PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI

ANALISIS PENYESUAIAN FISKAL UNTUK MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN Studi Kasus di KUD Bersama Makmur

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh : P. Bayu Budi Raharjo 092114004

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2013

i


ii


iii


PERSEMBAHAN

Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaanpencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. (Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus 10 ; 13)

Skripsi ini kupersembahkan untuk: Bapakku FX Kasirin dan Ibuku MM Tumirah Adikku Lusia Nrimaningsih dan Antonius Krista Bambang Tri Pamungkas Tiara Sasotyaningtyas dan keluarga Serta sahabat-sahabatku semua

iv


UNIVERSITAS SANATA DHARMA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: Analisis Penyesuaian Fiskal Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan (Studi kasus di KUD Bersama Makmur) dan diajukan untuk diuji pada tanggal 28 Agustus 2013 adalah hasil karya saya. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

v


LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTIAN AKADEMIS

Yang bertandatangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama

: P. Bayu Budi Raharjo

NIM

: 092114004

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Penyesuaian Fiskal Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KUD Bersama Makmur).

Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas dan mempublikasikasnya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

vi


KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi dengan judul Analisis Penyesuaian Fiskal Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan (Studi kasus di KUD Bersama Makmur), bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dan tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan penuh dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan berkat-Nya dalam penyelesaian skripsi ini. 2. Dr. Ir. Paulus Wiryono P., S.J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang memberikan kesempatan belajar bagi penulis. 3. Dr. H. Herry Maridjo, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. 4. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma. 5. Dr. FA. Joko Siswanto, M.M.,Akt.,QIA selaku Panitia Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi. 6. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si.,Akt.,QIA selaku Panitia Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi.

vii


7. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat baik bagi penulis selama belajar di Universitas Sanata Dharma. 9. Seluruh staf Sekretariat Fakultas Ekonomi, staf dan mitra Perpustakaan, dan seluruh karyawan Universitas Sanata Dharma yang telah membantu penulis selama belajar di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 10. Keluarga Besar KUD Bersama Makmur atas bantuan dan ijin yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian. 11. Kedua orang tuaku dan kedua adikku serta semua keluarga yang mendukung dalam doa dan semangat. 12. Tiara Sasotyaningtyas dan keluarga yang selalu mendukung dalam doa dan semangat. 13. Sahabat-sahabatku yang selalu berbagi suka dan duka. 14. Teman-teman MPT dan teman-teman Akuntansi angkatan 2009 dan semua angkatan yang selalu mendukung dan memberikan warna baru dalam hidupku. 15. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

viii


Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh sebab itu penulis menerima saran dan kritik yang dapat berguna bagi penulis dikemudian hari. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

ix


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................. ii HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... iii HALAMAN PERSEMBAHAN ..................................................................... iv HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ......................... v HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ................... vi HALAMAN KATA PENGANTAR ............................................................... vii HALAMAN DAFTAR ISI ............................................................................. x HALAMAN DAFTAR TABEL ..................................................................... xiv HALAMAN DAFTAR GAMBAR ................................................................. xv HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ............................................................. xvi ABSTRAK ...................................................................................................... xvii ABSTRACT ..................................................................................................... xviii BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................... 1 A. Latar Belakang .......................................................................... 1 B. Rumusan Masalah .................................................................... 3 C. Batasan Masalah ....................................................................... 3 D. Tujuan Penelitian ..................................................................... 3 E. Manfaat Penelitian ................................................................... 4 F. Sistematika Penulisan ............................................................... 4

BAB II

LANDASAN TEORI ..................................................................... 6 A. Pajak ........................................................................................ 6

x


1. Definisi Pajak....................................................................... 6 2. Pengelompokan Pajak .......................................................... 7 3. Asas Pemungutan Pajak ....................................................... 8 4. Sistem Pemungutan Pajak.................................................... 8 5. Pajak Penghasilan Badan ..................................................... 9 6. Pengelompokan Penyesuaian Fiskal..................................... 36 7. Tarif Pajak ............................................................................ 38 8. Perhitungan Pajak ................................................................ 39 B. Laporan Keuangan.................................................................... 40 1. Pengertian Laporan Keuangan ............................................. 40 2. Jenis-jenis Laporan Keuangan ............................................. 41 C. Koperasi .................................................................................... 42 1. Pengertian Koperasi ............................................................. 42 2. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi .................................. 42 3. Prinsip Koperasi................................................................... 42 4. Modal Koperasi ................................................................... 43 5. Selisih Hasil Usaha .............................................................. 44 6. Jenis Koperasi ...................................................................... 45 7. Pendapatan dan Beban Koperasi ......................................... 45 D. Penelitian Terdahulu ................................................................. 47 BAB III METODE PENELITIAN ............................................................... 53 A. Jenis Penelitian ........................................................................ 53 B. Waktu dan Tempat Penelitian ................................................. 53

xi


1. Waktu Penelitian .................................................................. 53 2. Tempat Penelitian ................................................................ 53 C. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian .................................. 53 1. Subjek Penelitian ................................................................ 53 2. Objek Penelitian .................................................................. 53 D. Data .......................................................................................... 54 E. Teknik Pengumpulan Data ...................................................... 54 1. Wawancara .......................................................................... 54 2. Dokumentasi ........................................................................ 55 F.

Teknik Analisis Data ............................................................... 55

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ....................................... 59 A. Sejarah KUD Bersama Makmur ............................................... 59 B. Visi dan Misi ............................................................................ 60 C. Struktur Organisasi .................................................................. 61 1. Pelaksana Kegiatan .............................................................. 61 2. Pengawas Kegiatan .............................................................. 63 D. Keanggotaan ............................................................................. 64 E. Bidang Usaha............................................................................ 64 F. Selisih Hasil Usaha (SHU) ....................................................... 66 G. Kebijakan Akuntansi dan Perpajakan ....................................... 67 BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .................................... 69 A. Deskripsi Data ......................................................................... 69 1. Neraca Tahun 2011 ............................................................. 70

xii


2. Laba Rugi Tahun 2011 ........................................................ 74 B. Analisis Data ............................................................................ 77 1. membuat analisis penyesuaian fiskal terhadap laporan keuangan KUD Bersama Makmur yang disajikan menurut SAK dengan UU PPh ........................................... 77 2. menentukan besarnya pajak penghasilan terutang KUD Bersama Makmur sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ...................................................... 107 C. Pembahasan .............................................................................. 113 BAB VI PENUTUP ...................................................................................... 121 A. Kesimpulan .............................................................................. 121 B. Keterbatasan Penelitian ............................................................ 122 C. Saran ........................................................................................ 122 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 124 LAMPIRAN

.......................................................................................... 127

xiii


DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Tarif penyusutan harta berwujud ..................................................... 32 Tabel 2.2. Tarif amortisasi harta tak berwujud ................................................. 34 Tabel 2.3. Formula umum penghitungan pajak penghasilan berdasarkan SPT 1771 ........................................................................................ 39 Tabel 5.1. Neraca KUD Bersama Makmur 2011 ............................................. 70 Tabel 5.2. Laba Rugi KUD Bersama Makmur 2011 ........................................ 74 Tabel 5.3. Analisis komponen pendapatan bruto yang sesuai dengan objek pajak ....................................................................................... 77 Tabel 5.4. Analisis komponen biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan ............................................. 83 Tabel 5.5. Perbedaan perhitungan penghasilan kena pajak tahun 2011 yang dilakukan oleh KUD Bersama Makmur dengan hasil analisis peneliti ................................................................................ 108 Tabel 5.6. Perbedaan perhitungan pajak penghasilan terutang tahun 2011 yang dilakukan oleh kopersi dengan hasil analisis peneliti ............. 112

xiv


DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. Skema penyesuaian fiskal terhadap pendapatan ........................ 12 Gambar 2.2. Skema penyesuaian fiskal terhadap biaya. ................................ 21 Gambar 4.1. Struktur Organisasi ................................................................... 61

xv


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1

Daftar Pertanyaan

Lampiran 2

Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3

Perhitungan penyusutan yang dilakukan oleh peneliti

Lampiran 4

Perhitungan penyusutan yang dilakukan oleh KUD Bersama Makmur

Lampiran 5

Dokumen Surat Setoran Pajak

Lampiran 6

Dokumen SPT Tahunan

Lampiran 7

Laporan Keuangan KUD Bersama Makmur

xvi


ABSTRAK ANALISIS PENYESUAIAN FISKAL UNTUK MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN Studi Kasus di KUD Bersama Makmur P. Bayu Budi Raharjo Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2013 Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui ketepatan dalam melakukan penyesuaian fiskal dalam perhitungan pajak penghasilan wajib pajak badan KUD Bersama Makmur (2) untuk mengetahui ketepatan penghitungan Pajak Penghasilan terutang wajib pajak badan KUD Bersama Makmur dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan ini adalah (1) memahami dan mendeskripsikan data yang diperoleh dari KUD Bersama Makmur yaitu Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2) menganalisis data dengan cara membuat penyesuaian terhadap laporan keuangan KUD Bersama Makmur yang disajikan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, yaitu dengan mengelompokan penyesuaian fiskal dalam Formulir 1771 lampiran 1 (3) membuat perhitungan pajak penghasilan terutang berdasarkan UndangUndang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008. Kesimpulan penelitian ini adalah (1) penyesuaian fiskal dalam penghitungan pajak penghasilan terutang wajib pajak badan KUD Bersama Makmur tidak dilakukan dengan tepat (2) perhitungan pajak penghasilan terutang wajib pajak badan KUD Bersama Makmur tidak tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

xvii


ABSTRACT ANALYSIS OF FISCAL ADJUSTMENT FOR CALCULATING INCOME TAX PAYABLE FOR INSTITUTIONAL TAX PAYER A Case study at KUD Bersama Makmur P. Bayu Budi Raharjo NIM : 092114004 Sanata Dharma University Yogyakarta 2013 The purpose of this research are (1) to determine the accuracy of the fiscal adjustment in calculating income tax for institutional tax payer of KUD Bersama Makmur (2) to determine the accuracy of the calculation of income tax payable for institutional tax payer KUD Bersama Makmur based on the existing tax law. The steps undertaken to achieve this goals were : (1) understanding and describing the data obtained from KUD Bersama Makmur, Financial Statements prepared under Statement of Financial Accounting Standards (IFRS); (2) analyzing the data making adjustments to the financial statements of KUD Bersama Makmur are presented according to the Financial Accounting Standards (IFRS) based on the Income Tax Act 36 of 2008. The adjustment was undertaken by classifying fiscal adjustment on Form 1771, attachment 1; (3) Calculating the income tax payable based on the Income Tax Act 36 of 2008. The conclusion of this research are: (1) the fiscal adjustment in the calculation of income tax payable for institutional tax payer KUD Bersama Makmur has not properly done; (2) the calculation of income tax payable for institutional tax payer KUD Bersama Makmur did not comply the tax laws and regulations.

xviii


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pajak merupakan kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008). Pajak yang dibayarkan tersebut memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan negara dan pengaturan. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai negara yang bersifat rutin maupun untuk kepentingan pembangunan. Sedangkan sebagai pengatur pajak dimaksudkan sebagai pengatur kehidupan sosial masyarakat. Di sisi lain pajak yang merupakan beban bagi perusahaan mengakibatkan tidak satupun perusahaan yang dengan sukarela dan senang hati membayar pajak. Bagi negara yang terpenting adalah perusahaan telah taat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak yang disetorkan oleh perusahaan didasarkan pada laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang dibuat perusahaan disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) namun dalam perhitungan pajak laporan keuangan harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan, sehingga menimbulkan perbedaan dalam perhitungan laba(rugi) yang

1


2

dihasilkan oleh perusahaan maka dalam hal ini perlu dilakukan penyesuaian yang disebut dengan penyesuian fiskal. Penyesuaian fiskal dilakukan agar laba (rugi) komersial sesuai dengan laba (rugi) yang dihitung menurut peraturan perpajakan sehingga laba (rugi) tersebut dapat dengan tepat digunakan sebagai dasar penghitungan pajak yang akan disetorkan. Penyesuaian fiskal wajib dilakukan oleh Wajib Pajak Badan , termasuk koperasi. Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang melakukan kegiatan akuntansi dan membuat laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban, atas kegiatan tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian fiskal antara selisih hasil usaha yang dihitung oleh koperasi sesuai dengan standar akuntansi perkoperasian dengan selisih hasil usaha yang dihitung sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Koperasi Unit Desa (KUD) Bersama Makmur dalam melakukan pembayaran pajak belum melakukan penyesuaian fiskal sedangkan dalam pembayaran pajak, penghasilan dan beban harus disesuaikan menurut peraturan perpajakan yang berlaku maka penulis

mengambil

judul

“Analisis

Penyesuaian

Fiskal

untuk

Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KUD Bersama Makmur)”.


3

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat mengambil rumusan masalah yaitu : 1. Apakah penyesuaian fiskal dalam penghitungan pajak penghasilan terutang wajib pajak badan KUD Bersama Makmur sudah dilakukan dengan tepat? 2. Apakah perhitungan pajak penghasilan terutang wajib pajak badan KUD Bersama Makmur sudah dilakukan dengan tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku?

C. Batasan Masalah Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah dalam hal penyesuaian fiskal dan perhitungan pajak penghasilan badan berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

D. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui ketepatan dalam melakukan penyesuaian fiskal dalam perhitungan pajak penghasilan badan KUD Bersama Makmur. 2. Untuk mengetahui ketepatan penghitungan Pajak Penghasilan terutang badan KUD Bersama Makmur dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.


4

E. Manfaat Penelitian 1. Bagi Universitas Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi rekan mahasiswa yang lain agar dapat menambah wawasan. 2. Bagi Perusahaan Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Koperasi KUD Bersama Makmur dalam menyusun penyesuaian fiskal dan laporan keuangan setelah penyesuaian fiskal yang sesuai dengan undang-undang pajak. 3. Bagi Penulis Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai penyusunan penyesuaian fiskal, dan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh penulis.

F. Sistematika Penulisan Bab I

: Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,

batasan

masalah,

tujuan

penelitian,

manfaat

penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II

: Tinjauan Pustaka Bab ini menguraikan tentang laporan keuangan, pengertian pajak, pajak penghasilan, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak,


5

koreksi fiskal, cara penghitungan pajak terutang wajib pajak badan, penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif, serta penelitian terdahulu. Bab III

: Metode Penelitian Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang digunakan.

Bab IV

: Gambaran Umum Perusahaan Dalam bab ini diuraikan mengenai sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, usaha yang dijalankan, modal, dan data lain yang berhubungan dengan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta.

Bab V

: Analisis Data Dan Pembahasan Dalam bab ini menjelaskan mengenai deskripsi data dan hasil dari analisis data serta pembahasan yang telah dilakukan peneliti.

Bab VI

: Penutup Dalam bab ini dituliskan kesimpulan dari hasil analisis data, keterbatasan penelitian serta saran.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pajak 1. Definisi Pajak Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Perpajakan, Mardiasmo (2009: 1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Andriani dalam buku Akuntansi Perpajakan, Agoes (2009:4), “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan berguna untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Menurut Smeets dalam buku Akuntansi Perpajakan, Agoes (2009:4), “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui normanorma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. Dalam Undang-Undang Perpajakan disebutkan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa

berdasarkan

6

Undang-Undang,

dengan

tidak


7

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur antara lain Iuran dari rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang, pajak dapat dipaksakan, tanpa jasa imbal (kontraprestasi) secara langsung, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 2. Pengelompokan Pajak Menurut Mardiasmo (2009 : 5) Pajak dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya. Menurut golongannya pajak dapat dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Sedangkan menurut lembaga pemungutnya pajak dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah


8

tangga negara. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 3. Asas pemungutan pajak Menurut Mardiasmo (2009 : 7), asas pemungutan pajak dapat dibagi menjadi asas domisili, asas sumber dan asas kebangsaan. Asas domisili (asas tempat tinggal), dimana negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri. Asas sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak dan Asas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. 4. Sistem pemungutan pajak Menurut Anastasia (2010 : 1), pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem self assessment. Sistem self assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentetuan peraturan perundangundangan perpajakan. Konsekuensi sistem self assessment, setiap wajib


9

pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri sendiri ke kantor pelayanan pajak. 5. Pajak penghasilan badan a. Pajak Penghasilan Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan disebutkan bahwa pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. b. Badan Menurut Anastasia (2010 : 311), mendefinisikan badan sebagai sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang termasuk badan antara lain Perseroan Tebatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Badan Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik dan organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.


c. Subjek Pajak Badan

10

dapat berupa Wajib Pajak Dalam Negeri dan

Wajib Pajak Luar Negeri. Wajib Pajak Dalam Negeri berupa badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri berupa badan atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia namun menerima memperoleh penghasilan dari Indonesiabaik melaluimaupun tanpa melalui usaha tetap. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri badan setahun dihitung dengan cara mengalikan Pendapatan Kena Pajaknya dengan Tarif Pajak. Sedangkan besarnya Penghasilan Kena Pajaknya (PKP) dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Anastasia 2010 : 311). d. Penyesuaian Fiskal Penyesuaian fiskal adalah koreksi yang dilakukan akibat adanya perbedaan antara laba/rugi komersial menurut SAK dengan laba/rugi fiskal menurut Ketentuan Perpajakan dalam buku Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis, menurut Anastasia (2010: 362). Perbedaan tersebut dapat dibedakan menjadi 2, yaitu : Beda Waktu dan Beda Tetap. Beda Waktu yaitu perbedaan antara ketentuan perpajakan

dengan

komersial

menyangkut

perbedaan

alokasi

pembebanan untuk suatu tahun pajak, tetapi jumlahnya secara total


11

tidak berbeda, dan Beda Tetap yaitu perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan yang bersifat permanen di mana alokasi maupun total jumlahnya berbeda. Koreksi atas beda waktu penghasilan akan menyebabkan koreksi positif pada saat penghasilan diterima dan akan menyebabkan koreksi negatif pada tahun-tahun berikutnya. Sedangkan koreksi atas beda tetap penghasilan akan menyebabkan koreksi negatif artinya penghasilan yang diakui oleh akuntansi komersial secara fiskal harus dikoreksi baik itu karena bukan merupakan objek pajak maupun karena telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final, hal ini akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang yang akhirnya akan menyebabkan pajak penghasilan terutang akan lebih kecil. Apabila penghasilan dan biaya dalam laba/rugi komersial telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka tidak perlu dilakukan penyesuaian fiskal. Berikut ini akan dijelaskan mengenai penyesuaian fiskal terhadap penghasilan dan biaya : 1) Penyesuaian Fiskal terhadap penghasilan Skema berikut ini akan membantu mempermudah pemahaman terhadap penyesuaian fiskal untuk penghasilan.


12

Dari skema di atas, dapat dilihat bahwa penghasilan yang termasuk

sebagai

pengakuannya

objek

sesuai

pajak

dengan

penghasilan ketentuan

dan

perpajakan

metode tidak

memerlukan penyesuaian fiskal atau langsung dapat diperhitungkan untuk menambah penghasilan kena pajak. a) Penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan Menurut pasal 4 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,

yang menjadi objek pajak adalah

penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal


13

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: (1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. (2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. (3) Laba usaha. (4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk : (a) Keuntungan

karena

pengalihan

harta

kepada

perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. (b) Keuntungan

karena

pengalihan

harta

kepada

pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. (c) Keuntungan

karena

likuidasi,

penggabungan,

peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan


14

usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun. (d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang

ketentuannya

diatur

lebih

lanjut

dengan

Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. (e) Keuntungan

karena

penjualan

atau

pengalihan

sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. (5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. (6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.


15

(7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. (8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. (9) Sewa

dan

penghasilan

lain

sehubungan

dengan

penggunaan harta. (10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. (11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing. (13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. (14) Premi asuransi. (15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya

yang

terdiri

dari

Wajib

Pajak

yang

menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. (16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. (17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah. (18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang yang 8mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. (19) Surplus Bank Indonesia.


16

b) Penghasilan yang dikenai Pajak Bersifat Final Menurut pasal 4 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang termasuk dalam penghasilan yang dikenai pajak bersifat final adalah: (1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. (2) Penghasilan berupa hadiah undian. (3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. (4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan. (5) Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.


17

c) Yang dikecualikan dari Objek Pajak Menurut pasal 4 ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang dikecualikan dari objek pajak adalah: (1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. (2) Warisan.


18

(3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai

pengganti

saham

atau

sebagai

pengganti

penyertaan modal. (4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa. (6) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen,


19

kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor. (7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. (8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. (9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. (10) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri


20

Keuangan ; Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. (11) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (12) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan

pendidikan

dan/atau

penelitian

dan

pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.


21

2) Penyesuaian Fiskal terhadap biaya Skema berikut ini akan membantu mempermudah pemahaman terhadap penyesuaian fiskal terhadap biaya.

a) Biaya

Untuk

Mendapatkan,

Menagih,

Dan

Memelihara

Penghasilan Menurut pasal 6 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan meliputi : (1) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain : Biaya pembelian bahan;


22

Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; Bunga, sewa, dan royalty; Bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan objek pajak; Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambahan harga perolehan saham; Biaya perjalanan; Biaya pengolahan limbah; Premi asuransi (Pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, tetapi bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan); Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Mengenai pengeluaran untuk promosi perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dan biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi

boleh dikurangkan

dari penghasilan bruto.

Besarnya biaya promosi dan penjualan yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto diatur dengan atau berrdasarkan

Peraturan

Menteri

Keuangan);

Biaya

administrasi; Pajak kecuali Pajak Penghasilan (Pajak-pajak


23

yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai (BM), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya). (2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud

dan

amortisasi

atas

pengeluaran

untuk

memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. (Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran dimuka, misalnya sewa untuk

beberapa

tahun

yang

dibayar

sekaligus,

pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.) (3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. (4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (5) Kerugihan selisih kurs mata uang asing. Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan system pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlakuu di Indonesia


24

(6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, selama dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau system baru bagi pengembangan perusahaan (7) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan (8) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat : Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; Wajib Pajak harusmenyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan

telah

Pengadilan

diserahkan Negeri

perkara

atau

penagihannya

instansi

kepada

pemerintah

yang

menangani piutang Negara, dan adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan hutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa hutangnya telah dihapuskan untuk jumlah hutang tertentu. Penerbitan disini tidak hanya berarti penerbitan berskala nasional melainkan juga penerbitan internal asosiasi dan sejenisnya. Syarat ini tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sumbangan

dalam

rangka

penanggulangan

bencana


25

nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (9) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. (10) Sumbangan

pembangunan

infrastruktur

sosial

yang

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. (11) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. (12) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. b) Kompensasi Kerugian Apabila penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut. c) Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan Dalam Menghitung Pendapatan Kena Pajak. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pengeluaranpengeluaran berikut ini (menurut pasal 9 ayat (1) UU RI No. 36


26

Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan) tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto: (1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan

asuransi

kepada

pemegang

polis,

dan

pembagian hasil usaha koperasi. (2) Biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota, seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya. (3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali : Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang; Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan

Penyelenggara

Jaminan

Sosial;

Cadangan

penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; Cadangan biaya

penanaman

kembali

untuk

usaha

kehutanan;

Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat


27

pembuangan limbah industry untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi. Pada saat orang pribadi tersebut menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan Objek Pajak. Apabila premi asuransi tersebut dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan Objek Pajak. (5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Akan tetapi, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, pemberian natura dan kenikmatan berikut ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang menerimanya : Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan didaerah tersebut dalam rangka menunjang


28

kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil; Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk

keselamatan

keamanan

(satpam),

kerja, antar

pakaian jemput

seragam

petugas

karyawan,

serta

penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya; Pemberian atau penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan; (6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang boleh

dikurangkan

dari

penghasilan

bruto

adalah

pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha, berdasarkan ketentuan ini jumlah yang melebihi kewajaran tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya. (7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan


pengembangan

yang

dilakukan

di

Indonesia,

29

biaya

pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah,

yang

ketentuannya

diatur

dengan

atau

berdasarkan peraturan Pemerintah. (8) Pajak Penghasilan (9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi

Wajib

Pajak

atau

orang

yang

menjadi

tanggungannya. (10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. (11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. 3) Penyusutan dan Amortisasi Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 17, Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat


30

disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Menurut Soemarsono S.R. amortisasi adalah alokasi harga perolehan harta tak berwujud serta hak-hak selama masa manfaatnya dengan metode tertentu. Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam aturan perpajakan yaitu Metode garis lurus (straight-line method) dimana penyusutan berupa bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut; atau metode saldo menurun (declining balance method) dimana penyusutan berupa bagian-bagian yang menurun dengan cara menetapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. a) Penyusutan Berdasarkan pasal 11 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa: (1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan

untuk

mendapatkan, menagih,

dan

memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.


31

(2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagianbagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas. (3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. (4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. (5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut. (6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut: Tabel 1 Tarif Penyusutan Harta Berwujud


32

Tabel 2.1. tarif penyusutan harta berwujud Kelompok Harta Berwujud

I. Bukan bangunan Kelompok1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 II. Bangunan Permanen Tidak Permanen

Masa Manfaat

Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Ayat (2)

4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun

25% 12,5% 6,25% 5%

20 tahun 10 tahun

5% 10%

50% 25% 12,5% 10%

Sumber: UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. (8) Apabila

terjadi

pengalihan

atau

penarikan

harta

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut. (9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud


33

pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut. (10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. b) Amortisasi Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 11A berisi bahwa: (1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan


34

pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. 1) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. (2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut: Tabel 2.2. Tarif Amortisasi Harta Tak Berwujud Kelompok Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4

Masa Manfaat 4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun

Tarif Amortisasi berdasarkan metode Garis Saldo Lurus Menurun 25% 50% 12,5% 25% 6,25% 12,5% 5% 10%

Sumber: UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

(3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). (4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi. (5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak


35

pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun. (6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). (7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hakhak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut. (8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.


36

6. Pengelompokan Penyesuaian Fiskal Berdasarkan Formulir 1771 lampiran 1 penyesuaian fiskal dapat dikelompokkan menjadi : a. Penyesuaian fiskal positif Penyesuaian fiskal positif terdiri dari : 1) Biaya yang dibebankan / dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota. Tidak dapat dibebankan karena tidak ada kaitanya dengan kegiatan usaha. 2) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh secara fiskal pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak dapat dibebankan namun ada beberapa pemupukan dana cadangan boleh dibebankan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tentang pembentukan dan pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya. 3) Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan. Boleh dibebankan jika sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan


37

berkaitan denganpelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja. 4) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham / pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan. Dapat

dibebankan

sepanjang

jumlahnya

tidak

melebihi

kewajaran. 5) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Sesuai

dengan

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor

604/KMK.04/1994 tentang badan-badan dan pengusaha kecil yang menerima harta hibahan yang tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan. 6) Pajak penghasilan. Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh. 7) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau cv yang modalnya tidak terbagi atas saham. Berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf I UU PPh bukan merupakan penghasilan. 8) Sanksi administrasi. Penyesuaian berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh bukan merupakan beban perusahaan. 9) Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal. 10) Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal.


38

11) Biaya yang ditangguhkan pengakuannya. 12) Penyesuaian fiskal positif lainnya. b. Penyesuaian fiskal negatif Penyesuaian fiskal negatif terdiri dari : 1) Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. 2) Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal. 3) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. 4) Penyesuaian fiskal negatif lainnya. 7. Tarif Pajak Menurut pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dan pada ayat (2) huruf a yaitu tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.


39

Menurut pasal 31E dinyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). 8. Perhitungan Pajak Dalam tahun pajak dalam buku Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis, Anastasia (2010:163) Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya. Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan berdasarkan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) 1771 sebagai berikut: Tabel 2.3. formula penghitungan pajak penghasilan berdasarkan SPT 1771 1

2

(+) (-) (-) (=) (+) (-) (+) (=) (+) (=) (-)

3

(+)

Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri Peredaran Usaha Harga Pokok Penjualan Biaya Usaha Lainnya Penghasilan Neto Dari Usaha Penghasilan Dari Luar Usaha Biaya Dari Luar Usaha Penghasilan Neto Dari Luar Usaha Jumlah Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri Jumlah Penghasilan Neto Komersial Penghasilan Yang Dikenakan Pph Final Dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Penyesuaian Positif

4

(-)

Penyesuaian Negatif


5

(-)

6 7 8 9 10 11 12

(=) (-) (=) (x) (=) (-) (=)

40

Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto: (Diisi Dari Lampiran Khusus 4a Angka 5b) Penghasilan Netto Kompensasi kerugian Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Penghasilan Terutang Kredit Pajak Pajak Penghasilan Kurang Bayar/Lebih Bayar/Nihil Bayar

Sumbar : Formulir SPT 1771

B. Laporan Keuangan Laporan keuangan dipakai oleh setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik modal atau pemegang saham atas kinerjanya selama periode tertentu. Laporan keuangan wajib juga dapat digunakan untuk melihat posisi keuangan dan perubahan kinerja dalam suatu perusahaan sebagai alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 1.

Pengertian Laporan Keuangan Menurut Sofyan Syafri Harahap (2007:201), “Laporan Keuangan merupakan output dan hasil dari proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan.” Menurut Munawir (1991:2), “Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan.” Menurut Sundjaja dan Barlian (2001:47), “Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang


digunakan

sebagai

alat

komunikasiuntuk

pihak-pihak

41

yang

berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan.” 2.

Jenis-jenis Laporan Keuangan Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik jenis-jenis laporan keuangan sebagai berikut : a.

Neraca Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu (akhir periode pelaporan).

b.

Laporan Laba Rugi Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode

c.

Laporan Perubahan Ekuitas laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan seluruh perubahan dalam ekuitas, atau perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;

d.

Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.


e.

42

Catatan Atas Laporan Keuangan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

C. Koperasi 1. Pengertian Koperasi Menurut UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pasal 1, Koperasi adalah badan hokum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hokum koperasi, dengan pemisahaan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. 2. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi Menurut UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pasal 2 dan 3, Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan dalam UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pasal 4, Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. 3. Prinsip Koperasi Menurut No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pasal 6, Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :


43

a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka; b. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis; c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi; d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen; e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi; f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota. 4. Modal Koperasi Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pasal 66, Modal koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal. Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal Koperasi dapat berasal dari: a. Hibah; b. Modal Penyertaan; c. Modal pinjaman yang berasal dari: a) Anggota;


44

b) Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya; c) Bank dan lembaga keuangan lainnya;modal sendiri dan modal pinjaman. d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau e) Pemerintah dan Pemerintah Daerah. d. Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Selisih Hasil Usaha (SHU) Koperasi Menurut UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pasal 78 dijelaskan bahwa surplus hasil usaha: a. Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk: a) Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi; b) Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki; c) Pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan karyawan Koperasi; d) Pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan kewajiban lainnya; dan/atau e) Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.


45

b. Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota. c. Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada Anggota. 6. Jenis Koperasi Menurut UU No 17 Tahun 2012 pasal 83 jenis koperasi terdiri dari : a. Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota. b. Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota. c. Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa nonsimpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota. d. Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota. 7. Pendapatan dan Beban Koperasi a. Pendapatan Koperasi Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Revisi 1998 tentang Akuntansi Perkoperasian dijelaskan bahwa pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebagai partisipasi bruto. Partisipasi bruto pada dasarnya adalah penjualan barang/jasa kepada anggota. Dalam kegiatan pengadaan


46

barang dan jasa untuk anggota, partisipasi bruto dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi bruto dihitung dari beban jual hasil produksi anggota baik kepada nonanggota maupun kepada anggota. Sedangkan pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan nonanggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi.Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan nonanggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan nonanggota. b. Beban Koperasi Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Revisi 1998 tentang Akuntansi Perkoperasian dijelaskan bahwa beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha. Dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, koperasi tidak hanya berfungsi menjalankan usaha-usaha bisnis yang memberikan manfaat atau keuntungan ekonomi kepada anggota, tetapi juga harus menjalankan fungsi lain untuk meningkatkan kemampuan sumber daya anggota, baik secara khusus maupun sumber daya koperasi secara nasional. Kegiatan ini tidak dilakukan oleh badan usaha lain. Beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan ini disebut dengan beban perkoperasian. Termasuk dalam beban ini antara lain


47

adalah beban pelatihan anggota, beban pengembangan usaha anggota, dan beban iuran untuk gerakan koperasi (Dewan Koperasi Indonesia).

D. Penelitian Terdahulu 1.

Fransiska Pordika Yulitasari tahun 2010 pernah melakukan penelitian berjudul “Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan Studi Kasus Di Koperasi Bina Usaha Pt. Madu Baru Yogyakarta”. Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti yang diperoleh dari Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta pada tahun 2010 diketahui bahwa jumlah Pajak Penghasilan Terutang pada Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru adalah sebesar Rp8.276.250,00. Jumlah Pajak Penghasilan Terutang ini lebih kecil dibandingkan dengan hasil penghitungan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan 1771 oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru yaitu sebesar Rp10.804.951,34 sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.528.701,34. Hal ini menunjukkan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru kurang teliti dalam melakukan penyesuaian fiskal terhadap penghasilan dan biaya yang tidak boleh diakui dalam perpajakan yaitu pada pendapatan bunga dan pendapatan


48

sewa gudang. Dalam hal biaya penyusutan, metode yang digunakan oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru dalam penyusutan aktiva tetap Kelompok Bangunan Permanen juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 2.

Natalia Permatasari Tahun 2010 Pernah Melakukan Penelitian Berjudul Analisis Ketepatan Penyesuaian Fiskal Untuk Menentukan Penghasilan Neto Fiskal Wajib Pajak Badan Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Studi Kasus di PT Madu Baru Yogyakarta. Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil analisis dan hasil penghitungan ketepatan penyesuaian fiskal yang dilakukan penulis terhadap laporan keuangan PT Madu Baru Yogyakarta tahun 2009, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyesuaian fiskal yang dilakukan PT Madu Baru Yogyakarta untuk menentukan penghasilan neto fiskal tidak tepat berdasarkan UndangUndang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008. Hal ini dikarenakan PT Madu Baru Yogyakarta tidak melakukan penyesuaian fiskal untuk biaya pengeluaran khusus, biaya koran dan majalah serta biaya resepsi tamu sehingga menimbulkan selisih sebesar Rp47.433.899,35. Selisih tersebut masih dapat diterima karena dari hasil penghitungan ketepatan penyesuaian fiskal, prosentase tingkat kesalahan yang dilakukan PT Madu Baru Yogyakarta dalam melakukan penyesuaian fiskal sebesar


49

3,35% lebih kecil dibandingkan prosentase tingkat kesalahan yang dapat diterima sebesar 5%. 3.

Fridolin Yuditha Tahun 2012 Pernah Melakukan Penelitian Berjudul Analisis Penyesuaian Fiskal Untuk Menentukan Penghasilan Neto Fiskal Wajib Pajak Badan Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Studi Kasus di PT Madu Baru Yogyakarta. Hasil Penelitian : Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyesuaian fiskal yang dilakukan PT Madu Baru, Yogyakarta untuk menentukan penghasilan neto fiskal kurang sesuai berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008. Hal ini dikarenakan jumlah penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh PT Madu Baru tidak sama dengan jumlah penyesuaian fiskal berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Sehingga menimbulkan selisih penyesuaian fiskal sebesar Rp 41.606.261,00. Selisih tersebut masih dapat diterima karena dari hasil penghitungan prosentase selisih penyesuaian fiskal, prosentase selisih penyesuaian fiskal yang dilakukan PT Madu Baru dalam melakukan penyesuaian fiskal berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 sebesar 2,78%, jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan prosentase selisih penyesuaian fiskal yang masih dapat diterima yaitu sebesar 5%.

4.

Feliana Cendya kartika. Tahun 2012 Pernah Melakukan Penelitian Berjudul evaluasi penyesuaian fiskal positif atau fiskal negatif pajak


50

penghasilan wajib pajak badan studi kasus di perusahaan tekstil PT Kusuma Mulia Hasil penelitian : Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap laporan keuangan dan laporan pajak perusahaan PT Kusuma Kurnia adalah bahwa perusahaan telah melakukan penyesuaian fiskal positif atau penyesuaian fiskal negatif pada tahun 2009 secara tepat. Ketepatan yang dimaksud adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh perusahaan. Penyesuaian fiskal ini juga dapat digunakan oleh perusahaan PT Kusuma Kurnia untuk mempertahankan dalam penyesuaian fiskal secara tepat pada periode berikutnya sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. 5.

Sigit Nugroho. Tahun 2002 Pernah Melakukan Penelitian Berjudul Analisis Ketepatan Rekonsiliasi Fiskal studi kasus di PT. Chitra Pratama. Hasil Penelitian : Rekonsiliasi yang dilakukan oleh PT. Chitra pratama dianggap sudah tepat, karena selisih laba (rugi) yang dibuat perusahaan tidak lebih dari persentase selisih yang dibuat penulis yaitu sebesar 5% sedangkan presentase yang dibuat perusahan sebesar 1,2123%.

6.

Stephanus Andi Adityaputra. Tahun 2009 Pernah Melakukan Penelitian Berjudul Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal studi Kasus PT Madu Baru. Hasil Penelitian :


51

Perbedaan penyusunan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan Fiskal, Peneliti mengungkapkan adanya koreksi fiskal menyebabkan jumlah pajak penghasilan terutang untuk tahun 2007 berbeda dengan PPh terutang yang dihitung oleh perusahaan dan PPh terutang setelah dilakukan evaluasi. Jumlah PPh terutang setelah evaluasi lebih kecil dari pada jumlah PPh terutang yang dihitung perusahaan, sehingga perusahaan sebenarnya dapat menghemat pajak sebesar Rp 97.581.838,00. 7.

Aurelia Puspa Nadya Estika tahun 2011 pernah melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Bagi Wajib Pajak Badan” Studi Kasus Pada Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta. Hasil Penelitian: Berdasarkan analisis data setelah dilakukan penyesuaian fiskal atas Laporan Rugi Laba Koperasi pada tahun 2009 ditemukan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP), kemudian PKP dikalikan dengan tariff Wajib Pajak Badan Pasal 17 dan 31 E UU RI No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan diperoleh hasil bahwa penghitungan pajak penghasilan terutang yang dilakukan oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru pada tahun 2009 kurang sesuai dengan UU RI No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Koperasi

Bina

Usaha

PT.

Madu

Baru

dalam

mengelompokkan penghasilan dan biaya sudah sesuai dengan peraturan


52

perpajakan namun khusus untuk biaya penyusutan aktiva tetap koperasi kurang sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.


BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Penelitian studi kasus adalah rancangan penelitian yang mencakup pengkajian suatu unit penelitian secara intensif. Studi kasus menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studinya (Sarwono, 2006: 16). Kesimpulan dan hasil dari penelitian ini hanya berlaku pada KUD Bersama Makmur.

B. Waktu Dan Tempat Penelitian 1. Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2013. 2. Tempat Penelitian Penelitian dilaksanakan di KUD Bersama Makmur, Desa Srimulyo, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan.

C. Subjek dan Objek Penelitian 1. Subjek Penelitian Subjek dalam penelitian ini Wajib Pajak Badan KUD Bersama Makmur. 2. Objek Penelitian a. Laporan Keuangan KUD Bersama Makmur tahun 2011.

53


54

b. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan KUD Bersama Makmur tahun 2011.

D. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain mengenai : 1. Gambaran umum koperasi yang meliputi sejarah berdirinya koperasi, struktur organisasi koperasi serta hal lain yang berkaitan dengan koperasi. 2. Sistem pembagian Sisa Hasil Usaha KUD Bersama Makmur. 3. Jenis usaha yang dijalankan KUD Bersama Makmur. 4. Modal KUD Bersama Makmur. 5. Laporan Keuangan KUD Bersama Makmur tahun 2011. 6. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan KUD Bersama Makmur 2011. 7. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP) KUD Bersama Makmur untuk tahun pajak 2011.

E. Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab kepada pengurus dan karyawan yang mengurusi masalah keuangan dan perpajakan.


55

2. Dokumentasi Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian seperti Laporan Keuangan Koperasi tahun 2011 dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Badan KUD Bersama Makmur 2011.

F. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Langkah-langkah menganalisis data adalah: 1. Memahami dan mendeskripsikan data yang diperoleh dari KUD Bersama Makmur yaitu Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 2. Menganalisis data dengan cara : a. Membuat penyesuaian terhadap laporan keuangan KUD Bersama Makmur yang disajikan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, yaitu dengan mengelompokan penyesuaian fiskal dalam Formulir 1771 lampiran 1 : 1) Penyesuaian fiskal positif a) Biaya yang dibebankan / dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota. Tidak dapat dibebankan karena tidak ada kaitanya dengan kegiatan usaha.


56

b) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh secara fiskal pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak dapat dibebankan

namun

ada

beberapa

pemupukan

dana

cadangan boleh dibebankan sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan

Nomor

81/PMK.03/2009

tentang

pembentukan dan pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya. c) Penggantian atau imbalan pekerjaan atau

jasa dalam

bentuk natura dan kenikmatan. Boleh dibebankan jika sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan

di

daerah

tertentu

dan

berkaitan

denganpelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja. d) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham / pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan. Dapat dibebankan sepanjang jumlahnya tidak melebihi kewajaran. e) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan.


57

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 604/KMK.04/1994 tentang badan-badan dan pengusaha kecil yang menerima harta hibahan yang tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan. f) Pajak penghasilan. Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh. g) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau cv yang modalnya tidak terbagi atas saham. Berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf I UU PPh bukan merupakan penghasilan. h) Sanksi administrasi. Penyesuaian berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh bukan merupakan beban perusahaan. i) Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal j) Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal k) Biaya yang ditangguhkan pengakuannya l) Penyesuaian fiskal positif lainnya 2) Penyesuaian fiskal negatif a) Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal b) Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal c) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya d) Penyesuaian fiskal negatif lainnya


58

b. Membuat perhitungan pajak penghasilan terutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, dengan cara: 1) Menghitung besarnya Penghasilan Neto Fiskal dengan rumus : Penghasilan Neto Fiskal = peredaran usaha – ((harga pokok penjualan + biaya usaha lainnya) + (penghasilan dari luar usaha – biaya dari luar usaha)) + penghasilan neto komersial luar negeri) – penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak + (penyesuaian positif – penyesuaian negatif) – fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan. 2) Menghitung besarnya Pajak Penghasilan Terutang dengan rumus : PPh Terutang = (Penghasilan Neto Fiskal-kompensasi kerugian fiskal) x Tarif PPh yang sesuai. 3. Menarik kesimpulan atas hasil analisis penyesuaian fiskal dan penghitungan Pajak Penghasilan yang Terutang pada KUD Bersama Makmur. Penyesuaian fiskal dan penghitungan Pajak Penghasilan Terutang yang dilakukan oleh KUD Bersama Makmur dikatakan sesuai menurut Undang-undang Perpajakan jika penyesuaian fiskal dan perhitungan yang dilakukan KUD Bersama Makmur sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya.


BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN A. Sejarah KUD Bersama Makmur KUD Bersama Makmur adalah suatu kelembagaan petani yang terletak di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. KUD Bersama Makmur berdiri pada tanggal 25 April 2000, dengan latar belakang penggabungan (amalgamasi) dari 3 (tiga) KUD diwilayah Rayon D Barat yaitu KUD Margo Mulyo (Desa Srimulyo), KUD Harapan Mulia (Dsa Sinar Harapan) , KUD Bersama Makmur (Desa Banjar Jaya). Amalgamasi dilaksanakan dengan pertimbangan antara lain KUD mempunyai potensial yang kecil sehingga KUD tersebut sulit berkembang, KUD mempunyai potensi yang sama, KUD kurang berfungsi atau beku ( tidak bisa melaksanakan RAT 3 ( tiga ) tahun berturut-turut, Undang-undang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 Bab VI ayat 1 (a.b ) dan ayat 2. Dengan dasar diatas diputuskan bahwa KUD Margo Mulyo Desa Srimulyo , KUD Harapan Mulia Desa Sinar Harapan dan KUD Bersama Makmur Desa Banjar Jaya di Amalgamasikan, Nama KUD yang dipakai adalah KUD Bersama Makmur

yang berkedudukan di Desa Srimulyo

Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, Dengan beramalgamasinya 3 (tiga) KUD tersebut diatas, secara aklamasi menyatakan membubarkan diri sebagai Badan Hukum KUD dan mengajukan permohonan Badan Hukum baru dengan nama KUD Bersama

59


Makmur

60

yang terletak di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya

Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.

B. Visi dan Misi 1. Visi Peningkatan ekonomi dan pelayanan kepada anggota untuk mencapai kesejahteraan di segala bidang menuju kebersamaan dan kemakmuran. 2. Misi a. Meningkatkan pembangunan, perekonomian, pengembangan potensi dan kesejahteraan anggota. b. Berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas SDM secara terprogram dan berkesinambungan. c. Meningkatkan ekonomi anggota melalui system kebersamaan sebagai dasar kekuatan dalam mencapai ekonomi sebagai Soko Gurunya. d. Untuk mencapai tujuan lebih mengedepankan rasa solidaritas berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi. e. Lebih mengedepankan budaya tertib, untuk menciptakan kedisiplinan dan trasparansi dalam bekerja dengan penuh tanggung jawab.


61

C. Struktur Organisasi Gambar 4.1. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KUD BERSAMA MAKMUR RAT Ketua Umum

BADAN PENGAWAS

M UJIONO Ketua Irkhamni

Ketua I Bid. Kebun

Ketua II Bid. Adm & Keuangan

Ketu III Bid. Usaha & Bisnis

Ketua IV Bid. SDM & Organisasi

Anggota

Sukri

Minarsih

Triyanto

Jumari

M. Suud Zainuri

Staf Lapangan

Staf Kantor

Poniran

Andras Riamin

Staf

Staf

Nora Erika

Situk

Sugeng Alex K.

Sumber : KUD Bersama Makmur

1. Pelaksana kegiatan Pelaksana kegiatan

KUD Bersama Makmur dilaksanakan oleh

pengurus sebanyak 5 orang dan dibantu oleh staf sebanyak 6 orang. a.

Ketua Umum Kegiatan yang dilakukan oleh Ketua Umum yaitu Memimpin usaha-usaha koperasi sesuai RAPB Koperasi, Mengkoordinir ketuaketua bidang dalam membuat rancangan rencana kerja dan anggaran untuk diajukan di Rapat Anggota, Mengkoordinir ketua-ketua bidang membuat laporan kegiatan, Menganalisa/mengevaluasi permohonan rekomendasi dari ketua bidang tentang rencana penggunaan biaya sebelum disutujui, Melakukan kerjasama dengan pihak lain, Bersama


62

Ketua IV bidang SDM dan Organisasi menyusun rancangan peraturan tentang karyawan dan system pemberian upah. b.

Ketua I Bidang Kebun Kegiatan yang dilakukan oleh Ketua I Bidang Kebun Yaitu Membuat rencana kerja kebun (kegiatan panen, pemeliharaan kebun, pemeliharaan infrastruktur, pemupukan dan pengangkutan TBS), Mengkoordinir staff bidang produksi, transportasi, infrastruktur dan administrasi kebun, Melakukan kerja sama dengan pihak angkutan untuk mengikat kontrak kerjasama pengangkutan TBS, Bersama Ketua IV Bidang SDM dan Organisasi menyusun rencana pelatihan dan penyuluhan kepada petani/ kelompok tentang tehnis kebun.

c.

Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan. Kegiatan yang dilakukan oleh Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan yaitu Membuat rencana-rencana keuangan yang mencakup sumber pembiayaan dan penggunaannya sesuai RAPB Koperasi, Mencari sumber-sumber pendanaan untuk mendukung rencana kerja, Mengatur penggunaan dana dengan efektif dan efisien, Meneliti keabsahan dokumen pengeluaran sebelum disetujui, Menandatangani dokumen penerimaan kas dan Bank, Mengembangkan system pengendalian intern sesuai kebutuhan, Membuat laporan kegiatan setiap bulan.


d.

63

Ketua III Bidang Usaha dan Bisnis Kegiatan yang dilakukan oleh Ketua III Bidang Usaha dan Bisnis yaitu Menyusun rencana kerja dan anggaran usaha bisnis setiap periode, Menyampaikan rencana kerja dan anggaran bidang usaha bisnis dalam rapat pengurus, Membuat kebijakan dan prosedur operasional bidang usaha bisnis, Memimpin pengelolaan usaha unit simpan pinjam dan saprodi, Melakukan pemesanan barang kebutuhan usaha, Meneliti keabsahan bukti-bukti pembelian barang sebelum dilakukan pembayaran, Mengembangkan system pelayanan anggota, Mengevaluasi laporan masing-masing unit usaha

dan melakukan

perbaikan, Membuat laporan kegiatan setiap bulan. e.

Ketua IV Bidang SDM dan Organisasi Kegiatan yang dilakukan oleh Ketua IV Bidang SDM dan Organisasi

yaitu

Membuat

rencana

kerja

pembinaan

dan

pengembangan SDM anggota sesuai kebutuhan, Membuat dan mengembangkan program pelatihan untuk anggota, karyawan, pengurus dan badan pengawas sesuai kebutuhan, Membantu Ketua umum dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain, Mengkoordinir anggota, karyawan, pengurus dan badan pengawas tentang pelatihanpelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain. 2. Pengawasan kegiatan Pengawasan kegiatan KUD Bersama Makmur dilaksanakan oleh Badan Pengawas sebanyak 3 orang, terdiri dari Ketua Badan Pengawas dan 2


64

anggota. Pengawasan kegiatan meliputi Bidang organisasi, Bidang Administrasi dan keuangan, Bidang Usaha, Bidang kebun dan Umum.

D. Kenggotaan KUD Bersama Makmur beranggotakan 367 orang/ kavling ( 734 ha ), dengan rincian sebagai berikut : 1. Tahun tanam 1994/1995

78 kavling ( 156 ha )

2. Tahun tanam 1995/1996








E. Bidang Usaha Bersama Makmur memiliki Bidang Usaha antara lain : 1. Usaha Unit Simpan Pinjam. Usaha unit simpan pinjam adalah usaha pelayanan pemberian pinjaman kepada anggota. Usaha simpan pinjam berjalan dengan modal awal pinjaman kredit dari pemerintah yang dinamakan subsidi BBM tahun 2000 sebanyak Rp. 100.000.000.- dipinjamkan kepada anggota dengan system USP. Usaha simpan pinjam dimulai pada tahun 2000, dengan plafon pinjaman Rp. 1.000.000.- bunga 3% perbulan ( bunga tetap ) jangka waktu pengembalian 10 bulan. Beriring dengan berjalannya waktu sampai dengan saat ini ( tahun 2012 ) pinjaman USP sudah mencapai plafon Rp.


65

10.000.000.- dengan bunga 2% perbulan. Hal ini didukung dengan perekonomian anggota/masyarakat

sehingga masyarakat menabung di

KUD, dan dana tabungan anggota tersebut sebagai tambahan modal pinjaman kepada anggota. Tabungan anggota di KUD Bersama Makmur diberikan bunga 12 % pertahun. Tahun 2011 KUD Bersama Makmur sudah bisa menyalurkan pinjaman USP dengan sistem Bank dengan plafon Maksimal Rp. 30.000.000.- jangka waktu pengembalian paling lama 24 bulan dengan beban bunga 16 % pertahun. Sistem pembayaran angsuran pinjaman dipotong dari pendapatan gaji TBS oleh KUD Bersama Makmur. Omset usaha Unit Simpan Pinjam per tahun 2010 Rp. 724.379.175.2. Usaha Waserda/saprodi Usaha Waserda/saprodi adalah usaha pelayanan kepada anggota dalam bentuk penyediaan sembako dan penyediaan peralatan perawatan kebun. Usaha Usaha Waserda/saprodi berjalan dengan modal simpanan anggota yaitu simpanan pokok Rp. 100.000.- per kavling dan simpanan wajib Rp. 5.000.- perkavling per bulan. Usaha pelayanan sembako kurang berjalan dengan baik dan akhirnya terhenti pada tahun 2002/2003. Usaha pelayanan saprodi sampai dengan saat ini terus berkembang dengan baik adapun barang-barang yang disediakan untuk pelayanan kepada anggota antara lain : a. Herbisida ( Round Up, Herbisal, Ally ) b. Pupuk ( Urea, Sp36, KCL, NPK, Kiesrite dan Borate )


66

c. Peralatan perawatan kebun (Solo Sprayer, angkong, Egrek, mesin rumput dan timbangan TBS) Usaha pelayanan saprodi

menggunakan sistem pembayaran cash dan

tempo, untuk sistem tempo diangsur selama 3 bulan. Sistem pembayaran dipotong dari pendapatan gaji TBS oleh KUD Bersama Makmur. Omset usaha pelayanan saprodi per tahun 2010 Rp. 266.244.517.

F. Selisih Hasil Usaha (SHU) Menurut UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Selisih Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah surplus hasih usaha/defisit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas beban usaha. SHU di KUD Bersama Makmur terbagi menjadi : 1. 40% untuk Jasa Anggota 2. 40% untuk Cadangan 3. 5% untuk Dana Pendidikan 4. 2,5% untuk Dana kesejahteraan pegawai 5. 5% untuk dana pengurus 6. 2.5% untuk Dana Pengawas 7. 2,5% untuk Dana untuk pembagian wilayah kerja 8. 2,5% untuk Dana Sosial


67

Pada tahun 2011 Selisih Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh KUD Bersama Makmur adalah sebesar Rp 52.441.209,16 dan SHU setelah pajak adalah sebesar Rp 45.886.058,16.

G. Kebijakan Akuntansi dan Perpajakan Dalam menyusun Laporan Keuangan KUD Bersama Makmur mengacu pada Standar Akuntansi Keungan. 1. Pendapatan KUD Bersama Makmur KUD Bersama Makmur memperoleh pendapatan usaha yang berasal dari laba penjualan barang (waserda), bunga simpan pinjam, pendapatan fee, dan pendapatan lain-lain di luar usaha koperasi. Selama tahun 2011 KUD

Bersama

Makmur

memperoleh

pendapatan

sebesar

Rp

1.022.801.206,28. 2. Biaya KUD Bersama Makmur Biaya KUD Bersama Makmur merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan kegiatan koperasi. Selama tahun 2011 KUD Bersama Makmur mengeluarkan biaya sebesar Rp 970.359.997,12. 3. Aktiva Tetap Koperasi KUD Bersama Makmur memiliki aktiva tetap yang dapat digolongkan dalam Harta Berwujud Kelompok 1 dengan harga perolehan sebesar Rp 95.979.422, dan Kelompok Bangunan Permanen sebesar Rp 448.975.624.


68

Dalam hal penyusutan aktiva tetap KUD Bersama Makmur memiliki kebijakan yang sama dalam metode penghitungan penyusutan menurut akuntansi/komersial dan perpajakan/fiskal yaitu saldo menurun. 4. Perpajakan KUD Bersama Makmur adalah suatu badan usaha berbentuk koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan diketahui bahwa badan termasuk dalam subjek pajak. Dalam UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa Koperasi termasuk dalam subjek pajak dalam negeri yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KUD Bersama Makmur adalah 01.686.780.6.314.000.


BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Data Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KUD Bersama Makmur, diperoleh

beberapa

data

yaitu

Surat

Setoran

Pajak

(SSP),

Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 1771 dan Laporan Keuangan tahun 2011 yang terdiri dari Neraca Komparatif, Laporan Rugi Laba tahun 2011 dan Daftar Inventaris dan Penyusutan. Untuk melaporkan

dan

membayar

pajak

penghasilan

Wajib

Pajak

harus

menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagai sarana untuk menghitung pajak penghasilan. Pengisian SPT harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan Terutang di KUD Bersama Makmur. Berikut merupakan data-data yang diperoleh oleh peneliti yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian : 1.

Neraca Tahun 2011 Neraca yang disajikan oleh KUD Bersama Makmur tahun 2011 adalah:

69


70


71


72


73


2.

74


75


76

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI 77

B. Analisis Data 1. Membuat analisis penyesuaian fiskal terhadap laporan keuangan KUD Bersama Makmur yang disajikan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008. Langkah yang dilakukan dalam analisis ini antara lain : a. Menentukan komponen pendapatan bruto yang sesuai dengan Objek Pajak. Tabel 5.3 Tabel analisis komponen pendapatan bruto yang sesuai dengan Objek Pajak. No

Komponen yang dianalisis

Menurut Koperasi

Menurut undang-undang

Koperasi mengakui sebagai pendapatan sebesar Rp. 186.891.527

Dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Pendapatan diakui sebesar Rp 186.891.527

Analisis & Kelompok penyesuaian fiskal Kelompok Analisis penyesuaian penyesuaian fiskal fiskal (For. 1771 Lamp.1)

1

Pendapatan Management Fee

Pengakuan pendapatan oleh koperasi sudah tepat dengan UU RI No. 36 Tahun 2008 dan PP

tidak perlu dilakukan penyesuaian.


Tabel 5.3 Tabel analisis komponen pendapatan bruto yang sesuai dengan Objek Pajak (lanjutan) No


Menurut Koperasi



2

Pendapatan Fee Angkutan


3

Pendapatan Fee 0.5% dan Fee Lain-lain


Dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lain kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Pendapatan diakui sebesar Rp 38.327.418 Dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lain kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Pendapatan diakui sebesar Rp 257.948.482

Pengakuan pendapatan oleh koperasi sudah tepat berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2008 dan PP.





Tabel 5.3 Tabel analisis komponen pendapatan bruto yang sesuai dengan Objek Pajak (lanjutan) No


Menurut Koperasi


4

Pendapatan Bunga Bank


Dalam pasal 4 ayat (2) huruf a dijelaskan bahwa penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya digolongkan dalam penghasilan yang dikenai pajak bersifat final.

5

Pendapatan Unit Usaha Simpan Pinjam


6

Pendapatan Unit Usaha Waserda


Dalam pasal 4 ayat (1) huruf f dijelaskan bahwa pendapatan bunga simpan pinjam digolongkan dalam penghasilan yang termasuk dalam objek pajak. Pendapatan diakui sebesar Rp 258.936.555 Dalam pasal 4 ayat (1) huruf c dijelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk laba usaha. Pendapatan diakui sebesar Rp. 18.364.798

Analisis & Kelompok penyesuaian fiskal Kelompok Analisis penyesuaian penyesuaian fiskal fiskal Pengakuan pendapatan oleh koperasi sebesar Rp. 53.010.196 sudah tepat berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2008 dan PP namun dalam pengelompokan belum sesuai. Pengakuan pendapatan oleh koperasi sudah tepat berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2008 dan PP.


(For. 1771 Lamp.1) Masuk dalam kelompok penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk dalam Objek Pajak sebesar Rp. 53.010.496.




Tabel 5.3 Tabel analisis komponen pendapatan bruto yang sesuai dengan Objek Pajak (lanjutan) Analisis & Kelompok penyesuaian fiskal Komponen yang Kelompok No Menurut Koperasi Menurut undang-undang Analisis penyesuaian dianalisis penyesuaian fiskal fiskal (For. 1771 Lamp.1)

7

Pendapatan Unit Usaha Bank Mandiri

Sumber : Data Diolah


Dalam pasal 4 ayat (1) huruf f dijelaskan bahwa pendapatan bunga simpan pinjam digolongkan dalam penghasilan yang termasuk dalam objek pajak. Pendapatan diakui sebesar Rp 258.936.555 namun didalamnya terdapat pendapatan bunga atas simpanan rekening giro yang digolongkan ke dalam penghasilan yang dikenai pajak final sebesar Rp 3.369.881.

Pengakuan pendapatan oleh koperasi sebesar Rp. 209.321.931 sudah tepat berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2008 dan PP namun pendapatan sebesar Rp 3.369.881 dalam pengelompokan belum tepat.

Masuk dalam kelompok penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk dalam Objek Pajak sebesar Rp. 3.369.881


81

Keterangan : 1) Pendapatan Management Fee Pendapatan Management Fee adalah pendapatan yang didapat dari pemotongan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) yang dijual oleh anggota melalui koperasi dan digunakan untuk kegiatan operasional koperasi. Pendapatan ini didapat setiap bulannya sebesar Rp 8.5/Kg dari penjualan tandan buah segar yang dilakukan oleh anggota. Pemotongan ini sesuai dengan kesepakatan dengan anggota KUD Bersama Makmur. 2) Pendapatan Fee Angkutan Pendapatan Fee Angkutan adalah pendapatan yang didapat dari pemotongan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) yang dijual oleh anggota melalui koperasi dan digunakan untuk kelancaran pengangkutan TBS. pendapatan ini didapat setiap bulannya sebesar Rp 2/Kg. Pemotongan ini sesuai dengan kesepakatan dengan anggota dan digunakan untuk kepentingan operasional angkutan TBS KUD Bersama Makmur. 3) Pendapatan Fee 0.5% dan Fee Lain-lain. Pendapatan tersebut didapat dari perusahaan mitra KUD Bersama Makmur sebesar 0.5% dari total penjualan TBS ke perusahaan tersebut. Sedangkan Fee Lain-lain di dapat dari : a) Fee 1% angsuran ida pertabun b) Pemberian operasional pengambilan klaim dari ahli waris c) Fee TBS grading Rp 10/Kg d) Jasa atas pembelian pupuk


82

e) Premium RSPO f)

Dana pembinaan dari Pemkab Musi Banyuasin setelah pajak

g) Pendapatan Sewa Molen 4) Pendapatan Bunga Pendapatan tersebut didapat dari simpanan rekening Simpeda di Bank Sumsel Babel setelah dikurangi pajak dan biaya administrasi. 5) Usaha Unit Simpan Pinjam Pendapatan tersebut diperoleh dari bunga pinjaman yang diperoleh koperasi karena memberikan pinjaman kepada anggota. 6) Usaha Waserda (Saprodi) Pendapatan tersebut diperoleh dari penjualan alat-alat (perlengkapan) pertanian. 7) Usaha Bank Mandiri Pendapatan tersebut diperoleh dari bunga simpan pinjam yang diperoleh koperasi karena memberikan pinjaman kepada anggota dimana modalnya berasal dari pinjaman Bank Mandiri.


b. Menentukan komponen biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan. Tabel 5.4 Tabel analisis komponen biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan. No


Menurut Koperasi



1

Biaya Perjalanan Dinas

Koperasi mengakui sebagai biaya sebesar Rp. 57,706,000.00

2

Biaya Kelancaran Usaha


Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya perjalanan merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Biaya Kelancaran Usaha merupakan biaya entertainment yang tidak berhubungan langsung dengan usaha karena tidak disertai dengan bukti nominatif.

Pengakuan biaya oleh koperasi sudah tepat berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2008 dan PP.

Tidak ada penyesuaian fiskal.


penyesuaian positif : Penyesuaian fiskal positif lainnya sebesar Rp. 7,500,000.00


Tabel 5.4 Tabel analisis komponen biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan (lanjutan) No


Menurut Koperasi



3

Biaya Tagihan Rekening Listrik


4

Biaya Perawatan Harta Tetap


5

Biaya ATK


6

Biaya Foto copy

Koperasi mengakui sebagai biaya sebesar Rp. 20,250.00

Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya tagihan rekening listrik merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Biaya diakui sebesar Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa Biaya Perawatan Harta Tetap merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya ATK merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya foto copy merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.












Menurut Koperasi



7

Biaya Pengiriman Data & Fax


8

Biaya Transfer


9

Biaya Rapat


10

Biaya Genset (BBM, Service & Peralatan)


Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya pengiriman data dan fax merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya transfer merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya rapat merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa Biaya Genset merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.












Menurut Koperasi



11

Biaya Motor (BBM & Perawatan)


Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep - 220/Pj./2002 pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan. Sehingga biaya diakui sebesar Rp 327,500.00

Pengakuan pendapatan oleh koperasi tidak tepat berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2008 dan PP.

penyesuaian positif : Biaya yang dibebankan / dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota sebesar Rp 327,500.00




Menurut Koperasi



12

Biaya Incentive (Gaji Pegawai)


13

Pengeluaran Fee Desa


14

Biaya Kelancaran Pos Pol


15

Biaya Tilang


Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya gaji merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf k dijelaskan bahwa biaya pembangunan infrastruktur sosial dapat diakui sebagai biaya. Biaya Kelancaran Pos Pol merupakan biaya entertainment yang tidak berhubungan langsung dengan usaha karena tidak disertai dengan bukti nominatif. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya tilang merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.





Pengakuan biaya oleh koperasi tidak tepat berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2008 dan PP.







Menurut Koperasi



16

Biaya Cetak Surat Pengantar Buah (SPB)


17

Biaya Operasional Tandan Buah Segar (TBS)


18

Pembayaran THR Pegawai


Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya Cetak Cetak Surat Pengantar Buah (SPB) merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya operasional Tandan Buah Segar (TBS) merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya THR pegawai merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.










Menurut Koperasi



19

Biaya Pembuatan Seragam pegawai


Dalam pasal 9 ayat (1) huruf e dijelaskan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai tidak boleh dikurangkan. Dalam peraturan menteri keuangan No 83/PMK.03/2009 pasal 5 dijelaskan bahwa pemberian natura dan kenikmatan dalam bentuk pakaian dan peralatan keselamatan kerja (pakaian seragam petugas kea, nanan (satpam), sarana antar jemput Pegawai, serta penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenisnya). Biaya diakui sebesar Rp. 6,300,000.00


penyesuaian positif : Biaya yang dibebankan / dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota sebesar Rp. 6,300,000.00




Menurut Koperasi



20

Operasional Idapertabun


21

Operasional Pengurusan Grading


22

Operasional Jaga Gudang Hari Raya Idul Fitri


Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya operasional ida pertabun merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya operasional pengurusan grading merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya Operasional Jaga Gudang Hari Raya Idul Fitri merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.










Menurut Koperasi



23

Biaya HUT RI TK. Kabupaten


24

Pembelian Perlengkapan


25

Pembelian Molen


Dalam pasal 9 ayat (1) huruf g dijelaskan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan tidak boleh dibebankan. Biaya diakui sebesar Rp. 2,500,000.00 Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya perlengkapan merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Dalam pasal 9 ayat (2) dijelaskan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sehingga tidak boleh dikurangkan. Biaya diakui sebesar Rp. 4,500,000.00




penyesuaian positif : Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan sebesar Rp. 2,500,000.00 Tidak ada penyesuaian fiskal.





Menurut Koperasi

26

Pemutihan Dana Grading


27

Pembangunan Gedung Pertemuan


Menurut undang-undang Dalam pasal 6 ayat (1) huruf d dijelaskan bahwa kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat di bebankan. Dalam pasal 9 ayat (2) dijelaskan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sehingga tidak boleh dikurangkan. Biaya diakui sebesar Rp. 175,500,000.00

Analisis & Kelompok penyesuaian fiskal Kelompok Analisis penyesuaian penyesuaian fiskal fiskal (For. 1771 Lamp.1)l Pengakuan biaya oleh Tidak ada koperasi sudah tepat penyesuaian fiskal. berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2008 dan PP.






Menurut Koperasi



28

ATK & Foto Copy


29

Subsidi Pembayaran Gaji


30

Pembayaran Pinjaman Subsidi BBM


31

Beban Bunga Atas Simpanan Anggota


Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya ATK & foto copy merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya Subsidi Pembayaran Gaji merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa Pembayaran Pinjaman Subsidi BBM merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya Bunga Atas Simpanan Anggota merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.










Tabel 5.4 Tabel analisis komponen biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan (lanjutan)

No


Menurut Koperasi



32

Biaya Operasional


33

Pembelian Peralatan Safety


34

Biaya Administrasi Rekening Giro


35

Biaya Profisi & Administrasi


Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya Operasional merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya Peralatan Safety merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya Administrasi Rekening Giro merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya Biaya Profisi & Administrasi merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.












Menurut Koperasi



36

Beban Bunga Pinjaman Bank Mandiri


37

Beban Pajak Rekening Giro


38

Biaya Materai Rekening Giro


39

Biaya Premi Asuransi KUD


Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya Bunga Pinjaman Bank Mandiri merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya Pajak Rekening Giro merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya Biaya Materai Rekening Giro merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya Premi Asuransi KUD merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.












Menurut Koperasi

40

Biaya Operasional Perpanjangan Kontrak


41

Beban RAT Tahun 2010


42

Pajak SHU Tahun 2010


43

Perpanjangan & Perubahan Anggaran Dasar KUD


Menurut undang-undang Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya Operasional Perpanjangan Kontrak merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya RAT Tahun 2010 merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf h dijelaskan bahwa pajak penghasilan tidak boleh dikurangkan. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya Perpanjangan & Perubahan Anggaran Dasar KUD merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.

Analisis & Kelompok penyesuaian fiskal Kelompok Analisis penyesuaian penyesuaian fiskal fiskal (For. 1771 Lamp.1)l Pengakuan biaya oleh Tidak ada koperasi sudah tepat penyesuaian fiskal. berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2008 dan PP.



Pengakuan biaya oleh koperasi tidak tepat berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2008 dan PP. Pengakuan biaya oleh koperasi sudah tepat berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2008 dan PP.

penyesuaian positif : Pajak penghasilan sebesar Rp. 5,681,334.00 Tidak ada penyesuaian fiskal.


Tabel 5.4 Tabel analisis komponen biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan (lanjutan)

No


Menurut Koperasi



44

Muba Expo Sekayu


45

Bingkisan Hari Idul Fitri Untuk Anggota


Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa biaya Muba Expo Sekayu merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Bingkisan Hari Idul Fitri Untuk Anggota merupakan biaya entertainment yang tidak berhubungan langsung dengan usaha.








Menurut Koperasi



46

Beban Penyusutan

Kelompok I : Koperasi mengakui sebagai biaya sebesar Rp. 11,920,607.41 Bangunan Permanen : Koperasi mengakui sebagai biaya sebesar Rp. 6,885,928.72

Sumber : Data Diolah

Kelompok I : Jumlah biaya penyusutan tahun 2011 menurut perhitungan peneliti sebesar Rp. 40,872,679.94 (penghitungan pada lampiran) Kelompok II : Jumlah biaya penyusutan tahun 2011 menurut perhitungan peneliti sebesar Rp. 4,683,515.63 (penghitungan pada lampiran) Bangunan Permanen : Jumlah biaya penyusutan tahun 2011 menurut perhitungan peneliti sebesar Rp. 31,223,781.22 (penghitungan pada lampiran)


penyesuaian negatif : Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal sebesar Rp.

57,973,369.38


Keterangan : 1) Biaya Perjalanan Dinas Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan perjalanan dinas antar afdeling, perjalanan dinas ke bank, perjalanan dinas ke kecamatan, perjalanan dinas ke Dinas Koperasi dan Dinas Perkebunan Kabupaten, dan perjalanan dinas ke Dinas Koperasi dan Dinas Perkebunan Propinsi. 2) Biaya Kelancaran Usaha Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan

kelancaran

usaha

(jamuan

tamu

dan

uang

transportasi) dinas koperasi dan dinas perkebunan. 3) Biaya Tagihan Rekening Listrik Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk membayar tagihan rekening listrik. 4) Biaya Perawatan Harta Tetap Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk perawatan harta tetap antara lain perawatan gedung, perawatan komputer dan perawatan AC. 5) Biaya ATK Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan administrasi kantor.

99


100

6) Biaya Foto copy Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan foto copy data. 7) Biaya Pengiriman Data & Fax Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan pengiriman data ke pihak asuransi bumi putra. 8) Biaya Transfer Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan transfer dana asuransi. 9) Biaya Rapat Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan rapat baik rapat pengurus dan pegawai maupun penggurus dengan anggota. 10) Biaya Genset (BBM, Service & Peralatan) Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk biaya listrik yang bersumber dari genset. 11) Biaya Motor (BBM & Perawatan) Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk BBM dan Perawatan kendaraan dinas. 12) Biaya Incentive (Gaji Pegawai) Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan pembayaran gaji pegawai.


101

13) Pengeluaran Fee Desa Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan pembangunan Infrastruktur Desa. 14) Biaya Kelancaran Pos Pol Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk kelancaran usaha (jamuan tamu dan uang transportasi) penjaga pos polisi. 15) Biaya Tilang Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan pengurusan tilang angkutan TBS. 16) Biaya Cetak SPB Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan cetak blangko Surat Pengantar Buah (SPB) 17) Biaya Operasional TBS Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan biaya pemindahan buah dari satu kendaraan ke kendaraan lain. 18) Pembayaran THR Pegawai Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pegawai. 19) Biaya Pembuatan Seragam pegawai Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan pembuatan seragam batik bagi pegawai.


102

20) Operasional Ida pertabun Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan pengurusan asuransi Ida pertabun. 21) Operasional Pengurusan Grading Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan pengurusan grading (buah yang ditolak pabrik) 22) Operasional Jaga Gudang Hari Raya Idul Fitri Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan jaga gudang pada saat hari raya idul fitri. 23) Biaya HUT RI TK. Kabupaten Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk kegiatan HUT RI tingkat kabupaten. 24) Pembelian Perlengkapan Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan pembelian perlengkatan kantor. 25) Pembelian Molen Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan pembelian molen (pengaduk semen). 26) Pemutihan Dana Grading Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan pemutihan dana grading karena tidak terbayar oleh pihak ke III.


103

27) Pembangunan Gedung Pertemuan Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan pembangunan gedung pertemuan. 28) ATK & Foto Copy Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk pembelian ATK dan Foto kopi bidang simpan pinjam. 29) Subsidi Pembayaran Gaji Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk pembayaran gaji (subsidi dari unit usaha simpan pinjam) 30) Subsidi BBM Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan pambayaran pinjaman dan bunga pinjaman kepada Dinas Koperasi. 31) Beban Bunga Atas Simpanan Anggota Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan

pembayaran

bunga

kepada

anggota

atas

simpanan/tabungan. 32) Biaya Operasional Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan unit waserda. 33) Pembelian Peralatan Safety Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan keselatan kerja unit waserda.


104

34) Biaya Administrasi Rekening Giro Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan atas pinjaman ke bank mandiri. 35) Biaya Profisi & Administrasi Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan pengurusan pinjaman ke bank mandiri. 36) Beban Bunga Pinjaman Bank Mandiri Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur atas pinjaman ke bank mandiri. 37) Beban Pajak Rekening Giro Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan pembayaran pajak atas rekening giro. 38) Biaya Materai Rekening Giro Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk pembayaran biaya materai rekening giro. 39) Biaya Premi Asuransi KUD Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan pembayaran premi asuransi KUD Bersama Makmur. 40) Biaya Operasional Perpanjangan Kontrak Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan perpanjangan kontak pinjaman ke bank mandiri.


105

41) Beban RAT Tahun 2010 Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan RAT tahun 2010. 42) Pajak SHU Tahun 2010 Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk pembayaran pajak SHU tahun 2010. 43) Perpanjangan & Perubahan Anggaran Dasar KUD Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk biaya perpanjangan dan perubahan anggaran dasar KUD ke dinas koperasi. 44) Muba Expo Sekayu Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk keperluan biaya pameran di kabupaten. 45) Bingkisan Hari Idul Fitri Untuk Anggota Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk bingkisan hari raya idul fitri untuk anggota. 46) Beban Penyusutan Penghitungan biaya penyusutan aktiva tetap di KUD Bersama Makmur yaitu dengan menggunakan metode Saldo Menurun

untuk

penghitungan

akuntansi

komersial

dan

penghitungan perpajakan. Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pasal 11


106

ayat (1) disebutkan bahwa penyusutan atau perubahan harta berwujud berupa bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Sedangkan untuk harta berwujud selain bangunan dapat juga dilakukan dengan metode saldo menurun (dalam bagian-bagian yang menurun

selama

masa

manfaat

dihitung

dengan

cara

menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku). Data yang diperoleh peneliti, berdasarkan Lampiran Khusus SPT Tahunan Pajak Penghasilan KUD Bersama Makmur memiliki aktiva yang tergolong dalam harta berwujud kelompok 1 sebesar Rp 11.920.678,68 dan kelompok bangunan permanen sebesar Rp 6.885.928,72. Total penyusutan fiskal tahun 2011 di KUD Bersama Makmur adalah sebesar Rp 18.806.607,40. Pada saat melakukan analisis data atas biaya penyusutan di KUD Bersama Makmur, peneliti menemukan kesalahan dalam pengelompokan aktiva

tetap Koperasi

sehingga

peneliti

melakukan pengelompokan jenis aktiva didasarkan pada PMK RI Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk keperluan penyusutan. Selain terdapat kesalahan dalam


107

pengelompokan aktiva tetap peneliti juga menemukan kesalahan dalam menentukan besarnya tarif penyusutan. Hasil analisis data yang dilakukan peneliti (lampiran penghitungan

biaya

penyusutan)

setelah

dilakukan

pengelompokan aktiva sesuai dengan PMK RI Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk keperluan penyusutan dan melakukan penghitungan sesuai dengan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan maka diperoleh hasil bahwa penghitungan yang dilakukan oleh koperasi berbeda dengan penghitungan yang dilakukan oleh peneliti sehingga perlu dilakukan penyesuaian negatif sebesar Rp. 57,973,369.38 terhadap biaya penyusutan. 2. Menentukan besarnya penghasilan kena pajak KUD Bersama Makmur sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. a. Menentukan besarnya Penghasilan Neto Fiskal. Hasil penghitungan penghasilan neto fiskal tahun 2011 yang dilakukan oleh KUD Bersama Makmur dan yang dilakukan oleh peneliti dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan menggunakan format formulir SPT 1771 lampiran 1 sebagai berikut :


108

Tabel 5.5. Perbedaan Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal Tahun 2011 Yang Dilakukan Oleh KUD Bersama Makmur dan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan format formulir SPT 1771. lampiran 1. Keterangan

Menurut KUD Bersama Makmur

UU RI No 36 Thn 2008 dan PP

Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri A

Peredaran Usaha

1.022.801.206,28

171,773,000.00

B

Harga Pokok Penjualan

-

153,408,202.25

C

Biaya Usaha Lainnya

970.359.997,12

3,872,000.00

Penghasilan Neto Dari Usaha

52.441.209,16

14,492,797.75

E

Penghasilan Dari Luar Usaha

-

1,004,436,407.53

F

Biaya Dari Luar Usaha

-

966,487,997.12

Penghasilan Neto Dari Luar Usaha

-

37,948,410.41

52.441.209,16

52,441,208.16

Jumlah G

Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri Jumlah Penghasilan Neto Komersial

Penghasilan Yang Dikenakan Pph Final Dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak

-

-

52.441.209,16

52,441,208.16

-

56,380,377.00


109

Tabel 5.5. Perbedaan Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal Tahun 2011 Yang Dilakukan Oleh KUD Bersama Makmur dan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan format formulir SPT 1771. lampiran 1. (lanjutan) Keterangan Penyesuaian Positif Biaya yang dibebankan / dikeluarkan a untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota Pembentukan atau pemupukan dana b cadangan Penggantian atau imbalan pekerjaan atau c jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham / d pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan Harta yang dihibahkan, bantuan atau e sumbangan f Pajak penghasilan



-

6,627,500.00

-

-

-

-

-

-

-

2,500,000.00

-

5,681,334.00

g

Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau cv yang modalnya tidak terbagi atas saham

-

-

h

Sanksi administrasi

-

-

i

Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal

-

-

j

Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal

-

-

k

Biaya yang ditangguhkan pengakuannya

-

-

l

Penyesuaian fiskal positif lainnya

-

230,931,600.00

Jumlah

-

245,740,434.00


110

Tabel 5.5. Perbedaan Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal Tahun 2011 Yang Dilakukan Oleh KUD Bersama Makmur dan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan format formulir SPT 1771. lampiran 1. (lanjutan) Keterangan


UU RI No 36 Thn 2008 dan PP -

Penyesuaian Negatif a

Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal

-

57,973,369.38

b

Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal

-

-

c

Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya

-

-

d

Penyesuaian fiskal negatif lainnya

-

-

Jumlah

-

57,973,369.38

-

-

52.441.209,16

183,827,895.78

Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto: (Diisi Dari Lampiran Khusus 4a Angka 5b) Penghasilan Neto Fiskal Sumber : Data diolah

Keterangan Penyesuaian Fiskal yang dilakukan oleh peneliti : Penyesuaian fiskal positif 1) Biaya

yang dibebankan /

dikeluarkan

untuk

kepentingan

untuk

kepentingan

pemegang saham, sekutu, atau anggota. Biaya

yang dibebankan /

dikeluarkan

pemegang saham, sekutu, atau anggota terdiri dari : a) Biaya Motor (BBM & Perawatan) sebesar Rp 327,500.00 b) Biaya Pembuatan Seragam pegawai sebesar Rp. 6,300,000.00 2) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Biaya HUT RI TK. Kabupaten sebesar Rp. 2,500,000.00


111

3) Pajak penghasilan. Pajak SHU Tahun 2010 sebesar Rp. 5,681,334.00 4) Penyesuaian fiskal positif lainnya. Penyesuaian fiskal positif lainnya terdiri dari : a) Biaya Kelancaran Usaha sebesar Rp. 7,500,000.00 b) Biaya Kelancaran Pos Pol sebesar Rp. 6,600,000.00 c) Pembelian Molen sebesar Rp. 4,500,000.00 d) Pembangunan Gedung Pertemuan sebesar Rp. 175,500,000.00 e) Bingkisan Hari Idul Fitri Untuk Anggota sebesar Rp. 36,831,600.00

Penyesuaian fiskal negatif Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. Beban penyusutan sebesar Rp. 57,973,369.38

Hasil penghitungan penghasilan kena pajak tahun 2011 KUD Bersama Makmur berbeda dengan analisis yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 sebesar Rp 183,827,895.78 sedangkan menurut perhitungan KUD Bersama Makmur adalah sebesar Rp52,441,209.16. b. Menentukan besarnya pajak penghasilan terutang KUD Bersama Makmur sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat (4) untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Penghasilan Kena Pajak selanjutnya dikalikan dengan tarif pajak sesuai dengan pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI


112

No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 25%. Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 31E bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00. Oleh karena KUD Bersama Makmur memiliki Penghasilan Kena Pajak di bawah Rp 4.800.000.000,00 maka mendapat fasilitas pengurangan

tarif

sebesar

50%.

Hasil

penghitungan

Pajak

Penghasilan Terutang Tahun 2011 yang dilakukan oleh KUD Bersama Makmur dengan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti didasarkan pada peraturan perundang-undangan Perpajakan yang belaku diperoleh perbedaan sebagai berikut: Tabel 5.6. perbedaan penghitungan pajak penghasilan terutang tahun 2011 yang dilakukan oleh koperasi dengan hasil analisis peneliti. Keterangan

1 2 3 4 5 6

Penghasilan Neto Fiskal Konpensasi Kerugian Fiskal Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang (tarif PPh Ps. 31E ayat (1)) Pengembalian/pengurangan kredit pajak luar negeri (PPh ps.24) yang telah diperhitungkan tahun lalu Jumlah PPh Terutang Sumber : Data Diolah

Menurut KUD Bersama Makmur 52,441,209.16 52,441,209.16 6,555,151

183,827,895.78 183,827,000 22,978,375

-

-

6,555,151

22,978,375



113

Hasil analisis tersebut menunjukkan adanya perbedaan jumlah penghitungan pajak penghasilan terutang, menurut KUD Bersama Makmur sebesar Rp 6,555,151 sedangkan pajak penghasilan terutang, menurut penghitungan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan undangundang perpajakan sebesar Rp 22,978,375. Dari hasil tersebut diperoleh selisih sebesar Rp 16,423,224.

C. Pembahasan Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap penghitungan pajak penghasilan terutang di KUD Bersama Makmur tahun 2011 diketahui bahwa penghitungan pajak penghasilan terutang yang dilakukan oleh KUD Bersama Makmur belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 1. Penentuan pendapatan bruto yang termasuk dalam objek pajak. Penentuan pendapatan bruto yang termasuk dalam objek pajak yang dilakukan oleh KUD Bersama Makmur belum sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pendapatan yang diakui oleh KUD Bersama Makmur yaitu Pendapatan Managemen Fee, Pendapatan Fee Angkutan, Pendapatan Fee 0.5% dan Fee lain-lain, Pendapatan Bunga Bank, Pendapatan Unit Usaha Simpan Pinjam, Pendapatan Unit Usaha Waserda, dan Pendapatan Unit Usaha Bank Mandiri.

Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Keuangan

RI

No.


114

51/KMK.04/2001 Pasal 2 ayat (1) tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, pendapatan bunga deposito/tabungan dari Bank dikenai pajak bersifat final sehingga untuk Pendapatan Bunga Bank harus dikurangkan dari pendapatan dan dimasukan ke dalam kelompok Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan yang tidak Termasuk Objek Pajak dalam formulir SPT 1771 lampiran 1. 2. Penentuan biaya yang termasuk dalam objek pajak. Penentuan biaya yang termasuk dalam objek pajak yang dilakukan oleh KUD Bersama Makmur belum sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. KUD Bersama Makmur tidak melakukan penyesuaian fiskal terhadap beberapa biaya antara lain : a. Biaya Motor (BBM & Perawatan). KUD Bersama Makmur mengakui adanya Biaya Motor (BBM & Perawatan). Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep 220/Pj./2002 pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan sehingga KUD Bersama Makmur harus melakukan penyesuaian fiskal positif sebesar 50% dari jumlah Biaya


115

Motor (BBM & Perawatan) karena kebdaraan tersebut dipakai dan dibawa pulang oleh pegawai/karyawan. b. Biaya Kelancaran Pos Polisi (PosPol) KUD Bersama Makmur mengakui adanya Biaya Kelancaran Pos Polisi (PosPol). Di dalam pasal 9 ayat (1) huruf e UU RI No. 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai tidak boleh dikurangkan. Biaya Kelancaran Pos Polisi (PosPol) merupakan biaya entertainment yang tidak berhubungan langsung dengan usaha dan tidak disertai dengan bukti nominatif sehingga KUD Bersama Makmur harus melakukan penyesuain fiskal terhadap biaya tersebut.

c. Biaya Kelancaran KUD Bersama Makmur mengakui adanya Biaya Kelancaran Usaha. Di dalam pasal 9 ayat (1) huruf e UU RI No. 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai tidak boleh dikurangkan. Biaya Kelancaran Usaha merupakan biaya entertainment yang tidak berhubungan langsung dengan usaha dan tidak disertai dengan bukti nominatif sehingga KUD Bersama Makmur harus melakukan penyesuain fiskal terhadap biaya tersebut.


116

d. Biaya Pembuatan Seragam Pegawai. KUD Bersama Makmur mengakui adanya Biaya Pembuatan Seragam Pegawai. Di dalam pasal 9 ayat (1) huruf e UU RI No. 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai tidak boleh dikurangkan selain itu dalam peraturan menteri keuangan No 83/PMK.03/2009 pasal 5 dijelaskan bahwa biaya yang dapat dikurangkan yaitu pemberian natura dan kenikmatan dalam bentuk pakaian dan peralatan keselamatan kerja (pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput Pegawai, serta penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenisnya) sehingga untuk Biaya Pembuatan Seragam Pegawai harus dilakukan penyesuaian fiskal karena merupakan pemberian dalam bentuk natura. e. Biaya HUT RI Tingkat Kabupaten. KUD Bersama Makmur mengakui adanya Biaya HUT RI Tingkat Kabupaten. Di dalam pasal 9 ayat (1) huruf g UU RI No. 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan tidak boleh dibebankan sehingga KUD Bersama Makmur harus melakukan penyesuaian fiskal terhadap biaya tersebut. f. Pembelian Molen. KUD Bersama Makmur mengakui adanya Biaya Pembelian Molen. Di dalam pasal 9 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa


117

pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sehingga KUD Bersama Makmur harus melakukan penyesuaian fiskal karena biaya tersebut tidak boleh langsung dikurangkan sekaligus melainkan harus melalui penyusutan selama masa manfaat. Pembelian molen seharusnya masuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan kelompok I dengan penyusutan menggunakan metode saldo menurun dan besarnya tarif penyusutannya adalah sebesar 50%/tahun. g. Pembangunan Gedung Pertemuan. KUD Bersama Makmur mengakui adanya Biaya Pembangunan Gedung Pertemuan. Di dalam pasal 9 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sehingga KUD Bersama Makmur harus melakukan penyesuaian fiskal karena biaya tersebut tidak boleh langsung dikurangkan sekaligus melainkan harus melalui penyusutan selama masa manfaat. Pembangunan gedung pertemuan seharusnya masuk dalam Kelompok Bangunan Permanen dengan penyusutan menggunakan metode saldo menurun dan besarnya tarif penyusutannya adalah sebesar 5%/tahun.


118

h. Pajak SHU Tahun 2010. KUD Bersama Makmur mengakui adanya Pajak SHU Tahun 2010. Di dalam pasal 9 ayat (1) huruf h UU RI No. 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pajak penghasilan tidak boleh dikurangkan sehingga KUD Bersama Makmur harus melakukan penyesuai fiskal terhadap Pajak SHU Tahun 2010. i. Bingkisan Hari Raya Idul Fitri Untuk Anggota. KUD Bersama Makmur mengakui adanya Biaya Bingkisan Hari Raya Idul Fitri Untuk Anggota. Di dalam pasal 9 ayat (1) huruf e UU RI No. 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai tidak boleh dikurangkan. Biaya Bingkisan Hari Idul Fitri Untuk Anggota merupakan biaya entertainment yang tidak berhubungan langsung dengan usaha sehingga KUD Bersama Makmur harus melakukan penyesuai fiskal terhadap biaya tersebut. j. Beban Penyusutan. Penyusutan aktiva tetap Kelompok Bangunan Permanen yang dilakukan oleh KUD Bersama Makmur kurang teliti dalam melakukan penyusutan sehingga KUD Bersama Makmur tidak melakukan penyusutan untuk

bangunan

gedung pertemuan. Peneliti

juga

mengevaluasi pengelompokan aktiva bukan bangunan yang dilakukan oleh koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor


119

96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk keperluan penyusutan sehingga terdapat koreksi terhadap pengelompokan aktiva tersebut.

Kelompok

Harta

Berwujud

Bukan

Bangunan

yang

dikelompokan kembali oleh peneliti yaitu untuk kelompok II antara lain ac toshiba, kipas angin, brankas dan kipas angin duduk. Peneliti mendapatkan data yang cukup mengenai aktiva tetap yang dimiliki oleh KUD Bersama Makmur. Data yang diperoleh peneliti dipakai untuk mengelompokkan dan menghitung kembali biaya penyusutan aktiva tetap sesuai dengan peraturan perpajakan. 3. Penentuan penghasilan kena pajak. Penentuan Penghasilan Kena Pajak KUD Bersama Makmur belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hasil penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tahun 2011 KUD Bersama Makmur sesuai dengan analisis yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku adalah sebesar Rp 183,827,895.78 sedangkan menurut penghitungan KUD Bersama Makmur adalah sebesar Rp 52.441.209,16. Perbedaan ini diakibatkan karena adanya penyesuaian fiskal yang tidak dilakukan oleh KUD Bersama Makmur.


120

4. Penentuan besarnya pajak penghasilan terutang. Jumlah pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku adalah sebesar Rp 22,978,375 sedangkan jumlah pajak penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2011 adalah sebesar Rp 6.555.151. Dari penghitungan tersebut diperoleh selisih lebih sebesar Rp 16,423,224. Selisih tersebut muncul karena perbedaan penyesuaian fiskal terhadap laporan keuangan koperasi.


BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan

bahwa

Penyesuaian

fiskal

dalam

penghitungan

pajak

penghasilan terutang badan KUD Bersama Makmur dilakukan dengan tidak tepat karena dalam pengakuan penghasilan dan biaya masih ada yang tidak tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pengakuan penghasilan terdapat pengakuan pendapatan bunga yang seharusnya sudah termasuk ke dalam pajak yang bersifat final. Sedangkan dalam pengakuan biaya terdapat biaya yang seharusnya dilakukan penyesuaian fiskal, antara lain Biaya Motor (BBM & Perawatan), Biaya Pembuatan Seragam pegawai, Biaya HUT RI TK. Kabupaten, Pajak SHU Tahun 2010, Biaya Kelancaran Usaha, Biaya Kelancaran Pos Pol, Pembelian Molen, Pembangunan Gedung Pertemuan, Bingkisan Hari Idul Fitri Untuk Anggota dan Beban penyusutan. Perhitungan pajak penghasilan terutang badan KUD Bersama Makmur belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku karena KUD Bersama Makmur pada tahun 2011 dalam SPT Tahunan 1771 mengakui jumlah Pajak Penghasilan Terutang sebesar Rp 6.555.151. Jumlah Pajak Penghasilan Terutang ini lebih kecil dibandingkan dengan hasil penghitungan yang dilakukan oleh peneliti sebesar Rp 22.978.375 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 16.423.224. Selisih ini disebabkan karena adanya penyesuaian terhadap pendapatan dan biaya. Hal ini menunjukkan bahwa

121


122

penghitungan Pajak Penghasilan Terutang KUD Bersama Makmur tidak tepat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

B. Keterbatasan Penelitian Keterbatasan yang dialami oleh penulis selama dalam melakukan penelitian di KUD Bersama Makmur yaitu : 1. Data yang diperoleh kurang terperinci terutama berhubungan dengan neraca dan biaya dalam Laporan Laba Rugi tahun 2011. 2. Data mengenai penjelasan laporan keuangan kurang jelas. 3. Bukti nominatif (bukti transaksi) tidak dapat diperoleh karena merupakan data rahasia. 4. Data rekening giro tidak dapat diperoleh karena merupakan data rahasia nasabah. 5. Data mengenai penghitungan penyusutan aktiva tetap koperasi kurang jelas sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam penghitungan penyusutan aktiva tetap.

C. Saran 1. Bagi KUD Bersama Makmur a. Dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan hendaknya KUD Bersama Makmur semakin memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan, baik kelebihan maupun kekurangan dalam penentuan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang.


123

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku jumlah Pajak Penghasilan yang seharusnya dibayarkan oleh koperasi lebih besar dibandingkan dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dihitung oleh koperasi yaitu terdapat selisih sebesar Rp 16.423.224. b. Dalam penyusutan untuk aktiva tetap KUD Bersama Makmur seharusnya memahami dalam pengelompokan, metode penyusutan dan tarif yang digunakan salah satu contohnya dalam Lampiran Khusus SPT 1771 tahun pajak 2011 dalam Harta Berwujud Kelompok I ditulis sebesar Rp 11.920.678,68 sedangkan seharusnya Rp 40.872.679,94. Metode penyusutan fiskal yang digunakan KUD Bersama Makmur sama dengan metode penyusutan komersial yaitu menggunakan metode saldo menurun sehingga dalam menentukan besarnya tarif penyusutan masih belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai koperasi dengan judul yang sama sebaiknya dapat menyesuaikan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan terbaru sesuai dengan tahun penelitian. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang dapat berubah sehingga hasil dari penelitian dapat tepat dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat dilakukannya.


DAFTAR PUSTAKA Andi, Stephanus Adityaputra. 2009. Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Cendya kartika, Feliana. 2012. Evaluasi penyesuaian fiskal positif atau fiskal negatif pajak penghasilan wajib pajak badan studi kasus di perusahaan tekstil PT Kusuma Mulia. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma. Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. Perpajakan Indonesia (Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis). Andi, Yogyakarta, 2010. Estika, Aurelia Puspa Nadya. 2011. Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Bagi Wajib Pajak Badan Studi Kasus pada Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).2013. Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Andi, Yogyakarta, 2009. Nugroho, Sigit. 2002. Analisis Ketepatan Rekonsiasi Fiskal, Studi Kasus pada PT. Citra Pratama. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma. Permatasari,Natalia. 2010. Analisis Ketepatan Penyesuaian Fiskal Untuk Menentukan Penghasilan Neto Fiskal Wajib Pajak Badan Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Studi Kasus di PT Madu Baru Yogyakarta. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma. Pordika Yulitasari, Fransiska. 2012. Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan Studi Kasus di Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma. Republik Indonesia, Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan. Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

124


125

Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-1/PJ/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 19/Pj/2009 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No 81/PMK.03/2009 Tentang Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/Pmk.03/2008 Tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 Tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 Tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 Tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga Dan Biaya Sumbangan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor Se-46/PJ.4/1995 Tentang Perlakuan Biaya Bunga Yang Dibayar Atau Terutang Dalam Hal Wajib Pajak Menerima Atau Memperoleh Penghasilan Berupa Bunga Deposito Atau Tabungan Lainnya. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.


126

Yuditha, Fridolin. 2012. Analisis Penyesuaian Fiskal Untuk Menentukan Penghasilan Neto Fiskal Wajib Pajak Badan Berdasarkan UndangUndang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Studi Kasus di PT Madu Baru Yogyakarta. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma.


Lampiran

127


128

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan A. Pendirian 1. Kapan KUD Bersama Makmur mulai didirikan? 2. Apa Visi dan Misi KUD Bersama Makmur? 3. Bagaimana sejarah terbentuknya KUD Bersama Makmur? 4. Bagaimana perkembangan KUD Bersama Makmur dari tahun ke tahun? B. Struktur KUD Bersama Makmur 1. Bagaimana struktur organisasi KUD Bersama Makmur? 2. Bagaimana penjelasan mengenai pembagian tugas dan wewenang Pengurus dan Karyawan di KUD Bersama Makmur ? 3. Berapa jumlah pengurus dan karyawan KUD Bersama Makmur hingga saat ini? C. Modal KUD Bersama Makmur 1. Berapa besarnya modal KUD Bersama Makmur? 2. Darimana modal KUD Bersama Makmur? D. Bidang Usaha KUD Bersama Makmur 1. Apa saja bidang usaha yang dijalankan oleh KUD Bersama Makmur dari awal berdiri hingga saat ini? Bagaimana penjelasan masingmasing bidang usaha? 2.

Apa kendala yang biasa dihadapi oleh KUD Bersama Makmur dalam menjalankan usahanya?


129

E. Sisa Hasil Usaha (SHU) 1. Bagaimana sistem pembagian SHU KUD Bersama Makmur baik bagi anggota maupun bukan anggota? 2. Berapa besarnya SHU KUD Bersama Makmur pada tahun 2011? F. Keanggotaan KUD Bersama Makmur 1. Berapa jumlah anggota KUD Bersama Makmur hingga tahun 2011? 2. Apakah semua masyarakat Desa Srimulyo menjadi anggota koperasi? G. Kebijakan Akuntansi dan Perpajakan 1. Bagaimana kebijakan KUD Bersama Makmur dalam pengakuan penghasilan? 2. Berapa besarnya penghasilan KUD Bersama Makmur pada tahun 2011? 3. Bagaimana kebijakan KUD Bersama Makmur dalam pengakuan biaya? 4. Berapa besarnya biaya KUD Bersama Makmur pada tahun 2011? 5. Bagaimana kebijakan KUD Bersama Makmur dalam pengakuan aktiva tetap? 6. Bagaimana kebijakan perpajakan di KUD Bersama Makmur? 7. Berapa besarnya PPh terutang KUD Bersama Makmur tahun 2011? 8. Berapa jumlah angsuran PPh psl 25 KUD Bersama Makmur tahun 2011?


Lampiran 2

130


Lampiran 3

131


132


133


134


Lampiran 4

135


136


Lampiran 5

137


138


Lampiran 6

139


140


141


142


143


144


Lampiran 7

145


146


147


148


149


150


151


152


153


154

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Recommend Documents