terbit pada 1890-1891. Sejak itu sebagian orang yang semula membelanya mulai menolak. Namun, sebagian tetap mengikuti bahkan menjadi pengikut setia. Ajarannya waktu itu berpusat di Qadian dan di situ mulailah dibangun Sekolah Dasar. Ghulam Ahmad kemudian mencanangkan dakwah Islam ke Eropa melalui majalah The Review of Religions. Lewat media ini, pembaca bisa memahami pembahasan ajaran agama dan melihat keunggulan Islam.

29

Bagian pertama buku ini dicetak pada 1880, kedua pada 1881, ketiga 1880, dan bagian keempat pada 1884. Tulisan-tulisannya berisi penjelasan tentang Islam untuk melawan serangan dari para misionaris Kristen dan Hindu Ariya. Namanya pun mulai dikenal di masyarakat umum.


35

Pada 1908 Ghulam Ahmad meninggal dikarenakan sakit diare yang parah serta migrain. Sepanjang hidupnya, ia telah menuliskan dan mewariskan 84 judul buku yang ditulisnya dalam bahasa Arab, Parsi, dan Urdu. Pada 1896, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad juga menulis karangan yang terkenal dan menjadi masterpiece nya, yaitu buku berjudul Islami Ushul Ki Filasafi dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia, termasuk dalam bahasa Indonesia yang berjudul “Filsafat Ajaran Islam”. 30 Sebagai organisasi yang berkiprah dalam bidang kerohanian dan tidak memiliki

tujuan-tujuan

politik,

Jemaat

Ahmadiyah

telah

berhasil

menyebarluaskan dakwah Islam di daratan Eropa, Australia, dan Amerika dengan mendirikan masjid-masjid dan pusat-pusat dakwah di kota-kota penting ketiga benua tersebut. Bahkan pusat Jemaat itu kini berada di London, Inggris. Perpindahan itu dikarenakan Jemaat Ahmadiyah di Qadian atau Pakistan dicerca dan dianggap kontroversial. Hal itu terjadi pada masa Khalifah keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, yang kemudian hijrah ke London. Pada waktu itu, di zaman pemerintahan Ali Bhuto, disusun rencana untuk membunuh khalifah Ahmadiyah tersebut. Tahir Ahmad bisa lolos karena petugas salah informasi dan menyangka khalifah Ahmadiyah saat itu masih Nasir Ahmad.31

30

Dalam buku Filsafat Ajaran Islam (2008) yang diterjemahkan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia nama lengkap Ghulam Ahmad ditulis dengan Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, bukan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. 31 Saat itu, kekhalifahan sudah berganti dari Nasir Ahmad ke Tahir Ahmad dan ini tidak diketahui oleh petugas pemerintahan. Bagi orang Ahmadiyah, selamatnya khalifah mereka merupakan pertolongan dari Allah, seperti halnya yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW saat menyelamatkan diri dari musuh.


36

Jauh sebelum pusat Ahmadiyah aliran Qadian berpindah dari Pakistan ke Inggris pada 1913, Ahmadiyah sudah mengirim mubalig-nya, Khwaja Kamaluddin ke sana guna mendirikan “Working Moslem Mission”. Bahkan ketika Mirza Ghulam Ahmad masih hidup, ia pernah menulis surat dakwah kepada Ratu Inggris agar mau memeluk Islam. Meskipun ratu tidak sempat masuk Islam, sejumlah keluarga menjadi pemeluk Islam, salah satunya Lord Headley yang naik haji bersama Khawaja Kamaluddin pada 1923. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad bahwa pada suatu saat matahari akan terbit dari Barat, tapi bukan berarti dhahirnya, melainkan sinar Islam yang muncul dari sana. Sedangkan di daratan Benua Afrika, Jemaat Ahmadiyah mencatat selain berhasil mengembangkan dakwah Islamnya, mereka juga telah berhasil mengembangkan dunia pendidikan dan kesehatan dengan mendirikan sekolahsekolah dan rumah-sakit hampir di semua negara di Afrika. Demikian juga di Asia, dakwah terus berkembang di daratan India dan Timur Tengah hingga ke Jepang, China, dan Korea, belahan negeri yang sebelumnya dakwah Islam mengalami hambatan dan kesulitan untuk berkembang. Dalam literatur Jemaat Ahmadiyah disebutkan bahwa pengikut Jemaat Ahmadiyah ini terus-menerus memperoleh kemajuan. Saat Mirza Ghulam Ahmad wafat, pemeluknya telah berjumlah lebih dari 300.000 orang.


37

Setelah pendiri Jemaat Ahmadiyah wafat, terpilihlah Hazrat Maulana AlHaj Nuruddin sebagai Khalifatul Masih I pada tanggal 27 Mei 1908. Maulana ALHaj Nuruddin lahir di Behra, Distrik Shahpur, Punjab, India. Dia menduduki urutan ketiga puluh tiga dalam silsilah keturunan Sayyidina Umar bin Khattab r.a. Dalam masa kepemimpinannya, jemaat diarahkan kepada pembangunan akhlak yang tinggi. Khalifah pertama ini wafat pada tanggal 13 Maret 1914. Khalifah kedua yang terpilih adalah Hazrat Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad yang lahir pada tanggal 12 Januari 1889. Selepas kematian khalifah pertama, Mahmud Ahmad terpilih untuk menggantikan pada 14 Maret 1914. Dalam tahun 1947 dia memindahkan pusat Jemaat Ahmadiyah dari Qadian (India) ke Rabwah (Pakistan). Menurut catatan jemaat Ahmadiyah, di bawah kepemimpinan Mahmud Ahmad, Jemaat Ahmadiyah mendapat kemajuan yang pesat hingga mulai tersebar di seluruh dunia. Setelah membina jemaat selama 51 tahun, Mahmud Ahmad wafat pada 8 November 1965 dan meninggalkan 225 karya tulis. Khalifatul Masih III adalah Hazrat Hafiz Mirza Nasir Ahmad yang lahir di Qadian pada tanggal 15 November 1909. Khalifah ini menyelesaikan pendidikan di Baliol college, Oxford. Pada tanggal 9 November 1965, Nasir Ahmad terpilih menjadi Imam Jemaat sebagai Khalifatul Masih III. Pada tanggal 9 Oktober 1980, dia meletakkan batu pertama masjid di Pedro Abad, Cordova, Spanyol. Masa khilafatnya berlangsung lebih dari 17 tahun dengan membimbing jemaat menanggulangi berbagai cobaan dan ujian. Nasir Ahmad wafat pada 9 Juni 1982. Imam Jemaat Khalifatul Masih IV adalah Hazrat Mirza Tahir Ahmad yang lahir pada 18 Desember 1928 di Qadian, India. Tahir Ahmad adalah putra Hazrat


38

Khalifatul Masih II, yang menempuh pendidikan di Government College, Lahore dan University of London. Dia terpilih menjadi Khalifahtul Masih IV pada tanggal 10 Juni 1982. Saat ini, Jemaat Ahmadiyah dipimpin oleh Hazrat Mirza Masroor Ahmad (atba), yaitu Khalifah ke-5 penerus Hazrat Mirza Ghulam Ahmad as. Sejak mulai didirikannya hingga tahun 2008, Jemaat Ahmadiyah telah berkembang dan tersebar di 185 negara di seluruh benua di dunia. Mereka yang menjadi Jemaat Ahmadiyah harus benar-benar mengerti tentang Ahmadiyah dan Islam, bukan sekedar ikut-ikutan. Para pengikut atau Jemaat Ahmadiyah dikenal dengan sebutan Ahmadi.

B. Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Pusaran Waktu

Masuknya ajaran Ahmadiyah yang lahir di India semasa kolonial ke Indonesia telah melalui proses panjang. Ajaran Ahmadiyah bisa dirunut dalam sejarah dan pelbagai peristiwa di Sumatra (Ahmadiyah Qadian). Adalah perguruan Sumatra Thawalib yang pada waktu itu dipimpin oleh H. Abdul Karim Amrullah dan tak hentinya mengirimkan para pelajarnya untuk mencari pengetahuan baru tentang agama Islam. Perguruan ini merupakan sebuah lembaga pendidikan yang dikenal gencar mencari pengetahuan untuk memperkaya modernisme Islam pada tahun 1920-an. Hal ini terkait dengan kultur masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat yang selalu ingin mencari ilmu pengetahuan baru.


39

Pencarian pengetahuan baru tentang dunia Islam sudah berlangsung sejak abad sebelumnya. Ambil contoh Imam Bonjol yang berlayar ke jazirah Arab pada abad ke-19. Kegairahan untuk belajar Islam kembali terjadi pada 1922, dua anak muda Perguruan Tinggi Sumatra Thawalib, Abu Bakar Ayyub, dan Ahmad Nuruddin. Namun, mereka bukannya pergi ke Mekkah, melainkan ke India, atas anjuran Zainuddin Labai El Yunusyiyah dan Syekh Ibrahim Musa Parabek, dua ulama besar dari Minangkabau. Dua anak muda itu menuju Kota Lucknow, India. Di sana mereka bertemu dengan ulama bernama Abdul Bari Al-Anshari. Di kota Lucknow, mereka kedatangan teman yang menyusul dari Padang Panjang, yaitu Zaini Dahlan. Setelah tinggal di Lucknow selama dua setengah bulan, mereka bertiga hengkang menuju Lahore karena guru mereka ternyata seorang penyembah kuburan. Di Kota Lahore, 3 orang pemuda tersebut berkenalan dengan ajaran Ahmadiyah aliran Lahore melalui didikan Maulana Abdus Sattar. Akan tetapi, mereka tidak puas. Pada suatu hari, ada 3 ulama Ahmadiyah aliran Qadian yang datang ke Kota Lahore untuk berdebat dengan pemimpin Ahmadiyah Lahore, Maulana Muhammad Ali. Dari mereka, ketiga pemuda Sumatra itu mengetahui kalau pendiri Jemaat Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad disebut-sebut sebagai Imam Mahdi dan Al Masih yang kedatangannya dijanjikan Rasulullah SAW. Setelah enam bulan menetap di Lahore, 3 pemuda Sumatra itu melanjutkan perjalanan ke kota Qadian. Disana, mereka bertemu Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, Khalifah II yang juga putra Mirza Ghulam Ahmad. Ketiganya lalu masuk ke Madrasah Ahmadiyah, selanjutnya Jami’ah Ahmadiyah, dan akhirnya menjadi Jemaat Ahmadiyah.


40

Mereka pun mengirim kabar ke Sumatra tentang ajaran Ahmadiyah dan biaya hidup di Kota Qadian yang sangat murah. Bahkan ada biaya dari wakaf sekolah bagi para pelajar yang tidak mampu. Informasi ini menarik para pelajar di Sumatra sehingga mereka berdatangan ke Kota Qadian. Selain banyak memberikan kontribusi dalam penyebaran ajaran Islam di Eropa atau Barat, Ahmadiyah juga turut membiayai orang-orang Indonesia yang saat itu berasal dari organisasi Muhammadiyah untuk belajar ke Barat. Pada 1924, terjadi sebuah pertemuan antara Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad dengan mahasiswa Indonesia di Qadian. Dalam pertemuan tersebut, tercatat 19 orang mahasiswa Ahmadi asal Indonesia. Para mahasiswa Indonesia meminta sang khalifah berkunjung ke Indonesia. Menyikapi permintaan tersebut, khalifah Ahmadiyah menunjuk Maulana Rahmat Ali, sang guru “Ta’limul Islam High School” di Kota Qadian sebagai Mubalig Ahmadiyah pertama yang akan menyebarkan ajaran Ahmadiyah di Indonesia, khususnya untuk daerah Sumatra dan Jawa. Maulana Rahmat Ali dikenal sebagai salah seorang murid generasi pertama Madrasah Ahmadiyah di Kota Qadian. Pria yang lahir pada 1893 ini lulus pada 1917 dan ditugaskan sebagai guru bahasa Arab dan agama di “Ta’limul Islam High School Qadian”. Pada 1924, ia dipindahkan ke Departemen Tablig. Tahun berikutnya, pada Juli 1925, ia ditugaskan sebagai Mubalig di Indonesia. Akhirnya, berlayarlah Maulana Rahmat menuju Indonesia pada bulan Juli 1925. Ia berlayar melalui Penang, Medan, dan Sabang. Di Sabang, ia mendapat kesulitan dan sempat ditahan selama 15 hari oleh polisi kolonial.


41

Namun, ia bisa lepas dan masuk ke Aceh. Kapalnya mendarat di Tapaktuan, sebuah kota kecil di pesisir Barat Aceh yang menghadap Samudera India secara langsung. Pendaratan itu terjadi pada 2 Oktober 1925. Di kota inilah untuk pertama kalinya Maulana Rahmat Ali, penebar benih Ahmadiyah di Indonesia, menyebarkan ajaran-ajaran Islam versi Mirza Ghulam Ahmad. Pada awalnya, kedatangan mubalig Maulana Rahmat Ali diterima dengan baik oleh masyarakat muslim Tapaktuan. Namun, ketika Maulana Rahmat Ali berbicara dan muridnya menerjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, keterangan mubalig tersebut dinilai bertentangan dengan keyakinan Islam secara umum. Sebagai contoh keterangan dari mubalig tersebut jika Nabi Isa telah meninggal, dan akan turun kembali dunia. Ternyata yang turun bukan Nabi Isa, melainkan Mirza Ghulam Ahmad yang mengklaim diri sebagai seorang Al-Masih, Al-Mahdi, penjelmaan Krisna, dan seorang mujaddid (pembaharu). Di tengah kemelut yang ada, wilayah Tapaktuan dikenal sebagai ladang pertama tumbuhnya ajaran Ahmadiyah Qadian di Indonesia. Di antara mereka ada tiga belas orang yang menyatakan diri masuk Ahmadiyah pada bulan Desember 1925. Adapun tokoh yang menentang dengan keras antara lain alumnus Sumatra Tawalib yang menjadi guru di Tapaktuan, yaitu Muhammad Isa dan Ahmad Sjukur . Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah pengikut Ahmadiyah di Tapaktuan tidak menunjukkan kemajuan berarti, apalagi setelah kepergian Maulana Rahmat Ali untuk melanjutkan misi penyebaran ajaran Ahmadiyah ke


42

wilayah lainnya. Bahkan, pada pertengahan 1926, pemerintah Tapaktuan menjalankan strategi menghambat pertumbuhan Ahmadiyah. Usaha yang dilakukan antara lain melarang kaum Ahmadiyah melakukan salat Jumat di tempat mereka sendiri. Mereka diharuskan untuk melakukan salat Jumat di masjid umum sebagaimana sebagian besar kaum muslim di kota itu. Penentangan keras ini dilakukan oleh tokoh-tokoh agama setempat dengan alasan ajaran Ahmadiyah berbeda dengan ajaran agama Islam yang diyakini masyarakat setempat. Setelah menyebarkan ajaran Ahmadiyah di Tapaktuan selama 3 bulan, Maulana Rahmat Ali melanjutkan perjalanan ke Padang. Penyebaran ajaran Ahmadiyah di Sumatra Barat mendapat tantangan yang jauh lebih hebat dibandingkan ketika pertama kali masuk melalui Tapaktuan. Meski penentangan terhadap Ahmadiyah lebih keras di Sumatra Barat, Maulana Rahmat Ali terbantu dengan kedatangan mubalig-mubalig asal Sumatra yang telah pulang dari sekolah di Kota Qadian. Saat Republik Indonesia mulai berdiri dan tatanan pemerintahan serta Undang-Undang mulai terbangun, Jemaat Ahmadiyah pun segera menyesuaikan diri dengan peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia. Pada akhir 1952, Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengajukan surat permohonan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) nya Jemaat Ahmadiyah untuk diakui sebagai badan hukum. Pada tanggal 13 Maret 1953, Menteri Kehakiman Republik Indonesia

melalui

Surat

Keputusan

No.JA.5/23/13

menetapkan

bahwa


43

Perkumpulan atau Organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia diakui sebagai badan hukum. Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 31 Maret 1953 Nomor 26. Penetapan Ahmadiyah sebagai badan hukum ini tak lepas dari amanat Konstitusi, khususnya bagian mengenai Agama dan Keyakinan, yaitu Bab X Pasal 28-E ayat (1), (2), dan (3), bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyertakan pikiran, dan sikap sesuai hati nuraninya; dan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, kaitannya dengan JAI sebagai organisasi kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjamin keberadaannya. Dalam Undang-Undang ini di antaranya telah diatur tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 sebagai berikut, bahwa Organisasi Kemasyarakatan berhak melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi; dan mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi.” Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah organisasi masyarakat yang anggotanya adalah warga Negara Indonesia dan tataran organisasinya telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, baik mengenai ADART maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur dalam undang-undang.32

32

Munasir Sidik. 2008 (Cet.II). Dasar-dasar Hukum dan Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Jakarta : Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Hal 13.


44

Sedangkan dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan: “Setiap orang berhak atas segala macam hak dan kebebasan yang tertuang dalam Deklarasi ini, tanpa membeda-bedakan apapun juga, baik ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, kebangsaan atau asal-usul kewarganegaraan, kekayaan, kelahiran, atau status. Dalam DUHAM juga disebutkan Anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah elemen warga negara yang berhak memperoleh dan mendapatkan hak-haknya dalam memiliki kepercayaan dan keyakinan. Ada beberapa tingkatan Jemaat Ahmadiyah yang dibagi berdasarkan klasifikasi usia dan jenis kelamin. Golongan itu adalah Ladjnah Imaillah, terdiri dari wanita Ahmadi; Nasiratul Ahmadiyah untuk puteri-puteri Ahmadi; Athfatul Ahmadiyah untuk anak-anak Ahmadi; Khudamul Ahmadiyah untuk pemuda Ahmadi; dan Ansarullah untuk orang-orang tua Ahmadi. Dalam Ahmadiyah sendiri, terdapat dua aliran yang kemudian berkembang masing-masing, yaitu Jemaat Ahmadiyah (Ahmadiyah Qadian) dan Gerakan Ahmadiyah (Ahmadiyah Lahore).

33

Awal pemisahan Ahmadiyah Lahore dari

Jemaat Ahmadiyah saat pemilihan khalifah ketiga setelah kematian Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah Lahore tidak mau mengakui silsilah kepemimpinan dari

33

Qadian dan Lahore merujuk pada nama daerah tempat ajaran ini lahir. Sebelumnya aliran ini adalah satu, dari Mirza Ghulam Ahmad. Menurut salah satu Jemaat Ahmadiyah (Qadian), dalam sejarahnya, saat itu Ahmadiyah Lahore berambisi ingin menjadi pemimpin. Pada waktu pemilihan khalifah kedua, yang memilih khalifah harus istikharah dulu, siapa sebenarnya bayangan yang terlihat. Tiba-tiba ada suara pada malam hari, banyak orang mendengar, namanya Maulana Nasiruddin, anaknya Mirza Ghulam Ahmad. Waktu itu dia berumur 25 tahun. Yang Lahore tidak setuju karena seolah-olah yang memimpin masih terlalu muda. Akhirnya mereka memisahkan diri. Lahore tidak bisa berkembang sampai sekarang. Dalam sejarah yang berkembang Ahmadiyah Qadiyan.


45

khalifah tersebut, yaitu Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad (Putra dari Mirza Ghulam Ahmad) karena dianggap masih terlalu muda dengan usia 25 tahun. Karena adanya perbedaan pendapat mengenai kepemimpinan inilah, Ahmadiyah terpecah jadi dua. Namun, menurut versi Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI)34, alasan memisahkan diri adalah karena sesaat setelah Mahmud Ahmad memangku jabatan, ia mengajukan klaim atas 3 hal, pertama, Mirza Ghulam Ahmad adalah benar-benar Nabi; kedua, kata Ahmad yang tercantum dalam Quran Surat Ash-Shaf ayat 6 adalah Mirza Ghulam Ahmad; ketiga, orang Islam yang tidak berbaiat kepada Ghulam Ahmad adalah kafir dan keluar dari Islam. Dalam konteks Indonesia, Gerakan Ahmadiyah Indonesia secara resmi lahir pada 10 Desember 1928. GAI tidak mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, juga tidak mengakui adanya sistem kekhalifahan seperti dalam Ahmadiyah Qadian. Apabila Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) atau Ahmadiyah Qadian dipimpin oleh seorang Amir yang dipilih oleh para jemaat dan bertanggung jawab terhadap khalifah, tidak demikian halnya dengan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI). Ahmadiyah

Lahore

di

Indonesia

(GAI)

secara

struktural

tidak

berhubungan dengan Gerakan Ahmadiyah yang berpusat di Lahore Pakistan, yaitu Ahmadiyah anjuman Isha’ati Islam (Ahmadiyah Gerakan Penyiar Islam). Dengan posisi seperti ini, maka GAI tidak menganggap Ahmadiyah Lahore di Pakistan sebagai pusatnya, sehingga Ahmadiyah Lahore tidak memiliki otoritas untuk mengatur atau bahkan sekedar memberi saran kepada GAI. 34

Op.cit… menurut Mulyono, Sekretaris GAI, Dalam Aris Mustafa, dkk. 2005. Ahmadiyah : Keyakinan yang Digugat. Jakarta : Pusat Data dan Analisa TEMPO. Hal 52.


46

Berbicara tentang dua aliran ini, di Yogyakarta, ada seniman Ahmadiyah yang mengenal Ahmadiyah Lahore terlebih dahulu, baru kemudian juga meyakini Ahmadiyah Qadian. Dialah H. Suhadi, seorang seniman yang banyak mengarang lagu tentang Islam. H.Suhadi merupakan salah satu komposer yang turut memberi warna pada perkembangan musik Tanah Air.35 Menurutnya, kehidupan umat beragama secara kuantitas cukup luas jika melihat wacana dan kesempatannya. Akan tetapi, Suhadi berharap agar kualitas dan kesempatan yang luas tersebut tumbuh dengan sadar, terisi dengan kualitas imani yang Islami. Islam disini merujuk pada kata damai, ada pengertian tunduk kepada Tuhan dengan segala hukumnya. Saat diwawancarai tahun 2005 silam oleh majalah SULUH36, Suhadi banyak bercerita tentang perjalanannya aktif di Ahmadiyah. “Saya mulai aktif tahun 1986. Karena mencari terus, maka saya bertemu dengan Ahmadiyah Internasional. Namanya Jemaat Ahmadiyah Internasional karena tersebar di lebih dari 180 negara. Akan tetapi sebelumnya saya sudah di Ahmadiyah Lahore (Gerakan Ahmadiyah Indonesia) sejak 1963”, ujarnya. Suhadi mulai tertarik sejak mengikuti “Sunday Morning Class” bersama Dawam Raharjo. Ia tertarik untuk mempelajari karena di dalamnya tidak ada dogma. Segala hal bersifat rasional. Tidak ada hal yang tabu. Dialog untuk bernalar sangat terbuka, dan tidak terikat pada tradisi. Menurutnya, pada Zaman Belanda, kaum intelek seperti Bung Karno, Bung Hatta, Prof. Supomo, dan Kartini mempelajari “Al-Quran”-nya Ahmadiyah. Dalam Al-Quran terdapat 35

Suhadi juga merupakan seorang peraih rekor MURI atas prestasinya sebagai pencipta lagu terpanjang (lagu Ar-Rahman) terdiri dari 9 Kelompok Syair, masing-masing kelompok 2 bait, dinyanyikan selama 27 menit 30 detik. 36 Mona. 2005. H. Suhadi : Berkarya dengan Musik. Yogyakarta : Majalah SULUH edisi September-Oktober 2005


47

rasionalitas Islam yang bukan dogma sehingga memungkinkan orang untuk berwawasan luas dan tidak fanatik. Hal-hal yang terkait dengan ke-Ahmadiyah-an ini tidak akan banyak digali di sini. Perbincangan akan berfokus pada Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Ahmadiyah Qadian), khususnya di Lombok. Selain karena perkembangannya dalam peradaban terus menerus mengundang kontroversi, hal ini dilakukan karena Jemaat Ahmadiyah Indonesia lah yang menjadi sasaran kekerasan lebih dari satu dekade.

C. Jejak Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Lombok

Jemaat Ahmadiyah telah ada di wilayah Lombok sejak 1957. Ajaran ini dibawa oleh Jafar Ahmad, seorang asli Sasak yang memperoleh pengetahuan tentang Ahmadiyah dari Surabaya. Ajaran Ahmadiyah kemudian disebarkan ke kota Mataram, berkembang di Lombok Timur, Lombok Barat, dan Lombok Tengah. Selanjutnya, Ahmadiyah berkembang sebagai ormas Islam seperti halnya Nadhlatul Ulama, Muhammadiyah, atau Nadhlatul Wathan (NW). Di Pulau Lombok terdapat beberapa organisasi keagamaan seperti NW, Nadhlatul Ulama (NU), Hizbut Tahrir, dan Muhammadiyah. Akan tetapi, Nadhlatul Wathan (NW) merupakan organisasi keagamaan terbesar yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Banyak pula ormas-ormas yang berafiliasi dengan Tuan Guru,


48

antara lain AMPIBI, yang didirikan oleh Tuan Guru Sibawae dari Kab. Lombok Timur untuk pengamanan swakarsa.37 Perkembangan Ahmadiyah Qadian yang lumayan pesat adalah di daerah Pancor, Lombok Timur. Hal ini diungkapkan oleh koordinator pengungsi di Asrama Transito, Mataram. “Ahmadiyah di Pancor datang tahun 1970an, saya masih kecil, waktu adik saya lahir. Kami hidup rukun dengan masyarakat lain. Ahmadiyah yang didalam hati kami bukan hanya terwariskan, tapi itu adalah karunia. Kami, orang Ahmadiyah, dari lahir itu menghimbau mendengarkan lantunan Allah SWT.

Umpamanya dia nangis, jangan dipukul, tapi bacain

shalawat, harus banyak sabar”, begitu sekelumit ceritanya.38 Sampai saat ini, Ahmadiyah bagi para pengikutnya merupakan ajaran Islam. Hanya saja, Jemaat Ahmadiyah sudah mengakui kepemimpinan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi. Apabila dikerucutkan, maka ada 3 hal yang menjadi inti pokok perdebatan tentang Ahmadiyah terkait dengan tokoh pendirinya. Pertama, adanya titik persamaan dalam umat Islam bahwa mayoritas ulama dan umat Islam mempercayai akan turun Nabi Isa atau Al-Masih di akhir zaman. Ormas terbesar di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah juga percaya akan turunnya Imam Mahdi tersebut. Begitu pula dengan Ahmadiyah yang 37

Lihat Ali Nursyahid. 2008. Laporan Investigasi (Kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Manislor Kuningan-Jawa Barat dan Lombok-NTB…). Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Hal 45. Dilihat dari struktur sosialnya, 80 % penduduk Pulau Lombok adalah Suku Sasak. Sebagian besar penduduk di Pulau Lombok adalah beragama Islam, dan 15 % beragama Hindu dan sisanya beragam Kristen Protestan dan Katolik. Uniknya, di Lombok Barat bagian Utara masih dijumpai para penganut Islam Watu Telu yang berbeda dengan mainstream ajaran Islam dalam hal menjalankan ibadah shalat. Mereka hanya menjalankan ibadah shalat tiga kali dalam sehari. Adapun Tuan Guru merupakan istilah untuk pemimpin agama Islam di Lombok, atau di Pulau Jawa disebut dengan istilah Kyai. Dalam tulisan ini, para penulisnya menyebut JAI sebagai jamaah, bukan jemaat. 38 Wawancara dengan Koordinator Pengungsi, Syahidin, 15 Desember 2010 di Asrama Transito.


49

percaya bahwa Nabi Isa yang kedua (Imam Mahdi) akan datang. Kedua, titik perbedaannya adalah Jemaat Ahmadiyah mengatakan Imam Mahdi sudah datang. Sedangkan umat muslim yang lain mengatakan belum datang. Ketiga, apabila dikerucutkan maka ada kelompok yang meyakini “sudah” dan “belum” datangnya Imam Mahdi. Hal inilah yang memicu perdebatan, dan berkembang ke isu lainnya seperti syahadat beda, kitab suci berbeda, dan isu-isu lainnya. Harapan dari Jemaat Ahmadiyah adalah adanya titik kompromi untuk mempersempit jurang keduanya. Hal ini memerlukan dialog yang khidmat tanpa adanya kebencian. Semua elemen bisa mempercayai versinya masing-masing asal tidak keluar dari ajaran pokok Islam. Sejauh ini dialog dari masa ke masa belum bisa menjembatani segala kepentingan. Sebagai sebuah ajaran yang kontroversial, ajaran Ahmadiyah tak lepas dari versi pihak yang kontra dengannya, yaitu pihak yang pemikirannya bersebrangan dengan versi Ahmadiyah tentang siapakah Mirza Ghulam Ahmad. Menurut sumber yang kontra dengan ajaran Ahmadiyah, Ghulam Ahmad tumbuh dari keluarga yang terkenal suka khianat kepada agama dan negara. Ghulam Ahmad juga dikatakan telah mengabdi kepada penjajah. Ketika dia mengangkat dirinya menjadi nabi, kaum muslimin bergabung menyibukkan diri dengannya sehingga mengalihkan perhatian dari jihad melawan penjajahan Inggris. Pemerintah Inggris banyak berbuat baik kepada Ahmadiyah sehingga Ghulam Ahmad dan pengikutnya memperlihatkan loyalitas kepada pemerintah Inggris. Ajaran ini merupakan bentukan penjajah, dalam konteks ini Inggris, sehingga Ahmadiyah menganggap Tuhan-nya adalah Inggris. Mereka juga menuduh orang yang di luar Ahmadiyah sebagai kafir; mereka mengatakan bahwa tidak ada Al-


50

Qur’an selain apa yang dibawa oleh Mirza Ghulam Ahmad. Mereka meyakini bahwa Al-Qadian sama dengan Madinah Al-Munawarah dan Mekkah AlMukarramah, merupakan kiblat, dan ke sana-lah mereka berhaji.39 Bukan hal yang baru ketika Ahmadiyah menghadapi sangkaan dan pendefinisian Ahmadiyah menurut versi pihak-pihak yang kontra tersebut. Bahkan, inilah yang menjadi pemicu kekerasan yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah. Beberapa hal yang diklarifikasi antara lain tentang Jemaat Ahmadiyah bukanlah sebagai bentukan penjajah atau negara-negara Barat. Jemaat Ahmadiyah didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad as di Qadian India. Opini bahwa Ahmadiyah didirikan oleh Barat hanyalah isu dan fitnah yang tidak berdasar sama sekali. Hanya saja, sifat mereka yang cenderung kooperatif dan loyal terhadap Ulil Amri atau pemerintah seperti yang dijelaskan diatas membuat beberapa pihak memandang Jemaat Ahmadiyah bekerja sama dengan Inggris.40 Sangkaan tentang Ahmadiyah sebagai agama bentukan penjajah diikuti pula dengan anggapan jika organisasi ini mendapatkan dana dari Barat. Atas hal ini, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Lombok menyanggah dengan mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan dana dari Inggris atau negara manapun. “Malah kami yang berkorban. Setiap Jemaat Ahmadiyah menyerahkan seperenambelas dari penghasilannya disetorkan untuk biaya menyebarkan Islam

39

http://www.islampos.com/siapa-dan-bagaimanakah-ajaran-ahmadiyah-57472/, ditulis pada 12 Mei 2013 dan diunduh pada 27 Agustus 2013. Keterangan ini hanya menjadi pembanding dan salah satu pandangan mencengangkan tentang Ahmadiyah dari pihak yang kontra. 40 Lihat Ali Basit. 2005. Jawaban Jemaat Ahmadiyah Indonesia Atas Pertanyaan Komisi VIII DPR RI pada Temu Wicara Tanggal 31 Agustus 2005. Bogor : Dokumen Jemaat Ahmadiyah Indonesia hal 11. ”Ishna’il fulka bi a’yuninaa wawahyinaa” berarti “Buatlah sebuah bahtera dihadapan pandangan Kami dan atas dasar Wahyu Kami”.


51

di seluruh dunia. Termasuk anak yang kecil sudah masuk perjanjian.”, ujar Nasiruddin. 41 Menurutnya, dana itu dikumpulkan untuk membangun sarana peribadatan, syiar agama, dan untuk diberikan ke mubalig, karena tugas mubalig hanya menyebarkan ajaran Islam dan memperkenalkan bahwa Imam Mahdi sudah datang. Mubalig tidak boleh berbisnis. Dia hanya berfokus untuk menyebarkan ajaran Islam. Selain sepuluh syarat untuk Baiat, seorang yang masuk Jemaat Ahmadiyah wajib berjanji akan memberikan sumbangan untuk dakwah dan tabligh Islam sedikitnya seperenam belas (1/16) dan adakalanya sampai sepertiga (1/3) dari penghasilan atau gaji yang didapatnya dalam tiap-tiap bulan. Selain isu tentang bantuan dana, kesimpangsiuran buku Tadzkirah mewarnai perdebatan Ahmadiyah. Akan hal tersebut, Tim Peneliti Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama Republik Indonesia telah meneliti dan mengemukakan telaahnya tentang isi buku Tadzkirah ini42, antara lain Tadzkirah merupakan buah mimpi; pernyataan Mirza Ghulam Ahmad yang ditafsirkan oleh murid-muridnya dalam bahasa Urdu dengan intisari bahwa pengikutnya membenarkan dan memberikan justifikasi tentang kenabian Mirza Ghulam Ahmad, seruan dan pujian kepadanya, doa-doanya, hingga mengkafirkan orang yang mengingkarinya. Akan hal tersebut, tim JAI membuat klarifikasi atas penelitian Puslitbang tersebut. Ilham atau wahyu yang terdapat dalam buku Tadzkirah sebagai penjelasan ataupun kabar gaib yang merujuk kepada ayat-ayat suci Al-Quranul 41

Berdasarkan keterangan Penasehat Ahmadiyah JAI di Lombok, Mln. Nasiruddin Ahmad saat wawancara dengannya pada 15 Desember 2010 di Asrama Transito, Mataram. 42 Lihat dokumen Tim Klarifikasi Tadzkirah Jemaat Ahmadiyah Indonesia. 2003. Klarifikasi atas telaah Buku Tadzkirah. Jakarta : Jemaat Ahmadiyah Indonesia.


52

karim ataupun Sabda Nabi Muhammad SAW. Buku ini juga berisi ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang sedang atau akan terjadi didalam kehidupan manusia. Hal ini dimaksudkan agar manusia bisa mengantisipasi ataupun mendapatkan keteguhan dan keyakinan yang lebih mendalam bahwa Islam adalah agama yang hidup karena Tuhan-nya tetap hidup. Salah satu bukti adalah dengan masih adanya wahyu sebagai tanda sifat Al-Mutakallim-Nya (sifat berkata-kata). Buku Tadzkirah tidak disusun oleh Pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, tetapi oleh Maulana Muhammad Ismail, Syekh Abdul Qadir, dan Maulwi Abdul Rasyid. Buku tersebut terbit 30 tahun setelah Ghulam Ahmad wafat. Penerbitan buku Tadzkirah pertama kali dilakukan oleh Book Depot Ta’lif wa Isyaa’at Qadian pada 1935 yang terdiri dari 664 halaman. Isinya adalah himpunan ilham/wahyu, kasyaf, dan rukya (mimpi yang benar), selebaran, catatan harian, dan 84 buku karya pendiri Jemaat Ahmadiyah. Tadzkirah juga disebut kumpulan perjalanan spiritual dari pendiri Ahmadiyah, yaitu Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. Upaya untuk mengklarifikasi ajaran Ahmadiyah terus dilakukan pengikutnya. Perbincangan mengenai Ahmadiyah sempat terjadi dengan damai pada tahun 2007 lalu saat bedah buku Gerakan Ahmadiyah Indonesia (2005)43, dan mubalig Jemaat Ahmadiyah Indonesia diberikan kesempatan untuk berbicara. Mubalig JAI tersebut membuka dengan ucapan shalawat salam dan pujian terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai Khataman Nabiyyin.

Dia juga

menekankan syarat masuk ke dalam jemaat adalah orang yang telah masuk Islam, 43

Berdasarkan video Bedah buku Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, di MPM-PPS UIN Alaudin Makasar pada 11 September 2007 dengan menghadirkan penulis buku Dr.Iskandar Zulkarnain “Gerakan Ahmadiyah di Indonesia” dan pembicara lainnya.


53

kitabnya adalah Al-Quran, mengakui Rasulullah, serta hidup dan matinya pada agama Islam. Akan hal tersebut, salah satu peserta mengemukakan pendapat jika memang itu benar, adalah sebuah kebaikan jika Ahmadiyah diterima dalam masyarakat.


54

BAB III JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA, GERAKAN SIPIL KEAGAMAAN

A. Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai Sasaran Kekerasan Komunal di Lombok

Jika ditilik secara historis, kemunculan Ahmadiyah di Indonesia dengan “ajaran yang berbeda” daripada umumnya menimbulkan perdebatan dan pertentangan. Pada awal kedatangannya di Tapak Tuan, ajaran Ahmadiyah sudah ditentang, salah satunya yaitu pelarangan warga Ahmadiyah untuk Sholat Jumat di rumah kaum Ahmadi pada 1926. Namun, setelah kejadian tersebut, pergolakan dan pertentangan lebih diwarnai setidaknya oleh perang wacana, yang mungkin lebih “bermakna”. Perdebatan sengit terjadi di kalangan intelektual Ahmadiyah Qadian dan Islam Sunni Indonesia. Pada 1928, terjadi perang wacana melalui publikasi. Dr. Abdul Karim Amrullah (ayah Hamka) merupakan orang pertama yang membuka perdebatan dengan menulis sebuah buku berbahasa Arab yang berjudul Al-Qaulush Sahieh yang berarti Sabda yang Benar. Setelah buku ini terbit, kaum Ahmadiyah segera membalasnya dengan menerbitkan sebuah buku berbahasa Arab pula yaitu Izharul Haqq yang artinya Kumandang Kebenaran. Perang wacana terus berlanjut hingga ke media massa di Zaman Kolonial. Majalah Pedoman Masyarakat yang terbit di Medan pada 1937 membuat tulisantulisan yang berisi serangan terhadap Ahmadiyah. Majalah Panji Masyarakat di Jakarta pada 1936 juga memuat tulisan dengan nada sama. Tulisan ini dibalas oleh


55

tokoh Ahmadiyah Qadian waktu itu, Abu Bakar Ayub, yang menerbitkan brosur berjudul “Bantahan Lengkap”. Pada 1933, perdebatan paling akbar terjadi antara kelompok Ahmadiyah aliran Qadiani dengan tokoh Pembela Islam (sebelum Persatuan Islam/Persis) di waktu itu. Perdebatan pertama terjadi di Bandung pada 14-16 April 1933 bertempat di Gedung Societet Ons Genoegen, Naripanweq, Bandung. Debat yang disaksikan sekitar 1000 orang dari berbagai elemen dan organisasi tersebut membahas masalah kenabian dalam Islam dan masalah hidup matinya Nabi Isa. Kubu Ahmadiyah diwakili oleh Maulana Rahmat Ali, Abu Bakar Ayub, dan Moh. Sadik. Pihak Pembela Islam diwakili A. Hassan dan pimpinan Partai Sarekat Islam (PSII) Bandung, yaitu Moh. Syafi’i.44 Tak berhenti di situ, perdebatan dilangsungkan kembali di Salemba, Jakarta. Jumlah peserta yang menghadiri acara tersebut dua kali lipat dari perdebatan di Bandung. Berbagai media hadir untuk meliputnya. Organisasi yang hadir antara lain Persatuan Islam, Pendidikan Islam, An Nadil Islamie, Persatuan Islam Garut, MAS Garut, Persatuan Islam Leles, dan Islamiyah Jatinegara. Tema perdebatannya adalah “Apakah sesudah Nabi Muhammad SAW akan ada nabi lain?” Seperti yang terjadi di Bandung, tidak ada kesimpulan dalam debat terbuka tersebut. Perdebatan pun berakhir dengan damai. Besarnya perhatian terhadap mimbar tersebut menunjukkan Ahmadiyah bukanlah “benda asing” bagi masyarakat waktu itu. Banyaknya media yang 44

Berbagai organisasi yang menghadiri antara lain Muhammadiyah Garut dan Pekalongan, Persatuan Islam Bandung, Jong Islamic Bond (JIB) Bandung dan Betawi, serta Pendidikan Islam Bandung. Dari kalangan pers antara lain Sinar Islam, Bintang Timoer, Pembela Islam, Soeara Pemoeda, Thahaja Islam, An Noer (Het Licht), dan Pers Bureua Hindia Timoer. Dalam Iskandar Zulkarnain. 2005. Gerakan Ahmadiyah di Indonesia. Yogyakarta: LkiS. Hal 224-225.


56

meliput perdebatan membuat Ahmadiyah semakin dikenal masyarakat. Serangan terhadap Ahmadiyah bukannya berhenti, melainkan jalan terus. Jemaat Ahmadiyah tidak pernah berdiam diri. Mereka terus menangkis serangan tersebut dengan menerbitkan Majalah Sinar Islam mulai tahun 1932. Selain sebagai media penangkis, Sinar Islam juga memuat ajaran-ajaran yang bersumber dari karyakarya Mirza Ghulam Ahmad. Berbagai serangan dan tangkisan yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Ahmadiyah Qadian) membuatnya menorehkan jejak perdebatan penting dengan berbagai kalangan Islam, tidak halnya dengan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (Ahmadiyah Lahore). Meskipun begitu, Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) memiliki majalah Risalah Ahmadiyah yang diterbitkan pertama kali pada 1927. Jemaat Ahmadiyah di Indonesia telah mengalami kekerasan fisik dan simbolik (baca: ideologis) secara komunal, namun itu yang membuatnya mampu menambah jumlah pengikut dengan cukup pesat. Setelah Era Reformasi tahun 1998 silam, “keran” demokrasi terbuka lebar. Berbagai perubahan dan hentakan terjadi di setiap lini kehidupan bangsa Indonesia. Gerakan underground, khususnya di bidang sosial agama yang selama Orde Baru terpendam suaranya, mulai muncul. Antara lain Pam Swakarsa dan FPI. Di Zaman Soeharto sempat ada sedikit riak tapi gerakannya banyak bersifat underground, karena kontrol sosial politik saat itu cukup ketat. Ahmadiyah di Desa Manislor, Kuningan, misalnya, telah mengalami debat terbuka soal Ahmadiyah antara ulama Muhammadiyah dengan kelompok muslim lainnya. Perang pamflet dan spanduk antara yang pro dan kontra terjadi di jalan desa tersebut. Namun, kekerasan juga tak dapat dihindari pada tahun 1976 dan sempat


57

meredup seiring waktu, sampai kemudian muncul lagi pada Desember 2007 silam.45 Era Reformasi juga tidak diimbangi dengan undang-undang yang kuat mengenai bagaimana menjaga kerukunan, perdamaian, keragaman dalam masyarakat. Tak pelak kebebasan yang ada kemudian disalahgunakan. Menurut Nasiruddin (Mubalig JAI), sebenarnya keberadaan agama di Indonesia cukuplah dilihat dan dipahami dengan Pancasila karena butir-butirnya sudah Islami dalam arti kedamaian. “Setelah zaman Reformasi, Ahmadiyah mau dijadikan alihperhatian orang, agar masyarakat menafikkan masalah kebangsaan lainnya. JAI sebenarnya mencari sosok-sosok seperti A. Hasan, seorang Islam yang mau terbuka untuk berdialog dengan fair saat kejayaan debat terjadi tahun 1933”, ujar Nasiruddin. 46

1. Langgengnya Kekerasan dan Berseraknya JAI di Lombok Sejak kedatangannya di Lombok pada tahun 1970-an, pada Era Soeharto, tidak ada konflik yang berarti terjadi di sana. Riak-riak konflik pada umumnya terjadi di tingkat pusat dan belum mengarah pada kekerasan fisik karena lebih didominasi perdebatan intelektual. Namun, sejak awal Reformasi, para JAI di Lombok menjadi sasaran kekerasan komunal hingga 2010. Benih-benih kerusuhan mulai menyeruak saat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tahun 1980 bahwa Ahmadiyah adalah ajaran yang

45

Lihat Ali Nursyahid. 2008. Laporan Investigasi (Kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Manislor Kuningan-Jawa Barat dan Lombok-NTB…). Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Hal 36-38. 46 Seorang Penasehat Ahmadiyah, Mln. Nasiruddin Ahmad pada wawacara tanggal 15 Desember 2010 di Asrama Transito, Mataram.


58

sesat berdasarkan 9 buah buku.47 Fatwa ini langsung mempengaruhi pendapat masyarakat, meskipun dari segi UU Keormasan, MUI dan Ahmadiyah berada pada level yang sama, namun MUI seperti punya hak prerogatif, karena bisa menentukan suatu hal termasuk sesat tidaknya suatu ajaran. Hanya saja riak konflik tak terlalu menonjol saat itu sehingga kekerasan terhadap JAI bisa diredam. Dalam dialog yang diselenggarakan Tim peneliti Setara Institut 2011 silam, salah satunya tim-nya, Ismail Hasani menjelaskan bahwa toleransi antar umat beragama di Indonesia Era Reformasi masih dalam taraf baik. Namun terdapat kondisi sebaliknya, berkaitan dengan soal perbedaan intern dalam suatu agama, misalnya Ahmadiyah.48 Kita bisa melihat fakta yang terurai di bawah ini sebagai penjelasan bahwa di Era Reformasi, konflik justru terjadi didalam intern umat Islam. Aksi-aksi kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) teridentifikasi terjadi pertama kali pada 1998 di Keruak, Lombok Timur, setelah Tuan Guru Sibawae (AMPIBI) dalam ceramahnya menyatakan Ahmadiyah kafir, murtad, sesat, serta merusak aqidah Islam.49 Kekerasan kembali memuncak setelah rangkaian seminar tentang Ahmadiyah yang diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) pada 2002 di Masjid Istiqlal dan Lombok saat Ahmadiyah kembali dinyatakan sebagai ajaran “sesat”. 47

Hal ini berdasarkan literatur dari MUI dan wawancara dengan Muhsin mewakili MUI DI. Yogyakarta pada 31 Maret 2011 di Kantor MUI DIY. Dia tidak menyebutkan secara jelas 9 buah buku itu apa saja. Akan hal ini, Jemaat Ahmadiyah menyanggah kenapa menyesatkan ajaran lain tidak berdasarkan Al-Quran dan Hadis saja, bukan buku-buatan manusia yang berpotensi banyak salah dan tafsir. 48 Sudah dibahas dalam bab Pendahuluan, lihat http://www.tribunnews.com/2011/09/08/surveisetara-606-persen-menolak-kekerasan-terhadap-ahmadiyah, diunduh pada 14 januari 2011. 49 Dalam tulisan Sentot Setya Siswanto, dkk. Maret 2011. Kertas Kerja tentang Tindak Kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah Desa Umbulan-Cikeusik-Pandeglang dalam Bahan Aksi Refleksi : Konstitusi, Negara, dan Hak Asasi Manusia.


59

Seperti yang tersebut di atas, kekerasan massif dan terparah memang terjadi di Lombok. Rumah-rumah warga dihancurkan dan dijarah. Warga JAI diusir dari kampungnya. Jatuh pula korban. Mereka adalah warga yang sampai saat ini mengungsi di Asrama Transito, Kota Mataram. Pengungsi tersebut merupakan komunitas warga JAI yang sudah eksodus dari Lombok Timur sejak kejadian Pancor pada 2002. Adapun kronologi kejadian yang terjadi lebih dari sepuluh tahun lalu dan menimpa warga Ahmadiyah sebagai berikut : Pertama, kasus penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Desa Keruak, Lombok Timur. Warga Ahmadiyah di Keruak diusir dari rumah mereka masingmasing pada 1998. Alhasil, sebanyak 13 buah rumah hangus terbakar yang kemudian disusul dengan pengusiran terhadap 15 Kepala Keluarga (KK). Kedua, kasus Ahmadiyah Sambielen. Pada tanggal 22 Juni 2001, sebanyak 17 KK warga Ahmadiyah di Sambielen, Lombok Barat, diusir setelah rumah mereka dibinasakan. Dalam peristiwa tersebut, jatuh satu korban, yakni Papuk Hasan (65 tahun), dan istrinya mengalami luka berat. Pelakunya sudah diketahui, namun dibiarkan bebas oleh Polres Kota Mataram. Selepas kasus pengusiran tersebut, pada tanggal 21 Juli 2001, Tim Advokasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) mengeluarkan surat tugas kepada dua orang untuk mengurus/mendampingi hak dan kewajiban anggota jemaat di Dusun Sambielen, Kecamatan Bayan, Lombok Barat tersebut. Ketiga, Kasus Ahmadiyah Pancor, Lombok Timur. Saat itu, terjadi pengrusakan dan pembakaran rumah milik Jemaat Ahmadiyah di Pancor sejak 9 September 2002. Selama seminggu, terjadi penyerangan dan pengrusakan 73 rumah, 1 buah masjid, dan 1 mushola milik warga JAI. Penyerangan diawali


60

dengan pengkondisian berupa penyebaran ide dan penggiringan opini publik tentang kesesatan Ahmadiyah. Hal ini terjadi pasca-Seminar Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 Agustus 2002 di Asrama Haji Ampenan, yang dihadiri

mayoritas pondok

pesantren se-Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan narasumber Amin Djamaludin, Ulama Pakistan Dr. Haafids Abdurrasyid, dan Atase Keagamaan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, yaitu Syeikh Ibrahim Sulaiman. Tak hanya itu, mereka juga menyebarkan buku-buku, brosur-brosur, dan majalah Sabili. Mereka melakukan intimidasi dan ancaman terhadap JAI untuk keluar dari ajarannya. Kejadian ini mengakibatkan sekitar 83 KK, yang terdiri dari 350 jiwa terusir dan kerugian material yang mencapai 25 milyar rupiah. Kejadian Pancor pada 2002 telah membuat mereka harus kehilangan harta benda dan meninggalkan kampung halaman di Lombok Timur. Mulailah mereka berpencar dan berpindah tempat. Mereka tidak peduli pergi kemanapun, asalkan bisa sejenak mendapatkan ketenangan untuk hidup berkeyakinan dan berusaha. Keempat, kekerasan dalam skala kecil menyusul kejadian Pancor dan terjadi pada Jemaat Ahmadiyah di Sembalun Lawang dan Medas, Lombok Timur, pada 2002. Sebanyak 5 KK JAI diusir. Setahun kemudian, kasus penyerangan terjadi lagi di Empan, Sumbawa. Kelima, kasus paling besar dan beruntun mulai terjadi sejak warga Ahmadiyah ini menetap tinggal di suatu perumahan Bank Tabungan Negara (BTN) di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Mereka adalah Jemaat Ahmadiyah yang melakukan eksodus dari Lombok Timur dan harus meninggalkan kampung halamannya saat kejadian Pancor berlangsung.


61

Warga JAI kemudian secara bersama-sama mengumpulkan uang untuk membeli sebuah komplek perumahan BTN tersebut yang dijual dengan harga murah. Penyerangan pertama terjadi pada 19 Oktober 2005 bertepatan dengan bulan Ramadhan 1426 H. Peristiwa ini berawal dari pengajian yang digelar oleh Tuan Guru Muhammad Izzi di Masjid dekat Ketapang. Ceramah Tuan Guru ini telah mengundang reaksi dari massa untuk melakukan penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah. Namun, kejadian tersebut tak membuat Jemaat Ahmadiyah meninggalkan wilayah tempat tinggalnya. Geram dengan hal tersebut, massa kembali menyerang pada 4 Februari 2006. Kejadian yang cukup parah ini mengulang pengalaman pahit yang dialami oleh warga Ahmadiyah setelah terusir dari Lombok Timur. Secara psikologis, pengalaman di Keutapang telah membuat mereka shock, stress, ketakutan karena mendapat ancaman terus-menerus. Identitas mereka sebagai Ahmadiyah turut terancam. Mereka, Jemaat Ahmadiyah yang juga sekaligus warga Pancor ini, tidak bisa kembali ke rumah mereka di Lombok Timur. Selain karena menghindari penyerangan kembali, warga Ahmadiyah sudah tidak memiliki harta benda lagi di Lombok Timur. Mereka juga sudah menjual semua aset untuk menetap di Ketapang. Sejak kejadian 2006, hak mereka untuk tinggal di Ketapang pun nyaris hilang. Setelah penyerangan tersebut, Jemaat Ahmadiyah di Lombok tak patah arang. Upaya hukum tetap diusahakan agar mereka mendapat perlindungan hukum. Namun, dalam upaya tersebut, mereka tidak melalui jalur kekerasan, melainkan lewat negosiasi atau dialog agar mereka bisa menyampaikan keinginan


62

sekaligus mengklarifikasi pokok masalah yang beredar di masyarakat tentang Ahmadiyah. Mereka juga mulai membangun kembali puing puing bangunan yang sudah berserakan akibat penyerangan tahun 2006 agar mereka bisa kembali tinggal di perumahan BTN Ketapang. Sayangnya, penyerangan terjadi kembali ke rumah Jemaat Ahmadiyah berlangsung pada 26 November 2010 dan membuat mereka benar-benar kehilangan harta benda. Kali ini bahkan lebih naas, karena sebagian besar dari warga sudah mulai membangun kembali rumah yang sebelumnya telah menjadi puing. Baru beberapa bulan berdiri dan upaya pemulihan mulai dilakukan, harapan itu pupus lagi. Bagi warga JAI, aparat dalam hal ini polisi terkesan melakukan pembiaran terhadap 8 kali kejadian kekerasan. Bahkan, menurut mereka, ada massa yang berceletuk : “Kami berani menyerang karena disuruh oleh polisi”. Hal ini juga disesalkan oleh kalangan ibu-ibu dan anak-anak Ahmadi. Menurut mereka, seharusnya pemerintah atau gubernur menjadi pemimpin bagi semua orang, apapun golongan dan keyakinannya. Tapi sebaliknya, yang dilihat selama ini, gubernur cenderung memainkan peran sebagai seorang Tuan Guru yang berpihak, bukan seorang abdi rakyat.50 Akan hal tersebut, mereka melihat penegakan hukum di Indonesia sangat rapuh. Selain harta benda yang terjarah dan habis, saat kasus di Sambielen ada korban yang meninggal. Massa pun bebas melakukan penyerangan di depan polisi, seolah aparat tidak punya kuasa untuk menghalangi. Media pun bagi JAI seringkali tidak menampilkan wacana yang seimbang, karena lebih menyorot 50

Berdasarkan wawancara dengan ibu-ibu pengungsi di Transito, 17 Desember 2010 di Asrama Transito, Mataram.


63

pihak-pihak yang kontra. “Kami tidak boleh mengklarifikasi apapun di surat kabar, maka kami mencetak buku-buku. Salah satu contohnya adalah Kami Orang Islam”, ujar Nasiruddin.51 Hanya saja, warga JAI tidak melakukan penuntutan yang berarti agar kasus ini diusut. Mereka hanya berupaya bertemu dan bersurat kepada pihak-pihak yang mempunyai wewenang sembari melakukan klarifikasi lewat tulisan. Tindakan pembiaran dan lambatnya antisipasi dari pemerintah juga dapat dilihat dari penyerangan yang terjadi pada 13 Juli 2012 silam di tempat yang berbeda. Penyerangan terhadap komunitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kampung Cisalada, Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh sekelompok orang berjumlah sekitar 20 orang, dengan melempari masjid yang didirikan dan digunakan oleh warga JAI. Berdasarkan keterangan dari Pengurus JAI Cisalada, aparat kepolisian dari Resort Bogor tiba 1,5 jam kemudian setelah pelaporan oleh Pengurus JAI Cisalada. Yang disesalkan oleh pengurus JAI bahwa tidak ada pelaku yang ditahan dalam kasus penyerangan ini. Kasus penyerangan terbaru dapat pula dilihat saat sekelompok orang merusak Masjid Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 5 Mei 2013. Menurut keterangan salah seorang Jemaat Ahmadiyah, hal ini terjadi pada pukul 01.30 WIB. Pada malam sebelumnya, telah digelar pengajian Jemaat Ahmadiyah di masjid tersebut. Akibat serangan itu, sejumlah rumah warga Ahmadiyah, toko, dan masjid mengalami kerusakan pecah kaca. Peristiwa itu

51

Loc,cit… Wawancara dengan Penasehat Ahmadiyah, Mln. Nasiruddin Ahmad pada tanggal 15 Desember 2010 di Asrama Transito, Mataram.


64

tidak menimbulkan korban jiwa atau menyebabkan warga Jemaat Ahmadiyah terluka.52

2. Wajah-wajah di Bilik Transito Setelah mengalami pengusiran dan amukan massa secara berantai sejak 1998, secara otomatis warga JAI tergabung menjadi kelompok orang yang mencari suaka dan tempat untuk bernaung. Mereka meminta perlindungan ke pemerintah. Akhirnya, warga JAI diperbolehkan menempati sebuah gedung kosong yang sudah tak terpakai lagi di kota Mataram. Gedung atau Asrama Transito—eks gedung transmigrasi—adalah tempat mereka bernaung pasca kerusuhan 4 Februari 2006 silam. Rumah-rumah warga JAI di perumahan BTN Ketapang saat itu sudah tinggal puing karena dihancurkan massa, sehingga mereka tidak mempunyai tempat untuk tinggal lagi. Hal ini sepertinya bertentangan dengan seruan Walikota Mataram pada 2002, atau 4 tahun sebelum kejadian di perumahan BTN Ketapang. Sehubungan dengan keberadaan pengungsi dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia di wilayah administratif kota Mataram sebagai dampak dari peristiwa di Lombok Timur, Pemerintah Kota Mataram menyampaikan seruan khususnya kepada para pengungsi.53 Seruan itu berisi perhatian agar JAI mentaati beberapa hal, antara lain menghindari pertemuan yang sifatnya berkelompok dengan jemaatnya, membaur dan bersosialisasi dengan warga sekitar, menghindari tinggal secara berkelompok dalam satu tempat, tidak ekslusif dalam beribadah, dan tidak diperkenankan untuk mengembangkan ajarannya di tengah masyarakat. Selain itu, 52

Lihat http://www.kabar24.com/index.php/masjid-ahmadiyah-tasikmalaya-dirusak massamenyerang-setelah-pengajian/, diunduh tanggal 5 Mei 2013. 53 Berdasarkan Seruan Walikota Mataram No.008/283/X/INKOM/02 tertanggal 10 Oktober 2002.


65

kepolisian juga menghimbau pada masyarakat agar tidak bertindak di luar hukum kepada warga JAI, dan jika terjadi apa-apa, Jemaat Ahmadiyah diminta untuk segera melapor ke lurah setempat. Apabila melihat seruan Wali Kota Mataram di atas, salah satunya adalah menyebutkan agar JAI menghindari tinggal secara berkelompok dalam satu tempat, atau tidak ekslusif dalam beribadah. Akan tetapi, tragedi tahun 2006, telah membuat pengungsi JAI dari Lombok Timur berkumpul di satu kanal pengungsian yaitu di Gedung atau Asrama Transito, Mataram. Sebenarnya pemilihan tempat untuk Jemaat Ahmadiyah di Transito merupakan ide dari pemerintah. Mereka dibawa ke Transito dengan sedikit dipaksa. Menurut para pengungsi, pada saat penyerangan, sebenarnya mereka bertahan untuk tetap di rumah. Polisi kemudian menyuruh mereka meninggalkan rumah dengan dalih aparat akan menjaga komplek tersebut. Lalu, anak-anak dan ibu-ibu segera diangkut dengan mobil dan dibawa ke Kantor Dinas Sosial, baru kemudian ke Transito. Menurut Jemaat Ahmadiyah yang tersisa di sana, setelah warga JAI meninggalkan rumah, barulah massa menyerbu rumah-rumah tersebut dengan ditonton oleh aparat. Keadaan pengungsian para JAI, yaitu di Asrama Transito terbilang cukup miris. Gedung pengungsian yang berusia tua itu sudah tidak terawat lagi, gedung yang pernah digunakan untuk pendidikan orang-orang yang akan transmigrasi, dan sudah tak terlihat papan nama bangunannya. Kini, Jemaat Ahmadiyah yang mengungsi disitu lebih akrab menyebut gedung tersebut dengan asrama. Dengan ruangan seadanya, fasilitas listrik yang sangat terbatas menjadi pemandangan di pengungsian. Tak hanya itu, ruangan tempat tinggal mereka hanya dibatasi oleh


66

spanduk-spanduk bekas, dengan luas hanya 2 meter untuk tiap keluarga. Pada malam hari, gedung itu berubah seperti tempat tak berpenghuni karena tidak ada listrik atau cahaya yang terlihat, kecuali di Mushola yang terletak agak belakang asrama tersebut. Saat ditemui di Asrama Transito pada 2010 hingga 2012 lalu, banyak cerita seputar perjalanan mereka saat melakukan eksodus dari satu tempat ke tempat lainnya. Awalnya mereka enggan untuk bercerita, namun ketika sang koordinator pengungsi, Syahidin, mengatakan bahwa ini digunakan untuk penelitian, bukan dari pihak berwajib atau pemerintah, maka keramahan terpancar dari wajah mereka.54 Kekecewaan terjadi bukan hanya karena pembiaran dan hilangnya rasa aman warga JAI untuk melaksanakan ajaran dan keyakinan mereka. Akan tetapi, juga hilangnya harta benda dan kesempatan untuk berusaha. Warga JAI menganggap mereka tidak dihargai oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Mereka masih mengingat bagaimana setelah penyerangan tahun 2002, warga JAI kemudian pulang ke Lombok Timur untuk menjual aset yang masih tersisa, mengumpulkan remah-remah rezeki yang ada untuk membeli perumahan BTN Keutapang sebagai tempat tinggal baru. Namun, sayangnya BTN tersebut hanya tinggal cerita karena tidak mungkin mereka kembali lagi ke sana. Selain karena takut bahwa penyerangan itu terjadi lagi, mereka sudah kehabisan uang untuk membangun kembali rumah-rumah tersebut. Hal inilah yang membuat mereka tak habis pikir, mengapa masih saja ada yang menganggap JAI menerima bantuan dari luar negeri. “Walaupun nasib 54

Menurut keterangan mereka, warga JAI sudah cukup malas mengharapkan sesuatu dari pihak berwajib karena tidak ada tindakan yang tegas untuk menindak rentetan kekerasan yang sudah terjadi satu dekade ini.


67

warga Ahmadiyah seperti ini, masing-masing dari mereka selalu mengeluarkan uang pengorbanan tiap bulannya. Ibaratnya, warga Ahmadiyah ini bekerja untuk organisasi, bukan organisasi yang mendanai. Makanya kalau dilihat, banyak pengorbanan, kita disebut jemaah pengorbanan, bahkan bisa dilacak dari bukti atau kuitansi”, ujar Basyiruddin.55 Seperti yang sudah dibahas di bab sebelumnya, uang pengorbanan itu sebagian diberikan ke mubalig untuk penghidupannya karena mereka hanya menyebarkan ajaran Islam dan memperkenalkan bahwa Imam Mahdi sudah datang. Mubalig tidak boleh berbisnis, dia ditugaskan khusus menyebarkan ajaran Islam. Lalu, mengapa pengorbanan orang Ahmadiyah cukup kuat? Seperti yang dijelaskan oleh Basyiruddin, bahwa dalam surah Al-Baqarah: 4, disampaikan bahwa orang-orang bertakwa percaya terhadap yang gaib, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian hartanya untuk orang lain. Setiap rezeki adalah hak Allah, dan pahalanya akan dilipatgandakan 700 kali. “Barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah tidak ada yang bangkrut, lihat saja warga Ahmadiyah walaupun beberapa kali diusir tetap bisa bertahan, dihancurkan rumahnya, kemudian dibangun lagi. Satu persen pun tidak meminta dana dari manapun, termasuk kalau membangun masjid. Kita cukup sedih melihat fenomena orangorang yang meminta uang di jalan-jalan untuk membangun masjid. Apa kata orang agama lain melihat seperti itu, orang Islam miskin, mau membangun masjid harus meminta-minta di jalan”, begitu keluhnya. 55

Wawancara dengan Mubalig JAI di Lombok, Mln. Basyiruddin pada 14 Desember 2010 di Asrama Transito, Mataram. Basyiruddin mengatakan jika memang pihak-pihak yang menyebarkan isu bahwa Ahmadiyah mendapat dana dari luar, Ahmadiyah menantang dan menawarkan orangorang seperti itu. “Tolong di cek kita mendapatkan dana dari Inggris, kalau itu terbukti, maka kita akan membiayai berapapun jumlahnya. Tapi sampai sekarang ga ada yang berani untuk meneliti, karena tidak terbukti”, tukasnya. Basyiruddin adalah mubalig JAI yang sudah 7 tahun ini ditugaskan di Lombok.


68

Mereka juga menyebut dirinya sebagai jemaat pengorbanan yang tidak memiliki peluang untuk korupsi. Mereka mengemukakan contoh ketika di rekening JAI pusat bertambah uang sekian puluh juta, namun tidak diketahui darimana datangnya. Pengurus JAI kemudian menyebarkan surat ke ratusan cabang untuk menanyakan uang tersebut. Ternyata ada orang yang mengeluarkan uang pengorbanan, tapi tidak mau diketahui namanya. Hal ini juga terjadi pada Jemaat Ahmadiyah di Lombok. Termasuk mereka yang menjadi pengungsi, meskipun sudah kehilangan harta benda dan pekerjaan, Jemaat Ahmadiyah tidak mau bergantung atau mengharapkan bantuan dari Pemerintah, termasuk Pemkot Mataram, tempat mereka bernaung. Hal ini seperti disampaikan oleh Syahidin : “Makanya salah kalau orang bilang kami dibiayai pemerintah untuk membangun rumah kembali, bahkan ada yang bilang kami digaji. Hanya Allah yang tahu betapa itu uang kami. Beberapa keluarga juga pernah di Transito setelah kasus Pancor. Tapi disuruh mengosongkan, akhirnya pada berusaha mengontrak rumah. Kemarin ada isu kami disuruh pergi dari Transito karena akan direhab. Saya bilang silahkan direhab. Terus ada petugas yang meminta kami untuk tidur di lantai, tanpa bangku-bangku. Tapi saya bilang, tidak boleh, karena saya akan mengadu. Akhirnya petugas itu diganti, dan petugas yang sekarang udah lembut.”56

Adalah Syahidin, koordinator pengungsi di Asrama Transito selama 7 tahun sejak 2006 silam. Bersama mubalig dan pengurus JAI NTB, dia mengatur semua urusan warga JAI yang ada di pengungsian Asrama Transito. Dia menceritakan sedikit tentang dirinya dan perjalanannya selama menjadi Jemaat Ahmadiyah yang dirongrong terus-menerus. “Saya pada dasarnya dari Lombok Utara, Bayan. Pada tahun 2001, tanggal 12 juli, Ahmad Hariyadi dari Jakarta (pihak LPPI) menyebarkan brosur-brosur bahkan masuk ke masjid yang menuliskan bahwa Ahmadiyah itu kafir, pokoknya macam-macam lah. Itu sudah 5

56

Wawancara dengan Koordinator Pengungsi, Syahidin, 15 Desember 2010 di Asrama Transito.


69

kali mushola kami diserang, rumah kami dihabiskan di Bayan, Sambielen”, ucapnya. Setelah itu, JAI yang di sana pindah ke Medas, 70 KM dari Sambielen, Lombok Timur. Namun, di Medas mereka diusir lagi. Berpindahlah Syahidin dan rekan-rekannya ke Pancor, Lombok Timur. Baru satu minggu menempati rumah di Pancor, mereka kembali diusir (baca: peristiwa tahun 2002). Seakan sudah putus asa untuk tinggal di Lombok, mereka akhirnya hijrah ke Pulau Sumbawa, yang kebetulan di sana juga banyak Jemaat Ahmadiyah. Sayangnya, baru satu tahun di Sumbawa, oknum Pancor datang ke sana, sehingga camat setempat pun turun tangan untuk meminta Syahidin dan kelompoknya pergi. “Akhirnya kami ke Lombok Tengah selama satu tahun, lalu pindah ke Monjok selama setengah tahun. Saya berusaha mencari, kami ketemu dengan perumahan BTN di Ketapang, sudah 5 tahun tidak laku, saya berusaha untuk membeli. Ada tanah warisan dari nenek di Lombok Tengah, saya jual sawah, untuk beli rumah di Ketapang, dengan tambahan berhutang pula”, terang Syahidin. Dia pun mengajak Jemaat Ahmadiyah yang belum mendapat tempat tinggal untuk membeli rumah di komplek BTN tersebut. Sampai akhirnya mereka harus hijrah lagi karena kasus penyerangan pada 2006 dan 2010 lalu. Semua tindak pengusiran dan kekerasan yang dialami Syahidin dan jemaat lainnya diterima dengan lapang dada. Namun, tak dapat dimungkiri jika mereka sudah apatis dan tidak hormat lagi dengan aparat. Syahidin mengaku malas dengan perilaku yang seolah-olah “diam-diam” saja melihat keadaan Jemaat Ahmadiyah, yang mungkin tidak dianggap warga Lombok lagi. “Kesal kan kita, kita berusaha menjaga supaya NTB, Indonesia ini aman. Seandainya polisinya


70

tegas mungkin tidak akan terjadi. Lha ini malah dibiarkan. Ini NTB, Indonesia, lebih-lebih Islam tercoreng”, keluhnya lagi. Akan tetapi, dia masih berharap ada titik cerah bagi kehidupan mereka dan anak-anaknya kelak. Oleh karena itu, ketika ada ormas atau LSM, mahasiswa, peneliti, bahkan orang-orang dari mancanegara, mereka menyambut baik dan bercerita apapun yang terjadi. Bahkan, Basyiruddin, mubalig JAI mengatakan seraya berseru, “Silahkan foto. Kalau bisa sebarkan ke seluruh dunia akibat dampak dari fatwa MUI”. Sebenarnya jauh sebelum kejadian di Zaman Reformasi, kekerasan simbolik yang mengakibatkan adanya diskriminasi telah terjadi. Hal ini diungkapkan oleh Fauziyah57. Dia sudah menganut Ahmadiyah sejak kecil karena faktor keturunan. Akan tetapi, setelah mempelajari Ahmadiyah lebih mendalam, dia pun menyadari ke-islam-an nya semakin kuat. Hanya saja, ketika pihak sekolah mengetahui jika dia seorang Ahmadi, Fauziyah kecil yang biasanya membaca doa saat upacara di sekolah dilarang untuk melakukannya lagi. Terlebih lagi, ayahnya yang seorang penghulu harus berhenti dari jabatannya karena menjadi Ahmadi. Dia juga mengaku tidak pernah melihat buku Tadzkirah diajarkan oleh mubalig ataupun keluarganya, apalagi mempelajarinya. Oleh karena itu, dia menyayangkan atas fitnah yang dilontarkan oleh pihak luar kepada Ahmadiyah. Berbincang mengenai fasilitas yang ada di Transito sangatlah minim. Mereka benar-benar seperti pengungsi atas musibah tertentu. Uniknya, mereka mengungsi di tengah kota yang serba kecukupan. Mereka menjadi lubang hitam 57

Wawancara dengan salah satu pengungsi, Bu Fauziyah , 16 Desember 2010 di Asrama Transito.


71

kecil di antara cahaya. Menurut keterangan ibu-ibu Jemaat Ahmadiyah yang mengungsi di sana, bantuan listrik tidak ada, terbatas hanya di Mushola, sehingga malam pun gelap gulita. Pada 2006 hingga 2007, pemerintah daerah melalui Departemen Sosial sempat memberikan bantuan bahan makanan dan pelayanan kesehatan. Tapi setelah itu, sudah tidak ada bantuan atau pihak pemerintah yang datang. Banyak pula pihak yang berjanji akan datang, khususnya pemerintah pusat dan daerah. Sayangnya sampai saat ini belum ada kepastian hukum dan politik dari berbagai lembaga di pemerintahan. Mirisnya lagi, warga JAI ini sampai sekarang masih kesulitan untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Meskipun kepala daerah sempat mengatakan lewat media untuk memfasilitasi pembuatan KTP bagi warga JAI, tapi hal itu belum terealisasi dengan nyata hingga saat ini.58 Oleh pengurus JAI ada beberapa hal yang telah dilakukan agar para jemaatnya bisa diperhatikan oleh pemerintah. Tentu penyampaiannya dilakukan dengan cara damai, sebuah ciri khas dari Ahmadiyah. Selain meminta pengamanan kepada pihak berwajib, setelah kejadian di Sambielen, Jemaat Ahmadiyah Indonesia membuat dokumen tentang “Penjelasan Jamaah Islam Ahmadiyah Wilayah NTB” pada 20 Oktober 2011.59 Penjelasan ini dengan maksud untuk mengakhiri polemik, miskomunikasi, dan misinformasi tentang Jemaat Islam Ahmadiyah serta upaya meyakinkan umat muslim di NTB dan Indonesia pada umumnya. 58

Loc.cit…Berdasarkan wawancara dengan ibu-ibu pengungsi di Transito, 17 Desember 2010 di Asrama Transito, Mataram. 59 Dokumen tersebut disertai surat pengantar ke Gubernur Prov NTB. Surat dan penjelasan tersebut sesuai dengan permintaan Gubernur melalui Tuan Guru Anwar MZ (Tuan Guru yang toleran terhadap Ahmadiyah) agar JAI membuat “Penjelasan mengenai Eksistensi Hukum dan Teologi JAI wilayah NTB” pada 20 Oktober 2011.


72

Beberapa penjelasan tersebut diawali dengan pembahasan tentang Ahmadiyah yang berbadan hukum, terdaftar di Jakarta, dan berkedudukan di Parung, Bogor. Sesuai dengan Anggaran Dasar JAI disebutkan bahwa kelompok ini berakidah sesuai dengan akidah 6 rukun Iman, dan beramal sesuai dengan 5 rukun Islam. Sumber pokok ajaran Islam Ahmadiyah adalah Al-Quran Al-Karim, Sunnah Nabi Muhammad SAW (Hadis), dan Ijma’ para sahabat. Sejak semula, JAI melaksanakan semua ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.60 Selain itu, hingga sekarang mereka selalu mengirimkan surat ke Gubernur NTB, Tuan Guru Tertentu, dan media untuk mengklarifikasi beberapa hal yang ditudingkan kepada JAI. Hanya saja, kekuatan besar di depan mereka belum cukup untuk memahami keinginan mereka. JAI merasa butuh waktu dan kesabaran untuk memimpikan “kedamaian” versi mereka di Bumi Gora, NTB.

3. Aktor dan Tirai Kekerasan Simbolik Apabila melihat langenggnya kekerasan dan penyerangan terhadap JAI, dapat dipastikan setidaknya ada aktor-aktor yang berperan dibaliknya. Pada tulisan sebelumnya telah dibahas sedikit mengenai kekuatan organisasi Islam mana saja yang ada di Lombok, seperti Nadhlatul Wathan (NW), Muhammadiyah, atau Wahabi. Tak ketinggalan pula Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memiliki otoritas, salah satunya untuk menentukan sesat atau tidaknya suatu ajaran. Ajaran Ahmadiyah menurut versi MUI adalah salah satu paham yang berasal dari Pakistan, masuk ke Indonesia saat penjajahan. Paham yang utama 60

Ini sesuai dengan misi organisasi “Yuhyiddina wa yuqiimusy-syariah”, yang bermakna menghidupkan kembali agama dan menegakkan syariat Islam.


73

berbeda dari umat Islam lain itu ialah Ahmadiyah mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai pemimpin dan nabi atau Rasul serta menerima wahyu. Bahkan, dikatakan oleh MUI jika Ghulam Ahmad menuding orang yang tidak percaya padanya sebagai kafir. Hal inilah yang menjadi patokan ulama-ulama Islam bahwa Ahmadiyah dianggap menyimpang atau sesat. Namun, karena Ahmadiyah masuk Indonesia pada Zaman Belanda, secara organisasi mereka langsung mendaftarkan di pemerintah dan tercatat sebagai organisasi yang sah. Ada sebuah legalitas. Itulah yang dipedomani sampai saat ini bahwa Ahmadiyah itu legal.61 Menurut tokoh MUI tersebut, Ahmadiyah dinyatakan sesat berdasarkan 9 buah buku, namun tidak disebutkan secara detail buku apa saja yang menjadi patokan. Hal ini juga disampaikan oleh tokoh MUI NTB bahwa organisasi pusat mereka sudah menetapkan atas 9 buah buku, namun memang dia tidak mengetahui persis buku apakah itu. “Saya juga tidak tahu persis. Tapi bagi saya, satu saja yang menyebutkan misalnya bahwa Tadzkirah sebagai kitab suci, sesat sudah, karena agama kita hanya mengakui Al-Quran saja. Dulu paling awal kan mereka mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad, berarti mereka sudah kafir itu. Ahmadiyah ini sebenarnya cerita lama. Apa yang mereka katakan saat ini adalah takiyah, berbohong untuk keamanan atau semacam siasat. 62 Agaknya itulah reaksi yang diperlihatkan oleh tokoh MUI apabila mengetahui beragam klarifikasi yang dilontarkan Ahmadiyah agar tetap disebut Islam sebagai takiyah. Kalaupun sama, tokoh MUI mempertanyakan mengapa harus menggunakan istilah Ahmadiyah? Nampaknya penjelasan tentang Ahmadiyah yang telah dijabarkan (baca: tulisan sebelumnya tentang Jemaat 61

Berdasarkan wawancara dengan Muhsin mewakili Majelis Ulama Indonesia DI. Yogyakarta pada 31 Maret 2011 di Kantor MUI DIY. 62 Wawancara dengan salah satu tokoh MUI NTB pada 02 Januari 2012 di Sumbawa Barat.


74

Ahmadiyah dalam Tilikan Sejarah) tidak diterima atau bahkan mungkin tidak diketahui oleh pihak MUI. Berikut petikan kalimat yang dilontarkan anggota MUI atas keberatannya terhadap penamaan Ahmadiyah sebagai ajaran dari JAI ini : “Saya kemudian berseloroh, kalau sama, kenapa harus memakai kata Ahmadiyah. Selama anda memakai kata Ahmadiyah, orang tidak akan percaya. Kalau pengikut Muhammad, ya jadilah Muhammadiyah. Saya berikan solusi, kalau bukan Ahmadiyah, ya Ahmadiyah Ahlussunnah Waljamaah. Itu kayak Muhammadiyah dan NU kan Ahlussunnah Waljamaah. Itu seloroh saya pada dia. Tapi kalau anda tetap menggunakan kata Ahmadiyah, susah orang untuk percaya. MUI DIY secara resmi sudah membuat surat kepada Gubernur, Polres, Korem, Kantor Agama, usulnya melarang ajaran Ahmadiyah. Ajarannya yang dilarang”.63

Selain itu, Ahmadiyah versi lain juga dimunculkan oleh beberapa pihak, salah satunya lewat internet. Dugaan bahwa Ahmadiyah melakukan takiyah demi melindungi dirinya juga disebutkan dalam sebuah jejaring sosial64. Sumber tersebut menyebutkan Ahmadiyah mengistilahkan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Besar, sedangkan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi kecilnya. Selain itu, disebutkan pula jika Ahmadiyah memiliki masjid sendiri, dan mereka lihai dalam melakukan “freemanson/ilumination”. Situs lain di sebuah website65 menyebutkan Ahmadiyah sebagai ajaran yang dibentuk oleh Inggris dengan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabinya. Apabila tidak masuk Ahmadiyah, maka akan dinyatakan kafir. Selain itu, Qadian merupakan tanah suci dan kiblat mereka, bukan di Mekkah. Akan reaksi MUI yang sedari dulu sudah menyatakan final atas sesatnya Ahmadiyah, mubalig JAI di Lombok menyatakan hal itu lebih tepatnya 63

Op,cit…Wawancara dengan Muhsin mewakili MUI DI. Yogyakarta pada 31 Maret 2011 di Kantor MUI DIY. 64 Kutipan kata-kata dari seorang teman di jejaring sosial facebook pada 8 Januari 2012. Dia mengaku pernah diajak untuk berbaiat di Ahmadiyah. Ajaran yang dilihat oleh teman saya ini benar-benar tidak sesuai dengan Islam. Menurutnya, Ahmadiyah ya Ahmadiyah, bukan Islam, tapi kayak Islam. 65 Lihat tulisan sebelumnya, http://www.islampos.com/siapa-dan-bagaimanakah-ajaranahmadiyah-57472/, ditulis pada 12 Mei 2013 dan diunduh pada 27 Agustus 2013.


75

pernyataan organisasi, bukan orang per orang. Ada juga tokoh MUI yang memiliki pendapat pribadi tentang Ahmadiyah.66 Dia menyitir pendapat salah seorang tokoh MUI di Sumbawa bahwa dalam MUI masih ada perbedaan pendapat, tapi keputusan di daerah tidak bisa mempengaruhi kalau dari pusat belum terjamah. Selain MUI, sosok Tuan Guru merupakan sosok yang berpengaruh, khususnya bagi masyarakat Lombok yang mayoritas Islam. Tuan Guru merupakan istilah ulama agama Islam yang ada di Pulau Lombok dan Sumbawa. Tuan Guru biasanya tergabung dalam Nadhlatul Wathan (NW), sebuah organisasi terbesar di dua pulau tersebut. Beberapa Tuan Guru yang tergabung dalam NW dan punya pengaruh kuat di akar rumput yaitu Tuan Guru Sibawae (Pendiri AMPIBI), dan Muhammad Izzi. Para Tuan Guru menyebarkan informasi ke masyarakat tentang segala hal yang menyatakan sesatnya Ahmadiyah. Menurut salah satu Tuan Guru67, buku Amin Djamaluddin tentang “Ahmadiyah Membajak Al-Quran” disebarkan oleh MUI Provinsi NTB ke seluruh pondok pesantren. Buku ini menjadi referensi utama untuk menolak Ahmadiyah, selain seminar yang diadakan Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) di Mataram yang menghadirkan Amin Djamaluddin, Atase Kedutaan Arab Saudi, dan Ulama Pakistan. Aktor lain yang berperan adalah LPPI, pimpinan Amin Djamaluddin, aktif mendukung gerakan anti-Ahmadiyah di Lombok. Amin Djamaluddin juga langsung hadir di sebuah pertemuan untuk membahas Ahmadiyah awal 2002 di 66

Wawancara dengan Penasehat Ahmadiyah, Mln. Nasiruddin Ahmadi, 23 Januari 2012 via telepon. 67 Lihat Ali Nursyahid. 2008. Laporan Investigasi (Kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Manislor Kuningan-Jawa Barat dan Lombok-NTB…). Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Hal 53.


76

Lombok, dan aktif memberikan materi, atau buku tentang kesesatan Ahmadiyah. Kantor LPPI yang berpusat di Jakarta sepertinya mengendalikan penyerangan terhadap Ahmadiyah, karena intensitas penyerangan

terhadap Ahmadiyah

semakin meningkat pasca pertemuan yang difasilitasi oleh LPPI tersebut. Terkait dengan LPPI, kedutaan besar Saudi Arabia memberikan kontribusi pemicu kekerasan terhadap Ahmadiyah di Lombok dan Sumbawa. Dalam seminar yang dilaksanakan oleh LPPI, Atase keagamaan Kedubes Saudi Arabia memberikan ceramah soal kesesatan Ahmadiyah, pada tanggal 18 Agustus 2002. Pemikiran Wahabi yang melarang Ahmadiyah telah meracuni para Tuan Guru, dan mendorong massa untuk melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah. Ulama Pakistan juga memberikan kontribusi untuk melarang Ahmadiyah di Lombok dan Sumbawa. Keterlibatan LPPI yang mengakibatkan kekerasan juga terjadi di Desa Manislor, Kabupaten Kuningan, pada tanggal 18 Desember 2007. Sebenarnya kriminalisasi terhadap warga Ahmadiyah sudah terjadi sejak 1954. Namun, peluang kekerasan terbuka lagi pada 1976. Pasca-Reformasi, tepatnya pada 11 Agustus 2002, LPPI mengadakan seminar tentang anti-Ahmadiyah dengan mengundang para tokoh pemuda Manislor. Pasca seminar tersebut, mulai muncul spanduk-spanduk atas nama remaja masjid dan LPPI yang menghina Ahmadiyah. Pihak pemerintah daerah di Kab. Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat juga melakukan upaya intimidasi agar JAI keluar dari Ahmadiyah. Bahkan, Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa melarang warga JAI untuk tinggal di wilayahnya. Pemda-pemda di Lombok Barat dan Sumbawa dengan sengaja melakukan upaya lokalisasi Ahmadiyah di satu tempat, seperti yang menimpa


77

warga JAI di Ketapang, Lombok Barat. Sejak 2006, warga JAI menempati Asrama Transito di Mataram. Majelis Ulama Indonesia (MUI) di berbagai daerah, termasuk di Lombok juga antipati terhadap Ahmadiyah. Dalam sejarahnya, fatwa MUI baik pusat maupun daerah, yaitu pada tahun 1980 dan 2005 telah menyatakan bahwa Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Untuk daerah Lombok, Fatwa MUI tahun 1984 soal Ahmadiyah merupakan pemicu kekerasan untuk pelarangan Ahmadiyah di pulau tersebut. Fatwa MUI menjadi referensi untuk pelarangan Ahmadiyah di Pulau Lombok, dan MUI bersama dengan LPPI aktif melakukan kampanye untuk melarang Ahmadiyah di Pulau Lombok, seperti adanya keterlibatannya di dalam pelatihan/seminar tentang anti-Ahmadiyah. Termasuk salah satu surat dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten daerah Tingkat II Lombok Barat yang dialamatkan ke Bupati Lombok Barat tentang sebuah rekomendasi yang memohon perhatian pemerintah daerah agar menurunkan Pelarangan Operasional atas Gerakan Jemaat Ahmadiyah yang sudah menyimpang dari ajaran Islam. Agaknya inilah yang mendasari keluarnya Surat Keputusan (SK) dari Bupati Lombok Barat No 35 yang ditanda tangani tanggal 10 Juli tahun 2001 tentang Pelarangan dan Penghentian Penyebaran Ajaran/Paham Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat. Latar belakang dari pengeluaran SK tersebut menurut pemerintah adalah telah terjadi konflik berdarah di Kecamatan Bayan sebagai akibat dari penyebaran ajaran Ahmadiyah. Bahwa untuk menjaga ketertiban dan


78

keamanan masyarakat, penyebaran paham Ahmadiyah di Pulau Lombok perlu diperhatikan.68 Pemerintah Daerah Lombok Timur juga telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur tanggal 7 November 1983 Nomor : Sospol X.223.3/58/1983 tentang penghentian sementara kegiatan Ahmadiyah Qadian di Lombok Timur. Pasca-Reformasi, dengan maraknya kembali kekerasan terhadap Ahmadiyah, Bupati Lombok Timur mengeluarkan lagi surat edaran tentang larangan kegiatan penyebarluasan ajaran Ahmadiyah Qadian baik secara lisan maupun tertulis di wilayah Lombok Timur. Semua elemen pemerintah, militer, dan kejaksaan dilibatkan dalam hal ini. Ada pula “AMANAH” (Aliansi Masyarakat Anti Ahmadiyah) Kabupaten Lombok

tengah

yang

menuliskan

pernyataan

sikap

mereka

dengan

menyampaikan somasi atas keberadaan Ahmadiyah di sana. Isinya seputar peringatan jika Ahmadiyah masih mengaku dirinya Islam maka secepatnya menyadari kesalahannya dan bertaubat kembali ke ajaran Islam; dan jika Ahmadiyah masih pada keyakinannya, maka JAI harus meninggalkan wilayah Kabupaten Lombok Tengah. JAI diberikan waktu sampai dengan tanggal 17 Maret 2006. Kepala Kejaksaan Negeri Selong juga turut mengeluarkan Surat Keputusan No : Kep.11/IPK.32.2/L-2.III.3/11/83 tentang Pelarangan terhadap

68

Berdasarkan dokumen SK Bupati Lombok Barat. Pertimbangan lain dari dikeluarkannya SK ini adalah berdasarkan Surat Edaran Direktorat Bimas Islam dan urusan Haji Nomor D/BA.01/3099/84 tanggal 20 September 1984 yang merekomendasikan bahwa ajaran atau paham Ahmadiyah dianggap menimpang dari Islam. Disitu disebutkan alasannya karena mempercayai adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka dipandang perlu mencegah penyebarannya agar tidak menimbulkan keresahan.


79

Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Cabang Pancor Lombok Timur.69 Pertimbangannya antara lain karena semenjak berdirinya aliran kepercayaan Ahmadiyah Cabang Pancor di wilayah Lombok Timur, telah beberapa kali menimbulkan pertentangan dan keresahan diantara sesama umat Islam di wilayah Lombok Timur (Lotim). Selain itu, kejaksaan memandang pelarangan JAI di Lombok Timur sebagai upaya untuk memelihara kerukunan hidup umat beragama khususnya umat Islam di sana. Pihak Militer juga mengambil peran dalam penahanan dan penindakan terhadap Jemaat Ahmadiyah. Mereka ikut melakukan intimidasi terhadap JAI agar keluar dari Ahmadiyah. Jika mereka tidak keluar dari Ahmadiyah, maka akan ada upaya kekerasan yang dilakukan massa. Militer bahkan termasuk unsur Muspida telah ikut menandatangani penerbitan SKB di beberapa wilayah Lombok. Setelah kejadian di Sambielen pada 22 Juni 2001 silam, ada upaya dari Ketua Jemaat Ahmadiyah kota Mataram untuk bersurat kepada pihak Kepolisian Daerah Resort Lombok Barat memohon perlindungan hukum. Atas hal tersebut, pada 25 September 2002 mengeluarkan surat balasan yang isinya menyatakan pihak Polres akan berupaya memberikan perlindungan hukum dan bantuan pengamanan terhadap anggota JAI beserta aset-asetnya. Hanya saja karena beberapa pertimbangan70, anggota JAI diharapkan berinteraksi sosial di lingkungannya khususnya mengenai masalah peribadatan. Selain itu, mereka 69

Hal ini berdasarkan pertemuan antara Bupati Lombok Timur, Ketua DPRD Tingkat II Lotim, Kepala Kantor Departemen Agama dan MUI Lotim tanggal 5 November 1983 yang secara bulat menyetujui dan mendesak pihak yang berwajib agar menghentikan kegiatan Ahmadiyah di Lombok Timur. 70 Selain surat permohonan perlindungan hukum dari Ketua JAI Mataram, yang menjadi rujukan kepolisian mengambil tindakan dan memberi saran adalah Keputusan Bupati Lombok Barat No 35 Tahun 2001 tanggal 10 Juli 2001 perihal Pelarangan dan Penghentian penyebaran ajaran/paham Ahmadiyah di Lombok Barat. Ada pula surat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia Kab.Lombok Barat yang intinya memohon kepada pemerintah untuk pelarangan operasional gerakan Ahmadiyah.


80

diharapkan untuk menurunkan sementara waktu segala atribut atau simbol yang memperlihatkan

tanda

khusus

Jemaat

Ahmadiyah

guna

menghindari

berkembangnya kasus Lombok Timur di Kota Mataram. Pengurus Jemaat Ahmadiyah menyayangkan segala fatwa final tentang kesesatan Ahmadiyah, kecaman, dan surat peringatan dari berbagai organisasi yang ditujukan kepada mereka. Menurut mereka, akan lebih baik jika semua elemen tersebut membuka dialog dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Setidaknya berkaca pada sejarah tentang kejayaan dialog nasional dan terbuka yang pernah terjadi tahun 1933. Jemaat Ahmadiyah membaca jika ada keengganan dari orang-orang di luar mereka (outsiders) untuk mengenal JAI. Padahal Al-Quran membolehkan dialog dengan tujuan kembali ke jalan yang benar. Bagi JAI, hak prerogatif Allah (An-Nahl:26) di ambil oleh MUI. Menurutnya, yang berhak menentukan sesat atau tidaknya seseorang hanya Allah SWT. Mereka menyesalkan pihak MUI yang tidak mau menyaksikan sendiri ibadah yang dilakukan warga Ahmadiyah agar mereka tahu adanya kesalahan atau tidak. Sebaliknya, Saat Al-Qur’an dan Masjid dibakar oleh oknum, pihak MUI pun hanya diam dan tidak melakukan apapun. 71 Sebenarnya upaya dialog telah diusahakan oleh mubalig JAI di Lombok.72 Saat itu, ada stasiun radio yang siarannya tiap pagi diisi oleh penceramah yang selalu menjelekkan Ahmadiyah. Akhirnya, mubalig JAI mendatangi radio tersebut. Mereka tidak mempermasalahkan adanya siaran tersebut, tapi JAI juga meminta kesempatan untuk menjelaskan atau berdialog agar kesalapahaman tidak 71

Op,cit…Wawancara dengan Mubalig JAI di Lombok, Mln. Basyiruddin pada 14 Desember 2010 di Asrama Transito, Mataram. 72 Loc,cit…Wawancara dengan Penasehat Ahmadiyah, Mln. Nasiruddin Ahmadi, 15 Desember 2010 di Asrama Transito, Mataram.


81

bertambah panjang. Namun, kesempatan itu tidak diberikan oleh radio tersebut, hanya siaran mengenai ceramah itu yang dihentikan. Padahal, JAI mengharap adanya dialog tersebut. JAI di Lombok juga menyesalkan masyarakat yang tidak mempertanyakan sesuatu langsung dari sumbernya, tapi lebih cenderung ikut suara tokoh agama atau golongan mayoritas. Bagi JAI, mayoritas belum tentu benar, pun sebaliknya. Jika logika ini bertahan maka akan membahayakan bangsa itu sendiri. Inilah yang menjadi kendala saat umat Islam dituntut kritis. Mayoritas/minoritas bukanlah ukuran kebenaran, hanya Tuhan yang menentukan.73 Kekerasan yang terjadi menjadi suatu yang kontra apabila melihat, mendengar, dan membaca literatur Ahmadiyah. Dari tuturan dan sumber tertulis, dapat ditemukan jika ajaran mereka sarat dengan cinta kasih, tolong menolong dan menekankan pentingnya dialog. Bahkan, tak sedikit orang-orang berpengaruh menjadi Ahmadi, di antaranya WR Supratman, Arif Rahman Hakim, dan H. Suhadi. Bertahan dan berdialog. Itulah alat ideologi yang dilakukan oleh JAI untuk membendung perdebatan yang menimpa mereka sejak masuk di Indonesia. Bagi mereka, bukanlah perkara yang mudah untuk mengubah pola pikir orang pada umumnya. Warga JAI sangat berharap agar orang-orang yang tidak mengetahui Ahmadiyah bertanya langsung ke mereka, bukan sebaliknya hanya bertanya pada NU, NW, atau lembaga lainnya.

73

Ibid. Nasiruddin memberikan contoh misal di Indonesia, yang akan terancam agama lain, tapi sebaliknya, di Manado, saudara kita yang Kristen mayoritas, berarti dianggap benar. Di skala dunia, Islam menduduki peringkat ketiga, pertama Kristen lalu Hindu. Kalau dilihat jumlah tersebut, jika menggunakan logika mayoritas benar, maka yang paling benar adalah Kristen.


82

Hal ini juga ditanamkan oleh Ahmadiyah kepada pengikutnya agar nilainilai Islam dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat Ahmadiyah memberikan doktrin seperti itu ke umat-umatnya sehingga mereka masih bertahan di tempat pengungsian, yakni di Asrama Transito, hingga sekarang. “Saat ini, jumlah warga yang tinggal di Transito sekitar 150 orang. Dari tempat ini, sudah lahir belasan bayi keturunan Ahmadiyah. Dua diantaranya adalah anak saya, bernama Transiti Mariyam dan Muhammad Khataman Nabiyyin. Kami juga belum tahu kapan akan bisa keluar dari sini, dan hendak kemana nantinya. Entahlah”, ujar Syahidin. Pertanyaan inilah yang belum terjawab hingga saat ini.

B. Jemaat Ahmadiyah Indonesia Pasca Kekerasan Komunal di Lombok

Ragam konflik yang dialami oleh JAI di Lombok dengan berbagai kelompok yang ada membuatnya memaknai kekerasan pada level ideologi dan praktis. Pemaknaan tersebut telah membentuk identitas mereka yang disertai dengan keunikan pola bertahan. Pasca-kekerasan yang dialami, ada semacam pemaknaan religiusitas yang muncul. Bisa jadi sebuah resistensi. Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Lombok (Ahmadi) mengaku jika identitas ke-Ahmadiyah-an mereka semakin kuat pasca-kekerasan tersebut. Tak hanya menurut JAI, pihak-pihak seperti Lembaga Studi Kemanusiaan (Lensa) yang membantu mereka dalam advokasi pun menilai JAI menjadi lebih tegar dan tidak kapok karena kekerasan itu. Mereka terlihat semakin yakin dengan ajaran yang dianutnya, tabah menghadapi kemelut yang sedang dihadapinya, namun tetap taat kepada keputusan pemerintah (Ulil Amri).


83

Fenomena untuk bertahan ini menjadi menarik tatkala disadari bahwa JAI juga tidak pernah berniat untuk melawan secara fisik. Mereka lebih suka melakukan “perlawanan” dengan pemaknaan yang religius serta pendekatan damai berdasarkan dialog. Inilah yang kemudian menjadi alasan kelompok ini terus-menerus menjadi sasaran untuk diserang, yakni karena JAI tidak melawan dalam arti memberi respon kontra. Mereka hanya menyerahkan keputusan pada pemerintah. Namun, bentuk “perlawanan” seperti ini justru semakin membuat warga JAI tidak diberi akses untuk berbicara dengan penuh kebebasan. Ada semacam pemanfaatan dari kelompok tertentu untuk terus melakukan kekerasan, karena “bungkam”-nya warga JAI. Sebagai subjek, siapa yang coba dilawan oleh JAI? Banyak aktor yang bermain di dalamnya, termasuk pemerintah yang terkesan melakukan pembiaran atas satu kali kekerasan dan memicu kekerasan berikutnya. Dalam kasus kekerasan massal dan beruntun yang dialami oleh JAI, biasanya diawali dengan demonisasi, yang kemudian mendorong munculnya spiral kekerasan. Kekerasan menjadi suatu yang rutin, sah, dan tampak sebagaimana mestinya. Apabila menyitir Galtung (2003: 13-14), agama dan ideologi menjadi penyebab terjadinya kekerasan. Padahal sejatinya semua agama cenderung mengajarkan kedamaian dan non-kekerasan. Hal inilah yang tercermin dalam penyerangan terhadap warga Ahmadiyah.

1. Suara-Suara di Balik Kekerasan Setelah menempati Asrama Transito, kelompok JAI yang kemudian menjadi pengungsi ini, tetap melakukan aktivitas mereka seperti biasanya.


84

Kegiatan selama di Transito adalah semata-mata kegiatan keagamaan dan usaha untuk menggerakkan perekonomian mereka. Kegiatan keagamaan meliputi pembinaan keagamaan dan pengajian oleh mubalig dan pengurus JAI. Ujar Syahidin : “Kalau kegiatan sholat rutin, terus malam ajar anak ngaji, cuma itu, tidak ada kegiatan lain. Belum ada ketrampilan yang diajarkan disini. Kalau pengajian ya tetap, bahkan di wanitanya yang paling sering. Pengajian laki-laki dan perempuan tidak campur seperti agama Islam lain, tapi ada juga pengajian umum untuk semua. Mengenai masalah pernikahan misalnya, itu dibahas untuk perempuan, bagaimana dalam Islam terhadap suami. Dulu, saya sering marah-marah, pukul istri. Setelah masuk Ahmadiyah, tidak pernah saya marah atau berlaku kasar lagi.”74

Sementara itu, untuk memenuhi kehidupan perekonomian, mereka menggerakkan usaha kecil-kecilan di pasar. Ada yang berdagang, menjadi kuli, atau apa saja yang bisa menyambung hidup mereka sehari-hari. Di Ketapang, mereka juga masih memiliki sedikit lahan untuk menanam tomat, sayur bayam, dan tanaman lainnya. Itulah jenis pekerjaan yang mereka tekuni. Sedangkan warga JAI di Lombok yang tidak mengungsi ada pula yang menjadi guru atau pegawai. Hasil dari jerih payah tersebut mereka pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkan anak-anaknya. Meskipun dalam keadaan yang terhimpit, pendidikan bagi Jemaat Ahmadiyah penting disediakan untuk generasi mudanya. Mereka juga menyisihkan sebagian uangnya untuk diserahkan ke organisasi sebagai “uang pengorbanan”. Hal ini seperti yang sudah dijelaskan pada tulisan sebelumnya. Mereka memulai aktivitas sehari-hari dengan berangkat bekerja dan meninggalkan Transito sehabis Sholat Subuh. Lalu, menjelang siang, mereka 74

Kutipan berdasarkan wawancara dengan Koordinator Pengungsi, Syahidin. 15 Desember 2010 di Asrama Transito, Mataram.


85

kembali pulang ke pengungsian. Pada sore hari, pengungsi banyak menggunakan waktunya untuk kegiatan santai, olahraga, atau bercengkrama dengan para pengungsi lainnya. Biasanya Jemaat Ahmadiyah akan berkumpul di Mushola. Jika ada tamu, mereka akan mengajak berbicara sesuai dengan maksud kedatangannya. Tak bisa dimungkiri, sekuat apapun mereka menjalani kehidupan setelah kekerasan, pasti tertoreh kenangan pahit yang traumatis. Trauma dalam berbagai level. Menurut keterangan para pengungsi, saat kejadian tahun 2006, pernah ada yang sampai dibawa ke rumah sakit jiwa, merasa shock, karena rumahnya habis dibakar. Tidak ada yang tersisa. Namun, itu hanya segelintir dari kisah trauma mereka. Sebagian besar dari mereka memiliki keinginan besar untuk tetap bertahan. Kalaupun mereka tetap tinggal di Transito sampai mati, para pengungsi menganggap mungkin itu yang terbaik. Atas segala yang dihadapi, ada seorang pengungsi yang nyeletuk, “Kalau mau belajar sabar, datanglah ke Transito”. Kekerasan yang dialaminya dianggap sebagai cobaan. Mereka justru cenderung bangga, karena bisa merasakan masa seperti yang dialami Nabi Muhammad SAW 14 abad silam. Hal ini diakui oleh kalangan bapak, ibu, remaja, hingga anak-anak Ahmadiyah (Ahmadi). Dari beberapa kalangan yang tinggal di pengungsian Transito, kaum remaja (Khudamul Ahmadiyah dan Nasiratul Ahmadiyah) cukup menarik perhatian. Remaja, umumnya memiliki jiwa muda yang masih penuh dengan idealisme kebebasan. Mereka juga sarat dengan sifat labil. Apa yang terjadi jika kaum remaja ini mengalami kekerasan yang menyebabkan kehidupannya moratmarit? Namun, sebagian dari remaja Ahmadiyah yang hidup di Transito tak seperti

sebagian

besar

remaja

pada

umumnya.

Mereka

seolah

sudah


86

terinternalisasi oleh nilai-nilai Ahmadiyah yang diajarkan, yaitu keteguhan, kesabaran, dan kedamaian. Hal ini bukanlah sesuatu yang mencengangkan di kalangan Ahmadiyah. Sebagian dari mereka juga sudah terpisah dari orang tua sejak kecil. Sedari kecil, anak-anak dan remaja sudah memahami ajaran Ahmadiyah karena selalu rutin diberikan tarbiyah. Jika hari libur, mereka menggunakan waktu untuk mengenal keorganisasian Ahmadiyah dan pemahaman ajaran Islam. Meskipun pada praktiknya, ada sisi dari para remaja itu yang butuh kesenangan atau hiburan. Hal ini bisa kita lihat dari omongan mereka seputar pengalaman menjadi Ahmadi dan tinggal di Transito. Beberapa pengalaman menarik terlontar dari remaja Ahmadiyah, yang saat kecilnya harus terpisah dari orang tua karena kejadian Pancor tahun 2006.75 Malik (18 tahun), saat kejadian di Pancor masih duduk di kelas 2 Sekolah Dasar (SD). Atas peristiwa itu, Malik dan puluhan anak Ahmadiyah lainnya diungsikan ke Jawa Barat untuk bersekolah dan harus terpisah dari orang tuanya. Hal ini dikarenakan orang tua mereka masih terpuruk secara sosial dan ekonomi. Agar anak-anak itu tetap bisa sekolah, mereka akhirnya harus tinggal bersama orang tua angkat, yang juga Jemaat Ahmadiyah (Ahmadi). Setamat Sekolah Dasar, Malik ingin kembali berkumpul bersama orang tuanya lagi. Lambat laun, kehidupan perekonomian orang tuanya pun juga pulih. Saat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Malik dan beberapa anak lainnya balik lagi ke Lombok. Saat itu, para orang tua mereka sudah menetap di perumahan BTN, Dusun Ketapang. Belum genap setahun tinggal, pada 2006, mereka diserang lagi. Malik dan teman-teman Ahmadi-nya merasakan kembali peristiwa 75

Wawancara dengan para pengungsi remaja Jemaat Ahmadiyah Indonesia pada 15 Desember 2010 di Asrama Transito, Mataram.


87

kekerasan. “Saat kami balik kesini, kejadian lagi bulan Februari tahun 2006. Ini bisa dikatakan kejadian terbesar yang terjadi di Ketapang. Secara ekonomi dan mental kami drop saat itu. Daripada nyusahin orang tua, saya dan 3 teman balik lagi ke Jawa Barat melanjutkan SMA”, ungkapnya. Di Jawa Barat, tepatnya di Tasikmalaya, mereka bersekolah di bawah Yayasan Jemaat Ahmadiyah. Yayasan Ahmadiyah merupakan sekolah umum karena ada juga yang non-Ahmadi bersekolah disana. Hanya saja, berbeda dengan sekolah umum lainnya, sekolah ini memiliki tambahan mata pelajaran, yaitu bahasa Urdu. Saat mengungsi ke Jawa Barat dan terpisah dari orang tua, Malik dan teman-temannya merasa sangat sedih. Apalagi di sana, Malik melihat banyak anak yang tinggal dengan orang tuanya. Akan tetapi, dia menganggap hal tersebut sebagai pengorbanan. Ketika ditanyakan sisi historis dan pengalaman menjadi Ahmadi, Malik menjawab awalnya ikut orang tua. Meskipun begitu, orang tuanya tidak pernah memaksakan aliran tersebut pada Malik. Dia mengakui setelah beranjak remaja, Malik bisa benar-benar meyakini kebenaran dari ajarannya yaitu Ahmadiyah. Hal ini sesuai dengan penuturannya sebagai berikut : “Saya mulai meyakini Ahmadiyah sejak SMP, banyak bukti-bukti yang mendukung. Salah satunya kalau aliran nya tidak benar, mungkin tidak akan bertahan lama. Ajaran yang benar selalu mendapat tantangan dari orang lain. Saya benar-benar yakin dengan Ahmadiyah”.

Setelah menamatkan SMA, Malik dan seorang temannya bertekad pulang lagi ke Lombok untuk mencari pekerjaan. Hanya saja, mereka harus mendapat kenyataan pahit lagi, dengan penyerangan 26 November 2010 silam. Mereka akhirnya ikut mengungsi di Asrama Transito. Kesulitan yang dihadapi lagi adalah terhambatnya mendapat pekerjaan karena mereka tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Lombok, di daerahnya sendiri, dan tak kunjung dilayani.


88

Untungnya, dia dan temannya sudah membuat KTP daerah Tasikmalaya. Walaupun tinggal di Transito, dia dan temannya memiliki segudang harapan. Katanya : “Supaya kita hidup layak seperti warga lain. Yang kami khawatirkan adik-adik kami, takut terkena mentalnya, kalau kami kan sudah besar, bisa berpikir sendiri. Untuk pemerintah, kami minta ditegakkan lah hukum itu. Jangan tidur lah hukum di Indonesia ini. Bagi masyarakat, kami tidak minta dikasihani, hadapi kami selayaknya masyarakat lain yang bukan Ahmadiyah, karena masalah keyakinan itu personal.”

Kekhawatiran itu bukan tak beralasan. Menurutnya, pernah ada anak Ahmadiyah di Sekolah Dasar, yang dipukuli oleh teman-temannya, karena dia seorang Ahmadi. Di tengah kegalauan menemukan identitasnya,

anak-anak

remaja ini tetap terlihat teguh dengan keyakinannya. Meskipun sudah beberapa kali rumah mereka dirusak. Mereka diusir dan diungsikan ke tempat yang kurang layak. Saat ini, Malik sedang menempuh kuliah di Bogor. Mardianah76, seorang remaja putri yang juga pernah mengungsi ke Tasikmalaya, Jawa Barat, mengakui keteguhan itu. “Ya, Zaman Rasulullah kan banyak ditentang, dibilang kafir, tapi kan pada akhirnya berkembang juga. Kalau ini sih kita anggap sebagai ujian, ini bukan azab, tapi sedang diuji iman kita”, begitu ungkapnya. Keteguhan atas keyakinan tersebut ibarat oase di tengah keadaan pengungsian Asrama Transito yang kumuh dan tak layak bagi mereka. Mardianah juga menginsyafi jika masa muda biasanya harus dinikmati, tapi dia menyadari tidak selamanya akan hidup di dunia ini. Dia merasa harus memiliki bekal untuk hidup di akhirat nanti, yang lebih abadi. Jika harus ditempuh dengan hidup di pengungsian, dia merasa itu fase yang harus dijalani.

76

Berdasarkan wawancara dengan Mardianah, salah satu pemudi Jamaah Ahmadiyah yang mengungsi, di Lombok pada tanggal 14 Maret 2012.


89

Warga Ahmadiyah juga mengaku minimnya bantuan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Kamaruddin dan Fauziyah77 misalnya, mengatakan jika selama 8-9 bulan awal mereka tinggal di Transito, tersedia pelayanan kesehatan dari puskesmas. Hanya saja, setelah itu tidak ada lagi bentuk pelayanan. Mereka juga tidak mendapatkan fasilitas listrik yang memadai layaknya sebuah tempat tinggal. Kamaruddin dan Fauziyah, pasangan pengungsi yang bercerita bahwa mereka sudah tidak berani pulang ke rumah di Ketapang. Fauziyah juga menceritakan kisahnya saat terusir dari perkampungannya di Lombok Timur pada tahun 2002 silam. Menurutnya : “Kejadian Lotim, saya hamil muda, lari lewat belakang kuburan, tidak pakai sandal. Udah lama baru ingat kalo saya hamil, untung saya tidak keguguran. Kita tidak sempat ambil barang-barang, tidak ada yang diselamatkan. Pas 2002, setiap malam digilir kampung yang diserang. Sebelumnya warga diungsikan ke Mapolres, selama 5 malam kejadian Lotim.78

Selain karena tidak harta lagi yang tertinggal, mereka masih takut dengan ancaman serangan lagi dari massa. Akhirnya, mereka harus tinggal di pengungsian dengan kondisi memprihatinkan, dengan bilik-bilik buatan yang dibatasi kain-kain, dan tidak adanya listrik. Kesulitan utama menurut ibu-ibu pengungsi di Transito adalah masalah ruangan. Dalam hukum Islam, anak umur 8 tahun sudah harus terpisah tidur dari orang tua. Namun, karena keadaan akhirnya mereka harus bercampur, dan berdesakan. Sedangkan untuk laki-laki dewasa tidur di Mushola. Minimnya fasilitas tersebut juga dibarengi dengan penanganan yang lemah dari pemerintah. Menurut JAI, mulai tahun 2006, penyelesaian dari Departemen 77 78

Berdasarkan wawancara dengan bapak ibu pengungsi di Transito pada 15 Desember 2010. Wawancara dengan salah satu pengungsi, Bu Fauziyah , 16 Desember 2010 di Asrama Transito.


90

Sosial untuk membantu pengungsi sudah tidak ada. “Kepercayaan kami sudah luntur kepada aparat. Beberapa kali saya sudah ingin bertatap muka dengan gubernur yang dulu dan sekarang. Tidak pernah diberikan peluang. Yang disayangkan pula jika penyerangan itu selalu yang disalahkan kami. Makanya terbalik hukum sekarang”, ujar Syahidin. Untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) pun mereka tidak dilayani. Prosesnya dipersulit karena JAI dianggap bukan warga Mataram. Akibatnya, para pengungsi tersebut tidak memiliki status kependudukan yang jelas. Namun, warga JAI masih berharap agar pemerintah memberikan kebebasan seperti kepada warga negara lainnya. Selain itu agar tidak ada diskriminasi kepada warga JAI terutama dalam memberikan status kependudukan. Warga Ahmadiyah juga bersedia ditindak secara hukum apabila terbukti bersalah atau melanggar pasal yang terdapat di undang-undang. Syahidin misalnya, mengaku siap dan rela dipenjara bila terbukti bersalah. Toh, dia berjuang bersama kelompoknya untuk mendapatkan ketenangan dalam beribadah. Sebenarnya mereka sangat berharap para pelaku atau massa ditindak oleh aparat. Akan tetapi, hal tersebut seolah-olah menjadi utopia bagi warga JAI. Warga yang ada di pengungsian akan selalu mengikuti keputusan pemerintah tentang penghidupan mereka. Namun, mereka hanya berharap agar pemerintah dan elemen yang ada dalam masyarakat tidak ikut campur urusan keyakinan JAI. Harapan mereka yang lain adalah untuk tidak dikeluarkan dari Islam, apalagi dihimbau untuk membuat agama baru. Bagi mereka, tidak ada satu manusiapun yang berhak membuat agamanya. Hal ini juga diungkapkan


91

Basyiruddin79, yang menuntut agar pemerintah tidak ikut campur keyakinan seseorang, apalagi menyuruhnya keluar dari Islam.

“Kan selama ini yang

digembor gemborkan adalah bahwa Ahmadiyah bukanlah Islam. Bahwa Ahmadiyah harus bikin agama baru. Tidak ada manusia yang berhak membuat agama. Semua agama yang terdahulu dari Allah SWT, kan ga bisa manusia buat agama baru. Mungkin nanti dikutuk oleh Allah SWT. Marilah kita berjalan, sesuai dengan koridornya”, jelasnya. Menurut mereka, begitu banyak fitnah yang dilontarkan membuat identitas JAI secara tidak langsung dibentuk oleh masyarakat. Setelah mereka mengklarifikasi tentang kenabian dan kitab suci, isu tentang perbedaan syahadat mulai gencar disebar oleh elemen yang kontra dengan Ahmadiyah. Atas hal tersebut, Jemaat Ahmadiyah menguraikan bahwa mereka pun akan marah jika ada yang membuat syahadat berbeda dan mengaku sebagai umat Islam. Sayangnya, mereka tidak diberi kesempatan untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jika saja masyarakat bertanya, warga Ahmadiyah sangat ingin menjelaskannya secara baikbaik. JAI juga dituding ekskusif karena memiliki masjid sendiri dan tidak beribadah bersama umat Islam lainnya. Akan hal itu, Syahidin mengatakan penamaan masjid “Ahmadiyah” atau “Non-Ahmadiyah” sebenarnya tidak ada. Hanya saja, Ahmadiyah memiliki tempat bernaung (basecamp), sama halnya seperti Muhammadiyah atau NU. Jadi, pada dasarnya, warga JAI bukan bermaksud eksklusif. Kecuali untuk masalah mencari jodoh, mereka memang

79

Berdasarkan wawancara dengan Mubalig JAI, Baasyir, di Asrama Transito, Mataram pada tanggal 15 Desember 2010.


92

mengupayakan jodohnya sesama Ahmadi agar memiliki visi atau misi yang sama secara agama dalam menjalankan biduk rumah tangga. Sebenarnya mereka ingin beribadah bersama umat Islam lainnya, karena semua masjid adalah tempat ibadah. Hanya saja kekerasan yang dialami dalam 1 dekade belakangan telah membuat kelompok ini tersingkir. Warga Ahmadiyah merasa kurang nyaman sholat di “Masjid Non-Ahmadiyah”, karena apabila ada ceramah atau khutbah selalu menyudutkan Ahmadiyah dengan pelabelan kafir atau “sesat”. Warga JAI tidak mau mendengar semua itu. Akhirnya mereka sholat di tempat sendiri. Saat ini, rumah ibadah yang tersedia hanya mushola kecil di tempat pengungsian. Akan tetapi, mereka merasa cukup tenang dalam beribadah. Hal ini ditambahkan oleh Basyiruddin, bahwa pada hakikatnya, orang yang menjalankan ibadah ingin mendapat ketenangan. “Sebenarnya kita rindu, serindu-rindunya untuk berkumpul bersama umat muslim lainnya, tapi apa boleh dikata, pertama begini, rindu sholat bersama orang lain, tapi kenyataannya apakah kita mau menjadi makmum dari imam yang menghujat dan memfitnah Ahmadiyah, kita tidak rela. Kan beribadah mencari ketenangan. Tapi kalau kita diterima, kita siap kok jadi makmum”, paparnya pula. Atas segala realita ini Basyiruddin mengingatkan Sabda Rasulullah, yaitu pada suatu saat sejahat-jahat makhluk di bawah kolong langit adalah ulama. Saat sekali dia bicara, maka akan didengarkan. Warga JAI menyayangkan banyaknya Tuan Guru yang ada di daerah Lombok, tapi mereka hanya berkoar-koar didepan umat Islam bahwa Ahmadiyah sesat. Ketika melabeli Ahmadiyah “sesat”, mereka bukannya berusaha untuk mengarahkan dan membimbing Jemaat Ahmadiyah ke jalan yang lurus, tapi malah menyerukan agar massa menyerang kelompok ini.


93

Hal ini misalnya terjadi ketika Tuan Guru Izzy berceramah dan kemudian terjadilah penyerangan tahun 2006 di Ketapang. Jemaat Ahmadiyah menyebut dirinya sebagai pengungsi paling lama di seluruh Indonesia karena sudah terjadi selama 7 tahun. Lebih-lebih mereka mengungsi di tanah kelahiran sendiri, karena semua JAI dari suku Sasak. Hanya mubalig dan penasehat JAI saja yang dari Jawa. Bahkan sempat ada wacana pemindahan warga Ahmadiyah ke suatu pulau terpencil di Gili, atau mencari suaka ke Australia. Namun, saat ini wacana tentang evakuasi atau pemindahan sudah tidak ada lagi. Ketika ditanyakan pada Pimpinan Wilayah JAI di Lombok, Jauzi, tentang hak-hak warga Ahmadiyah secara organisasi, dia melihatnya dari dua hal. Pertama, organisasi hanya bisa ikut campur dalam hal dukungan kerohanian (melalui mubalig), dan sebagai fasilitator dalam upaya advokasi dan negosiasi dengan pemerintah atau pihak lain. Kedua, selain hal-hal pertama tadi, organisasi tidak memiliki hak untuk intervensi baik berkaitan dengan masalah relokasi, transmigrasi, dan pemulihan aset. “Itu adalah hak warga, silahkan pemerintah berdialog dengan mereka. mau dijual atau tidak hak mereka. itu kan kekayaan mereka, bukan organisasi”, jelasnya. 80 Terkait dengan kekerasan yang terjadi pada jemaatnya, Jauzi pun menyayangkan sikap pemerintah yang selaiknya harus melindungi warga masyarakatnya. Menurutnya, orang-orang yang berwatak benar, berperilaku lurus, menjadi potensi suatu negara. Hal yang menggelitik ketika orang yang benar,

80

Wawancara dengan Pimpinan Wilayah Ahmadiyah Lombok Barat, Ir.Jauzi.2010. 16 Desember 2010 di Rumah Pribadinya di Lombok Barat.


94

lurus, dan baik kemudian disingkirkan. Sementara itu, masyarakat yang anarkis, tukang fitnah, dan pembohong dipelihara tanpa adanya penindakan. Jauzi juga melihat bahwa Jemaat Ahmadiyah memiliki konsep “bertahan” bila dilihat dari sisi untuk memperjuangkan kemanusiaan. Bagi mereka, semua itu bagian dari perjuangan. Pada prinsipnya, orang Ahmadiyah secara pribadi tidak bisa dibantu orang lain. Apabila mereka terlihat kuat, itu semata-mata karena kemauan diri sendiri dan keyakinan. “Kita sering mendengar fitnah, bahwa Ahmadiyah dibantu dana dari luar. Padahal kekuatan orang yang dibantu dana tidak itu bisa dilihat. Kalau orang dibantu, itu tidak akan bisa bertahan. Dia ketergantungan”, tambah Jauzi. Dia pun mengakui walaupun nasib warga Ahmadiyah seperti ini, masing-masing dari mereka selalu mengeluarkan “uang pengorbanan” tiap bulannya. Pangkal dari semua ajaran Ahmadiyah adalah berdasarkan pada ajaran AlQuran dan Hadis. Itulah inti kehidupan bagi JAI, yaitu beragama dengan mencontoh teladan. Di situlah letak kenikmatannya. Bagi mereka, penderitaan adalah kenikmatan yang terselubung. Konsep bertahan Ahmadiyah juga tidak lepas dari salah satu pembinaan akhlak, sehingga muncul tingkat kesabaran yang tidak ada batasnya. Bagi kalangan Ahmadiyah, kesabaran tidak punya batas. Hal itu merupakan indikator bahwa tarbiyah, pendidikan ta’lim, atau dakwah berhasil. Kesabaran yang mereka peroleh tidak lepas dari pembinaan dan penghayatan terhadap nilai-nilai Islam. 81 Fenomena pengungsian warga JAI ini telah menarik perhatian pihak-pihak luar seperti kalangan wartawan, mahasiswa, peneliti, dan LSM baik dari dalam 81

Ibid…Wawancara dengan Pimpinan Wilayah Ahmadiyah Lombok Barat, Ir.Jauzi.2010. 16 Desember 2010 di Rumah Pribadinya di Lombok Barat.


95

maupun luar negeri. Sebagian dari mereka mendatangi Transito untuk berdialog. Ada pula yang memberikan sumbangan kebutuhan sehari-hari bagi warga JAI. Yang cukup aktif untuk berkunjung dan membantu advokasi JAI adalah Lembaga Studi Kemanusiaan (Lensa).

2. Liyan dan Representasi JAI yang Dihadirkan Selain pihak yang kontra terhadap Ahmadiyah, ada beberapa elemen yang turut berada di belakang JAI baik secara langsung maupun tidak. Sejak JAI menempati Asrama Transito pada 2006 silam, banyak media yang datang untuk meminta klarifikasi atas isu yang berkembang. Ada pula beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Lensa (Lembaga Studi Kemanusiaan), LARD (Lembaga Advokasi Rakyat Demokrasi), Jarik (Jaringan Islam Kampus), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik, yang melakukan advokasi dan pemberitaan. Berdasarkan keterangan dari para pengungsi JAI, belum ada yang mengatasnamakan diri dari partai politik mendatangi mereka. Pada tahun pertama, dari pemerintah melalui Departemen Sosial cukup rutin untuk datang dan memberikan bantuan. Salah satu lembaga yang cukup aktif memantau perkembangan JAI di Transito adalah Lembaga Studi Kemanusiaan (Lensa). Lensa, yang saat itu diwakili oleh Yusuf82, menjelaskan keterlibatan mereka dalam mendampingi para pengungsi terutama di ranah sosial dan hukum. Menurut Yusuf, tidak ada LSM yang mau mendampingi JAI yang ada di pengungsian. Para pengacara pun memasang tarif tinggi untuk mau melakukan advokasi. 82

Wawancara dengan Yusuf, salah satu pegiat dan aktivis Pegiat Lembaga Studi Kemanusiaan (Lensa) pada14 Desember 2010 di kantor Lensa di Mataram.


96

Yang Lensa ketahui saat itu bahwa pemerintah berjanji akan membuat posko di kampung Ketapang, tempat JAI telah terusir akibat penyerangan pada 2006 dan 2010. Akan tetapi, lembaga ini tidak mengetahui pasti untuk apa posko tersebut karena ketika JAI mencoba balik ke Ketapang, mereka tetap saja diserang massa. Isu mereka akan dipindahkan pun bermacam-macam, kadang diisukan ke Pulau Sekotong, sebuah pulau terpencil di Lombok, bahkan hingga Australia. Hal itu disampaikan saat audiensi pada 2006, namun hasilnya nihil. Yusuf memaparkan : “Kami menganggap pemerintah terkesan hanya menyikapi, tapi tidak berpikir menyelesaikan masalah. Katanya mereka mau dipindah ke Sekotong, pulau terpencil. Asetnya mau dibeli, tapi harga yang ditawarkan belum sesuai. Setelah disana, mereka berharap bisa dibuatkan sekolah, tempat yang layak, sehingga tidak dianggap makhluk asing di NTB. Orang Ahmadiyah dianggap penyakit, harus dibuang, ga peduli mau dilempar, mau seperti apa. Itu yang kami tangkap. Katanya sempat disuruh ngungsi ke Australia.”

Penanganan 5 tahun pertama di pengungsian Transito tidak berjalan dengan baik. Setidaknya itulah yang dilihat oleh aktivis Lensa. Asrama Transito yang berdekatan lokasinya dengan kantor gubernur tak cukup membuat para pejabat, termasuk gubernur untuk mendatangi pengungsi Ahmadiyah. Hanya saja, gubernur pernah membentuk tim penyelaras yang bertugas untuk mendatangi dan mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut. Namun, hasilnya masih saja nihil. Sebaliknya, tim ini datang dengan mendakwahi para pengungsi yang di mata mereka sudah terlanjur sesat. “Mereka kan aparat, harusnya memperlakukan orang Ahmadiyah setara dengan warga negara lainnya, bukan dilihat dari yang dianut”, sesal Yusuf. Yusuf juga melihat ada keganjilan dalam penyerangan di perumahan BTN Ketapang. Warga JAI memiliki hubungan yang cukup baik dengan warga lainnya


97

di desa Ketapang. Bahkan, pada waktu pembangunan masjid desa, para Ahmadi ikut bergotong royong untuk membangunnya. Saat pengajian bersama, warga JAI kerap membaur dengan warga Desa Ketapang. Akan hal ini, Lensa menduga massa yang merusak rumah-rumah warga Ahmadiyah tahun 2006 dan 2010 silam adalah kelompok yang dikoordinir dari luar desa tersebut. Polisi lagi-lagi melakukan pembiaran akan hal tersebut, bahkan massa semakin berani ketika ada aparat kepolisian. Ketimpangan lain yang dilihat Lensa adalah tidak seimbangnya pemberitaan di media massa yang cenderung menyesatkan Ahmadiyah. Salah satu contohnya adalah berita yang muncul di media dengan tajuk “Warga Ahmadiyah Bersyahadat Ulang”. Asumsinya syahadat Jemaat Ahmadiyah selama ini tidak sama dengan umat Islam lainnya. Sumber yang diambil sebagian besar hanyalah dari pemerintah daerah saja, tanpa melakukan cek ulang kepada sumber-sumber lain. Pemberitaan semacam ini yang turut menambah masalah. Sebuah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh media massa di sana. Produk hukum seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri juga dipandang sering menjadi acuan pemerintah daerah dalam memperlakukan Ahmadiyah.

Jemaat Ahmadiyah dilarang menyebarkan ajarannya, tapi tidak

seharusnya mereka juga dilarang untuk tinggal. Artinya SKB tidak mencabut hak warga Ahmadiyah untuk tinggal di Provinsi NTB. Akan tetapi, hingga saat ini status kewarganegaraan mereka bermasalah, karena tidak memiliki KTP. Apabila mereka tidak memiliki KTP maka susah bagi warga JAI untuk mengakses fasilitas lainnya semisal akte kelahiran atau Jamkesmas.


98

Jemaat Ahmadiyah juga kesulitan mendapatkan kepastian hukum. Selain kasus kekerasan yang terjadi sejak 1998 yang seolah diendapkan, penyerangan juga terjadi di Kota Bima, Provinsi NTB. Di sana, rumah perwakilan JAI yang sudah selesai direnovasi diserang lagi. Saat warga JAI melapor ke Polda setempat, keterangan Jemaat Ahmadiyah tidak diterima. Hal ini memperlihatkan bahwa sangat sulit bagi warga Ahmadiyah untuk membuat laporan atas kasus penyerangan tersebut. Sampai saat ini tidak ada tindak lanjut atas kasus tersebut. Atas kesulitan tersebut, Lensa tetap mendampingi warga JAI dan berencana

mendorong

pemerintah

daerah

agar

memberikan

status

kewarganegaraan yang jelas bagi warga Ahmadiyah, terlepas dari keyakinan dan ajarannya. Selain itu, mereka juga mendorong upaya hukum atas kekerasan yang ada, agar pelaku ditangkap, dan tidak terjadi pembiaran. Ketika wartawan misalnya menanyakan ke Polda tentang kelanjutan kasus ini, pihak Polda hanya menjawab sedang diselidiki. “Misalnya wartawan tanya pada polda, mereka hanya menjawab sedang diselidiki. Padahal, mungkin pelaku dan polisi saling kenal”, ungkap Yusuf lagi. Dalam melaksanakan misinya, Lensa juga berjejaring dengan lembaga lain, di antaranya The Wahid Institute di Jakarta dan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) di Yogyakarta. Setelah bergaul dengan pengungsi, para aktivis Lensa melihat keteguhan JAI dalam menghadapi permasalahannya. Kejenuhan dan stress pasti muncul, akan tetapi sikap mereka menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Mereka malah semakin kuat dengan ajarannya di balik cobaan yang ada. Kenyataan ini merupakan sesuatu yang dikagumi oleh aktivis Lensa karena tidak semua kelompok korban kekerasan memperlihatkan hal yang sama.


99

Meskipun sudah tinggal di Asrama Transito selama 7 tahun terakhir, Jemaat Ahmadiyah di Lombok ternyata tak cukup akrab dengan masyarakat sekitarnya. Bahkan, nyaris tak bergaul. Padahal Asrama Transito letaknya di tengah pemukiman penduduk Kampung Majeluk, Kota Mataram. Hal ini diungkapkan oleh beberapa penduduk sekitar termasuk penilaian pribadi mereka tentang pengungsi Jemaat Ahmadiyah. Salah satunya adalah Safni.83 Ia menuturkan bahwa selama 5 tahun pengungsi JAI tinggal di Transito, Safni tidak pernah masuk ke asrama tersebut. Dia juga melihat JAI di Transito—sebagai warga yang menumpang di sana— tidak melakukan sosialisasi dengan warga sekitar. Meskipun begitu, kesan yang dilihat terhadap para pengungsi umumnya baik. Safni menyadari kemungkinan bahwa warga JAI yang mengungsi tersebut minder sehingga tidak pernah mendatangi warga sekitarnya. Apalagi pernah ada kejadian yang membuat mereka tersudut. Begini papar Safni : “Tidak pernah ada acara bersama. Walaupun kegiatan dia, kita tidak pernah dilibatkan. Berapa orang yang meninggal di sana, besok pagi sudah tidak ada, kita tidak tahu kapan acara pemakaman atau penguburannya. Terus waktu itu ada yang mau melaksanakan acara akad nikah di Mushola Asrama Transito, kebetulan anak penjaga malam di Asrama Transito. Namun, Kepala Lingkungan tidak mengizinkan karena tidak mau terjadi sesuatu jika mengadakan acara di sana.”

Istri Safni juga berkomentar perihal keberadaan warga JAI di Transito. “Saya tidak pernah bergaul dengan mereka karena lain jalurnya, bukan karena kesibukan. Mereka juga tidak pernah ke masjid atau musholla di sekitar sini. Mereka hanya di gedung itu saja. Mereka juga tidak pernah menghubungi saya tentang kebutuhannya. Makanya saya tidak tahu persis”, ujarnya. Terkait 83

Berdasarkan wawancara dengan Pak Safni, Ketua RT sekaligus warga asli di Majeluk, pada tanggal 22 Juli 2011 di kediamannya.


100

kebutuhan JAI, dia menyebutkan jika pengungsi tidak mau menerima bantuan. Para pengungsi ini kelihatannya lebih senang untuk bekerja dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Agaknya hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan JAI dan pengurusnya, jika mereka enggan menerima bantuan agar tidak ketergantungan. Meskipun tak pernah ada kontak langsung yang berarti di antara pengungsi JAI dengan warga sekitar, Safni merasa memiliki kewajiban untuk melindungi. Namun, hal yang terkait dengan pembuatan KTP, dia tidak tahu menahu karena merasa bukan wewenangnya. Dia hanya mengantisipasi berbagai kemungkinan dan berharap tidak terjadi apa-apa di lingkungan tersebut. Menurutnya, pernah ada yang datang ke tempatnya dengan maksud meminta izin untuk melakukan kekerasan. Hanya saja, Safni memberi pengertian untuk tidak melakukan hal tersebut, karena walaupun berbeda aliran, mereka juga manusia. Selain karena alasan ini, ada indikasi warga sekitar takut jika penyerangan akan berdampak ke lingkungan mereka. Kesan lain muncul dari seorang warga yang sering nongkrong di depan Transito, di sebuah warung.84 Menurutnya, pengungsi Ahmadiyah di Transito sepertinya tidak ingin bergaul dengan warga di sini. Kesannya seperti menutup diri, sehingga warga sekitar cenderung tidak mau tahu apa yang dilakukan oleh JAI di dalam pengungsian. Atas hal tersebut, warga lainnya berpendapat bisa jadi pengungsi JAI merasa malu atau sungkan untuk memperkenalkan diri karena identitas yang melekat sebagai Ahmadi. Memang, warga sekitar tersebut menduga-duga Ahmadiyah berbeda dari Islam pada umumnya. Salah satunya, yaitu perbedaan syahadat. 84

Berdasarkan wawancara dengan seorang warga Majeluk, pada tanggal 22 Juli 2011.


101

Ada pula warga lain yang merasa kasihan dengan apa yang dialami oleh pengungsi Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Lombok. Menurutnya, mereka seperti tidak berdaya karena mendapat kekerasan terus-menerus. Walaupun iba dengan hal tersebut, tapi warga tidak bisa berbuat apa-apa untuk membela. “Toh, mereka sudah berbeda keyakinan dengan kita, bukan Islam seperti kita. Atau mungkin lebih tepatnya bukan Islam mayoritas seperti di Indonesia”, tukas warga tersebut. Penilaian lain datang dari salah satu orang yang mengaku pernah bergaul dengan Jemaat Ahmadiyah di Kalimantan.85 Menurutnya, JAI memiliki syahadat yang berbeda. Dulu banyak ajaran yang tidak seperti ini, mereka mengajak orang untuk masuk Ahmadiyah. Mungkin dengan kekerasan dan kecaman yang berlangsung terus ini, Ahmadiyah semakin mendekati dan meng-identik-kan dirinya sebagai Islam. Pola saling pandang antara warga sekitar dengan pengungsi JAI di Asrama Transito juga terjadi. Ketika masyarakat sekitar memiliki pendapat sendiri atas pengungsi Ahmadiyah, JAI juga memiliki pandangan tentang warga di sekitar Transito. Hal itu bisa dilihat dari pendapat pengungsi JAI bahwa orang-orang di sekitar Transito memiliki toleransi yang bagus, baik-baik, dan rajin beribadah. Tapi warga JAI tetap menyayangkan, seharusnya jika ada sangkaan dari warga, akan lebih baik jika ditanyakan langsung ke sumbernya. Untuk kasus di Lombok, salah satu elemen masyarakat yang memiliki keengganan untuk bersentuhan langsung dengan Ahmadiyah adalah sejumlah tokoh MUI. Hal ini berdasarkan keterangan JAI di pengungsian jika tokoh MUI hanya menyampaikan ceramah di masjid bahwa Ahmadiyah itu “sesat”, tapi tidak 85

Kutipan kata-kata dari seorang teman di jejaring sosial facebook pada 8 Januari 2012 yang mengaku pernah bergaul dengan Ahmadiyah.


102

pernah mendatangi Transito untuk memberitahu apa yang salah dengan ajaran tersebut. Pengalaman tidak bersentuhan langsung juga diakui oleh salah satu tokoh MUI NTB di Sumbawa.86 Perihal pengakuan JAI bahwa tidak ada keinginan dialog dari ulama Islam, tokoh MUI tersebut menyanggah pendapat tersebut. Menurutnya, malah JAI yang tidak mendatangkan pemimpinnya untuk berdialog dengan MUI. “Kita dari pihak Islam mendatangkan ulama untuk menemukan kebenaran, tapi kalau yang didatangkan bukan orang orang terdepannya, itu pelecehan. Ahmadiyah ini cerita lama. Apa yang mereka katakan saat ini, adalah takiyah, berbohong untuk keamanan, semacam siasat”, jelasnya. Meskipun belum pernah bertemu langsung dengan JAI, tapi dia mendengar dari teman-temannya yang menyebutkan Ahmadiyah provokatif dalam menyebarkan ajarannya. Menurutnya, ketika JAI menyebutkan Tadzkirah sebagai kitab suci, maka hal itu menunjukkan kesesatan. Selain itu, dia masih menyangsikan pengakuan JAI bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah mujaddid. Sepanjang yang didengar dan diketahui MUI, Jemaat Ahmadiyah berusaha mengurangi martabat Mirza dari Nabi menjadi mujaddid. Bagi ulama MUI tersebut, hal itu menunjukkan kefasikan sebuah ajaran. Ketidakkonsistenan inilah yang dibaca oleh tokoh MUI sekaligus tokoh Muhammadiyah tersebut sebagai bukti Jemaat Ahmadiyah menyembunyikan sesuatu. Ketika JAI ingin melakukan klarifikasi dan mendapat tanggapan dari kelompok Islam, Ahmadiyah tidak serius untuk menghadapinya. Hal itu terjadi berulang ulang hingga sebagian besar umat Islam tidak menerima Ahmadiyah. Menurutnya, solusi bijak adalah mereka bebas meyakini Mirza sebagai apapun, 86

Wawancara dengan salah satu tokoh MUI NTB, Ust Maruf. Pada 02 Januari 2012 di Sumbawa Barat.


103

bahkan Tuhan sekalipun, asal tidak mengatasnamakan Islam. Kekerasan yang terjadi sebenarnya adalah upaya masyarakat mengambil alih karena pemerintah tidak kunjung bertindak. Apabila ajaran ini hanya didiamkan, maka Ahmadiyah akan merajalela. Akan berbagai hal kontroversial tentang JAI, ada tulisan menarik dari Saiful Mujani87, yang mengatakan bahwa para ulama melihat Ahmadiyah sebagai ancaman terhadap umat Islam. Akan tetapi, para pejabat negara terkait sebenarnya tidak merasa seperti itu. Banyak di antara mereka yang memandang paham seperti yang dipegang oleh Ahmadiyah merupakan hak jemaatnya dan negara tidak boleh memaksa mereka ber-Islam selain caranya sendiri. Mereka juga percaya bahwa negara wajib melindungi setiap keyakinan apa pun, termasuk keyakinan yang dikaitkan dengan Islam, seperti Ahmadiyah. Sayangnya, negara takut terhadap umat jika harus mengatakan demikian secara terbuka kepada publik. Mereka merasa takut dinilai merusak Islam dan akhirnya dimusuhi umat Islam. Dalam sebuah media, ada beberapa tokoh yang juga menyatakan keberatan dengan kekerasan yang menimpa Ahmadiyah. Djoko Suyanto88 misalnya menyebutkan sikap pemerintah sudah jelas bahwa sebuah kepercayaan tidak bisa dibekukan atau dilarang. Menurutnya, jika ada yang tidak suka dengan

87

Dua artikel DR. Saiful Mujani (Dosen UIN Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Ahmadiyah: Dalam Bayang-Bayang Kuasa Umat” yang diterbitkan di Koran TEMPO, 9/2/2011, diambil https://www.facebook.com/akhmad.sahal.5/posts/10152838840370045, diunduh tanggal 14 Mei 2013. 88 Djoko Suyanto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan pada 6 Mei 2011. Lihat Koran “Darsus” (edaran khusus untuk kalangan sendiri) vol VI no 3 Edisi Maret 2011 dalam Kliping Nasional Tempo Interaktif, “Pemerintah Tidak Bisa Melarang Kepercayaan”. Yang ditulis oleh Eko Siswono. Mengenai munculnya peraturanperaturan daerah soal pelarangan aktivitas Ahmadiyah menurutnya harus mengacu pada dua landasan yakni UUD 1945 Pasal 28 dan 29 serta Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri soal Ahmadiyah.


104

Ahmadiyah sah-sah saja, tapi ketidaksenangan tersebut tidak boleh lantas digunakan untuk menghakimi orang lain. Tak ketinggalan Mahfud MD menyatakan : “Saya lebih suka kembali ke dalilnya Gus Dur bahwa setiap orang tidak usah membela Tuhan, karena Tuhan itu tidak perlu dibela. Tuhan itu bisa membela dirinya sendiri kok. Kalau Ahmadiyah memang salah, biar Tuhan yang menghakimi”. Dia menyayangkan tindakan intimidasi, penganiayaan, serta pengrusakan yang dilakukan kepada JAI akan membunuh masa depan setiap warga yang akan menjalankan keyakinannya. Mengenai desakan pembubaran JAI, hal itu bukanlah solusi terbaik, karena tidak akan menghilangkan keyakinan mereka. 89 Dalam koran yang sama, juga ditampilkan pendapat Adnan Buyung Nasution yang menanggapi SKB Tiga Menteri harusnya bisa melindungi warga Ahmadiyah. “Pembatasan terhadap Jemaat Ahmadiyah adalah semata-mata mengenai penyebaran yang menyimpang dari ajaran Islam”. Buyung menilai kurang pahamnya pemerintah atas esensi SKB Tiga Menteri berbuntut pada menjamurnya penerbitan surat keputusan atau peraturan daerah yang melarang aktivitas Ahmadiyah. Hal ini bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Prof. Dr Buya Hamka juga sempat menuliskan, “Adapun kaum Ahmadi dan usahanya melebarkan Islam di Benua Eropa dan Amerika, dengan dasar ajaran mereka, faedahnya bagi Islam ada juga.” 90 89

Ibid. Lihat Koran “Darsus” (edaran khusus untuk kalangan sendiri) vol VI no 3 Edisi Maret 2011 dalam Kliping Nasional Antara, Mahfud MD [MK] : “(Kalau) Ahmadiyah salah, biar Tuhan sendiri menghukumnya”. Dalam Koran yang sama, juga ditampilkan pendapat Adnan Buyung Nasution yang menanggapi SKB Tiga Menteri harusnya bisa melindungi warga Ahmadiyah. 90 Menurut Buya Hamka, kaum Ahmadi menafsirkan Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa yang hidup di Eropa. Padahal zaman 100 tahun yang lalu masih merata kepercayaan tidak boleh menafsirkan Al-Quran. Penafsiran Al-Quran dari kedua golongan Ahmadiyah itu membangkitkan minat bagi golongan yang mengingini kebangkitan Islam ajaran Muhammad kembali buat memperdalam sedikitnya tentang Islam…(Pelajaran Agama Islam, Cet I :199, Kami orang Islam,


105

Saiful Mujani juga mengingatkan bahwa banyak ulama besar pada masa keemasan Islam yang lebih mengutamakan akal daripada wahyu, yang menganggap akal lebih penting daripada wahyu. Ada ulama besar tasawuf, seperti Yazid Albustami atau Al-Hallaj, yang memiliki ungkapan ganjil bagi umat Islam awam ketika mengatakan, misalnya, "tidak ada Tuhan selain Aku"; "Aku adalah Tuhan", dan seterusnya. Itu semua wilayah akidah. Berbeda paham dalam soal akidah adalah hal biasa. “Kalau Mirza Ghulam Ahmad mengaku dirinya seorang nabi, ya, tidak ada apa-apanya kalau kita melihat perbedaan paham para ulama pada zaman keemasan Islam tersebut. Jangankan perbedaan paham dalam menafsirkan sumber doktrin Islam, yakni Al-Quran, yang menganggap Al-Quran kurang penting pun ada. Dan semuanya berdasarkan atas otoritas keulaman mereka”, ungkap Saiful dalam tulisannya. Bagi Saiful Mujani, para ulama yang berdiri di belakang SKB cukup tahu sejarah Islam, tapi mereka memilih secara selektif. Seleksi itu bukan karena mereka sudah bertemu dengan Allah sehingga membenarkan substansi SKB tersebut, tapi lebih karena perasaan dan sejarah sosial mereka sendiri dalam lingkungan ulama Indonesia yang jumud, yang mata hatinya tertutup terhadap kenyataan bahwa Indonesia adalah negara Pancasila, bukan negara Islam. Sejauh ini para ulama yang bernafsu mengeluarkan Ahmadiyah dari Islam cukup berhasil memonopoli arti dan makna Islam, sehingga paham yang lain harus dimusnahkan. Lebih dari itu, mereka kemudian berhasil juga menciptakan ketakutan di seantero negeri, termasuk umat muslim yang paham keislamannya hal.106, cetak ulang, 2007 Dalam Dokumen tersebut disertai surat pengantar ke Gubernur Provinsi NTB. Surat dan penjelasan tersebut sesuai dengan permintaan Gubernur melalui Tuan Guru Anwar MZ (Tuan Guru yang toleran terhadap Ahmadiyah) agar JAI membuat “Penjelasan mengenai Eksistensi Hukum dan Teologi JAI wilayah NTB” pada 20 Oktober 2011.


106

dari tradisi abangan. Dia juga menekankan perbedaan akidah itu ada dan sangat manusiawi. Perbedaan tersebut akan melahirkan bencana ketika negara ikut campur menyensor akidah seseorang atau sekelompok orang. Meskipun pendapat Saiful Mujani ini terlihat ekstrem, setidaknya untuk kondisi saat ini di Indonesia, agaknya pendapat itu ada benarnya ketika kita melihat kembali Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melindungi kebebasan paham beragama, dan mempraktekkannya sesuai dengan keyakinannya. Konstitusi kemudian menjadi dasar untuk menilai apakah paham dan perilaku umat beragama, termasuk dalam hubungan antar-paham agama, menyimpang atau tidak menyimpang. Jika ada yang menyebarkan paham dan apalagi melakukan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi tersebut, maka harus diluruskan, dibina, atau setidaknya dibui. Bukan dengan cara-cara koersi yaitu membunuh, termasuk kepada orang Ahmadiyah. Guntur Romli, seorang aktivis muda NU91, yang meneliti tentang Ahmadiyah dari sisi HAM juga punya pendapat tentang kekerasan terhadap JAI. Dia sering “berkicau” lewat akun twitter-nya bahwa ajaran Ahmadiyah versi Ahmadiyah tidak ada yang salah, selama Ahmadiyah berikrar syahadat, shalat, puasa, zakat dan hajinya sama. Itu berarti dia muslim. Apabila ada perbedaan, dalam kelompok yang lain juga banyak. Jadi, ajaran Ahmadiyah yang sesat adalah Ahmadiyah versi MUI yang menyatakan Nabi-nya berbeda, kitab suci, dan syahadat yang juga berbeda. Menurutnya, mungkin saja ulama ini mengetahui, tapi karena sudah terlanjur benci maka Ahmadiyah tetap dianggap “sesat” dan menjadi ancaman. 91

Lihat twitahmadiyah.wordpress.com/2013/05…pada 30 Mei 2013.


107

Pendapat terbuka lainnya datang dari salah satu ulama di Sumbawa Barat yang juga cukup mengetahui tentang ajaran Ahmadiyah, hanya saja belum pernah bersentuhan langsung dengan JAI di manapun.92 Dia menuturkan pengetahuannya tentang Ahmadiyah. Semua kelompok termasuk Ahmadiyah masuk dalam gerakan sufi dan Mirza Ghulam Ahmad dalam sejumlah literatur merupakan seorang ulama yang cerdas. Saat kemunculannya, Imam Mahdi tidak langsung mengaku sebagai Nabi. Dia mengaku sebagai Imam Mahdi yang pertama, titisan, atau Imam Mahdi secara langsung. Kemudian berubah lagi ajarannya itu, dan dia mengikrarkan diri sebagai Isa al-Masih. Lambat laun, pengikutnya semakin banyak, dan Mirza merasa mendapatkan wahyu, dititisi oleh Nabi Muhammad SAW. Ulama tersebut mengaku cukup perlu untuk mengenal Ahmadiyah secara langsung dan mendetail. Hal ini diperlukan agar kita bisa menyikapi dan menghindari tindak kekerasan. Justru perbincangan ini akan menarik apabila diangkat ke publik agar masyarakat umum bisa tahu seperti apa ajaran Ahmadiyah. Hanya saja, tidak boleh ada tindak kekerasan yang mewarnai diskusi tersebut. Semua elemen yang ada harus menggunakan pikiran jernihnya dalam melihat permasalahan ini dan tidak terjebak dalam tindak kekerasan. Menurutnya, perbedaan dalam hal yang cabang itu tidak masalah dan sesuatu yang wajar. Ahlus Sunnah Wal Jamaah ada dalam tiap organisasi dan kelompok. Setiap kelompok semisal NU, NW, Muhammadiyah, Ahmadiyah pasti ada kelemahannya juga. 92

Wawancara dengan salah tokoh Islam di Sumbawa Barat, KH. Syamsul Ismain pada 30 Desember 2011 di Pondok Pesantren binaannya di Sumbawa Barat. Dia memandang Ahmadiyah dari kacamata literatur dan teks Al-Quran, tapi memang belum mengenal lebih jauh tentang Ahmadiyah, baru berasal dari literatur. Tokoh ini juga sering dikirimkan berbagai macam literatur dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Lombok, yang sedang saya teliti. Dia termasuk yang kaget juga mendengar pengakuan peneliti bahwa mubalig dan JAI di Lombok terbuka ngobrol dan berdiskusi dengan siapa saja.


108

Orang-orang yang ada dalam kelompok tersebut tidak sepenuhnya baik, pasti ada juga yang melenceng. Jadi, bukan dilihat dari kelompok mana yang diberikan label “benar”, tapi sejauh mana mereka menjalankan ajaran Islam sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

3. Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Bicara dengan Pena Sebagai subjek yang hidup dalam masyarakat, apalagi tergabung dalam sebuah perkumpulan atau jemaat, tentunya JAI memiliki visi/misi yang ingin disuarakan. Apalagi Jemaat Ahmadiyah di Lombok—yang menjadi sasaran kekerasan dalam satu dekade—berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sejatinya memiliki cerita dibalik kejadian tersebut. Sebagai korban kekerasan, JAI menjadi subjek yang “tak berdaya”. Namun, ketidakberdayaan telah melahirkan keberdayaan, sesuatu yang menjadi hasil dari ideologi dan strategi JAI. Bahkan, kebungkaman dan kepatuhan pun adalah perwujudan atas ideologi yang digunakan. Bagaimana para pengungsi memaknai dan menyikapi pengalaman mereka pada level ideologis dan level praktis? Dalam level ideologis, para warga JAI ternyata semakin memperjelas identitas mereka sebagai orang Islam dengan memperbanyak literatur dan tulisan yang menyatakan bahwa mereka merupakan orang Islam. Mereka juga mengatakan jihad dengan pedang bukanlah masanya sekarang. Istilah yang digunakan saat ini adalah jihad dengan pena, dengan lisan dan tulisan. Menurut mereka, Ahmadiyah tidak senang berdebat, namun lebih mengarah pada diskusi yang lebih hikmah dan bijaksana. Ahmadiyah memperjelasnya dengan mengutip kata-kata dalam Al-Quran bahwa untuk


109

memperbaiki ajaran yang “sesat”, bukan dengan kekerasan, makian, celaan, tapi dengan nasehat yang hikmah. Pada

level

praktis

mereka

melakukan

tindakan

konkrit

dalam

menyebarkan dakwahnya. Jemaat Ahmadiyah menggunakan berbagai elemen ideologi untuk menancapkan hegemoninya. Usaha tersebut dilakukan jemaat ini untuk

melebarkan

sayap

ajarannya.

Jemaat

Ahmadiyah

memiliki

TV

Internasional, “Muslim Television Ahmadiyya” (MTA) di London, yang mengudara selama 24 jam tanpa iklan. Semuanya memberitakan tentang agama Islam dan perilaku manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Stasiun TV tersebut tidak menayangkan acara hiburan yang menurut mereka hanya menghabiskan waktu. Jemaat Ahmadiyah juga memiliki banyak koleksi Video tentang ajaran dan perkembangannya di berbagai negara khususnya di Eropa. Tak terkecuali banyak pula media yang mereka hasilkan untuk menulis tentang Islam dan Ahmadiyah, termasuk wadah untuk menangkis pihak luar yang menuliskan segala hal yang tak sesuai dengan Ahmadiyah. Khusus untuk Jemaat Ahmadiyah Indonesia juga memiliki sekolah Mubalig Nasional di Parung, Bogor. Bahasa pengantar sekolah ini adalah bahasa Urdu, dan juga bahasa lainnya seperti bahasa Arab, Jerman, dan Perancis. Hal ini menjadi semacam ideologi Ahmadiyah, melalui pengikutnya di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia untuk menyerukan Islam lewat pena, dan perang dalam suara. Selain itu, praktik dalam pola bertahan yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia khususnya di Lombok yaitu dengan tak melawan secara koersif serta patuh kepada Ulil Amri. Mereka juga mengaku semakin teguh dengan keyakinannya karena terbukti Ahmadiyah selama 125 tahun eksis di muka


110

bumi. Mereka ditentang dan dijarah habis-habisan, tapi kebenaran bagi JAI yang menuntunnya untuk tetap saja bertahan dengan keyakinannya. Warga JAI merasa semakin kuat walaupun harus tinggal di pengungsian Transito. Fitnah dan katakata yang menyudutkan mereka sungguh menjadi amunisi bagi JAI untuk tetap bertahan. Bagi JAI, dunia merupakan surga bagi orang kafir, derita bagi orang mukmin. Semua ini menjadi bagian dari perjuangan. Jemaat Ahmadiyah juga tidak mau dibantu orang lain, karena mereka tidak ingin bergantung dan akan mengarah pada ketidakberdayaan. Keadaan yang tak kunjung pasti dan belum adanya solusi yang jitu bagi JAI di Lombok telah membuat Pemerintah Provinsi bertindak “aman”. Pada tahun 2011, Gubernur melalui Kesbangpoldagri melakukan program pembinaan (Tausiah) selama 6 bulan.93 Pembinaan ini dilakukan karena desakan dari beberapa Ormas Islam yang dipimpin oleh para tokoh agama dengan mengatasnamakan umat kepada Gubernur Provinsi NTB. Mereka mendesak agar pemerintah mengeluarkan Pergub atau peraturan sejenisnya mengenai pelarangan aktivitas bahkan pembubaran bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia di NTB. Desakan tersebut disikapi dengan cara yang “bijaksana“ (baca: istilah yang dipakai oleh JAI untuk menggambarkan simpatinya atas sikap toleran) oleh Gubernur NTB. Tidak seperti yang dilakukan oleh wilayah lainnya seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten, Gubernur Nusa Tenggara Barat tidak mengeluarkan Pergub Pelarangan/Pembubaran Aktivitas Islam Ahmadiyah Wilayah NTB. Selain karena pengeluaran Pergub itu akan melanggar konstitusi NKRI, Gubernur lebih melihat JAI sebagai saudara-saudara yang perlu dibina. Kepala Kejati NTB juga 93

Berdasarkan Dokumen Jemaat Ahmadiyah Indonesia, sebuah surat evaluasi yang dilayangkan pada Kepala Kesbangpoldagri prov NTB di Mataram pada 19 September 2011 tentang evaluasi hasil pembinaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi kepada JAI di Asrama Transito.


111

menegaskan : “Secara konstitusi, keberadaan Jamaah Ahmadiyah di Indonesia adalah legal, sudah berbadan hukum SK Menteri Kehakiman sejak Tahun 1953, berarti Pemerintah Daerah tidak berhak melarang atau membubarkan Ahmadiyah, karena hal itu wewenang Pemerintah Pusat.” Atas dasar itulah dilakukan pembinaan 6 bulan untuk warga JAI yang ada di Transito.94 JAI memandang pembinaan tersebut sebagai pelaksanaan dakwah damai yang elegan dan diharapkan sesuai dengan visi jihad mereka. Menurut mereka, jumlah narasumber cukup mewakili dari tokoh agama, bidang akademisi, dan masyarakat. Materi tausiyah sekitar Rukun Islam dan Rukun Iman, masalah lingkungan, dan perekonomian. Namun, menurut JAI masih sedikit yang menyinggung masalah semangat kebangsaan, konstitusi NKRI, dan penegakan hukum, kecuali dari Gerakan Pemuda (GP) Anshar Provinsi NTB.

Pada

kenyataannya, JAI melihat apa yang diajarkan tersebut sama dengan apa yang mereka lakukan. Perbedaannya adalah pada kepercayaan sudah atau belum turunnya Imam Mahdi. Sebenarnya Syahidin95 menyayangkan sistem pembinaan lebih mengarah pada ceramah dan tidak ada dialog. Jemaat Ahmadiyah tidak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya di forum tersebut. Jika terpaksa mereka harus mengklarifikasi, para Jemaat Ahmadiyah ini mendatangi rumah para penceramahnya secara pribadi. Setelah berjalan kurang lebih 2 bulan, Jemaat Ahmadiyah di Lombok menilai positif terhadap kegiatan tersebut. Menurut pandangan JAI, ada 3 94

Sebelum melakukan pembinaan, pada tanggal 19 April 2011 dan 19 Mei 2011, Bakorpakem NTB mengundang beberapa pengurus JAI wilayah NTB seperti Mln. Nasiruddin Ahmadi, Ir.Jauzi Jafar, Drs.Udin,M.Pd, Mln.Basyiruddin Azis, Syahidin, Parmono, Musipuddin di Aula Kejati untuk membahas teknis pelaksanaannya. 95 Op, cit…Wawancara dengan Koordinator Pengungsi, Syahidin. 22 Juli 2011 di Asrama Transito, Mataram.


112

kelompok yang memiliki pola berbeda dalam pembinaan tersebut. Pertama, kelompok yang diwakili beberapa narasumber moderat yang melihat keyakinan seseorang tidak bisa diintervensi dan diintimidasi. Kelompok pertama ini memiliki kesimpulan apabila orang tersebut sudah membaca syahadat, Nabinya Muhammad, Agamanya Islam, kitab sucinya Al-Quran, dan taat pemerintah maka mereka

muslim,

serta

haram

hukumnya

apabila

menganggu

apalagi

membunuhnya. Kedua, kelompok kebangsaan yang diwakili oleh GP Anshar. Menurut kelompok ini, untuk menyelesaikan masalah Ahmadiyah harus ada penegakan hukum yang jelas berdasarkan konstitusi, jaminan keamanan, dan pelayanan publik yang memadai, serta bisa membuka “keran” silaturrahmi atau dialog. Ketiga, kelompok yang menginginkan hasil akhir pembinaan agar JAI “ruju’ilal-haq an bertaubat” sesuai dengan versinya. Jika ini tidak dilakukan oleh JAI, kemungkinan kelompok ini akan melakukan desakan kembali kepada pemerintah.96 Menurut warga JAI, pembinaan tersebut tidak menyentuh substansi yang sedang dibutuhkan oleh penghuni Transito. Substansi yang dimaksud oleh mereka adalah kebutuhan ekonomi, hidup layak, dan pelayanan dengan fasilitas yang sama sebagaimana dinikmati oleh warga masyarakat lainnya. Selain melakukan pembinaan, pemerintah daerah juga memberikan janjijanji kepada pengungsi Ahmadiyah di Transito. Kegiatan pembinaan ini sebenarnya merupakan salah satu langkah sebagai solusi yang dijanjikan oleh pemerintah. Solusi lainnya antara lain Pemerintah NTB melalui Badan Koordinasi 96

Loc.cit…Berdasarkan Dokumen Jemaat Ahmadiyah Indonesia, sebuah surat evaluasi yang dilayangkan pada Kepala Kesbangpoldagri prov NTB di Mataram pada 19 September 2011 tentang evaluasi hasil pembinaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi kepada JAI di Asrama Transito.


113

Pengawasan Aliran Kepercayaan (Bakorpakem) dan pihak-pihak yang berwenang akan mensosialisasikan SKB Tiga Menteri untuk masyarakat pada umumnya dan warga JAI pada khususnya. Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Agama NTB juga akan memfasilitasi dialog damai terbuka dan moderat antara Ahmadiyah dengan pihak-pihak yang selama ini belum memahami Ahmadiyah sampai ke akar rumput (umat). Solusi terpenting lainnya adalah Bakorpakem berjanji akan membantu memfasilitasi warga JAI dengan Pemerintah Lombok Barat mengenai pembelian aset-aset warga di Ketapang, meskipun yang tersisa tinggal tanah dan puing-puing rumah. Seperti yang diketahui, warga JAI sudah menyerahkan ke pemerintah bagaimana penyeleseian aset-aset tersebut. Apabila dijual, maka akan ada ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah kepada warga JAI. Sempat ada rumor dari pihak non-Ahmadiyah yang mengatakan bahwa pengungsi Ahmadiyah tidak mau menerima ganti rugi tersebut. Hal ini bertentangan dengan keterangan JAI yang mengatakan belum ada sama sekali keputusan dari pemerintah yang mengarah ke hal tersebut. Hingga kini, solusi-solusi tersebut masih menjadi janji janji pemerintah. Yang baru terlaksana hanyalah tentang poin pembinaan. Padahal solusi lainnya juga merupakan hal utama untuk masuk dan mengenal Ahmadiyah yang dianggap sebagai ajaran yang kontroversial. Harapannya, agar solusi tersebut bisa menghindari terjadinya kekerasan lagi. Pemenuhan kebutuhan JAI sebagai warga negara juga perlu dilakukan agar hak-hak mereka tidak terbengkalai. Jemaat Ahmadiyah masih berharap adanya solusi ke depan yang lebih baik. Apalagi ketika melihat kejayaan tradisi debat dan dialog yang terjadi di masa


114

silam. Mulai dari perdebatan sengit melalui buku dari ayah Hamka dengan Ahmadiyah, perang wacana di media massa, perdebatan akbar, hingga dialog sempat terjadi di bumi Indonesia. Nasiruddin, Mubalig JAI pun masih membayangkan hal yang sama ketika dalam konteks nasional, pemerintah melaksanakan dialog damai dengan menghadirkan kubu yang selama ini kurang paham tentang Ahmadiyah, pihak Ahmadiyah sendiri, lalu dimoderatori oleh LSM atau pihak yang netral. Setiap kubu-kubu berlawanan bisa mengemukakan logika masing-masing dan masyarakat bisa menilai. Jika hal ini bisa dilaksanakan, maka tidak akan adanya kecaman tak berdasar ke Ahmadiyah karena semua orang bisa memahami dengan cara pandang masing-masing. Dengan pelaksanaan hal-hal tersebut, warga JAI di Lombok berharap bisa merdeka tanpa intervensi dan intimidasi dari siapapun. Masalah keyakinan merupakan hak privat seseorang dengan Tuhannya. Bagi mereka, keyakinan tersebut menjadi sah saja ketika tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain, tidak memperburuk citra Islam di mata agama lain, serta tidak merongrong kewibawaan pemerintah yang sah. Selain itu, mereka juga sangat berharap agar segera mendapatkan kepastian hukum dan jaminan keamanan di manapun mereka akan tinggal. “Sebenarnya kami ingin mengharumkan nama pemerintah, dengan menghilangkan pengungsi di NTB. Akan tetapi pemerintah berkata lain. Mungkin selama-lamanya NTB ini dibicarakan di luar Indonesia”, ungkap Syahidin.97 Berbagai solusi yang tertera di atas sebenarnya menunjukkan pola penanganan JAI di NTB yang bisa menjadi model untuk penyelesaian konflik dan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Ahmadiyah tersebar di berbagai 97

Wawancara dengan Koordinator Pengungsi, Syahidin, 15 Desember 2010 di Asrama Transito.


115

daerah di Indonesia dan memiliki sejarah kontroversial yang beragam. Kasus di Lombok bisa menjadi cermin kekerasan yang bisa diupayakan solusinya demi meminimalisir atau bahkan menghilangkan riak-riak kekerasan. Segala daya upaya juga dilakukan JAI untuk mengartikulasikan suaranya dan menepis wacana liyan yang merongrong mereka. Mereka sepertinya tak kenal putus asa untuk mencapai penyelesaian yang lebih baik. Pengungsi JAI tetap berdiri tegak di tengah kemelut yang mereka hadapi, berdiam di Asrama Transito selama 7 tahun terakhir ini. Namun, jika semua daya upaya sudah tak bisa lagi, maka dalam istilah Jemaat Ahmadiyah, mereka menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Mahkamah Ilahi.


116

BAB IV JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DALAM PERTARUNGAN IDENTITAS DAN HEGEMONI

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Lombok senyatanya merupakan bagian dari entitas Islam di Indonesia. Ajaran ini tumbuh dan berkembang sebagai sebuah gerakan perluasan dan pendalaman revolusi Demokrasi dalam arti menciptakan ruang-ruang politik baru, yaitu sebagai gerakan sipil keagamaan. Meskipun secara organisatoris JAI menyebut dirinya bukanlah organisasi berbau politik, keberadaannya telah memberi dampak pada kehidupan sosial politik di tengah masyarakat. Di kala mereka menjadi sasaran kekerasan, suara-suara JAI sebagai korban menjadi faktor penentu identitas yang melibatkan unsur keimanan. Ini merupakan fenomena gerakan sipil keagamaan yang berbeda dari kemunculan budaya atau subkultur lainnya. Membaca fenomena JAI dapat dilihat dari sudut pandang Demokrasi Radikal yang digagas oleh Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe (1985). Cara kerja dari Demokrasi Radikal, yaitu hegemoni menjadi fakta menentukan dari narasi kekerasan yang dialami pengungsi JAI di Lombok dalam kurun waktu setidaknya satu dekade (1998-2010). Selain memberikan pengaruh terhadap kekerasan yang muncul, hegemoni juga turut menentukan pembentukan identitas JAI. Hegemoni—yang dikembangkan oleh Gramsci—memberikan ruang bagi para pekerja untuk menjadi masyarakat politik tanpa dipaksakan. Dalam pengertian tradisional, cita cita sosialis adalah masyarakat kelas pekerja. Namun, sejarah menunjukkan bahwa untuk mencapai cita-cita tersebut, yang terjadi justru


117

adalah fragmentasi kelas pekerja. Sementara itu kapitalisme terus berkembang sambil menimbulkan efek proletarisasi masyarakat. Dalam kajian mengenai Jemaat Ahmadiyah Indonesia, hegemoni yang dibincangkan ialah terkait umat Islam, khususnya fragmentasi masyarakat muslim di Indonesia. Seperti diketahui bahwa umat Islam di Indonesia terbagi dalam berbagai organisasi, paham, dan elemen. Salah satunya adalah Ahmadiyah. Oleh beberapa kelompok dan elemen Islam lainnya, Ahmadiyah dijadikan sasaran kekerasan dan dipersoalkan identitasnya. Konsep yang dikembangkan oleh Gramsci dan diradikalisasi oleh LaclauMouffe ini memiliki beberapa poin yang hendak dipecahkan, yaitu seputar hegemoni dan perjuangan kelas pekerja (dalam hal ini kelas subaltern) untuk mencapai sosialisme. Poin-poin tersebut di antaranya melihat bagaimana kesatuan sosial tersebut terbentuk, siapa pemimpinnya, sifat dari kelompok tersebut, serta sejauh mana kesatuan sosial tersebut mapan atau labil. JAI merupakan suatu kesatuan sosial yang terbentuk karena suatu ajaran Ahmadiyah yang lahir di India dengan seorang pendiri sekaligus pemimpin yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Setelah itu ajaran Ahmadiyah menyebar ke seluruh belahan dunia, termasuk ke Indonesia. Salah satu contohnya adalah Ahmadiyah di Lombok. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, mereka berkumpul sebagai Jemaat Ahmadiyah yang memiliki visi/misi sama. Ada intervensi ideologis yang menyebabkan mereka bersatu dan pemimpin mengambil peran. Menurut sejarah dan penuturan mereka, ideologi yang dipegang semata-mata merupakan urusan rohani keagamaan, dan bukan ekonomi apalagi politik. Mereka bukanlah agenagen sosial dalam kelompok yang terjun ke ranah politik praktis. Namun, JAI


118

muncul sebagai entitas sosial Islam dengan “wajah lain” yang berbeda dari Islam mainstream. Atas hal tersebut, JAI kemudian menjadi kelompok yang kontroversial dan akhirnya menjadi sasaran kekerasan sehingga mereka harus mengungsi. Awalnya mereka tersebar di berbagai daerah di Lombok Timur. Namun demikian, karena adanya kekerasan dari 1998 hingga 2010, mereka akhirnya dipersatukan dalam suatu wadah yang sama bernama Asrama Transito.

A. Wacana Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Formasi Hegemonik

Seperti telah dijelaskan di atas, membaca Ahmadiyah, khususnya para pengungsi JAI di Lombok menggunakan konsep Gramsci, yaitu hegemoni. Hegemoni selalu menjadi basis yang dioperasikan oleh masyarakat sipil melalui artikulasi kelompok kepentingan. Dengan mengatakan hegemoni sebagai hasil suatu proses artikulasi, formasi hegemonik dengan sendirinya meliputi pengorganisasian kekuatan-kekuatan sosial (yang berfungsi sebagai floating signifiers) sehingga menghasilkan hubungan-hubungan diferensial dalam suatu totalitas struktural. Formasi hegemonik menghasilkan ruang politik, yaitu hubungan oposisional antara totalitas tersebut dengan totalitas yang dieksklusikan, antara sistem di dalam dan sistem di luar. Totalitas hegemonik merepresentasikan seluruh kekuatan-kekuatan sosial sehingga menjadi the social. Totalitas hegemonik tersebut menjadi identitas hegemonik dan par excellence politis.


119

Disebut identitas dalam arti bahwa totalitas merepresentasikan seluruh unsurunsur pembentuknya baik secara kolektif maupun tunggal. Pembicaraan ini menjadi penting ketika melihat bagaimana representasi para pengungsi JAI di Lombok dalam identitas hegemonik. JAI sebagai salah satu identitas dan menjadi kekuatan sosial telah diartikulasikan oleh kelompok kepentingan yang ada, baik oleh ulama, tokoh agama, ormas Islam, ataupun elemen masyarakat lainnya. Kelompok-kelompok ini merepresentasikan JAI dalam kancah politik identitas Islam secara khusus, bahwa JAI adalah kelompok non-Islam. JAI di Lombok yang mengalami kekerasan dan pengusiran dalam kurun waktu satu dekade menjadi semacam material dari wacana. Fakta ini bermakna setelah melalui bahasa. Representasi akan peristiwa tersebut muncul melalui wacana. Adanya pewacanaan terhadap pengungsi JAI Lombok di Asrama Transito, dan perbedaan bahasa (bahasa jurnalistik, penduduk setempat, tokoh agama, ormas, atau gerakan sipil lainnya) memunculkan representasi serta pemaknaan atas terjadinya kekerasan yang berbeda-beda pula. Formasi yang menghasilkan ruang politik terlihat dalam fenomena latar belakang terjadinya kekerasan terhadap JAI. Kekerasan yang menimpa warga JAI di Lombok setidaknya selalu diawali dengan seminar atau ceramah dari tokoh agama dan ormas Islam tertentu. Hal ini berlanjut dengan intimidasi melalui media seperti pamflet atau brosur. Setelah segala sesuatu seolah dikondisikan, maka terjadi penyerangan oleh massa yang “tidak diketahui” dari kelompok mana saja.


120

Kelompok yang mengeklusikan JAI juga mendefinisikan Ahmadiyah sesuai versinya. MUI misalnya, melihat JAI mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, kitab sucinya adalah Tadzkirah, syahadatnya berbeda dari Islam mainstream, dan hal-hal yang telah dibahas pada bab sebelumnya. MUI juga menganggap apa yang diklarifikasi atau apapun argumentasi dari JAI adalah strategi untuk bisa mengelabui umat Islam di Indonesia. Strategi ini juga dilihat oleh kelompok Islam lainnya atau Other (Liyan) sebagai upaya JAI untuk melindungi diri dari kekerasan yang menimpanya. Strategi itu disebut Takiyah. Untuk kasus di Lombok, MUI menjadikan Ahmadiyah sebagai objek kebenciannya karena dianggap berbahaya dan mengancam keberadaan umat Islam disana. Dalam menghadapi Ahmadiyah, Liyan atau kelompok yang ingin membedakan JAI dalam formasi hegemonik melakukan logika ekuivalensi. Logika ekuivalensi berarti logika mengumpulkan semua unsur yang memiliki common differentiation yaitu semua unsur yang sama dengan sesuatu yang berada di luar. Secara lebih sederhana, logika ekuivalensi adalah logika menghadapi musuh bersama. 98 Kelompok-kelompok Islam yang berpengaruh dalam penentuan identitas Ahmadiyah terdiri dari unsur-unsur yang hakikatnya sama, meskipun memiliki perbedaan secara organisatoris. Mereka kemudian dipersatukan oleh satu pendapat, yakni bahwa JAI adalah “musuh bersama” yang harus dilarang karena membahayakan kehidupan umat muslim di Indonesia. Meskipun sebagian dari mereka tidak bersentuhan langsung dengan Ahmadiyah, kelompok-kelompok ini 98

Lihat St.Sunardi. Logika Demokrasi Plural-Radikal. Desember 2012. Yogyakarta : Jurnal Ilmu Humaniora Baru Vol.3 No.1 Hal 8.


121

memandang JAI sebagai organisasi yang provokatif dan membahayakan keyakinan umat muslim. Apabila menggunakan bahasa-nya Lacan, Ahmadiyah dipandang sebagai elemen yang telah merebut jouissance atau kenikmatan (baca: ketentraman) umat Islam mainstream di Indonesia. JAI dianggap sebagai musuh atau object of hattered, yang menyalahi akidah Islam ortodoks. Hal itulah yang membuat JAI menjadi objek kebencian dan sasaran kekerasan di

Indonesia. Keberadaan

Ahmadiyah yang membawa “wajah lain” dianggap telah membuat kekacauan dalam entitas Islam. Tak hanya menimbulkan kekacauan, JAI juga dianggap telah menghalangi umat Islam untuk mencapai cita-citanya. Apabila JAI masih meyakini ajarannya tersebut, maka tak ada alasan mereka untuk diterima dalam masyarakat. Hal-hal tersebut merupakan bentuk-bentuk diskursif yang membuat JAI sebagai evil atau enemy. Atas dasar semangat untuk menyelamatkan umat Islam dari ajaran yang “sesat” itulah, kelompok yang menyerang JAI lahir sebagai subjek politik dan berhadapan dengan bentuk subordinasi baru. Mereka juga mengatasnamakan kepentingan masyarakat muslim khususnya di Indonesia, yang disamakan secara “suka rela”, yaitu melarang keberadaan JAI khususnya di Lombok. Menurut mereka, apabila JAI tetap bersikeras untuk tinggal di Indonesia, maka harus menanggalkan identitas ke-Ahmadiyah-an. Namun, jika tidak, kekerasan akan terus terjadi. Kepentingan umat Islam yang seolah-olah disamakan terlihat dalam upaya untuk menyerang ajaran Ahmadiyah yang dicap sebagai bukan-Islam. Imaji tentang Ahmadiyah seperti ini digambarkan oleh kelompok-kelompok tertentu


122

yang mewakili diri sebagai Islam. Kelompok ini memiliki pengaruh ke masyarakat muslim lainnya. Artinya, bersifat hegemonik. Pada tataran inilah kelompok kelas dominan seperti MUI dan ormas-ormas Islam lainnya menghegemoni masyarakat sipil. Apalagi Jemaat Ahmadiyah hanyalah kelompok kecil yang menghadapi kelompok besar, yakni sebuah entitas bernama Islam di Indonesia. Meskipun terbilang kecil, keberadaan JAI lagi-lagi dianggap sebagai ancaman. Menurut sebagian ulama dan ormas Islam, apabila Ahmadiyah dibiarkan berkembang terus-menerus akan membahayakan kehidupan umat. Dengan berkembangnya Ahmadiyah dan ragam ideologinya, dikhawatirkan akan mengancam kehidupan entitas Islam di Indonesia. Selain konsep hegemoni-nya Gramsci, keterlibatan aparatur baik aparatus represif maupun ideologis juga terlihat dalam kasus ini. Negara dalam hal ini juga mengambil peran, setidaknya peran aparatus melalui polisi atau militer. Aparat menurut Gramsci adalah struktur ideologi dari kelas dominan. Telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwa beberapa kali kekerasan yang menyasar JAI di Lombok disikapi dengan “pembiaran” oleh aparat. Hal ini menunjukkan rapuhnya penegakan hukum untuk menindak kasus tersebut. Menurut keterangan warga JAI di Lombok, dari sekian tindak kekerasan, tidak ada satupun pelaku yang ditahan. Malah sebaliknya, yaitu ada kecenderungan aparat untuk membiarkan kejadian penyerangan berlangsung. Akan hal ini, JAI menyikapi pengabaian dan pembiaran yang dilakukan aparat tersebut dengan kepasrahan. Rasa yang diliputi kepasrahan itu senantiasa diserahkan sepenuhnya pada “penghakiman” Allah, yakni bahwa hanya sang pencipta yang bisa menyelesaikan masalah dengan seadil-adilnya.


123

Sebagai sasaran kekerasan baik secara fisik maupun simbolik, JAI menjadi korban yang mengalami “trauma”, stress, tekanan mental, dan sejenisnya. Kata trauma sengaja diberi tanda petik karena inipun berlaku unik bagi JAI terutama di Lombok. Mereka melibatkan unsur keimanan dalam rangka pemulihan. Ada semacam optimisme yang berasal dari diri sendiri dengan bimbingan kerohanian. Trauma pasti ada, tapi dalam level tertentu tidak terlihat. Dalam kondisi “subhuman” seperti yang mereka alami biasanya manusia menderita tekanan, alienasi, dehumanisasi martabat, dan pada skala tertentu mendorong mereka melakukan pemberontakan dan protes di jalan-jalan. Akan tetapi, hal ini tidak dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Selain karena alasan ideologis, pemberontakan dengan cara frontal—dalam struktur dan bangunan besar yang dihadapi JAI— tidak akan berhasil. JAI juga tidak mau tergantung pada orang lain. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan jika mereka yang mendanai organisasi, bukan sebaliknya. Mereka juga menolak tuduhan bahwa menerima bantuan dana dari luar negeri. Warga JAI memiliki prinsip jika mengandalkan dana dari orang lain maka mereka akan tergantung dan tidak mandiri. Masyarakat sekitar tempat pengungsian juga mengatakan bahwa pengungsi JAI tidak mau menerima bantuan dari warga sekitarnya. Keterasingan yang dialami JAI dan dirasakan oleh warga sekitar itu bisa disebabkan oleh rasa malu yang membuncah atau tidak percaya diri ketika ingin bergaul dengan si Liyan. Apalagi pernah ada penolakan dari Kepala Lingkungan setempat ketika warga sekitar ingin mengadakan acara di Asrama Transito. Dalam melakukan proses identifikasi, subjek dalam hal ini yaitu JAI bisa dipahami saat


124

melihat hubungan antara subjek dan struktur. JAI dapat dilihat sebagai subjek yang dislokasi, yakni dirinya tidak merasa berada dalam struktur itu sepenuhnya. Ada bagian yang tersembunyi karena tak terartikulasikan namun kelihatan, sebuah ketidakpercayaan untuk bergaul dengan Liyan karena sudah terlanjur dijadikan “musuh bersama”. Sikap mereka yang lunak dan tak pernah menanggapi kekerasan dengan kekerasan

pula

menyebabkan

ideologi

kelompok

superstruktur

bisa

melanggengkan hegemoninya pada masyarakat umum. Bahkan, pasca terjadinya kekerasan komunal, tidak bisa dikatakan bahwa kekerasan serupa tidak akan terjadi lagi. Setiap waktu massa bisa saja tersulut kembali amarahnya karena adanya “provokasi” dari pihak tertentu. Di sinilah bisa dilihat bahwa zaman ini ditandai dengan fragmentasi sosial akibat dari kondisi sosial politik yang berubah-ubah. Demokrasi secara umum tidak bisa menghindari konflik, dislokasi, kekerasan, dan pemecahbelahan. Tujuannya lebih untuk membangun kesatuan dalam lingkungan yang penuh konflik dan keberagaman, menciptakan masyarakat yang penuh keraguan, dengan identifikasi musuh yang disangka benar untuk mencapai sebuah utopia. Mimpi tersebut adalah sebuah negara yang aman sentosa bebas dari konflik. Mimpi dari utopia tentang tatanan sosial yang harmonis hanya bisa berlangsung terus-menerus jika kekacauan dilakukan oleh pengacau atau “orang yang (di)asing(kan)”, yaitu sebuah identifikasi “musuh” yang disangka benar. Hal ini ditambahkan dengan ideologi berdasarkan logika mayoritas/minoritas. Apabila logika ini dipertahankan, akan cukup berbahaya dan sebenarnya semakin jauh dari


125

utopia negara demokrasi. Logika tersebut berpegang pada prinsip bahwa yang mayoritas selalu benar. Dengan melihat formasi hegemonik dan implikasinya, dapat dikatakan bahwa masyarakat hegemonik bukan ditentukan dari luar, melainkan oleh salah satu unsur kelompok hegemonik. Kelompok pengungsi JAI di Lombok menjadi salah satu kelas, bukan sebagai kelas berkuasa, melainkan hanya sebagai bagian dari sebuah entitas. Keberadaan dan identitas Ahmadiyah sangat dipengaruhi oleh formasi hegemonik yang mendefinisikan mereka. Dalam formasi hegemonik, masalah identitas selalu berada dalam ketegangan, yaitu identitas setiap unsur dan identitas totalitas dari unsur-unsur yang membentuknya.

B. Desire dalam Pergumulan Identitas Ahmadiyah

Dalam pandangan psikoanalisa Lacanian, subjek selalu melakukan identifikasi dengan masyarakat, yang kemudian menghasilkan split. Subjek yang split mengalami lack, dan mencari lost object (baca : other atau autre) untuk dapat mewujudkan desire nya. Pemenuhan desire ini bisa melalui hegemoni sebagai sebuah cara kerja, karena hegemoni merupakan artikulasi yang memerlukan bahasa, sebagaimana dimanifestasikan dalam omongan, dan bukan dalam sistem umum seperti halnya Saussure. Proses menjadi subjek atau pada dasarnya sedang mengidentifikasi diri dengan totalitas terstruktur inilah yang disebut identitas. Desire, dalam pandangan Lacan,

hanya akan dialami setelah subjek

merasa tidak pernah puas akan dunia simbolik atau Liyan. Ketika subjek memahami bahwa ternyata hukum dan dunia verbal tidak bisa memuaskan sama


126

sekali, saat itulah muncul hasrat untuk menemukan kembali objek a (baca: autre). Desire

merupakan

upaya

untuk

menemukan

kembali

jejak-jejak

yang

menyebabkan subjek mengalami lack. Konsep ini berbeda dengan need atau kebutuhan. Dalam tataran simbolik, kebutuhan yang disuarakan secara verbal disebut demand atau tuntutan. Munculnya tuntutan berdasarkan need yang semata-mata merupakan kebutuhan organik atau hewani untuk bertahan. Salah satu kebutuhan atau need yang diharapkan JAI adalah bisa mengartikulasikan suara sebagai pembentuk identitas, sehingga Liyan menerima kehadiran mereka. Ada kebutuhan dari JAI untuk diakui sebagai subjek. Meskipun dalam sejarahnya Ahmadiyah belum atau bahkan tidak diterima sepenuhnya oleh masyarakat khususnya di Lombok, namun harapan JAI masih tetap ada. Janji-janji atau tuntutan tersebut hendak dicapai melalui kelas berkuasa. Namun dalam hal ini, kelas berkuasa mengalami dilema. Di satu sisi mereka tidak bisa melarang Ahmadiyah karena legalitas dan konstitusi yang menjamin keberadaan JAI. Di sisi lain ada ketakutan dikecam oleh umat Islam lainnya, yang secara jumlah jauh lebih besar dibandingkan JAI. Dunia simbolik juga memiliki demand, yaitu agar JAI mengubah akidahnya seperti ajaran Islam “mainstream” lainnya. Lalu, tuntutan atau kebutuhan masyarakat mana yang hendak diwujudkan? Negara akhirnya menanggapinya dengan setengah-setengah. Adanya pembiaran, pengabaian, dan membuat pengungsi berdiam di Transito menjadi indikasinya. Hal inilah yang oleh Laclau-Mouffe disebut sebagai birokratisasi hubungan sosial, yakni adanya intervensi negara dalam melindungi rakyat namun


127

secara paradoks justru menghasilkan hubungan subordinatif baru. Gerakan sipil keagamaan seperti JAI bisa dibaca sebagai munculnya bentuk antagonisme baru dalam masyarakat karena adanya jenis-jenis hubungan subordinatif yang belum terlihat di zaman sebelumnya. Apabila menggunakan istilah Laclau-Mouffe, jenisjenis hubungan subordinatif itu sebagai akibat komodifikasi hubungan sosial (karena sistem produksi kapitalis), birokratisasi hubungan sosial (karena intervensi negara dalam melindungi rakyat namun secara paradoks justru menghasilkan hubungan subordinatif baru), dan hegemonisasi hubungan sosial (karena moda baru dalam penyebaran budaya lewat media massa). Para

pengungsi

Jemaat

Ahmadiyah

cukup

menyayangkan

sikap

pemerintah sebagaimana tercermin dalam pernyataan berikut : “Kalau diibaratkan, rakyat kan jadi anak, pemerintah sebagai orang tua, masa kalau ada perbedaan kita selsaikan antarsaudara, otomatis orang tua dong yang harus turun tangan. Dari pimpinan kami juga ada ajaran patuhi pemerintah siapapun yang berkuasa, karena itu sudah menjadi ajaran Islam”.99 Adanya pola pembinaan pada 2011-2012 bagi pengungsi JAI di Transito dianggap sebagai jalan tengah oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini dilihat sebagai upaya untuk memastikan ideologi yang ada di kelas dominan tersebar dan tersampaikan ke JAI di Lombok. Pola pembinaan tersebut berisi kegiatan ceramah mengenai agama Islam dan ajakan untuk “kembali” ke ajaran Islam bagi warga JAI yang ada di pengungsian. Jika JAI menanggalkan identitas ke-Ahmadiyah-annya, maka umat Islam di Indonesia akan membiarkan

99

Wawancara dengan Koordinator Pengungsi, Syahidin. 2010, 14 Desember 2010 di Asrama Transito.


128

mereka hidup bebas. Atau dengan pilihan lain, yaitu benar-benar keluar dari entitas Islam dan mewujud menjadi agama baru. Pola pembinaan seperti ini memperlihatkan Liyan salah membaca need atau kebutuhan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Lombok. Memang, setelah berjalan kurang lebih 2 bulan, Jemaat Ahmadiyah di Lombok menilai positif terhadap kegiatan tersebut. Kalau membahas masalah esensi ke-Islam-an, JAI merasa sudah mendapatkannya. Materi yang disampaikan oleh para tokoh agama juga diajarkan oleh pemimpin atau mubalig JAI. Hanya saja, menurut mereka hal itu tidak menyentuh substansi yang sedang dibutuhkan oleh penghuni Transito. Substansi yang dimaksud oleh JAI adalah bagaimana mereka memenuhi kebutuhan ekonomi, hidup layak, pelayanan dengan fasilitas yang sama sebagaimana dinikmati oleh warga masyarakat lainnya, serta pemenuhan fasilitas publik lainnya. Adanya benturan identitas ini menyebabkan Jemaat Ahmadiyah khususnya di Lombok memiliki pola untuk tetap bisa bertahan. Identitas JAI terbentuk melalui resistensi yang unik, yakni dengan melibatkan unsur keagamaan atau pemaknaan pada level religiusitas. Justru dengan adanya kekerasan dan kecaman kepada JAI, mereka semakin mempertegas identitas ke-Islam-annya. JAI menjadi minoritas yang semakin memperkuat keyakinan Islam dan ke-Ahmadiyah-an mereka. Sayangnya, hidup damai berdasar keyakinan merupakan fantasi bagi para warga JAI. Fantasi seperti itu akan lebih bisa dimengerti bila dihubungkan dengan konsep Lacanian lainnya yaitu simtom. Dalam analisis sosial, simtom adalah pemikiran ideologi untuk memperkenalkan adanya disharmoni dalam masyarakat


129

yang sebaliknya akan menjadi harmoni di bawah utopia ideal tertentu. Simtom adalah tanda-tanda bagi sesuatu yang direpresi. Dari simtom inilah muncul objek a. Simtom menjadi begitu penting karena didalamnya dapat dibaca apa yang direpresi. Atau dengan kata lain, residu jouissance dapat ditemukan dalam simtom-simtom tersebut. Kata-kata atau ungkapan simtomatik (baca: sakit) inilah yang bisa melampaui demand dalam tataran simbolik. Justru hal-hal tak terungkapkan dan tak terkatakan adalah sesuatu menuju objek a. Dilihat dari logika artikulasi, masyarakat

terdiri

dari

identitas-identitas

yang

tidak

pernah

selesai

diartikulasikan. Masyarakat sebagai praktik artikulatoris tidak sepenuhnya bisa dituntaskan dalam artikulasi (dengan momen-momen sebagai satuannya) melainkan senantiasa meninggalkan residu-residu. Dalam identitas hegemonik tampak sesuatu yang tidak terkatakan, disebut absent fullness suatu masyarakat, karena represi. Hal ini bisa dilihat dalam komunitas pengungsi JAI Lombok di Asrama Transito, yakni bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibahasakan karena mereka terepresi oleh penyerangan yang dilakukan dalam kurun waktu satu dekade. Bisa jadi, memang ada yang disembunyikan untuk melindungi dirinya sendiri—yang oleh MUI atau kelompok penuding—disebut dengan istilah takiyah. Meskipun secara tersurat agen sosial seperti Jemaat Ahmadiyah bisa mengungkapkan segala hal yang direpresi oleh Liyan dengan berbagai wadah, akan tetapi tak menutup kemungkinan ada hal-hal tersirat yang tak terjelaskan. Jemaat Ahmadiyah Indonesia menggunakan simtom untuk melampaui demand yang tidak tercapai. Jika meminjam bahasa Jemaat Ahmadiyah Indonesia,


130

simtom yang muncul adalah perlawanan secara santun. Mereka selalu menyebut diri mereka taat terhadap Ulil Amri dan berdialog dengan menggunakan kata-kata yang hikmah. Misalnya dalam penutup setiap surat yang ditulis mereka selalu menggunakan kata-kata : “Wassalam, hamba yang lemah”. Sementara itu, di awal surat, mereka selalu menggunakan kata pembuka yang santun dan mendoakan. Hal itu agaknya meniru pemimpin Jemaat Ahmadiyah atau mujaddid-nya yaitu Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad yang selalu menutup surat dengan kata-kata “yang lemah” dan doa-doa kebaikan. (Lih. Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad : 2008). Misalnya : “Semoga Allah SWT selalu memberikan kepada Bapak nikmat kesehatan, kekuatan dan kelancaran dalam mengabdi, melayani, mengayomi masyarakat, bangsa dan negara…”100 Doktrin yang ditanamkan Ahmadiyah pada jemaatnya pun terbilang kuat dan cenderung seia-sekata. Hal ini bisa dilihat dari segi pendapat, analogi-analogi yang diucapkan, harapan, serta pandangan mereka tentang kekerasan yang dialami. Banyak persamaan kata-kata yang diucapkan warga JAI, koordinator pengungsi, mubalig, ataupun pengurus organisasi. Meskipun kekerasan menimpa mereka dengan beruntun, tetapi keAhmadiyah-an mereka semakin kuat. Gejala ini tak hanya terjadi pada warga JAI yang sudah dewasa, melainkan juga termasuk para remaja dan anak-anak yang merasakan kepedihan mengungsi. Ini semacam adanya interpelasi dari ideologi mereka terhadap kehidupannya. Hal ini cukup mencengangkan apabila melihat kehidupan remaja pada umumnya yang biasanya sarat dengan ke-labil-an karena sibuk mencari Liyan untuk memenuhi need-nya. Ada sebuah kalimat yang 100

Dokumen Jemaat Ahmadiyah Indonesia, sebuah surat evaluasi yang dilayangkan pada Kepala Kesbangpoldagri prov NTB di Mataram pada 19 September 2011 tentang evaluasi hasil pembinaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi kepada JAI di Asrama Transito.


131

dilontarkan seorang remaja Ahmadiyah tentang teror yang mereka hadapi, “Pak, kalau kami masih disuruh keluar dari Ahmadiyah, gini aja suruh kami baris semua, tembak kami satu-satu. Itu kalau bapak tidak mengizinkan kami jadi Ahmadiyah”.101 JAI khususnya di Lombok sebagai subjek sangat butuh berdialog dan untuk didengar oleh Liyan. Mereka masih memiliki keinginan untuk diakui oleh Liyan dalam hal ini entitas Islam dan bangsa Indonesia. Mereka bahkan tidak takut identitasnya ditulis dalam penelitian. Warga JAI memiliki hasrat untuk diketahui oleh masyarakat luas tentang omongan mereka yang belum bisa diartikulasikan. Selain untuk pengakuan, hasrat berdialog tersebut dibutuhkan untuk menangkis bentuk-bentuk kekeliruan masyarakat memandang JAI serta menghindari diri sebagai sasaran kekerasan lagi. Selain itu, mereka juga berharap bisa hidup merdeka tanpa intervensi dan intimidasi dari siapapun, karena mereka yakin bahwa masalah keyakinan merupakan hak privat seseorang dengan Tuhan-nya. Bagi mereka, asalkan keyakinan tersebut tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain, tidak memperburuk citra Islam di mata agama lain, serta tidak merongrong kewibawaan pemerintah yang sah, maka tak ada salahnya menjadi JAI. Selain itu, mereka juga sangat berharap agar segera mendapatkan kepastian hukum dan jaminan keamanan di manapun mereka akan tinggal. Terbentuknya kelompok pengungsi JAI di Lombok sebagai hasil dari praktik artikulatoris juga dipengaruhi oleh wacana di luar dirinya. Satuan wacana tersebut membentuk identitas mereka secara kolektif. Adanya Ahmadiyah versi 101

Kutipan kata kata seorang remaja JAI berdasarkan wawancara dengan para pengungsi remaja Jemaat Ahmadiyah Indonesia pada 15 Desember 2010 di Asrama Transito.


132

MUI, NU, Muhammadiyah, atau elemen lain baik yang pro maupun kontra dengan Ahmadiyah merupakan bagian dari wacana tersebut. Yang menjadi bahan perdebatan adalah Apakah JAI termasuk Islam atau tidak? Tak sedikit dari kelompok Islam yang menginginkan Ahmadiyah keluar dari entitas bernama Islam. Namun, JAI menanggapi hal tersebut dengan tenang dan santun, seolah tidak mengalami lack secara internal. Walaupun pada dasarnya, warga JAI sangat ingin diakui. Mereka menyadari sulitnya hidup di tengah bangunan besar (superstruktur) yang turut membentuk identitas sekaligus menentukan kelanjutan hidupnya. Dalam hal ini, JAI melakukan konformitas dengan bersikap damai, sabar, dan taat terhadap Ulil Amri. Pada tataran simbolik, JAI memiliki need pada Liyan. Akan tetapi, JAI mengaku sudah melampaui kebutuhan tersebut, karena sudah memiliki fantasi yang diperjuangkan. Fantasi ini kemudian bermuara pada desire yang mendorong mereka untuk melampaui yang legal formal, dan mencapai jouissance. Hal ini untuk menjaga apabila demand atau tuntutan di dunia verbal tidak didapatkan oleh JAI, maka mereka memiliki fantasi, yaitu berpasrah dengan menyerahkan sepenuhnya pada mahkamah Ilahi. Dalam konteks keimanan, Tuhan lagi-lagi dihadirkan, karena diyakini sebagai zat yang bisa memenuhi desire mereka. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ketua JAI NTB : “Walaupun penjelasan kami sudah final, maka bagi siapa saja yang masih menyangsikan, ragu-ragu, muncul syak wasangka dan belum paham, maka kami masih membuka diri untuk diskusi bil-hikmah, selebihnya kami


133

serahkan sepenuhnya kepada keputusan MI (Mahkamah Ilahi). 102 Inilah ciri khas yang muncul dari JAI, sebuah entitas yang disatukan oleh prinsip tunggal gerakan keagamaan. Reaksi tersebut menunjukkan JAI sudah melampaui need atau kebutuhan dalam tataran verbal, dan sedang menuju desire atau hasrat. Mereka merasa tuntutan pada dunia simbolik (hukum dan masyarakat) tidak bisa memenuhi hasratnya. Saat ini, mereka tengah memelihara fantasi, untuk menemukan gairah kembali pada kediriannya yang utuh. Akan tetapi, di sisi lain mereka tengah menggunakan strategi untuk melawan hegemoni tersebut. Jemaat Ahmadiyah melakukan counter hegemony dengan caranya sendiri, damai, yaitu jihad dengan pena.

C. Jihad dengan Pena : Artikulasi Subjek yang “Berdaya”

Persoalan JAI di atas telah dibaca melalui pisau analisis hegemoni dan pembentukan identitas. Perdebatan sekaligus pertarungan identitas dan hegemoni terlihat pada dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, adanya beberapa kelompok dalam entitas Islam menginginkan agar Ahmadiyah keluar dari Islam dengan alasanalasan yang sudah dijelaskan. Kelompok masyarakat muslim yang awam kemudian mendengar kata-kata ulama dan mengikuti kelompok muslim yang hegemonik tersebut. Di sisi lain, Ahmadiyah dengan segala argumennya matimatian mempertahankan dirinya bagian dari Islam. Pertentangan yang belum ada

102

Dalam kutipan surat Ketua DPW JAI NTB yang dialamatkan ke Gubernur NTB dengan menyertakan tulisan seputar penjelasan JAI tentang Eksistensi Hukum dan teologi JAI Wilayah NTB, pada tanggal 20 Oktober 2011.


134

titik temunya ini terus-menerus menjadi wacana, yaitu sesuatu yang diartikulasikan. Selain perdebatan tersebut, satu hal yang tak bisa dilupakan adalah JAI khususnya di Lombok merupakan masyarakat sebagai praktik artikulatoris. Kelompok ini menjadi subjek yang berada dalam struktur dan masyarakat yang selalu

belum

selesai,

sehingga

secara

terus

menerus

menyuarakan

kepentingannya. Hal ini untuk menunjukkan identitas ke-Ahmadiyah-annya, yang bagi sisi Liyan merupakan suatu identitas yang bermasalah. Identitas

bisa

terbentuk sebagai akibat dari proses identifikasi dengan ideologi. Jemaat ini pun terbentuk karena ideologi yang ditanamkan oleh organisasi atau alirannya. Berbicara tentang hegemoni tidak bisa dilepaskan dari subjek politik. Meskipun menjadi kelas subordinasi dan korban kekerasan, JAI juga merupakan subjek yang memiliki artikulasi. Jemaat Ahmadiyah Indonesia juga menyadari sebagai bagian dari struktur harus mengikuti hukum yang berlaku di dalamnya. Dengan mengikuti hal tersebut, JAI telah menjadi subjek politik. Dalam praktik diskursif,

Jemaat Ahmadiyah Indonesia, khususnya di Lombok mati-matian

membentuk identitasnya sebagai bagian dari Islam. Perjuangan ini terasa begitu sulit bagi JAI, karena mereka berhadapan dengan bangunan besar, yaitu entitas Islam di Indonesia. Oleh karena itu, mereka memerlukan strategi, yang dalam bahasa-nya Gramsci adalah untuk melakukan counter hegemony. Kekerasan biasanya memunculkan kebungkaman, yakni diam atas segala peristiwa yang dialami. Tidak demikian halnya dengan para pengungsi JAI. Mereka bersama dengan para pemimpinnya dan mubalig aktif menyuarakan hasrat atau kebutuhan mereka. Kelompok warga JAI ini berjuang untuk mendapatkan


135

setidaknya dua hal, yaitu legalitas identitas dan ketenangan dalam menjalankan ajarannya. Untuk hal yang pertama, pengakuan itu akan berhasil jika adanya titik kompromi yang mempersempit jurang perbedaan dari setiap entitas. Inilah yang menurut JAI perlu sebuah dialog khidmat tanpa adanya kebencian. Bagi Jemaat Ahmadiyah, pengertian jihad saat ini adalah dengan tulisan atau pena. Jihad menggunakan kekerasan atau pedang hanya ada di zaman Nabi Muhammad SAW (Rasulullah SAW).

Menurut Jemaat Ahmadiyah,

jihad

menggunakan tulisan berdasarkan argumen tertentu akan menjadikan prosesnya lebih menarik. Untuk mencapai kebenaranpun berdialog melalui tulisan tidak sampai menjatuhkan korban. Hal inilah yang cukup disayangkan oleh JAI atas fenomena kekerasan yang terjadi. Mengapa tidak mengulang sejarah yang dulu, berdialog, dan debat terbuka? Yang terjadi saat ini justru sebaliknya, yaitu ada semacam keengganan dari pihak Liyan untuk mengakrabi Ahmadiyah lebih jauh. Dalam sejarahnya, penyebaran ajaran Ahmadiyah memang melalui tulisan. Dapat dilihat, terdapat 84 buah buku dan tulisan-tulisan lainnya yang dibuat oleh pendiri Ahmadiyah, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Buku dan tulisan itulah yang menjadikan jemaatnya memiliki banyak pengetahuan tentang Islam dan ajarannya, baik yang terkait hal-hal duniawi maupun surgawi. Bacaan-bacaan itu pula yang menjadikan mereka gemar berdialog atau berargumen dengan nalar. Menurut mereka, perbedaan pendapat itu merupakan hal yang biasa. Itulah guna bertemu dan berdialog, yakni untuk menemukan titik kompromi. Perjuangan dengan jihad pena dilakukan oleh Ahmadiyah termasuk pengurus JAI di Lombok melalui majalah, koran, dokumen, dan buku-buku berisi klarifikasi tentang sangkaan dari kelompok yang kontra dengannya. Selain itu,


136

seperti dikatakan di depan, Ahmadiyah juga memiliki TV Internasional, Muslim Television Ahmadiyya (MTA), di London, yang mengudara selama 24 jam tanpa iklan. Semuanya memberitakan tentang agama Islam. Televisi inilah yang ditonton oleh semua Jemaat Ahmadiyah termasuk oleh para pengungsi. JAI di Lombok juga memiliki koleksi VCD yang berisi tentang perjalanan Ahmadiyah di berbagai negara Barat. Inilah yang sering dibagi-bagikan jika ada orang nonAhmadi yang ingin melihat perkembangan Ahmadiyah di berbagai negara. Pada tataran ini Jemaat Ahmadiyah sedang melawan arus hegemonisasi hubungan sosial yang terjadi, karena moda baru dalam penyebaran budaya lewat media massa. Dalam lingkup nasional, JAI juga memiliki sekolah mubalig nasional di Parung, Bogor yang berbahasa Urdu, Jerman, dan Perancis untuk mempelajari agama Islam. Akan tetapi, sudah beberapa tahun ini sekolah itu tidak diberikan izin beroperasi oleh pemerintah seiring dengan keluarnya SKB Tiga Menteri, karena dianggap sebagai upaya penyebaran ajaran Ahmadiyah. Sejak awal kedatangannya di Indonesia, Jemaat Ahmadiyah mendapat kecaman keras lewat tulisan di Tapaktuan. Hal ini ditanggapi dengan tulisan pula oleh JAI. Hanya saja, di era Reformasi yang katanya mengagung-agungkan kebebasan, ternyata tak membuat pikiran masyarakat Indonesia menjadi lebih bebas. Yang lebih menonjol adalah justru seruan untuk membenci dengan bertindak di luar batas, serta menjadikan JAI sebagai “musuh bersama” umat Islam. Oleh karena itu, jadilah JAI di Lombok sebagai salah satu sasaran kekerasan yang berlangsung selama satu dasawarsa.


137

JAI dapat digambarkan dalam sebuah adagium, berdaya dalam ketidakberdayaan. Seperti itulah situasi yang dialami oleh JAI khususnya pengungsi di Asrama Transito. Kekuatan mereka adalah pada strategi untuk menulis dan berdialog. Tentunya ini dilakukan JAI bersama para pemimpin dan mubalignya di barisan depan. Inilah yang disebut Gramsci dengan strategi dengan menonjolkan kepemimpinan intelektual dan moral. Mereka seolah-olah tak melawan dan menerima takdir yang diberikan. Dalam bahasanya Lacan, JAI seolah-olah berkompromi dengan Liyan (neurosis), yaitu melindungi dirinya dari hasrat yang tak sadar sekaligus diamdiam mengekspresikannya. Kaitan dengan melindungi diri, takiyah yang dituduhkan kepada mereka bisa dibaca seperti itu. Sebagai korban, mereka bukanlah sekelompok orang yang lemah dan tak berdaya, melainkan subjek yang melakukan strategi tertentu untuk lepas dari belenggu kekerasan. Hal yang tidak bisa diabaikan pula dalam konteks Ahmadiyah adalah dibutuhkannya peran pemerintah untuk melindungi JAI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. JAI merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak asasi dan membutuhkan perlindungan. Sangat disayangkan apabila negara justru menjadi pemicu keresahan masyarakat dan menjadi salah satu agen penyebar wacana yang mendorong kekerasan. Hal ini sejalan dengan konsep Laclau-Mouffe yang mengingatkan bahwa politik bukanlah masalah “mendaftar kepentingan-kepentingan yang sudah ada, melainkan memainkan peran penting dalam pembentukan subjek-subjek politik”. Yang paling penting untuk diamati adalah bentuk-bentuk hubungan eksploitatif yang ada. Harapan JAI bertumpu besar pada pemerintah untuk tidak menjadikan hubungan eksploitatif


138

berlangsung terus-menerus dan berperan penting untuk pembentukan subjek politik dalam sebuah entitas besar bernama Indonesia. Jemaat Ahmadiyah Indonesia menyadari bahwa masyarakat tidak mungkin menerima keberadaan mereka sepenuhnya. Akan tetapi, mereka masih memiliki need (kebutuhan), sehingga segala usaha tetap dilakukan. Jemaat Ahmadiyah sebagai wacana, yang identitasnya masih terus diperjuangkan dan tak pernah selesai, berjuang demi kehidupan yang lebih baik, sekaligus bebas dari kekerasan. Kebutuhan untuk mendapatkan hal tersebut juga disertai dengan hasrat untuk melampauinya melalui fantasi mendapatkan keutuhan dari Ilahi. Mungkinkah need dan “tuntutan” pada dunia simbolik ini akan terwujud ataukah hanya akan menjadi sebuah utopia? Terwujud atau tidak, toh bagi JAI, mereka sudah memiliki fantasi bahwa perjuangan akan tetap berlanjut. Dengan menjadi Ahmadi, itulah sebenar-benarnya hasrat yang ingin dicapai JAI. Setidaknya mereka juga memahami satu hal bahwa penderitaan adalah kenikmatan yang terselubung.


139

BAB V PENUTUP

Perbincangan mengenai Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) memang selalu mengundang perdebatan. Organisasi JAI yang sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 1925 ini telah mengalami rangkaian sejarah pertentangan dengan berbagai kelompok atau ormas Islam lainnya. JAI menyebut dirinya sebagai organisasi atau jemaat yang menjadi bagian dari entitas Islam di Indonesia. Inilah yang menyebabkan terjadinya fragmentasi dalam masyarakat muslim di Indonesia. Bahkan, penyebutan ini telah menjadi pemicu bagi terjadinya kekerasan yang beruntun terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia, khususnya di Lombok sejak tahun 1998. Yang menjadi sumber perdebatan sekaligus pertarungan identitas dan hegemoni adalah beberapa kelompok dalam entitas Islam yang menginginkan Ahmadiyah keluar dari Islam. Alasan mereka seperti hal-hal yang sudah dijelaskan menurut versi dan sejarah yang diketahui. Jemaat Ahmadiyah Indonesia dianggap telah merenggut jouissance atau ketenangan yang menjadi cita-cita umat Islam pada umumnya. Sedangkan Jemaat Ahmadiyah dengan segala argumennya mati-matian menamakan dirinya bagian dari Islam. Sementara itu kelompok masyarakat muslim yang awam mendengar kata-kata ulama dan akhirnya mengikuti kelompok hegemonik tersebut. Pertentangan ini belum menemukan titik kompromi, atau bahkan takkan menemukan titiknya ini terusmenerus menjadi wacana. Dalam hal ini JAI sebagai subjek harus berhadapan


140

dengan entitas umat Islam, yang sekaligus menjadi bagian dari entitas besar bangsa Indonesia. Sebagai sasaran kekerasan massa selama lebih dari satu dekade (tahun 1998-2010), JAI bukannya tanpa trauma karena telah kehilangan harta benda dan ketenangan untuk beribadah terganggu. Akan tetapi, mereka tidak memandang diri sepenuhnya sebagai korban. Dengan dukungan kerohanian dari organisasi dan peran pemimpin serta mubalig mereka terlihat sangat tangguh. Di satu sisi, warga JAI terkesan tak berdaya karena menjadi korban dan kelas tersubordinasi. Namun di sisi lain, JAI muncul sebagai jemaat atau kelompok yang bisa berstrategi dan “berdaya”. Pola bertahan Jemaat Ahmadiyah telah mempengaruhi cara mereka mengelola trauma pasca-kekerasan. Mereka memaknai kekerasan yang ada dalam koridor keimanan bahwa semua yang terjadi itu adalah takdir dari Allah SWT, sebagai ujian dan cobaan. Akan tetapi, hal itu tidak membuat mereka hanya diam. JAI tetap melakukan perlawanan dalam arti lain. Mereka sangat menghindari perlawanan dengan kekerasan,dan membahasakan perlawanan mereka dengan santun. Dari kenyataan ini dapat disimpulkan bahwa kelompok anti-kekerasan tidak selamanya berarti lemah dan tak berdaya. Mereka berdaya dalam ketidakberdayaan. Jihad dengan pena adalah semboyan warga JAI dalam melakukan perjuangan. Telah banyak upaya dialog, debat, dan tulisan dari Ahmadiyah untuk menangkis pernyataan kelompok-kelompok yang bagi mereka merupakan fitnah. Dalam melawan, mereka juga mengaku taat dengan keputusan Ulil Amri (pemerintah berkuasa). Hal ini terbukti dari ketaatan mereka terhadap semua


141

keputusan pemerintah. Warga JAI selalu mengikuti keputusan pemerintah termasuk untuk tetap tinggal di Asrama Transito. Dari JAI dapat dilihat bahwa perlawanan itu tidak harus dilakukan secara frontal, melainkan bisa juga dengan penanaman ideologi yang dapat menjadikan suatu kelompok bisa terus bertahan. JAI menjadi subjek yang lack dan tetap membutuhkan pengakuan dari Liyan. Namun, melihat kekuasaan keberagamaan yang terdiri dari superstruktur yang disebut Islam di Indonesia, keinginan itu tidaklah mudah untuk dicapai. Islam di Indonesia terdiri dari berbagai elemen dengan ideologinya masingmasing. Untuk menghadapi entitas besar tersebut, JAI melakukan strategi dengan counter hegemony. Mereka berjuang untuk diakui, atau lebih tepatnya untuk diberi ketenangan dalam beribadah dan menjalankan ajarannya. Jemaat Ahmadiyah Indonesia, khususnya di Lombok pasang badan untuk membela (ideologi) ajarannya. Tak bisa dimungkiri, proses tersebut tidaklah semudah membalik telapak tangan. Tak tertutup kemungkinan bahwa sewaktu-waktu riak-riak kecil kekerasan bisa meletup lagi apabila pihak-pihak dalam kelompok hegemonik tetap melakukan pelabelan terhadap JAI. Selain itu, apabila JAI gagal pada tataran untuk menegosiasikan dialog dan melakukan counter maka identitasnya pun akan terancam. Keberadaan aktor-aktor yang kontra dan melarang Ahmadiyah tetap akan melihat Jemaat Ahmadiyah sebagai ancaman. JAI dianggap sebagai penganggu dan perebut jouissance dari umat Islam mainstream. Jemaat Ahmadiyah merupakan kelompok yang muncul sebagai “wajah lain” dari Islam yang ada di Indonesia. Bagi JAI, menjadi Ahmadi adalah fantasi menuju pencapaian hasrat mereka, yaitu Ilahi. Keberadaan “wajah lain” ini


142

mengakibatkan tindak kekerasan muncul sebagai akibat dari ekses atas kelompok umat Islam “mainstream” Harapan

Jemaat

yang tidak bisa menerima kelompok subordinasi.

Ahmadiyah

sebenarnya

merupakan

harapan

kelompok

tersubordinasi yang tidak ingin identitasnya dibentuk dan ditentukan oleh elemen lain yang memiliki kuasa. Kecenderungan yang muncul kemudian adalah bahwa identitas dan kelangsungan hidup suatu kelompok ditentukan oleh kelompok lain. Pada dasarnya orang beragama sebaiknya tidak perlu takut dipengaruhi oleh ajaran yang dianggap “sesat” jika dia memiliki basis kegamaan yang kuat dalam dirinya masing-masing. Harapan yang kemudian muncul dari kajian ini adalah untuk mencapai semangat sosialisme yang membuka ruang-ruang bagi munculnya gerakan sipil baru. Perlu adanya keterbukaan pemikiran untuk memahaminya. Harus diakui keterbukaan itu kadang terhalang oleh keinginan untuk selalu menguasai dan muncul sebagai yang paling “benar”. Di sinilah terletak pentingnya dialog dalam sebuah artikulasi wacana karena bukanlah suatu hal yang bijak untuk men-judge satu kelompok berdasarkan keyakinan yang dianutnya. Tarik ulur dan perdebatan semacam ini bisa jadi merupakan sebuah proses yang normal dalam kehidupan sosial budaya : ada pertarungan, ada perebutan. Itulah ruang-ruang yang disediakan untuk perubahan demokrasi. []


143

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. 2008 (cet Indonesia). Mukhlis Ilyas (penerj.). Filsafat Ajaran Islam. Bogor : Jemaat Ahmadiyah Indonesia Ahmadiyah Indonesia, Jemaat. 2007. Kami Orang Islam. Jakarta : Jemaat Ahmadiyah Indonesia Al Hadar, Abdullah Hasan. 1980. Ahmadiyah Telanjang Bulat di Panggung Sejarah. Bandung : Al.Ma’aruf Ali, Suryadharma. Ultimatum Suryadharma Ali. Tempo. Edisi 13-19 September 2010 Basit, Ali. 2005. Jawaban Jemaat Ahmadiyah Indonesia Atas Pertanyaan Komisi VIII DPR RI pada Temu Wicara Tanggal 31 Agustus 2005. Bogor : Dokumen Jemaat Ahmadiyah Indonesia Callinicos, Alex. 1976. Althusser’s Marxism. London: Pluto Press Limited Dokumen-dokumen Dewan Pengurus Wilayah Jemaat Ahmadiyah Lombok Barat. 2002-2010 Galtung, Johan. 2003. Asnawi dan Safruddin (penerj.). Studi Perdamaian : Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban. Surabaya : Pustaka Eureka Green, Gill. 2009. The End of Stigma?: Changes in the Social Experience of Long Term Illness. London and New York : Routledge Muslim, Syaiful. 2006. Pemda Mesti Tegas. Suara NTB Edisi 6 Februari 2006


144

Madaniy, KH.A. Malik. 2008. Memahami Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Ahmadiyah. Dalam Merekonstruksi Ukhuwah dan Memahami Aliran Sesat. Yogyakarta : Majelis Ulama Indonesia Mona. 2005. H. Suhadi : Berkarya dengan Musik. Dalam Ahmadiyah antara Stigma dan Diskriminasi. Yogyakarta : Majalah SULUH Mouffe, Chantal. 1979. Hegemony and Ideology in Gramsci. Dalam Chantal Mouffe (ed). Gramsci and Marxist Theory. London-Boston : Routledge Mustafa, Aris, dkk. 2005. Ahmadiyah : Keyakinan yang Digugat. Jakarta : Pusat Data dan Analisa TEMPO Nursyahid, Ali. 2008. Laporan Investigasi (Kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Manislor Kuningan-Jawa Barat dan Lombok-NTB…). Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Sidik, Munasir. 2008 (cet.II). Dasar-dasar Hukum dan Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Jakarta : Jemaat Ahmadiyah Indonesia Sihombing, Uli Parulian dkk. 2008. Menggugat Bakorpakem (Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia). Jakarta : The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) Siswono, Eko. “Djoko Suyanto : Pemerintah Tidak Bisa Melarang Kepercayaan”. Jakarta : Tempo, Dalam media Darsus Volume VI, Nomer 3 edisi Maret 2011 Stavrakakis, Yannis. 1999. Lacan and The Political. London : Routledge Sunardi, St. Logika Demokrasi Plural-Radikal. Desember 2012. Yogyakarta : Jurnal Ilmu Humaniora Baru Vol.3 No.1


145

Tim Klarifikasi Tadzkirah Jemaat Ahmadiyah Indonesia. 2003. Klarifikasi atas Telaah Buku Tadzkirah. Jakarta : Jemaat Ahmadiyah Indonesia Zulkarnain, Iskandar. 2005. Gerakan Ahmadiyah di Indonesia. Yogyakarta: LkiS Wawancara dengan Anang Sanusi, Koordinator Mubalig JAI di wilayah DIY dan Jawa Tengah. 29 Maret 2011 di Markas JAI di Yogyakarta Wawancara dengan Ir. Jauzi, Pimpinan Wilayah Ahmadiyah Lombok Barat. 16 Desember 2010 di Rumah Pribadinya di Lombok Wawancara dengan Ust Maruf, salah satu anggota MUI NTB. 02 Januari 2012 di Sumbawa Barat Wawancara dengan Muhsin, salah satu anggota MUI Yogyakarta,. 31 Maret 2011 di Kantor MUI DIY Wawancara dengan Nasiruddin Ahmadi Penasehat Ahmadiyah di Lombok. 15 Desember 2010 di Asrama Transito ------------------------. 23 Januari 2012 via telepon Wawancara dengan Remaja Ahmadiyah. 15 Desember 2010 di Asrama Transito Wawancara dengan Syahidin Koordinator Pengungsi. 14-16 Desember 2010 di Asrama Transito ------------------------. 22-23 Juli 2011 di Asrama Transito Wawancara dengan KH. Syamsul Ismain Lc, ulama di Sumbawa Barat. 30 Desember 2011 di Sumbawa Barat Wawancara dengan Yusuf, Pegiat Lembaga Studi Kemanusiaan (Lensa). 14 Desember di kantor Lensa.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Recommend Documents