PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI

KEMENANGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2009 DI DAERAH PEMILIHAN I KABUPATEN KLATEN

SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Sejarah

Oleh: Lambertus Dodik Prasetyo NIM : 101314026

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2015

i


SXRttPs菫 K菫鸞麗NANcAN P:へ RTAtt DEIⅥ ③鍾RAsttINDoNESIA p題菫篭』亀:ANcAN(P恐置 ― F)DALA■ tt PEⅣ 量蓋豊警運AN越 :卜督駐IL豊 J量

震 ,耐《澪 81,AT薔『

=『

■菫駐1黎會◎oつ酵菫D__4ERAtt

IAttUIPAT重ド Kl′ ATEI

ilra. l"ji. Sutnini" hl pd

Perrrbirnbing

Dl

PE■ ttll,菫震AN優

T;iirggrl {i8 .liinl

li}l,i

Il

, .\ li \\rhalrililtr,. \,i \l

Iぉ llgぎ a108J襲 1112015

11::●

:


SXRttPS量

PAttTへ薔D駐ゝ《OKRAS撻量N意 )ONESIA pttnty篭 :ANGAN(P鵞 )鬱 ― P,レ A量 ,A卜橿貯[1闇貫霊菫爾AN覧橿tll‐ HEL優三ヽANCAN

￨ヽ

・肛肛GttS量」 ATtty・量 A職覆:ド 2999∋ 薔DAERAtt P甑卜鶴L橿壼ANI XA懲翫:PAT重ヽ【暑A・ EN :´

ヽ諄 la

l´

『

cnttap

Kctua

indrそ l D311llawa〔

Sekl‐ etaris

t)1基 I・￨]crcsta Sti:]彗

Anggota

DIa Tltt「 ●、 ia Sl‖ nitli.ヽ 1,シ (1

′ へnggota

Drs,へ

An33ora

Drs SiltaliO Adi[露 s::o∫

i、

K跳 111lal卜

S巨

.I《

Si

ili.ll:Pd

aI〕

t(D,Mヽ : lt・

,S Th.ヽ lPこ

TO野 akatta,26∫ ll猥 i201S Fakllltas Kcg■ lntall dall ttlllll PClldidikall

Ultivcrsitas Sanata lDhattla


HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu memberikan

perlindungan dalam menjalani hidup 2. Orangtua dan adik saya yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat 3. Teman-teman Prodi Pendidikan Sejarah, khususnya angkatan 2010 atas kebersamaannya selama kuliah

iv


MOTTO

Majulah tanpa menyingkirkan oranglain, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan oranglain

Hidup adalah tantangan, jangan dengarkan omongan orang yang penting kerja, kerja dan kerja. Kerja akan menghasilkan sesuatu, sementara omongan hanya menghasilkan alasan. ( Joko Widodo)

v


PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimanalayaknya karya ilmiah.

Yogyakarta,20 Juni 2015 Penulis

Lambertus Dodik Prasetyo

VI


LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAII UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma

Nama Nomor

: Lambertus

:

Dodik Prasetyo

Mahasiswa : 101314026

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karyailmiah saya yang berjudul : Kernenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Di Daerah Pemilihan I Kabupaten Klaten. Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendiskibusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Intemet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di Yogyakarta Pada tanggal : 20 Juni 201 5 Yang menyatakan

Lam

V‖


ABSTRAK KEMENANGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2009 DI DAERAH PEMILIHAN I KABUPATEN KLATEN Lambertus Dodik Prasetyo Universitas Sanata Dharma 2015 Tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan mengenai : (1) Upaya PDI Perjuangan dalam meraih kemenangan pada pemilu tahun 2009 di Kabupaten Klaten, (2) Dukungan masyarakat bagi kemenangan PDI Perjuangan dalam pemilu tahun 2009 di Kabupaten Klaten, (3) Wujud kemenangan yang berhasil diraih PDI Perjuangan pada pemilu tahun 2009 di Kabupaten Klaten. Metode yang digunakan adalah metode sejarah meliputi: pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), penafsiran sumber (interpretasi) dan penulisan sejarah (historiografi). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik dan sosiologi. Model penulisan bersifat deskriftif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa(1) Upaya yang dilakukan PDI Perjuanganberupa konsolidasi organisasi, konsolidasi program, konsolidasi kader dan simpatisan, serta sosialisasi program.(2) Dukungan masyarakat Kabupaten Klatendapat dilihat dari berbagai aktivitas para kader dan simpatisan yang secara sukarela mendirikan posko-posko. Selain itu juga melakukan pemasangan umbulumbul, pamflet, bendera dan poster yang berisi ajakan pada para anggota masyarakat untuk memilih PDI Perjuangan pada pelaksanaan pemilu 2009.(3) Wujud kemenangan PDI Perjuangandi Kabupaten Klaten berupa perolehan suaraterbanyak di tingkat kabupaten sebesar 40,1% dan unggul di 24 kecamatan dari 26 kecamatan se-Kabupaten Klaten. Kata kunci : Upaya PDI Perjuangan dalam meraih kemenangan, Dukungan Masyarakat Kabupaten Klaten, Wujud Kemenangan.

viii


ABSTRACT THE VICTORY OF INDONESIAN DEMOCRATIC PARTY STRUGGLE IN THE 2009 LEGISLATIVE ELECTION IN THE ELECTROLAT DISTRICT 1 IN THE KLATEN REGENCY Lambertus Dodik Prasetyo Universitas Sanata Dharma 2015 The purpose of this study was to answer the question about: (1). PDI effort in attaining victory in the 2009 election in the Klaten Regency, (2). Public supports for the PDI’s victory in the 2009 elections in Klaten Regency, (3). Manifestation achieved by PDI-P in the 2009 election in the Klaten Regency. The methods used in this studywere historical study consisting of five stages, which are : the topic selection, data gathering (heuristik), source criticism (verifikasi), interpretation and historiography. It used political and sociological approach and was written using descriptive analysis. The results of this study show that (1) The PDI-P efforts can be identified in the form of organizational consolidation, program consolidation, cadres and sympathizers consolidation, as well as program socialization (2) The public support from the citizens in Klaten regency can be seen from the various activities of the cadres and sympathizers who voluntarily establish a some posts. Besides, they were also installing banners, pamphlets, flags and posters containing an invitation to all of the residents to elect the PDI-P in the implementation of the 2009 general election (3) The form of the PDI-P victory was gained through voting in the level of regency by 40,1% and winning in 24 of 26 districts in Klaten Regency. Keywords : PDI-P efforts in attaining victory, Public support Klaten from the citizens in the Klaten regency, Form of victory.

ix


KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Bapa di surga yang telah melimpahkan rahmat, anugerah, dan kasihNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Di Daerah Pemilihan I Kabupaten Klaten”. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dalam bidang Pendidikan Sejarah di Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 1. Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan yang berkenan memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi. 2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang berkenan memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi. 3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah yang berkenan memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi. 4. Dra. Th. Sumini, M.Pd dan Drs. A. K. Wiharyanto, M.M sebagai dosen pembimbing yang berkenan memberikan pengarahan, bimbingan dan masukan kepada penulis selama menyusun skripsi ini. 5. Semua

dosen

Program

Studi

Pendidikan

Sejarah

yang

pernah

membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama kuliah. 6. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten yang telah memberikan ijin penelitian kepada peneliti. 7. Bapak Sutarjo, Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten atas bantuannya kepada penulis selama mengadakan penelitian. 8. Ketua KPU Kabupaten Klaten yang memberikan ijin penelitian kepada penulis.

x


9.

Semua Staf KPU Kabupaten Klaten, Bapak Ansori, dan Ibu Tatik yang

telah berkenan memberikan informasi mengenai pelaksanaan pemilu dan hasil pemilu tahun 2009 kepada penulis. 10. Bapak

FX. Suyatno selaku ketua ranting PDI Perjuangan yang bersedia

memberikan informasinya kepada penulis. 11. Semua Satgas

PDI Perjuangan yang telah memberikan informasi tentang

kampanye dalam pemilu tahun 2009.

l2.Bapak GS. Budi Jatmiko dan Ibu Theresia Suprapti, serta adikku Sophia Denta Prapdika Sari atas doa dan dorongannya kepada penulis selama ini. 13. Teman-teman

PSEJ' 2010

:

Leo, Ardhy, Yudhi, dan teman-temanku

lainnya, terima kasih kalian sudah menjadi teman-temanku yang baik selama kuliah, semoga kita semua menjadi orang yang berhasil menjalani

kehidupan 14. Semua

sel

anjutnya.

pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang

membantu penulis mencari buku dan bahan untuk penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi

ini masih jauh dari

sempurna.

Oleh karena itu, peneliti sangat menharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi bermanfaat b agi pihak-pihak yang

b

ini

dapat

erkepentingan. Penulis, 20 Juni2015

Lambeitus Dodik Prasetyo

XI


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..........................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................

iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................

iv

HALAMAN MOTTO ........................................................................................

v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ............................................................

vi

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI ......................................................... vii ABSTRAK ......................................................................................................... viii ABSTRACT .........................................................................................................

ix

KATA PENGANTAR .......................................................................................

x

DAFTAR ISI ......................................................................................................

xi

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .......................................................................................

1

B. Rumusan Masalah ..................................................................................

7

C. Tujuan Penelitian....................................................................................

8

D. Manfaat Penelitian..................................................................................

8

E. Kajian Pustaka ........................................................................................

9

F. Landasan Teori ....................................................................................... 12 G. Metode Penelitian ..................................................................................

24

H. Sistematika Penelitian ............................................................................ 27 BAB II UPAYA PDI-P DALAM MERAIH KEMENANGAN PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 DI DAERAH PEMILIHAN I KABUPATEN KLATEN A. Terbentuknya PDI Perjuangan ...............................................................

28

1. Perkembangan PDI ............................................................................

28

2. Perpecahan PDI dan Lahirnya PDI Perjuangan .................................

35

3. Terbentuknya PDI Cabang Kabupaten Klaten ..................................

41

xii


B. Persiapan PDI Perjuangan Untuk Meraih Kemenangan ........................

48

1. Konsolidasi Struktur Partai ................................................................ 50 2. Konsolidasi Non Struktur Partai ........................................................ 52 C. Strategi PDI Perjuangan Untuk Meraih Kemenangan ...........................

63

BAB III DUKUNGAN MASYARAKAT BAGI KEMENANGAN PDI-P DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 DI DAERAH PEMILIHAN I KABUPATEN KLATEN A. Bidang Pengabdian Masyarakat .............................................................

65

B. Pendekatan PDI Perjuangan ..................................................................

71

C. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum ...................................

78

BAB IV WUJUD KEMENANGAN YANG BERHASIL DIRAIH PDI-P PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 DI DAERAH PEMILIHAN I KABUPATEN KLATEN A. Faktor-Faktor Yang Mendorong Kemenangan PDI Perjuangan ............

85

1. Faktor Umum .....................................................................................

85

2. Faktor Khusus ....................................................................................

87

B. Keberhasilan PDI Perjuangan Dalam Pemilu 2009 ...............................

90

C. Hasil Perolehan Suara Pemilu ................................................................

93

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan............................................................................................. 100 B. Saran ....................................................................................................... 102 DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 104 LAMPIRAN-LAMPIRAN

xiii


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Partai politik adalah alat yang paling ampuh bagi manusia untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Berdasarkan urgensi partai politik inilah muncul pemeo dalam masyarakat, politisi modern tanpa partai politik sama dengan ikan yang berada di luar air. Hubungan antara partai sebagai institusi yang menjadi alat manusia untuk mengendalikan kekuasaan dengan masyarakatnya sangat erat. Sebagai alat yang paling ampuh partai politik dalam perkembangannya telah menampakkan sejarahnya dalam pasang naik dan pasang surut pada kurun waktu dan tempat tertentu, tergantung dengan kebudayaan yang dianut oleh suatu masyarakat. Sebagai suatu warisan dari dunia Barat maka persepsi masyarakat terhadap partai politik juga terpengaruh oleh kebudayaan masyarakat yang melahirkan itu.1 Partai politik di Indonesia pertama kali lahir pada zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Organisasi dan partai yang muncul pada zaman itu dilandasi oleh tujuan atau asas politiknya masing-masing dan memainkan peran penting dalam berkembangnya pergerakan nasional. Beberapa organisasi dan partai bergerak melalui Volksraad yang berdiri tahun 1918. Selain itu, di luar Volksraad dibentuk GAPI (Gabungan Politik Indonesia yang merupakan gabungan partai-partai beraliran nasional) pada tahun 1939. Sedangkan tahun 1937 dibentuk MIAI (Majelis Islamil a’laa Indonesia yang 1

Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Jakarta, CV. Rajawali, 1983, hal.1

1


2

merupakan gabungan partai-partai beraliran Islam). Mereka sepakat membentuk Komite Rakyat Indonesia.2 Partai politik mulai lebih leluasa bergerak pada zaman Orde Baru tahun 1966-1998. Pemerintah Orde Baru melakukan pembaharuan struktur politik dengan cara menyederhanakan sistem kepartaian. Penyederhanaan sistem kepartaian dilakukan dengan pengelompokan partai politik menjadi tiga kelompok yang meliputi Golongan Nasionalis, Golongan Spiritual, dan Golongan Karya. Tanggal 4 Maret 1970 terbentuk Golongan Spiritual yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII dan Perti. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 1973 Golongan Nasionalis diresmikan menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Memasuki Era Reformasi pada tahun 1998-1999, terjadi pengalihan jabatan kepresidenan dari Soeharto kepada B. J. Habibie dan rencana pelaksanaan pemilu 1999. Pada saat itu B. J. Habibie mencabut larangan pendirian partai-partai politik dan organisasi lainnya, sehingga pemilu 1999 merupakan pemilu dengan sistem multi partai.3 PDI dibentuk pada 10 Januari 1973. Pembentukan PDI sebagai hasil fusi dari lima politik (parpol) yang berpaham atau berideologi nasionalisme, marhaenisme, sosialisme, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik. Kelima partai yang bergabung adalah Partai

2

Ibid, hal. 218-219 Arif Zulkifli, PDI di Mata Golongan Menengah Indonesia, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1996, hal.56 3


3

Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Murba, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik.4 Sejak PDI dibentuk terus-menerus mengalami kemelut intern. Terutama dengan adanya konflik di kalangan elite kepemimpinan partai yang berasal dari unsur PNI. Akibatnya, sejak pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru (1971) sampai pemilu yang ketiga (1982), perolehan suara PDI selalu mengalami penurunan. Pada pemilu 1971 dengan lima partai yang bergabung dalam PDI diperoleh 9,3 persen dari seluruh jumlah suara pemilih yang sah. Pada pemilu 1977 PDI memperoleh 8,6 persen suara, dan pada pemilu 1982 menjadi 7,9 persen. Dalam perkembangannya, pada pemilu 1987 atau pemilu yang keempat di masa Orde Baru, suara yang diraih PDI mengalami kenaikan sekitar 3 persen, menjadi 10,87 persen; sekitar 9,3 juta dari 85,8 juta suara pemilih yang sah. Menurut hasil perbandingan dengan persentase perolehan suara PDI pada pemilu 1982 dengan 7,9 persen suara, maka kenaikan yang hanya 3 persen pada pemilu 1987 menjadi sangat berarti bagi partai ini. Apalagi dilihat dari kenaikan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pusat yang diperoleh partai ini, yaitu mulai 24 kursi (1982) menjadi 40 kursi (1987). Kenaikan jumlah suara PDI berkaitan dengan faktor intern maupun ekstern yang menguntungkan partai ini. Pada pemilu 1987 itu PDI tidak mempunyai target apa pun, sehingga tidak mempunyai beban apa pun ketika memasuki arena pemilu. Situasi semacam itu berbeda dengan Golongan Karya (Golkar) yang 4

Adriana Elisabeth Sukamto, dkk, PDI dan Prospek Pembangunan Politik, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1991, hal. 1


4

menargetkan perolehan suara minimal 70 persen, atau Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menargetkan meraih 140 kursi DPR-RI pada pemilu 1987. Sebaliknya, memasuki pemilu 1987 PDI masih dalam tahap konsolidasi ke dalam, khususnya setelah partai ini menyelenggarakan Kongres III bulan April 1986. Faktor-faktor yang lain, yang membuat keberhasilan PDI baik intern maupun ekstern, di antaranya jumlah yang besar berasal dari dukungan PNI yang “pulang kandang”, dimunculkan kembali “sosok” Bung Karno, dukungan generasi muda yang antusias, sikap Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang lebih netral, dan sikap media massa yang lebih bersimpati pada partai banteng, serta isu-isu kampanye yang ditampilkan yang lebih segar seperti soal “kabinet bayangan”. Pada awal tahun 1999, PDI pecah menjadi dua, yaitu PDI pimpinan Budi Hardjono dan PDI Perjuangan (PDI-P) pimpinan Megawati. PDI-P diresmikan melalui akte notaris 1 Februari 1999. Perubahan nama dilakukan untuk membedakan dengan PDI lainnya.5 Pada pemilu 1999, PDI-P ikut pemilu dan berhasil mencapai 153 kursi, namun mengalami penurunan 44 kursi pada pemilu 2004, sehingga PDI-P hanya memperoleh 109 kursi.6 Penurunan perolehan suara kursi yang dialami PDI-P tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, tetapi juga di tingkat daerah pemilihan I termasuk di Kabupaten Klaten.7

5

Hairun Salim, dkk, Tujuh Mesin Pendulang Suara Perkenalan Prediksi Harapan Pemilu 1999, Yogyakarta, LKIS, 1999, hal. 95-96 6 Kedaulatan Rakyat, KPU Sahkan Hasil Pemilu Legislatif 2004, Kamis Pon, 6 Mei 2004, hal. 1 7 Bernas, Kekalahan Perolehan Kursi PDIP dalam Skala Nasional Tidak Lepas dari Kondisi di Daerah, 20 April 2004, hal. 2


5

Berdasarkan data tersebut, berarti bahwa Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sudah lama berperan dalam kehidupan politik di Indonesia tetapi PDI Perjuangan pimpinan Megawati baru mengikuti pemilihan umum 1999, sehingga tergolong partai baru. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan muncul setelah diadakan Kongres di Medan tahun 1993 dengan calon ketua umumnya Megawati Sukarnoputri. Kongres itu mengalami kemacetan karena ada dua kekuatan yaitu kekuatan yang mendukung Soerjadi dan kekuatan yang mendukung Megawati. Setelah kongres di Medan mengalami jalan buntu, maka diadakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya untuk memilih Megawati menjadi ketua umum PDI, namun baru resmi terpilih menjadi ketua PDI lewat Munas di Jakarta.8 Ketika itu muncul 2 PDI, yaitu PDI Soerjadi dan PDI Megawati. Untuk membedakan PDI Soerjadi dengan PDI Megawati maka dipilih nama PDI Perjuangan. Hal ini tentu ada kaitannya dengan perjuangan yang dilakukan partai tersebut, dan akhirnya PDI Perjuangan mampu berdiri dan mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat, terlebih lagi setelah Orde Baru runtuh, PDI Perjuangan seakan mendapat angin segar untuk ikut dalam percaturan politik Indonesia. Masyarakat kabupaten Klaten menyambut gembira atas nama baru PDI pimpinan Megawati, karena selama ini sangat sulit membedakan PDI Soerjadi dan PDI Megawati. Dengan nama baru ini diharapkan masyarakat bisa lebih teliti dalam membedakan tanda gambar. Dukungan terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak terbatas di wilayah basis PDI Perjuangan saja, tetapi 8

Andi Setjono (Editor), Tragedi Megawati Revisi Politik Massa di Indonesia, Yogyakarta Tarawang, 2000, hal. 11


6

hampir merata di seluruh Indonesia, seperti di Jawa Timur, Jawa Barat dan daerah lainnya. Penulis tertarik membahas partai politik ini, karena penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang perjuangan “ PDI Perjuangan “ dalam melawan pemerintah Orde Baru yang selalu bersikap keras terhadapnya. Penulis juga lebih tertarik lagi mengenai bagaimana upaya PDI Perjuangan dalam memenangkan pemilihan umum 2009. Di Kabupaten Klaten PDI Perjuangan mengalami kemenangan terbesar setelah beberapa dekade selalu mengalami kekalahan mutlak. Dalam skripsi ini penulis akan menguraikan kemenangan PDI Perjuangan dalam pemilihan umum 2009 di daerah pemilihan I Kabupaten Klaten. Penulis mengangkat

judul

skripsi

“Kemenangan

Partai

Demokrasi

Indonesia

Perjuangan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 di Daerah Pemilihan I Kabupaten Klaten”. Penulis mengambil wilayah daerah pemilihan I Kabupaten Klaten dengan alasan bahwa beberapa pemilihan umum yang dilaksanakan Orde Baru tidak pernah memperoleh suara banyak, tetapi pada pemilihan umum 2009 PDI Perjuangan di daerah pemilihan I Kabupaten Klaten berhasil memperoleh suara dan kemenangan ini membuat penulis tertarik karena selama Orde Baru PDI tidak pernah memenangkan suara dalam Pemilihan Umum, di daerah pemilihan I kabupaten Klaten selama Orde Baru PDI tidak pernah menang, tetapi Pemilihan Umum 2009 sangat mengejutkan semua orang karena PDI pimpinan Megawati yang dengan nama baru PDI Perjuangan memperoleh suara terbesar di daerah pemilihan I Kabupaten Klaten.


7

Kemenangan PDI Perjuangan ini membuat masyarakat di Kabupaten Klaten sebagai pendukung dari PDI Perjuangan menjadi bangga karena selama itu merasa bahwa kebebasan berpolitik selalu dikekang, tetapi setelah masa reformasi membuat rakyat khususnya daerah pemilihan I Kabupaten Klaten menjadi bebas untuk menentukan pilihannya sendiri tidak dengan paksaan dari manapun juga.

B. Rumusan Masalah Setelah membaca uraian mengenai latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi obyek penelitian ini. Adapun permasalahan tersebut yaitu : 1. Bagaimana upaya PDI Perjuangan dalam meraih kemenangan pada pemilu legislatif tahun 2009 di daerah pemilihan I Kabupaten Klaten? 2. Bagaimana dukungan masyarakat bagi kemenangan PDI Perjuangan dalam pemilu legislatif tahun 2009 di daerah pemilihan I Kabupaten Klaten? 3. Bagaimana wujud kemenangan yang berhasil diraih PDI Perjuangan pada pemilu legislatif tahun 2009 di daerah pemilihan I Kabupaten Klaten?


8

C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penulisan skripsi yang berjudul “Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 di Daerah Pemilihan I Kabupaten Klaten” yaitu: 1. Untuk mendeskripsikan upaya PDI Perjuangan dalam meraih kemenangan pada pemilu legislatif tahun 2009 di daerah pemilihan I Kabupaten Klaten. 2. Untuk mendeskripsikan dukungan masyarakat bagi kemenangan PDI Perjuangan dalam pemilu legislatif tahun 2009 di daerah pemilihan I Kabupaten Klaten. 3. Untuk mendeskripsikan wujud kemenangan yang berhasil diraih PDI Perjuangan pada pemilu legislatif tahun 2009 di daerah pemilihan I Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian Manfaat dari penulisan skripsi yang berjudul berjudul “Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 di Daerah Pemilihan I Kabupaten Klaten”, yaitu : 1. Bagi Universitas Sanata Dharma Penelitian ini diharapkan akan dapat menambah pengetahuan dan dapat melengkapi literatur kepustakaan di Universitas Sanata Dharma khususnya tentang organisasi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.


9

2. Bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten Tulisan ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam mempersiapkan pemilu selanjutnya. 3. Bagi Penulis Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana organisasi politik di Indonesia khususnya Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan

di

Kabupaten

Klaten

dalam

upaya

memenangkan pemilu.

E. Kajian Pustaka Sumber yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa lisan dan sumber tertulis. Sumber lisan dapat diperoleh melalui wawancara dengan tokoh partai dan tokoh lain yang terlibat langsung dalam pemilu legislatif 2009 di Kabupaten Klaten. Sumber lainnya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber tertulis antara lain: 1. Hasil pemilu tahun 2009 di Kabupaten Klaten. 2. Tata Tertib Rapat Kerja PDI-P Kabupaten Klaten. Sumber buku pertama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku “ Perjalanan Partai Politik Di Indonesia”. Disusun oleh Drs. M. Rusli Karim. Buku tersebut membahas munculnya partai politik di Indonesia secara garis besar adalah sebagai aktualisasi dari tiga aliran atau pandangan politik yang menemukan momentum kelahirannya pada dekade kedua dan ketiga abad ke 20. Ketiga aliran itu ialah Islam, Nasionalisme dan Marxisme/Sosialisme.


10

Aktualisasi aliran Islam muncul pertama kali dalam sejarah Indonesia yang bercorak nasional. Dengan demikian Sarekat Islam adalah partai pelopor. Partai ini menjadi dinamis dibawah pimpinan H.O.S. Cokroaminoto. Salah satu aspek yang menarik dari SI pada periode awal ialah bahwa ia mampu mengidentitaskan dirinya dengan aspirasi politik Bumi Putera untuk perjuangan kemerdekaan. Dengan perkataan lain denyutan nadi perjuangan SI adalah denyutan nadi rakyat terjajah. Oleh sebab itu tidak mengherankan bahwa pamor SI pada tahun-tahun permulaan itu begitu menjulang. Tapi kepopuleran SI tidak bertahan lama. Wibawanya sebagai partai pelopor pada 1920-an segera disaingi dan kemudian dikalahkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Dua partai yang terakhir ini lahir dari ideologi dasar Marxisme dan Nasionalisme. Dengan kata lain, Islam yang diwakili SI dalam gerakan politik ternyata belum mampu bersaing dengan ideologi-ideologi modern yang berasal dari Barat itu dalam merebut massa.9 Buku kedua berjudul “PDI di Mata Golongan Menengah Indonesia”, yang disusun oleh Arif Zulkifli. Isi dari buku ini yaitu membahas Partai politik mulai lebih leluasa bergerak pada zaman Orde Baru tahun 1966-1998. Pemerintah Orde Baru melakukan pembaharuan struktur politik dengan cara menyederhanakan sistem kepartaian. Penyederhanaan sistem kepartaian dilakukan dengan pengelompokan partai politik menjadi tiga kelompok yang meliputi Golongan Nasionalis, Golongan Spiritual, dan Golongan Karya.

9

Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Jakarta, CV. Rajawali, 1983, hal.1


11

Buku ini digunakan untuk membahas permasalahan ke 2 tentang bagaimana dukungan masyarakat bagi kemenangan PDI Perjuangan dalam pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Klaten. Buku ketiga berjudul“PDI dan Prospek Pembangunan Politik”, ditulis oleh Adriana Elisabeth Sukamto, dkk. Buku tersebut membahas pembentukan PDI sebagai hasil fusi dari lima partai politik (parpol) yang berpaham atau berideologi Nasionalisme, Marhaenisme, Sosialisme, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik. Kelima partai yang bergabung adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Murba, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik. Sejak PDI dibentuk terus-menerus mengalami kemelut intern. Terutama dengan peristiwa yang menimbulkan konflik di kalangan elite kepemimpinan partai yang berasal dari unsur PNI. Akibatnya, sejak pemilihan umum (Pemilu) 1971 yang pertama pada masa Orde Baru sampai pemilu 1982 yang ketiga, perolehan suara PDI selalu mengalami penurunan. Pada Pemilu 1971 dengan lima partai yang bergabung dalam PDI diperoleh 9,3 persen dari seluruh jumlah suara pemilih yang sah. Pada pemilu 1977 PDI memperoleh 8,6 persen suara, dan pada Pemilu 1982 menjadi 7,9 persen. Buku ini digunakan untuk membahas tentang permasalahan ke 3 tentang bagaimana wujud kemenangan PDI Perjuangan pada pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Klaten. Penulisan skripsi juga menggunakan sumber atau buku-buku lain sebagai penunjang. Sumber-sumber atau buku-buku tersebut diambil berdasarkan permasalahan yang ada, antara lain : Miriam Budiarjo, Partisipasi


12

dan Partai Politik, Jakarta, Gramedia, 1982. C.S.T. Kansil, Memahami Pemilihan Umum dan Referendum, Jakarta, Radar Jaya, 1986, hal.1. Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, hal.160.

F. Landasan Teori 1. Demokrasi Demokrasi

mempunyai

menggunakannya

sebab

arti

dengan

penting

bagi

masyarakat

yang

demokrasi

hak

masyarakat

untuk

menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Sekedar untuk menunjukkan betapa rakyat diletakkan pada posisi penting dalam azas demokrasi ini berikut akan dikutip beberapa pengertian demokrasi. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok

yang

mengenai

kehidupannya,

termasuk

dalam

menilai

kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan

rakyat.10

Jadi

negara

demokrasi

adalah

negara

yang

diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang

10

Deliar noer, Pengantar ke Pemikiran Politik, CV Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 207


13

dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.11 Demokrasi, dalam konteks menimbang berarti bahwa masyarakat di segala tingkatan dilibatkan dalam proses pembicaraan, perumusan dan pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka sendiri. Atau seperti dikatakan oleh Arendt, komunitas politik secara radikal demokratis. Karena politik adalah aktivitas publik, maka seseorang tidak dapat menjadi bagian (terlibat) di dalamnya tanpa dalam arti tertentu hadir di ruang publik. Terlibat dalam politik berarti secara aktif berpartisipasi dalam berbagai forum publik, dimana keputusan-keputusan yang berakibat pada komunitas diambil. Partisipasi seperti ini penting demi pembentukan relasi manusiawi dan solidaritas antara warga negara.12 Prinsip terpenting demokrasi adalah kewarganegaraan (citizenship). Ini mencakup hak untuk mendapat perlakuan sama dengan orang lain berkenaan dengan penentuan pilihan-pilihan bersama, dan kewajiban pihak yang berwenang melaksanakan pilihan tersebut untuk bertanggungjawab pada dan membuka akses terhadap seluruh rakyat. Sebaliknya, prinsip ini juga membebankan kewajiban pada rakyat, untuk menghormati keabsahan pilihan-pilihan yang dibuat bersama secara sengaja, dan hak penguasa untuk bertindak dengan kewenangan (dan paksaan, kalau perlu), untuk mendorong efektivitas pilihan-pilihan ini, serta untuk melindungi negara dari ancamanancaman atas kelangsungannya. 11

Amirmacmud., “Demokrasi. Undang-Undang dan Peran Rakyat”,dalam PRISMA No. 8 LP3ES, Jakarta, 1984. 12 Yosef Keladu Koten, Partisipasi Politik, Flores, Ledalero, 2010, hal. 234


14

Ciri-ciri Demokrasi: 1. Adanya jaminan HAM (pasal 28A-J UUD 1945). 2. Adanya jaminan kemerdekaan bagi warga Negara untuk berkumpul dan beroposisi. 3. Perlakuan dan kedudukan sama bagi seluruh warga Negara dalam hukum (pasal 27 ayat 1 UUD). 4. Kekuasaan yang dikontrol oleh rakyat melalui perwakilan yang dipilih rakyat. 5. Jaminan kekuasaan yang telah disepakati bersama.13 Unsur – unsur Demokrasi : 1. Kebebasan Kebebasan adalah keleluasan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri, tanpa tekanan dari pihak manapun. Namun, kebebasan bukan keleluasan untuk melakukan segala hal tanpa batas. Kebebasan harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat, dan dengan cara yang tidak melanggar tata aturan yang sudah disepakati bersama. 2. Persamaan Tuhan menciptakan setiap manusia sebagai pribadi yang unik. Namun, demokrasi

berpandangan bahwa

manusia

yang berbeda-beda

itu

hakikatnya sama sederajat. Demokrasi tidak berpendirian bahwa manusia itu semuanya sama, melainkan berbeda satu sama lain. Tetapi disamping perbedaanya, manusia itu sesungguhnya sama derajat di depan Allah, sama derajat dalam nilainya dan harga keluhurannya sebagai manusia (dignity of 13

Guillermo O’Donnell, dkk, Transisi Menuju Demokrasi, Jakarta, Pustaka LP3 ES, 1993, hal. 8.


15

man as human being) dalam masyarakat, sama kedudukan di dalam hukum, politik, dan sebagainya. 3. Solidaritas Solidaritas atau kesetiakawanan adalah kesediaan untuk memperhatikan kepentingan dan bekerja sama dengan orang lain. Nilai solidaritas mengikat

manusia

yang

sama-sama

memiliki

kebebasan

untuk

mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Dalam kehidupan demokratis di kenal „agree to disagree‟ yang berarti ’setuju untuk tidak setuju’. Ungkapan itu menunjukan adanya prinsip solidaritas ; sebab, walau berbeda pandangan atau kepentingan, para pihak tetap sepakat untuk mempertahankan kesatuan/ikatan bersama. 4. Toleransi Toleransi adalah sikap atau sifat toleran. Bersikap toleran artinya bersikap menenggang

(menghargai,

membiarkan,

membolehkan)

pendirian

(pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya) yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian sendiri. 5. Menghormati Kejujuran Kejujuran adalah keterbukaan untuk menyatakan kebenaran. Kejujuran diperlukan agar hubungan antar pihak berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan benih – benih konflik di masa depan. Kejujuran dalam komunikasi antar warga negara amat diperlukan bagi terbangunnya solidaritas yang kokoh antar sesama pendukung masyarakat demokratis. Pemerintah juga harus jujur dan terbuka kepada rakyat. Pemerintah harus


16

terbuka kepada rakyat tentang bagaimana semua keputusan pemerintah dibuat, dan atas pertimbangan apa sebuah kebijakan dipilih di antara sejumlah alternatif kebijakan yang ada. 6. Menghormati Penalaran Penalaran adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki pandangan tertentu, membela tindakan tertentu, dan menuntut hal serupa dari orang lain. Kebiasaan memberi penalaran akan membutuhkan kesadaran bahwa ada banyak alternatif sumber informasi dan ada banyak kemungkinan cara untuk mencapai tujuan. 7. Keadaban Keadaban adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahir batin atau kebaikan budi pekerti. Perilaku yang beradab adalah perilaku yang mencerminkan penghormatan dan mempertimbangkan kehadiran pihak lain sebagaimana dicerminkan oleh sopan santun dalam bertindak, termasuk penggunaan bahasa tubuh dan berbicara yang beradap. 2. Organisasi Politik Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa organisasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan


17

hubungan contacting dengan pejabat pemerintah atau negara parlemen dan sebagainya.14

Dimana

warga

negara

memiliki

kesempatan

untuk

berpartisipasi dalam politik lewat mengambil bagian dalam memerintah dan diperintah, karena semua warga negara adalah bebas dan sederajat. 15 Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpinpemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dalam pemilihan umum, menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan, duduk dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu, berkampanye, dan menghadiri kelompok diskusi, dan sebagainya.16 Ciri-ciri Organisasi, yaitu : 1. Adanya komponen (atasan dan bawahan) 2. Adanya kerja sama 3. Adanya sasaran 4. Adanya tujuan 5. Adanya keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati 6. Adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas. Adapun Unsur – unsur Organisasi Politik itu sendiri, yaitu : 1. Adanya manusia, 2. Adanya kerjasama, 3. Adanya tujuan bersama, 4. Adanya peralatan (Equipment), 5. Adanya tempat atau lingkungan, 6. Adanya kekayaan alam. 7. Adanya kerangka / konstruksi mental Organisasi. 14

Miriam Budiarjo, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta, Gramedia, 1982. Yosef Keladu Koten, Partisipasi Politik, Flores, Ledalore, 2010. 16 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia, 1982, hal. 161. 15


18

3. Pemilihan Umum Sesuai namanya, pemilihan umum itu harus dilakukan dengan dasar umum. Pada pokoknya, seluruh rakyat harus mendapat kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin, antara ningrat dengan marhaen, antara laki-laki dengan perempuan, antara yang pandai tulis-baca dengan yang buta huruf, dll.17 Berdasarkan daftar peserta partai politik, sistem pemilihan umum terbagi 2 jenis yaitu :18 a. sistem terbuka, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama dan foto peserta partai politik. b. Sistem Tertutup, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama partai politik tertentu. Kedua sistem memiliki persamaan yaitu pemilih memilih nama tokoh yang sama dimana tokoh-tokoh tersebut bisa bermasalah di depan publik. Berdasarkan perhitungan, sistem pemilihan umum terbagi 3 jenis yaitu: a. Sistem distrik yaitu perhitungan sederhana yaitu calon peserta politik mengumpulkan dalam jumlah suara terbanyak. Jenis sistemnya : Mayoritas mutlak (First Past The Post/FPTP), suara alternatif (Block Vote/BV), Sistem putaran dua (Two Round System/TRS). b. Sistem semi proporsional, yaitu perhitungan sistem distrik yang menjembatani proporsional. 17

Yunan Nasution, Konstituante Parlemen dan Pemilihan Umum, Jakarta, Pustaka Antara, 1953, hal. 28. 18 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan.Umum


19

c. Sistem proporsional, yaitu perhitungan rumit yaitu calon peserta politik mengumpulkan dengan menggunakan bilangan pembagi pemilih. Sistem pemilihan umum yang digunakan di Indonesia menurut UU No.10 tahun 2009 tentang pemilu legislatif Pasal 36, Ayat 3 dan 5, menggunakan sistem stelsel aktif. Dalam sistem ini menyebutkan, lembaga penyelenggara pemilu sampai pada tingkatan paling bawah yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) hanya menentukan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Kemudian, DPS tersebut diumumkan di tempat-tempat terbuka dan mudah diakses oleh publik selama 7-14 hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu. Hal ini diperkuat oleh Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam aturan tersebut, KPU memberikan waktu tertentu bagi masyarakat dan peserta pemilu untuk melakukan cross check atas validasi daftar pemilih yang diumumkan. Secara umum, mekanisme pendaftaran pemilih dalam sistem pemilu di Indonesia menggunakan dua pola: pertama stelsel aktif sebagaimana diterapkan pada pemilu legislatif 2009 lalu, dan kedua stelsel pasif seperti pada pemilu 1999 dan 2004. Pada stelsel aktif, pemilih yang telah memenuhi syarat 17 tahun dan sudah pernah kawin untuk “mendaftarkan” dirinya kepada Panitia Pemilih Suara (PPS). Berbeda dengan stelsel aktif, pada stelsel pasif pemilih “didaftar” oleh PPS. Pada pola pertama, pemilih dituntut untuk memiliki inisiatif mendaftarkan dirinya. Sedangkan pola


20

kedua, PPS berkewajiban mendaftar pemilih karena itu merupakan hak bagi si pemilih. Menurut C.S.T. Kansil, pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan asas Kedaulatan Rakyat berdasarkan Pancasila (Demokrasi Pancasila) dalam negara Republik Indonesia.19 Tujuan pemilu adalah untuk memilih

wakil-wakil

rakyat

yang

akan

duduk

dalam

dewan

permusyawaratan maupun dewan perwakilan. Wakil-wakil rakyat yang terpilih akan membawakan aspirasi rakyat dalam membangun dan mempertahankan Negara Indonesia. Dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Negara Indonesia, terdapat tiga unsur yang ikut secara aktif yaitu organisasi sosial politik sebagai peserta pemilu. Kedua, pemerintah dengan aparaturnya sebagai penyelenggara yang mempersiapkan prasarana, gelanggang dan menciptakan iklim yang demokratis. Unsur yang ketiga adalah rakyat sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Secara universal pemilihan

umum

adalah

lembaga

sekaligus

praktik

politik

yang

memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan yang menurut Dahl, merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Bahkan pengertian demokrasi sendiri secara sederhana tidak lain adalah suatu sistem politik di mana para pembuat keputusan kolektif tertinggi dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala. Karena itu, pemilu tak hanya berkaitan dengan kebutuhan pemerintah akan keabsahan kekuasaannya,

19

C.S.T. Kansil, Memahami Pemilihan Umum dan Referendum, Jakarta, Radar Jaya, 1986, hal.1.


21

melainkan juga, bahkan barangkali yang terpenting sebagai sarana bagi rakyat untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan mereka dalam kehidupan bersama.20 Dalam penelitian ini, pemilihan umum yang dimaksud adalah pemilu tahun 2009 yaitu pemilu yang dilaksanakan pada saat bangsa Indonesia dalam pemerintahan transisi dan dalam rangka memenuhi tuntutan Reformasi. Pemilu tahun 2009 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru, karena pemilu tahun 2009 lebih menjamin adanya kebebasan bagi rakyat untuk memilih partai yang dianggap mampu menyalurkan aspirasinya. Selain itu juga ada kebebasan bagi rakyat untuk mendirikan partai politik. Dalam penulisan skripsi ini, yang akan dibahas adalah PDI Perjuangan, maka dalam usaha mencari jawaban atas permasalahan

yang ada diperlukan berbagai definisi atau

pengertian yang berhubungan dengan judul skripsi ini agar lebih mudah pemahamannya. Pertama-tama yang harus dimengerti adalah mengenai partai politik khususnya PDI Perjuangan. Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka.21

20

Syamsuddin Haris, dkk, Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998, hal.7. 21 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik., Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, hal.160.


22

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sering disingkat PDI Perjuangan adalah salah satu partai politik di Indonesia yang muncul setelah Orde Baru berakhir. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan pecahan PDI pada masa Orde Baru, yakni partai yang selalu kalah dalam pemilihan umum dan mempunyai peran besar dalam kehidupan politik. Partai Demokrasi Indonesia dengan nama baru PDI Perjuangan muncul menjelang Orde Baru tumbang. Hal ini disebabkan karena pemerintah pada waktu itu hanya mengakui Partai Demokrasi Indonesia yang dipimpin oleh Soerjadi, sehingga untuk membedakan PDI pimpinan Soerjadi dengan PDI pimpinan Megawati menggunakan nama PDI Perjuangan. Nama PDI Perjuangan selain untuk membedakan PDI pimpinan Soerjadi juga ada hubungannya dengan perjuangan yang dilakukan oleh partai tersebut. Dalam menghadapi berbagai hambatan yang ada, PDI pimpinan Megawati juga harus berjuang melewati beberapa konggres yang sering mengalami kemacetan akibat adanya dua kubu pendukung PDI Megawati yang mengakibatkan konggres berjalan tidak lancar bahkan seringkali konggres membawa korban yang ditandai dengan baku hantam dan berakibat bentrokan yang sering kali terjadi antara kedua kubu tersebut. Setelah berjuang melewati berbagai konggres akhirnya PDI Perjuangan mampu berdiri dan mendapat dukungan yang luas dari berbagai kalangan masyarakat. Megawati kemudian dikukuhkan sebagai ketua umum PDI


23

dalam Munas (Musyawarah Nasional) di Jakarta pada tahun 1993 walaupun jalan kepemimpinannya tidak mulus dan rata.22 Syarat Keikutsertaan Dalam Pemilihan Umum : Pasal 39 1. Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilihan Umum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; b. Memiliki pengurus lebih dari ½ (setengah) jumlah propinsi di Indonesia; c. Memiliki

pengurus

lebih

dari

½

(setengah)

jumlah

kabupaten/kotamadya di propinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b d. Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik. 2. Partai Politik yang telah terdaftar, tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menjadi Peserta Pemilihan Umum, namun keberadaannya tetap diakui selama partai tersebut melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Partai Politik. 3. Untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, Partai Politik harus memiliki sebanyak 2% (dua per seratus) dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3% (tiga per seratus) jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah)

jumlah

propinsi

dan

di

½

(setengah)

jumlah

Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum. 4. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak boleh ikut dalam Pemilihan Umum berikutnya, kecuali bergabung dengan Partai Politik lain.

22

Andi Setjono (editor).op.cit., hal. 11.


24

5. Pendaftaran Partai Politik untuk menjadi Peserta Pemilihan Umum, diatur lebih lanjut dengan keputusan KPU. Syarat Mengikuti Pemilihan Pada Pemilu : 1. Warga Negara Indonesia 2. Telah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah 3. Terdaftar sebagai calon pemilih 4. Tidak sedang terganggu ingatannya atau sakit jiwa 5. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau pidana kurungan 6. Tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

G. Metode Penelitian Peristiwa atau kejadian tidak semuanya dapat direkonstruksi karena masa lampau sebagian besar tidak dapat ditampilkan kembali dan dalam hidup semua orang pastilah ada peristiwa, orang, kata-kata, pikiran-pikiran, tempattempat, serta bayangan-bayangan yang ketika terjadi sama sekali tidak menimbulkan kesan, atau yang kini telah dilupakan.23 Peristiwa yang terjadi tidak semuanya dapat ditampilkan karena ada keterbatasan sumber. Peristiwa yang terjadi pada saat itu juga tidak mempunyai arti apa-apa tetapi sesudah peristiwa itu berlalu baru akan dirasakan keberartiannya. Peristiwa tersebut dapat ditulis kembali untuk mengingat peristiwa tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode historis. Dalam mencari sumber-sumber data untuk bahan penulisan, penulis menggunakan data 23

Louis Gottschalk, Menuju Sejarah (terj), 1986,UI Press, Jakarta, hal. 27.


25

historis yang diperoleh dari literatur yang ada diperpustakaan dan sumber lain yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di kantor Kabupaten Klaten dan wawancara. Dalam penelitian ini penulis mengambil teori dan konsep sebagai pendukung penelitian serta mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai topik yang dipilih. Skripsi ini ditulis dalam bentuk deskriptif analisis. Data-data ini diambil berdasarkan permasalahan-permasalahan yang digunakan. Lebih lanjut penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Klaten. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode sejarah dengan langkah-langkah penelitian berikut ini: 1. Pengumpulan sumber ( Heuristik ) Sumber

yang

permasalahan

digunakan

untuk

menganalisis

permasalahan-

diatas diperoleh melalui sumber lisan dan tertulis.

Sumber lisan diperoleh melalui wawancara dengan nara sumber yang berjumlah 6 orang, antara lain : wawancara dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, Sekretaris PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, Bendahara PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, Anggotaanggota DPRD Kabupaten dari Fraksi PDI Perjuangan, Kader PDI Perjuangan Kabupaten Klaten dan dengan simpatisan PDI Perjuangan Kabupaten Klaten. Sumber tertulis dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen tentang PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, beberapa arsip


26

tentang situasi Pemilihan Umum tahun 2009 di Kabupaten Klaten, buku-buku yang membahas tentang partai politik. 2. Kritik sumber ( Verifikasi ) Kritik sumber sendiri diperlukan untuk mengetahui kebenaran dan keaslian sumber. Jika setelah dilakukan perbandingan antara data yang satu dengan yang lainnya diperoleh persamaan / kesesuaian isi, maka data tersebut dapat digunakan sebagai sumber penelitian. Setelah data-data diperoleh yang berkaitan dengan PDI Perjuangan dalam pemilihan umum 2009 kemudian dilakukan kritik sumber. 3. Interpretasi ( Penafsiran Sumber ) Interprestasi ada dua macam yaitu analisis dan sintesis. Analisis adalah menguraikan

sebuah

sumber

yang

mengandung

beberapa

kemungkinan. Sintesis adalah penyatuan dari beberapa data.24 Dengan adanya

interpretasi

maka dapat

diperoleh

fakta

yang dapat

dipertanggungjawabkan dan dipercaya sehingga akan menghasilkan susunan tulisan. 4. Historiografi ( Penulisan Sejarah ) Historiografi adalah ilmu yang mempelajari praktik ilmu sejarah. Hal ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk mempelajari metodologi sejarah dan perkembangan sejarah sebagai suatu disiplin akademik.25 Dilakukan dengan cara menyajikan hasil penelitian

24 25

Ibid., hal. 100-101. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Historiografi


27

menjadi satu bentuk tulisan sejarah sehingga dapat mempermudah penyampaian peristiwa kepada pembaca.

H. Sistematika Penulisan Sistematika dari penulisan skripsi berjudul “ Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 di Daerah Pemilihan I Kabupaten Klaten “ ini , yaitu : Bab I atau Pendahuluan, antara lain berisi mengenai keterkaitan antara latar belakang masalah dengan permasalahan yang akan dibahas. Didalam bab ini juga diuraikan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II tentang upaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam meraih kemenangan pada pemilu legislatif tahun 2009 di daerah pemilihan I Kabupaten Klaten. Bab III berisi tentang dukungan masyarakat bagi kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam pemilu legislatif tahun 2009 di daerah pemilihan I Kabupaten Klaten. Bab IV berisi wujud kemenangan yang berhasil diraih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada pemilu legislatif tahun 2009 di daerah pemilihan I Kabupaten Klaten. Bab V berisi simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang akan diajukan dalam Bab Pendahuluan.


BAB II UPAYA PDI-P DALAM MERAIH KEMENANGAN PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 DI DAERAH PEMILIHAN I KABUPATEN KLATEN

A. Terbentuknya PDI Perjuangan 1. Perkembangan PDI Partai Demokrasi Indonesia atau lebih dikenal dengan nama PDI didirikan pada tanggal 10 Januari 1973. PDI merupakan fusi dari lima partai politik yang berfaham Nasionalisme, Marhaenisme, Sosialisme, Kristen Protestan, dan Kristen Katholik, yakni PNI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Murba, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katholik.1 PNI sebagai partai bermassa terbesar dalam PDI yang didirikan oleh Soekarno, mempunyai basis massa di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada awal berdirinya PDI pada tahun 1973 dipimpin Oleh Mohammad Isnaeni. PDI mempunyai komitmen ideologi Pancasila sebagai dasar perjuangannya. Setelah terbentuk, PDI tidak lepas dari berbagai macam konflik yang terjadi di dalam tubuh partai. Konflik yang terjadi dalam tubuh PDI, antara lain : pada tahun 1977 yang melibatkan tokoh-tokoh dari unsur PNI. Konflik tersebut terjadi antara Sanusi-Asep dari kubu garis keras, dan Isnaeni-Sunawar dari kubu moderat. Pemicu dari konflik antara kubu Isnaeni-Sunawar dan 1

Adriana Elizabeth Sukamto, PDI dan Prospek Pembangunan Politik, Jakarta, Gramedia Widyasarana Indonesia, 1991, hal. 8.

28


29

Sanusi-Asep, yakni tentang pengklaiman kepemimpinan PDI. Konflik tersebut akhirnya dapat di selesaikan karena adanya campur tangan pihak pemerintah, yakni dengan adanya penetapan kubu Isnaeni-Sunawar sebagai pengurus DPP PDI. Campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, dilakukan sebagai usaha untuk menyingkirkan tokoh-tokoh radikal yang dianggap membahayakan posisi pemerintah Orde Baru.2 Dalam perkembangan selanjutnya, konflik yang terjadi dalam tubuh PDI masih terus berlanjut. Hal ini nampak pada saat penyelenggaraan Kongres ke III PDI (15-17 April 1986) di Jakarta. Hal yang memicu terjadinya konflik adalah terpilihnya Soejardi sebagai Ketua Umum DPP PDI, sebab sebelum pelaksanaan Kongres III PDI tidak dicalonkan menjadi Ketua Umum DPP PDI, sedangkan tokoh yang banyak memperoleh dukungan dari para peserta kongres yakni Harjanto Somodisastro justru tidak terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI pada pelaksanaan Kongres III PDI. Konflik tersebut akhirnya dapat diselesaikan, karena adanya campur tangan pemerintah berupa penetapan Soejardi sebagai Ketua DPP PDI. Berbagai masalah yang timbul dalam tubuh PDI semenjak berdirinya PDI hingga tahun 1986, membuat perolehan suara PDI pada setiap pelaksanaan pemilu kurang memuaskan jika dibandingkan dengan dua parpol lain peserta pemilu.3 Pada saat pelaksanaan pemilihan umum tahun 1987 dan 1992, PDI mengalami peningkatan dalam hal perolehan suara, jika dibandingkan pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 1972 dan 1982. Peningkatan perolehan 2 3

Ibid, hal. 55. Ibid, hal. 55-56.


30

suara PDI pada pelaksanaan pemilihan umum 1987, dipengaruhi oleh dua faktor yakni : a. Faktor ekstern, yang mendukung peningkatan perolehan suara PDI pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 1987 karena PPP mengalami penurunan dalam hal perolehan suara akibat kembalinya NU ke Khitah 1926. b. Faktor Intern, yang mendukung peningkatan perolehan suara PDI pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 1987, karena PDI menghadirkan Megawati Soekarnoputri sebagai juru bicara kampanye.4 Kehadiran Megawati Soekarnoputri pada pelaksanaan kampanye PDI tahun 1987 ternyata berhasil menarik massa, ini dibuktikan dengan banyaknya massa yang menghadiri kampanye PDI, pada saat Megawati Soekarnoputri sebagai juru bicara dalam kampanye. Kehadiran Megawati Soekarnoputri dalam kampanye PDI pada tahun 1987, ternyata berhasil menaikkan jumlah perolehan suara PDI dalam pemilihan umum tahun 1987 sebanyak 10,87% dan menempatkan wakil-wakilnya di DPR sebanyak 40 orang. Sedangkan peningkatan perolehan suara PDI pada pemilihan umum tahun 1992, yakni akibat dari perekrutan secara resmi Megawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra dalam susunan struktur organisasi PDI.5 Perekrutan secara resmi Megawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra dalam jajaran struktur organisasi PDI pada tahun 1992, ternyata mampu memberikan

4

Tempo, PDI dan Pemilu, 25 Desember 1993, hal. 23-24. Kompas, Partai-Partai Politik Indonesia Idiologi Strategi dan Program, Jakarta, PT Gramedia, 1999, hal. 192. 5


31

sumbangan dalam perolehan suara PDI pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 1992, sebanyak 14,90%.6 Pada perkembangan selanjutnya, eksistensi PDI tidak bisa lepas dari figur Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1996. Karier Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI, diawali ketika pada pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di asrama Haji Sukokilo Surabaya pada tahun 1993, Megawati Soekarnoputri dicalonkan menjadi Ketua Umum DPP PDI. Namun ada upaya dari orang-orang yang berada dalam tubuh organisasi PDI yang mendapat dukungan dari pihak pemerintah, untuk mencegah langkah dari Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum DPP PDI. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah langkah Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum DPP PDI, yakni dengan cara pelarangan penggunaan sistem floor oleh Yogi S. Memet. Dalam

pemilihan

Ketua

Umum

DPP

PDI

dihimbau

untuk

menggunakan sistem formatur dalam pemilihan Ketua Umum DPP PDI, yang dianggap oleh Yogi S. Memet sesuai dengan ciri musyawarah dan mufakat di Indonesia. Himbauan dari pemerintah dalam penggunaan sistem formatur dalam pelaksanaan pemilihan Ketua Umum DPP PDI tersebut dinilai oleh para pengamat politik sangat menguntungkan posisi Budi Harjono untuk menjadi Ketua Umum DPP PDI. Sebab jika dalam pemilihan Ketua Umum DPP PDI menggunakan sistem floor, semua peserta KLB berhak memberikan

6

Eep Syaifullah Fatah, Bangsa Saya Yang Menyebalkan, Bandung, Rosdakarya PT Remaja, 1998, hal. 28.


32

suaranya secara langsung dalam pelaksanaan pemilihan Ketua Umum DPP PDI menggunakan sistem formatur seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Para peserta KLB dalam pelaksanaan pemilihan Ketua Umum DPP PDI tidak menggunakan hak pilihnya secara langsung dalam pemilihan Ketua DPP PDI. Tetapi hanya bisa menyetujui calon Ketua Umum DPP PDI yang sudah ditetapkan oleh tim khusus, atau bisa dikatakan bahwa jika dalam pelaksanaan pemilihan Ketua Umum DPP PDI menggunakan sistem formatur seolah-olah para peserta KLB hanya sebagai penggembira saja. Sebab hanya bisa bersikap menyetujui tentang calon Ketua Umum DPP yang telah ditetapkan oleh tim formatur. Dengan adanya anjuran dari pemerintah untuk menggunakan sistem formatur, menurut Riswanda Imawan merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah langkah dari Megawati Soekarnoputri untuk menjadi Ketua Umum DPP PDI. Anjuran dari pemerintah agar menggunakan sistem formatur dalam pelaksanaan pemilihan Ketua Umum DPP PDI pada pelaksanaan KLB di asrama Haji Sukokilo ditolak oleh para peserta KLB, sebab para peserta KLB beranggapan bahwa penggunaan sistem floor merupakan cara terbaik (sesuai dengan asas demokrasi). Mereka belajar dari kenyataan yang selama ini terjadi, bahwa sistem formatur selalu melahirkan elit yang kurang aspiratif terhadap dinamika partai.7 Akhirnya setelah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghambat langkah Megawati Soekarnoputri untuk menjadi Ketua Umum

7

Riswanda Imawan, Membedah Politik Orde Baru, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset. hal. 35.


33

DPP PDI dapat diatasi. Maka pada tanggal 6 Desember 1993 akhirnya Megawati Soekarnoputri berhasil menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998, secara de facto. Keberhasilan dari Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum DPP PDI secara de facto, tidak terlepas dari peranan “tim sukses”, yang mendukung langkah Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum DPP PDI. Adapun nama-nama “tim sukses” yang secara khusus mempunyai peranan terhadap keberhasilan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum DPP PDI secara de facto, antara lain: Taufik Kiemas, Aberson Marle Sihaloho, Sophan Sophiaan, Djati Koesumo, Mangara Siahaan, Suparlan, Gusti Bahar, dan Sidik Singadekane.8 Taufik Kiemas (suami Megawati Soekarnoputri) memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong Megawati Soekarnoputri untuk dapat menduduki kursi tertinggi di PDI. Taufik Keimas tidak hanya memberikan dorongan moral pada Megawati Soekarnoputri, tetapi ia juga memberikan sumbangan dana yang berasal dari keuntungan pompa bensin miliknya di Jakarta untuk mendukung keberhasilan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum DPP PDI.9 Dana tersebut digunakan untuk pengadilan soal sengketa dengan Suryadi yang terkait kasus kudati 27 Juli 1996. Nama berikutnya

yang

dianggap

berjasa

dalam

mensukseskan

Megawati

Soekarnoputri menjadi Ketua Umum DPP PDI secara de facto, yakni Aberson Marle Sihaloho. Ia merupakan salah satu orang yang mengajak dan membujuk Megawati Soekarnoputri agar bersedia bergabung dalam organisasi PDI pada 8

Ahmad Bahar, Biografi Megawati Soekarnoputri 1993-1996, Yogyakarta, PT Pena Cendekia, 1996, hal. 55-56. 9 Ibid, hal. 58-59.


34

tahun 1987. Keberhasilan Aberson dalam mensukseskan langkah Megawati Soekarnoputri dalam pelaksanaan pemilihan Ketua Umum DPP PDI pada pelaksanaan KLB di asrama Haji Sukokilo Surabaya. Sementara itu Sophan Sophiaan dinilai sukses mengangkat Megawati Soekarnoputri, sebagai dampak dari keberhasilannya melobi dan mengajak DPC PDI Sulawesi Selatan untuk mendukung pencalonan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum DPP PDI. Di samping itu ia dinilai sangat pandai dalam menggaris bawahi setiap komentar dari para pejabat pemerintah yang dirasa tidak keberatan terhadap pencalonan dari Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI. Djati Kusumo secara khusus mempunyai peranan dalam hal pengerahan massa yang berjumlah sekitar seratus orang di rumah Megawati Soekarnoputri, tujuan dari adanya pengerahan massa di rumah Megawati Soekarnoputri yakni untuk memberikan citra bahwa pencalonan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum DPP PDI mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat. Peranan dari Mangara Siahaan dalam rangka mensukseskan pencalonan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI, yakni melakukan berbagai macam usaha untuk menepis sejumlah isu yang berkembang di masyarakat dan KLB yang bertujuan menggagalkan usaha Megawati Soekarnoputri untuk menjadi Ketua Umum DPP PDI.10

10

Ibid, hal. 59-60.


35

2. Perpecahan PDI dan Lahirnya PDI Perjuangan Setelah Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998 secara de facto. Dalam perkembangan selanjutnya berkat adanya desakan yang kuat dari masa arus bawah terhadap pemerintah agar mau mengakui Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI, akhirnya pemerintah terpaksa mau mengakui Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI. Dengan adanya pengakuan secara resmi dari pemerintah tentang kedudukan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998, maka dua minggu setelah pelaksanaan KLB PDI di Surabaya kemudian PDI mengadakan Musyawarah Nasioanal (MUNAS) di Jakarta, untuk meresmikan kedudukan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998. Setelah menjabat sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1996, ternyata Megawati Soekarnoputri dan para pendukungnya mendapatkan banyak tekanan baik mental maupun fisik. Adapun bentuk-bentuk tekanan tersebut, antara lain adanya perseteruan yang terjadi dalam tubuh DPD PDI di Jawa Timur tentang dualisme kepemimpinan, antara Latif Pujasakti dan Sucipto. Perseteruan antara Latif Pujasakti dan Sucipto ini bermula dari masalah klaim kepemimpinan. Baik pihak Sucipto maupun Latif Pujasakti, masing-masing pihak merasa paling berhak untuk menduduki jabatan sebagai Ketua DPD PDI Jawa Timur. Sucipto merasa berhak menduduki jabatan Ketua DPD PDI Jawa Timur sebab ia diangkat resmi oleh Megawati Soekarnoputri berdasarkan pada SK


36

DPP PDI No. 043 Tahun 1994. Sedangkan Latif Pujosakti merasa dirinya yang paling berhak menduduki jabatan Ketua DPP PDI Jawa Timur, karena mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Timur (Basofi Sudirman). Namun pertikaian antara Sucipto dan Latif ini bisa diselesaikan berkat adanya dukungan yang kuat dari masa arus bawah, yang berusaha mencegah upaya untuk menjatuhkan kepengurusan PDI yang sah.11 Tekanan paling berat yang dirasakan oleh PDI pada masa pemerintahan Orde Baru, yakni adanya upaya dari pemerintah Orde Baru untuk memecah belah PDI. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecah belah PDI berupa pelaksanaan Kongres di Medan pada tanggal 20-22 Juni 1996 atau lebih dikenal dengan nama Kongres Medan. Pelaksanaan Kongres Medan tersebut diprakarsai oleh 16 anggota DPP PDI yang dipimpin oleh Fatimah Ahmad, dan mendapat dukungan dari pemerintah. Adapun dalih dari pemerintah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Kongres Medan, karena pemerintah menganggap kepemimpinan Megawati Soekarnoputri tidak konstitusional. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah Orde Baru terhadap penyelenggaraan Kongres Medan untuk menggusur kedudukan Megawati Soekarnoputri menurut beberapa pengamat politik, merupakan salah satu bentuk ketakutan pemerintah Orde Baru terhadap kekuatan dari para pendukung PDI, yang dikhawatirkan akan menjadi pemenang dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum tahun 1997.12

11

Achmad Bahar, op-cit., hal. 83-84. A.A. Sudirman Achmadi, Lima Tahun KOMNAS HAM Catatan Wartawan, Jakarta, Forum Akal Sehat dan INPI, 1999, jal. 144. 12


37

Dalam pelaksanaan Kongres Medan yang menghabiskan biaya 3 Milyar tersebut, Fatimah Achmad dan kawan-kawannya berhasil menetapkan Suryadi sebagai Ketua Umum DPP PDI dan Buntu Kutapea sebagai Sekertaris Jendral DPP PDI, dan berhasil menggusur kedudukan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI. Setelah pelaksanaan Kongres Medan dan terbentuk susunan pengurus organisasi PDI, sebagai wujud dari pengakuan dan dukungan pemerintah terhadap susunan kepengurusan PDI hasil dari Kongres Medan yang dipimpin oleh Suryadi, maka kemudian Faisal Tanjung berjanji akan membantu Suryadi untuk mengambil alih kantor DPP PDI yang diduduki

oleh

para

pendukung

Megawati

Soekarnoputri.13

Setelah

pelaksanaan Kongres Medan dan menghasilkan keputusan pengangkatan Suryadi sebagai Ketua Umum DPP PDI dan mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, maka kemudian PDI pecah menjadi dua kubu yakni: PDI hasil MUNAS yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri (PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri) dan PDI hasil dari pelaksanaan Kongres Medan yang dipimpin oleh Suryadi atau lebih dikenal dengan nama PDI hasil Kongres

Medan.

Para

pendukung

Megawati

Soekarnoputri

untuk

membedakan kelompoknya dengan kelompok PDI hasil Kongres Medan, kemudian membentuk organisasi yang disebut dengan PDI Pro Mega.14 Dampak dari adanya konflik yang terjadi dalam tubuh PDI yang menimbulkan terjadinya perpecahan dalam tubuh PDI setelah pelaksanaan Kongres Medan. Adanya anggapan dari kedua kubu, baik kubu PDI hasil 13 14

A.A. Sudirman Achmadi, op.cit., hal. 144. Veven Wardana, op.cit., hal. 20-22.


38

Kongres Medan maupun kubu PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai struktur organisasi PDI yang sah. Kubu PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri menganggap dirinya sebagai pengurus DPP PDI yang sah dan menganggap kubu PDI hasil Kongres Medan sebagai pengurus DPP PDI yang ilegal. Sebab merupakan hasil rekayasa dari pemerintah Orde Baru untuk menggusur kedudukan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI. Sedangkan kubu PDI hasil Kongres Medan menganggap dirinya sebagai pengurus dari struktur organisasi PDI yang sah karena mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan merasa berhak untuk mengikuti pemilihan umum tahun 1999.15 Upaya penggusuran terhadap kedudukan Megawati Soekarnoputri ini terjadi karena adanya kekhawatiran dari pihak pemerintah Orde Baru terhadap kekuatan PDI setelah Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Ketua Umum DPP PDI, yang dikhawatirkan akan membahayakan eksistensi pemerintah Orde Baru pada pelaksanaan pemilihan umum 1997. Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk menggusur kedudukan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI.16 Setelah Suryadi terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI pada pelaksanaan Kongres Medan, dan dianggap oleh pemerintah Orde Baru sebagai pimpinan dari DPP PDI yang sah, maka kemudian ia berusaha untuk merebut kantor DPP PDI yang diduduki oleh PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri. Keinginan Suryadi untuk mengambil alih kantor DPP PDI yang terletak di Jalan Diponegoro tersebut dibantu oleh 15

Suprianto Widodo, Proposal Penelitian Kemenangan Suara PDI Perjuangan dalam Pemilu 1999, Yogyakarta, STPD APMD Yogyakarta, hal. 5. 16 Veven Wardana, op.cit., hal. 20-22.


39

aparat keamanan yang telah disiapkan oleh Faisal Tanjung. Peristiwa perebutan dari kantor DPP PDI tersebut, kemudian dikenal dengan nama peristiwa 27 Juli 1996, yang mengakibatkan hilangnya 23 massa pendukung setia Megawati Soekarnoputri.17 Adanya peristiwa penyerbuan terhadap kantor DPP PDI oleh Suryadi yang dibantu oleh aparat keamanan, pihak pemerintah Orde Baru menduga PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri telah hancur. Namun ternyata PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri dengan adanya peristiwa 27 Juli dengan melakukan langkah “legal action”, yakni dengan cara membentuk TPDI (Tim Pembela Demokrasi Indonesia) untuk mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap PDI hasil Kongres Medan, Pemerintah, dan aparat keamanan, untuk meminta pertanggung jawaban mereka sehubungan dengan terjadinya peristiwa 27 Juli 1996. Hasil dari setiap gugatan yang diajukan oleh PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri terhadap PDI hasil Kongres Medan, Pemerintah dan aparat keamanan tidak pernah dimenangkan oleh PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri, hal ini terjadi karena pada masa itu, kedudukan pemerintah Orde Baru masih kuat dan adanya keinginan dari pemerintah Orde Baru untuk menghancurkan eksistensi dari PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri, yang dianggap mengancam eksistensi pemerintah Orde Baru pada saat pelaksanaan pemilihan umum tahun 1997.18 Menjelang pelaksanaan pemilihan umum 1997, PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri mengajukan calon-calon anggota legislatif kepada 17

YLBHI, op.cit., hal. 4. Dokumen PDI Perjuangan Tentang Evaluasi Hasil Akhir Tahun 1999 dan Prospeknya Memasuki Era Dasawara Abad ke-21. 18


40

panitia pemilihan umum, namun calon-calon yang diajukan oleh PDI Megawati Soekarnoputri ditolak oleh pemerintah. Alasan penolakan caloncalon legislatif yang diajukan oleh PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri, karena PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai partai yang ilegal, dan menganggap PDI hasil Kongres merupakan partai yang sah dan berhak ikut dalam pelaksanaan pemilihan umum. Adanya penolakan terhadap calon-calon anggota legislatif yang diajukan oleh PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri oleh pemerintah, maka kemudian melalui Pesan Harian Ketua Umum DPP PDI 1993-1998 No: X/KETUM/IV/1997, Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan DPP PDI yang sah dan konstitusional, menyatakan kepada para pendukung dan simpatisan PDI, bahwa DPP PDI Hasil MUNAS Periode 1993-1998 tidak menyelenggarakan kegiatan kampanye pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 1997.19 Melalui Pesan Harian Ketua Umum DPP PDI 1993-1998 No; XII/KETUM/V/1997 yang disampaikan pada tanggal 22 Mei 1997, Megawati Soekarnoputri mengumumkan bahwa dirinya memutuskan untuk tidak menggunakan hak politik untuk memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum 1997, dalam pelaksanaan pemilihan umum 29 Mei 1997. Disamping itu Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada seluruh jajaran partai dan Keluarga Besar PDI hasil MUNAS, di seluruh Tanah Air untuk mempergunakan kartu suara sebaik-baiknya, memantapkan hati dan pikiran untuk menentukan dan mempergunakan hak politik sebagai warga

19

Pesan Harian Ketua Umum DPP PDI 1993-1998, No: X/V/KETUM/IV/1997.


41

negara Indonesia sesuai dengan hati nurani masing-masing, melaksanakan fungsi kesaksian pada saat pelaksanaan pemungutan suara dengan penuh tanggung jawab dan semangat memperjuangkan terciptanya pemilihan umum yang demokratis, dan mencatat hasil penghitungan suara di setiap TPS dimanapun berada, dan mencatat setiap manipulasi dan intimidasi pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara.20 Keputusan yang ditempuh oleh Megawati Soekarnoputri untuk tidak menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum 1997, ternyata diikuti oleh para pendukungnya. Ini terbukti ketika pelaksanaan penghitungan hasil perolehan suara, ternyata di wilayah-wilayah yang merupakan basis dari PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri banyak kartu suara yang dinyatakan gugur. Bahkan ada sebagian warga pendukung PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri yang mengembalikan kartu kuning kepada petugas TPS. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya PDI hasil Kongres Medan tidak dikehendaki oleh rakyat.21

3. Terbentuknya PDI Cabang Kabupaten Klaten Terbentuknya PDI di Kabupaten Klaten tidak dapat terlepas dari proses terbentuk dan berkembangnya PDI di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Pembentukan DPP, DPD, dan DPC PDI pada dasarnya merupakan tuntutan mekanisme kehidupan partai yang harus berlangsung dan berjalan di tingkat daerah maupun cabang dan dengan demikian merupakan perwujudan dari 20 21

Pesan Harian Ketua Umum DPP PDI 1993-1998, No: XII/V/KETUM/1997. Adil, 28 April 1998, hal. 6.


42

tahap konsolidasi yang berhasil dicapai oleh pusat di tingkat daerah maupun cabang. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan salah satu wahana pengorganisasian rakyat, yang lahir, tumbuh dan berkembang sebagai upaya bersama rakyat untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut. Keberadaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berawal dari Kelompok Demokrasi Pembangunan, pada tanggal 9 Maret 1970, oleh lima Partai Politik, yaitu PNI, IPKI, Partai Katolik, PARKINDO, Partai MURBA, yang kemudian dikukuhkan dengan pernyataan bersama pada tanggal 28 Oktober 1971. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 10 Januari 1973, kelima Partai Politik tersebut melakukan langkah strategis dengan memfusikan diri menjadi satu wadah perjuangan politik rakyat, yang berazaskan Pancasila, dengan nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada penutupan Kongres ke2 PDI di Jakarta tanggal 17 Januari 1981 kelima Partai yang berfusi tersebut menegaskan bahwa perwujudan fusi telah paripurna, serta menyatakan pengakhiran eksistensi masing-masing. Hal ini dipertegas kembali dalam keputusan-keputusan Kongres ke-5 PDI di Denpasar Bali, tanggal 8-10 Oktober 1998.22 Guna memenuhi tuntutan Undang-undang yang berlaku, maka pada tanggal 1 Februari 1999 dibentuklah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, disingkat PDI Perjuangan dalam bentuk badan hukum, yang merupakan kelanjutan tak terpisahkan dari PDI yang didirikan pada tanggal 10 Januari 22

Adriana Elizabeth Sukamto, PDI dan Prospek Pembangunan Politik, Jakarta, Gramedia Widyasarana Indonesia, 1991, hal.8


43

1973. PDI Perjuangan dengan azas Pancasila dan bercirikan kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial yang bertekad untuk : 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Melaksanakan

ketertiban

dunia

yang

berdasarkan

kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan cita-citanya, maka pada Kongres I PDI Perjuangan di Semarang 27 Maret – 1 April 2000, menetapkan, mensahkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.23 Seperti halnya proses fusi PDI di pusat, proses fusi PDI di Kabupaten Klaten dilakukan secara bertahap. Mengingat bahwa kelima partai yang akan bergabung memiliki latar belakang ideologi, sejarah, dan basis massa yang berbeda sehingga tidak begitu mudah untuk berfusi menjadi satu wadah kegiatan politik dengan nama PDI. Kehadiran Orde Baru telah mengubah kehidupan partai politik di Indonesia. Semangat pemerintah Orde Baru terhadap kehidupan partai adalah mengadakan

pembaharuan

struktur

politik

yang

dimulai

dengan

menyederhanakan sistem kepartaian yang ada setelah Maklumat 3 November 1945. Seperti saran pemerintah tentang pengelompokkan partai. Di Kabupaten Klaten juga terdapat pengelompokkan partai yaitu Kelompok Spiritual,

23

Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Klaten Periode 2001-2006.


44

Kelompok Nasionalisme, dan Golongan Karya. Kelompok Nasionalis di Kabupaten Klaten merupakan gabungan lima partai politik. Kelima partai tersebut adalah PNI,IPKI, Partai Murba, PARKINDO, dan Partai Katolik. Kelompok Nasionalis itu telah dirintis sejak tahun 1969 dan pada tahun 1972 Kelompok Nasionalis bernama Kelompok Demokrasi Pembangunan (KDP). Kalau dilihat penegelompokkannya sebenarnya Partai Katolik dan PARKINDO seharusnya masuk ke dalam kelompok spiritual, tetapi kedua partai tersebut masuk ke dalam kelompok nasionalis. Menurut Bapak Kris Ketua DPC PDI Kabupaten Klaten periode 2006-2009, Partai Katolik dan PARKINDO masuk ke dalam kelompok nasionalis karena berdasarkan himbauan dari masing-masing induk partai yang berada di pusat. Selain itu juga

PARKINDO dan Partai Katolik merupakan partai yang cenderung

menonjolkan aspek nasionalisme atau rasa kebangsaan daripada aspek agama. Jadi secara psikologis sulit bersatu dengan kelompok spiritual karena pada dasarnya kelompok spiritual lebih menekankan aspek spiritual tanpa mengabaikan aspek material.24 Setelah KDP terbentuk, tugas KDP selanjutnya adalah mempersiapkan terbentuknya suatu wadah yang lebih mapan, yang merupakan berfungsinya kelima partai politik. Terbentuknya KDP juga mengandung pengertian bahwa pengertian fusi semakin diperjelas, yakni partai-partai yang bergabung di dalamnya sudah tidak berdiri sendiri-sendiri dan segala kegiatan politiknya dialihkan ke dalam partai baru tersebut. Seperti halnya di pusat, partai-partai

24

Wawancara dengan Bapak Kris, 25 September 2014.


45

yang bergabung dalam kelompok KDP mengalami penurunan drastis dalam perolehan suara pada pemilihan umum tahun 1971. Demikian juga di Kabupaten Klaten, dalam pemilu tahun 1971 PNI mendapat 8 kursi dan Partai Katolik mendapat 1 kursi di DPRD II, sedangkan IPKI, Partai Murba dan PARKINDO, tidak mendapat kursi di DPRD II Kabupaten Klaten. Keadaan seperti ini berarti seharusnya IPKI, PARKINDO, dan Partai Murba tergeser dari peraturan politik karena tidak mendapat kursi di DPRD II. Maka dalam keadaan yang tidak menguntungkan dari hasil pemilu tahun 1971, PNI sebagai partai yang terbesar yang pertama kali mengambil inisiatif untuk segera melakukan fusi bagi kelima partai yang bergabung dalam KDP seperti yang dihimbau dari pusat. Demikian juga partai yang lain juga tidak ada pilihan lain untuk memfusikan diri. Sebagai langkah awal, setelah masing-masing partai mendapat surat himbauan dari partai induknya maka mereka mengirimkan wakil-wakil untuk mengadakan musyawarah bagi terbentuknya PDI. Musyawarah tersebut bertempat di kantor DPC PNI di Kabupaten Klaten Jalan Irian No. 8 Klaten. Setelah wakil kelima partai tersebut berkumpul dan mengadakan musyawarah, mereka mempunyai kesepakatan yang sama untuk memfusikan diri dalam satu wadah kegiatan politik dengan nama Partai Demokrasi Indonesia. Dalam kesepakatan tersebut tidak ada halangan yang berarti sebab wakil-wakil dari masing-masing kelima partai mempunyai kesadaran yang tinggi agar segala aspirasi rakyat tidak tersalurkan dalam banyak partai sehingga menimbulkan perpecahan. Selain itu juga dukungan dari pemerintah sebab dengan banyak


46

partai dipandang menjadi penyebab ketidakstabilan pemerintahan. Setelah kesepakatan untuk memfusikan kelima partai tercapai, maka pemfusian tersebut secara resmi dituangkan dalam Deklarasi Pembentukan Partai Demokrasi Indonesia bulan Desember 1973, yang akan diumumkan tanggal 10 Januari 1974. Piagam tersebut ditandatangani masing-masing kelima partai, yaitu, Tulus Wignyo Martono dan Sukirno Hadi dari PNI, Istowo Anindito dari IPKI, S. Wignyo Subroto dan Suharto dari PARKINDO, Neo Suradi dan H. Rochim dari Partai Katolik, serta Suyoko dari Partai Murba.25 Setelah terwujudnya kesepakatan bersama sehingga menghasilkan PDI, maka langkah selanjutnya adalah membentuk kepengurusan PDI. Sama seperti daerah-daerah yang lain, dalam kepengurusan ini timbul perselisihanperselisihan antar peserta musyawarah tidak menimbulkan masalah yang berarti. Masalah yang timbul adalah perbedaan pendapat dalam masalah personalia yang akan didudukkan dalam kepengurusan partai politik yang baru tersebut, namun masalah tersebut dapat dipecahkan dengan cara kesesuaian. Di tingkat DPC komposisi kepengurusan disusun berdasarkan perkiraan besarnya masa pendukung masing-masing unsur, yang dapat dilihat melalui hasil pemilihan umum. PDI Kabupaten Klaten susunan kepengurusan sebagian besar dipegang oleh orang PNI. Hal ini dapat diterima partai lain, sebab mereka menyadari bahwa PNI merupakan partai besar sehingga lebih banyak dapat menentukan suara dalam rapat. Akhirnya mereka dapat

25

Wawancara dengan Bapak Sutarjo, 24 Agustus 2014 dan keterangan tertulis dari Sumardinah, 15 November 1993.


47

menerima dan menyesuaikan diri dengan terbentuknya kepengurusan sebagai berikut: Ketua

: Tulus Wignyo Wartono

Wakil Ketua

: Jalil Padjo Suharso Sambodo Wignjo Subroto Istowo Anindito Suyoko

Sekertaris

: Sukirno Hadi

Wakil Sekertaris

: H. Rochim Ir. Mulyono

Bendahara

: Jumadi Siswomartono

Wakil Bendahara

: Sumarjo Siswohartono

Dengan disepakatinya keputusan mengenai perimbangan komposisi dalam kepengurusan DPC PDI Kabupaten Klaten oleh partai-partai yang bergabung di dalamnya maka tindak lanjutnya adalah mengusulkan struktur organisasi yang sudah terbentuk ke DPP PDI dengan rekomendasi dari DPD PDI Jawa Tengah. Akhirnya pada tahun 1974 pemerintah daerah Kabupaten Klaten mengeluarkan surat keputusan pembentukan DPC PDI Kabupaten Klaten. Dengan demikian pada tahun 1974 secara resmi terbentuk Partai Demokrasi Indonesia di Kabupaten Klaten.


48

B. Persiapan Yang Dilakukan PDI-P Untuk Meraih Kemenangan Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Klaten Peristiwa politik yang sangat penting dalam menentukan masa depan serta nasib bangsa dan negara adalah pemilihan umum. Sebab lembaga perwakilan rakyat akan ditentukan berdasarkan hasil dari pemilihan umum yang akan dilakukan dalam pemungutan suara, yang nantinya akan membawa Bangsa Indonesia mencapai cita-cita. Persiapan yang dilakukan PDI Perjuangan menjelang pemilu tahun 2009 lebih matang dari persiapan menjelang pemilu tahun 2004.26 Persiapan tersebut meliputi : konsolidasi organisasi, konsolidasi program, konsolidasi kader dan simpatisan, serta berbagai sosialisasi. Sosialisasi tersebut meliputi sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD, sosialisasi SK DPP PDI-P No. 267 dan 304 tentang penjaringan dan penyaringan Calon Anggota Legislatif kepada pengurus dan kader partai. Juga sosialisasi tata cara pencoblosan tanda gambar partai politik kepada kader, simpatisan dan sebagian warga. Selain itu, PDI-P juga menempatkan petugas partai sebagai saksi di PPK, PPS, dan TPS sesuai dengan yang diharapkan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Klaten dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2009 berusaha untuk tampil sebaik mungkin, maka PDI Perjuangan mengadakan persiapan-persiapan jauh hari sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Langkah pertama yang dilakukan 26

Hasil Wawancara dengan Bapak FX. Suyatno sebagai Ketua Ranting Partai , tanggal 25 Agustus 2014.


49

adalah konsolidasi organisasi baik pengurus maupun kader-kadernya, dengan tujuan agar dapat mengumpulkan masa pendukung PDI Perjuangan serta untuk lebih memudahkan koordinasi sebagai tahap persiapan menghadapi pemilihan umum tahun 2009. Konsolidasi ini diharapkan dapat melakukan pembenahan dan penataan pengurus, juga untuk mempersiapkan kampanye yang akan dilaksanakan di Kabupaten Klaten. Dalam kegiatan ini juga diadakan pengkaderan PDI Perjuangan, forum yang diharapkan agar dapat menambah massa PDI Perjuangan dalam pemilihan umum.27 Pengkaderan ini untuk melestarikan organisasi politik agar tidak bubar dan mempersiapkan pengurus baru di masa yang akan datang. Dalam langkah pertama ini pengurus PDI Perjuangan juga ikut aktif dalam pemilihan umum, bahkan ikut dalam kepanitiaan. PDI Perjuangan juga membentuk kader di tiap-tiap dusun, sedangkan kader dari PAC ( Pengurus Anak Cabang ) membentuk pengurus ranting di tingkat kelurahan serta membentuk Satuan Tugas ( Satgas ) di tingkat dusun. Di setiap Kelurahan dikoordinir oleh pengurus ranting, dan pengurus ranting membawahi anak ranting, anak ranting tersebut dibagi perwilayah. Tiap ranting terdiri dari lima kelompok yang beranggotakan tiga sampai empat dusun. Setiap PAC mempunyai anggota sembilan orang dari ranting dan tujuh orang dari setiap dusun, setelah panitia pemilihan umum terbentuk, mereka bekerja sama dengan satgas ( satuan tugas ).28

27

Hasil Wawancara dengan Bapak Iwan sebagai ketua PAC Kabupaten Klaten, tanggal 18 September 2014. 28 Hasil wawancara dengan Bapak Iwan sebagai Satgas, tanggal 19 September 2014.


50

1. Konsolidasi Struktur Partai a. DPC Partai Keputusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten periode 20062010

terbentuk

dalam

forum

KONFERCAB

partai

yang

diselenggarakan oleh DPC partai periode 2001-2006. Adapun susunan Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:29 NO NAMA 1. Hj. Sri Hartini Haryanto W 2. Y. Nanang Marjianto, M.Pd

29

3.

Drs. C. Widodo Hadi Ismoyo

4. 5.

Sutarjo Harri Pramono

6.

Edi Sasongko

7.

Hj. Kadarwati, SH. M.Hum

8.

Jaka Susilo

9.

Drs. H. Sriyanto

10.

Bambang Suprapto

11. 12.

Agus Riyanto Drs. Harjanto

13.

Dwi Murni Handayani

14. 15.

Agus Pujiatma Agus Wibowo

JABATAN Ketua Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Wakil Ketua Bidang Ideologi Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Wakil Ketua Bidang Pemuda Mahasiswa, Pelajar dan O R Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Wakil Ketua Bidang Buruh, Tani dan Nelayan Wakil Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Wakil Ketua Bidang Pembangunan Daerah dan Pemerintahan OTDA Sekretaris Wakil Sekretaris Bidang Internal Wakil Sekretaris Bidang Eksternal Bendahara Wakil Bendahara

Konferensi Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Klaten periode 2006-2010.


51

b. PAC Partai Pembentukan jajaran Pengurus Anak Cabang di 26 Kecamatan di Kabupaten Klaten, melalui mekanisme Musyawarah Anak Cabang ( Musancab ). Pelaksanaan Musancab dimulai dari hari Senin tanggal 11 September s/d hari Rabu, tanggal 20 September 2006. Pelaksanaan Musancab di Kabupaten Klaten yang dipimpin oleh DPD Partai dan DPC Partai berdasarkan surat mandat nomor : 32/SM/DPD/V/2006 serta mengacu pada ketentuan yang diatur dalam SK DPP Partai nomor : 017/KPTS/DPP/V/2005 tertanggal 13 Mei 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Konferda, Konfercab, Musyawarah Ranting dan Rapat Anggota Anak Ranting PDI Perjuangan. c. Ranting Partai Musyawarah Ranting ( Musran ) PDI Perjuangan Desa / Kelurahan se – Kabupaten Klaten di laksanakan pada tahun 2007 dengan tahapan sebagai berikut: 1. Rakercab tanggal 2 Juni 2009 2. Rakerancab tanggal 6 Juni 2009 s/d 9 Juni 2009 3. Musran tanggal 11 Juni s/d 23 Juni 2009 4. Pembuatan SK Ranting tanggal 25 Juni 2009 s/d selesai. Konsolidasi organisasi dalam bentuk MUSRAN (Musyawarah Ranting) merupakan konsolidasi dalam rangka pemberdayaan rakyat dan memantapkan konsolidasi partai di tingkat Desa / Kelurahan, untuk memulai siklus lima


52

tahunan terhadap kepemimpinan struktur partai, dan untuk menyempurnakan visi, misi dan program partai di tingkat Ranting Partai. 2. Konsolidasi Non Struktur Partai a. Departemen – Departemen Partai Mengadakan rekruitmen, personil untuk mengisi departemen dan badan. Adapun pembentukan departemen dan badan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan sebagai hasilnya adalah sebagai berikut: 1. Departemen Satgas dan Posko 2. Badan Penanggulangan Bencana 3. Divisi Informasi dan Komunikasi 4. Departemen Pemberdayaan Perempuan 5. Departemen Buruh dan Tani 6. Badan Pemenangan Pemilu b. Korlak Satgas dan Jajarannya Langkah tindak lanjut pembentukan Departemen Satgas dan Posko DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, guna untuk lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi satgas partai dalam mengemban dan mengamankan

keputusan,

dokumen

dan

asset

partai,

maka

dibentuklah alat kelengkapan partai di tingkat Anak Cabang Partai. Alat kelengkapan tersebut adalah pembentukan Korlak Satgas dan jajarannya di 26 Kecamatan se – Kabupaten Klaten. Penataan dan peningkatan fungsi satgas partai perlu dilakukan agar fungsi dan peran satgas partai sebagai pengaman keputusan partai maupun seluruh aset


53

partai perlu ditingkatkan. Bukan menjadikan satgas sebagai alat penekan untuk memaksakan kehendak demi kepentingan kelompok / perorangan. Dalam program konsolidasi partai, ada tiga event yang seringkali dapat mengganggu solidaritas partai apabila kurang dipersiapkan dan diantisipasi lebih dini. Ketiga momentum tersebut adalah : 1. Ketika partai menghadapi kegiatan Pemilihan Daerah atau pada saat proses penjaringan dan penyaringan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk menghindari terjadinya gangguan solidaritas partai, maka perlu adanya sosialisasi tentang mekanisme dan tata cara proses penjaringan dan penyaringan calon Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh partai. Proses dan tahapan dalam penjaringan dan penyaringan dilakukan secara terbuka dan transparan. 2. Ketika partai menghadapi pemilihan anggota legislatif. Dalam rangka menghindari konflik pada proses penjaringan, penyaringan dan penetapan calon anggota legislatif, maka DPC partai melaksanakan ketentuanketentuan yang telah ditetapkan oleh DPP partai. 3. Ketika partai melaksanakan penataan pengurus struktur partai. Pada proses penataan struktural, polarisasi antar kader pada umumnya tidak dapat dihindari. Selain konsolidasi organisasi PAC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, juga ikut aktif dalam kepanitiaan dan pengawas pelaksanaan pemilihan umum tingkat kecamatan. PDI Perjuangan di dalam susunan panitia pemilihan umum


54

tingkat kecamatan di tunjuk sebagai ketua panitia. Di TPS (Tempat Pemungutan Suara) para saksi diambil dari lingkungan setempat, dari luar lingkungan atau dapat diambil dari organisasi peserta pemilihan umum dan atau simpatisan yang bersedia menjadi saksi tanpa paksaan dari pihak manapun juga. Di sini kehadiran atau keberadaan saksi sangat penting karena saksi tersebut bertugas mengawasi jalannya pemilihan umum guna menghindari

kecurangan

dan

hal

yang

tidak

diinginkan

dalam

penyelenggaraan pemilihan umum. Partai politik dapat memantau secara langsung dari seluruh kegiatan mulai dari pemungutan suara, pemasukan kartu ke dalam kotak suara sampai pembacaan hasil pemungutan suara. Dengan adanya saksi, pemilihan umum berlangsung dengan baik, secara jujur dan adil. Berdasarkan kesepakatan pelaksanaan kampanye, sebelum pemungutan suara berlangsung kedua puluh empat partai pemilihan umum secara bergiliran diberikan kesempatan untuk menentukan tempat, waktu dan pengerahan massa. Hal ini diharapkan agar massa pendukung partai politik tidak saling bersaing secara brutal. 30 Untuk menghindari terjadinya bentrokan fisik antar konstestan, selain kesepakatan bersama antar partai juga dipersiapkan pemasangan bendera, poster-poster yang berbentuk pamflet maupun tulisan, spanduk serta umbul-umbul. Alat-alat ini digunakan oleh organisasi partai politik untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat sebagai calon pemilih secara tidak langsung.

30

Hasil wawancara dengan Bapak Widodo, tanggal 5 September 2014.


55

Untuk menarik simpatik dan perhatian masyarakat sebagai tahap berikutnya adalah kampanye. Bagi peserta pemilihan umum kampanye merupakan kesempatan berharga yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat bisa bertemu langsung dengan para utusan partai. Demikian sebaliknya, kampanye ini bertujuan agar dapat menarik hati rakyat supaya mau mendukung partai dan memilihnya. Tanggung jawab dan hak pada waktu kampanye diberikan sepenuhnya bagi kontestan pemilihan umum serta kebebasan menawarkan program partai politik, rakyat mendapat kebebasan untuk menilai dan memilih partai yang dianggap baik tanpa adanya paksaan dari manapun dan siapapun. Sebagai peserta pemilu, baik Partai Politik, perseorangan calon anggota Dewan

Perwakilan

Daerah

(DPD)

dan

calon

legislatif

dapat

menyelenggarakan kampanye. Kampanye tersebut berisi tentang program kerja, yang disampaikan dengan cara sopan, tertib dan edukatif. Kampanye Partai Politik peserta pemilu dan/atau Calon anggota DPR dan DPRD dilakukan

untuk

menyakinkan

para

pemilih

bukan

anggota

untuk

mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan programprogram partai melalui media massa, di ruang terbuka atau gedung pertemuan pada masa dan waktu yang ditetapkan oleh KPU. Sedangkan kampanye peserta pemilu perseorangan atau Calon Anggota DPD dilakukan untuk menyakinkan para pemilih untuk mendapat dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan program, visi dan misi melalui media massa di ruang terbuka atau gedung pertemuan pada masa dan waktu yang ditetapkan oleh KPU. Kampanye untuk Anggota DPR dan DPRD


56

diselenggarakan oleh Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya dan/ atau calon Anggota DPR dan DPRD, dengan ketentuan :31 a. Kampanye pemilihan umum Anggota DPR diselenggarakan oleh pengurus Partai Politik tingkat Pusat dan/ atau calon Anggota DPR, b. Kampanye pemilihan umum Anggota DPRD Provinsi diselenggarakan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/ atau calon Anggota DPRD Provinsi; dan c. Kampanye pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten / Kota diselenggarakan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten / Kota dan/ atau calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota. Kampanye ini diharapkan rakyat dapat bertatap muka secara langsung melihat dan mendengarkan program sendiri, tidak melalui orang lain. Kampanye ini mayoritas massa yang menghadiri kampanye PDI Perjuangan adalah generasi muda. Akibatnya, PDI Perjuangan mendapat julukan sebagai “partai masa depan” atau PDI dianggap “fenomena golongan muda”.32 Kampanye biasanya bertempat di lapangan terbuka, tentunya selain itu juga dilakukan melalui media elektronik yang dianggap sebagai alat yang sangat ideal.33 Karena penggunaan media elektronik seperti radio, dan televisi rakyat dapat melihat dan mendengarkan secara langsung pula. PDI Perjuangan dalam melakukan kampanyenya secara dialogis juga menggunakan poster-poster berupa tokoh-tokoh yang dianggap mempunyai 31

Mohammad Najib (Ed), Pemilu 2004 dan Eksperimentasi Demokrasi, Yogyakarta, KPU Yogyakarta, 2005, hal.117 32 Andriana Elisabeth Sukamto, dkk, PDI dan Prospek Pembangunan Politik, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1991, hal. 106. 33 Nung Runua, Dinamika Politik Indonesia, PT Rena Pariwara, hal. 132.


57

kharismatik seperti Bapak Proklamator Bung Karno, Megawati, Guruh Soekarno Putro. Tokoh ini mempunyai arti tersendiri bagi PDI Perjuangan selain kebesaran namanya juga disegani. Di Kabupaten Klaten PDI Perjuangan dalam melakukan kampanye selain dengan poster juga pemasangan umbul-umbul, bendera partai, dan selebaran, yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat sebagai pendukung partai berlambang kepala banteng bermulut putih. Kampanye di mana-mana dikumandangkan oleh para pendukung partai mulai ikut pawai dengan menggunakan atribut partai dan kampanye juga dimeriahkan arak-arakan kendaraan bermotor. Pawai ini bertujuan untuk menarik perhatian dan minat masyarakat serta mencari dukungan bukan untuk ajang bersenang-senang. Selama masa kampanye massa PDI Perjuangan senantiasa mengikuti araka-arakan dan pertemuan.34 Para pendukung PDI Perjuangan yang sangat antusias dan serba meriah, di setiap jalan berwarna merah penuh bendera PDI Perjuangan, maka kampanye yang sangat semarak ini memunculkan posko-posko yang gagah serta berkibarnya umbul-umbul, bendera di segala penjuru.35 Dari PAC selain kampanye secara formal juga dilakukan kampanye secara informal seperti menghadiri acara kematian, supitan, ronda dan silaturahmi. Dalam acara ini satgas ditugaskan menjalankan keamanan dan untuk merekrut para pendukung maupun simpatisan yang ditujukan bagi masyarakat terutama di Kabupaten Klaten. Kampanye ini sebagai alat 34

Andi Setiono(ed). Tragedi Megawati Revisi Politik Massa Indonesia. Yogyakarta. Tarawang. 2000. hal. 132. 35 Hasil wawancara dengan Bapak Suyatno, tanggal 20 Agustus 2014.


58

sosialisasi bagi PDI Perjuangan. Kegiatan ini dilakukan oleh para kader PDI Perjuangan yang merupakan wadah untuk mencapai hasil yang lebih baik serta memperkenalkan program yang ditawarkan.36 Kader-kader mengemban tugas yang berat karena harus bisa memikat hati dan rasa simpatik masyarakat pendukung agar tidak beralih kepartai

lain. Cara merekrut massa yang

dilakukan oleh PDI Perjuangan juga memanfaatkan tokoh idola masyarakat. Satu-satunya tokoh yang diidolakan masyarakat adalah Soekarno, yaitu merupakan sosok yang mempunyai kelebihan serta kemampuan dan bagi generasi muda sekarang sangat langka ditemui figur yang punya kharisma tinggi. Pada setiap putaran kampanye figur Soekarno selalu mengiringi walau hanya dalam bentuk gambar. Kabupaten Klaten juga memanfaatkan tokohtokoh yang menjadi panutan masyarakat setempat karena mempunyai perilaku, watak, kepribadian yang baik dan pantas diteladani serta mempunyai kedudukan di dalam masyarakat contohnya Bapak Sunarno. Salah satu upaya atau program perjuangan partai yang berupa Pemenangan Pemilu merupakan salah satu program yang wajib dilaksanakan oleh seluruh komponen partai, karena itu upaya segenap jajaran partai dalam memenangkan pemilu merupakan kewajiban organisatoris dan politik. Program pemenangan pemilu yang telah ditetapkan oleh partai, yang kemudian dilaksanakan oleh DPC partai beserta komponen partai di Kabupaten Klaten terbagi dalam dua tahap:

36

Hasil wawancara dengan Bapak Suminto, tanggal 22 Agustus 2014.


59

a. Tahap persiapan Pemilu b. Tahap pasca Pemilu Pemilihan Umum yang di laksanakan tahun 2009 meliputi dua tahap, yakni Pemilu Legislatif dan DPD serta Pemilu Presiden – Wakil Presiden. Upaya pemenangan pemilu merupakan upaya menjaga eksistensi partai, juga merupakan manifestasi agregasi, artikulasi, sekaligus pertanggungjawaban partai kepada rakyat. Upaya pemenangan pemilu bertujuan praktis mendapatkan kekuasaan pemerintahan secara konstitusional. Beberapa program dan tahapan yang dilaksanakan dalam upaya pemenangan Pemilu tahun 2009, meliputi:37 -

Pemilihan Umum Legislatif Beberapa hal yang dilaksanakan DPC partai dalam Pemilihan Umum Legislatif adalah sebagai berikut: a. Rekruitmen dan pembekalan Guru Saksi di R Ballroom Sunan Hotel Solo, mereka yang telah mengikuti pembekalan nantinya diharapkan memberikan pembekalan dan diklat saksi di tingkat Anak Cabang Partai, baik itu di tingkat TPS, PPS maupun PPK dalam Pemilu Legislatif. b. Sosialisasi dengan pemasangan baliho seluruh Calon Legislatif di setiap Daerah Pemilihan Kabupaten Klaten. c. Rekruitmen saksi TPS, PPS, dan PPK oleh PAC dan Ranting Partai untuk menjadi saksi dalam pemilu legislatif.

37

LPJ DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten Periode 2006-2010.


60

d. Rekruitmen penghubung atau kolektor di tiap-tiap Ranting partai. e. Pembekalan saksi TPS, PPS dan PPK di tiap-tiap Anak Cabang oleh Guru saksi di tingkat PAC partai. f. Pemantapan coblosan di setiap PAC partai di Kabupaten Klaten yang dihadiri oleh PAC partai, Ranting partai, Anak Ranting partai dan saksi. Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh DPC partai sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang khususnya UU Parpol dan UU Pemilu, serta pelaksanaan Surat Keputusan DPP partai tentang proses penjaringan, penyaringan serta penetapan dalam pencalegan anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. Maka DPC partai melaksanakan tahapan penjaringan dan penyaringan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Klaten, dimana tahapan penjaringan dan penyaringan tersebut secara garis besar tertuang dalam SK DPP Partai No. 210/KPTS/DPP/V/2008, tahapan tersebut meliputi: 1. Penjaringan Caleg DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI melalui: -

Rapat Ranting partai

-

Rapat PAC partai

-

Musancabsus partai

-

Rapat DPC partai

-

Rakercabsus partai

-

Rakerdasus partai


61

2. Penyaringan Caleg DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI melalui : -

Musancabsus partai

-

Rakercabsus partai

-

Rapat DPC partai

-

Rapat Tim verifikasi

Upaya PDI Perjuangan memenangkan pemilu yaitu mempersiapkan diri sebaik mungkin menjelang pemilu tahun 2009. Persiapan PDI Perjuangan untuk mengikuti pemilu tahun 2009 salah satunya membentuk dan menata pengurus partai sampai tingkat terbawah yang dilaksanakan melalui konsolidasi organisasi. Dalam membentuk dan menata pengurus partai sampai tingkat terbawah, diperlukan untuk mempermudah koordinasi dalam mempersiapkan pemilu tahun 2009. Berdasarkan Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Bab I Pasal 2 Ayat 3 : Partai yang wilayahnya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibagi atas tingkatan organisasi yang meliputi :38 a. Tingkat Nasional b. Tingkat Provinsi c. Tingkat Kota / Kabupaten atau yang setingkat d. Tingkat Kecamatan atau yang setingkat e. Tingkat Kelurahan / Desa atau yang setingkat f. Tingkat dusun / Kampung atau yang setingkat 38

Lihat Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasil Kongres I PDI-P di Semarang.


62

DPC (Dewan Pimpinan Cabang) berada pada tingkat kabupaten mempunyai tugas salah satunya : melaksanakan koordinasi, bimbingan, dan pengawasan kepada PAC, Pengurus Ranting, Pengurus Anak Ranting dan petugas partai di tingkat cabang. Sehingga dalam mempersiapkan pemilu tahun 2009 DPC PDI Perjuangan perlu berkoordinasi dengan PAC, Pengurus Ranting, Pengurus Anak Ranting dan petugas partai di tingkat cabang. Selain konsolidasi organisasi, PDI Perjuangan juga membentuk dan menempatkan petugas-petugas partai di lembaga pelaksana pemilu dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan / desa sampai tingkat TPS.39 Saksi bertugas mengawasi jalannya pemilu mulai dari pemungutan suara. Pengawasan dilakukan untuk menghindari

kecurangan

dan

hal

yang

tidak

diinginkan

dalam

penyelenggaraan pemilu. Persiapan juga dilakukan dengan membentuk Tim Sukses Pemenangan Pemilu ( PAPUANCAB ) dan menyiapkan petugas pemilu 2009. Petugas pemilu tersebut meliputi saksi yang ditempatkan di TPS, PPS, PPK sebanyak 4.800 saksi.40 Saksi tersebut sebelumnya diberi pembekalan dan pelatihan mengenai hal-hal yang harus dilakukan sebagai seorang saksi pemilu. Saksi dibutuhkan untuk mengawasi jalannya pemilu guna menghindari kecurangan dan hal yang tidak diinginkan dalam pemilu. Melalui saksi, partai politik dapat memantau secara langsung seluruh kegiatan dalam pemilu dimulai dari pemungutan suara, pemasukan kartu ke dalam kotak suara sampai pada pembacaan hasil pemungutan suara. 39 40

Hasil wawancara dengan Bapak Prapto, tanggal 29 Juli 2014. Bernas, “DPC PDI-P Beri Penghargaan PAC”, Jumat Pahing, tanggal 30 April 2009.


63

C. Strategi Yang Dilakukan PDI-P Untuk Meraih Kemenangan Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Klaten Strategi kampanye oleh parpol peserta pemilu sangat diperlukan untuk memperoleh dukungan dalam pelaksanaan pemilu. Berbagai macam cara dilakukan oleh parpol peserta pemilu dalam pelaksanaan pemilu untuk menarik simpati dari masyarakat, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pada pelaksanaan pemilu 2009, PDI Perjuangan menerapkan berbagai macam cara untuk menarik simpati warga masyarakat, antara lain : 1.

PDI Perjuangan mengadakan kampanye di masing-masing Daerah Pemilihan di bawah tanggung jawab DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten dan mengadakan kampanye di satu wilayah yang sudah ditentukan.

2.

PDI Perjuangan mengadakan kampanye dengan menampilkan tokoh-tokoh yang dikenal masyarakat luas sebagai juru kampanye PDI Perjuangan.

3.

PDI Perjuangan melaksanakan program yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Klaten sebelum persiapan dan pelaksanaan pemilu tahun 2009. Misalnya : pengobatan gratis yang dilaksanakan di Balai Desa Manjung, Ngawen, Klaten.41

4.

PDI Perjuangan mengadakan sosialisasi tata cara pencoblosan tanda gambar partai politik kepada kader, simpatisan, dan sebagian warga masyarakat Kabupaten Klaten.

41

Hasil Wawancara dengan Bapak Jaka Susilo, tanggal 30 Agustus 2014.


5.

64

Menjelang pelaksanaan pemilu, PDI Perjuangan mendirikan posko-posko gotong-royong yang merupakan hasil swadaya dar kader PDI Perjuangan di daerah-daerah strategis dan di sepanjang jalan di wilayah basis PDI Perjuangan.

6.

Pada pelaksanaan kampanye PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, menampilkan juru bicara dari pengurus DPP PDI Perjuangan, sehingga dalam pelaksanaan kampanye tersebut, banyak anggota masyarakat yang ikut serta dalam setiap kegiatan kampanye.

7.

Program-program partai yang dikemukakan oleh PDI Perjuangan pada pelaksanaan kampanye berupa penegakkan demokrasi, dan tentang ekonomi kerakyatan, sehingga sangat menarik warga masyarakat untuk memilih PDI Perjuangan dalam pelaksanaan pemilu tahun 2009.

8.

Keberhasilan dari PDI Perjuangan mengidentikkan diri sebagai partai anak muda dan “partainya wong cilik”, sehingga banyak anggota masyarakat dari golongan ekonomi lemah yang memilih PDI Perjuangan. Hambatan yang ditemui PDI Perjuangan dalam usaha memenangkan

pemilu tahun 2009 yaitu : banyaknya partai politik peserta pemilu yang lebih siap dalam mengikuti pemilu, adanya beberapa partai yang mempunyai program sejenis dengan yang ditawarkan oleh PDI Perjuangan. Hambatan lain yaitu dari pemilih masih ada yang belum paham mengenai tata cara pencoblosan tanda gambar dalam pemilu tahun 2009 sehingga ada yang gugur.42

42

Hasil Wawancara dengan Bapak Windarto, tanggal 3 September 2014.


BAB III DUKUNGAN MASYARAKAT BAGI KEMENANGAN PDI-P DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 DI DAERAH PEMILIHAN I KABUPATEN KLATEN

A. Bidang Pengabdian Masyarakat Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai

wahana

perwujudan

kedaulatan

rakyat

guna

menghasilkan

pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tongak tegaknya demokrasi, dimana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun ke depan. Sehingga, diperlukan upaya dari seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas Pemilu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD harus dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER dan JURDIL). Upaya untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan Pemilu merupakan bagian dari proses penguatan demokrasi serta untuk mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien. Suksesnya Pemilu bukan hanya bersandar pada integritas penyelenggaraan Pemilu dan peserta Pemilu semata. Namun, harus didukung pula oleh seluruh pemangku kepentingan Pemilu

65


66

demi terciptanya keselarasan yang kuat dan saling berkesinambungan. Terkait dengan hal tersebut, kiranya pemilu 2009 diharapkan menjadi lebih baik di bandingkan pemilu 2004. Menciptakan para pemimpin bangsa berkarakter negarawan tanpa mental korupsi dan gemar menghambur-hamburkan uang rakyat. Untuk itu, setidaknya terdapat 4 (emat) komponen yang bertanggung jawab dalam mensukseskan pemilu 2009 yaitu, penyelenggara Pemilu (KPU dan Panwaslu), partai politik, pers dan masyarakat.1 KPU dan Panwaslu merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab penuh dalam membentuk dan mengawasi penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan profesional. Partai politik merupakan lembaga politik yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik pada masyarakat melalui berbagai programnya dan kader-kader dengan kualitas dan mental yang tangguh. Media merupakan lembaga

yang bertangung jawab

memberikan pengawasan terhadap penyelenggaran pemilu yang bersih, jujur adil, transparan dan profesional. Melalui pemberitaan yang dilakukan oleh media, masyarakat akan memperoleh gambaran umum terkait penyelenggaran pemilu. Termasuk menginformasikan rekam jejak calon-calon legislatif. Dengan demikian, masyarakat memiliki pengetahuan dan lebih mengenal calon wakil-wakil mereka. Selain itu, media sebagai pemberi informasi harus dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga dapat menggugah partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk itu, lembaga-lembaga ini 1

http://www.republika.co.id/berita/pemilu/info-kpu/13/12/01/mx4ftj-merangsang-partisipasipolitik-masyarakat-adalah-tugas-parpol


67

bertanggung jawab dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat dan menekan golput pada pemilu 2009. Motivasi tersebut dapat diberikan dalam bentuk pendidikan politik. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 02 tahun 2008 dalam pasal 3 disebutkan bahwa partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Di sadari bahwa Pemilu baik Pileg, Pilpres, maupun Pilkada peran serta masyarakat menjadi sangat penting. Sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu salah satunya ditentukan bagaimana partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Partisipasi merupakan proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat dalam suatu kegiatan. Fenomena menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu itu setidaknya juga tergambarnya dari pelaksanaaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2004. Setidaknya, angka partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada berkisar antara 50-70 persen. Keselarasan dari seluruh pemangku kepentingan Pemilu sangatlah diharapkan. Terutama, dalam rangka memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat tentang arti pentingnya Pemilu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh elemen bangsa ini tentu berharap partisipasi politik masyarakat akan tetap tinggi pada Pemilu 2009, baik secara kuantitas maupun kualitas. Untuk itu, berbagai lembaga baik milik pemerintah maupun non pemerintah harus mampu membentuk pemilih yang cerdas. Melalui pemilih yang cerdas diharapkan akan terpilih pula wakil-wakil rakyat yang berintegritas dan


68

berkualitas tinggi. Keterlibatan secara maksimal partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya (memilih) menjadi tanggung jawab semua pihak. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, PDI Perjuangan bertekad untuk memberikan kontribusinya dalam usaha-usaha mencerdaskan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kelangsungan hidup dan kehidupan yang aman dan damai dalam masyarakat. Kontribusi yang ingin diwujudkan oleh Partai ini adalah salah satu wujud ungkapan terima kasih kepada masyarakat yang dalam Pemilu memberikan dukungan dan pilihan kepada PDI Perjuangan.Untuk itu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten selama bhakti kepengurusan telah berusaha untuk turut berperan aktif dalam pengabdian kepada masyarakat dan pemberdayaan rakyat, yang meliputi:2 1.

Khitanan masal bagi anak – anak dari keluarga kurang mampu, hal ini dilaksanakan pada hari libur panjang sekolah bulan Juni-Juli dengan memberikan fasilitas kepada peserta berupa : baju koko, uang saku, sarung, dll. Hal ini memang sudah program dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten diseluruh Kecamatan se Kabupaten Klaten.

2. Pendirian Posko Merapi di Kemalang dan Posko bencana alam di beberapa wilayah untuk membantu korban gempa. Hal ini nampak pada gempa tahun 2006 mendirikan posko-posko di Gantiwarno pada bulan Mei dan bertempat dilapangan.

2

LPJ DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten Periode 2006-2010


69

3. Sosialisasi Serap Aspirasi Perda Pemdes di seluruh Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan se-Kabupaten Klaten. Hal ini nampak pada Perda No.7 tahun 2006, tentang Organisasi dan Tatanan Pemerintah. Perda No.5 tahun 2008, tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Perda No.6 tahun 2008, tentang Kerjasama Desa dan Perda tahun 2008 tentang pemilihan pengangkatan atau pemberhentian kepala desa, tentang BPD (Badan Permusyawaratan Desa). 4. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan kemudian dikoordinasikan dengan petugas partai di Legislatif dan Eksekutif untuk diperjuangkan. 5. Pengiriman peserta pelatihan penanggulangan bencana alam bagi Baguna Partai di DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, adapun tujuannya adalah memberikan pelatihan dalam ikut berpartisipasi dalam penanggulangan penderita gawat darurat yang mungkin terjadi di wilayah Kabupaten Klaten. Pengiriman peserta pelatihan ini sebesar 10 orang selama 2 minggu kaitannya dengan penanggulangan bencana alam. 6. Mengirimkan Peserta Pelatihan Pertanian guna peningkatan taraf hidup

petani

khususnya

pengembangan

padi

MSP

(Mari

Sejahterakan Petani). Disertai juga droping air bersih kedesa-desa rawan air, yaitu Kecamatan Kemalang sebesar 13 desa, Karangnongko 8 desa, Manisrenggo 3 desa, Jatinom 9 desa,


70

Tulung 3 desa. Hal ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya di bulan Agustus-September puncak musim kemarau. Secara kuantitatif keberpihakan partai kepada masyarakat selama kurun waktu lima tahun kepemimpinan masih kurang optimal, hal ini lebih dikarenakan konsentrasi partai terhadap permasalahan–permasalahan internal partai yang cukup menyita waktu dan dana demi tercapainya solidaritas partai. Sebagai bahan masukan untuk DPC periode yang akan datang, dalam pemihakan dan pengabdian kepada masyarakat perlu di tata dan dikoordinasikan secara lebih intensif, diantaranya meliputi sosialisasi kepada struktural di bawah tentang peluang–peluang APBD yang dapat ditangkap oleh masyarakat; optimalisasi kinerja petugas–petugas partai di legislatif baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten dalam penyerapan aspirasi dan memperjuangkannya demi kepentingan masyarakat; serta koordinasi yang efektif dan continue antara struktural partai dengan petugas partai, tentang program–program APBD yang memihak kepada masyarakat, serta kepekaan partai terhadap permasalahan–permasalahan yang timbul dan penyikapan dari partai seperti : wabah penyakit, bencana alam, kekeringan, dll. Selain itu juga, masyarakat Kabupaten Klaten masih mempercayai Ibu Megawati sebagai pimpinan yang dapat mengatasi persoalan bangsa dan Negara Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan dengan pada saat Pemilihan Presiden secara langsung. Masyarakat Kabupaten Klaten lebih banyak yang


71

memilih Ibu Megawati sebagai Presiden.3 Selain itu elemen-elemen kepemudaan seperti Satgas PDI Perjuangan, Generasi Muda ( GM ), NU, Laskar Budaya ( LBR ), FMP, MPS, dan beberapa partai politik di Kabupaten Klaten lebih memilih mengendapkan kepentingan bangsa diatas kepentingan kelompok dengan mendukung pasangan Megawati dan KH. Hasyim Muzadi menuju kursi Presiden dan Wakil Presiden periode 2004-2009.4 Itu menunjukkan masyarakat Kabupaten Klaten masih mempercayai Ibu Megawati sebagai pemimpin yang dapat mengeluarkan Indonesia secara bertahap dari krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Kepemimpinan Ibu Megawati masih kuat di hadapan warga Kabupaten Klaten.

B. Pendekatan PDI Perjuangan Terhadap Masyarakat Kabupaten Klaten PDI Perjuangan Kabupaten Klaten berusaha untuk bersosialisasi dengan masyarakat di Kabupaten Klaten melalui kegiatan-kegiatan seperti : bakti sosial dengan mengadakan pengobatan gratis dan kegiatan pengajian. 5 Dengan tujuan masyarakat dapat mengenal PDI Perjuangan Kabupaten Klaten. Pendekatan tersebut dilakukan dengan harapan pendukung dan simpatisan dari PDI Perjuangan bertambah banyak. Harapan itu terbukti dalam pemilu tahun

3

Joglo Pos, Megawati – Hasyim Hanya Unggul di Klaten, Senin 12 Juli 2004. Kedaulatan Rakyat, Hindari Perpecahan Dalam Pilpres Elemen Pemuda Sepakat Dukung Mega–Hasyim, Senin 7 Juni 2004. 5 Lihat Laporan Kegiatan DPC PDI-P Kabupaten Klaten 2006-2010,hal. 22. 4


72

2009, masyarakat pendukung PDI Perjuangan bertambah dibanding jumlah pendukung dalam pemilu tahun 1999. PDI Perjuangan dipandang masyarakat sebagai partai yang mampu menyalurkan program dari masyarakat kepada pemerintah. Selain itu, program-programnya diwujudkan dengan baik, kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri masih kuat di hadapan warga Kabupaten Klaten, dilihat dari banyaknya masyarakat Kabupaten Klaten yang masih memilih Ibu Megawati Soekarno Putri. Di daerah yang merupakan basis PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, menjelang pelaksanaan pemilihan umum tampak meriah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aktifitas para kader dan simpatisan PDI Perjuangan, yang secara sukarela mendirikan posko-posko. PDI Perjuangan di beberapa tempat yang dinilai strategis, seperti di ujung gang dan di sepanjang jalan Kota Klaten. Selain pembangunan posko PDI Perjuangan, para pendukung PDI Perjuangan juga melakukan pemasangan umbul-umbul, pamflet, bendera dan poster yang berisi ajakan pada para anggota masyarakat untuk memilih PDI Perjuangan pada pelaksanaan pemilu 2009. Adanya berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh para pendukung partai politik peserta pemilu 2009 di Kabupaten Klaten selama masa kampanye, semakin meningkatkan suhu politik di wilayah Kabupaten Klaten. Peningkatan suhu politik berkaitan dengan kegiatan kampanye tersebut. Nampak dari adanya berbagai konflik-konflik yang timbul antar pendukung partai. Konflik antar pendukung partai tersebut terjadi karena adanya sikap fanatisme dari para pendukung partai politik yang berlebihan. Konflik antar


73

pendukung partai politik pada pelaksanaan pemilu 2009, yakni antara pendukung PDI Perjuangan dengan para pendukung salah satu partai politik Islam di daerah Jalan Diponegoro.6 Dilihat dari bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Klaten juga berusaha mengumpulkan dana dari pihak-pihak yang peduli terhadap pendidikan, termasuk pengusaha untuk membantu warga yang kurang mampu supaya bisa mendapat kesempatan mengikuti pendidikan. Pemerintah Kabupaten Klaten juga mengadakan program Babonisasi dengan tujuan melatih anak bertanggungjawab dan meningkatkan gizi anak. Harapannya dengan adanya program ini tercipta generasi berkualitas yang cerdas, berakhlak mulia dan berkepribadian.7 Masyarakat merasakan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten ikut membantu masyarakat memperoleh pendidikan. Tetapi masyarakat ingin agar biaya pendidikan yang mahal dapat dikurangi dan mereka berharap pada PDI Perjuangan untuk mengatasinya. PDI Perjuangan sendiri merupakan partai yang mengupayakan agar semua warga masyarakat dapat merasakan dan menerima pendidikan dengan biaya yang terjangkau, terutama untuk rakyat kecil. Dilihat dari tingkat pendidikannya, warga masyarakat yang tingkat pendidikannya tinggi biasanya lebih kritis dalam memilih partai, sedangkan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah biasanya memilih partai berdasarkan emosional, dan simpati atau kagum dengan tokoh partainya. Meskipun begitu PDI Perjuangan di Kabupaten Klaten tetap memperoleh 6

Joglo Pos, Bentrokan Antar Pendukung Parpol di Daerah Jalan Diponegoro, 2 Juni 2009, hal. 1. Joglo Pos, Bupati Coret Usulan Anggaran Babonisasi Ribuan Siswa SD Gagal Terima Babon, Kamis Wage, tanggal 27 Mei 2004, hal. 3. 7


74

banyak pendukung, bahkan dalam pemilu 2009 ini PDI Perjuangan tetap menjadi partai politik peserta pemilu dengan perolehan suara terbanyak di semua daerah pemilihan. Menjelang pemilu tahun 2009 masyarakat melihat PDI Perjuangan sebagai partai yang tertindas. Masyarakat Kabupaten Klaten terutama dari kalangan wong cilik menjadi bersimpati terhadap PDI Perjuangan. Masyarakat melihat PDI Perjuangan sebagai partai yang terbuka dan berusaha mengubah keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Pada kenyataannya PDI Perjuangan di Kabupaten Klaten selalu berupaya mensukseskan pembangunan masyarakat di Kabupaten Klaten, dengan mengadakan sarasehan pembangunan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Klaten. Meningkatkan kualitas kader dalam pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan pelatihan aktenisasi dan sertifikasi tanah, sehingga secara tidak langsung masyarakat Kabupaten Klaten menilai PDI Perjuangan sebagai partai yang baik karena peduli dengan masyarakat pemilihnya.8 Pendekatan yang lain juga dilakukan oleh PDI Perjuangan yaitu mengadakan sarasehan dan pertemuan umum, yaitu suatu bentuk pendekatan tertutup yang dihadiri oleh massa yang terbatas dan benar-benar merupakan simpatisan PDI Perjuangan. Dengan pendekatan ini sosialisasi politik secara optimal lebih tercapai daripada dengan kampanye dalam rapat umum, sebab dalam rapat umum massa yang menghadiri didominasi oleh kelompok umur tertentu. Rapat umum diakhiri dengan pawai keliling yang sering bersifat ugal-

8

Laporan Kegiatan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten tahun 2006-2009.


75

ugalan. Keadaan semacam ini tentunya berpengaruh terhadap keputusan calon pemilih untuk mengadakan kampanye dari rumah ke rumah. Pada umumnya metode ini dilakukan oleh para kader dan tokoh masyarakat simpatisan PDI Perjuangan. Untuk menarik massa Islam, PDI Perjuangan menampilkan ulama Kyai Haji Sahrodji dan K.H. Najib Rusidi pada pemilu 2009. Ditampilkannya tokoh Islam ini sebab PDI Perjuangan ingin mengenalkan kepada masyarakat bahwa PDI Perjuangan bukan milik golongan tertentu saja, tetapi semua orang bebas masuk PDI Perjuangan tanpa membedakan agama atau etnik. Hal ini dapat dilihat dari pidato tokoh tersebut yang tidak menonjolkan keislamannya tetapi cenderung merupakan suatu ajakan kepada umat Islam untuk masuk PDI Perjuangan. Dengan mengenal PDI Perjuangan apalagi memilihnya bukan merupakan suatu perbuatan yang haram dan didalam PDI Perjuangan tidak ada perbedaan agama. Hal itu dilakukan sehubungan dengan diberlakukannya asas tunggal serta perpecahan yang melanda PPP setelah keluarnya NU sejak tahun 1984.9 Masyarakat merasa percaya kepada PDI Perjuangan dikarenakan “partai wong cilik” dan merupakan sebutan yang selalu melekat pada diri PDI Perjuangan. Dan menurut Bapak Sumaryanto PDI Perjuangan selalu membela rakyat kecil, kebanyakan pendukung PDI Perjuangan dari rakyat kecil dan kaum muda belia memimpikan partai berlambang kepala banteng bermulut

9

Wawancara dengan Bapak Tarjo tanggal 8 Oktober 2014.


76

putih ini bisa melakukan perubahan keadaan masyarakat.10 Selain itu juga masyarakat membanggakan sosok Bung Karno yang merupakan tokoh yang mempunyai karismatik walaupun sudah meninggal tetapi karisma yang dimiliki selalu teringat dan karisma ini temurun pada putrinya Megawati Soekarnoputri. Figur seorang pemimpin yang mempunyai ide-ide cemerlang untuk mensejahterakan rakyat dan negara. Masyarakat percaya bahwa Megawati Soekarnoputri akan menjadi seorang pemimpin yang baik seperti ayahnya, begitu juga masyarakat Kabupaten Klaten percaya dan mendukung sepenuhnya pada putri Bung Karno akan menjadi seorang pemimpin yang baik. Figur pemimpin yang dapat dipercaya pada saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia supaya dapat memperbaiki kondisi perekonomian yang sedang berantakan karena krisis moneter serta hutang-hutang negara kepada luar negeri yang semakin melilit kehidupan perekonomian bangsa. Dan para pendukung Megawati ini tetap akan setia sampai berkorban, ribuan massa PDI Perjuangan melakukan sumpah setia dengan membubuhkan cap jempol darah, dan sekaligus juga memprotes mereka yang menghalangi perjalanan Megawati sebagai calon presiden.11 Pendukung

PDI

Perjuangan

kebanyakan

dari

kalangan

yang

mempunyai satu independensi yang kebanyakan pendukungnya merupakan

10

Ahmad Bahar, “Biografi Politik Megawati Soekarno Putri 1993-1996”, Pena Cendekia, Yogyakarta, 1996, hal. 71. 11 Andi Setiono (ed), “Tragedi Megawati Revisi Politik Massa di Indonesia”, Yogyakarta, Tarawang, 2000, hal. 77.


77

kalangan swasta, dan dari kalangan mahasiswa.12 Tetapi PDI Perjuangan merupakan partai wong cilik kebanyakan dari pendukung partai ini adalah orang-orang kecil yang penghasilannya sebagai buruh tani maupun sebagai buruh pabrik. Perhatian yang diberikan oleh partai pimpinan Megawati ini terhadap masyarakat kecil membawa hasil terhadap partai, sehingga masyarakat ini merupakan salah satu pendukung dari partai PDI Perjuangan. Program menjadi salah satu indikator penting dalam memenangkan pemilu tahun 2009. Dalam pemilu tahun 2009, program yang disampaikan oleh PDI Perjuangan menjadi suatu bentuk dan harapan akan adanya perubahan.13 Program yang sudah terwujud dengan baik akan membantu masyarakat untuk melihat PDI Perjuangan sebagai partai politik yang tanggap akan keinginan dan harapan masyarakat. Keadaan ini mendorong masyarakat untuk memenangkan PDI Perjuangan dalam pemilu tahun 2009, dengan pemahaman bahwa setelah pemilu tahun 2009 PDI Perjuangan diharapkan tetap menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat secara nyata melalui pelaksanaan program-program yang sudah ditawarkan pada saat kampanye. Sehingga dalam pemilu tahun 2009, PDI Perjuangan Kabupaten Klaten berhasil memenangkan pemilu.

12 13

Ahmad Bahar, op.cit, hal. 70. Wawancara dengan Bapak Sucipto tanggal 10 Oktober 2014.


78

C. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dalam era reformasi partai politik diharapkan menjadi perpanjangan tangan rakyat dalam menyalurkan aspirasinya ke pemerintah. Sesuai dengan tujuan dibentuknya partai politik, yaitu menjadi sarana pembelajaran politik, sarana untuk berpartisipasi dalam politik, memberikan informasi capaian wakil rakyat kepada konstituennya dan rakyat pada umumnya. Namun, dalam hal ini peran partai politik di Indonesia sebagai penyambung lidah rakyat tidak terlihat. Peran rakyat hanya sebatas memberikan pilihannya pada saat pemilu tanpa ada follow up berikutnya dari partai politik. Rakyat bingung ketika memiliki aspirasi dan tidak tahu ke mana harus disalurkan. Padahal, kewajiban partai politik yang seharusnya menampung aspirasi tersebut. Belum lagi capaian-capaian serta kiprah para anggota legislatif jarang dilaporkan yang menyebabkan rakyat tidak tahu apa yang telah dikerjakan oleh wakilnya tersebut. Selain itu partai politik (dalam pemilu legislatif maupun kepala daerah) sering mempertontonkan perilaku politik yang buruk dalam pesta demokrasi tersebut. Seperti perusakan atribut calon lain, money politics, black campaign, dan masih banyak hal lainya yang sedikit demi sedikit mendegradasi pola demokrasi bangsa ini. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan semangat demokrasi dan reformasi yang diharapkan. Untuk itu diperlukan adanya revitalisasi fungsi dan tugas partai politik serta kewajiban partai politik memberikan pelajaran politik bagi masyarakat. Penyimpangan fungsi-fungsi partai politik ini juga menyebabkan sikap antipati rakyat terhadap partai


79

politik. Hal ini ditandai dengan semakin menurunnya angka partisipasi publik terhadap pemilu baik legislatif maupun pemilihan kepala daerah serta penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik.14 Padahal dalam undang-undang partai politik No. 2 tahun 2008 Pasal 10 Ayat 2 poin a tertera salah satu tujuan khusus dari dibentuknya partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Sikap negatif yang datang dari masyarakat umum mengenai partai politik ini terjadi tidak lain dikarenakan berbagai macam masalah yang selama ini terus berkembang. Sementara masalah tersebut tidak dicarikan solusinya seperti masalah komunikasi yang buruk dan penyimpangan peran partai politik. Komunikasi partai politik merupakan hal dasar yang akan mempengaruhi masyarakat atau pun konstituennya dalam memandang nilai dari sebuah partai politik. Komunikasi akan berbanding lurus dengan feedback yang timbul di masyarakat. Selain itu, banyak partai yang kurang kuat dalam melawan opini publik yang begitu besar dikarenakan harapan yang besar masyarakat pada pemilu 2009 dibayar dengan keadaan kader-kadernya yang sering kali namanya disebut oleh pemberitaan kasus-kasus kejahatan di berbagai media. Faktor selanjutnya yaitu penyimpangan peran partai politik. Faktor ini merupakan faktor dasar yang merubah pola sikap sosial dan pemahaman mengenai demokrasi dan peran masyarakat dalam kehidupan bernegara. Berbagai 14

Http://news.okezone.com/read/2013/09/06/95/861587/partai-politik-dan-sikap-aspirasimasyarakat


80

macam degradasi mulai terlihat dari banyak partai politik. Dari mulai degradasi moral dan juga pergeseran paradigma mengenai rakyat. Masyarakat banyak yang tidak sadar bahwa merupakan haknya untuk memberikan aspirasinya lewat wakil rakyat yang dipilih pada saat pemilu. Pelaksanaan demokrasi Indonesia saat ini sedang berjalan menuju demokrasi yang dewasa, dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tampak terlihat jelas. Partisipasi masyarakat dalam politik menunjukkan bahwa demokrasi semakin tampak di Indonesia. Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokratisasi. Keinginan ini menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam proses pembangunan politik bagi negara-negara berkembang seperti di Indonesia, karena di dalamnya ada hak dan kewajiban masyarakat yang dapat dilakukan salah satunya adalah berlangsung dimana proses pemilihan kepala negara sampai dengan pemilihan walikota dan bupati dilakukan secara langsung. Sistem ini membuka ruang dan membawa masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses tersebut. Berpartisipasi merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok, di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Karena partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah


81

kenegaraan. Bentuk-bentuk partisipasi tersebut bisa berupa pemberian suara dalam pemilihan umum. Di sini masyarakat Kabupaten Klaten turut serta memberikan/ikut serta dalam memberi dukungan suara kepada calon atau partai politik. Partisipasi lainya adalah dalam bentuk kontak/hubungan langsung dengan penjabat pemerintah. Partisipasi dengan mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik dan partisipasi dengan melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintahan.15 Meningkatnya

keterlibatan

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

pemilihan umum, menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Hal ini ditunjukkan pada masyarakat Kabupaten Klaten dengan jumlah penduduk 1.238.276 orang yang ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2009. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.16 Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para 15 16

Yosef Keladu Koten, Partisipasi Politik, Flores, Ledalore, 2010 Pemilihan Umum tahun 2009 KPU Kabupaten Klaten


82

pemegang kekuasaan untuk melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan

cita-citanya.

Partisipasi

politik

tidak

lebih

dari

keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan, atau juga dijelaskan secara subtantif bisa berarti upaya atau usaha terorganisir oleh konstituen atau warga negara yang baik untuk memilih para pemimpin yang mereka nilai baik juga. Partisipasi ini mereka melakukannya dengan penuh tanggung jawab terhadap kehidupan bersama dalam lingkup suatu bangsa dan negara. Partisipasi politik ditekankan pada aspek untuk mendukung kepentingan-kepentingan atau visi dan misi elit politik tertentu.17 Sebagai masyarakat yang bijak, memiliki hak untuk memberikan suaranya dalam proses pemilihan umum dalam rangka menentukan pemimpin yang akan memimpin masyarakat yang ada di Kabupaten Klaten. Dengan demikian, secara tidak langsung akan menentukan pembuat kebijakan yang akan berusaha mensejahterakan masyarakat secara umum. Dalam turut berpartisipasi di dalam proses pemilihan umum sebagai masyarakat yang cerdas harus mampu menilai calon yang terbaik yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memilih calon yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja sehingga melupakan janji-janji yang sudah diucapkan dalam masa kampanye.

17

http://yandraprayoga.blogspot.com/2013/03/partisipasi-masyarakat-dalam.html


83

Budiardjo menyatakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Dengan demikian partisipasi politik erat kaitanya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak

bersuara

dalam

penyelenggaraan

pemerintah.18

Di

Indonesia

berpartisipasi politik dijamin oleh negara, tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dan diatur secara jelas dalam dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan, dll.19 Seperti partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum ini merupakan salah

satu

implementasi

nilai-nilai

demokrasi

di

Indonesia,

yang

mencerminkan nilai kebebasan, dimana masyarakat diberi kebebasan penuh untuk memilih, mendukung calon yang di inginkan. Sebagai contoh, dari data KPU pada tanggal 9 Mei 2009 menunjukkan masyarakat Indonesia yang ikut berpartisipasi untuk memilih adalah lebih dari 104 juta jiwa. Dalam hal lain masyarakat Kabupaten Klaten juga menunjukkan nilai kebebasan demokrasi 18

Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009. Http://id.shvoong.com/law-and-politics/1853630-hak-kebebasan-berpendapat-bagi-setiap/ diakses 26 Oktober 2010. 19


84

dalam hal melakukan protes terhadap pemerintah. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam politik di Indonesia mengalami peningkatan.20 Budiarjo (1996:185) menyatakan dalam negara-negara demokratis umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik. Dalam alam pemikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan itu. Sebagai pelaksanaan nilai demokrasi, partisipasi masyarakat dalam politik memiliki peran penting. Karena dalam negara demokrasi semua bersumber pada rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.21 Dari simpatisan PDI Perjuangan ini diharapkan pada pemilihan umum 2009 di Kabupaten Klaten PDI Perjuangan dapat memenangkan perolehan suara. Adapun program-program untuk bersosialisasi dengan masyarakat Kabupaten Klaten melalui kegiatan-kegiatan seperti bhakti sosial dan pengajian, tujuannya agar masyarakat dapat mengenali bagaimana PDI Perjuangan Kabupaten Klaten. Program tersebut diharapkan masyarakat merasa simpati dan mendukung untuk kemenangan PDI Perjuangan pada pemilihan umum 2009.

20

Http://partai.info/pemilu2009/ diakses 28 Oktober 2010 Miriam Budiarjo, Demokrasi Di Indonesia Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi Pancasila, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996. 21


BAB IV WUJUD KEMENANGAN YANG BERHASIL DIRAIH PDI-P PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 DI DAERAH PEMILIHAN I KABUPATEN KLATEN

A. Faktor – Faktor Yang Mendorong Kemenangan PDI Perjuangan PDI Perjuangan merupakan partai baru dalam kancah politik di Indonesia akan tetapi dalam pemilihan umum tahun 2009 dapat memenangkan suara, kemenangan itu disambut baik oleh masyarakat, begitu pula dengan masyarakat Kabupaten Klaten juga menyambut kemenangan dengan suka cita dengan mengadakan syukuran, ada pula yang merayakan dengan pentas seni seperti kesenian tradisional jatilan, campur sari. Tetapi kemenangan yang diperoleh tidak lepas dari beberapa faktor kemenangan secara umum dan secara khusus. Faktor-faktor kemenangan PDI Perjuangan dalam pemilihan umum tahun 2009 di Kabupaten Klaten antara lain : 1. Faktor – faktor umum yang mendorong kemenangan PDI Perjuangan a. Adanya media massa dan media elektronik Dalam pemilihan umum tahun 2009 juga tidak bisa lepas dari media massa, baik itu media luar negeri maupun dalam negeri semua memuat tentang pesta demokrasi, dari gambaran tentang partai politik yang berjumlah 48 partai sampai pada nomer urut partai juga mengenai cara pencoblosan

serta

mulai

pendaftaran

calon

pemilih.

Dengan

diberitakan di media massa dan media elektronik diharapkan masyarakat dapat mengenali, mengamati dan juga mencermati partai 85


86

politik dengan benar, supaya dalam memilih nantinya tidak terjadi kekeliruan serta kekecewaan. b. Tokoh idola Figur Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan yang memiliki kharisma tersendiri dari mendiang ayahnya Ir. Soekarno, pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2009 beliau dicalonkan menjadi Capres RI, sehingga dengan adanya kharisma yang dimiliki oleh Megawati Soekarnoputri sebagai putri Bung Karno, maka ia mendapat dukungan masyarakat luas pada pelaksanaan pemilihan umum 2009. c. Partai wong cilik PDI Perjuangan dianggap sebagai simbol perlawanan rakyat, dan partai yang tertindas pada masa pemerintahan orde baru, sehingga banyak anggota masyarakat yang bersimpati pada PDI Perjuangan. Keberhasilan dari PDI Perjuangan mengidentikkan sebagai partainya “wong cilik”, sehingga dalam pelaksanaan pemilihan umum mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat luas, terutama dari golongan masyarakat kelas bawah dan golongan masyarakat yang merasa dirugikan pada masa pemerintahan orde baru. Keberhasilan dari PDI Perjuangan mengidentikkan sebagai partai yang tidak membedakan ras, usia, agama dan tingkatan ekonomi, sehingga banyak anggota masyarakat yang mendukung PDI Perjuangan pada pelaksanaan pemilihan umum 2009.


87

d. Tokoh karismatik Kemenangan yang diperoleh PDI Perjuangan tidak lepas dari sosok Bung Karno yang merupakan tokoh yang mempunyai karismatik walaupun sudah meninggal tetapi karisma ini temurun pada Megawati Soekarnoputri. Masyarakat banyak yang membanggakan Presiden pertama Republik Indonesia ini, figur seorang pemimpin yang sampai sekarang tetap diingat dan seorang pemimpin yang mempunyai ide-ide cemerlang untuk mensejahterakan rakyat dan negara. Masyarakat percaya bahwa Megawati akan menjadi seorang pemimpin yang baik seperti ayahnya, begitu juga masyarakat Kabupaten Klaten percaya dan mendukung sepenuhnya pada putri Bung Karno akan menjadi seorang pemimpin yang baik. 2. Faktor – faktor khusus yang mendorong kemenangan PDI Perjuangan a. Konsolidasi Adanya konsolidasi yang semakin mantap khususnya menjelang pemilihan umum 2009 di Kabupaten Klaten. Konsolidasi ini meliputi pendaftaraan anggota secara terus menerus, melengkapi aparat partai dari tingkat desa bahkan sampai ke pedukuhan serta mengembangkan komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk menghadapi pemilihan umum 2009 PDI Perjuangan mengadakan persiapan lebih dini, misalnya membina para kader yang dibentuk di daerah-daerah pedesaan dan dengan pendekatan yang dilakukan diharapkan akan banyak menarik massa, dalam pembinaan dengan menggunakan dana


88

sendiri tidak dengan bantuan dari pemerintah serta membina para saksi dari partai sendiri. b. Pemimpin yang dapat dipercaya Figur pemimpin yang dapat dipercaya pada saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia supaya dapat memperbaiki kondisi perekonomian yang sedang berantakan karena krisis moneter serta hutang-hutang negara kepada luar negeri yang semakin melilit kehidupan perekonomian bangsa. Dan para pendukung Megawati ini tetap akan setia sampai rela berkorban, ribuan massa PDI Perjuangan melakukan sumpah setia dengan membubuhkan cap jempol darah, dan sekaligus juga memprotes mereka yang menghalangi perjalanan Megawati sebagai calon presiden.1 c. Faktor usia Pendukung PDI Perjuangan kebanyakan kelompok muda belia, mereka menginginkan perubahan yang lebih maju. Menurut Bapak Suyatno pendukung utama adalah anak-anak muda. Bila melihat pada putaran kampanye PDI Perjuangan selalu dipenuhi oleh anak muda dan remaja.2 d. Faktor program Program menjadi salah satu indikator penting dalam memenangkan pemilu. Dalam pemilu tahun 2009, program yang disampaikan oleh PDI Perjuangan menjadi suatu bentuk dan harapan akan adanya 1

Andi Setiono (ed), “Tregedi Megawati Revisi Politik Massa di Indonesia”, Yogyakarta, Tarawang, 2000, hal. 77. 2 Hasil wawancara dengan Bapak Suyatno, tanggal 20 Agustus 2014.


89

perubahan.3 Program yang sudah terwujud dengan baik akan membantu masyarakat untuk melihat PDI Perjuangan sebagai partai politik yang tanggap akan keinginan dan harapan masyarakat. Keadaan itu mendorong masyarakat untuk memenangkan PDI Perjuangan dalam pemilu tahun 2009, dengan pemahaman bahwa setelah pemilu tahun 2009 PDI Perjuangan diharapkan tetap menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat secara nyata melalui pelaksanaan programprogram yang sudah ditawarkan pada saat kampanye. Sehingga dalam pemilu tahun 2009, PDI Perjuangan Kabupaten Klaten berhasil memenangkan pemilu. e. Pendekatan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Pengurus PDI Perjuangan selalu mengikuti kegiatan yang berada di dalam masyarakat. Seperti kerja bakti, pembuatan sarana pengairan sawah, perbaikan jalan, dan kegiatan secara sosial seperti donor darah. Semua itu dimaksudkan untuk bersosialisasi agar rakyat lebih jauh mengenal tentang PDI Perjuangan Kabupaten Klaten. Dengan mengikuti kegiatan bermasyarakat PDI Perjuangan menginginkan agar para pendukung maupun simpatisan bertambah banyak.

3

Hasil wawancara dengan Bapak Suminto, tanggal 24 Agustus 2014.


90

B. Keberhasilan PDI Perjuangan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Pemilihan Umum merupakan peristiwa politik yang sangat penting dan menentukan masa depan bangsa, sebab baik corak, watak, maupun isi lembaga perwakilan rakyat akan ditentukan berdasarkan pemilihan yang akan dilakukan dalam pemungutan suara. Pemilu merupakan kesempatan bertemunya pemimpin dengan rakyat. Melalui pemilu pemimpin mempunyai kesempatan untuk menjelaskan perihal kehidupan bersama dengan rakyat. Dan dalam pemilu tersebut terdapat kesempatan bagi rakyat untuk menyampaikan pikiran dan hatinya, berdialog dengan sesamanya maupun dengan para pemimpin. Melalui keterlibatannya secara aktif dan intensif itu, masyarakat berpartisipasi dalam proses politik. Melalui kegiatan politik yang memuncak pada hari pemilihan umum itu, rakyat memberikan legitimasinya kepada tubuh, sistem dan lembaga-lembaga politik kita. Rakyat bahkan juga memberikan legitimasinya lagi kepada kepemimpinannya.4 Partai Demokrasi Indonesia Kabupaten Klaten dalam menghadapi pemilu 2009 berusaha untuk tampil sebaik mungkin dengan terlebih dahulu melakukan persiapan-persiapan. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan konsolidasi organisasi baik pengurus maupun kader-kadernya. Selain konsolidasi organisasi, DPC PDI juga ikut aktif dalam mengisi keanggotaan dan berpartisipasi dalam Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD 4

II),

Panitia

Pengawas

Pelaksanaan

Pemilu

Tingkat

Tim SPES (ed), Pemilihan Umum Kesempatan untuk Memberi dan Memperoleh Legitimasi Politik, Jakarta, Gramedia, 1992. Hal. 125.

II


91

(PANWASLAK II), serta lembaga/badan penyelenggara/pelaksana pemilu tahun 2009.5 Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2009, adalah : 1. Adanya dukungan dari anggota masyarakat Kabupaten Klaten yang menginginkan kelancaran pelaksanaan pemilu 2009. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aktifitas para kader dan simpatisan PDI Perjuangan, yang secara sukarela mendirikan posko-posko. PDI Perjuangan di beberapa tempat yang dinilai strategis, seperti di ujung gang dan di sepanjang jalan Kota Klaten. Selain pembangunan posko PDI Perjuangan, para pendukung PDI Perjuangan juga melakukan pemasangan umbul-umbul, pamflet, bendera dan poster yang berisi ajakan pada para anggota masyarakat untuk memilih PDI Perjuangan pada pelaksanaan pemilu 2009. 2. Adanya partisipasi warga masyarakat Kabupaten Klaten, yang bersedia menjadi saksi dalam penghitungan suara. PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, juga ikut aktif dalam kepanitiaan dan pengawas pelaksanaan pemilihan umum tingkat kecamatan. PDI Perjuangan di dalam susunan panitia pemilihan umum tingkat kecamatan di tunjuk sebagai ketua panitia. Di TPS (Tempat Pemungutan Suara) para saksi diambil dari lingkungan setempat, dari luar lingkungan atau dapat diambil dari organisasi peserta pemilihan umum dan atau simpatisan yang bersedia menjadi saksi tanpa paksaan dari pihak manapun juga. Di sini kehadiran atau keberadaan saksi 5

Laporan Kegiatan DPC PDI Kabupaten Klaten masa bakti tahun 2004-2009, dalam konpercab PDI Klaten, 2009.


92

sangat penting karena saksi tersebut bertugas mengawasi jalannya pemilihan umum guna menghindari kecurangan dan hal yang tidak diinginkan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. 3. Adanya

dukungan

dari

anggota

masyarakat

yang

menginginkan

pelaksanaan pemilihan umum 2009, berjalan jujur dan adil, berupa pembentukan Tim Pemantau Pemilu 2009. Partai politik dapat memantau secara langsung dari seluruh kegiatan mulai dari pemungutan suara, pemasukan kartu ke dalam kotak suara sampai pembacaan hasil pemungutan suara. Dengan adanya saksi, pemilihan umum berlangsung dengan baik, secara jujur dan adil. Berdasarkan kesepakatan pelaksanaan kampanye, sebelum pemungutan suara berlangsung kedua puluh empat partai pemilihan umum secara bergiliran diberikan kesempatan untuk menentukan tempat, waktu dan pengerahan massa. Hal ini diharapkan agar massa pendukung partai politik tidak saling bersaing secara brutal. Untuk menghindari

terjadinya

bentrokan

fisik

antar

konstestan,

selain

kesepakatan bersama antar partai juga dipersiapkan pemasangan bendera, poster-poster yang berbentuk pamflet maupun tulisan, spanduk serta umbul-umbul. Alat-alat ini digunakan oleh organisasi partai politik untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat sebagai calon pemilih secara tidak langsung.


93

C. Hasil Perolehan Suara Pemilu Pemilu atau pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 dimulai dari jam 07.00 sampai jam 13.00 WIB. Selesai pemungutan suara pada jam 13.00 WIB tepat, dilanjutkan dengan perhitungan suara. Proses penghitungan suara dilaksanakan setelah KPPS (Ketua Panitia Pemungutan Suara) menghitung :6 a. Jumlah pemilih yang memberi suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. Kemudian KPPS (Ketua Panitia Pemungutan Suara) dan anggotanya melakukan

perhitungan

suara

yang

dilakukan

dengan

cara

yang

memungkinkan saksi peserta pemilu, Panwaslu, Pemantau pemilu, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas. KPPS meneliti surat suara yang dikeluarkan dari kotak suara satu per satu agar tidak ada yang terlewati. Surat suara tersebut dibuka dan dibacakan satu per satu, dan petugas pencatat segera mencatat suara yang diperoleh masing-masing partai politik peserta pemilu di papan. Pemilu Legislatif tahun 2009 ini, yang dibacakan tidak hanya perolehan suara dari partai politik saja tetapi juga membacakan nama calonnya. Sehingga penghitungan suara kali ini memakan waktu yang lama, bahkan ada yang sampai larut malam.

6

Tim Fokus Media, Undang-Undang Politik 2003, Bandung : Fokus Media, hal.78.


94

Setelah penghitungan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) selesai, KPPS segera membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang selanjutnya diserahkan ke PPS (Panitia Pemungutan Suara) di tingkat desa atau kelurahan. PPS juga membuat berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/kelurahan. Hasilnya kemudian diserahkan ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). PPK kemudian membuat berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara dari wilayah kerjanya yang kemudian diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota. Untuk di Kabupaten Klaten berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara dari masingmasing PPK di seluruh Kabupaten diserahkan ke KPU Kabupaten Klaten. Secara berjenjang, hal yang sama dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi untuk selanjutnya rekapitulasi hasil penghitungan suara dari semua daerah terhimpun di KPU Pusat. KPU Pusat kemudian membuat berita acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara pemilu anggota DPR untuk setiap Daerah pemilihan, termasuk hasil penghitungan suara di Luar Negeri. Hasil rekapitulasi tersebut kemudian ditetapkan dan diumumkan secara nasional. Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dan ditetapkan dalam rapat pleno KPU yang dihadiri oleh saksi partai politik peserta pemilu, Panwaslu, dan Pemantau Pemilu.


95

Tabel 2 Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 Di Kabupaten Klaten PENYAJIAN INFORMASI POLITIK Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Nama Partai

Suara

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

279.562

40,1%

1

PRAMBANAN

Partai Amanat Nasional

112.768

16,2%

2

GANTIWARNO

Partai Golongan Karya

107.662

15,5%

3

WEDI

Partai Keadilan Sejahtera

42.727

6,1%

4

BAYAT

Partai Kebangkitan Bangsa

42.509

6,1%

5

C AWAS

Partai Persatuan Pembangunan

27.115

3,9%

6

TRUC UK

Partai Demokrat

27.083

3,9%

7

KALIKOTES

Partai Nasional Banteng Kemerdekaan

7.629

1,1%

8

KEBONARUM

Partai Damai Sejahtera

7.184

1,0%

9

JOGONALAN

Partai Merdeka

7.023

1,0%

10

MANISRENGGO

Partai Karya Peduli Bangsa

6.316

0,9%

11

KARANGNONGKO

Partai Bulan Bintang

5.947

0,9%

12

NGAWEN

Partai Nasional Indonesia Marhaenisme

4.132

0,6%

13

C EPER

Partai Bintang Reformasi

3.014

0,4%

14

PEDAN

Partai Penegak Demokrasi Indonesia

2.833

0,4%

15

KARANGDOWO

Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia

2.289

0,3%

16

Partai Pelopor

2.187

0,3%

17

JUWIRING WONOSARI

Partai Perhimpunan Indonesia Baru

1.943

0,3%

18

DELANGGU

Partai Sarikat Indonesia

1.856

0,3%

19

POLANHARJO

Partai Buruh Sosial Demokrat

1.652

0,2%

20

KARANGANOM

Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan

1.034

0,1%

21

TULUNG

Partai Persatuan Daerah

860

0,1%

22

JATINOM

Partai Patriot Pancasila

702

0,1%

23

KEMALANG

Partai Persatuan Nahdlatul Ummah

568

0,1%

24

KLATEN SELATAN

696.595

100%

25

KLATEN TENGAH

26

KLATEN UTARA

TOTAL SUARA

Percen

Data Potensi Desa (BPS 2009) Jumlah penduduk Jumlah rumah tangga Jumlah rumah tangga pertanian Sumber penghasilan sebagian besar penduduk -Pertanian dengan sub sektor

1.238.276 orang 281.446 rt 128.100 rt Pertanian Tanaman Pangan

Jumlah laki-laki berhak memilih

383.251 orang

Jumlah perempuan berhak memilih

407.185 orang

Jumlah rumah tangga di permukiman kumuh

0 rt

Banyaknya pesantren

4 buah

Jumlah masjid

2.163 buah

Jumlah surau/langgar

1.685 buah

Jumlah gereja/kapel kristen protestan

131 buah

Jumlah gereja/kapel katolik

36 buah

Jumlah pura

41 buah

Jumlah vihara

5 buah

Keperluan air minum/memasak bersumber dari

Sumur/perigi

Keperluan air mandi/cuci bersumber dari

Sumur/perigi

Rumah tangga yang memiliki televisi Keadaan ekonomi penduduk secara umum

110.687 rt C ukup

No. Nama Kecamatan


96

Hasil pemilu tahun 2009 menunjukkan bahwa PDI Perjuangan Kabupaten Klaten perolehan suaranya unggul di semua daerah pemilihan. Total perolehan suara dari PDI Perjuangan di Kabupaten Klaten sebesar 279.562 suara. Seperti pemilu tahun 2004 PDI Perjuangan kembali bertemu dan bersaing dengan partai-partai seperti PAN dan Golkar. Pada pemilu tahun 2009 PAN berada di urutan kedua setelah PDI Perjuangan dengan perolehan suara sebesar 112.768. Dilanjutkan dengan Golkar yang mendapat perolehan suara sebesar 107.662. PDI Perjuangan, PAN, Golkar dan ke 22 partai politik saling berebut pendukung dari 696.595 orang pemilih yang mempunyai latar belakang sosial, ekonomi, agama, dan pendidikan berbeda. PDI Perjuangan, PAN, Golkar kembali bersaing karena mereka merupakan partai yang terbuka, meskipun berdasarkan hasil pemilu tahun 2004 yang lalu PDI Perjuangan lebih diterima banyak orang.


97

Adapun rincian perolehan suara PDI Perjuangan, PAN dan Golkar per Kecamatan : Tabel 3 Hasil Perbandingan Ketiga Partai Dalam Rekapitulasi Perhitungan Suara Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 Di Kabupaten Klaten Kecamatan PDI Perjuangan PAN GOLKAR Jumlah % Jumlah % Jumlah % Suara Suara Suara Prambanan 10.008 38,7 % 2.678 10,4 % 3.826 14,8 % Gantiwarno 8.067 39,8 % 2.662 13,1 % 3.356 16,6 % Wedi 9.689 35,5 % 6.267 23,0 % 4.946 18,1 % Bayat 12.147 39,7 % 4.248 13,9 % 4.228 13,8 % Cawas 15.079 47,8 % 2.856 9,0 % 5.882 18,6 % Trucuk 14.925 37,4 % 4.495 11,3 % 7.807 19,5 % Kalikotes 5.761 31,6 % 5.965 32,7 % 2.876 15,8 % Kebonarum 4.133 37,8 % 2.295 21,0 % 1.347 12,3 % Jogonalan 15.716 52,2 % 4.382 14,6 % 3.077 10,2 % Manisrenggo 9.772 44,0 % 1.118 5,0 % 3.314 14,9 % Karangnongko 7.099 38,9 % 1.763 9,7 % 1.963 10,8 % Ngawen 6.066 24,0 % 8.066 31,9 % 2.271 9,0 % Ceper 13.957 40,7 % 6.300 18,4 % 4.736 13,8 % Pedan 12.072 47,5 % 3.460 13,6 % 2.764 10,9 % Karangdowo 11.349 44,7 % 1.779 7,0 % 6.308 24,9 % Juwiring 10.375 31,8 % 5.524 16,9 % 6.523 20,0 % Wonosari 15.215 43,9 % 4.108 11,9 % 5.588 16,1 % Delanggu 9.025 38,0 % 4.735 19,9 % 4.200 17,7 % Polanharjo 8.053 35,5 % 3.963 17,5 % 3.977 17,5 % Karanganom 7.472 28,8 % 4.577 17,7 % 4.683 18,1 % Tulung 9.409 34,2 % 5.838 21,2 % 5.024 18,3 % Jatinom 11.916 37,9 % 6.485 20,6 % 5.401 17,2 % Kemalang 6.858 35,1 % 4.273 21,9 % 2.283 11,7 % Klaten Selatan 8.768 38,4 % 4.099 18,0 % 3.518 15,4 % Klaten Tengah 7.783 32,3 % 4.449 18,5 % 4.228 17,6 % Klaten Utara 8.825 35,0 % 6.383 25,3 % 3.536 14.0 % Jumlah 279562 112.768 107.662 Berdasarkan rincian perolehan suara PDI Perjuangan per Kecamatan diatas diperoleh gambaran bahwa PDI Perjuangan mampu memperoleh suara terbanyak. Pada daerah pemilihan tersebut PDI Perjuangan bersaing dengan PAN dan Partai Golkar, dimana masing-masing partai politik tersebut sama-sama bersifat terbuka.


98

PAN meskipun termasuk partai Islam tetapi bersifat modernis tidak hanya memperoleh suara dari masyarakat yang tergabung dalam Muhammadiyah tapi juga dari masyarakat yang tertarik dengan program dari PAN dan karena tokoh utamanya yaitu Amin Rais. Sedangkan PDI Perjuangan dan Partai Golkar merupakan partai nasionalis yang sifatnya sekuler menerima dukungan dari orang-orang yang menjunjung tinggi nasionalisme dan orang-orang yang menginginkan perbaikan kehidupan seperti petani dan tukang becak, terutama untuk PDI Perjuangan. (Rincian perolehan suara per Kecamatan semua partai dapat dilihat pada lampiran hal). PDI Perjuangan berhasil memperoleh kemenangan dalam perolehan suara pemilu tahun 2009, di beberapa daerah yang merupakan basis PDI Perjuangan di Kabupaten Klaten, yakni : Wonosari, Karangdowo, Pedan, Ceper, Manisrenggo, Jogonalan, dan Cawas. Kemenangan perolehan suara PDI Perjuangan terbesar terjadi di daerah Jogonalan, yakni sebesar 52,2%. PDI Perjuangan memang di beberapa daerah mendapatkan suara mayoritas dalam pelaksanaan pemilu, tetapi di daerah Ngawen dan Kalikotes yang merupakan basis massa Muhammadiyah, PDI Perjuangan mengalami kekalahan dalam perolehan suara dari PAN. Hasil perolehan suara PDI Perjuangan pada pelaksanaan pemilihan umum, tidak bisa lepas begitu saja dari beberapa faktor yang mendukung kemenangan perolehan suara PDI Perjuangan Kabupaten Klaten pada pelaksanaan pemilihan umum 2009. Faktor-faktor yang paling utama dalam mendukung kemenangan perolehan suara PDI Perjuangan dalam pelaksanaan pemilihan umum 2009 di Kabupaten Klaten, adalah :


99

Pertama, hadirnya tokoh idola. Pada pemilu 2009 PDI Perjuangan Kabupaten Klaten memanfaatkan Sukarno dalam bentuk gambar-gambar dan kenyataannya dalam setiap putaran kampanye gambar Bung Karno mendominasi gambar lainnya. Figur Sukarno ini memiliki kharisma tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Klaten. Dalam pemilu 2009, kehadiran tokoh idola dialihkan dengan melibatkan keluarga Bung Karno yaitu Megawati Soekarno Putri yang menjadi jurkam pemilu 2009 di Kabupaten Klaten. Kehadiran mereka menjadi faktor utama dari jumlah massa yang besar untuk mendukung PDI Perjuangan. Dimanapun kampanye PDI Perjuangan yang menampilkan kedua tokoh tersebut selalu dikunjungi oleh massa yang melimpah. Kedua, PDI Perjuangan sebagai partainya “wong cilik”. Partai yang tidak membedakan ras, usia, agama dan tingkatan ekonomi. Posisi PDI Perjuangan yang mampu menyebut dirinya sebagai partai masa depan, partai yang membela wong cilik. Sehingga PDI Perjuangan mampu menarik dan mendapat dukungan generasi muda. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Klaten untuk mendukung dan bersimpati pada PDI Perjuangan, karena mereka merasa partai yang berlambangkan kepala banteng bermulut putih ini membela dan dianggap sebagai simbol perlawanan rakyat yang tertindas pada masa pemerintahan Orde Baru, sehingga banyak anggota masyarakat yang bersimpati pada PDI Perjuangan.


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Dari uraian rumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa kemenangan PDI Perjuangan dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009 di Kabupaten Klaten : 1. Pada pelaksanaan pemilihan umum 2009, beberapa upaya yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kabupaten Klaten untuk memenangkan pemilihan umum, berupa : pembentukan panitia pemenangan pemilu, pembentukan program kerja, kaderisasi, pendirian posko gotong royong, pemasangan pamflet, umbul-umbul, bendera dan poster, pemilihan isu-isu yang akan disampaikan pada pelaksanaan kampanye, pemilihan juru bicara kampanye dan pemilihan tempat kampanye. Usaha-usaha yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kabupaten Klaten pada

pelaksanaan

pemilihan

umum

2009,

ternyata

berhasil

memenangkan perolehan suara PDI Perjuangan di Kabupaten Klaten sebesar 40,1%, dari 696.595 orang peserta pemilu. 2. Meningkatnya

keterlibatan

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

pemilihan umum, menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aktifitas para kader dan simpatisan PDI Perjuangan, yang secara sukarela mendirikan posko-posko. Selain pembangunan posko PDI Perjuangan, para

100


101

pendukung PDI Perjuangan juga melakukan pemasangan umbul-umbul, pamflet, bendera dan poster yang berisi ajakan pada para anggota masyarakat untuk memilih PDI Perjuangan pada pelaksanaan pemilu 2009. Dari simpatisan PDI Perjuangan ini diharapkan pada pemilihan umum 2009 di Kabupaten Klaten PDI Perjuangan dapat memenangkan perolehan suara. Adapun program-program untuk bersosialisasi dengan masyarakat Kabupaten Klaten melalui kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial dan pengajian, tujuannya agar masyarakat dapat mengenali bagaimana PDI Perjuangan Kabupaten Klaten. Program tersebut diharapkan masyarakat merasa simpati dan mendukung untuk kemenangan PDI Perjuangan pada pemilihan umum 2009. 3. Wujud kemenangan PDI Perjuangan pada pelaksanaan pemilu 2009, didukung oleh beberapa faktor antara lain : Pada pemilu 2009 PDI Perjuangan Kabupaten Klaten memanfaatkan Sukarno dalam bentuk gambar-gambar dan kenyataannya dalam setiap putaran kampanye gambar Bung Karno mendominasi gambar lainnya. PDI Perjuangan sebagai partainya “wong cilik”. Partai yang tidak membedakan ras, usia, agama dan tingkatan ekonomi. Posisi PDI Perjuangan yang mampu menyebut dirinya sebagai partai masa depan, partai yang membela wong cilik. Sehingga PDI Perjuangan mampu menarik dan mendapat dukungan generasi muda. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Klaten untuk mendukung dan bersimpati pada PDI Perjuangan, karena mereka merasa partai yang berlambangkan


102

kepala banteng bermulut putih ini membela dan dianggap sebagai simbol perlawanan rakyat yang tertindas pada masa pemerintahan Orde Baru, sehingga banyak anggota masyarakat yang bersimpati pada PDI Perjuangan. B. Saran 1. PDI Perjuangan sendiri sebaiknya mempunyai ruangan atau tempat dokumen-dokumen dan buku-buku tentang PDI Perjuangan. Supaya dokumen yang dimiliki oleh PDI Perjuangan Kabupaten Klaten dapat disimpan dengan baik, dan juga mudah untuk mencarinya. Karena selama penulis dalam mencari data selalu kesulitan dalam mencarinya, data selalu tidak ada dan kurang lengkap. 2. PDI Perjuangan sebagai partai politik perlu mempertahankan konsolidasi dan citra partai yang sudah baik untuk memenangkan pemilu selanjutnya. Alasannya konsolidasi dan citra partai merupakan modal utama dari suatu partai politik dalam memperkuat partai dan menarik simpati masyarakat pemilih. 3. Citra partai yang baik dapat dipertahankan dengan mewujudkan keinginan atau harapan rakyat melalui program atau kegiatan yang dibuat sesuai keinginan rakyat pemilih. Selain itu, kesungguhan dari calon-calon anggota Legislatif dalam memperjuangkan harapan dan keinginan rakyat perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh karena pada saat pemilu legislatif lalu hal itu menjadi perhatian serius dari


103

masyarakat pemilih. Mengingat sebagian dari masyarakat pada saat itu mulai berpikir kritis dan belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya.


DAFTAR PUSTAKA Adriana, Elisabeth. dkk. (1991). PDI dan Prospek Pembangunan Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Andi Sotjono (Ed.). (2000). Tragedi Megawati Revisi Politik Massa di Indonesia. Yogyakarta: Tarawang. Ahmad, Bahar. (1996). Biografi Megawati Soekarnoputri 1993-1996. Yogyakarta: PT Pena Cendekia. Amir Macmud. (1984). Undang-Undang dan Peran Rakyat. Jakarta: Alam PRISMA. Donnell, Guillermo. dkk. (1993). Transisi Menuju Demokrasi. Jakarta: Pustaka LP3ES. Gottschalk, Louis. (1986). Menuju Sejarah (terj). Jakarta: UI Press. Hairun Salim. dkk. (1999). Tujuh Mesin Pendulang Suara Perkenalan Prediksi Harapan Pemilu 1999. Yogyakarta: LKIS. Haris, Syamsudin. dkk. (1998). Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Kansil, C.S.T. (1986). Memahami Pemilihan Umum dan Referendum. Jakarta: Radar Jaya. Koten, Y. F. (2010). Partisipasi Politik. Flores: Ledalore. Kuntowijoyo. (1995). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya. Miriam Budiardjo. (1982). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.

104


105

_______. (1996). Demokrasi Di Indonesia Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi Pancasila. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. _______. (2000). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. _______. (1982). Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Gramedia. Mohammad Najib. (2005). Pemilu 2004 dan Ekperimentasi Demokrasi. Yogyakarta: KPU Yogyakarta. Noer, Noer. (1983). Pengantar ke Pemikiran Politik. Jakarta: CV Rajawali. Nung Runua. (1998). Dinamika Politik Indonesia. Jakarta: PT Rena Pariwara. Riswanda Imawan. (1998). Membedah Politik Orde Baru. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Rusli Karim. (1983). Perjalanan Partai Politik di Indonesia. Jakarta: CV. Rajawali. Sudirman, Achmadi (1999). Lima Tahun KOMNAS HAM Catatan Wartawan. Jakarta: Forum Akal Sehat dan INPI. Syaifullah Fatah. (1998). Bangsa Saya Yang Menyebalkan. Bandung: Rosdakarya PT Remaja. Tim SPES (ed). (1992). Pemilihan Umum Kesempatan Untuk Memberi Dan Memperoleh Legitimasi Politik. Jakarta: Gramedia. Widodo Suprianto. (1998). Proposal Kemenangan Suara PDI Perjuangan Dalam Pemilu 1999. Yogyakarta: STPD APMD Yogyakarta. Yunan Nasution. (1953). Konstituante Parlemen dan Pemilihan Umum. Jakarta: Pustaka Antara.


106

Zulkifli, Arif. (1996). PDI di Mata Golongan Menengah Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Surat Kabar : Lukman Arif. (2004). KPU Sahkan Hasil Pemilu Legislatif 2004 Golkar Pengumpul Suara Terbanyak. Kedaulatan Rakyat, Kamis Pon 6 Mei 2004. Bernas, “DPC PDI-P Beri Penghargaan PAC”, Jumat Pahing, tanggal 30 April 2009. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Klaten Periode 20012006. Dokumen PDI Perjuangan Tentang Evaluasi Hasil Akhir Tahun 1999 dan Prospeknya Memasuki Era Dasawara Abad ke-21. Joglo Pos, Bentrokan Antar Pendukung Parpol di Daerah Jalan Diponegoro, 2 Juni 2009. Joglo Pos, Bupati Coret Usulan Anggaran Babonisasi Ribuan Siswa SD Gagal Terima Babon, Kamis Wage, tanggal 27 Mei 2004. Joglo Pos, Megawati – Hasyim Hanya Unggul di Klaten, Senin 12 Juli 2004. Kedaulatan Rakyat, Hindari Perpecahan Dalam Pilpres Elemen Pemuda Sepakat Dukung Mega–Hasyim, Senin 7 Juni 2004. Kompas, Partai-Partai Politik Indonesia Idiologi Strategi dan Program, Jakarta, PT Gramedia, 1999. Konferensi Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Klaten periode 2006-2010.


107

Laporan Kegiatan DPC PDI Kabupaten Klaten masa bakti tahun 2004-2009, dalam konpercab PDI Klaten, 2009. Laporan Kegiatan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten tahun 2006-2009. Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasil Kongres I PDI- P di Semarang. Laporan Kegiatan DPC PDI-P Kabupaten Klaten 2006-2010. LPJ DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten Periode 2006-2010. Pemilihan Umum tahun 2009 KPU Kabupaten Klaten Pesan Harian Ketua Umum DPP PDI 1993-1998, No: X/V/KETUM/IV/1997. Sugito. (2004). Kekalahan Perolehan Kursi PDIP dalam Skala Nasional Tidak Lepas dari Kondisi di Daerah. Bernas, 20 April 2004. Tempo, PDI dan Pemilu, 25 Desember 1993. Tim Fokus Media, Undang-Undang Politik 2003, Bandung : Fokus Media.

Narasumber: Wawancara dengan Bapak Kris, 25 September 2014. Wawancara dengan Bapak Sutarjo, 24 Agustus 2014 dan keterangan tertulis dari Sumardinah, 15 November 1993. Wawancara dengan Bapak FX. Suyatno sebagai Ketua Ranting Partai , tanggal 25 Agustus 2014. Wawancara dengan Bapak Iwan

sebagai ketua PAC Kabupaten Klaten,

tanggal 18 September 2014. Wawancara dengan Bapak Iwan sebagai Satgas, tanggal 19 September 2014.


Wawancara dengan Bapak Widodo, tanggal 5 September 2014. Wawancara dengan Bapak Suminto, tanggal 22 Agustus 2014. Wawancara dengan Bapak Jaka Susilo, tanggal 30 Agustus 2014. Wawancara dengan Bapak Windarto, tanggal 3 September 2014.

Internet : http://id.m.wikipedia.org/wiki/Historiografi http://www.republika.co.id/berita/pemilu/info-kpu/13/12/01/mx4ftjmerangsang-partisipasi-politik-masyarakat-adalah-tugas-parpol Http://news.okezone.com/read/2013/09/06/95/861587/partai-politik-dansikap-aspirasi-masyarakat Http://id.shvoong.com/law-and-politics/1853630-hak-kebebasanberpendapat-bagi-setiap/ diakses 26 Oktober 2010. Http://partai.info/pemilu2009/ diakses 28 Oktober 2010

108


Lampiran 1 SILABUS Nama Sekolah Kelas/Semester Mata Pelajaran

: SMA N 1 Klaten : XI/2 : Sejarah

1. Standar Kompetensi : Menganalisis Perkembangan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Pada Masa Reformasi Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Indikator Penilaian Pembelajaran Teknik Bentuk Contoh Instrumen 1.1 Menganalisis 1. Upaya PDI Tes Uraian Tes Tertulis Kegiatan Tatap  Mendeskripsikan perkembangan Perjuangan dalam Muka: upaya PDI pemilihan umum meraih Siswa Perjuangan dalam di Indonesia kemenangan pada memperhatikan meraih kemenangan pemilu legislatif penjelasan materi pada pemilu legislatif tahun 2009 di tentang tahun 2009 di Kabupaten Klaten : perkembangan Kabupaten Klaten Terbentuknya PDI pemilihan umum di  Mendeskripsikan Perjuangan, Indonesia. dukungan Persiapan yang Penugasan masyarakat bagi dilakukan PDI Terstruktur: kemenangan PDI Perjuangan, Siswa diberi tugas Perjuangan pada Strategi yang kliping tentang materi pemilu legislatif dilakukan PDI perkembangan tahun 2009 di Perjuangan pemilihan umum di Kabupaten Klaten 2. Dukungan Indonesia.  Mendeskripsikan masyarakat bagi Kegiatan Mandiri wujud kemenangan kemenangan PDI tidak terstruktur: yang berhasil diraih Perjuangan pada Siswa menganalisis PDI Perjuangan pada pemilu legislatif perkembangan pemilu legislatif tahun 2009 di pemilihan umum di tahun 2009 di Kabupaten Klaten : Indonesia melalui Kabupaten Klaten Bidang pengabdian studi pustaka dan masyarakat, internet. Pendekatan PDI Perjuangan terhadap masyarakat Kabupaten Klaten,

Alokasi Waktu 1 JP

Sumber, Alat, dan Bahan Belajar 1. Sumber : KPU, Komisi Pemilihan Umum jilid 1 dan , KPU Klaten, 2009. Adriana, Elisabeth. Dkk. (1991). PDI dan Prospek Pembangunan Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Zulkifli, Arif. (1996). PDI di Mata Golongan Menengah Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Karim, Rusli. (1983). Perjalanan Partai Politik di Indonesia. Jakarta: CV. Rajawali. 2. Alat : White board, Gambar, Laptop.


Partisipasi Masyarakat dalam pemilu 3. Wujud kemenangan PDI Perjuangan dalam pemilu tahun 2009 di Kabupaten Klaten : Faktorfaktor yang mendorong kemenangan PDI Perjuangan, Keberhasilan PDI Perjuangan dalam pemilu tahun 2009, Hasil perolehan suara pemilu

3. Bahan : Papan Tulis, Spidol, Power Point.

Yogyakarta, 29 Desember 2014 Mengetahui, Kepala Sekolah

...................................

Guru Mata Pelajaran

............................................


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah

: SMA N 1 Klaten

Mata Pelajaran

: Sejarah

Kelas / Semester

: XI / 2

Alokasi Waktu

: 45 menit

I. Standar Kompetensi Menganalisis perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa reformasi.

II. Kompetensi Dasar Menganalisis perkembangan pemilihan umum di Indonesia.

III. Indikator 1. Kognitif a. Produk 1) Menjelaskan kemenangan PDI Perjuangan dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009 di Kabupaten Klaten. b. Proses 1) Menganalisis upaya PDI Perjuangan dalam meraih kemenangan pada pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Klaten. 2) Mengidentifikasi dukungan masyarakat bagi kemenangan PDI Perjuangan pada pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Klaten. 3) Mendeskripsikan wujud kemenangan yang berhasil diraih PDI Perjuangan pada pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Klaten. 2. Afektif a. Karakter Jujur, kreatif, disiplin dan tanggung jawab. b. Keterampilan Sosial Kerjasama, toleransi dan menghargai pendapat orang lain.


3. Psikomotor (Tindakan) Menulis artikel tentang perkembangan pemilihan umum di Indonesia.

IV. Tujuan Pembelajaran ( TP ) Siswa mampu : 1. Kognitif a. Produk 1) Menjelaskan kemenangan PDI Perjuangan dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009 di Kabupaten Klaten. b. Proses 1) Menganalisis upaya PDI Perjuangan dalam meraih kemenangan pada pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Klaten. 2) Mengidentifikasi dukungan masyarakat bagi kemenangan PDI Perjuangan pada pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Klaten. 3) Mendeskripsikan wujud kemenangan yang berhasil diraih PDI Perjuangan pada pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Klaten. 2. Afektif a. Karakter Jujur, kreatif, disiplin dan tanggung jawab. b. Keterampilan Sosial Kerjasama, toleransi dan menghargai pendapat orang lain. 3. Psikomotor (Tindakan) Menulis artikel tentang perkembangan pemilihan umum di Indonesia.

V. Materi Pembelajaran 1. Upaya PDI Perjuangan dalam meraih kemenangan pada pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Klaten. a. Terbentuknya PDI Perjuangan b. Persiapan yang dilakukan PDI Perjuangan c. Strategi yang dilakukan PDI Perjuangan


2. Dukungan masyarakat bagi kemenangan PDI Perjuangan pada pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Klaten. a. Bidang pengabdian masyarakat b. Pendekatan PDI Perjuangan terhadap masyarakat Kabupaten Klaten c. Partisipasi Masyarakat dalam pemilu 3. Wujud kemenangan PDI Perjuangan dalam pemilu tahun 2009 di Kabupaten Klaten. Hasil pemilu tahun 2009 menunjukkan bahwa PDI Perjuangan Kabupaten Klaten perolehan suaranya unggul di semua daerah pemilihan. Total perolehan suara dari PDI Perjuangan di Kabupaten Klaten sebesar 279.562 suara. Seperti pemilu tahun 2004 PDI Perjuangan kembali bertemu dan bersaing dengan partai-partai seperti PAN dan Golkar. Pada pemilu tahun 2009 PAN berada di urutan kedua setelah PDI Perjuangan dengan perolehan suara sebesar 112.768. Dilanjutkan dengan Golkar yang mendapat perolehan suara sebesar 107.662. PDI Perjuangan, PAN, Golkar dan ke 22 partai politik saling berebut pendukung dari 696.595 orang pemilih yang mempunyai latar belakang sosial, ekonomi, agama, dan pendidikan berbeda. PDI Perjuangan, PAN, Golkar kembali bersaing karena mereka merupakan partai yang terbuka, meskipun berdasarkan hasil pemilu tahun 2004 yang lalu PDI Perjuangan lebih diterima banyak orang. PDI Perjuangan berhasil memperoleh kemenangan dalam perolehan suara pemilu tahun 2009, di beberapa daerah yang merupakan basis PDI Perjuangan di Kabupaten Klaten, yakni : Wonosari, Karangdowo, Pedan, Ceper, Manisrenggo, Jogonalan, dan Cawas. Kemenangan perolehan suara PDI Perjuangan terbesar terjadi di daerah Jogonalan, yakni sebesar 52,2%. PDI Perjuangan memang di beberapa daerah mendapatkan suara mayoritas dalam pelaksanaan pemilu, tetapi di daerah Ngawen dan Kalikotes yang merupakan basis massa Muhammadiyah, PDI Perjuangan mengalami kekalahan dalam perolehan suara dari PAN. Keberhasilan PDI Perjuangan dalam pemilu tahun 2009, adalah : Adanya dukungan dari anggota masyarakat Kabupaten Klaten yang menginginkan


kelancaran

pelaksanaan

pemilu

2009.

Adanya

partisipasi

warga

masyarakat Kabupaten Klaten, yang bersedia menjadi saksi dalam penghitungan suara. Adanya dukungan dari anggota masyarakat yang menginginkan pelaksanaan pemilihan umum 2009, berjalan jujur dan adil, berupa pembentukan Tim Pemantau Pemilu 2009.

VI. Model dan Metode Pembelajaran  Model : “Kooperatif tipe Jigsaw”  Metode : Ceramah Diskusi Tanya jawab Presentasi

VII. Strategi Pembelajaran Kegiatan 1. Kegiatan Awal a. Apersepsi Guru mengucapkan salam, mengisi daftar kelas, berdoa bersama siswa dan mempersiapkan materi ajar. b. Orientasi Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. c. Motivasi Guru memberikan gambaran mengenai pemilu di Indonesia. 2. Kegiatan Inti a. Eksplorasi  Guru menjelaskan perkembangan pemilihan umum di Indonesia.  Guru dan siswa menyebutkan perkembangan pemilihan umum di Indonesia. b. Elaborasi  Guru meminta siswa membentuk 5

Waktu

2 menit

2 menit 2 menit

4 menit

15 menit


kelompok (1 kelompok terdiri atas 4-5 orang).  Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda-beda.  Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan (tentang perkembangan pemilihan umum di Indonesia).  Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian/sub bab yang sama bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan sub bab yang mereka dapat.  Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang sub bab yang mereka kuasai dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan sungguhsungguh.  Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi.  Siswa yang belum mengerti diberi kesempatan untuk bertanya. c. Konfirmasi  Materi penting yang belum disampaikan oleh siswa yang presentasi di depan kelas, ditambahkan lagi oleh guru.  Jawaban siswa yang benar diberi apresiasi.  Jawaban siswa yang kurang tepat diperbaiki dan diberi penguatan. 3. Penutup a. Menyimpulkan Guru memberi kesimpulan secara keseluruhan atas materi yang sudah dibahas. b. Refleksi Siswa melakukan refleksi untuk menggali

10 menit

5 Menit

3 menit


nilai-nilai yang di dapat dari mempelajari materi tersebut. c. Tindak Lanjut Guru memberikan tugas pribadi untuk dikerjakan di rumah.

2 menit

VIII. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran Sumber

:



KPU, Komisi Pemilihan Umum jilid 1 dan , KPU Klaten, 2009.



Adriana Elisabeth Sukamto, dkk, PDI dan Prospek Pembangunan Politik, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1991.



Arif Zulkifli, PDI di Mata Golongan Menengah Indonesia, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1996.



Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Jakarta, CV. Rajawali, 1983.

Alat

:



White board



Gambar



Laptop

Bahan

:



Power point



Spidol



Gambar

IX. Penilaian, Teknik Penilaian dan Tindak Lanjut a. Penilaian Portofolio No

1 2 3 4

Kelompok

Jumlah Nilai Tugas


b. Penilaian Penampilan/partisipasi Presentasi Kelompok : Kelompok : NO

Nama Siswa

Kejelasan Kata-kata

Menjawab

NILAI Bertanya Berpendapat

Total Nilai

Nilai Akhir Total niali :3

1 2 3 4 5 c. Penilaian Tertulis  Essay  Cek point  Nilai

: 50 : 50 : Total Skor

d. Penialain Sikap/Karakter Nama Siswa : .... No Aspek yang di nilai 1 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2

Skor 3

4

5

Kedisiplinan Kerjasama Kejujuran Kreatifitas Tanggung jawab Toleransi

e. Penilaian Psikomotor No Aspek Yang Dinilai 1. Isi 2. Ketepatan Waktu 3. Pengaturan pengetikan 4. Keterangan: Baik mendapat skor 1 Tidak Baik mendapat skor 0

Baik

f. Nilai akhir kognitif 60% + akfektif 30% + 10% psikomotor

Tidak Baik


g. Tindak lanjut 1. Siswa dinyatakan berhasil apabila tingkat pencapaiannya minimal KKM 70%. 2. Memberikan program remidi untuk siswa yang tingkat pencapaiannya kurang dari KKM 70%. 3. Memberikan pengayaan bagi siswa yang pencapaiannya lebih. X. Evaluasi Hasil a. Soal Uraian 1. Deskripsikan upaya atau persiapan PDI Perjuangan untuk meraih kemenangan pada pemilu tahun 2009 di Kabupaten Klaten ? 2. Deskripsikan dukungan masyarakat bagi kemenangan PDI Perjuangan pada pemilu tahun 2009 di Kabupaten Klaten ? 3. Deskrispsikan wujud kemenangan PDI Perjuangan dalam pemilu tahun 2009 di Kabupaten Klaten? Kunci Jawaban: 1. Upaya atau persiapan yang dilakukan PDI Perjuangan dalam menghadapi pemilu tahun 2009 lebih matang dari persiapan menjelang pemilu tahun 2004. Persiapan tersebut meliputi : konsolidasi organisasi, konsolidasi program, konsolidasi kader dan simpatisan, serta berbagai sosialisasi. Sosialisasi tersebut meliputi sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD, sosialisasi SK DPP PDI-P No. 267 dan 304 tentang penjaringan dan penyaringan Calon Anggota Legislatif kepada pengurus dan kader partai. Juga sosialisasi tata cara pencoblosan tanda gambar partai politik kepada kader, simpatisan dan sebagian warga. Selain itu, PDI-P juga menempatkan petugas partai sebagai saksi di PPK, PPS, dan TPS sesuai dengan yang diharapkan. 2. Di sini masyarakat Kabupaten Klaten turut serta memberikan/ikut serta dalam memberi dukungan suara kepada calon atau partai politik. Partisipasi lainya adalah dalam bentuk kontak/hubungan langsung dengan penjabat pemerintah. Partisipasi dengan mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik dan partisipasi dengan melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintahan. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum, menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Hal ini ditunjukkan pada masyarakat Kabupaten Klaten dengan jumlah penduduk 1.238.276 orang yang ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2009. 3. Wujud kemenangan yang diraih PDI Perjuangan Kabupaten Klaten perolehan suaranya unggul di semua daerah pemilihan. Total perolehan suara dari PDI Perjuangan di Kabupaten Klaten sebesar 279.562 suara.


Seperti pemilu tahun 2004 PDI Perjuangan kembali bertemu dan bersaing dengan partai-partai seperti PAN dan Golkar. Pada pemilu tahun 2009 PAN berada di urutan kedua setelah PDI Perjuangan dengan perolehan suara sebesar 112.768. Dilanjutkan dengan Golkar yang mendapat perolehan suara sebesar 107.662. PDI Perjuangan, PAN, Golkar dan ke 22 partai politik saling berebut pendukung dari 696.595 orang pemilih yang mempunyai latar belakang sosial, ekonomi, agama, dan pendidikan berbeda. PDI Perjuangan, PAN, Golkar kembali bersaing karena mereka merupakan partai yang terbuka, meskipun berdasarkan hasil pemilu tahun 2004 yang lalu PDI Perjuangan lebih diterima banyak orang. PDI Perjuangan berhasil memperoleh kemenangan dalam perolehan suara pemilu tahun 2009, di beberapa daerah yang merupakan basis PDI Perjuangan di Kabupaten Klaten, yakni : Wonosari, Karangdowo, Pedan, Ceper, Manisrenggo, Jogonalan, dan Cawas. Kemenangan perolehan suara PDI Perjuangan terbesar terjadi di daerah Jogonalan, yakni sebesar 52,2%. PDI Perjuangan memang di beberapa daerah mendapatkan suara mayoritas dalam pelaksanaan pemilu, tetapi di daerah Ngawen dan Kalikotes yang merupakan basis massa Muhammadiyah, PDI Perjuangan mengalami kekalahan dalam perolehan suara dari PAN. b. Portofolio Soal: Tulislah artikel tentang pemilihan umum di Indonesia tahun 2009 di daerahmu dengan ketentuan maksimal 5 halaman diketik 1,5 spasi dengan batas pengumpulan 2 hari.

Yogyakarta, 28 Februari 2015

Lambertus Dodik Prasetyo NIM: 101314026 Mengetahui, Dosen Pembimbing

Guru Pamong

....................................

................................


Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

UNIVERSITAS SANATA DHARMA Mrican, Tromol Pos 29 Yogyakarta 55002. Telp (0274) 513301, 515352, Fax. (0274) 562383

No : 400/Pnlt/Kajur/JPIPS/VIII/2014 Lamp : ___ Hal : Permohonan Izin Penelitian Kepada Yth. Ketua KPU Kabupaten Klaten Dengan hormat, Dengan ini kami memohonkan ijin bagi mahasiswa kami, Nama No. Mahasiswa Program Studi Jurusan Semester

: Lambertus Dodik Prasetyo : 101314026 : Pendidikan Sejarah : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial : 9 ( Sembilan )

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka persiapan penyusunan Skripsi/Makalah, dengan ketentuan sebagai berikut: Lokasi Waktu Topik /Judul

: KPU Kabupaten Klaten : Bulan Agustus - September 2014 : Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 di Daerah Pemilihan I kabupaten Klaten.

Atas perhatian dan ijin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Yogyakarta, 12 Agustus 2014 u. b. Dekan Ketua Jurusan Pendidikan IPS

Indra Darmawan, S. E., M. Si.

Tembusan : 1. ...................... 2. Dekan FKIP


Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

UNIVERSITAS SANATA DHARMA Mrican, Tromol Pos 29 Yogyakarta 55002. Telp (0274) 513301, 515352, Fax. (0274) 562383

No : 400/Pnlt/Kajur/JPIPS/VIII/2014 Lamp : ___ Hal : Permohonan Izin Penelitian Kepada Yth. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten Dengan hormat, Dengan ini kami memohonkan ijin bagi, Nama No. Mahasiswa Program Studi Jurusan Semester

: Lambertus Dodik Prasetyo : 101314026 : Pendidikan Sejarah : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial : 9 ( Sembilan )

untuk melakukan penelitian dalam rangka persiapan penyusunan Skripsi/Makalah, dengan ketentuansebagai berikut: Lokasi Waktu Topik /Judul

: DPC PDI-P Kabupaten Klaten : Bulan Agustus - September 2014 : Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 di Daerah Pemilihan I Kabupaten Klaten.

Atas perhatian dan ijin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Yogyakarta, 12 Agustus 2014 u. b. Dekan Ketua Jurusan Pendidikan IPS

Indra Darmawan, S. E., M. Si.

Tembusan : 1. ........................ 2. Dekan FKIP


K◎ ⅣIISI PEPttLIIIAN UMUM

HABUPttEN KLATEN

201‐ 4

cl・ K laten,22 Scpte,■ わ

KAlfO12.32'461■ X/2014 ｀Omё F '472「 KP∵ ‐ 1´

KCPada i Ytli Dckaj■

anlpi,a,1:‐

Polihal

il)CI!1lllilく

,i■

an penclitil、

c.q`Kc‐

っ

1,II事二Skl・ ilDSi ヽ

t」

￨'(lkulttiヽ tヒ 1■

ll lllヽ ltl i)eiltlidikan Kestlrutl:ldを〕

JIIru、 an l)cndiclik〔 tn ll)S

nivcrsitas Sを intlia Dh[]「

ntt d

di∼ ral([trta Yo■ 、

′

卜/1cnindak ttnitlti Surat sau(1(1l a no]110ri 4←

)011)111t/K`Ⅲ ll1/Jl)J:)S'VIII12()14

siaP(111 al)gktl pじ「 AsusttlS 201l tぜ lltang pcrlllohonan ttin Pcnclltiを 111 dalanlド al バ is、、 :Rla13を ti」 :い ′ tiSt11lall SkFil〕ヽヽlaktil`!h〔 li KPU Kabじ lpatcn Klaten,い 1)じ

[:tllgま

、 1 12

1‐

I

NalRl:1

2

Nol:lttlヽ

3.

1)rosi allぅ Sttl(li

4. 5,

i.uurl-,ci'lr.ts Dod Itt. . l-lr)16

::1 1lsis、、

ili

i)cntljcl il
i'endiriikan l1mri l'cltSctltItltatt SosiirI 9 (Serrbilarr)

il111、 ISti11 、

Scnlじ siCr

IDengalつ￨￨)￨￨(allli dapat illCncl・

111la dan akan lllclllballttl nlahasis、

(itiltilll nlelakukaln tlttil illCilgadakan pcllClitia■

scrta pclnsti111:)ula!〕

va、vallcaltl dali pcngambilan dokllnlclltを ol)scl vasi, 、 sI(lipsi、 11ltllai btll[キ

I〕

rヽ

lr1';i.5gl\ i)

gし lstus

￨(lta 〔

15i Scbagai s)'alを

vtl tじ「SCbllt

clc1lstl l cttra

11 1〕 C ll)tlStll｀ :in

s,d,SCIDtcinbCr 2014 delRsain.iti(itli:

'tl(c11lcllangan I):Iltal Dcl〕 loklaSi indoncsia Peliuangan(1)DI―

])cttli〔 1lRttan)I)alani :

lモ ltnili1lal■ lJn311llぅ

I´

ぜgislatif

Dcnllkiall tlnttlk lヽ

1じ

l｀ allun

111ltti n、

2009 di Daeral11)elllllillan i KabliPtttcn l(latcn・

`lklum


DAFTAR NAMA CALON LEGISLATIF PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN KLATEN TH 2009-2014 NO NAMA LENGKAP 1 AGUS RIYANTO 2 ANDRI WAHYU DEWANTO, SSos 3 TRI HANDAYANI, Spd. 4 HENI WIDIATI 5 AGUS BUDI MULYANTO, SH 6 DJOKO SOEBROTO 7 A M HERYUDONO N, MBA 8 EKO PRASETYO, SE 9 SUTARJO 10 SUCIANIK, SE 11 Drs. WIDODO HADI ISMOYO 12 HARTANTO

JABATAN PARTAI SEKRETARIS DPC KETUA PAC KLATEN TENGAH

ALAMAT LENGKAP Mayungan RT 02/RW 02, Trunuh, Klaten Selatan, Klaten. Gang Sangihe No. 27, Sikenong, Klaten Tengah, Klaten.

SEKRETARIS RANTING DEPWAN SEKRETARIS PAC WEDI KETUA PAC KADER PARTAI KETUA PAC JOGONALAN WK. KETUA PAC DEPWAN WK. KETUA PAC KETUA PAC MANISRENGGO

13

DIDIK AHMADI

KETUA PAC PRAMBANAN

14

ARIS WIDIHARTO, SE

15 16 17

Ir. ELIK HARSANA GIGIT SUGITO, S Sos TOMMI NUSWANTARYADI P, SE Drs. SRIYANTO DWI MURNI HANDAYANI, S Sos H. HERU HARYANTO

WK. KETUA PAC MANISRENGGO WK. KETUA PAC PRAMBANAN WK. KETUA PAC KEMALANG KETUA PAC POLANHARJO

Macanan Baru RT 06/RW 01, Karanganom, Klaten Utara. Jl. Mayor Kusmanto No. 18, Semangkak, Klaten Tengah. Mundu, RT 17/RW 08, Brangkal, Wedi, Klaten. Birit, RT 03/RW 02, Birit, Wedi, Klaten. Jl. Mriwis No. 34, Bareng, Klaten Tengah, Klaten. Sumberan RT 20/RW 08, Bakung, Jogonalan, Klaten. Sawahan RT 05/RW 02, Jogoprayan, Gantiwarno, Klaten. Jatirejo RT 13/RW 06, Borangan, Manisrenggo, Klaten. Somokaton RT 19/RW 10, Karangnongko, Klaten. Remeng Kidul RT 09/RW 04, Tlogo Watu, Kemalang, Klaten. Jl. Candi Sewu No. 09, RT 19/RW 06, Tlogo, Prambanan, Klaten. Jatirejo, RT 13/RW 06, Borangan, Manisrenggo, Klaten.

18 19 20

Sukoharjo, RT 02/RW 07, Bugisan, Prambanan, Klaten. Papringan, RT 18/RW 08, Keputran, Kemalang, Klaten. Demangan, Jimus, Polanharjo, Klaten.

WK. KETUA DPC WK. SEKRETARIS DPC

Gatak Sari, RT 01/RW 01, Karangan, Karanganom, Klaten. Surobayan, RT 04/RW 01, Gedaren, Jatinom, Klaten.

BENDAHARA PAC

Suratmanan, RT 08/RW 03, Kranggan, Karanganom, Klaten.


21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

BAMBANG SUPRAPTO TAVIV HIDAYATI BAGYO SUPRIYANTO ANIK SULISTYOWATI ANDI KUSUMA NUGRAHA, SE ANDY PURNOMO, SH Drs. HARJANTO SRI LESTARI, S Psi Drs. JANGGAN GUNANTO Ir. TUGIMAN BIMO SINUGROHO, SE

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

ARIS PRABOWO, SE DIDIK WIJAYANTO DJARWANTO AGUS PUJIATMA KADARWATI, SH PASRIN RATSANGKA, SH BAMBANG SENA BIROWA EDY SASONGKO HARTANTI, SH JOKO PURNOMO, SE Drs. AGUS SUPRIYANTO RUDI ISWANTO

POLANHARJO WK. KETUA PAC BENDAHARA RANTING KADER PARTAI WAKIL KETUA PAC KADER PARTAI KETUA PAC WONOSARI WK. KETUA DPC WAKIL KETUA PAC KETUA PAC JUWIRING KETUA PAC CEPER WK. SEKRETARIS PAC DELANGGU SEKRETARIS PAC WONOSARI KETUA RANTING KETUA PAC PEDAN BENDAHARA PAC WK. KETUA DPC KETUA PAC CAWAS KETUA PAC KARANGDOWO WK. KETUA DPC DEPWAN WK. KETUA PAC PEDAN WK. KETUA PAC CAWAS SEKRETARIS PAC TRUCUK

Banyusri, RT 12/RW 04, Krajan, Jatinom, Klaten. Kembangsari, Sorogaten, Tulung, Klaten. Sabrang, RT 02/RW 06, Karangan, Karanganom, Klaten. Ponggok, RT 01/RW 03, Nganjat, Polanharjo, Klaten. Mendungan, RT 02/RW 02, Kapungan, Polanharjo, Klaten. Jumeneng, RT 05/RW 04, Teloyo, Wonosari, Klaten. Sidomulyo, RT 05/RW 04, Gatak, Delanggu, Klaten. Karangwuni, RT 12/RW 04, Gondangsari, Juwiring, Klaten. Kemiri, RT 03/RW 05, Tlogo Randu, Juwiring, Klaten. Pokak, RT 01/RW 03, Ceper, Klaten. Dongkolan, RT 01/RW 02, Delanggu. Ngreden, RT 08/RW 05, Wonosari, Klaten. Dongkolan, RT 03/RW 02, Delanggu, Klaten. Ngrendeng Kidul, Sobayan, Pedan, Klaten. Bitaran, RT 12/RW 5, Ngolodono, Karangdowo, Klaten. Gesing, RT 02/RW 03, Jatipuro, Trucuk, Klaten. Noyotrunan, Cawas, Klaten. Kalitengah, RT 02/RW 01, Karangdowo, Klaten. Gombang, RT 01/RW 01, Gombang, Cawas, Klaten. Jambakan, RT 13/RW 05, Jambakan, Bayat. Gandekan, RT 14/RW 06, Keden, Pedan, Klaten. Cawas, RT 02/RW 01, Cawas, Klaten. Rejodani, RT 14/RW 05, Karang Pakel, Trucuk, Klaten.

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI DAFTAR TERPILIH DPR JATENG I

: Tjahjo Kumolo, SH

(48,869)

JATENG II

: Hj. Noor Hani’ah, SH

(25,195)

JATENG III

: Drs. H. Imam Suroso, MM

(88,599)

Evita Nursanty JATENG IV

JATENG V

JATENG VI

JATENG VII

: Ir. Bambang Wuryanto, MBA

JATENG IX

(49,000)

: Puan Maharani

(242,504)

Nusyirman Soejono, ST

(27,428)

Aria Bima

(24,607)

: Ir. Sudjadi

(55,991)

Ina Ammania

(36,451)

: Ganjar Pranowo

(65,864)

: Budiman Sudjatmiko, M.Sc, M.Phil

(36,429) (96,830)

Adisatrya Suryo Sulisto

(52,834)

: Dr. Muhammad Prakosa

(65,162)

Dewi Aryani Hilman, S.Sos, M.Si JATENG X

(117,035)

Mangara M. Siahaan

Drs. Utut Adianto JATENG VIII

(63,116)

: Drs. H. Sumaryoto Prof. Dr. Hendrawan Supratikno

(42,377) (59,808) (29,685)

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI PEROLEHAN SUARA DPRD Heni Widiati

: 6.499

Klaten 1

Agus Riyanto

: 6.421

Klaten 1

Aris Widiharto, Se

: 6.315

Klaten 2

Eko Prasetyo, Se

: 4.834

Klaten 2

Gigit Sugito, S.Sos

: 4.511

Klaten 2

Andi Kusuma Nugraha, Se

: 7.118

Klaten 3

Drs. Sriyanto

: 6.854

Klaten 3

H. Heru Haryanto

: 4.137

Klaten 3

Andy Purnomo, SH

: 14.588

Klaten 4

Ir. H. Tugiman

: 6.530

Klaten 4

Drs. Janggan Gunanto

: 3.549

Klaten 4

Bambang Sena Birowa

: 10.174

Klaten 5

Hj. Kadarwati, SH., MH

: 7.655

Klaten 5

Hartanti, SH., M.Si

: 6.399

Klaten 5

Edy Sasongko

: 5.441

Klaten 5


Tabel l Susunan Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten Hi S五 Haiini Hび yanto W Y. Nanang Marjianto, M.Pd

1

JABATAN

NAMA

NO

:

Ketua

つ４

Wakil Ketua BiCang Politik

dan

Pemenangan Pemilu ０，

idodo Hadilsmoシリ Drs.C.Ⅵ ア

Wakil Ketua Bidang

Keanggotaan

dan Organisasi Sutario Harri Pramono

4.

Ⅵ″ ε 山【 il Kctua Bidallg ldeologi

くυ

Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi

6

Edi Sasongko

7

Hj. Kadarwati, SH. M.Hum

8.

Jよ a Susilo

Wakll Ketua Bidang Pemuda Mahasiswa,Pcttar dan o R ___ Wakil Kema Bidang Pemberdayaan Pcrempuan ‐ Wakil Ketua Bidang Buruh, Tani

9

Drs.H.S五 yanto

Wakil Kcma Bidang Hulem,HANII

10.

Bambang Suprapto

Wよ il

dan Nelayan

うん

13. 14. 15.

Azus Riyanto Drs.HariantO Dwi Mumi Handayani Azus Puiiatma Agus Wibowo

dan Advokasi Ketua Bidang Pcmbang■ lllan Dacrah dan Pemcril■ tallan OTDA

Schetans Wakil Sckret誼 s Bidang lnternal Wakil Sekretaris Bidang Eksternal Bendahara LVakil Bendahara


Tabel2 Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 Di Kabupaten Klaten PENYA]IAN INFO

RTYIASI PO

LITIK

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah :Nama partai

279562 112768

Parta Demokras lndohes a Perjuangan IPartal Amanat Naslonal :Partal Go ongan Karya lPartal Kead lan Sejahtera lPartal Kebanqk tan Banqsa

Partai Nasional Bantenq Kemerdekaan Pa rta Damai Sejahtera rta Merdeka

Pa rta Pa

rta

Parta Parta

Parta Parta

Partai Partai Partai Partai Partai Partai

Karya Peduli Bangsa Bulan Bintang Nasional Indonesia Marhaenisme Bintang Reformasi Penegak Demokrasi Indonesia Keadilan Dan Persatuan Indonesia Pe

2JO

G ANTIいノ ARNO

107662

15′

500

ヽ ″EDI

4272フ

6′

100

BAYAT

6′

196

TOTAL SUARA

696.595

penghasilqljeba.gjan..besal pe!-duduk.. -Pertanian denqan sub sektor

S-u.mb-el

(ALIKOTES

i

1′

1%

8

(EBONARUM

:

1′

00/0

9

10GONAIAN

1′

0ツ Ъ

10

0′

90/0

0′

99b

MANISRENGG0 くARANGNONGK0 ヽGAW[N

0′

60/0

0′ 40/0

][PER DEDAN

0,40/O

KA

0′

396

0′

30/0

0′

30/0

0′

3ツ Ъ

0′

20/0

0,19も 0′

1%

0′

19も

1000/O

」unllah iaki laki berhak meml‖

h

Jumlah perempuan berhak memilih lumlah rumah tangga di permukiman kumuh Banyaknya pesantren

1.238.2761orang 281 4461rt 128 1001rt

* !e-f?nig.l. ......

O rt

2.163:buah 1.6851buah 131 buah 36 buah

Jumlah masjid

lumlah surau/langgar Jumlah gereja/kapel kristen protestan Jumlah gereja/kapel katolik Jumlah pura Jumlah vihara Keperluan air minum/memasak bersumber dari Keperluan air mandi/cuci bersumber dari Rumah tangga yang memiliki televisi Keadaan ekonomi penduduk secara umum

.

Tanaman Pangan 383 2511orang 407 1851orang 4ibua h

41 buah 51buah

Sumur/oerici Sum urlperigi 110.687:rt C

ukup

I

7

Data Potensi Desa(BPS 2009 Jumlah penduduk Jumiah rumah tanqqa Jumlah rumah tanooa Dertanian

RUCUK

6

196

860 702 568

rAヽハ /AS

976 3′ 99b 3′

3014 2833 2289 2187 1943 1856 1652 1034

Perhimpunan Indonesia Baru Sarikat Indonesia Buruh Sosial Demokrat Persatuan Demokrasi Kebangsaan Persatuan Daerah Patriot Pancasiia Persatuan Nahdlatul Ummah

PRAMBANAN

16′

4132

lopo r

I No INama Kecamatan i

40′ 1シ Ъ

42509 27115 27083 7629 7184 7023 6316 5947

Parta Persatuan Pembanqunan Partai Demokrat

Pa

perce n

Sua ra

RING

ヽ /ONOSARI ハ

:

NGGU LANHAR」 O

RANGANOM TULUNG 」 ATINOM KEMALANG KLATEN SELATAN KLATEN TENGAH KLATEN UTARA

:

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI Tabel 3 Penyajian Informasi Politik Kecamatan Prambanan Dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Klaten Nama Partai

Suara


Percen

No.

Nama Desa

10.008

38,7%

1

KEBON DALEM KIDUL


3.826

14,8%

2

PERENG


2.678

10,4%

3

KOTESAN


2.644

10,2%

4

SENGON


1.741

6,7%

5

CUCUKAN

Partai Demokrat

1.424

5,5%

6

SANGGRAHAN


762

2,9%

7

GENENG


530

2,1%

8

KEMUDO


413

1,6%

9

TAJI


327

1,3%

10

TLOGO


305

1,2%

11

BUGISAN


223

0,9%

12

KOKOSAN


191

0,7%

13

KEBON DALEM LOR

Partai Merdeka

142

0,5%

14

BRAJAN


139

0,5%

15

RANDUSARI


92

0,4%

16

JOHO


91

0,4%


57

0,2%


53

0,2%


52

0,2%

Partai Pelopor

43

0,2%


36

0,1%


28

0,1%


27

0,1%

25.832

100%

TOTAL SUARA

Data : KPU Klaten

Prambanan, PDI Perjuangan memperoleh 10.008 suara, Golkar memperoleh 3.826 suara, dilanjutkan PAN yang memperoleh 2.678 suara. Jumlah suara sah seluruh partai politik mencapai 25.832 suara. Berdasarkan rincian perolehan suara PDI Perjuangan per Kecamatan diatas diperoleh gambaran bahwa PDI Perjuangan mampu memperoleh suara terbanyak. Pada daerah pemilihan tersebut PDI Perjuangan bersaing dengan Partai Golkar dan PAN, dimana masing-masing partai politik tersebut sama-sama bersifat terbuka.

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI Tabel 4 Penyajian Informasi Politik Kecamatan Gantiwarno Dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Klaten Nama Partai

Suara

Percen

No.

Nama Desa


8.067

39,8%

1

KATEKAN


3.356

16,6%

2

KERTEN


2.662

13,1%

3

NGANDONG


1.523

7,5%

4

KRAGILAN


805

4,0%

5

JOGOPRAYAN

Partai Demokrat

723

3,6%

6

KARANGTURI


682

3,4%

7

GENTAN


522

2,6%

8

GESIKAN


490

2,4%

9


327

1,6%

10

MLESE SAWIT

Partai Pelopor

285

1,4%

11

MUTIHAN


185

0,9%

12


140

0,7%

13

MURUH BATURAN


124

0,6%

14

CEPORAN


62

0,3%

15

JABUNG


61

0,3%

16

TOWANGSAN


46

0,2%


41

0,2%


38

0,2%


38

0,2%

Partai Merdeka

30

0,1%


23

0,1%


21

0,1%


20

0,1%

20.271

100%

TOTAL SUARA

Data : KPU Klaten

Gantiwarno, PDI Perjuangan memperoleh 8.067 suara, Golkar memperoleh 3.356 suara, dilanjutkan PAN memperoleh 2.662 suara. Jumlah suara sah seluruh partai politik mencapai 20.271 suara. Berdasarkan rincian perolehan suara PDI Perjuangan per Kecamatan diatas diperoleh gambaran bahwa PDI Perjuangan mampu memperoleh suara terbanyak. Pada daerah pemilihan tersebut PDI Perjuangan bersaing dengan PAN dan Partai Golkar, dimana masing-masing partai politik tersebut sama-sama bersifat terbuka.

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI Tabel 5 Penyajian Informasi Politik Kecamatan Wedi Dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Klaten Nama Partai

Suara

Percen

No.

Nama Desa


9.689

35,5%

1

PESU


6.267

23,0%

2

DENGKENG


4.946

18,1%

3

TANJUNGAN


1.934

7,1%

4

PASUNG

Partai Demokrat

1.150

4,2%

5

BRANGKAL


566

2,1%

6

PACING


453

1,7%

7

KADILANGGON


403

1,5%

8

KALIGAYAM


340

1,2%

9

MELIKAN


310

1,1%

10

JIWO WETAN


203

0,7%

11

KADIBOLO


163

0,6%

12

TROTOK


158

0,6%

13

SEMBUNG


114

0,4%

14

SUKOREJO


104

0,4%

15

BIRIT


87

0,3%

16

PANDES

Partai Pelopor

73

0,3%

17


67

0,2%

18

GADUNGAN CANAN


64

0,2%

19

KALITENGAH

Partai Merdeka

62

0,2%


33

0,1%


28

0,1%


25

0,1%


20

0,1%

27.259

100%

TOTAL SUARA

Data : KPU Klaten

Wedi, PDI Perjuangan memperoleh 9.689 suara, PAN memperoleh 6.267 suara, dilanjutkan Golkar yang memperoleh 4.946 suara. Jumlah suara sah seluruh partai politik mencapai 27.259 suara. Berdasarkan rincian perolehan suara PDI Perjuangan per Kecamatan diatas diperoleh gambaran bahwa PDI Perjuangan mampu memperoleh suara terbanyak. Pada daerah pemilihan tersebut PDI Perjuangan bersaing dengan PAN dan Partai Golkar, dimana masing-masing partai politik tersebut sama-sama bersifat terbuka.

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI Tabel 6 Penyajian Informasi Politik Kecamatan Bayat Dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Klaten Nama Partai

Suara


Percen

No.

Nama Desa

12.147

39,7%

1

BOGEM


4.248

13,9%

2

NENGAHAN


4.228

13,8%

3

JARUM


4.200

13,7%

4

NGERANGAN

Partai Merdeka

1.227

4,0%

5

JAMBAKAN


799

2,6%

6

DUKUH


752

2,5%

7

BANYURIPAN


734

2,4%

8

BELUK

Partai Demokrat

660

2,2%

9

PASEBAN


375

1,2%

10

KRIKILAN


319

1,0%

11

KEBON


205

0,7%

12

GUNUNG GAJAH


158

0,5%

13


103

0,3%

14

TEGALREJO TALANG


68

0,2%

15

TAWANGREJO


68

0,2%

16

WIRO


65

0,2%

17

JOTANGAN

Partai Pelopor

62

0,2%

18

KRAKITAN


56

0,2%


42

0,1%


37

0,1%


35

0,1%


23

0,1%


19

0,1%

30.630

100%

TOTAL SUARA

Data : KPU Klaten

Bayat, PDI Perjuangan memperoleh 12.147 suara, PAN memperoleh 4.248 suara, dilanjutkan Golkar yang memperoleh 4.228 suara. Jumlah suara sah seluruh partai politik mencapai 30.630 suara. Berdasarkan rincian perolehan suara PDI Perjuangan per Kecamatan diatas diperoleh gambaran bahwa PDI Perjuangan mampu memperoleh suara terbanyak. Pada daerah pemilihan tersebut PDI Perjuangan bersaing dengan PAN dan Partai Golkar, dimana masing-masing partai politik tersebut sama-sama bersifat terbuka.

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI Tabel 7 Penyajian Informasi Politik Kecamatan Cawas Dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Klaten Nama Partai

Suara


Percen

No.

Nama Desa

15.079

47,8%

1

KARANGASEM


5.882

18,6%

2

BURIKAN


2.856

9,0%

3

NANGGULAN


1.534

4,9%

4

BENDUNGAN

Partai Merdeka

1.377

4,4%

5

TUGU


975

3,1%

6

KEDUNGAMPEL

Partai Demokrat

956

3,0%

7

BAWAK


578

1,8%

8

BAREPAN


304

1,0%

9

PAKISAN


283

0,9%

10

BALAK


279

0,9%

11

CAWAS


267

0,8%

12

PLOSOWANGI


211

0,7%

13

BARAN


179

0,6%

14

TIRTOMARTO

Partai Pelopor

154

0,5%

15

JAPANAN


139

0,4%

16

TLINGSING


138

0,4%

17


119

0,4%

18

MLESE GOMBANG


70

0,2%

19

POGUNG


61

0,2%

20

BOGOR


56

0,2%


31

0,1%


27

0,1%


16

0,1%

31.571

100%

TOTAL SUARA

Data : KPU Klaten

Cawas, PDI Perjuangan memperoleh 15.079 suara, Golkar memperoleh 5.882 suara, dilanjutkan PAN yang memperoleh 2.856 suara. Jumlah suara sah seluruh partai politik mencapai 31.571 suara. Berdasarkan rincian perolehan suara PDI Perjuangan per Kecamatan diatas diperoleh gambaran bahwa PDI Perjuangan mampu memperoleh suara terbanyak. Pada daerah pemilihan tersebut PDI Perjuangan bersaing dengan PAN dan Partai Golkar, dimana masing-masing partai politik tersebut sama-sama bersifat terbuka.

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI Tabel 8 Penyajian Informasi Politik Kecamatan Trucuk Dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Klaten Nama Partai

Suara


Percen

No.

Nama Desa

14.925

37,4%

1

KARANGPAKEL


7.807

19,5%

2

WANGLU


4.495

11,3%

3

TRUCUK


3.140

7,9%

4

KALIKEBO


2.069

5,2%

5

GADEN

Partai Merdeka

1.932

4,8%

6

PLANGGU


1.492

3,7%

7

PUNDUNGSARI

Partai Demokrat

1.078

2,7%

8

SAJEN


1.001

2,5%

9

PULUHAN


403

1,0%

10

KRADENAN


302

0,8%

11

SABRANG LOR


195

0,5%

12

JATIPURO


155

0,4%

13

WONOSARI


150

0,4%

14

MIRENG


134

0,3%

15

BERO


115

0,3%

16

MANDONG


106

0,3%

17

Partai Pelopor

91

0,2%

18

SUMBER PALAR


72

0,2%


64

0,2%


61

0,2%


60

0,2%


49

0,1%


43

0,1%

39.939

100%

TOTAL SUARA

Data : KPU Klaten

Trucuk, PDI Perjuangan memperoleh 14.925 suara, Golkar memperoleh 7.807 suara, dan dilanjutkan PAN yang memperoleh 4.495 suara. Jumlah suara sah seluruh partai politik mencapai 39.939 suara. Berdasarkan rincian perolehan suara PDI Perjuangan per Kecamatan diatas diperoleh gambaran bahwa PDI Perjuangan mampu memperoleh suara terbanyak. Pada daerah pemilihan tersebut PDI Perjuangan bersaing dengan PAN dan Partai Golkar, dimana masing-masing partai politik tersebut sama-sama bersifat terbuka.

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI Tabel 9 Penyajian Informasi Politik Kecamatan Kalikotes Dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Klaten Nama Partai

Suara

Percen

No.

Nama Desa


5.965

32,7%

1

JIMBUNG


5.761

31,6%

2

NGEMPLAK


2.876

15,8%

3

KALIKOTES


1.244

6,8%

4

KRAJAN


564

3,1%

5

TAMBONGWETAN

Partai Demokrat

495

2,7%

6

GEMBLEGAN


489

2,7%

7

JOGOSETRAN


122

0,7%


100

0,5%


85

0,5%


76

0,4%


75

0,4%


59

0,3%


57

0,3%


52

0,3%


49

0,3%


33

0,2%

Partai Merdeka

31

0,2%


19

0,1%

Partai Pelopor

17

0,1%


16

0,1%


14

0,1%


11

0,1%

7

0,0%

18.217

100%

Partai Persatuan Nahdlatul Ummah TOTAL SUARA

Data : KPU Klaten

Kalikotes, PDI Perjuangan memperoleh 5.761 suara, PAN memperoleh 5.965 suara, dan dilanjutkan Golkar yang memperoleh 2.876 suara. Jumlah suara sah seluruh partai politik mencapai 18.217 suara. Berdasarkan rincian perolehan suara PDI Perjuangan per Kecamatan diatas diperoleh gambaran bahwa PDI Perjuangan mampu memperoleh suara dibawah partai PAN dan disusul Partai Golkar.

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI Tabel 10 Penyajian Informasi Politik Kecamatan Kebonarum Dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Klaten Nama Partai

Suara

Percen

No.

Nama Desa


4.133

37,8%

1

BASIN


2.295

21,0%

2

GONDANG


1.347

12,3%

3

PLUNENG


872

8,0%

4

NGRUNDUL


604

5,5%

5

MALANGJIWAN

Partai Demokrat

347

3,2%

6

MENDEN


328

3,0%

7

KARANGDUREN


287

2,6%


260

2,4%


92

0,8%


61

0,6%


54

0,5%


45

0,4%


36

0,3%


32

0,3%

Partai Pelopor

28

0,3%


23

0,2%

Partai Merdeka

22

0,2%


21

0,2%


15

0,1%


11

0,1%


10

0,1%


8

0,1%


6

0,1%

10.937

100%

TOTAL SUARA

Data : KPU Klaten

Kebonarum, PDI Perjuangan memperoleh 4.133 suara, PAN memperoleh 2.295 suara, dan Golkar memperoleh 1.347 suara. Jumlah suara sah seluruh partai politik mencapai 10.937 suara. Berdasarkan rincian perolehan suara PDI Perjuangan per Kecamatan diatas diperoleh gambaran bahwa PDI Perjuangan mampu memperoleh suara terbanyak. Pada daerah pemilihan tersebut PDI Perjuangan bersaing dengan PAN dan Partai Golkar, dimana masingmasing partai politik tersebut sama-sama bersifat terbuka.

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI Tabel 11 Penyajian Informasi Politik Kecamatan Jogonalan Dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Klaten Nama Partai

Suara


Percen

No.

Nama Desa

15.716

52,2%

1

SOMOPURO


4.382

14,6%

2

TITANG


3.077

10,2%

3

TANGKISAN POS


1.672

5,6%

4

REJOSO


1.636

5,4%

5

GONDANGAN

Partai Demokrat

898

3,0%

6

BAKUNG


409

1,4%

7

NGERING


375

1,2%

8

PAKAHAN


271

0,9%

9

SUMYANG


267

0,9%

10

KARANGDUKUH


235

0,8%

11

PLAWIKAN


228

0,8%

12

KRAGUMAN


214

0,7%

13

GRANTING


193

0,6%

14

PRAWATAN


93

0,3%

15

WONOBOYO

Partai Pelopor

82

0,3%

16

DOMPYONGAN


80

0,3%

17

Partai Merdeka

57

0,2%

18

JOTON TAMBAKAN


51

0,2%


42

0,1%


41

0,1%


30

0,1%


30

0,1%


21

0,1%

30.100

100%

TOTAL SUARA

Data : KPU Klaten

Jogonalan, PDI Perjuangan memperoleh 15.716 suara, PAN memperoleh 4.382 suara, dan dilanjutkan Golkar yang memperoleh 3.077 suara. Jumlah suara sah seluruh partai politik mencapai 30.100 suara.

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI Tabel 12 Penyajian Informasi Politik Kecamatan Manisrenggo Dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Klaten Nama Partai

Suara

Percen

No.

Nama Desa


9.772

44,0%

1

TASKOMBANG


3.321

14,9%

2

SOLODIRAN


3.314

14,9%

3

NANGSRI


1.791

8,1%

4

BORANGAN


1.118

5,0%

5

BARUKAN

Partai Demokrat

597

2,7%

6

TANJUNGSARI


495

2,2%

7

KRANGGAN


400

1,8%

8

LESES


263

1,2%

9

KEBONALAS


169

0,8%

10

BENDAN


152

0,7%

11

TIJAYAN


146

0,7%

12

SUKORINI

Partai Pelopor

139

0,6%

13

KECEMEN


123

0,6%

14

NGEMPLAK SENENG


110

0,5%

15

SAPEN


68

0,3%

16

KEPURUN


66

0,3%


33

0,1%

Partai Merdeka

32

0,1%


32

0,1%


31

0,1%


29

0,1%


18

0,1%


14

0,1%

22.233

100%

TOTAL SUARA

Data : KPU Klaten

Manisrenggo, PDI Perjuangan memperoleh 9.772 suara, PKB dengan perolehan suara 3.321, dan Golkar memperoleh 3.314 suara. Jumlah suara sah seluruh partai politik mencapai 22.233 suara.

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI Tabel 13 Penyajian Informasi Politik Kecamatan Karangnongko Dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Klaten Nama Partai

Suara

Percen

No.

Nama Desa


7.099

38,9%

1

GUMUL


4.472

24,5%

2

BANYUAENG


1.963

10,8%

3

KADILAJO


1.763

9,7%

4

SOMOKATON


540

3,0%

5

JETIS


534

2,9%

6

KARANGNONGKO

Partai Demokrat

437

2,4%

7

JAGALAN


260

1,4%

8

DEMAKIJO


218

1,2%

9

BLIMBING


184

1,0%

10

KANOMAN

Partai Pelopor

178

1,0%

11

GEMAMPIR


98

0,5%

12

LOGEDE


76

0,4%

13

JIWAN


58

0,3%

14

NGEMPLAK


57

0,3%


57

0,3%


52

0,3%


50

0,3%

Partai Merdeka

44

0,2%


27

0,1%


26

0,1%


21

0,1%


14

0,1%


10

0,1%

18.238

100%

TOTAL SUARA

Data : KPU Klaten

Karangnongko, PDI Perjuangan memperoleh 7.099 suara, PKB memperoleh 4.472 suara, dan dilanjutkan Golkar memperoleh 1.963 suara. Jumlah suara sah partai politik seluruhnya mencapai 18.238 suara.

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI Tabel 14 Penyajian Informasi Politik Kecamatan Ngawen Dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Klaten Nama Partai

Suara

Percen

No.

Nama Desa


8.066

31,9%

1

DUWET


6.066

24,0%

2

GATAK


3.027

12,0%

3

MANJUNG


2.811

11,1%

4

SENDEN


2.271

9,0%

5

NGAWEN


1.413

5,6%

6

KAHUMAN

Partai Demokrat

568

2,2%

7

KWAREN


273

1,1%

8

PEPE


103

0,4%

9

MANJUNGAN


99

0,4%

10

TEMPURSARI


86

0,3%

11

MAYUNGAN


62

0,2%

12

CANDI REJO


62

0,2%

13

DRONO

Partai Pelopor

59

0,2%


57

0,2%


54

0,2%


40

0,2%

Partai Merdeka

37

0,1%


29

0,1%


27

0,1%


17

0,1%


13

0,1%


10

0,0%

9

0,0%

25.259

100,0%

Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan TOTAL SUARA

Data : KPU Klaten

Ngawen, PAN memperoleh 8.066 suara, PDI Perjuangan memperoleh 6.066 suara, dan PPP memperoleh 3.027 suara. Jumlah suara sah seluruh partai politik mencapai 25.259 suara. Berdasarkan rincian perolehan suara PDI Perjuangan per Kecamatan diatas diperoleh gambaran bahwa PDI Perjuangan mampu memperoleh suara dibawah PAN.

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI Tabel 15 Penyajian Informasi Politik Kecamatan Ceper Dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Klaten Nama Partai

Suara


Percen

No.

Nama Desa

13.957

40,7%

1

SREBEGAN


6.300

18,4%

2

PASUNGAN


4.736

13,8%

3

KAJEN


3.352

9,8%

4

JAMBU KIDUL


1.595

4,7%

5

KUJON

Partai Demokrat

1.186

3,5%

6

POKAK


1.184

3,5%

7

MLESE


484

1,4%

8

JOMBOR


294

0,9%

9

DLIMAS


247

0,7%

10

KURUNG


229

0,7%

11

CETAN


143

0,4%

12

TEGALREJO


97

0,3%

13

CEPER


94

0,3%

14

JAMBU KULON


73

0,2%

15

MEGER


71

0,2%

16

KLEPU


49

0,1%

17


40

0,1%

18

NGAWONGGO KUNCEN

Partai Merdeka

37

0,1%


34

0,1%

Partai Pelopor

33

0,1%


30

0,1%


18

0,1%


18

0,1%

34.301

100,0%

TOTAL SUARA

Data : KPU Klaten

Ceper, PDI Perjuangan memperoleh 13.957 suara, dilanjutkan PAN yang memperoleh 6.300 suara, dan PKB memperoleh 4.736 suara. Jumlah suara sah seluruh partai politik mencapai 34.301 suara.

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI Tabel 16 Penyajian Informasi Politik Kecamatan Pedan Dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Klaten Nama Partai

Suara


Percen

No.

Nama Desa

12.072

47,5%

1

TEMUNGWANGI


3.460

13,6%

2

BEJI


2.764

10,9%

3

NGAREN


1.663

6,5%

4

JATIMULYO


1.426

5,6%

5

JETIS WETAN

Partai Merdeka

1.074

4,2%

6

KEDEN

Partai Demokrat

973

3,8%

7

BENDO


558

2,2%

8

TAMBAKBOYO


280

1,1%

9

KEDUNGAN


142

0,6%

10

SOBAYAN


113

0,4%

11

KALANGAN


107

0,4%

12

TROKETON

Partai Pelopor

104

0,4%

13

KALIGAWE


103

0,4%

14

LEMAHIRENG


99

0,4%


95

0,4%


92

0,4%


77

0,3%


70

0,3%


54

0,2%


44

0,2%


30

0,1%


28

0,1%


12

0,0%

25.440

100,0%

TOTAL SUARA

Data : KPU Klaten

Pedan, PDI Perjuangan memperoleh 12.072 suara, PAN memperoleh 3.460 suara, dilanjutkan Golkar yang memperoleh 2.764 suara. Jumlah suara sah seluruh partai politik mencapai 25.440 suara.

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI Tabel 17 Penyajian Informasi Politik Kecamatan Karangdowo Dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Klaten Nama Partai

Suara


Percen

No.

Nama Desa

11.349

44,7%

1

TULAS


6.308

24,9%

2

BULUSAN


1.779

7,0%

3

TUMPUKAN


1.044

4,1%

4

SOKA


909

3,6%

5

KARANGJOHO

Partai Demokrat

837

3,3%

6

RINGINPUTIH


800

3,2%

7

TAMBAK

Partai Merdeka

468

1,8%

8

KARANGDOWO


402

1,6%

9

MUNGGUNG


329

1,3%

10

SENTONO


239

0,9%

11

NGOLODONO


199

0,8%

12

PUGERAN


104

0,4%

13

DEMANGAN


92

0,4%

14

BABADAN


85

0,3%

15

TEGALAMPEL


84

0,3%

16

KARANGTALUN


68

0,3%

17


53

0,2%

18

KARANGWUNGU KUPANG


52

0,2%

19

BAKUNGAN


52

0,2%

Partai Pelopor

37

0,1%


28

0,1%


24

0,1%


21

0,1%

25.363

100,0%

TOTAL SUARA

Data : KPU Klaten

Karangdowo, PDI Perjuangan memperoleh 11.349 suara, dan Golkar memperoleh 6.308 suara, dilanjutkan PAN memperoleh 1.799 suara. Jumlah suara sah seluruh partai politik mencapai 25.363 suara.

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI Tabel 18 Penyajian Informasi Politik Kecamatan Juwiring Dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Klaten Nama Partai

Suara


Percen

No.

Nama Desa

10.375

31,8%

1

TRASAN


6.523

20,0%

2

SAWAHAN


5.524

16,9%

3

JUWIRAN


3.369

10,3%

4

JETIS


2.191

6,7%

5

KETITANG

Partai Demokrat

1.733

5,3%

6

GONDANGSARI


1.308

4,0%

7

SERENAN


268

0,8%

8

TLOGORANDU


191

0,6%

9

BOLOPLERET


184

0,6%

10

TANJUNG


160

0,5%

11

KENAIBAN


146

0,4%

12

BULUREJO


141

0,4%

13

JATEN

Partai Pelopor

107

0,3%

14

MRISEN


100

0,3%

15

PUNDUNGAN


83

0,3%

16

JUWIRING


53

0,2%

17

Partai Merdeka

44

0,1%

18

KWARASAN CARIKAN


41

0,1%

19

TAJI


28

0,1%


27

0,1%


26

0,1%


22

0,1%


20

0,1%

32.664

100,0%

TOTAL SUARA

Data : KPU Klaten

Juwiring, PDI Perjuangan memperoleh 10.375 suara, dilanjutkan Golkar yang memperoleh 6.523 suara, dan PAN memperoleh 5.524 suara. Jumlah suara sah seluruh partai politik mencapai 32.664 suara.

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI Tabel 19 Penyajian Informasi Politik Kecamatan Wonosari Dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Klaten Nama Partai

Suara


Percen

No.

Nama Desa

15.215

43,9%

1

WADUNG GETAS


5.588

16,1%

2

BOTO


4.108

11,9%

3

BULAN


2.429

7,0%

4

NGREDEN

Partai Demokrat

2.230

6,4%

5

JELOBO


1.780

5,1%

6

GUNTING


1.081

3,1%

7

SIDOWARNO


527

1,5%

8

BENER


410

1,2%

9

KINGKANG


193

0,6%

10

TELOYO


185

0,5%

11

PANDANAN


160

0,5%

12

LUMBUNG KEREP


131

0,4%

13

BENTANGAN


114

0,3%

14

DUWET


98

0,3%

15

SEKARAN

Partai Merdeka

84

0,2%

16

SUKOREJO

Partai Pelopor

74

0,2%

17


45

0,1%

18

TEGALGONDO BOLALI


42

0,1%


38

0,1%


34

0,1%


26

0,1%


26

0,1%


23

0,1%

34.641

100,0%

TOTAL SUARA

Data : KPU Klaten

Wonosari, PDI Perjuangan memperoleh 15.215 suara, Golkar memperoleh 5.588 suara, dan dilanjutkan PAN memperoleh 4.108 suara. Jumlah suara sah seluruh partai politik mencapai 34.641 suara.

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI Tabel 20 Penyajian Informasi Politik Kecamatan Delanggu Dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Klaten Nama Partai

Suara

Percen

No.

Nama Desa


9.025

38,0%

1

BOWAN


4.735

19,9%

2

DUKUH


4.200

17,7%

3

JETIS

Partai Demokrat

1.475

6,2%

4

BUTUHAN


1.322

5,6%

5

BANARAN


816

3,4%

6

KARANG


665

2,8%

7

SRIBIT


524

2,2%

8

KRECEK


194

0,8%

9

MENDAK


133

0,6%

10

DELANGGU


93

0,4%

11

SABRANG


90

0,4%

12

TLOBONG


84

0,4%

13

GATAK


78

0,3%

14

KEPANJEN


76

0,3%

15

SEGARAN


49

0,2%

16

SIDOMULYO


40

0,2%

Partai Merdeka

34

0,1%


20

0,1%

Partai Pelopor

20

0,1%


19

0,1%


18

0,1%


16

0,1%


15

0,1%

23.741

100,0%

TOTAL SUARA

Data : KPU Klaten

Delanggu, PDI Perjuangan memperoleh 9.025 suara, PAN memperoleh 4.735 suara, dilanjutkan Golkar yang menempati urutan ketiga yang memperoleh 4.200 suara. Jumlah suara sah seluruh partai politik mencapai 23.741 suara.

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI Tabel 21 Penyajian Informasi Politik Kecamatan Polanharjo Dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Klaten Nama Partai

Suara

Percen

No.

Nama Desa


8.053

35,5%

1

GLAGAH WANGI


3.977

17,5%

2

KAPUNGAN


3.963

17,5%

3

KAUMAN


2.077

9,1%

4

NGARAN

Partai Demokrat

1.900

8,4%

5

BORONGAN


652

2,9%

6

NGANJAT


520

2,3%

7

JIMUS


403

1,8%

8

TURUS


236

1,0%

9

POLAN


181

0,8%

10

KARANGLO


126

0,6%

11

PONGGOK


105

0,5%

12

WANGEN


101

0,4%

13

KEPRABON


95

0,4%

14

KRANGGAN


83

0,4%

15

KEBONHARJO


60

0,3%

16

JANTI


46

0,2%

17

Partai Pelopor

26

0,1%

18

SIDOWAYAH SIDOHARJO


21

0,1%


19

0,1%

Partai Merdeka

17

0,1%


17

0,1%


17

0,1%


13

0,1%

22.708

100,0%

TOTAL SUARA

Data : KPU Klaten

Polanharjo, PDI Perjuangan memperoleh 8.053 suara, Golkar dengan perolehan suara 3.977, dan PAN memperoleh suara 3.963. Jumlah suara sah partai politik seluruhnya mencapai 22.708 suara.

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI Tabel 22 Penyajian Informasi Politik Kecamatan Karanganom Dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Klaten Nama Partai

Suara

Percen

No.

Nama Desa


7.472

28,8%

1

JAMBEYAN


4.683

18,1%

2

JUNGKARE


4.577

17,7%

3

KADIREJO


3.184

12,3%

4

TARUBASAN


1.750

6,8%

5

TROSO


1.223

4,7%

6

BLANCERAN


874

3,4%

7

KUNDEN

Partai Demokrat

785

3,0%

8

BRANGKAL


326

1,3%

9

BEKU


256

1,0%

10

KARANGAN


127

0,5%

11

KARANGANOM


93

0,4%

12

PADAS


91

0,4%

13

SOROPATEN


76

0,3%

14

JURANGJERO


71

0,3%

15

NGABEYAN


60

0,2%

16

GLEDEG

Partai Pelopor

46

0,2%

17


43

0,2%

18

GEMPOL PONDOK


38

0,1%

19

JEBLOG

Partai Merdeka

36

0,1%


32

0,1%


23

0,1%


23

0,1%


15

0,1%

25.904

100,0%

TOTAL SUARA

Data : KPU Klaten

Karanganom, PDI Perjuangan memperoleh 7.472 suara, Golkar memperoleh 4.683 suara, dan dilanjutkan PAN memperoleh 4.577 suara. Jumlah suara sah seluruh partai politik mencapai 25.904 suara.

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI Tabel 23 Penyajian Informasi Politik Kecamatan Tulung Dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Klaten Nama Partai

Suara

Percen

No.

Nama Desa


9.409

34,2%

1

MUNDU


5.838

21,2%

2

SEDAYU


5.024

18,3%

3

POMAH


1.848

6,7%

4

BONO


1.580

5,7%

5

KIRINGAN


1.066

3,9%

6

MAJEGAN

Partai Demokrat

862

3,1%

7

DALANGAN


579

2,1%

8

GEDONGJETIS


468

1,7%

9

SOROGATEN


168

0,6%

10

BEJI


113

0,4%

11

KEMIRI


97

0,4%

12

SUDIMORO


87

0,3%

13

TULUNG


87

0,3%

14

MALANGAN


53

0,2%

15

PUCANG MILIRAN

Partai Pelopor

49

0,2%

16

COKRO


40

0,1%

17


38

0,1%

18

DALEMAN WUNUT


29

0,1%


26

0,1%


19

0,1%

Partai Merdeka

18

0,1%


15

0,1%


14

0,1%

27.527

100,0%

TOTAL SUARA

Data : KPU Klaten

Tulung, PDI Perjuangan memperoleh 9.409 suara, dilanjutkan PAN yang memperoleh 5.838 suara, dan Golkar memperoleh 5.024 suara. Jumlah suara sah seluruh partai politik mencapai 27.527 suara.

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI Tabel 24 Penyajian Informasi Politik Kecamatan Jatinom Dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Klaten Nama Partai

Suara


Percen

No.

Nama Desa

11.916

37,9%

1

BETENG


6.485

20,6%

2

RANDULANANG


5.401

17,2%

3

MRANGGEN


3.119

9,9%

4

JEMAWAN


1.916

6,1%

5

GEDAREN


506

1,6%

6

CAWAN


496

1,6%

7

TIBAYAN

Partai Demokrat

459

1,5%

8

BENGKING


190

0,6%

9

TEMUIRENG


135

0,4%

10

BANDUNGAN

Partai Pelopor

131

0,4%

11

KAYUMAS


122

0,4%

12

SOCOKANGSI


84

0,3%

13

GLAGAH


80

0,3%

14

KRAJAN


78

0,2%

15

JATINOM


69

0,2%

16

BONYOKAN


47

0,1%

17


43

0,1%

18

PANDEYAN PULUHAN


35

0,1%


32

0,1%

Partai Merdeka

29

0,1%


26

0,1%


22

0,1%

9

0,0%

31.430

100,0%


Data : KPU Klaten

Jatinom, PDI Perjuangan memperoleh 11.916 suara, dilanjutkan PAN yang memperoleh 6.485 suara, dan Golkar memperoleh 5.041 suara. Jumlah suara sah seluruh partai politik mencapai 31.430 suara.

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI Tabel 25 Penyajian Informasi Politik Kecamatan Kemalang Dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Klaten Nama Partai

Suara

Percen

No.

Nama Desa


6.858

35,1%

1

BAWUKAN


4.273

21,9%

2

PANGGANG


3.022

15,5%

3

TALUN


2.283

11,7%

4

KENDALSARI


904

4,6%

5

KEPUTRAN


403

2,1%

6

KEMALANG


253

1,3%

7

DOMPOL

Partai Demokrat

249

1,3%

8

TANGKIL

Partai Pelopor

230

1,2%

9

BUMIHARJO


202

1,0%

10

TLOGOWATU


130

0,7%

11

SIDOREJO


112

0,6%

12

BALERANTE


95

0,5%

13

TEGALMULYO


94

0,5%

Partai Merdeka

67

0,3%


60

0,3%


57

0,3%


47

0,2%


45

0,2%


41

0,2%


32

0,2%


25

0,1%


18

0,1%


18

0,1%

19.518

100,0%

TOTAL SUARA

Data : KPU Klaten

Kemalang, PDI Perjuangan memperoleh 6.858 suara, dilanjutkan PAN yang memperoleh 4.273 suara, dan PKB memperoleh 3.022 suara. Jumlah suara sah seluruh partai politik mencapai 19.518 suara.

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI Tabel 26 Penyajian Informasi Politik Kecamatan Klaten Selatan Dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Klaten Nama Partai

Suara

Percen

No.

Nama Desa


8.768

38,4%

1

KAJORAN


4.099

18,0%

2

GLODOGAN


3.518

15,4%

3

NGALAS

Partai Demokrat

1.736

7,6%

4

DANGURAN


1.231

5,4%

5

TRUNUH


809

3,5%

6

SUMBEREJO


743

3,3%

7

MERBUNG


528

2,3%

8

TEGALYOSO


340

1,5%

9

GAYAMPRIT


148

0,6%

10

KARANGLO


140

0,6%

11

NGLINGGI


113

0,5%

12

JETIS


111

0,5%


98

0,4%


70

0,3%


63

0,3%


51

0,2%


49

0,2%

Partai Merdeka

41

0,2%


40

0,2%

Partai Pelopor

35

0,2%


32

0,1%


25

0,1%


23

0,1%

22.811

100,0%

TOTAL SUARA

Data : KPU Klaten

Klaten Selatan, PDI Perjuangan memperoleh 8.768 suara, PAN memperoleh 4.099 suara, dan Golkar memperoleh 3.518 suara. Jumlah suara sah seluruh partai politik mencapai 22.811 suara.

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI Tabel 27 Penyajian Informasi Politik Kecamatan Klaten Tengah Dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Klaten Nama Partai

Suara

Percen

No.

Nama Desa


7.783

32,3%

1

BUNTALAN


4.449

18,5%

2

JOMBORAN


4.228

17,6%

3

GUMULAN


2.343

9,7%

4

MOJAYAN

Partai Demokrat

1.812

7,5%

5

BARENG


1.145

4,8%

6

SEMANGKAK


666

2,8%

7

KABUPATEN


412

1,7%

8

KLATEN


304

1,3%

9

TONGGALAN


171

0,7%


106

0,4%


100

0,4%


99

0,4%


84

0,3%


71

0,3%


65

0,3%

Partai Pelopor

53

0,2%

Partai Merdeka

49

0,2%


43

0,2%


36

0,1%


26

0,1%


17

0,1%


16

0,1%


11

0,0%

24.089

100,0%

TOTAL SUARA

Data : KPU Klaten

Klaten Tengah, PDI Perjuangan memperoleh 7.783 suara, PAN memperoleh 4.449 suara, dilanjutkan Golkar 4.228 suara. Jumlah suara sah partai politik mencapai 24.089.

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI Tabel 28 Penyajian Informasi Politik Kecamatan Klaten Utara Dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Klaten Nama Partai

Suara

Percen

No.

Nama Desa


8.825

35,0%

1

SEKARSULI


6.383

25,3%

2

BARENG LOR


3.536

14,0%

3

KARANGANOM

Partai Demokrat

1.513

6,0%

4

KETANDAN


1.507

6,0%

5

BELANG WETAN


929

3,7%

6

JONGGRANGAN


707

2,8%

7

GERGUNUNG


574

2,3%

8

JEBUGAN


315

1,2%


289

1,1%


110

0,4%


103

0,4%


72

0,3%


59

0,2%


50

0,2%


48

0,2%


48

0,2%


46

0,2%


32

0,1%

Partai Merdeka

32

0,1%

Partai Pelopor

31

0,1%


11

0,0%


11

0,0%

7

0,0%

25.238

100,0%


Data : KPU Klaten

Klaten Utara, partai politik yang berhasil memperoleh suara terbanyak yaitu : PDI Perjuangan dengan perolehan suara 8.825 suara, PAN dengan perolehan suara 6.383, dan Golkar memperoleh suara 3.536. Jumlah suara sah partai politik seluruhnya mencapai 25.238 suara. Berdasarkan rincian perolehan suara PDI Perjuangan per Kecamatan diatas diperoleh gambaran bahwa PDI Perjuangan mampu memperoleh suara terbanyak. Pada daerah pemilihan tersebut PDI Perjuangan bersaing dengan Partai Golkar dan PAN, dimana masingmasing partai politik tersebut sama-sama bersifat terbuka.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Recommend Documents