PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI

EVALUASI PENERAPAN STANDAR PENGELOLAAN PADA SISTEM PENDIDIKAN DI SMA BRUDERAN PURWOREJO

SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi

Oleh: Agustina Handayani NIM: 091324003

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI BIDANG KEAHLIAN KHUSUS PENDIDIKAN EKONOMI JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2013

i




PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk: o Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria pemberi semangat dan jalan o Almarhum Bapakku yang tercinta, BP. Robertus Sutiman semoga Bapak bangga aku telah lulus. o Ibuku tercinta CH Suratmi tetap semangat bu, aku akan membahagiakan ibu. o Yohanes Purwanto, Yuliana Purwanti, Chatarina Tri Hapsari dan Agustinus Widodo o Keluarga Besar Pendidikan Ekonomi 2009 o Almamaterku Universitas Sanata Dharma

iv


MOTTO

Ketika seseorang tidak menghargai kesulitan maka ia juga tidak akan menghargai kebahagiaan

Kemenangan yang seindah – indahnya dan sesukar – sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri. (Ibu Kartini )

“I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best.” Marilyn Monroe

"Distance is not for the fearful, it is for the bold. It's for those who are willing to spend a lot of time alone in exchange for a little time with the one they love. It's for those knowing a good thing when they see it, even if they don't see it nearly enough..." “Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.” H. Jackson Brown Jr.

v


PERI{YATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnyabahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimanalayaknya karya ilmiah.

Yogyakarta,25 Oktober2013

Agustina Handayani

vl


LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUANPUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Yang bertandatangan dibawahini, saya mahasiswaUniversitasSanata Dharma: Nama

: Agustina Handayani

Nomor Mahasiswa

: 091324003

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, sayamemberikankepadaPerpustakaan UniversitasSanataDharmakarya ilmiah sayayangbedudul :

EVALUASI PENERAPAN STANDAR PENGELOLAAN PADA SISTEM PENDIDIKAN DI SMA BRUDERAN PURWOREJO Dangan demikian saya memberikan kepada PerpustakaanUniversitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secaraterbatasdan mempublikasikarmya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selamamencantumkannamasayasebagaipenulis. Demikianpemyataanini sayabuat dengansebenarnya. Dibuat di Yogyakarta PadaTanggal25 Oktober2013 Yang menyatakan /\

t -ta

lryw Agustina Handayani

vll


ABSTRAK EVALUASI PENERAPAN STANDAR PENGELOLAAN PADA SISTEM PENDIDIKAN DI SMA BRUDERAN PURWOREJO Agustina Handayani Universitas Sanata Dharma 2013 Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian antara standar pengelolaan yang meliputi: (1) perencanaan program kerja sekolah; (2) pelaksanaan rencana kerja sekolah; (3) pengawasan dan evaluasi; (4) kepemimpinan sekolah; dan (5) sistem informasi manajemen sekolah dengan fakta yang ada di SMA Bruderan Purworejo. Penelitian dilakukan di SMA Bruderan Purworejo dengan responden kepala sekolah, wakil kepala bidang kurikulum, wakil kepala bidang kesiswaan, wakil kepala bidang hubungan masyarakat, wakil kepala bidang keuangan dan pembiayaan dan wakil kepala bidang sarana dan prasarana. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara observasi dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Model riset evaluasi yang digunakan yaitu Stake’s Countenance Model yang dikembangkan oleh Robert E. Stake. Evaluasi model ini terdiri dari tiga tahapan/ fase yaitu; masukan (antecedents), proses (transactions), dan hasil (outcomes). Data dianalisis dengan membandingkan antara kriteria dengan fakta untuk masing-masing fase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) penerapan perencanaan program kerja di SMA Bruderan sangat baik dan seluruh indikator sudah diterapkan di SMA Bruderan Purworejo; (2) penerapan pelaksanaan rencana kerja di SMA Bruderan Purworejo baik, terindikasi dengan adanya pedoman rencana kerja, sistem penyelenggaraan administrasi yang transparan dan tertulis, sarana dan prasarana yang memadai dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan; (3) penerapan pengawasan dan evaluasi sesuai standar pengelolaan, diantaranya terindikasi dengan adanya program pengawasan, evaluasi diri, evaluasi KTSP, program akreditasi sekolah; (4) penerapan kepemimpinan sekolah untuk kualifikasi khusus dan umum telah memenuhi Standar Kepala Sekolah. Segi kompetensi kewirausahaan kepala sekolah masih kurang dalam menciptakan iklim kewirausahaan; (5) penerapan sistem informasi manajemen di SMA Bruderan Purworejo belum memiliki fasilitas informasi yang efisien, efektif dan mudah diakses oleh seluruh warga sekolah.

viii


ABSTRACT THE EVALUATION OF MANAGEMENT STANDARD ON EDUCATIONAL SYSTEM IN SENIOR HIGH SCHOOL BRUDERAN PURWOREJO Agustina Handayani Sanata Dharma University 2013 The research aims to analyze the appropriateness of the application between management standard which consists of; (1) the plan of school working program; (2) the implementation of school working plan; (3) school supervision and evaluatin; (4) school leadership; (5) information system of school management and the fact in Bruderan High School Purworejo. The research carried in Bruderan High School Purworejo and the respondents consisted of the principal, vice principal of curriculum, vice principal of students affair, vice principal of public relations, vice principal of finance and financing, vice principal of facilities and infrastructure. The technique of data collection was conducted by using interview, observation and documentation. The research is an evaluation research by using qualitative approach. The evaluation research used Stake’s Countenance Model develop by Robert E. Stake. The evaluation research model consists of three stages namely; input (antecedents), processes (transactions) and result (outcomes). Data were analyzed by comparing the criteria with the facts for each phase. The result of the research: (1) the application of planning of school working program has been running very well, all the indicators are applied in Bruderan High School Purworejo; (2) the application of the implementation of school working plan in high school goes well, the school has working plan guidelines, system of administration is transparent and written, facilities and infrastructure are adequate and compliance as it is planned; (3) the implementation of monitoring and evaluation are accordance with the standards of management, such as indicated by the monitoring program, self-evaluation, evaluation of KTSP, school accreditation program; (4) the application of school leadership for special and general qualifications meet the Standards for School management. Principal terms of entrepreneurial competencies are lacking in creating a climate of entrepreneurship; (5) Senior High School Bruderan Purworejo hasn’t got the application of management information systems which can be accessed efficiently, effectively, and easily by the entire school community.

ix


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini ditulis dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi. Penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan skripsi ini tidaklah mungkin terlaksana dengan baik tanpa bimbingan, bantuan, kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak.oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terimakasih kepada : 1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria 2. Romo Dr. Ir. Paulus Wiryono Priyotamtama, S.J., M.Sc. Rektor Universitas Sanata Dharma 3. Bapak Rohandi Ph. D selaku Dekan FKIP Universitas Sanata Dharma 4. Bapak Indra Darmawan S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Pendidikan Ekonomi 5. Ibu Natalina Premastuti B. S.Pd., MPd

selaku Dosen Pembimbing I, atas

segala bimbingan, kepercayaan, kebaikan dan pengarahan dari awal sampai dengan akhir pembuatan skripsi ini 6. Bapak Dr. C. Teguh Dalyono M.S. selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan dan pengarahan dari awal sampai dengan akhir pembuatan skripsi ini. 7. Bapak Y.M.V Mudayen S.Pd., MSc selaku dosen Pendidikan Ekonomi yang telah memberi wejangan-wejangan. 8. Segenap Dosen Pendidikan Ekonomi dan Pendidikan Akuntansi Universitas Sanata Dharma

x


9. Mbak Titin dan Mbak Aris yang telah membantu administrasi dan segala sesuatu dengan sabar. 10. Bapak Drs. Joko Wicoyo, M.Si atas bimbingan dalam penulisan abstrak penulis. 11. Bapak Kepala Sekolah SMA Bruderan, Bapak Sutasmadi, Bruder Albert, Ibu Gien, Bapak Pangarso, Ibu Melania dan seluruh guru SMA Bruderan yang telah memberikan ijin kepada saya untuk penelitian di SMA Bruderan tercinta. 12. Almarhum Bapak tercinta Bapak Robertus Soetiman semoga Bapak bangga disana. Terima kasih atas kasih sayang selama Bapak hidup sampai akhirnya aku belum bisa membalasnya….. 13. Ibuku tercinta CH Suratmi terimakasih atas kesabaran dan kasih sayangnya selama ini. 14. Mas Agustinus Widodo calon suamiku tersayang terimakaih atas segalanya. Kaulah semangatku. I Love you.. 15. Bapak Abraham Slamet, Ibu Agnesia Suwarni sekeluarga terimakasih atas doanya selama ini. 16. Mas Anto, Mbak Yuli, Mbak Tri, Mas Bowo dan Moyo yang telah memberi semangat. 17. Keponakanku Patricia dan Ale yang lucu-lucu. 18. Bapak HP. Noto sekeluarga dan Bapak Taroreh sekeluarga terimakasih atas segala bantuannya. 19. Sahabatku Kylla sekeluarga terimakasih banyak. 20. Sahabat-sahabatku Kylla, Putri, Nana, Nita, Angel, Yanti, Hanun, Silla dan semua teman sekelasku terimakasih atas kerja sama selama ini. 21. Untuk Yohan dan Yunus yang dulu ngantar pulang waktu aku dan Kylla kecelakaan. Terimakasih banyak. 22. Bapak dan ibu kost, terimakasih Bapak dan Ibu atas penjagaan dan masakan-masakan lezat Ibu selama kurang lebih 4 tahun terakhir ini. xi


xii


DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL .................................................................................... HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................... HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................... HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................. HALAMAN MOTTO .................................................................................. PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ...................................................... LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ..................................... ABSTRAK ................................................................................................... ABSTRACT .................................................................................................... KATA PENGANTAR ................................................................................. DAFTAR ISI ................................................................................................ DAFTAR TABEL ......................................................................................... DAFTAR GAMBAR .................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ A. Latar Belakang ............................................................................ B. Identifikasi Masalah .................................................................... 1. Identifikasi Masalah 2. Batasan Masalah ............................................................ 3. Rumusan Masalah ........................................................... C. Tujuan Penelitian ........................................................................ D. Signifikasi atau Manfaat Penelitian

i ii iii iv v vi vii viii ix x xiii xvi xvii xviii 1 1 6 7 7 8 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA ....................................................................... 11 A. Pengertian Evaluasi Program Pendidikan B. Fungsi dan Tujuan Penelitian Evaluasi Program C. Model-model Evaluasi Program 1. Model Evaluasi CIPP ............................................................ 2. Model Evaluasi UCLA.......................................................... 3. Model Evaluasi Brikerhoff.................................................... 4. Model Evaluasi Stake............................................................ D. Standar Nasional Pendidikan ...................................................... 1. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan ......................... 2. Standar Sarana dan Prasarana ................................................ 3. Standar Pengelolaan 4. Standar Pembiayaan xiii

11 12 14 15 16 17 18 23 24 24 25 36


5. Standar Isi 6. Standar Proses 7. Standar Kompetensi Lulusan 8. Standar Penilaian Pendidikan E. Penelitian yang Relevan .............................................................. F. Kerangka Berpikir dan Pertanyaan Penelitian

36 36 37 37 39 42

BAB III METODE PENELITIAN .............................................................. 45 A. B. C. D. E. F. G.

JenisPenelitian ............................................................................. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Lokasi dan Waktu Penelitian ...................................................... Subjek dan Objek Penelitian ....................................................... Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data ............................ Teknik Analisis Data ................................................................... Validasi Data ...............................................................................

45 49 50 51 51 54 72

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .......................... 74 A. Hasil Penelitian ........................................................................... 1. Temuan Lapangan SMA Bruderan Purworejo ...................... 2. Visi, Misi dan Tujuan SMA Bruderan Purworejo 3. Fasilitas Sekolah 4. Ekstrakurikuler 5. Jumlah Siswa SMA Bruderan Purworejo 6. Struktur Organisasi Sekolah 7. Tenaga Pendidik di SMA Bruderan Purworejo 8. Ruang di SMA Bruderan Purworejo B. Analisis Data ............................................................................... 1. Data Antecedents .................................................................. a. Visi Sekolah SMA Bruderan Purworejo ........................ b. Misi Sekolah SMA Bruderan Purworejo........................ c. Tujuan Sekolah SMA Bruderan Purworejo.................... d. Rencana Kerja Sekolah SMA Bruderan Purworejo ....... e. Sistem Informasi Manajemen Sekolah SMA Bruderan Purworejo ....................................................................... f. Kepemimpinan Sekolah SMA Bruderan Purworejo ...... 2. Data Transaction ................................................................... a. Pedoman Sekolah SMA Bruderan Purworejo ................ b. Struktur Organisasi SMA Bruderan Purworejo

xiv

74 74 76 78 79 80 82 83 83 83 83 83 87 89 93 95 96 97 97 97


c. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah SMA Bruderan Purworejo98 d. Bidang Kesiswaan SMA Bruderan Purworejo 99 e. Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran 102 f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan 110 g. Bidang Sarana dan Prasarana 115 119 h. Bidang Keuangan dan Administrasi i. Bidang Budaya dan Lingkungan 120 3. Data Product .......................................................................... 121 a. Program Pengawasan SMA Bruderan Purworejo 121 124 b. Pelaksanaan Pengawasan SMA Bruderan Purworejo c. Isi/Sasaran Kepengawasan 124 d. Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Diri dan Evaluasi Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan 125 e. Pelaksanaan persiapan bahan untuk akreditasi sekolah oleh BAS 125 BAB V PEMBAHASAN A. Pelaksanaan Penelitian 1. Evaluasi Antecedents............................................................. 2. Evaluasi Transactions ............................................................ 3. Evaluasi Product .................................................................... B. Pembahasan ............................................................................... 1. Perencanaan Program Kerja .................................................. 2. Pelaksanaan Rencana Kerja 3. Penerapan Pengawasan dan Evaluasi 4. Kepemimpinan Sekolah 5. Penerapan Sistem Informasi Manajemen C. Kriteria Hasil Evaluasi Standar Pengelolaan .............................. 1. Kriteria Antecedents .............................................................. 2. Kriteria Transactions ............................................................. 3. Kriteria Product .....................................................................

126 126 126 131 135 136 136 136 137 137 138 138 138 145 165

BAB VI KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN .................... A. Kesimpulan ................................................................................. B. Saran............................................................................................ C. Keterbatasan Penelitian ..............................................................

167 167 168 172

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 174 LAMPIRAN .................................................................................................. 175

xv


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 5.1 Tabel 5.2 Tabel 5.3 Tabel 5.4

Indikator Keberhasilan Standar Pengelolaan Deskripsi teknik pengumpulan data evaluasi program Kriteria uraian masing-masing tahapan dalam Standar Pengelolaan Data siswa SMA Bruderan Purworejo Tahun Ajaran 2012/2013 Perbandingan perbedaan rumusan visi SMA Bruderan Purworejo Perbandingan perbedaan rumusan misi SMA Bruderan Purworejo Perbandingan perbedaan rumusan tujuan sekolah SMA Bruderan Purworejo Kriteria Antecedents Standar Pengelolaan SMA Bruderan Purworejo Standar Kepala Sekolah SMA Bruderan Purworejo Kriteria Transactions Standar Pengelolaan SMA Bruderan Purworejo Kriteria Outputs Standar Pengelolaan SMA Bruderan Purworejo

xvi

33 54 55 81 86 88 91 138 143 145 165


DAFTAR GAMBAR Gambar 3.1 Gambar 4.1

Desain Evaluasi Model Countenance Stake Struktur Organisasi SMA Bruderan Purworejo Tahun Ajaran 2012/2013

xvii

47 81


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4

Pedoman Wawancara ........................................................... 176 Pedoman Observasi .............................................................. 195 Pedoman Dokumentasi ........................................................ 209 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Standar Pendidikan Dasar Dan Menengah 211 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah 212 Surat Izin Penelitian ............................................................... 213

Lampiran 5

xviii


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kemajuan pendidikan di Indonesia apabila dilihat secara kualitas, masih dirasakan rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan mutu layanan pendidikan yang baik. Ini disebabkan oleh kurangnya pengendalian pengelolaan pada sistem pendidikan dan belum meratanya pendidikan dan tenaga kependidikan baik secara kuantitas maupun kualitas. Selain itu dapat kita lihat banyak sekolah yang ketersediaan fasilitas belajarnya belum memadai, terutama buku dan alat peraga, belum tersedianya biaya operasional yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proses belajar mengajar secara bermutu. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa tujuan dari pembangunan adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu dalam pembangunan tersebut pendidikan memegang peranan penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemerintah mempunyai kewajiban dalam melaksanakan setiap kebijakan pendidikan yang diambil untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional tersebut, sehingga arah kebijakan pendidikan menjadi bagian dari upaya dalam melaksanakan amanat yang terkandung dalam UUD 1945. Suatu sekolah yang berkualitas dan berkuantitas adalah sekolah yang mampu mewujudkan tujuan sekolah itu sendiri. Salah satu cara untuk mengetahui sekolah telah mencapai standar atau belum adalah melalui

1


2

pengembangan dan perbaikan kurikulum dan dengan melakukan evaluasi diri pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. Dengan adanya evaluasi pada Standar Nasional Pendidikan, maka sekolah akan mengetahui sejauh mana Standar Nasional Pendidikan telah dipenuhi oleh sekolah tersebut dan indikator-indikator apa yang belum terpenuhi sekolah. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Pasal 2 tersebut diatur bahwa ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan terdiri dari delapan ruang lingkup, yakni: (1) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (2) standar sarana dan prasarana, (3) standar pengelolaan, (4) standar pembiayaan, (5) standar isi, (6) standar proses, (7) standar kompetensi lulusan dan (8) standar penilaian. Dari kedelapan standar tersebut diatas, pemerintah membuat perubahan kurikulum tahun 2013 dalam empat standar terakhir yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaian. Salah satu komponen Standar Nasional Pendidikan adalah Standar Pengelolaan. Standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan Menengah pada dasarnya merupakan konsep dasar terlaksananya pendidikan di negara Indonesia. Dengan adanya standar pengelolaan pendidikan, masing-masing sekolah mempunyai konsep yang berbeda-beda tetapi tetap dalam koridor Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Hal ini dibuktikan bahwa masing-masing sekolah


3

mempunyai tujuan yang terarah dan jelas sehingga ketika sekolah tersebut melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Di dalam standar pengelolaan itu sendiri terdapat perencanaan program,

pelaksanaan

rencana

kerja,

pengawasan

dan

evaluasi,

kepemimpinan sekolah dan sistem informasi manajemen. Menyadari akan pentingnya pemenuhan standar ini, maka dirasa penting untuk melakukan evaluasi penerapan standar pengelolaan di Sekolah Menengah Atas Bruderan Purworejo. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengevaluasi standar pengelolaan atas pertimbangan : 1.

Standar pengelolaan merupakan salah satu komponen yang ada dalam Standar Nasional Pendidikan yang dapat digunakan sebagai kunci tercapainya tujuan sekolah.

2.

Standar pengelolaan merupakan pengendali pada lembaga atau satuan pendidikan agar dapat dijalankan secara efektif, efisien dan akuntabel.

3.

Kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan pendidikan dalam sistem atau lembaga pendidikan.

4.

Salah satu standar yang apabila memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan akan mewujudkan terciptanya pendidikan yang berkualitas.

Standar pengelolaan di Sekolah Menengah Atas harusnya berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2007. Namun dalam kenyataannya pengelolaan sistem pendidikan di sistem pendidikan khususnya sekolah yang


4

ada di Kabupaten Purworejo tidak sesuai dengan kriteria minimal dan cenderung memprihatinkan. Ada beberapa sekolah di Kabupaten Purworejo yang mengalami berbagai masalah pengelolaan, diantaranya kurangnya fasilitas atau sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan belajar siswa, seperti alat peraga dan gedung sekolah yang tidak layak. Ada juga permasalahan tenaga pengajar yaitu lulusan-lulusan sarjana yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau banyak dari guru-guru yang bekerja tidak pada bidang atau keahliannya. Hal ini tentunya sangat menganggu kegiatan belajar siswa apalagi SMA merupakan jenjang terakhir yang harus diselesaikan oleh siswa-siswi sebelum masuk ke jenjang yang lebih tinggi yaitu tingkat Universitas. Evaluasi Standar Pengelolaan pernah dilakukan oleh Kristin Nugraheni, mahasiswa lulusan Sanata Dharma angkatan 2004. Pada tahun 2010 peneliti mengevaluasi ketercapaian Standar Pengelolaan di seluruh SMA Negeri dan Swasta yang ada di Kabupaten Sleman menurut persepsi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Kurikulum dan Guru. Dalam penelitian terdahulu peneliti melakukan penelitian di seluruh sekolah negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Sleman. Jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Sleman itu sendiri adalah sejumlah 47 sekolah negeri dan swasta. Hasil penelitian menyebutkan bahwa: (1) perencanaan program kerja sekolah sudah sesuai, dengan presentase 95,8%; (2) pelaksanaan rencana kerja sekolah sudah sesuai dengan presentase 82,98%; (3) pengawasan dan evaluasi sekolah sudah sesuai dengan presentase 82,98%; (4) kepemimpinan sekolah sudah


5

sesuai dengan presentase 95,74%; dan (5) sistem informasi manajemen sekolah belum sesuai dengan presentase 61,7%. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa secara keseluruhan, penerapan standar pengelolaan pada SMA di Kabupaten Sleman telah sesuai. Namun dalam sistem informasi manajemen perlu dilakukan peninjauan kembali dan perlu adanya upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki pada sistem informasi manajemen sehingga seluruh sekolah di Kabupaten Sleman dapat mencapai keberhasilan yang sesuai dengan target keberhasilan pada sistem pendidikan nasional. Dalam penelitian kali ini, peneliti tertarik untuk mengevaluasi Standar Pengelolaan yang ada di salah satu sekolah di Kabupaten Purworejo, yaitu SMA Bruderan Kabupaten Purworejo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baru mengenai pelaksanaan program standar pengelolaan yang ada di SMA Bruderan Purworejo. Adapun alasan peneliti memilih sekolah ini adalah SMA Bruderan Purworejo merupakan sekolah swasta terbaik di Purworejo, namun dalam kenyataannya sekolah ini sering kesulitan dalam merekrut siswa. Dari tahun ke tahun jumlah siswa yang ingin mengenyam pendidikan di sana selalu berkurang. Hal ini disebabkan karena masyarakat Purworejo mempunyai mindset bahwa pendidikan di SMA Bruderan cukup mahal, serta tidak sesuai dengan kondisi keuangan para orang tua siswa yang rata-rata adalah kelas ekonomi prasejahtera. Selain itu, banyak pola pikir masyarakat yang lebih tertarik menyekolahkan anaknya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sebabnya, lulusan SMK siap kerja tanpa harus meneruskan ke perguruan tinggi. Alasan lain adalah SMA Bruderan belum


6

pernah melakukan penelitian terhadap pemenuhan Standar Pengelolaan. Oleh sebab itu peneliti merasa perlu mengetahui ketercapaian standar nasional pendidikan utamanya standar pengelolaan yang telah diterapkan di sekolah ini. Dari berbagai permasalahan dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Purworejo tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Evaluasi Penerapan Standar Pengelolaan Pada Sistem Pendidikan di SMA Bruderan Kabupaten Purworejo”.

B. Identifikasi Masalah 1. Identifikasi Masalah a. Kurangnya pengendalian pengelolaan pada sistem pendidikan dan belum meratanya pendidikan dan tenaga kependidikan baik secara kuantitas maupun kualitas. b. Tidak tersedianya atau kurangnya biaya operasional yang dibutuhkan sekolah untuk pelaksanaan proses belajar mengajar secara bermutu c. Kurangnya fasilitas atau sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan belajar siswa, seperti alat peraga dan gedung sekolah yang tidak direvitalisasi. d. Tenaga pengajar yaitu lulusan-lulusan yang bekerja tidak pada bidangnya atau keahliannya.


7

e. Tidak tercapainya tujuan sekolah karena kurang harmonisnya hubungan sekolah dengan tenaga pendidiknya dan juga lingkungan kemasyarakatannya.

2. Batasan Masalah Sebagai program yang baru berkembang, belum banyak referensi atau laporan hasil evaluasi yang mencoba untuk melihat keefektifitasan program tersebut. Oleh karena itu bertitik tolak dari uraian latar belakang dan melihat permasalahan yang ada dalam judul “Evaluasi Penerapan Standar Pengelolaan Pada Sistem Pendidikan di SMA Bruderan Kabupaten Purworejo”, serta untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka peneliti memberikan pembatasan terhadap permasalahan yaitu: perencanaan program,

pelaksaanaan

rencana

kerja,

pengawasan

dan

evaluasi,

kepemimpinan sekolah, sistem informasi manajemen. Untuk batasan objek penelitian ini dilaksanakan pada SMA Bruderan di Kabupaten Purworejo.

3. Rumusan Masalah Standar pengelolaan adalah standar yang di dalamnya terdapat perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah dan sistem informasi manajemen. Dengan melihat latar belakang dan batasan masalah di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:


8

a. Apakah penerapan perencanaan program kerja pada sistem pendidikan di SMA Bruderan Purworejo sesuai dengan standar pengelolaan? b. Apakah penerapan pelaksanaan rencana kerja pada sistem pendidikan di SMA Bruderan Purworejo sesuai dengan standar pengelolaan? c. Apakah penerapan pengawasan dan evaluasi pada sistem pendidikan di SMA Bruderan Purworejo sesuai dengan standar pengelolaan? d. Apakah penerapan kepemimpinan sekolah pada sistem pendidikan di SMA Bruderan Purworejo sesuai dengan standar pengelolaan? e. Apakah penerapan sistem informasi manajemen pada sistem pendidikan di SMA Bruderan Purworejo sesuai dengan standar pengelolaan?

C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan kesesuaian program perencanaan program kerja pada sistem pendidikan di SMA Bruderan Purworejo dengan Standar Pengelolaan. 2. Untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan kesesuaian program pelaksanaan rencana kerja pada sistem pendidikan di SMA Bruderan Purworejo dengan Standar Pengelolaan. 3. Untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan kesesuaian program pengawasan dan evaluasi pada sistem pendidikan di SMA Bruderan Purworejo dengan Standar Pengelolaan.


9

4. Untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan kesesuaian program kepemimpinan sekolah pada sistem pendidikan di SMA Bruderan Purworejo dengan Standar Pengelolaan. 5. Untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan kesesuaian program sistem informasi manajemen pada sistem pendidikan di SMA Bruderan Purworejo dengan standar pengelolaan.

D. Signifikasi atau Manfaat Penelitian Evaluasi

sama

artinya

dengan

kegiatan

supervisi.

Kegiatan

evaluasi/supervisi dimaksudkan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindak lanjut dari program yang telah dilaksanakan. Manfaat dari evaluasi program dapat berupa penghentian program, merevisi program, melanjutkan program dan menyebarluaskan program. Manfaat lain dari penelitian ini adalah: 1. Bagi Pemerintah Memberi masukan kepada Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan

Standar

Pengelolaan

di

SMA

Bruderan

Purworejo. 2. Bagi Universitas Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan koleksi baca yang dapat digunakan sebagai sumber atau bahan kajian yang relevan dengan topik yang akan di bicarakan.


10

3. Bagi Sekolah Sebagai masukan dan informasi dalam penerapan standar pengelolaan yang ada di Sekolah. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan guna perkembangan dan kemajuan dari Sekolah. 4. Bagi Mahasiswa Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan pengetahuan untuk menambah wawasan mahasiswa khususnya adikadik angkatan.


BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Evaluasi Program Pendidikan Program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang (Arikunto, 2007:4). Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan (Arikunto, 2007:2). Evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi

dari

suatu

kebijakan,

berlangsung

dalam

proses

yang

berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan. Evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya (Arikunto, 2007:18). Penelitian evaluasi dapat diartikan suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program, serta mempertimbangkan proses serta teknik yang telah digunakan untuk melakukan suatu penelitian. 11


12

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian evaluasi merupakan suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk mengukur hasil program atau proyek (efektifitas suatu program) sesuai dengan tujuan yang direncanakan atau tidak, dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan mengkaji pelaksaaan program yang dilakukan secara objektif. Kemudian merumuskan dan menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program. Evaluasi program merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai, desain, implementasi dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggung jawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Evaluasi program juga merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan

yang

digunakan

untuk

mengumpulkan,

mendeskripsikan,

menginterpretasikan dan menyajikan informasi untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya. B. Fungsi dan Tujuan Penelitian Evaluasi Program Michael Scriven (Arikunto, 1989: 275-276) mengemukakan bahwa secara garis besar fungsi penelitian evaluasi dapat dibedakan menjadi dua yakni: 1.

Evaluasi formatif difungsikan sebagai pengumpulan data pada waktu pendidikan masih berlangsung. Data hasil evaluasi ini dapat digunakan


13

untuk membentuk (to form) dan memodifikasi program kegiatan. Jika pada pertengahan kegiatan sudah diketahui hal-hal apa yang negatif dan para pengambil keputusan sudah dapat menentukan sikap tentang kegiatan yang sedang berlangsung maka terjadinya pemborosan yang mungkin akan terjadi, dapat dicegah. 2.

Evaluasi sumatif dilangsungkan jika program kegiatan sudah betul-betul selesai dilaksanakan. Evaluasi sumatif dilaksanakan untuk menentukan sejauh mana sesuatu program mempunyai nilai kemanfaatan, terutama jika dibandingkan dengan pelaksanaan program-program yang lain. Penilaian sumatif bermanfaat datanya bagi para pendidik yang akan mengadopsi program yang dievaluasi berkenaan dengan hasil, program atau prosedur. Evaluasi hendaknya membantu pengembangan, implementasi, kebutuhan

suatu program, perbaikan program, seleksi, motivasi, pertanggungjawaban, menambah pengetahuan dan dukungan dari pihak yang terlibat. Pada prinsipnya tujuan evaluasi program harus dirumuskan dengan titik tolak tujuan program yang akan dievaluasi. Ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum biasanya diarahkan pada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus diarahkan pada tiap-tiap komponen dari program. Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian evaluasi mempunyai dua fungsi yaitu 1) Fungsi formatif untuk pengumpulan data pada kegiatan yang sedang berjalan dan digunakan untuk perbaikan,


14

pengembangan, dan modifikasi program. 2) Fungsi sumatif yang dilaksanakan setelah program selesasi dilaksanakan. Digunakan untuk pertanggungjawaban program dan penentuan sejauh mana kemanfaatan program. Penelitian evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi komponen-komponen program dan program secara menyeluruh. Evaluasi digunakan untuk membantu pengembangan, implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari mereka yang terlibat. Selain itu evaluasi juga dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak atau hasil yang dicapai, efesiensi serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki atau dihentikan. Selain itu, juga dipergunakan untuk kepentingan peenyusunan program berikutnya maupun penyusunan kebijakan yang terkait dengan program.

C. Model-model Evaluasi Program Dalam melakukan evaluasi, perlu dipertimbangkan model evaluasi yang akan dibuat. Model evaluasi merupakan suatu desain yang dibuat oleh para ahli atau pakar evaluasi. Biasanya model evaluasi ini dibuat berdasarkan kepentingan seseorang, lembaga atau instansi yang ingin mengetahui apakah program yang telah dilaksanakan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Berikut ini terdapat


15

beberapa beberapa model evaluasi sebagai strategi atau pedoman kerja pelaksanaan evaluasi program (Tayibnasis 2000:13-15).

1. Model Evaluasi CIPP Stufflebean

adalah

ahli

yang mengusulkan

pendekatan

yang

berorientasi pada pemegang keputusan untuk menolong administrator membuat keputusan. Model evaluasi ini terdiri atas lima tahap yaitu: a.

Contect Evaluating to serve panning decition. Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program.

b.

Input evaluation, structuring decition. Evaluasi ini membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan. Bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.

c.

Proses evaluating, to serve implementation decition. Evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan. Sampai sejauh mana rencana telah diterapkan? Apa yang harus direvisi? Begitu pertanyaan belum terjawab, prosedur dapat dimonitor ,dikontrol dan diperbaiki.

d.

Product evaluation, to serve recycling decition. Evaluasi produk untuk membantu apa keputusan selanjutnya. Apa hasil yang telah dicapai? Apa yang dilakukan setelah program berjalan? (Tayibnasis 2000:16-17).


16

2. Model Evaluasi UCLA Model UCLA dikemukakan oleh Alkin yang mengemukakan lima tahap evaluasi yaitu: a. Sistem assessment, yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem berfungsi memberikan informasi mengenai keadaan atau profil program. b. Program planning, membantu pemilihan program tertentu yang kemungkinan akan berhasil memenuhi kebutuhan program. c. Program implementasi, yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan? d. Program improvement, yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja atau berjalan? Apakah menuju pencapaian tujuan, adakah hal-hal atau masalah-masalah baru yang muncul tak terduga. Berfungsi memberikan informasi tentang bagaimana program tersebut bermanfaat dan bagaimana program dapat dilaksanakan. e. Program certification, yang memberikan informasi tentang nilai atau guna program.


17

3. Model Evaluasi Brinkerhoff Model ini dikembangkan oleh Brinkerhoff dan kawan-kawan, dengan mengemukakan tiga jenis desain yaitu : a. Fixed vs Emergant evaluation design. Desain fixed ditentukan dan direncanakan secara sistematis dan dikembangkan dengan mengacu pada tujuan program. Strategi pengumpulan informasi dalam desain ini menggunakan tes, angket, lembar wawancara. Pada prinsipnya desain ini terus berkembang sesuai dengan kondisi dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. b. Formatif vs Summative evaluation. Evaluasi formatif digunakan untuk memperoleh data bagi keperluan revisi program, sedangkan evaluasi sumatif dibuat untuk menilai kegunaan suatu program. Pada evaluasi sumatif fokus evaluasi ditujukan pada variabel-variabel yang dipandang penting dan berkaitan dengan kebutuhan pengambilan keputusan. c. Desain eksperimental dan Quasi eksperimental vs Natural inquiry. Merupakan hasil adopsi dari disiplin penelitian. Desain eksperimental dan quasi eksperimental digunakan untuk menilai suatu program yang baru diujicobakan. Sedangkan natural inquiry dilakukan dengan cara evaluator terlibat langsung dengan sumber-sumber informasi serta program yang dilaksanakannya.


18

4. Model Evaluasi Stake Model ini dikembangkan oleh Stake, analisis proses evaluasi yang dikemukakannya membawa dampak yang cukup besar dalam bidang ini dan meletakkan dasar yang sederhana namun merupakan konsep yang cukup kuat untuk perkembangan yang lebih jauh dalam bidang evaluasi. Model Stake akan dapat memberikan gambaran pelaksanaan program secara mendalam dan mendetail. Oleh karena itu persepsi orang-orang yang terlibat dalam sistem pendidikan seperti perilaku guru, peran kepala sekolah, peran industri, perilaku siswa dan situasi proses belajar mengajar di sekolah dan pelatihan kerja di industri adalah kenyataan yang harus diperhatikan. Penekanan yang umum atau hal yang penting dalam model ini adalah bahwa evaluator yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi. Stake mengatakan bahwa description di satu pihak berbeda dengan judgements atau menilai. Dalam model ini antecedents (masukan), transaction (proses) dan outcomes (hasil) data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan tujuan dengan keadaan sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut untuk menilai manfaat program (Tayibnapis, 2000:21-22). Tujuan dari model Countenance Stake adalah melengkapi kerangka untuk pengembangan suatu rencana penilaian kurikulum. Perhatian utama Stake adalah hubungan antara tujuan penilaian dengan keputusan berikutnya berdasarkan sifat data yang dikumpulkan. Stake mendasarkan modelnya pada


19

evaluasi formal, suatu kegiatan evaluasi yang sangat tergantung pada pemakaian checklist, structured visitation by peers, controlled comparisons, and standardized testing of students. Dalam hal checklist terdapat lima ketegori yaitu: 1) Obyektivitas atau tujuan evaluasi, 2) Spesifikasi program meliputi filsafat pendidikan yang dianut pada mata pelajaran, tujuan pembelajaran, dan lain sebagainya, 3) Outcome program, seperti pengalaman belajar, pencapaian hasil siswa, 4) Hubungan dan indikator mencakup kongruensi kenyataan dan harapan, kontingensi meliputi sebab akibat, 5) Judgment nilai. Stake’s mempunyai keyakinan bahwa suatu evaluasi haruslah memberikan deskripsi dan pertimbangan sepenuhnya mengenai evaluasi. Dalam model ini stake sangat menekankan peran evaluator dalam mengembangkan tujuan kurikulum menjadi tujuan khusus yang terukur, sebagaimana berlaku dalam tradisi pengukuran behavioristik dan kuantitatif. Model Countenance Stake terdiri atas dua matriks (Tayibnapis. 1989:16-17): a.

Matriks Deskripsi Kategori pertama adalah sesuatu yang direncanakan pengembang kurikulum atau program. Dalam konteks KTSP, kurikulum tersebut adalah kurikulum yang dikembangkan atau digunakan oleh satu satuan pendidikan. Sedangkan program adalah silabus dan Rencana Program Pengajaran (RPP) yang dikembangkan guru. Guru sebagai pengembang program merencanakan keadaan/persyaratan yang diinginkannya untuk


20

suatu kegiatan kelas tertentu. Misalnya yang berhubungan dengan minat, kemampuan, pengalaman dan lain sebagainya dari peserta didik. Kategori kedua dinamakan observasi, berhubungan dengan apa yang sesungguhnya sebagai implementasi yang diinginkan pada kategori yang pertama. Kategori ini terdiri atas antecedents, transaksi dan hasil. Evaluator harus melakukan observasi (pengumpulan data) mengenai antecendents, transaksi dan hasil yang ada di suatu satuan pendidikan. b.

Matriks Pertimbangan Terdiri

atas

kategori

standar

dan

pertimbangan,

fokus

antecendents, transaksi dan outcomes (hasil yang diperoleh). Standar adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu kurikulum atau program. Standar dapat dikembangkan dari karakteristik yang dimiliki kurikulum, tetapi dapat juga dari yang lain. Kategori ini menghendaki evaluator melakukan pertimbangan dari apa yang telah dilakukan dari kategori yang pertama dan kedua matriks Deskripsi sampai kategori pertama matriks Pertimbangan.

Suatu

evaluasi

harus

sampai

kepada

pemberian

pertimbangan. Matriks pertimbangan baru dapat dikerjakan oleh evaluator setelah matriks Deskripsi diselesaikan. Matriks Deskripsi terdiri atas kategori rencana dan observasi. Matriks Pertimbangan terdiri atas kategori standard dan pertimbangan. Pada setiap kategori terdapat tiga fokus yaitu:


21

1) Antecedents phase; sebelum program diimplementasikan, sebuah kondisi yang ada sebelum instruksi yang mungkin berhubungan dengan hasil: Kondisi/kejadian apa yang ada sebelum implementasi program? Apakah kondisi/kejadian ini akan mempengaruhi program? 2) Transactions phase; pelaksanaan program, pertemuan dinamis yang merupakan proses instruksi (kegiatan, proses, dll): Apakah yang sebenarnya terjadi selama program dilaksanakan? Apakah program yang sedang dilaksanakan itu sesuai dengan rencana program? 3) Outcomes phase, mengetahui akibat implementasi pada akhir program, efek dari pengalaman pembelajaran (pengamatan dan hasil tenaga kerja). Apakah program itu dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan? Apakah klien menunjukkan perilaku pada level yang tinggi dibanding dengan pada saat mereka berada sebelum program dilaksanakan? (Kaufman, 1980:123). Setiap tahapan tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu description (deskripsi) dan judgment (penilaian). Cara kerja model evaluasi Stake yaitu evaluator mengumpulkan data mengenai apa yang diinginkan pengembang program baik yang berhubungan dengan kondisi awal, transaksi dan hasil. Data dapat dikumpulkan melalui studi dokumen dapat pula melalui wawancara. Analisis logis diperlukan dalam memberikan pertimbangan mengenai keterkaitan antara prasyarat awal, transaksi dan hasil dari kotak-kotak tujuan. Evaluator harus dapat menentukan


22

apakah prasyarat awal yang telah dikemukakan pengembang program akan tercapai dengan rencana transaksi yang dikemukakan. Atau sebetulnya ada model transaksi lain yang lebih efektif. Demikian pula mengenai hubungan antara transaksi dengan hasil yang diharapkan. Analisis kedua adalah analisis empirik. Dasar bekerjanya sama dengan analisis logis tapi data yang digunakan adalah data empirik. Pekerjaan

evaluator

berikutnya

adalah

mengadakan

analisis

congruence (kesesuaian) antara apa yang dikemukakan dalam tujuan dengan apa yang terjadi dalam kegiatan (observasi). Perlu diperhatikan apakah yang telah direncanakan dalam tujuan sesuai dengan pelaksanaanya di lapangan atau terjadi penyimpangan-penyimpangan. Tugas evaluator berikutnya adalah memberikan pertimbangan mengenai program yang sedang dikaji, untuk itu evaluator memerlukan standar. Dalam melakukan evaluasi sebelum melakukan pengumpulan data, maka evaluator harus membuat kerangka acuan yang berhubungan dengan antecedents, transaksi dan hasil. Hal tersebut dilakukan tidak hanya untuk memperjelas tujuan evaluasi tetapi juga untuk melihat apakah model Countenance Stake’s konsisten terhadap transactions, antecedent dan outcome.


23

D. Standar Nasional Pendidikan Salah satu terobosan yang baik dari pemerintah dalam bidang pendidikan adalah terlahirnya Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Inilah landasan awal pendidikan nasional dan dalam pelaksanaannya berpegang kepada standar mutu secara keseluruhan karena sebelumnya usaha untuk meningkatkan mutu sekolah di kita hanya dilaksanakan secara implisit yaitu pada perbaikan mutu kurikulum dan tidak pada program perbaikan mutu sekolah secara menyeluruh pada sektor pendidikan lainya. Undang-Undang No.20 tahun 2003 pada pasal 35 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Ketentuan mengenai Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pemaparan pasal 35 dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tersebut secara gamblang menerapkan konsep penjaminan mutu dimana terdapat standar mutu minimal


24

yang harus dicapai melalui proses perencanaan dan dilakukan secara berkelanjutan dengan cara berkala sehingga terjadi quality improvement. Selain itu dijelaskan juga tentang quality control yang dilakukan untuk memantau mutu pendidikan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Inti standar mutu pendididikan terdapat dalam lingkup standar nasional pendidikan meliputi: 1. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

2. Standar Sarana dan Prasarana Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit


25

produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

3. Standar Pengelolaan Standar pengelolaan oleh Satuan Pendidikan, Pemda dan Pemerintah. Untuk sekolah dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan

dan

akuntabilitas.

Sedangkan

untuk

perguruan

tinggi

menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian. Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan kegiatan

pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 Bab I Pasal 1 butir 9). Perencanaan program satuan pendidikan meliputi perumusan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja sekolah (Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan). Visi sekolah adalah rumusan yang berisi cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan


26

pada masa yang akan datang (Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan). Misi sekolah adalah pernyataan yang berkaitan dengan program sekolah untuk mewujudkan visi sekolah dalam kurun waktu tertentu (Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007) Setiap sekolah tentunya mempunyai visi dan misi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Visi dan misi itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah tersebut dan harus sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Pendidikan

Nasional

sehingga

perkembangan disekolah tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Visi sekolah dijadikan sebagai cita-cita bersama setiap warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Visi tersebut harus mampu memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan pada warga sekolah. Visi dapat dirumuskan oleh semua warga sekolah dan diputuskan dalam rapat sekolah serta memperhatikan masukan-masukan dari dewan komite sekolah. Setelah sepaham atas visi tersebut kemudian disosialisasikan kepada warga sekolah kemudian ditinjau secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan masyarakat. Misi sekolah dapat memberikah arah dalam mewujudkan visi sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan sekolah. Misi merupakan dasar dari program sekolah serta menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan. Misi dapat memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan pendidikan unit sekolah yang terlibat. Dari visi dan misi itu lalu di tuangkan dalam rencana kerja sekolah. Rencana


27

kerja bisa dalam jangka menengah danjangka tahunan. Rencana kerja menengah biasanya empat tahun sekali dan diputuskan dalam rapat dewan pendidik dan komite sekolah. Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolahan sekolah yang ditunjukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Pelaksanaan rencana kerja mencakup komponen-komponen yaitu pedoman sekolah, struktur organisasi sekolah, pelaksanaan kegiatan sekolah, kegiatan bidang kesiswaan, kegiatan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, kegiatan bidang pendidik dan tenaga kependidikan, kegiatan bidang sarana prasarana, kegiatan bidang keuangan dan pembiayaan, pengembangan budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah (Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan). Sekolah membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak terkait. Perumusan pelaksanaan rencana kerja disesuaikan dengan visi dan misi sekolah tersebut. Pedoman pengelolaan sekolah meliputi: kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), kalender pendidikan, struktur organisasi, pembagian tugas, tata tertib dan biaya operasional sekolah. Pedoman sekolah berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan operasional. Sekolah

menyusun

program

pengawasan

secara

obyektif,

bertanggung jawab dan berkelanjutan. Penyusunan program pengawasan ini didasarkan pada Standar Pendidikan Nasional kemudian disosialisasikan


28

keseluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Pengawasan pengelolaan sekolah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pengawasan melaporkan hasil pengawasan di sekolah

kepada

bupati

atau

walikota

melalui

dinas

pendidikan

kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang pendidikan dan sekolah yang bersangkutan, setelah dikonfirmasikan pada sekolah yang terkait. Sekolah juga melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah. Proses evaluasi dan pengembangan KTSP dilaksanakan secara komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir. Evaluasi kinerja pendidik harus memperhatikan pencapaian prestasi dan perubahan-perubahan peserta didik. Selain itu sekolah juga harus menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengikuti akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan pengelolaan sekolah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pemantauan pengelolaan sekolah dilakukan oleh komite sekolah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkelanjutan untuk

menilai efisiensi, efektivitas

dan akuntabilitas

pengelolaan. Sedangkan supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah (Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007). Evaluasi dalam standar pengelolaan meliputi evaluasi diri terhadap kinerja sekolah, evaluasi dan pengembangan


29

KTSP, evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan dan Akreditasi Sekolah (Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007). Kepemimpinan sekolah yang dimaksudkan adalah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Kepala dan wakil kepala sekolah memiliki kemampuan memimpin yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku

yang dimiliki, dihayati, dikuasai

dan diwujudkan dalam

melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan standar pengelolaan satuan pendidikan Dalam aspek kepemimpinan sekolah, setiap sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah. Kriteria untuk menjadi seorang kepala sekolah berdasarkan ketentuan dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kepala sekolah SMA/MA minimal dibantu oleh tiga wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah dipilih oleh dewan pendidik dan proses pengangkatan serta keputusannya dilaporkan secara tertulis oleh kepala sekolah kepada institusi diatasnya. Kepala dan wakil sekolah memiliki kemampuan memimpin yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkannya dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan standar pengelolaan satuan pendidikan. Kepala sekolah menjabarkan visi kedalam misi target mutu, merumuskan tujuan yang akan dicapai menganalisis, membuat rencana kerja strategis, bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah.


Selain

itu

kepala

sekolah

mampu

memfasilitasi

30

pengembangan,

penyebarluasan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik. Kepala sekolah juga menjalin kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunikasi yang beragam dan memobilisasi sumber daya masyarakat. Kepala sekolah dapat mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan kepada wakil kepala sekolah sesuai dengan bidangnya. Sistem informasi manajemen adalah fasilitas informasi yang efisien, efektif dan mudah diakses untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel. Aspek yang di analisis standar pengelolaan meliputi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem informasi manajemen, pelaksanaan rencana kerja dan pengawasan evaluasi. Selain itu sekolah juga menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan didokumentasikan. Pihak sekolah juga berkomunikasi antar warga sekolah dilingkungan sekolah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Cara melakukan analisis pada aspek perencanaan program, kepemimpinan sekolah dan sistem informasi manajemen adalah menganalisis kesesuaian antara kondisi ideal dan kondisi riil dari semua kriteria pada setiap komponen dari masing-masing aspek yang dianalisis.


Peraturan

Pemerintah

No.19

Tahun

2007

tentang

31

Standar

Pengelolaan, pasal 1 ayat 9, mengemukakan standar pengelolaan adalah standar

nasional

pendidikan

yang

berkaitan

dengan

perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi: perencanaan program sekolah/madrasah, pelaksanaan rencana kerja sekolah, monitoring dan evaluasi, kepemimpinan sekolah dan sistem informasi manajemen. Standar Pengelolaan Pendidikan Nasional bertujuan meningkatkan mutu layanan minimal. Pengelolaan pendidikan nasional secara khusus Standar Pengelolaan Pendidikan bertujuan untuk: a.

Memberikan acuan bagi terwujudnya sistem perencanaan pendidikan pada tingkat Nasional, Regional/Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota serta pada tingkat satuan pendidikan/sekolah secara terkoordinasi dan terpadu untuk mampu mengantisipasi aspirasi-aspirasi peningkatan mutu pendidikan.

b.

Memberi

kerangka

acuan

bagi

pengorganisasian,

pelaksanaan,

pemantauan dan pengendalian pendidikan sejalan dengan tuntutan peningkatan mutu dan standar pelayanan pendidikan pada semua bentuk, jenis dan jenjang pendidikan.


c.

32

Sebagai acuan dasar pengawasan dan penilaian pendidikan, yang relevan dan konsisten dengan sistem perencanaan, dan pelaksanaan program pendidikan pada tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten dan pada tingkat satuan pendidikan.

d.

Memberikan pedoman kepada seluruh warga bangsa khususnya yang berkiprah dalam pengelolaan pendidikan bagaimana merencanakan, mengorganisasikan,

melaksanakan,

memantau,

mengawasi,

mengendalikan dan menilai program pendidikan secara efisien, efektif, baik dan benar. e.

Menciptakan terwujudnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan amanah pendidikan bagi semua rakyat baik secara vertikal maupun horizontal

antara

seluruh

unsur

kelembagaan

yang

bertugas,

berwewenang dan bertanggung jawab dalam pendidikan mulai dari tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan dalam Pengelolaan Pendidikan baik pada tingkat nasional, daerah, lokal dan individual.


33

Tabel 2.1. Indikator Keberhasilan Standar Pengelolaan

KOMPONEN

ASPEK

INDIKATOR

Rencana Kerja Visi sekolah Sekolah

Memiliki perumusan dan penetapan visi sekolah yang mudah dipahami. Sosialisasi kepada seluruh warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Memiliki perumusan dan penetapan misi sekolah yang mudah dipahami serta sering disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Memiliki perumusan dan penetapan tujuan sekolah 4 tahun dan 1 tahun yang mudah dipahami serta sering disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan Berisi sesuai dengan aspek-aspek SNP.

Misi sekolah

Tujuan sekolah

Rencana sekolah

kerja

Memiliki rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) Memiliki rencana kerja satu tahun dengan sistematika sesuai pedoman Sosialisasi oleh pemimpin sekolah Isi keseluruhan RKAS atau rencana kerja jangka pendek/rencana kerja satu tahun berdasarkan aspek-aspek SNP Perencanaan kegiatan bidang kesiswaan. Perencanaan kegiatan bidang pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Perencanaan kegiatan bidang pengelolaan pendayagunaan pendidik


KOMPONEN

ASPEK

34

INDIKATOR dan tenaga kependidikan. Pengelolaan kegiatan bidang sarana dan prasarana pembelajaran. Pengelolaan kegiatan bidang keuangan dan pembiayaan pendidikan. Perencanaan penciptaan suasana, iklim dan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Perencanaan melibatkan masyarakat pendukung dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan. Perencanaan pengawasan Perencanaan kegiatan evaluasi diri.

Pelaksanaan Pedoman Rencana Kerja pengelolaan sekolah Sekolah Struktur sekolah

organisasi

Pelaksanaan kegiatan sekolah Bidang kesiswaan Bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran Bidang pendidik dan

Perencanaan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan Perencanaan kegiatan persiapan bahan yang diperlukan untuk akreditasi sekolah oleh BAS Memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis; Mudah dipahami oleh pihakpihak terkait. Memiliki struktur organisasi dengan uraian tugas yang jelas dari masingmasing anggota organisasi. Pelaksanaan kegiatan sekolah sesuai dengan rencana kerja tahunan. Pelaksanaan kegiatan bidang kesiswaan. Pelaksanaan bidang pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Pelaksanaan

kegiatan

bidang


KOMPONEN

ASPEK

INDIKATOR

tenaga kependidikan

pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan Pengelolaan kegiatan bidang sarana dan prasarana pembelajaran. Pengelolaan kegiatan bidang keuangan dan pembiayaan pendidikan. Penciptaan suasana, iklim dan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Keterlibatan masyarakat pendukung dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan. Memiliki program pengawasan dan sosialisasi Pelaksanaan pengawasan

Bidang sarana dan prasarana Bidang keuangan dan pembiayaan Budaya dan lingkungan

Pengawasan dan Evaluasi

35

Peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah Program pengawasan

Isi/sasaran kepengawasan Evaluasi diri

Pelaksanaan kegiatan evaluasi diri.

Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan Akreditasi sekolah

Pelaksanaan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

Kepemimpinan Kepemimpinan Sekolah kepala dan wakil kepala sekolah

Pelaksanaan persiapan bahan yang diperlukan untuk akreditasi sekolah oleh BAS Memiliki struktur kepemimpinan sesuai standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu seorang kepala sekolah dan 1 (satu) atau lebih wakil kepala sekolah. Memiliki sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan.

Sistem Infor- Pengelolaan masi informasi manajemen manajemen sekolah sekolah Sumber: Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan


4.

36

Standar Pembiayaan Persyaratan minimal tentang biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap. Persyaratan minimal tentang biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan dan persyaratan minimal tentang biaya operasi meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidik habis pakai dan biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa daya, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.

5. Standar Isi Mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu yang berisi tentang kerangka dasar, struktur kurikulum beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender pendidikan/akademik.

6. Standar Proses Standar ini pada kurikulum 2013 mengalami perubahan, standar ini mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses


37

pembelajaran agar terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil

belajar.

Perubahan

kurikulum

2013

ini

menekankan

proses

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan scientific atau pengamatan dan mendorong anak berpikir kreatif, inovatif, afektif, produktif.

7. Standar Kompetensi Lulusan Digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Standar ini mengalami perubahan dalam kurikulum 2013 yaitu adanya peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan.

8. Standar Penilaian Pendidikan Digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil


38

belajar oleh Pemerintah. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan

pendidikan

pada

pendidikan

dasar

dan

menengah

setelah

menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran

agama

dan

akhlak

mulia,

kelompok

mata

pelajaran

kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan, lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dan lulus Ujian Nasional. Penilaian berbasis kompetensi. Standar ini mengalami pergeseran dalam kurikulum 2013 yaitu penilain melalui tes (mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja), menuju penilaian oten-tik (mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil), memperkuat PAP (Penilaian Acuan Patokan) yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor ideal (maksimal), penilaian tidak hanya pada level Kompetensi Dasar, tapi juga kompetensi inti & Standar Kompetensi Lulusan. Perubahan yang lain adalah penilaian dengan menggunakan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen utama penilaian.


39

E. Penelitian yang Relevan Penelitian evaluasi standar pendidikan yang diterapkan di sistem pendidikan juga pernah dilakukan oleh Kristin Nugraheni. Pada tahun 2010 peneliti mengevaluasi ketercapaian Standar Pengelolaan di seluruh SMA Negeri dan Swasta yang ada di Kabupaten Sleman. Selain itu penelitian evaluasi juga pernah dilakukan oleh Drs. Jahidin, M.Pd dan Ida Waluyati dengan judul penelitiannya yaitu Evaluasi Program Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTS di Kota Bima. Namun dalam penelitian ini Drs. Jahidin, M.Pd. Tidak melakukan penelitian melainkan laporan hasil evaluasi program kerja sekolah. Kedua penelitian dan laporan hasil evaluasi akan dijabarkan sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Kristin Nugraheni (2010), dengan judul Evaluasi Penerapan Standar Pengelolaan Pada Sistem Pendidikan Di Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti seluruh sekolah negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Sleman. Jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Sleman itu sendiri adalah sejumlah 47 sekolah negeri dan swasta. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam: 1.

Perencanaan program kerja dari 47 responden sebanyak 45 (95, 8%) responden dinyatakan sebagai sekolah yang telah sesuai dalam menerapkan perencanaan program kerja dan dinyatakan tergolong dalam sekolah yang sangat baik dan baik. Sementara 2 responden (4,24%) sekolah belum sesuai dalam menerapkan perencanaan program kerja. Ini


40

di akibatkan oleh beberapa indikator dalam perencanaan program kerja yang belum diterapkan, seperti belum tercantumnya visi dan misi sekolah. 2.

Pelaksanaan rencana kerja dari 47 responden sebanyak 39 (82,98%) sekolah atau responden dinyatakan sebagai sekolah yang telah sesuai dalam menerapkan pelaksanaan rencana kerja dan dinyatakan tergolong dalam sekolah yang sangat baik dan baik. Sementara sebanyak 8 (17,02%) responden atau sekolah dinyatakan belum sesuai dalam menerapkan pelaksanaan rencana kerja. Hal ini di akibatkan oleh beberapa indikator dalam pelaksanaan rencana kerja yang belum diterapkan, seperti pedoman struktur organisasi sekolah, pelaksanaan kegiatan sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana.

3.

Pengawasan dan evaluasi dari 47 responden sebanyak 39 (82,98%) sekolah atau responden dinyatakan sebagai sekolah yang telah sesuai dalam menerapkan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dan dinyatakan tergolong dalam sekolah yang sangat baik dan baik. Sementara sebanyak 8 (17,02%) responden atau sekolah dinyatakan belum sesuai dalam menerapkan pelaksanaan rencana kerja. Hal ini di akibatkan oleh beberapa indikator dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi yang belum diterapkan, seperti program pengawasan, program evaluasi diri serta evaluasi dan pengembangan KTSP


4.

41

Sistem informasi manajemen dari 47 responden sebanyak 29 (61,7%) sekolah atau responden dinyatakan sebagai sekolah yang memiliki kriteria kurang baik dan buruk. Hal ini dikarenakan oleh beberapa indikator dalam sistem informasi manajemen yang belum diterapkan, seperti pengelolaan sistem informasi manajemen, fasilitas sistem informasi serta pelayanan informasi sekolah yang masih sangat kurang

5.

Kepemimpinan sekolah dari 47 responden sebanyak 45 (95,74%) sekolah atau responden dinyatakan sebagai sekolah yang telah sesuai dalam menerapkan pelaksanaan kepemimpinan sekolah dan dinyatakan tergolong dalam sekolah yang sangat baik dan baik. Sementara sebanyak 2 (4,26%) responden atau sekolah dinyatakan belum sesuai dalam menerapkan pelaksanaan kepemimpinan sekolah.

6.

Sistem pendidikan nasional dari 47 responden sebanyak 43 (91,49%) sekolah atau responden tergolong sebagai sekolah yang memiliki kriteria baik dan sangat baik karena sudah sesuai dalam menerapkan sistem pendidikan nasional. Sementara sebanyak 4 (8,51%) responden belum sesuai. Hal ini dikarenakan beberapa indikator yang belum sesuai dengan standar sistem pendidikan nasional seperti pencapaian sistem pendidikan nasional, kesesuaian dengan tujuan pendidikan serta pengambilan keputusan di dalam sistem pendidikan.


42

Sedangkan penelitian kedua dari yang merupakan laporan hasil evaluasi dengan judul Laporan Evaluasi Program Kerja Sekolah di SLB Muhammadiyah Banjarsari Kabupaten Ciamis Tahun Pelajaran 2010/2011. Dalam penelitian ini Drs. Jahidin, M.Pd mengevaluasi program tahunan sekolah dan kemudian merekomendasikan dan menginformasikan kepada sekolah program-program mana yang harus tetap dijalankan dan program apa yang seharusnya diperbaiki atau dihilangkan. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa kendala yang nampak untuk peningkatan dan penyempurnaan pelaksanaan program adalah faktor keuangan yang masih minim dan sarana prasarana yang masih kurang. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ida Waluyati, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian antara pelaksanaan program pembelajaran IPS SMP/MTs di Kota Bima dengan standar proses pendidikan adalah sebagai berikut: (1) Perencanaan pembelajaran berada pada kategori baik (sesuai), (2) Proses pembelajaran berada pada kategori cukup baik (cukup sesuai), (3) Penilaian hasil belajar serta tindak lanjut hasil penilaian berada pada kategori baik (sesuai), (4) dan hasil belajar kognitif IPS siswa berada pada kategori baik (sesuai) standar Kriteria Ketuntasan Minimal belajar.

F. Kerangka Berpikir dan Pertanyaan Penelitian Evaluator yang baik adalah evaluator yang mampu melaksanakan evaluasi yang di dukung oleh teori dan ketrampilan praktik, selain itu juga harus objektif dan cermat. Mengevaluasi suatu program diperlukan juga kesabaran, ketekunan


43

dan selalu hati-hati dan bertanggung jawab atas hasil penelitian. Ini semua diperlukan oleh evaluator agar hasil dari evaluasi benar-bemar maksimal. Pengelolaan pendidikan yang ada di SMA Bruderan Purworejo menunjukkan masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya minat warga sekitar untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah ini, selain kekurangan murid SMA Bruderan juga masih kurang dalam hal sarana dan prasarana. Kecenderungan ini tentunya akan memengaruhi kinerja tenaga pendidik, anak didik dan kemajuan sekolah itu sendiri karena apabila dibiarkan akan sangat mungkin sekolah swasta terbaik di Kabupaten Purworejo ini akan gulung tikar. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan evaluasi: Apakah perencanaan program kerja, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan, sistem informasi manajemen pada sistem pendidikan di SMA Bruderan Kabupaten Purworejo sesuai dengan standar pengelolaan? Peneliti tidak dapat memberikan hipotesis karena penelitian ini merupakan fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Adapun pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut: 1.

Apakah penerapan perencanaan program kerja pada sistem pendidikan di SMA Bruderan Purworejo sesuai dengan standar pengelolaan?

2.

Apakah penerapan pelaksanaan rencana kerja pada sistem pendidikan di SMA Bruderan Purworejo sesuai dengan standar pengelolaan?


3.

44

Apakah penerapan pengawasan dan evaluasi pada sistem pendidikan di SMA Bruderan Purworejo sesuai dengan standar pengelolaan?

4.

Apakah penerapan kepemimpinan sekolah pada sistem pendidikan di SMA Bruderan Purworejo sesuai dengan standar pengelolaan?

5.

Apakah penerapan sistem informasi manajemen pada sistem pendidikan di SMA Bruderan Purworejo sesuai dengan standar pengelolaan?


BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Model riset evaluasi yang digunakan adalah menggunakan Model evaluasi Countenance Stake. Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Penelitian evaluatif adalah kegiatan penelitian yang sifatnya mengevaluasi suatu kegiatan/program

yang

bertujuan

untuk

mengukur

keberhasilan

suatu

kegiatan/program dan menentukan keberhasilan dan kebermanfaatan suatu program dan apakah telah sesuai dengan yang diharapkan. Model evaluasi Countenance Stake ini ini meliputi evaluasi Antecedents, Transactions dan Outputs (Tayibnasis, 2000:22). Berdasarkan model evaluasi Stake penelitian ini membandingkan kesesuaian antara pelaksanaan program pendidikan di SMA Bruderan Purworejo dengan standar pengelolaan. Peneliti memilih menggunakan model ini karena model ini mempunyai dasar empiris untuk menyelesaikan rekomendasi bahwa data dikembangkan dan diuji meliputi pengamatan pola atas kelemahan dan kekuatan yaitu informasi yang menghubungkan antecedent dan transaksional faktor dalam evaluasi formatif selain itu model evaluasi Stake ini akan menambah peneliti untuk memperoleh 45


46

wawasan baru dan teori-teori tentang lapangan dan program yang akan di evaluasi. Model ini juga dapat memfasilitasi sebuah pemahaman yang mendalam mengenai semua aspek program pembelajaran yang tidak hanya memungkinkan evaluator untuk menentukan outcome suatu program pendidikan, tetapi juga menunjukkan alasan dan konsekuensi dampaknya. Model ini memberikan dasar yang kuat untuk memberikan rekomendasi dan judgment yang menarik atas nilai sebuah suatu program pendidikan. Berdasarkan model evaluasi Stake penelitian ini membandingkan kesesuaian antara pelaksanaan perencanaan program, pelaksaanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem informasi manajemen dengan standar pengelolaan pendidikan sebagai kriteria standar untuk menilai tingkat keberhasilan program di SMA Bruderan Purworejo. Penekanan model ini adalah bahwa suatu evaluasi menekankan adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu melakukan penggambaran dan pertimbangan mengenai sesuatu yang dievaluasi. Dengan demikian, tujuan pemilihan model evaluasi Countenance Stake dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan perencanaan program, pelaksaanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem informasi manajemen dengan standar pengelolaan pendidikan.


47

Tahapan evaluasi Model Countenance Stake dapat dijabarkan sebagai berikut: Tahapan

Masukan

Deskripsi

Rekaman Kondisi

Standar Aktualisasi standar dan Intensitas Objektif

Keputusan

Objektif

Proses

Rekaman Kondisi Objektif

Rekaman Kondisi Hasil

Objektif

Aktualisasi standar dan Intensitas Objektif

Aktualisasi standar dan Intensitas Objektif

Keputusan

Keputusan

Rekomendasi

Gambar 3.1 : Desain Evaluasi Model Countenance Stake, (Sabarguna, 2005:27).

1. Tahap Antecedents (masukan). Pada tahapan ini dilakukan evaluasi terkait kesesuaian antara perencanaan program pada sistem pendidikan di SMA Bruderan Kabupaten Purworejo, kepemimpinan sekolah dan sistem


48

informasi manajemen sekolah dibandingkan dengan kriteria standar pengelolaan pendidikan. 2. Tahap Transactions (proses). Pada tahapan ini dilakukan evaluasi terkait kesesuaian antara pelaksanaan rencana kerja di SMA Bruderan Kabupaten Purworejo dibandingkan dengan kriteria standar pengelolaan pendidikan. 3. Tahap Outputs (hasil). Pada tahapan ini dilakukan evaluasi yang berfokus pada aspek outputs terkait ketercapaian program standar pengelolaan yaitu pengawasan dan evaluasi dan tindak lanjut hasil ketercapaian standar pengelolaan di SMA Bruderan Kabupaten Purworejo dengan standar kriteria yang telah dibuat oleh peneliti. Penekanan yang umum atau hal yang penting dalam model ini adalah bahwa evaluator yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi yang kemudian memberikan rekomendasi. Stake mengatakan bahwa description di satu pihak berbeda dengan judgements atau menilai. Dalam model ini antecedents

(masukan),

transaction

(proses)

dan

outputs

(hasil)

data

dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan tujuan dengan keadaan sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut untuk menilai manfaat program. (Tayibnapis, 1989:16-17).


49

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 1. Variabel penelitian Variabel dalam penelitian ini adalah: antecedents (masukan), transaction (proses) dan outcomes (hasil) 2. Indikator Penelitian Di dalam penelitian evaluasi standar pengelolaan ini terdapat lima indikator yang dijadikan sebagai indikasi ketercapaian program pendidikan yaitu standar pengelolaan. Lima indikator tersebut adalah perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah dan sistem informasi manajemen. 3. Definisi Operasional a. Perencanaan program kerja: proses perumusan dan penyusunan program kerja sekolah yang mengacu pada visi dan misi serta tujuan pendidikan nasional yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. b. Pelaksanaan rencana kerja: proses pelaksanaan program kerja yang telah disusun sebelumnya berdasarkan atas pedoman-pedoman yang telah ditentukan untuk mengatur berbagai aspek pengelolaan pendidikan. c. Pengawasan dan evaluasi: usaha dari pihak yang berkepentingan (pengawas) untuk mengetahui dan mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan pendidikan yang dilakukan secara


50

teratur dan berkelanjutan untuk menilai efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan. d. Kepemimpinan sekolah: ketentuan mengenai pemimpin dan kriteria pimpinan yang akan bertanggung jawab mengenai pengelolaan sekolah yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah dalam pengelolaannya sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. e. Sistem informasi manajemen: suatu tatanan sistem informasi yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel sebagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan pengelolaan sekolah. f. Standar pengelolaan: standar yang mengatur mengenai pengelolaan satuan pendidikan. Pada sekolah dasar dan menengah, standar pengelolaan meliputi penerapan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Pada dasarnya pengelolaan suatu satuan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif dan akuntabel sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 1. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di SMA Bruderan Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Yayasan Pius Alamat: Jln.KH.Wahid Hasyim No. 6 Purworejo Telp. (0275) 321584 Fax. (0275) 323443


51

2. Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli - September 2013

D. Subjek dan Objek Penelitian 1. Subjek Penelitian Subjek penelitian ini adalah seluruh tenaga pengajar yang ada di SMA Bruderan Purworejo seperti: Kepala Sekolah, wakil kepala urusan kurikulum, wakil kepala urusan kesiswaan, wakil kepala urusan humas, bidang keuangan dan pembiayaan dan wakil kepala sarana dan prasarana. 2. Objek Penelitian Objek penelitian ini adalah SMA Bruderan Purworejo.

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 1. Sumber Data Penelitian ini menggunakan jenis data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Data primer tersebut bersifat kualitatif berdasarkan hasil observasi dan wawancara sedangkan sebagai sumber data adalah kepala sekolah, wakil kepala urusan kurikulum, wakil kepala urusan kesiswaan, wakil kepala urusan humas, bidang keuangan dan pembiayaan dan wakil kepala sarana dan prasarana di SMA Bruderan Purworejo.


52

2. Teknik pengumpulan data a. Wawancara Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil observasi dan peneliti akan menggunakan jenis wawancara terbuka dan terstruktur, yaitu wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab atau metode untuk memperoleh jawaban melalui proses tanya jawab secara langsung sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian maupun subjek penelitian. Sebelum melaksanakan wawancara peneliti akan

menyiapkan

instrumen

wawancara

yang

disebut

pedoman

wawancara (interview guide). Pedoman ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang meminta untuk dijawab atau direspon oleh responden (Syaodih, 2009:216). Wawancara dilakukan untuk memperoleh data

narasumber,

seperti:

ketercapaian

indikator

pengelolaan, keadaan sekolah dan lingkungan sekolah.

dalam

standar


53

b. Dokumentasi Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari buku-buku yang relevan dengan masalah penelitian, dokumen-dokumen, arsip-arsip, catatan-catatan yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan mempelajari sumber informasi yang berupa data-data dalam bentuk laporan, data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekolah melalui dokumen-dokumen lisan maupun tulisan, seperti: dokumen kalender pendidikan sekolah, profil sekolah, profil siswa maupun guru dan administrasi guru.

c. Observasi Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Syaodih, 2009:220). Penulis memperoleh data dengan mengamati secara langsung ke lapangan dimana lokasi penelitian diadakan serta mencatat data-data yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Observasi dilakukan untuk memperoleh data yang aktual dan akurat serta mendapatkan data yang sebenarnya terkait dengan materi yang akan diteliti. Misalnya dengan cara : 1) Open format, observer membuat catatan atau reaksi umum perilaku dan sebagianya tentang subjek yang dievaluasi.


54

2) Logs, semacam buku harian dimana observer mencatat reaksi dan perilakunya sendiri.

Tabel 3.2 Deskripsi teknik pengumpulan data evaluasi program Tahapan Antecedents

Komponen

Teknik

perencanaan Dokumentasi program, Wawancara kepemimpinan sekolah, sistem informasi manajemen

Transactions pelaksanaan rencana kerja

Outputs

Observasi Dokumentasi Wawancara

Penilaian hasil Observasi dan tindak lanjut Wawancara hasil penilaian standar pengelolaan Sumber: Data diolah oleh peneliti

Sumber Data Kesiswaan, kurikulum, kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan, rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu. KTSP, kalender pendidikan/akademik, struktur organisasi, pembagian tugas guru, pembagian tugas tenaga kependidikan, peraturan akademik, tata tertib, kode etik, biaya operasional sekolah Data dari hasil observasi, wawancara dan juga dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data Untuk keperluan penelitian ini, pemilihan informan dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan maksud dan tujuan penelitian. Peneliti dalam


55

menganalisis data akan membandingkan antara kriteria dengan kejadian aktual untuk setiap tahapan. Tahapan tersebut adalah tahapan Antecedents (masukan), tahapan Transactions (proses) dan tahapan Outputs (hasil). Kemudian peneliti juga akan memberikan keputusan terhadap masing-masing tahapan dan memberikan rekomendasi. Berdasarkan Kriteria/Standar objektif tersebut maka fokus dari evaluasi ini adalah: a.

Pada tahapan antecedents (masukan). Pada tahapan ini dilakukan evaluasi terkait kesesuaian antara rencana kerja sekolah, kepemimpinan sekolah dan sistem informasi manajemen sekolah di SMA Bruderan Purworejo dibandingkan dengan kriteria standar pengelolaan.

b.

Pada tahapan Transactions (proses) yang akan dievaluasi antara lain adalah pelaksanaan rencana kerja sekolah di SMA Bruderan Purworejo dinandingkan dengan kriteria standar pengelolaan.

c.

Pada tahapan Outputs (hasil) yang akan dievaluasi antara lain adalah pengawasan

dan

evaluasi

sekolah

SMA

Bruderan

Purworejo

dibandingkan dengan kriteria standar pengelolaan.

Tabel 3.3 Kriteria uraian masing-masing tahapan dalam Standar Pengelolaan Tahap Antecedents

Komponen Visi sekolah

Kriteria 1. sebagai cita-cita bersama 2. mampu memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan 3. dirumuskan berdasar masukan berbagai warga


Tahap

Komponen

Kriteria

4.

5. 6.

Misi Sekolah

56

1.

2. 3. 4.

5. 6.

7.

8. 9.

Tujuan Sekolah 1.

sekolah dan pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan memperhatikan masukan komite sekolah disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat. memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu menjadi dasar program pokok sekolah menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah yang terlibat dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat. menggambarkan tingkat kualitas yang perlu


Tahap

Komponen

Kriteria

2.

3.

4.

5. Rencana Kerja Sekolah

57

1.

2.

3.

4. 5.

dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan) mengacu pada visi, misi dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah dan Pemerintah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan; rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKA-S) yang dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah. disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah dan disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Pada sekolah swasta rencana kerja ini disahkan berlakunya oleh penyelenggara sekolah dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait. Rencana kerja empat tahun dan tahunan disesuaikan dengan persetujuan rapat dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah.


Tahap

Komponen

58

Kriteria

6. Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Kepemimpinan 1. Memiliki struktur kepemimpinan sesuai Sekolah standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu seorang kepala sekolah dan 1 (satu) atau lebih wakil kepala sekolah. Sistem 1. Memiliki sistem informasi manajemen untuk Informasi mendukung administrasi pendidikan Manajemen Transactions Pedoman 1. Rumusan pedoman mempertimbangkan visi, Sekolah misi, tujuan sekolah 2. ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan masyarakat. 3. berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan operasional. 4. Pedoman pengelolaan KTSP, kalender pendidikan dan pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan dievaluasi dalam skala tahunan, sementara lainnya dievaluasi sesuai kebutuhan. Struktur 1. Struktur organisasi sekolah berisi tentang Organisasi sistem penyelenggaraan dan administrasi yang Sekolah diuraikan secara jelas dan transparan. 2. Semua pimpinan, pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas tentang keseluruhan penyelenggaraan dan administrasi sekolah. 3. memasukkan unsur staf administrasi dengan wewenang dan tanggungjawab yang jelas untuk menyelenggarakan administrasi secara optimal;


Tahap

Komponen

Pelaksanaan Kegiatan Sekolah

Bidang Kesiswaan

59

Kriteria 4. dievaluasi secara berkala untuk melihat efektifitas mekanisme kerja pengelolaan sekolah 5. diputuskan kepala sekolah dengan mempertimbangkan pendapat dari komite sekolah 1. dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan 2. dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang ada 3. Pelaksanaan kegiatan sekolah yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan perlu mendapat persetujuan melalui rapat dewan pendidik dan komite sekolah. 4. Kepala sekolah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan bidang akademik pada rapat dewan pendidik dan bidang nonakademik pada rapat komite sekolah dalam bentuk laporan pada akhir tahun ajaran yang disampaikan sebelum penyusunan rencana kerja tahunan berikutnya. 1. Sekolah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik yang meliputi: a. Kriteria calon peserta didik: 1) berasal dari anggota masyarakat yang telah lulus dari SMP/MTs, Paket B atau satuan pendidikan lainnya yang sederajat b. Penerimaan peserta didik dilakukan: 1) secara obyektif, transparandan akuntabel sebagaimana tertuang dalam aturan sekolah 2) tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial,


Tahap

Komponen

60

Kriteria

kemampuan ekonomi 3) berdasar kriteria hasil ujian nasional bagi SMA 4) sesuai dengan daya tampung sekolah c. Orientasi peserta didik baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan dengan pengawasan guru d. memberikan layanan konseling kepada peserta didik e. melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler untuk para peserta didik f. melakukan pembinaan prestasi unggulan dan pelacakan terhadap alumni. Bidang 1. Sekolah menyusun KTSP. Kurikulum dan 2. Penyusunan KTSP memperhatikan Standar Kegiatan Kompetensi Lulusan, Standar Isi dan peraturan Pembelajaran pelaksanaannya. 3. KTSP dikembangkan sesuai kondisi sekolah, potensi/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan siswa 4. Kepala Sekolah bertanggungjawab atas tersusunnya KTSP. 5. Wakil Kepala dan wakil kepala bidang kurikulum bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan KTSP. 6. Setiap guru bertanggungjawab menyusun silabus setiap mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan dan Panduan Penyusunan KTSP. 7. Dalam penyusunan silabus, guru dapat bekerjasama dengan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) atau Perguruan Tinggi. 8. Penyusunan KTSP dikoordinasi, disupervisi,


Tahap

Komponen

61

Kriteria difasilitas Dinas Pendidikan Provinsi yang bertanggungjawab di bidang pendidikan. Khusus untuk penyusunan KTSP Pendidikan Agama (PA) dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh Kantor Wilayah Departemen Agama. a. Kalender Pendidikan 1) Sekolah menyusun kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler dan hari libur. 2) Penyusunan kalender pendidikan: a) didasarkan pada Standar Isi b) berisi pelaksanaan aktivitas sekolah selama satu tahun, dirinci secara semesteran, bulanan dan mingguan c) diputuskan dalam rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah 3) Sekolah menyusun jadwal penyusunan KTSP. 4) Sekolah menyusun mata pelajaran yang dijadwalkan pada semester gasal dan semester genap b. Program Pembelajaran 1) Sekolah menjamin mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dan program pendidikan tambahan yang dipilihnya 2) Kegiatan pembelajaran didasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan peraturan pelaksanaannya, serta Standar Proses dan Standar Penilaian. 3) Mutu pembelajaran di sekolah dikembangkan dengan: a) model kegiatan pembelajaran yang


Tahap

Komponen

62

Kriteria mengacu pada Standar Proses b) melibatkan peserta didik secara aktif, demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas dan dialogis c) tujuan agar siswa mencapai pola pikir dan kebebasan berpikir, melaksanakan aktivitas intelektual berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, mengkaji, menemukan, memprediksi d) pemahaman bahwa keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar dilakukan sungguh-sungguh, mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh guru. 4) Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya agar peserta didik mampu: a) meningkat rasa ingin tahunya b) mencapai keberhasilan belajar secara konsisten sesuai tujuan pendidikan c) memahami perkembangan pengetahuan kemampuan mencari sumber informasi d) mengolah informasi ke pengetahuan; e) menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah f) mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain g) mengembangkan belajar mandiri dan kelompok dengan proporsi yang wajar 5) Kepsek bertanggungjawab terhadap kegiatan pembelajaran sesuai peraturan yang ditetapkan Pemerintah 6) Wakil kepala bidang kurikulum


Tahap

Komponen

63

Kriteria bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran 7) Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mapel yang diampunya dengan: a) merujuk perkembangan metode pembelajaran mutakhir b) menggunakan metoda pembelajaran yang bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran c) menggunakan fasilitas, peralatan, alat bantu yang tersedia secara efektif dan efisien d) memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan siswa, pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi siswa dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat e) memperkaya kegiatan pembelajaran melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya; f) mengarah ke pendekatan kompetensi yang dapat menghasilkan lulusan yang mudah beradaptasi, memiliki motivasi, kreatif, mandiri, mempunyai etos kerja tinggi, memahami belajar seumur hidup, berpikir logis dalam menyelesaikan masalah c. Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik 1) Sekolah menyusun program penilaian hasil belajar yang berkeadilan, bertanggung jawab & berkesinambungan 2) Penyusunan program penilaian hasil belajar didasarkan pada Standar Penilaian Pendidikan


Tahap

Komponen

64

Kriteria 3) Sekolah menilai hasil belajar untuk seluruh kelompok mata pelajaran dan membuat catatan keseluruhan, untuk menjadi bahan program remedial, klarifikasi capaian ketuntasan yang direncanakan, laporan kepada pihak yang memerlukan, pertimbangan kenaikan kelas atau kelulusan dan dokumentasi 4) Seluruh program penilaian hasil belajar disosialisasikan kepada guru 5) Program penilaian hasil belajar perlu ditinjau secara periodik, berdasarkan data kegagalan/kendala pelaksanaan program termasuk temuan penguji eksternal dalam rangka mendapatkan rencana penilaian yang lebih adil dan bertanggung jawab 6) Sekolah menetapkan prosedur yang mengatur transparansi sistem evaluasi hasil belajar untuk penilaian formal berkelanjutan. 7) Semua guru mengembalikan hasil kerja siswa yang telah dinilai. 8) Sekolah menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional yang mengatur mekanisme penyampaian ketidakpuasan peserta didik dan penyelesaiannya mengenai penilaian hasil belajar 9) Penilaian meliputi semua kompetensi dan materi yang diajarkan 10) Metode penilaian disiapkan/digunakan terencana untuk tujuan diagnostik, formatif &sumatif, sesuai metode/strategi pembelajaran yang digunakan. 11) Sekolah menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian hasil belajar sesuai Standar Penilaian Pendidikan


Tahap

Komponen

65

Kriteria

12) Kemajuan yang dicapai siswa dipantau, didokumentasikan secara sistematis, digunakan sebagai balikan pada peserta didik untuk perbaikan secara berkala 13) Penilaian yang didokumentasikan disertai bukti kesahihan, keandalan dan dievaluasi secara periodik untuk perbaikan metode penilaian 14) Sekolah melaporkan hasil belajar kepada orang tua peserta didik, komite sekolah dan institusi di atasnya. d. Peraturan Akademik 1) Sekolah menyusun dan menetapkan Peraturan Akademik. 2) Peraturan Akademik berisi: a) persyaratan minimal kehadiran siswa untuk mengikuti pelajaran dan tugas dari guru b) ketentuan mengenai ulangan, remedial, ujian, kenaikan kelas dan kelulusan c) ketentuan mengenai hak siswa untuk menggunakan fasilitas belajar, laboratorium, perpustakaan, penggunaan buku pelajaran, buku referensi dan buku perpustakaan d) ketentuan mengenai layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, wali kelas, dan konselor. e) Peraturan akademik diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah. Bidang 1. Sekolah menyusun program pendayagunaan Pendidik dan pendidik dan tenaga kependidikan Tenaga 2. Program pendayagunaan pendidik dan tenaga Kependidikan kependidikan:


Tahap

Komponen

66

Kriteria a. disusun dengan memperhatikan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan b. dikembangkan sesuai kondisi sekolah, termasuk pembagian tugas, mengatasi bila terjadi kekurangan tenaga, menentukan sistem penghargaan, pengembangan profesi bagi pendidik & tenaga kependidikan dan menerapkannya secara profesional, adil dan terbuka. 3. Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan tambahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara sekolah. 4. Sekolah perlu mendukung upaya: a. promosi pendidik dan tenaga kependidikan berdasar asas kemanfaatan, kepatutan dan profesionalisme b. pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan diidentifikasi secara sistematis sesuai aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan sekolah c. penempatan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan baik jumlah maupun kualifikasinya dengan menetapkan prioritas d. mutasi tenaga kependidikan dari satu posisi ke posisi lain didasarkan pada analisis jabatan, diikuti orientasi tugas pimpinan tertinggi sekolah yang dilakukan setelah empat tahun, bisa diperpanjang berdasar alasan yang dipertanggungjawabkan, untuk tenaga kependidikan tambahan tidak ada mutasi. 5. Sekolah mendayagunakan: a. kepala sekolah melaksanakan tugas dan


Tahap

Komponen

67

Kriteria

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

tanggung jawabnya sebagai pimpinan pengelolaan sekolah wakil kepala bidang kurikulum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah dalam mengelola bidang kurikulum wakil kepala bidang sarana prasarana melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepsek dalam mengelola sarana prasarana wakil kepala bidang kesiswaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah dalam mengelola peserta didik guru melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, melatih peserta didik menjadi manusia berkualitas, mampu mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimum konselor melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik pelatih/instruktur melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kegiatan pelatihan tenaga perpustakaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan tenaga laboratorium melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membantu guru mengelola kegiatan praktikum di


Tahap

Komponen

68

Kriteria

laboratorium j. teknisi sumber belajar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran k. tenaga administrasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelayanan administratif l. tenaga kebersihan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan kebersihan lingkungan. Bidang Sarana 1. Sekolah menetapkan kebijakan program secara dan Prasarana tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana 2. Program pengelolaan sarana dan prasarana mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana dalam hal: a. merencanakan, memenuhi, mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan b. mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana agar tetap mendukung proses pendidikan; c. melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat kelas di sekolah d. menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas sesuai tujuan pendidikan, kurikulum masing-masing tingkat; e. pemeliharaan semua fasilitas fisik dan peralatan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan f. Seluruh program pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan disosialisasikan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik


Tahap

Komponen

69

Kriteria

3. Pengelolaan sarana prasarana sekolah: a. direncanakan secara sistematis, selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik dengan mengacu Standar Sarana dan Prasarana b. dituangkan dalam rencana pokok (master plan) yang meliputi gedung dan laboratorium serta pengembangannya 4. Pengelolaan perpustakaan sekolah perlu: a. menyediakan petunjuk pelaksanaan operasional peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya b. merencanakan fasilitas peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pendidik c. membuka pelayanan minimal enam jam sehari pada hari kerja d. melengkapi fasilitas peminjaman antar perpustakaan, internal maupun eksternal e. menyediakan pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari sekolah lain baik negeri maupun swasta 5. Pengelolaan laboratorium dikembangkan sejalan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan kerusakan. 6. Pengelolaan fasilitas fisik untuk kegiatan ekstra-kurikuler disesuaikan dengan perkembangan kegiatan ekstra-kurikuler peserta didik dan mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana. Bidang 1. Sekolah menyusun pedoman pengelolaan Keuangan dan biaya investasi dan operasional yang mengacu Pembiayaan pada Standar Pembiayaan


Tahap

Komponen

Budaya dan Lingkungan Sekolah

70

Kriteria 2. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional Sekolah mengatur : a. sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola b. penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional c. kewenangan dan tanggungjawab kepala sekolah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya d. pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran, dilaporkan kepada komite sekolah serta institusi di atasnya 3. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah diputuskan komite sekolah dan ditetapkan kepsek, mendapat persetujuan dari institusi di atasnya. 4. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah untuk menjamin tercapainya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel. 1. Sekolah menciptakan suasana, iklim dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan. 2. Prosedur pelaksanaan penciptaan suasana, iklim dan lingkungan pendidikan 3. berisi prosedur tertulis mengenai informasi kegiatan penting minimum yang akan dilaksanakan 4. memuat judul, tujuan, lingkup, tanggung jawab dan wewenang, serta penjelasannya 5. diputuskan kepsek dalam rapat dewan


Tahap

Outputs

Komponen

71

Kriteria

pendidik. 6. Sekolah menetapkan pedoman tata-tertib 7. tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk dalam hal menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan 8. petunjuk, peringatan dan larangan dalam berperilaku di Sekolah, pemberian sangsi bagi warga yang melanggar tata tertib. 9. Tata tertib sekolah ditetapkan kepala sekolah melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan masukan komite sekolah dan peserta didik. 10. Sekolah menetapkan kode etik warga sekolah yang memuat norma tentang: a. hubungan sesama warga di dalam lingkungan sekolah dan hubungan antara warga sekolah dengan masyarakat b. sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi yang mematuhi dan sangsi bagi yang melanggar 11. Kode etik sekolah ditanamkan kepada seluruh warga sekolah untuk menegakkan etika sekolah 12. Sekolah memiliki program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua warga sekolahnya. Program 1. Memiliki program pengawasan dan pengawasan sosialisasi 2. Pelaksanaan pengawasan 3. Isi/sasaran kepengawasan Evaluasi diri Pelaksanaan kegiatan evaluasi diri. Evaluasi Pelaksanaan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga pendayagunaan kependidikan pendidik dan


Tahap

Komponen

72

Kriteria

tenaga kependidikan Akreditasi Pelaksanaan persiapan bahan yang diperlukan sekolah untuk akreditasi sekolah oleh BAS Sumber: Peraturan Pemerintah tentang Standar Pengelolaan No 19 Tahun 2007

G. Validasi Data Untuk memvalidasi data peneliti akan menggunakan triangulasi data, triangulasi merupakan salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2006:331). Agar temuan dan interpretasi yang diperoleh itu benar tentang data yang diberikan oleh responden terkait dengan penelitian ini yang akan melakukan penelitian di SMA Bruderan Purworejo. Untuk itu peneliti akan melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan cara mengkonfirmasikan hasil analisis data dengan sumber data. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan pengukuhan akan kredibilitas temuan penelitian. Secara lebih detail, yang dimaksud dengan triangulasi dengan sumber data adalah membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan: 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, 2) membandingkan apa yang


73

dikatakan orang di depan umum dengan apa yang di katakan secara pribadi, 3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, 4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pandapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan, 5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Untuk memperoleh data yang valid hasil dari perbandingan antara wawancara dan studi dokumen diharapkan memiliki kesamaan. (Moleong 2006:330). Triangulasi sumber data juga memberi kesempatan untuk dilakukannya hal-hal sebagai berikut: 1) penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden, 2) mengoreksi kekeliruan oleh sumber data, 3) menyediakan tambahan informasi secara sukarela, 4) memasukkan informan dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan untuk mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data, 5) menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan (Moleong 2006:335-336)


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian 1.

Temuan Lapangan SMA Bruderan Purworejo SMA Bruderan terletak di tengah-tengah kota yang sangat strategis, mudah dijangkau dari berbagai arah. Lingkungan yang tenang, jauh dari pusat keramaian dan perbelanjaan namun berdekatan dengan Biara Bruder Karitas, Biara Suster PBHK, SMP Bruderan, Gereja Katolik dan Universitas Muhamamadiyah, menjadikan SMA Bruderan Purworejo sebagai tempat belajar yang nyaman. SMA Bruderan juga didukung dengan tanamantanaman pelindung dan tanaman hias yang mengelilinggi gedung sekolah dan menambah suasana segar dan nyaman untuk belajar. SMA Bruderan merupakan salah satu karya dari tarekat Bruder Karitas di bawah Yayasan Pius. Karya yang memberi tempat kepada anak muda

untuk

mengembangkan

diri

dalam

bidang

intelektual

dan

kemanusiaan. SMA Bruderan dulunya bernama SPG Bruderan, SPG Bruderan berdiri pada tahun 1952 yang pada saat itu masih bernama SGA. Pada tanggal 4 Juli 1988, SPG Bruderan beralih fungsi menjadi SMA Bruderan. Jatuhnya pilihan pada alih fungsi menjadi SMA Bruderan didasari atas berbagai pertimbangan, antara lain: misi Yayasan dan Keuskupan Purwokerto untuk mendidik calon guru masih dapat dilanjutkan walaupun 74


75

secara tidak langsung. SMA adalah sekolah umum sehingga masih terbuka lebar anak-anak untuk menentukan pilihan untuk masa depannya. Dengan arahan, motivasi dan dorongan dari para guru diharapkan lulusan SMA Bruderan Purworejo banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi pada Fakultas Keguruan. Alasan lain adalah pada saat itu untuk menjadi Sekolah Kejuruan baik sarana maupun tenaga masih jauh dari mencukupi, untuk itu SPG Bruderan memutuskan untuk beralih menjadi SMA dan bukan SMK. SMA Bruderan menerima siswa tanpa membeda-bedakan asal-usul, sekolah selalu terbuka bagi siapa saja untuk mengembangkan diri. Sekolahsekolah Bruderan Karitas mempunyai tujuan yakni ingin memperbaiki kualitas kehidupan dengan perhatian terhadap keseluruhan pembinaan kaum muda sesuai semangat Bruder Karitas. Bruderan Purworejo adalah sekolah Katolik yang menjadi agen perubahan di Kabupaten Purworejo. SMA Bruderan Purworejo ini tidak hanya berkutat pada persoalan akademis semata, tetapi mencari cara bagaimana membentuk siswa yang unggul intelektual dan bermoral. Sebagai suatu lembaga pendidikan yang tugas pokoknya

menyelenggarakan

proses

pembelajaran,

SMA

Bruderan

Purworejo selalu berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tahun ajaran 2007/2008 SMA Bruderan Purworejo menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) secara serentak untuk kelas X, XI dan XII. Selanjutnya tahun ajaran 2009/2010 menapak jenjang status di


76

atasnya yaitu memulai dengan rintisan sekolah kategori mandiri (RSKM) lebih menyempurnakan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Salah satu sekolah swasta di Kabupaten Purworejo ini berlokasi di Jalan.KH.Wahid Hasyim No. 6 Purworejo. SMA Bruderan memiliki luas tanah 20.820 m² dengan luas bangunan 4.625 m² dan luas halaman 720 m². Saat ini SMA Bruderan Purworejo terakreditasi A dan memiliki 317 siswa serta 33 tenaga pengajar.

2. Visi, Misi dan Tujuan SMA Bruderan Purworejo a. Visi Membentuk manusia Pancasilais sejati yang cerdas, terampil dan siap mengamalkan nilai-nilai luhur kemanusiaan dengan bertumpu pada kedisiplinan yang dijiwai semangat cinta kasih. b. Misi 1) Membiasakan hidup yang dijiwai nilai-nilai luhur pancasila. 2) Menumbuhkembangkan pelayanan pendidikan secara demokratis. 3) Menciptakan kondisi yang mendorong perkembangan peserta didik menjadi manusia cerdas. 4) Memberi pelayanan untuk perkembangan bakat dan ketrampilan secara maksimal. 5) Membiasakan hidup disiplin dalam semangat cinta kasih.


77

6) Menggalang kerja sama dengan berbagai pihak guna menunjang tercapainya tujuan sekolah.

c. Tujuan. 1) Mendidik generasi muda agar beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki sikap toleransi dalam kebhinekaan. 2) Mendidik generasi muda agar memiliki sikap disiplin terhadap waktu. 3) Mendidik generasi muda agar memiliki semangat cinta kasih terhadap diri sendiri, sesama, lingkungan alam dan tanah air. 4) Mendidik generasi muda agar menerapkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebebasan, tanggunjawab, kemandirian, persaudaraan dan perdamaian. 5) Mempersiapkan peserta didik agar mampu hidup secara demokratis dalam masyarakat. 6) Mendidik generasi muda agar menjadi manusia yang sanggup menghargai prestasi oranglain demi kesejahteraan umum. 7) Mempersiapkan peserta didik agar mampu menjadi pemimpin bangsa yang tetap berpedoman pada ajaran luhur bangsa. 8) Mempersiapkan dan mendidik generasi muda agar memiliki kecerdasan dan sikap sosial dalam kehidupan bermasyarakat.


78

9) Memberi bekal peserta didik agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 10) Mendidik anak bangsa agar memiliki berbagai ketrampilan yang berguna bagi hidupnya di masyarakat. 11) Mempersiapkan peserta didik agar dapat melanjutkan ke perguruan tinggi.

d. Motto Dalam Kasih Berwawasan Kebangsaan Menuju Kemandirian

3. Fasilitas Sekolah a. Lingkungan Sekolah yang bersih, sejuk dan nyaman. b. Aula yang luas. c. Laboratorium Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa, Komputer. d. Perpustakaan yang dilengkapi dengan internet gratis. e. Menara tower panjat dinding. f. Peralatan kesenian dan olahraga memadai. g. Muatan Lokal Budidaya ikan dan Kekharitasan h. Ketrampilan: Teknologi pengolahan dan elektronika. i. Sanggar Pramuka. j. UKS dan Dokter Jaga k. Peralatan Kesenian dan Olahraga yang memadai


79

4. Ekstrakurikuler Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan siswa di luar jam belajar kurikulum standar. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik. Kegiatan ini diadakan secara swadaya dari pihak sekolah maupun siswa-siswi itu sendiri untuk merintis kegiatan di luar jam pelajaran sekolah. Kegiatan dari ekstrakurikuler ini sendiri dapat berbentuk kegiatan pada seni, olahraga, pengembangan kepribadian dan kegiatan lain yang bertujuan positif untuk kemajuan dari siswa-siswi itu sendiri. SMA Bruderan Purworejo memiliki 12 pilihan ekstrakurikuler antara lain: ekstrakurikuler bola basket, bola volley, mountainering, jurnalistik, sepak bola, pencak silat, tari jawa, kulintang, karawitan, kepramukaan, bulutangkis dan band. Para siswa dibebaskan untuk memilih ekstrakurikuler yang sesuai dengan hobi dan bakat mereka. Dari awal mereka menjadi warga SMA Bruderan, para siswa sudah dikenalkan dengan berbagai macam ekstrakurikuler yang ada di SMA Bruderan. Salah satu pengenalannya adalah melalui tes wawancara masuk yaitu guru akan bertanya pada siswa mengenai hobi dan minat mereka. Siswa yang memiliki hobi di bidang non akademik kemudian dengan arahan guru akan dapat memilih ekstrakurikuler yang sesuai dengan hobi mereka. Yang kedua adalah SMA Bruderan mengenalkan berbagai jenis ekstrakurikuler melalui kegiatan Masa Orientasi Siswa atau MOS.


80

Dari beberapa jenis ekstrakurikuler yang ada di SMA Bruderan, terdapat ekstrakurikuler yang masih sangat baru yaitu ekstrakurikuler Perfilman. Salah satu siswa SMA Bruderan dan sekarang sudah menjadi alumni pernah menjuarai lomba film dokumenter antar siswa SMA sekabupaten Purworejo. Hal inilah yang kemudian momotivasi sekolah untuk mengembangkan bakat anak didiknya melalui dunia perfilman. Sekolah kemudian memfasilitasi siswa agar kelak SMA Bruderan Purworejo dapat meraih juara film dokumenter untuk kali kedua. SMA Bruderan selalu mendukung aspirasi dan juga kebebasan siswa dalam memilih ekstrakurikuler yang mereka minati. Dengan kebebasan itu diharapkan peserta didik dapat menyalurkan bakatnya secara maksimal dan optimal untuk membawa nama baik sekolah terlebih Kabupaten Purworejo.

5. Jumlah Siswa SMA Bruderan Purworejo Tahun Ajaran 2012/2013 Jumlah peserta didik di SMA Bruderan dari tahun ke tahun mengalami penurunan, untuk tahun ajaran 2012/2013 SMA Bruderan hanya memiliki jumlah siswa sebanyak 317 siswa. Mindset masyarakat Purworejo terhadap sekolah swasta masih sangat sempit, bahkan banyak masyarakat yang lebih memilih sekolah negeri yang letaknya jauh dari tempat tinggalnya daripada harus sekolah di SMA swasta yang terkenal mahal. Berikut adalah tabel jumlah siswa SMA Bruderan Purworejo.


Tabel 4.1 Data siswa SMA Bruderan Purworejo Tahun Ajaran 2012/2013

JML

Kelas

JML

Kelas

JML

X1

23

XI BHS

17

XII BHS

16

X2

22

XI IPA

21

XII IPA 1

23

X3

24

XI IPS 1

22

XII IPA 2

21

X4

21

XI IPS 2

24

XII IPS 1

27

XII IPS 2

28

XII IPS 3

28

JML

143

JML

90

JML

84

JUMLAH

Kelas

317

Sumber: Data siswa SMA Bruderan Tahun Ajaran 2012/2013

81


82

6. Struktur Organisasi Sekolah Berikut adalah struktur organisasi SMA Bruderan Tahun ajaran 2012/2013. Yayasan Pius

Depdikbud Kepala Sekolah Drs. Waluya

Komite Sekolah

Koordinator TAS

Waka Urs.

Waka Urs.

Waka Urs. Sarpras

Waka Urs

Kurikulum

Kesiswaan

Drs. MT

Humas

B. Sutasmadi, S.Pd

L. Gien S, BA

Pangarso

Alb. Suhadi

Staf

Pembina

Pembina

Kurikulum

OSIS

Ekskul

Perpus

Lab

Layanan Khusus

Wali Kelas

Pembina

Pembina

Pramuka

KIR/OSN

Guru

Guru BK

Staf Humas

Koordinator Kegiatan

Peserta didik

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi SMA Bruderan Purworejo Tahun Ajaran 2012/2013


83

7. Tenaga Pendidik di SMA Bruderan Purworejo Sebagian besar staf pengajar berlatar belakang Sarjana dari disiplin ilmu yang sesuai dan berstatus sebagai tenaga pengajar dipekerjakan atau DPK, Guru Tetap Yayasan atau GTY dan Guru Tidak Tetap atau GTT. Saat ini SMA Bruderan memiliki 33 tenaga pengajar dan 10 pegawai dengan rincian 16 tenaga pengajar tetap yayasan atau GTY, 3 tenaga pengajar dipekerjakan atau DPK, 14 tenaga pengajar tidak tetap atau GTT, 6 pegawai tetap yayasan atau PTY dan 4 pegawai tidak tetap atau PTT.

8. Ruang di SMA Bruderan Purworejo Sekolah swasta yang berlokasi di Jalan KH.Wahid Hasyim No. 6 Purworejo ini memiliki luas tanah 20.820 m² dengan luas bangunan 4.625 m². Luas halaman 720 m² dan peresmian dari gedung sekolah ini adalah pada tanggal 20 Mei 1985. Saat ini SMA Bruderan Purworejo sudah tidak diperbolehkan untuk membangun gedung oleh pemerintah karena akan mengurangi ruang terbuka sekolah.

B. Analisis Data 1. Data Antecedents a. Visi Sekolah SMA Bruderan Purworejo Untuk memperoleh data antecedents, peneliti mewawancarai waka kurikulum yaitu Bapak Benedictus Sutasmadi dan juga Kepala Sekolah


84

yaitu Bapak Waluya. Berdasarkan hasil wawancara dan juga hasil dokumentasi menunjukkan bahwa dari kriteria antecedents pada visi sekolah, SMA Bruderan Purworejo memiliki visi sekolah yang dirumuskan sebagai cita-cita bersama seluruh warga sekolah yaitu membentuk manusia Pancasilais sejati yang cerdas, terampil dan siap mengamalkan nilai-nilai luhur kemanusiaan dengan bertumpu pada kedisiplinan yang dijiwai semangat cinta. Setelah sekolah melakukan evaluasi dan peninjauan rumusan visi SMA Bruderan telah mengalami perubahan dari tahun ajaran 2010/2011. Bapak Sutasmadi selaku pemangku kepentingan dalam Bidang Kurikulum menjelaskan bahwa dalam rumusan visi, sekolah mengacu pada peserta didik agar dapat menjadi manusia cerdas, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab. Rumusan visi tidak hanya dibuat untuk peserta didik tetapi juga untuk staf pengajar. Ini dimaksudkan agar guru dapat melayani peserta didik dengan nilai luhur kemanusiaan yang disiplin dan dengan semangat cinta kasih. Tanpa visi, sekolah tidak mempunyai arahan yang jelas, tidak mempunyai cara yang tepat dalam melangkah ke masa depan dan tidak memiliki komitmen hal inilah yang menjadikan visi sebagai dasar program pokok bagi SMA Bruderan. Waka Kurikulum menyebutkan, para guru harus mampu mendidik siswa dengan kreatif dan terinspirasi dalam berinovasi dalam menciptakan model pembelajaran yang baru dan inovatif yang dapat memotivasi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran yang nantinya akan menjadi bekal pada saat mereka lulus dari SMA. Staf


85

pengajar harus dapat memberikan inspirasi dan memotivasi bagi seluruh peserta didik dan seluruh warga sekolah dan masyarakat untuk bekerja dengan penuh semangat dan antusias. Pertanyaan peneliti tentang visi sekolah apakah dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional dijawab oleh narasumber bahwa visi sekolah harus tetap dalam koridor kebijakan pendidikan nasional tetapi sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat yang dilayani dan selalu merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam wawancara dengan sebagian guru di SMA Bruderan Purworejo menunjukkan bahwa visi SMA Bruderan Purworejo tidak selalu dirumuskan berdasar masukan seluruh warga sekolah melainkan hanya guru yang berkepentingan seperti guru yang menjabat sebagai Waka Bidang Kurikulum. Dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi walaupun visi sekolah tidak selalu dirumuskan berdasarkan masukan seluruh tenaga pendidik di sekolah namun KTSP termasuk visi, misi dan tujuan sekolah selalu diputuskan dalam rapat dewan pendidik yang dipimpin Kepala Sekolah dengan memperhatikan masukan komite sekolah. Hal lain yang ditakutkan oleh sekolah adalah apabila tidak melibatkan komite sekolah, KTSP tidak akan dapat di validasi dan diverifikasi oleh Dinas

Pendidikan

Kabupaten/Kota.

KTSP

dan

tidak

dapat

di


86

implementasikan disekolah yang akan menghambat proses belajar mengajar di sekolah ini. Hal lain seperti cara sekolah mensosialisasikan visi, agar dapat diketahui oleh seluruh warga sekolah, sekolah menyampaikan pada saat para guru dan pihak yang berkepentingan mengikuti In House Training atau IHT. KTSP kemudian ditinjau, dirumuskan kembali secara berkala sesuai perkembangan dan tantangan di masyarakat (visi, misi tujuan sekolah) yang dicakup dalam rumusan KTSP. Hal ini terbukti dari adanya dokumen KTSP yang di dapatkan peneliti dari tahun ajaran 2008/2009 sampai dengan tahun ajaran 2012/2013. Dalam dokumen KTSP nampak jelas bahwa KTSP selalu ditinjau dan di evaluasi secara berkala. Perumusan visi mengalami perubahan dari tahun ajaran 2010/2011, walaupun apabila dilihat dari intinya hampir sama.

Tabel 4.2 Perbandingan perbedaan rumusan visi SMA Bruderan Purworejo Rumusan visi tahun ajaran Rumusan visi tahun ajaran ≤ 2009/2010 2010 s.d sekarang Bertumpu pada kedisiplinan yang Membentuk manusia Pancasilais sejati dijiwai semangat cinta kasih menuju yang cerdas, terampil dan siap terbentuknya manusia Pancasilais yang mengamalkan nilai-nilai luhur cerdas, terampil dan siap kemanusiaan dengan bertumpu pada mengamalkan nilai-nilai luhur kedisiplinan yang dijiwai semangat cinta kemanusiaan kasih. Sumber: KTSP SMA Bruderan Purworejo Visi ini mengalami perubahan karena sekolah perlu berkembang dan berinovasi sesuai dengan semangat zaman dan spirit institusi pendidikan.


87

Di dalam kriteria visi ini terdapat satu kriteria yang tidak sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan yaitu visi sekolah tidak selalu dirumuskan berdasar masukan seluruh warga sekolah melainkan hanya guru yang berkepentingan seperti guru yang menjabat sebagai waka bidang kurikulum.

b. Misi Sekolah SMA Bruderan Purworejo Dalam

misi

sekolah,

indikator

standar

pengelolaan

yang

menyebutkan bahwa misi sekolah harus memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, SMA Bruderan telah memenuhi standar tersebut. Sekolah menggunakan misi sebagai alat yang dapat memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, misi sekolah SMA Bruderan merupakan operasionalisasi dari visi. Misi SMA Bruderan dari tahun ajaran 2008/2009 sampai dengan tahun ajaran 2012/2013 tidak mengalami banyak perubahan, hal ini nampak dari dokumen KTSP sekolah. Perumusan misi mengalami perubahan hanya pada tahun ajaran 2010/2011 yaitu rumusan misi sekolah hanya terdapat lima poin sedangkan untuk tahun ajaran 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 misi SMA Bruderan mencantumkan enam poin misi. Berikut adalah tabel perbandingannya.


88

Tabel 4.3 Perbandingan perbedaan rumusan misi SMA Bruderan Purworejo Rumusan misi tahun ajaran 2010/2011

Rumusan misi tahun ajaran 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013

Membiasakan hidup yang dijiwai 1) nilai-nilai luhur pancasila. Menumbuhkembangkan pelayanan 2) pendidikan secara demokratis. Menciptakan kondisi yang 3) mendorong perkembangan peserta didik menjadi manusia cerdas. Memberi pelayanan untuk 4) perkembangan bakat dan ketrampilan secara maksimal. Membiasakan hidup disiplin dalam 5) semangat cinta kasih.

Membiasakan hidup yang dijiwai nilainilai luhur pancasila. Menumbuhkembangkan pelayanan pendidikan secara demokratis. Menciptakan kondisi yang mendorong perkembangan peserta didik menjadi manusia cerdas. Memberi pelayanan untuk perkembangan bakat dan ketrampilan secara maksimal. Membiasakan hidup disiplin dalam semangat cinta kasih.

6) Menggalang kerja sama dengan berbagai pihak guna menunjang tercapainya tujuan sekolah. Sumber: KTSP SMA Bruderan Purworejo Misi SMA Bruderan merupakan tujuan sekolah yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjang. Peneliti berkesempatan memperoleh dokumen KTSP SMA Bruderan yang dapat digunakan sebagai alat penelitian, berdasarkan hasil dokumentasi misi sekolah yang menekankan kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan sekolah tertuang dalam misi SMA Bruderan tahun ajaran 2012/2013 pada poin ke empat yaitu: memberi pelayanan untuk perkembangan bakat dan ketrampilan secara maksimal. Misi SMA Bruderan memuat pernyataan umum dan khusus berkaitan dengan program


89

sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan waka bidang kurikulum untuk misi poin 1-3 merupakan pernyataan umum dan misi poin 4-6 merupakan pernyataan khusus. KTSP selalu dirapatkan dan melibatkan persetujuan komite sekolah. “Kami menyusun KTSP berdasarkan masukan dari komite sekolah dan dewan guru” begitulah penegasan dari Bapak Sutasmadi. Dalam kriteria misi terdapat sembilan kriteria dan satu kriteria tidak sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan. Kriteria yang tidak sesuai tersebut adalah kriteria misi yang menjadi dasar program pokok sekolah. Kriteria ini tidak sesuai karena yang menjadi dasar program pokok SMA Bruderan adalah visi.

c. Tujuan Sekolah SMA Bruderan Purworejo Pada kriteria tujuan sekolah dari hasil wawancara dan dokumentasi, tujuan sekolah SMA Bruderan menggambarkan tingkat kualitas yang dicapai di jangka menengah dan berkelanjutan, hal ini terpapar dari penjelasan Waka Bidang Kurikulum yang menyebutkan bahwa tujuan sekolah pada poin ke tujuh yaitu: mempersiapkan peserta didik agar dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi, merupakan gambaran tingkat kualitas yang dicapai dalam jangka menengah dan berkelanjutan. Tujuan SMA Bruderan mengacu visi, misi, tujuan pendidikan nasional dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, hal ini nampak dalam wawancara peneliti dengan

narasumber.

Narasumber

menjelaskan

bahwa

kebutuhan


90

masyarakat di Kabupaten Purworejo khususnya peserta didik SMA Bruderan adalah beragam, menginggat peserta didik tidak hanya berasal dari Kabupaten Purworejo saja melainkan berasal dari Kabupaten, Kota dan Provinsi lain. Untuk itu sekolah perlu mengakomodir masukan dari orangtua ataupun wali peserta didik. Indikator selanjutnya mengenai tujuan sekolah yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah dan pemerintah dijawab oleh Waka Kurikulum bahwa tujuan sekolah SMA Bruderan dirumuskan berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi sekolah yang mengacu pada standar kompetensi lulusan untuk tiap-tiap mata pelajaran yang ditetapkan sekolah dan Pemerintah. Poin tujuan sekolah yang mengacu pada standar kompetensi lulusan terdapat dalam poin 8 yaitu: memberikan bekal kepada peserta didik agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan hasil dokumentasi terlihat jelas bahwa tujuan SMA Bruderan mengakomodasi masukan pihak komite sekolah dan diputuskan rapat dewan pendidik yang dipimpin Kepala Sekolah setiap tahunnya. Tujuan SMA Bruderan disosialisasikan pada warga sekolah, yaitu para guru dan segenap pihak yang berkepentingan pada saat In House Training. “Alur In House Training itu, setelah para guru melewati sesi pengenalan awal mengenai KTSP langsung dilanjutkan ke sesi workshop. Inti dari kegiatan workshop itu sendiri adalah memberikan sosialiasi dari


91

pelaksanaan perangkat mengajar yang tentunya sesuai dengan pedoman KTSP yang telah diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Kepala sekolah dan para guru kemudian di berikan format penyusuan KTSP dan format penyusunan silabus juga Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk

diujicobakan

penyusunannya

dan

mendikuskusikan

dengan

narasumber bagaimana penyusunan yang baik. Sehingga apabila ada guru yang belum paham bisa dapat langsung mendapatkan jawaban dari sumber yang dapat dipercaya. Tujuan sekolah SMA Bruderan selalu dievaluasi dan ditinjau secara berkala, hal ini nampak dalam dokumen KTSP sekolah tahun ajaran 2008/2009 dan 2009/2010 tujuan sekolah mengalami banyak perubahan. Dan sejak tahun ajaran 2011/2012 sampai saat ini tujuan sekolah belum mengalami perubahan lagi.

Berikut adalah tabel

perbandingannya.

Tabel 4.4 Perbandingan perbedaan rumusan tujuan sekolah SMA Bruderan Purworejo. Rumusan tujuan sekolah tahun ajaran ≤ 2009/2010

Rumusan tujuan sekolah tahun ajaran 2011/2012 s.d sekarang

Mendidik generasi muda agar mampu menjadi manusia yang sanggup memperjuangkan kesejahteraan umum Mendidik generasi muda agar mampu menjaga tegaknya kejujuran, keadilan, kebebasan, tanggungjawab,

Mendidik generasi muda agar beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki sikap toleransi dalam kebhinekaan. Mendidik generasi muda agar memiliki sikap disiplin terhadap waktu.


Rumusan tujuan sekolah tahun ajaran ≤ 2009/2010

92


persaudaraan dan perdamaian Mengembangkan sikap toleransi Mendidik generasi muda agar memiliki dalam kebhinekaan semangat cinta kasih terhadap diri sendiri, sesama, lingkungan alam dan tanah air. Mendidik generasi muda untuk Mendidik generasi muda agar menerapkan memiliki sikap hidup yang nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebebasan, berdisiplin terhadap waktu tanggunjawab, kemandirian, persaudaraan dan perdamaian. Mendidik generasi muda untuk Mempersiapkan peserta didik agar mampu memiliki sikap setian terhadap tata hidup secara demokratis dalam masyarakat. tertib sosial yang berlaku di dalam masyarakat Mendidik generasi muda untuk Mendidik generasi muda agar menjadi memiliki semangat cinta kasih manusia yang sanggup menghargai prestasi oranglain demi kesejahteraan umum. Mempersiapkan peserta didik untuk Mempersiapkan peserta didik agar mampu dapat melanjutkan ke Perguruan menjadi pemimpin bangsa yang tetap Tinggi berpedoman pada ajaran luhur bangsa. Memberikan bekal kepada peserta Mempersiapkan dan mendidik generasi muda didik agar dapat mengikuti agar memiliki kecerdasan dan sikap sosial perkembangan ilmu pengetahuan dan dalam kehidupan bermasyarakat. teknologi Mempersiapkan peserta didik agar Memberi bekal peserta didik agar dapat mampu menjadi pemimpin bangsa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang dijiwai dan disemangati ajaran dan teknologi. luhur bangsa Mendidik anak bangsa agar memiliki Mendidik anak bangsa agar memiliki berbagai ketrampilan-ketrampilan yang dapat ketrampilan yang berguna bagi hidupnya di membantu hidupnya di masyarakat masyarakat. Mempersiapkan peserta didik untuk Mempersiapkan peserta didik agar dapat memiliki kecerdasan sosial dalam melanjutkan ke perguruan tinggi. kehidupan sehari-hari Mempersiapkan peserta didik agar nantinya mampu hidup secara


Rumusan tujuan sekolah tahun ajaran ≤ 2009/2010

93


demokratis dalam masyarakat Sumber: KTSP SMA Bruderan Purworejo Rumusan tujuan sekolah ini mengalami banyak perubahan karena harus menyesuaikan dengan visi dan misi sekolah yang juga mengalami perubahan. Tujuan sekolah dan tujuan sekolah merupakan penjabaran dari misi, oleh karena itu tujuan harus selaras dengan visi dan misi. Dalam kriteria tujuan sekolah terdapat lima kriteria dan seluruh kriteria sudah sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan.

d. Rencana Kerja Sekolah SMA Bruderan Purworejo Dalam hal Rencana Kerja Sekolah menengah SMA Bruderan Purworejo peneliti mendapatkan data melalui wawancara dan juga dokumentasi. Peneliti berkesempatan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai indikator rencana kerja sekolah, salah satunya adalah indikator tentang rencana kerja sekolah untuk jangka menengah sekolah yang harus dapat menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan. Indikator ini telah dapat dipenuhi oleh SMA Bruderan Purworejo yang terindikasi bahwa SMA Bruderan mempunyai rencana kerja sekolah yaitu Rencana Kerja tahunan atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKA-S), rencana


94

ini kemudian dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah, semua rencana-rencana sekolah ini terdapat dalam dokumen rencana kerja sekolah SMA Bruderan Purworejo. SMA Bruderan juga memberi kesempatan kepada narasumber untuk melihat dokumen yang didalamnya dijelaskan sekolah mengupayakan agar mutu lulusan kami dari tahun ke tahun semakin baik, dan guru SMA Bruderan berusaha untuk selalu membimbing para siswa selama tiga tahun dan berharap agar kegiatan belajar mereka di sekolah bisa optimal sehingga dapat menetaskan lulusan-lulusan yang unggul. Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Rencana Kerja SMA Bruderan selalu dirapatkan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan sekolah dan selalu melibatkan komite sekolah dan dewan guru yang bertanggung jawab untuk mengetahui planning sekolah akan seperti apa. Sementara untuk komite sekolah, SMA Bruderan menjadikan sebagai mitra sekolah yang bertanggung jawab untuk mengetahui sejauh mana sekolah berkembang. Dari hasil dokumentasi Rencana Kerja Sekolah SMA Bruderan dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca pihak-pihak terkait seperti komite sekolah dan Yayasan Pius. Dokumen selalu digunakan sebagai acuan dan juga laporan. Rencana Kerja empat tahun dan tahunan disesuaikan dengan persetujuan rapat dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah seperti halnya dengan penyusunan KTSP, berikut adalah penjelasannya “Untuk rumusan rencana kerja sekolah, kami membuat rincian rencana kerja kemudian di ajukan kepada komite sekolah


95

apabila ada kekurangan maka komite sekolah akan meminta sekolah untuk merevisi dan memperbaiki yang kemudian di dokumentasikan agar dapat dibaca oleh pihak yang berkepentingan” penjelasan Bapak Sutasmadi. Rencana Kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian sekolah, kemitraan, partisipasi segenap warga sekolah, keterbukaan dan akuntabilitas. Dari enam kriteria rencana kerja, SMA Bruderan memiliki rencana kerja yang sudah sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan.

e. Sistem Informasi Manajemen SMA Bruderan Purworejo Pada kriteria sistem informasi manajemen, SMA Bruderan belum memiliki sistem informasi manajemen yang mendukung administrasi pendidikan. Hal ini nampak dalam wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah SMA Bruderan ”Untuk masalah sistem informasi ini, sekolah baru akan merealisasikan dalam waktu jangka panjang”. Untuk saat ini SMA Bruderan baru memiliki akses internet yang hanya diperuntukkan oleh guru sementara untuk akses internet untuk siswa belum tersedia. Dalam menyediakan

sistem

informasi

manajemen

yang

baik

sekolah

membutuhkan biaya yang cukup banyak, sedangkan sekolah sendiri dalam waktu dekat ini baru akan merealisasikan pengolahan sampah yang sudah direncanakan dari tahun lalu.


96

f. Kepemimpinan Sekolah SMA Bruderan Purworejo Kriteria Kepemimpian Sekolah SMA Bruderan secara garis besar sudah memenuhi kriteria standar pengelolaan pendidikan. Ini terbukti dari hasil dokumentasi dan juga observasi. SMA Bruderan memiliki seorang Kepala Sekolah dan empat Wakil Kepala Sekolah, yaitu bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang humas dan juga bidang sarana dan prasarana. Pernyataan ini terdapat dalam struktur organisasi sekolah dan juga buku pedoman siswa. Sedangkan dari hasil observasi untuk kriteria Kepala Sekolah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah yaitu apabila dilihat dari dimensi kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi sosial dan kompetensi kewirausahaan sudah memiliki kompetensi yang cukup baik dalam mengelola pendidikan. Namun, untuk kompetensi kewirausahaan Kepala Sekolah berdasarkan hasil wawancara dengan sebagian guru dan karyawan di

SMA

Bruderan

dapat

disimpulkan

bahwa

untuk

kompetensi

kewirausahaan ini Kepala Sekolah SMA Bruderan masih belum cukup dalam menciptakan iklim kewirausahaan, ini nampak dari sekolah yang belum memiliki muatan lokal ataupun pelatihan kewirausahaan bagi siswa yang difasilitasi sekolah.


2.

97

Data Transaction a. Pedoman Sekolah SMA Bruderan Purworejo Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dapat dikatakan bahwa SMA Bruderan memiliki pedoman sekolah yang memperhatikan visi, misi dan tujuan sekolah. Pedoman sekolah SMA Bruderan di buat setelah rumusan visi, misi dan tujuan sekolah disetujui oleh komite sekolah dan pihak yang berkepentingan. Pedoman sekolah juga di tinjau dan di evaluasi sesuai kebutuhan sekolah yang dapat digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan operasional bagi seluruh warga sekolah selama satu semester. Pedoman sekolah ini juga berfungsi untuk mengukur dan mengontrol kegiatan sekolah dalam satu semester. Pengelolaan KTSP, kalender pendidikan dan pembagian tugas di SMA Bruderan telah sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan yaitu pada tiap akhir semester dan lainnya seperti tata tertib sekolah dievaluasi sesuai kebutuhan sekolah. Dari empat kriteria pedoman sekolah, SMA Bruderan sudah memiliki pedoman sekolah yang sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan.

b.

Struktur Organisasi SMA Bruderan Purworejo Struktur Organisasi SMA Bruderan Purworejo berdasarkan hasil dokumentasi peneliti berisi sistem penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikan jelas dan transparan. Semua pimpinan, pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai uraian tugas, wewenang, tanggung jawab yang


98

jelas tentang keseluruhan penyelenggaraan administrasi sekolah. Struktur organisasi memasukkan unsur staf administrasi dengan wewenang dan tanggungjawab jelas untuk menyelenggarakan administrasi secara optimal dan ini dievaluasi secara berkala untuk melihat efektifitas mekanisme kerja pengelolaan sekolah. Struktur organisasi SMA Bruderan di koreksi di setiap tahun pada awal tahun pelajaran dan di akhir semester dua sekolah akan mengevaluasi dan dari evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk penyusunan di tahun ajaran baru sebelum masuk ke ajaran baru. Peninjauan atau evaluasi ini dilakukan pada saat IHT atau In House Training. Struktur organisasi sekolah SMA Bruderan Purworejo diputuskan oleh Kepala Sekolah dan mempertimbangkan pendapat komite sekolah. Dari lima kriteria struktur organisasi sekolah, seluruh kriteria sudah sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan.

c. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah SMA Bruderan Purworejo Pelaksanaan Kegiatan Sekolah SMA Bruderan Purworejo dari hasil wawancara dengan Bapak Sutasmadi

dapat disimpulkan bahwa

pelaksanaan kerja SMA Bruderan selalu berdasar rencana kerja tahunan yang telah dibuat. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah selalu dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan yang telah disepakati dan juga didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang ada misalnya dalam hal rekruitment, seleksi dan penempatan. Dalam indikator pelaksanaan kegiatan sekolah


99

yang menyebutkan kegiatan sekolah yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan perlu mendapat persetujuan melalui rapat dewan pendidik dan komite sekolah, dijelaskan oleh narasumber bahwa pelaksanaan-pelaksanaan rencana kerja SMA Bruderan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat biasanya terjadi karena suatu sebab, yang kebanyakan dikarenakan oleh hal yang mendesak, misalnya kunjungan ke panti jompo. Apabila kegiatan tersebut tidak masuk dalam rencana kerja sekolah maka sekolah akan tetap melaporkan kegiatan tersebut komite sekolah pada rapat dewan pendidik. Kepala Sekolah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan bidang akademik pada rapat dewan pendidik dan bidang non-akademik pada rapat komite sekolah dalam bentuk laporan pada akhir tahun ajaran sebelum penyusunan rencana kerja tahunan berikutnya. Dari empat kriteria pelaksanaan kegiatan sekolah, semua kriteria sudah sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan.

d. Bidang Kesiswaan SMA Bruderan Purworejo Di

bidang

kesiswaan,

peneliti

berkesempatan

melakukan

wawancara dengan Ibu Lusia Gien Susiawantiningsih, BA yang menjabat sebagai Waka Bidang Kesiswaan sekaligus sebagai guru agama Katolik. Indikator pertama adalah mengenai penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik untuk


100

kriteria calon peserta didik yaitu berasal dari anggota masyarakat yang telah lulus dari SMP/MTs, Paket B atau satuan pendidikan lainnya yang sederajat telah sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan. Hal ini terindikasi dengan adanya petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik dari anggota masyarakat yang lulus SMP/MTs, Paket B/sederajat yang dapat dilihat dalam persyaratan penerimaan siswa baru, bahkan SMA Bruderan juga menerima lulusan SMP dengan ijazah paket B. Indikator kedua adalah penerimaan peserta didik SMA Bruderan Purworejo apakah dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam aturan sekolah berdasar kriteria hasil ujian nasional bagi SMA/SMK. Indikator ini telah sesuai karena SMA Bruderan melaksanakan penerimaan calon siswa baru dengan adil, transparan dan akuntabel tanpa diskriminasi gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi dan yang diterima adalah calon siswa yang sudah lulus ujian nasional SMP, ini terbukti dari beragamnya peserta didik yang mendaftar di sekolah ini. Indikator ketiga dari standar pengelolaan pendidikan dalam bidang kesiswaan adalah mengenai penerimaan siswa yang harus menetapkan jumlah sesuai target dan mengacu pada Standar Pendidikan Nasional yaitu sesuai dengan daya tampung sekolah yang di paparkan oleh narasumber bahwa sekolah menerima peserta didik baru sesuai dengan daya tampung yaitu empat kelas untuk kelas X, dalam satu kelasnya terdiri dari kurang lebih 25


101

siswa. Beliau juga menjelaskan bahwa orientasi siswa di SMA Bruderan tidak bersifat keras melainkan berupa pengenalan secara lebih dalam dengan seluruh warga sekolah baik itu guru, karyawan dan kakak tingkat. Sekolah menekankan pengenalan terhadap lingkungan sekolah agar lebih dekat dengan guru, karyawan dan juga kakak tingkat. ”Kami tidak mau sudah berbulan-bulan sekolah disini tapi masih bertanya ibu itu namanya siapa, atau menyapa dengan sapaan mata pelajarannya seperti pak ekonomi dan sebagainya, kami mau agar seluruh siswa baru itu mengenal dengan betul siapa-siapa saja guru maupun karyawan yang ada di sekolah ini”. Dalam indikator standar pengelolaan bidang kesiswaan tentang bimbingan konseling, setiap 15-20 siswa mendapat bimbingan konseling dari tenaga BK dan tercantum dalam dokumen pedoman sekolah yang menjelaskan peraturan siswa dalam mendapatkan bimbingan dari guru BK. SMA Bruderan memiliki beragam kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan tenaga professional dari luar sekolah. Sekolah sangat mendukung bakat siswa dengan mengembangkannya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dalam pembinaannya sekolah tidak mengambil dari guru kelas sebagai pelatih ekstrakurikuler, salah satu ekstrakurikuler yang dibina langsung oleh tenaga professional adalah ekstrakurikuler teater yang dilatih oleh pelatih professional yang di datangkan langsung dari dinas kesenian Purworejo. Indikator standar pengelolaan pendidikan


102

dalam bidang kesiswaan yang selanjutnya adalah mengenai pelacakan alumni. SMA Bruderan selalu melakukan komunikasi pada alumni baik melalui jejaring sosial seperti facebook atau email. Dari sembilan kriteria bidang kesiswaan, nampak jelas bahwa seluruh kriteria dalam bidang kesiswaan ini sudah sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan.

e. Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran SMA Bruderan Purworejo Dalam Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran berdasarkan hasil dokumentasi, SMA Bruderan menyusun KTSP dan dalam penyusunan KTSP memperhatikan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi

dan

peraturan

pelaksanaannya.

Peneliti

juga

berkesempatan

mewawancarai Waka Bidang Kurikulum yaitu Bapak Benedictus Sutasmadi, S.Pd untuk menanyakan hal-hal yang terkait dengan kurikulum dan kegiatan sekolah, diantaranya adalah indikator yang menyebutkan bahwa KTSP Sekolah seharusnya dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah, potensi atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik. Narasumber menjelaskan bahwa dari awal penyusunan KTSP, semua guru telah mempunyai dan mempelajari pedoman pembuatan KTSP dari Dinas Pendidikan. Kondisi atau karakteristik dari Kabupaten Purworejo ini dikembangkan sesuai dengan keadaan atau profil di Purworejo yaitu SDM dari Bapak Ibu Guru dan juga kondisi sekolah. Potensi/karakteristik daerah Kabupaten


103

Purworejo, sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik adalah sangat beragam sekaligus memiliki rentang yang jauh yaitu keadaan ekonomi siswa dari low input sampai high input, kemudian dari letak geografis siswa yang beragam dan juga asal daerah siswa yang berasal dari desa, kota, luar provinsi dari berbagai suku, ras dan agama. Kepala Sekolah mempertanggungjawabkan tersusunnya KTSP dan Wakil Kepala SMA Bruderan bidang kurikulum bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan KTSP. Setiap guru bertanggungjawab menyusun silabus tiap mata pelajaran yang diampunya sesuai Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan dan Panduan Penyusunan KTSP, berdasarkan hasil dokumentasi dan ini tertuang dalam buku panduan guru. Dalam penyusunan silabus sebagian besar dari tenaga pendidik SMA Bruderan mengikuti Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Dalam penyusunan KTSP SMA Bruderan Purworejo dikoordinasi, disupervisi dan difasilitas oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang bertanggungjawab di bidang pendidikan. Penyusunan KTSP Pendidikan Agama (PA) dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh Kantor Wilayah Departemen Agama. Sekolah menyusun kalender pendidikan meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler dan hari libur dan kalender pendidikan didasarkan Standar Isi. Kalender pendidikan berisi pelaksanaan aktivitas sekolah satu tahun, dirinci secara


104

semesteran, bulanan dan mingguan. Kalender pendidikan SMA Bruderan di sosialisasikan di awal tahun tepatnya pada saat IHT berdasarkan sumber dari dinas pendidikan provinsi, Yayasan dan Keuskupan Purwokerto. Kalender Akademik ini kemudian ditetapkan Kepala Sekolah. Sekolah menyusun jadwal penyusunan draf KTSP, namun ketika sudah melewati revisi maka penyusunan kurikulum mengikuti evaluasi dari revisi dan ini tidak terjadwal. “Awalnya dulu kami membuat jadwal artinya bab pertama, kedua dan selanjutnya ada jadwalnya, hanya saja ketika sudah melewati revisi-revisi, kami tinggal evaluasi dari revisi itu saja”, begitulah tanggapan dari narasumber mengenai pertanyaan peneliti tentang penyusunan kalender pendidikan. Berdasarkan hasil dokumentasi sekolah telah menyusun mata pelajaran dan dijadwalkan pada semester gasal dan genap. Sekolah menjamin mutu kegiatan pembelajaran setiap mata pelajaran dan program pendidikan tambahan yang dipilih, seperti muatan lokal yang ada di SMA Bruderan yaitu muatan lokal Bahasa Jawa, Kekharitasan dan Budidaya Ikan. Kegiatan pembelajaran berlangsung berdasar Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi dan peraturan pelaksanaannya, Standar Proses dan Standar Penilaian agar dapat berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Mutu pembelajaran dikembangkan dengan model kegiatan pembelajaran dan mengacu Standar Proses yang melibatkan peserta didik secara aktif, demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas


105

dan dialogis. Guru-guru SMA Bruderan selalu berusaha untuk berinovasi agar kegiatan belajar mengajar dapat melibatkan peserta didik, ini nampak dari kedekatan antara siswa dan guru. Hal lainnya seperti tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik agar mampu berpikir kritis, SMA Bruderan menggunakan metode belajar misalnya dengan metode pembelajaran role playing dan belajar di luar kelas. Selain dapat berpikir kritis, dengan belajar dan inovatif peserta didik juga akan dapat mencapai pola pikir dan kebebasan berpikir, dapat beraktivitas

intelektual

berupa

berpikir,

berargumentasi,

mempertanyakan, mengkaji, menemukan dan memprediksi. Kegiatan pembelajaran di SMA Bruderan Purworejo menciptakan pemahaman keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, hal ini nampak ketika peneliti melakukan observasi dan berdasarkan hasil observasi ada salah seorang karyawan yang menceritakan kepada peneliti bahwa terdapat seorang guru di SMA Bruderan Purworejo yang tidak mendapat ijin mengajar dikarenakan peserta didik tidak mampu meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik dan mencapai keberhasilan belajarnya secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan. Setiap guru SMA Bruderan Purworejo bertanggung jawab agar siswa mampu memahami perkembangan pengetahuan dengan kemampuan mencari sumber informasi dan mengolah informasi menjadi pengetahuan. Hal ini kemudian secara lebih jelas dipaparkan oleh Bapak Sutasmadi bahwa


106

guru-guru telah memberi tugas sesuai aturan dan dengan tugas-tugas tambahan seperti itu akan melibatkan unsur teknologi yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru ataupun masalah yang mereka dapatkan di luar jam sekolah dan mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain misalnya dengan presentasi di depan kelas atau hanya mensharingkan pada tenaga BK. Guru bertanggung jawab agar siswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan kelompok dengan proporsi yang wajar dengan membagi kelompok belajar. Kepala Sekolah bertanggungjawab pada kegiatan pembelajaran sesuai peraturan Pemerintah yaitu sebagai top manager disekolah dan Wakil Kepala Kurikulum bertanggungjawab pada mutu kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran yang inovatif dan kreatif dan mudah di pahami siswa. “Berkembangnya dunia teknologi mau tidak mau juga harus mendorong perkembangan guru untuk menggunakan perkembangan iptek sebagai fasilitas pembelajaran, namun belum semua guru di SMA Bruderan dapat mengikuti perkembangan iptek yang mutakhir. Ini disebabkan karena faktor usia karena ada beberapa guru yang bisa dikatakan sudah tidak muda lagi”. Begitulah jawaban narasumber ketika peneliti menanyakan mengenai kemampuan guru

dalam

pembelajaran

menggunakan mutakhir.

media

Setiap

pembelajaran guru

dengan

bertanggungjawab

metode untuk

menggunakan fasilitas, peralatan, alat bantu secara efektif dan efisien agar


107

tercipta pembelajaran yang bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran misalnya dengan menggunakan viewer yang saat ini sekolah baru menyediakan fasilitas viewer untuk siswa kelas XII. Guru juga memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan peserta didik, pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi dari SMP Negeri dan swasta dari kejar paket B dengan kemampuan belajar yang berbeda-beda untuk

menghasilkan

lulusan

yang

relevan

dengan

kebutuhan

pengembangan daerah. Tenaga pendidik di SMA Bruderan memperkaya kegiatan pembelajaran melalui lintas kurikulum, dengan tujuan meningkatkan kompetensi, kerjasama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi dan keterampilan hidup peserta didik, misalnya dengan cara lomba/kompetisi, perkemahan yang dapat melatih siswa untuk hidup mandiri dengan permasalahan yang dihadapi harus dipecahkan sendiri. Perkemahan dapat diberi tema sesuai dengan penekanan yang diinginkan, misalnya perkemahan sosial, atau perkemahan lintas mata pelajaran seperti perkemahan bakti sosial di daerah bencana. Guru SMA Bruderan sebagian besar telah mengarah ke pendekatan kompetensi yang menghasilkan lulusan yang mudah beradaptasi, memiliki motivasi, kreatif, mandiri, mempunyai etos kerja tinggi dan berpikir logis dalam menyelesaikan masalah. Ini didasarkan dari hasil observasi dan juga dokumentasi peneliti bahwa kebanyakan guru-guru SMA Bruderan


108

Purworejo telah mempunyai pengalaman mengajar selama lebih dari 1520 tahun. Sekolah menyusun program penilaian hasil belajar yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan dari awal siswa masuk sampai dengan mereka lulus. Penyusunan program penilaian hasil belajar berdasarkan Standar Penilaian Pendidikan dengan menilai hasil belajar seluruh kelompok mata pelajaran, membuat program remedial, klarifikasi capaian ketuntasan yang direncanakan, laporan pada pihak yang memerlukan dan pertimbangan kenaikan kelas atau kelulusan dan dokumentasi. Seluruh program penilaian hasil belajar disosialisasikan pada guru agar dapat ditinjau secara periodik, berdasar data kegagalan atau kendala pelaksanaan program dari temuan penguji eksternal dalam rangka mendapatkan rencana penilaian yang lebih adil dan bertanggung jawab. Indikator penetapan prosedur yang mengatur transparansi sistem evaluasi hasil belajar untuk penilaian formal yang berkelanjutan berupa pencatatan penilaian yang bervariasi dalam setiap kegiatan pembelajaran sudah dipenuhi oleh sekolah dan sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan. Untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil guru mengembalikan hasil ulangan harian, namun untuk hasil UTS dan UAS orangtua siswa dipanggil ke sekolah untuk memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pendidikan di sekolah. Berkas ulangan harian siswa harus mencantumkan itu tanda tangan


109

orangtua, oleh karenanya berkas ulangan harian di kembalikan kepada siswa. Indikator lain mengenai penyampaian aspirasi siswa sekolah memberi angket kepada siswa untuk memberikan masukan ke guru terkait dengan bagaimana cara guru mengajar. Penilaian di dokumentasikan disertai bukti kesahihan berupa lembar kerja siswa dan raport. Sekolah selalu melaporkan hasil belajar kepada orang tua peserta didik, komite sekolah dan institusi di atasnya yaitu tiap tengah semeter dan akhir semester. Sekolah menyusun dan menetapkan peraturan akademik namun dalam peraturan akademik SMA Bruderan Purworejo ini tidak berisi persyaratan minimal kehadiran siswa dan saat wawancarapun narasumber seperti tidak yakin menyebutkan syarat minimal kehadiran siswa adalah 75%. Berdasarkan hasil dokumentasi dalam peraturan akademik SMA Bruderan berisi ketentuan mengenai ulangan, remedial, ujian, kenaikan kelas, kelulusan dan juga ketentuan mengenai hak siswa menggunakan fasilitas belajar, laboratorium, perpustakaan, penggunaan buku pelajaran, buku referensi/perpustakaan. Peraturan akademik ini dilengkapi juga dengan aturan siswa untuk mendapat layanan konsultasi dengan guru mapel dana juga konselor. Kriteria bidang kurikulum ini memiliki 52 kriteria dan 3 kriteria tidak sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan yaitu pertama indikator guru harus bertanggungjawab pada mutu kegiatan pembelajaran


110

dengan cara merujuk perkembangan metode pembelajaran mutakhir. Kedua adalah indikator yang menyebutkan seluruh lembar penilaian siswa harus dikembalikan kepada sisiwa untuk dijadikan alat evaluasi dan pemantauan orangtua siswa terhadap perkembangan prestasi siswa. Ketiga, indikator standar pengelolaan yang menyebutkan peraturan akademik di sekolah harus mencantumkan persyaratan minimal kehadiran siswa. Berdasarkan hasil dokumentasi pada pedoman sekolah, peneliti tidak menemukan adanya informasi mengenai persyaratan minimal kehadiran siswa.

f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA Bruderan Purworejo Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, peneliti berkesempatan mewawancarai Bruder Albert. Dalam wawancaranya Bruder menjelaskan bahwa dalam menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah mempunyai programnya, namun yang menyusun secara langsung adalah Kepala Sekolah. Bruder Albert kemudian memaparkan untuk program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan disusun dengan memperhatikan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan kualifikasinya yang terkait dengan pendidik dan profesionalisme guru dan latar belakang guru. Penentuan penghargaan sekolah SMA Bruderan, dari hasil wawancara dengan Bruder Albert, penghargaan akan diberikan kepada tenaga pendidik


111

ataupun karyawan yang telah mengabdi selama 25 tahun yaitu dengan memberikan cincin penghargaan dari Yayasan. Penghargaan ini juga dapat berupa finansial yang jumlahnya bervariasi. Sekolah berharap dengan adanya penghargaan ini tenaga pendidik dan kependidikan termotivasi untuk menjadi agen pembelajaran yang lebih baik. Dalam pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar sekolah dan proses seleksi dilakukan atas permintaan sekolah sesuai dengan formasi yang ada. Bruder Albert menjelaskan sekolah selalu melakukan seleksi dengan SDM yang ada, “Yang namanya formasi disesuaikan dengan kebutuhan, tapi tidak semata-mata kalau kita butuh kita langsung mengangkat, tentunya kami melakukan seleksi dan seleksi itu dilakukan oleh Yayasan dan yang memenuhi standar atau layak akan di ujicobakan akan ditempatkan sesuai dengan formasi yang ada di sekolah”. Tenaga pengajar yang telah di terima di SMA Bruderan tidak lantas di angkat sebagai pegawai tetap tapi harus melalui uji coba dan seleksi. Masa uji coba bervariasi tergantung pada prestasi dan keprofesionalitasan guru, apabila Yayasan memandang telah layak atau sudah sesuai maka Yayasan akan diangkat dan yang belum sesuai akan terus di uji coba sampai di anggap layak oleh Yayasan. Sekolah mendukung upaya promosi pendidik dan tenaga kependidikan berdasar asas kemanfaatan, kepatutan dan profesionalisme dengan memberikan kesempatan guru studi S2, namun guru kurang berminat karena terganjal urusan keluarga, materi,


112

akomodasi dan inisiatif dari guru sendiripun masih tergolong kurang. Semangat dari guru-guru SMA Bruderan Purworejo semakin surut karena tawaran studi S2 tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan guru, “Sebenarnya ada tawaran untuk melanjutkan studi, tapi yang ditawarkan adalah studi hukum padahal sebagai tenaga pengajar yang mereka butuhkan Magister Pendidikan bukan ilmu murni”. SMA Bruderan mendukung penempatan tenaga kependidikan disesuaikan kebutuhan jumlah, kualifikasinya dengan menetapkan prioritas. Sekolah mendukung mutasi tenaga kependidikan dari satu posisi ke posisi lain berdasar analisis jabatan, diikuti orientasi tugas pimpinan tertinggi

sekolah biasanya

dilakukan setelah empat tahun dan

diperpanjang berdasar alasan yang dipertanggungjawabkan melalui seleksi dan kompetensi, diutamakan mereka yang sudah menjadi pegawai tetap. Untuk tenaga kependidikan tambahan tidak ada mutasi. Sekolah mendayagunakan Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan pengelolaan sekolah. Walaupun SMA Bruderan merupakan sekolah Yayasan, namun tetap top managernya adalah Kepala Sekolah. Wakil Kepala Kurikulum SMA Bruderan mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, beliau dibantu oleh beberapa staf dalam mengelola bidang kurikulum. Wakil Kepala Sarana Prasarana dan Wakil Kepala Kesiswaan merasa didayagunakan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya


113

sebagai pembantu Kepala Sekolah mengelola sarana prasarana dan peserta didik. SMA Bruderan mendayagunakan guru melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing dan melatih peserta didik menjadi manusia berkualitas dan mengaktualisasikan potensi kemanusiaan secara optimum. Konselor di SMA Bruderan melaksanakan tugas dan tanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling pada siswa. SMA Bruderan juga memiliki pelatih/instruktur untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Dalam mengelola perpustakaan SMA Bruderan memiliki satu tenaga perpustakaan untuk membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengelolan sumber belajar yang ada di perpustakaan. Secara khusus, SMA Bruderan tidak memiliki tenaga laboratorium. Tenaga laboratorium di SMA Bruderan adalah guru yang menggunakan laboratorium

tersebut,

misalnya

pengelolaan

laboratoriun

kimia

dilaksanakan oleh guru kimia. Hal ini tentunya akan menggandakan fungsi guru dan ditakutkan akan menyebabkan guru kurang fokus terhadap materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Teknisi sumber belajar di SMA Bruderan adalah para pesuruh dan yang berkaitan dengan teknologi sekolah memanggil jasa agar tidak terjadi kekeliruan karena di kerjakan oleh mereka yang belum professional di bidangnya. Teknisi sumber belajar ini melaksanakan tugas dan tanggung


114

jawab dalam mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran. SMA Bruderan dalam pemenuhan tenaga administrasi yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya sedangkan untuk tenaga kebersihan sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab memberikan layanan kebersihan lingkungan SMA Bruderan dengan sangat bersih dan terawat sehingga SMA Bruderan dapat dikatakan sebagai sekolah yang nyaman dan sejuk untuk belajar. Dari 20 kriteria bidang pendidik dan kependidikan terdapat dua indikator yang tidak sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan. Pertama adalah indikator sekolah yang harus mendukung pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang diidentifikasi secara sistematis sesuai aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan sekolah yang tersandung dengan masalah akomodasi dan biaya serta inisiatif dari guru sendiri untuk dikembangkan masih kurang. Hal ini terjadi karena sekolah hanya memberikan bantuan sekian persen dan ditambah tawaran studi S2 yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan guru, yaitu tawaran studi hukum dan ilmu murni, padahal yang dibutuhkan guru adalah studi magister pendidikan yang tentunya sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Kedua, indikator tenaga laboratorium melaksanakan tugas dan tanggung jawab membantu guru mengelola kegiatan praktikum di laboratorium. Kenyataannya tenaga laboratorium di SMA Bruderan


115

adalah guru yang menggunakan laboratorium tersebut. Misalnya pengelolaan laboratorium kimia dilaksanakan oleh guru kimia.

g. Bidang Sarana dan Prasarana SMA Bruderan Purworejo SMA Bruderan telah menetapkan kebijakan program tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana yang mengacu Standar Sarana dan Prasarana di dalam merencanakan, memenuhi dan mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan. SMA Bruderan melakukan evaluasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana agar tetap berfungsi untuk mendukung proses pendidikan. Bapak Pangarso selaku Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana menjelaskan bahwa untuk melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat kelas di sekolah dilakukan secara bertahap misalnya untuk pengadaan LCD dan viewer tahun lalu sekolah telah berhasil merealisasikan pengadaan viewer untuk kelas XII dan untuk kelas XI dan X, sekolah berencana merealisasikan tahun depan. Saat peneliti berkesempatan menanyakan mengenai program pengelolaan sarana dan prasarana SMA Bruderan apakah menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing tingkat, dapat disimpulkan bahwa SMA Bruderan menyusun skala prioritas pada masing-masing tingkat dan disesuaikan dengan kemampuan sekolah. “Yang mahal-mahal kami penuhi secara bertahap, dan yang paling dibutuhkan di sekolah kami


116

akan usahakan untuk segera memenuhinya” begitulah paparan dari Bapak Pangarso. SMA Bruderan melakukan pemeliharaan semua fasilitas fisik dan peralatan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan misalnya dalam pengolahan sampah yang baru di anggarkan dan akan di implementasikan tahun depan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemisahan sampah dalam tiga tempat yang berbeda-beda yaitu dengan warna kuning, merah dan ungu. Tahun depan SMA Bruderan berencana menganggarkan untuk membangun pengolahan sampah yang lebih besar lagi dan pengolahan sampah ini nantinya akan dikelola oleh pesuruh yang ada di SMA Bruderan Purworejo. Peneliti kemudian melanjutkan wawancaranya dengan menanyakan hal mengenai sosialisasi program, apakah program selalu disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah dan narasumber menjawab bahwa sosialisasi tidak selalu dilakukan, sosialisasi dilakukan dalam hal kecil misalnya sosialisasi yang terkait dengan hal sarana dan prasarana yang dilakukan kepada guru yang berkepentingan misalnya cara menggunakan viewer dan LCD. “Kalau yang saat ini tidak, kami biasanya akan memanggil seluruh wali kelas dan dikumpulkan dan akan ditanya apa yang dibutuhkan di kelas atau berdasarkan masukan dari teman-teman guru”. Pengelolaan sarana prasarana sekolah direncanakan sistematis, selaras pertumbuhan kegiatan akademik dan mengacu Standar Sarana dan Prasarana dilakukan secara bertahap dan sesuai masukan wali


117

kelas masing-masing. Rencana pemenuhan sarana dan prasarana dituangkan dalam rencana pokok (master plan) meliputi gedung dan laboratorium dan pengembangannya “Dalam masterplan yang sekarang ini garis besarnya SMA Bruderan sudah tidak boleh membangun gedung kecuali yang ramah lingkungan karena dapat menggurangi ruang terbuka”. Saat peneliti menanyakan hal pengelolaan perpustakaan sekolah, Bapak Pangarso menyarankan peneliti untuk ke perpustakaan langsung dan

bertanya

pada

petugas

perpustakaan.

Petugas

perpustakaan

menjelaskan bahwa untuk saat ini, SMA Bruderan sudah menyediakan petunjuk pelaksanaan operasional peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya

dengan

menyediakan

komputer

dalam

pencarian

buku.

Pengelolaan perpustakaan sekolah merencanakan fasilitas peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya sesuai kebutuhan peserta didik dan pendidik tiap tahunnya. Perpustakaan membuka pelayanan minimal enam jam sehari pada hari kerja yaitu dari pukul 07.00 - 14.00, perpustakaan akan tetap melayani peminjaman buku apabila ada kegiatan ekstra seperti seminar dan kegiatan yang berkaitan dengan jurnalistik. Perpustakaan SMA

Bruderan

hanya

melengkapi

fasilitas

peminjaman

antar

perpustakaan internal dan tidak menyediakan pelayanan peminjaman dari sekolah lain. SMA Bruderan kekurangan biaya dalam pemenuhan alat praktik karena hanya menerima sedikit bantuan dari pemerintah. “Alat


118

praktik sering mengalami kerusakan karena siswa-siswanya yang bandel dan tidak menaati peraturan pemakaian”. Pengelolaan fasilitas fisik untuk ekstrakurikuler disesuaikan perkembangan kegiatan ekstrakurikuler peserta didik yang selalu memberikan kebebasan siswa-siswinya dalam menentukan kegiatan ekstrakurikuler yang dipilihnya. “Kita selalu mengusahakan apabila sarana dan prasarana untuk perkembangan ekstrakurikuler kurang maka akan disesuaikan dengan minat siswa, misalnya ada yang membutukan gamelan untuk ekstrakurikuler, kami para guru akan mengusahakan bagaimana caranya untuk memenuhinya”. Dari 16 indikator bidang sarana dan prasarana terdapat empat indikator yang tidak sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan. Pertama, seluruh program pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sebaiknya disosialisasikan pada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik. Kedua, indikator perpustakaan yang seharusnya melengkapi fasilitas peminjaman antar perpustakaan, internal maupun eksternal. Ketiga, indikator perpustakaan yang sebaiknya menyediakan pelayanan peminjaman

dari

sekolah

lain.

Keempat,

indikator

pengelolaan

laboratorium yang sebaiknya dikembangkan dengan perkembangan iptek, dilengkapi dengan manual yang jelas, tidak terjadi kekeliruan yang menimbulkan kerusakan.


119

h. Bidang Keuangan dan Administrasi SMA Bruderan Purworejo SMA Bruderan sangat menjaga privasi dan rahasia. Dalam memperoleh data, peneliti memberikan angket kepada tenaga TU karena tidak bersedia di wawancarai. Dari hasil angket pada bidang Keuangan dan Pembiayaan Sekolah di SMA Bruderan menyusun pedoman pengelolaan

biaya

investasi

dan

operasional

mengacu

Standar

Pembiayaan. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional Sekolah mengatur pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola, yaitu segala pemasukan yang berasal dari pemerintah dan donatur dicatat secara jelas agar tidak terjadi kekeliruan. Penyusunan, pencairan anggaran, penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional merupakan kewenangan dan tanggungjawab Kepala Sekolah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai peruntukannya. Semua penerimaan dan pengeluaran, penggunaan anggaran dicatat dan di dokumentasikan sedemikian rupa untuk dilaporkan kepada komite sekolah dan juga institusi di atasnya pada tiap bulannya. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah diputuskan oleh kebijakan dari komite sekolah, ditetapkan Kepala Sekolah dan mendapat persetujuan institusi di atasnya. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional

sekolah

hanya

di

sosialisasikan

pada

pihak

yang

berkepentingan. Dari tujuh indikator dalam bidang keuangan dan administrasi hanya terdapat satu indikator yang tidak sesuai dengan


120

standar pengelolaan pendidikan yaitu pedoman pengelolaan biaya yang tidak disosialisasikan kepada semua pihak, melainkan hanya kepada pihak yang berkepentingan yaitu tenaga administrasi/TU saja.

i. Bidang Budaya dan Lingkungan SMA Bruderan Purworejo Berdasar hasil wawancara peneliti dengan Bapak Albertus Suhadi selaku Waka Bidang Hubungan Masyarakat dapat di katakan bahwa Sekolah SMA Bruderan selalu menciptakan suasana, iklim, lingkungan pendidikan yang kondusif dalam

pembelajaran. Ini nampak pada

lingkungan sekolah yang bersih, terawat dan nyaman untuk belajar karena sejuk dengan ditambah pohon-pohon rindang yang menciptakan hawa tidak begitu panas. Sedangkan berdasar hasil dokumentasi, dalam prosedur pelaksanaan terdapat prosedur tertulis dan regulasi mengenai informasi kegiatan penting yang akan dilaksanakan melalui media yang memuat judul, tujuan, lingkup, tanggung jawab dan wewenang beserta penjelasannya per bidangnya. Prosedur pelaksanaan tidak selalu dirapatkan dalam rapat dewan pendidik dan hanya dirapatkan dengan guru dan pihak terkait. Sekolah juga menetapkan pedoman tata-tertib yang terdapat dalam pedoman sekolah yang juga menjelaskan mengenai penetapan tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, termasuk menggunakan, memelihara sarana dan prasarana pendidikan berupa petunjuk, peringatan dan larangan dalam berperilaku di sekolah,


121

pemberian sangsi yang melanggar tata tertib yang tercakup dalam buku panduan untuk siswa, guru dan karyawan. “Untuk siswa ada buku pedoman tata tertibnya untuk guru juga ada dari Yayasan itu tata tertibnya ada semua, kemudian sanksi untuk siswa juga di buku panduan ada, untuk guru dan karyawan juga ada dan tercantum dalam buku panduan untuk guru dan karyawan” begitulah penjelasan dari Waka Bidang Hubungan Masyarakat yaitu Bapak Albertus Suhadi. Tata tertib SMA Bruderan ditetapkan Kepala Sekolah dan menetapkan kode etik warga sekolah memuat norma hubungan warga di sekolah, hubungan warga sekolah dengan masyarakat. Dari hasil dokumentasi di dalam buku panduan terdapat peraturan sistem yang memberikan penghargaan yang mematuhi dan sangsi bagi yang melanggar. Kode etik sekolah ditanamkan kepada seluruh warga sekolah untuk menegakkan etika sekolah. Sekolah memiliki program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua warga sekolahnya. Dari 13 indikator bidang hubungan masyarakat, seluruh indikator di dalamnya sudah memenuhi standar pengelolaan pendidikan.

3.

Data Product a. Program Pengawasan SMA Bruderan Purworejo SMA Bruderan memiliki program pengawasan dan sosialisasi dalam bentuk supervisi, monitoring dan evaluasi yang kontrolnya


122

dilakukan oleh Yayasan dengan laporan RAPBS yang dilaporkan tiap bulan. Kegiatan monitoring (pengawasan) yang dilakukan oleh kepala sekolah yang merupakan kontrol agar kegiatan pendidikan di sekolah menjadi terarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kegiatan monitoring ini juga merupakan tindakan preventif untuk mencegah agar para guru tidak melakukan penyimpangan dan lebih terarah dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan oleh sekolah. Supervisi, monitoring atau pengawasan ini dilakukan dengan cara penilaian sesuai kompetensi, kepala sekolah melakukan penilaian dengan pemantauan secara terstruktur. Secara operasional dapat dikemukakan beberapa tujuan konkrit dari supervisi pendidikan yaitu: 1) Meningkatkan mutu kinerja guru: 2) Membantu guru dalam memahami tujuan pendidikan dan apa peran sekolah dalam mencapai tujuan tersebut 3) Membantu guru dalam melihat secara lebih jelas dalam memahami keadaan dan kebutuhan siswanya. 4) Membentuk moral kelompok yang kuat dan mempersatukan guru dalam satu tim yang efektif, bekerjasama secara akrab dan bersahabat serta saling menghargai satu dengan lainnya. 5) Meningkatkan

kualitas

pembelajaran

meningkatkan prestasi belajar siswa.

yang

pada

akhirnya


123

6) Meningkatkan kualitas pengajaran guru baik itu dari segi strategi, keahlian dan alat pengajaran. 7) Menyediakan sebuah sistem yang berupa penggunaan teknologi yang dapat membantu guru dalam pengajaran. 8) Sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan bagi kepala sekolah untuk reposisi guru. 9) Meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik 10) Meningkatkan keefektifan dan keefesiensian sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa 11) Meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah khususnya dalam mendukung

terciptanya

suasana

kerja

yang

optimal

yang

selanjutnya siswa dapat mencapai prestasi belajar sebagaimana yang diharapkan. 12) Meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sehingga tercipta situasi yang tenang dan tentram serta kondusif yang akan meningkatkan

kualitas

keberhasilan lulusan.

pembelajaran

yang

menunjukkan


124

b. Pelaksanaan Pengawasan SMA Bruderan Purworejo Sebagai salah satu sekolah swasta Yayasan Katolik, SMA Bruderan terkenal dengan sekolah yang memiliki disiplin tinggi. Untuk menjaga nama baik dari sekolah, SMA Bruderan terus melakukan upaya agar kualitas sekolah tetap terjaga yaitu dengan selalu melakukan evaluasi. Evaluasi atau penilaian dibedakan menjadi dua, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh pihak dalam yaitu guru dan pengelola sekolah dalam hal ini adalah Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut evaluasi diri dan evaluasi oleh pihak luar atau badan independen atau badan akreditasi sekolah seperti Yayasan Pusat dan juga Badan Akreditasi Sekolah.

c. Isi/Sasaran Kepengawasan SMA Bruderan melakukan pelaksanaan pengawasan baik yang dilakukan oleh Kepala Sekolah terhadap guru maupun dari pihak Yayasan terhadap sekolah. Sasaran pengawasan dari SMA Bruderan adalah seluruh guru dan segenap karyawan yang terlibat di SMA Bruderan yang bertujuan

untuk

mengidentifikasi

kinerja

guru

dalam

proses

pembelajaran. Sasaran evaluasi secara garis besar mencakup masukan termasuk program sekolah, proses dan hasil.


125

d. Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Diri dan Evaluasi Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Evaluasi diri ini dilakukan dengan metode angket dan juga dalam rapat

kedinasan.

Evaluasi

pendayagunaan

pendidik

dan

tenaga

kependidikan berupa supervisi, pengawasan dilakukan oleh Kepala Sekolah dalam kurun waktu tertentu dan hasilnya disampaikan lagi kepada guru berupa DP3 atau raport guru.

e. Pelaksanaan persiapan bahan untuk akreditasi sekolah oleh BAS SMA Bruderan melaksanakan segala persiapan terkait dengan bahan yang diperlukan untuk akreditasi sekolah yang dilakukan oleh BAS, misalnya perlengkapan administrasi dan perbaikan pengelolaan sekolah untuk mendukung akreditasi sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dapat dikatakan bahwa SMA Bruderan memiliki standar pengelolaan yang cukup baik. Ini terbukti dengan akreditasi SMA Bruderan yang memiliki akreditasi A dengan skor 93.


BAB V PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penelitian Proses penelitian ini dilakukan pada bulan Juli-September 2013 untuk mendapatkan data, peneliti mewawancarai Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana dan prasarana dan bidang keuangan di SMA Bruderan. Peneliti juga melakukan observasi untuk mendapatkan data mengenai kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, sosial Kepala Sekolah, mengamati sarana prasarana yang ada di sekolah dan mengamati penyediaan fasilitas di sekolah.

1. Evaluasi Antecedents Berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti pada data antecedents yaitu penerapan perencanaan program kerja di SMA Bruderan Purworejo mencakup visi sekolah, misi, tujuan sekolah, rencana kerja sekolah sudah dirumuskan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Hal ini nampak pada keselarasan antara hasil wawancara dan hasil dokumentasi pada dokumen KTSP dan pedoman sekolah. Dalam wawancaranya dengan Waka Bidang Kurikulum Bapak Sutasmadi dan Kepala Sekolah SMA Bruderan Purworejo Bapak Waluya dapat disimpulkan bahwa visi adalah menyangkut tentang sesuatu yang diinginkan dari sekolah dan keinginan ini dapat 126


127

bersumber dari masyarakat sebagai pengguna sekolah dan pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan dan bertanggung jawab terhadap sekolah. Visi dan misi merupakan bagian integral dari usaha mewujudkan tujuan pendidikan nasional sekaligus sebagai strategi peningkatan mutu. Departemen Pendidikan Nasional menetapkan visi pendidikan nasional sebagai berikut: “Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif dalam menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”. Misi sekolah merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Sebagai sekolah swasta, SMA Bruderan telah mendokumentasikan visi, misi dan tujuan sekolah ke dalam KTSP yang telah disetujui dan dirapatkan dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder diantaranya komite sekolah. Sedangkan untuk rencana kerja, sekolah mendokumentasikan ke dalam RKAS agar mudah dijangkau oleh staf pengajar. Pada kriteria antecedents lainnya yaitu kepemimpinan sekolah berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, dilihat dari kualifikasi khusus dan kualifikasi umum kepala sekolah SMA Bruderan yaitu Kepala sekolah SMA Bruderan memiliki kualifikasi S1 jurusan Pendidikan Kimia di IKIP Negeri Yogyakarta, Kepala sekolah SMA Bruderan pada saat diangkat


128

sebagai kepala sekolah berusia 47 tahun, Kepala sekolah SMA Bruderan telah memiliki pengalaman mengajar selama 25 tahun sejak SMA Bruderan ini bernama SPG, Kepala sekolah SMA Bruderan berstatus sebagi guru SMA, Kepala sekolah SMA Bruderan memiliki pangkat IV/a, Kepala sekolah SMA Bruderan memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA dan Kepala sekolah SMA Bruderan memiliki sertifikat kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah memenuhi Standar Kepala Sekolah. Ini semua sudah sesuai dengan kualifikasi umum dan khusus seperti yang tertuang dalam Permen No.13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

Sedangkan

apabila

dilihat

dari

segi

kompetensi

kepribadian, Kepala Sekolah sudah bersikap jujur dalam hal apapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya seperti: mengisi agenda kegiatan harian, merekam jumlah barang yang diterima, membuat laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Kepala sekolah SMA Bruderan juga telah bersikap terbuka, misalnya dalam hal menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan seluruh kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokoknya. Bapak Waluyo selaku Kepala sekolah juga telah memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin yaitu, memiliki kestabilan emosi dan mengendalikan diri dalam memecahkan masalah. Kepala sekolah telah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya dan juga memiliki rasa percaya diri dalam melaksanakan tugasnya. Kepala sekolah sudah menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pihak lain untuk


129

pelaksanaan tugas pokoknya seperti komite sekolah dan Yayasan Pius. Dalam kompetensi sosial Kepala Sekolah SMA Bruderan Purworejo juga sudah sesuai dengan Standar Kepala Sekolah/Madrasah misalnya dalam hal kepekaan terhadap masalah sosial, partisipasi dalam kegiatan sosial dan juga Kepala sekolah telah berinovasi dalam memberikan bantuan kepada pihak lain misalnya pada panti jompo maupun panti asuhan. Sedangkan untuk kompetensi manajerial Kepala Sekolah sudah mengelola KTSP dan juga ikut mengembangkan maupun melaksanakan program pembelajaran. Kepala Sekolah juga telah mengevaluasi guru dalam melaksanakan pembelajaran dan ikut dalam mengelola penerimaan siswa baru. Untuk kompetensi supervisi Kepala Sekolah menjamin agar guru dan staf bekerja dengan baik serta menjaga mutu proses maupun hasil pendidikan di sekolah dengan cara merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Kepala Sekolah Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat di waktu tertentu. Kepala Sekolah SMA Bruderan sudah memiliki kompetensi yang cukup baik untuk mengelola sekaligus menjadi top manager. Untuk memvalidasi hasil observasi, peneliti juga melakukan wawancara pada karyawan dan guru mengenai kompetensi yang dimiliki Kepala Sekolah. Dan hasilnya adalah penilaian dari karyawan dan guru yang dipilih secara random oleh peneliti dapat dikatakan bahwa kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi dan


130

sosial sebagian besar sudah sesuai dengan kriteria Permen No.13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Untuk kompetensi kewirausahaan Kepala Sekolah masih kurang dalam menciptakan iklim kewirausahaan, ini nampak dari kurikulum SMA Bruderan yang belum memiliki muatan lokal ataupun pelatihan kewirausahaan bagi siswa. Dari hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa SMA Bruderan sebagai sekolah swasta perlu berinovasi di bidang kewirausahaan agar SMA Bruderan selain unggul dalam akademik tapi juga unggul dalam bidang kewirausahaan. Kriteria antecedents berikutnya yaitu sistem informasi manajemen, dari hasil observasi sekolah belum mempunyai sistem informasi manajemen yang mendukung administrasi sekolah. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan, karena seharusnya sekolah menyediakan sistem informasi manajemen yang dapat di akses oleh seluruh warga sekolah dan bukan hanya guru saja. Secara keseluruhan dari 28 kriteria antecedents terdapat 26 kriteria yang sudah sesuai dengan standar pengelolaan dan 2 kriteria yang tidak sesuai dengan standar pengelolaan yaitu pada kriteria misi sekolah yang seharusnya menjadi dasar pokok sekolah tapi dasar pokok dari SMA Bruderan adalah visi. Kriteria lain yang tidak sesuai adalah ketidaksesuaian sistem informasi manajemen yang ada di SMA Bruderan dengan standar pengelolaan pendidikan, ini disebabkan karena belum adanya sistem informasi manajemen yang bisa diakses seluruh warga sekolah dan belum tersedianya fasilitas informasi yang efisien, efektif dan mudah diakses


131

untuk mendukung administrasi pendidikan. Sedangkan untuk kompetensi kewirausahaan sekolah harus mengupayakan untuk berinovasi agar sekolah semakin berkembang.

2. Evaluasi Transactions Berdasarkan

hasil

wawancara

dan

dokumentasi

pada

kriteria

transactions yaitu pedoman sekolah, struktur organisasi sekolah, bidang kesiswaan dan pelaksanaan kegiatan sekolah di SMA Bruderan semua indikator yang terdapat dalam kriteria tersebut secara garis besar sudah sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan. Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran dari 52 kriteria terdapat 3 kriteria yang tidak sesuai dengan Standar Pengelolaan antara lain pada kriteria pengembalian lembar hasil kerja siswa, peraturan akademik yang tidak berisi persyaratan minimal kehadiran siswa dan seluruh guru yang belum dapat menggunakan metode pembelajaran dengan teknologi yang mutakhir. Untuk hal pengembalian lembar kerja berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Waka Bidang Kurikulum dan beberapa guru menyebutkan bahwa tidak semua guru di SMA Bruderan selalu mengembalikan lembar kerja siswa. Salah satu guru mengatakan bahwa dengan memanggil orangtua siswa pada saat tengah semester dan juga akhir semester sudah sangat cukup untuk memberikan informasi kepada orangtua untuk mengetahui sejauh mana anak mereka dapat mengikuti pembelajaran. Untuk persyaratan minimal kehadiran siswa seharusnya hal ini dituangkan ke


132

dalam pedoman sekolah agar siswa dan pihak terkait dapat membaca dengan mudah. Sekolah perlu mengevaluasi hal ini agar rumusan pedoman sekolah selanjutnya dapat mencantumkan syarat minimal kehadiran siswa. Belum semua guru di SMA Bruderan yang dapat mengikuti perkembangan iptek yang mutakhir karena tidak adanya fasilitas yang mendukung dan juga faktor usia yang dapat dikatakan sudah tidak muda lagi. Ini mungkin hal yang tidak dipaksakan karena sekolah juga baru menyediakan fasilitas LCD atau viewer hanya di kelas XII. Sekolah harus terus mengupayakan pemenuhan fasilitas agar kegiatan belajar mengajar menjadi semakin inovatif dan mengikuti perkembangan teknologi. Pada Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dari 20 kriteria terdapat 2 indikator yang tidak sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan antara lain kriteria tenaga laboratorium di SMA Bruderan adalah guru yang menggunakan laboratorium tersebut. Ini akan menggandakan fungsi guru dan dikhawatirkan para guru akan terganggu konsentrasinya apabila mengajar dan dibarengkan dengan mengelola laboratorium. Namun, apabila guru tidak merasa terganggu dengan penggandaan fungsi ini sekolah tidak perlu mengadakan adanya tenaga laboratorium secara khusus. Indikator kedua yang tidak sesuai adalah sekolah kurang mendukung pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang diidentifikasi secara sistematis sesuai aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan sekolah. Rasa malas yang muncul pada diri guru merupakan hal yang lumrah. Namun kendala tersebut jangan


133

dijadikan kebiasaan. Harus ada motivasi dari diri sendiri atau orang lain sehingga rasa malas tersebut bisa hilang. Adanya reward khusus bagi guru yang menyelesaikan dapat melanjutkan studinya, bisa menjadi salah satu jalan keluar yang baik untuk meningkatkan motivasi guru dalam memperoleh gelar Magister Pendidikan. Bidang Sarana dan Prasarana dari 16 kriteria terdapat 4 kriteria yang tidak sesuai dengan Standar pengelolaan, yaitu kriteria program pengelolaan yang tidak selalu disosialisasikan kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan dan juga siswa. Program di SMA Bruderan tidak selalu disosialisasikan pada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik. Sosialisasi program hanya dilakukan kepada guru untuk hal tertentu dan tidak melibatkan peserta didik. Indikator kedua yang tidak sesuai yaitu pengelolaan perpustakaan yang hanya melengkapi fasilitas peminjaman dan layanan peminjaman antar perpustakaan internal. Ketiga, yaitu perpustakaan SMA Bruderan tidak menyediakan pelayanan peminjaman dari sekolah lain dan hanya melayani peminjaman dari dalam sekolah. Perpustakaan sekolah akan lebih berkembang apabila sekolah melengkapi peminjaman dari pihak eksternal, namun hal ini enggan dilakukan SMA Bruderan Purworejo karena SMA Bruderan menyadari minat baca dan juga koleksi buku masih belum cukup untuk melayani peminjaman dari pihak eksternal. Indikator keempat yang

tidak

sesuai

adalah

pengelolaan

laboratorium

yang

kurang

dikembangkan dengan perkembangan iptek dan dilengkapi dengan manual


134

yang jelas dan dapat dengan mudah terjadi kekeliruan yang menimbulkan kerusakan alat praktik. SMA Bruderan mengalami kekurangan biaya dalam pemenuhan alat praktik karena hanya menerima sedikit bantuan dari pemerintah. Sering terjadi kerusakan karena akibat siswa yang bermain-main dengan alat praktik. Untuk mengatasi kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki, sekolah tidak berpangku tangan saja. Sekolah sudah berusaha untuk mengatasi kendala tersebut dengan cara mengajukan beberapa proposal untuk mendapatkan sejumlah dana bantuan guna melengkapi kekurangan sarana dan prasarana yang dimiliki. Kendala ini seharusnya dapat menimbulkan kreativitas guru agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung walaupun fasilitas yang dimiliki masih kurang. Sebagai contoh apabila peserta didik tidak memperoleh referensi mengenai tugas sekolahnya di perpustakaan, peserta didik dapat mencari referensi lain dari internet yang bisa diakses gratis oleh peserta didik di ruang komputer. Bidang Keuangan dan Pembiayaan semua indikator sudah sesuai dengan Standar pengelolaan, namun dalam pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah tidak mensosialisasikan ke seluruh warga sekolah melainkan hanya pada pihak yang berkepentingan saja. Sekolah juga sangat menjaga privasi dan kerahasiaan dalam hal keuangan. Hal ini baik, namun sekolah juga harus perlu mensosialisasikan pada pihak terkait agar tidak terjadi kekeliruan maupun kesalahpahaman.


135

Pada bidang Budaya dan Lingkungan Sekolah seluruh indikator sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan, hanya satu yang tidak sesuai yaitu pada kriteria prosedur pelaksanaan yang tidak selalu diputuskan oleh Kepala Sekolah dalam rapat dewan pendidik.

3. Evaluasi Product Dalam kriteria outcomes seluruh indikator yaitu program pengawasan, evaluasi diri, evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, akreditasi sekolah sudah sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan. SMA Bruderan terakreditasi dengan nilai A dan selalu melakukan kegiatan evaluasi diri maupun pendidik dan tenaga kependidikan. Kepala Sekolah melakukan evaluasi berupa monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap guru. Monitoring adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan untuk memastikan dan mengendalikan

keserasian

pelaksanaan

program

pembelajaran

dengan

perencanaan yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi merupakan upaya Kepala Sekolah untuk menilai kualitas guru dan hasil pembelajaran secara berkala dengan menggunakan pendekatan yang tepat dan mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara insedental dan supervisi dilakukan dengan cara pemberian contoh atau simulasi, diskusi, pelatihan dan konsultasi dalam bentuk rapat.


136

B. Pembahasan 1.

Perencanaan Program Kerja Perencanaan program kerja termasuk dalam kriteria antecedents karena rencana merupakan masukan yang ada sebelum perilaku atau proses terbentuk. Perencanaan dapat mendorong untuk melakukan sesuatu atau berkelakuan tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa SMA Bruderan sudah memiliki perencanaan program kerja yang baik. Aspek-aspek yang dinilai seperti penyusunan visi, misi, tujuan, rencana kerja menengah dan tahunan disusun berdasarkan pada standar pengelolaan pendidikan. Dengan adanya penerapan standar pengelolaan pendidikan, sekolah merasa terbantu dalam hal penyusunan rencana kerja dengan sistematis dan terarah berdasarkan pedoman yang ada.

2.

Pelaksanaan Rencana Kerja Pelaksanaan rencana kerja termasuk dalam kriteria transaction. Transaction yaitu pertemuan dinamis yang merupakan proses instruksi kegiatan. Pelaksanaan rencana kerja termasuk dalam transaction karena dilakukan setelah adanya antecedents atau masukan. Pelaksanaan rencana kerja di SMA Bruderan pada umumnya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan. Kesesuaian dengan standar pengelolaan ini dapat dilihat antara lain dari adanya pedoman rencana kerja, adanya KTSP, kalender pendidikan yang dimiliki dan disusun oleh sekolah.


137

Sekolah juga telah berupaya memenuhi saran dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah, terkecuali untuk sarana yang bernilai mahal, sekolah merealisasikan secara bertahap.

3.

Penerapan Pengawasan dan Evaluasi Pengawasan dan evaluasi termasuk dalam kriteria outcomes. Outcomes yaitu hasil dari pengamatan. Dari hasil penelitian, SMA Bruderan sudah memiliki program evaluasi diri, evaluasi pendayagunaan dan kinerja pendidik, program akreditasi sekolah dan evaluasi KTSP. Hal ini juga didukung dengan hasil akreditasi SMA Bruderan yang terakreditasi A dengan nilai 93.

4.

Kepemimpinan Sekolah Kepemimpinan sekolah termasuk dalam kriteria antecedents karena merupakan

masukan

sekolah

yang

menentukan

proses

dan

hasil

pembelajaran ataupun pengelolaan di sekolah. Secara garis besar, Kepala Sekolah sudah memiliki kualifikasi umum dan khusus yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2007 dan juga telah memiliki kompetensi kepribadian, sosial, supervisi dan manajerial yang cukup baik. Kepala Sekolah SMA Bruderan Purworejo hanya perlu menerapkan kompetensi kewirausahaan lebih dalam lagi agar sekolah dapat berkembang dan berinovasi menciptakan kreatifitas baru.


5.

138

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Sistem informasi manajemen termasuk dalam kriteria antecedents, sistem informasi merupakan masukan yang dapat menentukan sejauh mana sekolah dalam mengelola pendidikan di sekolah. Penerapan sistem informasi SMA Bruderan dapat dikatakan kurang baik, karena belum sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi dari peneliti yang menunjukkan kesamaan. Saat ini sistem informasi manajemen baru dapat diakses oleh guru dan siswa belum dapat ikut berpartisipasi untuk mengakses. Sekolah perlu mengupayakan agar peserta didik dapat ikut mengakses sistem informasi manajemen yang menurut paparan Kepala Sekolah baru akan direalisasikan dalam jangka panjang.

C. Kriteria Hasil Evaluasi Standar Pengelolaan 1. Kriteria Antecedents Tabel 5.1 Kriteria Antecedents Standar Pengelolaan SMA Bruderan Purworejo Kriteria Visi Sekolah 1. sebagai cita-cita bersama

2. mampu meginspirasi, memotivasi, berkekuatan

Fakta

Keputusan

Visi dirumuskan sebagai cita-cita bersama Sesuai seluruh warga sekolah seperti tenaga pendidik, siswa dan karyawan. Visi mampu meginspirasi, memotivasi, Sesuai berkekuatan untuk tenaga pendidik dan siswa. Rumusan visi berupa kata-kata


Kriteria

3. dirumuskan berdasar masukan warga sekolah, pihak berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya, visi pendidikan nasional 4. diputuskan rapat dewan pendidik dipimpin kepsek, memperhatikan masukan komite sekolah 5. disosialisasikan pada warga sekolah dan pihak yang berkepentingan 6. ditinjau, dirumuskan kembali secara berkala sesuai perkembangan, tantangan di masyarakat Misi Sekolah 1. memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah sesuai tujuan pendidikan nasional 2. merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu 3. menjadi dasar program pokok sekolah 4. menekankan kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan sekolah

Fakta yang memberi semangat kepada seluruh warga sekolah. Visi tidak selalu dirumuskan berdasar masukan seluruh warga sekolah, hanya para guru yang berkepentingan seperti Kepala Sekolah, waka urusan kurikulum dan komite sekolah.

Keputusan

Tidak sesuai

Visi selalu dirapatkan dan memperhatikan Sesuai masukan komite sekolah. Pada setiap akhir tahun KTSP sekolah di evaluasi dan mengalami perbaikan sesuai dengan kebutuhan sekolah Visi disosialisasikan pada warga sekolah Sesuai dan pada pihak berkepentingan seperti Yayasan Pius dan komite sekolah Visi ditinjau, dirumuskan kembali secara Sesuai berkala sesuai perkembangan, tantangan di masyarakat biasanya pada akhir semester

Misi memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah sesuai tujuan pendidikan nasional. Dirumuskan dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan Misi SMA Bruderan merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu yaitu jangka pendek dan jangka panjang Yang menjadi dasar program pokok SMA Bruderan adalah visi Misi SMA Bruderan menekankan kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan sekolah (Memberi pelayanan untuk perkembangan bakat dan

139

Sesuai

Sesuai

Tidak sesuai Sesuai


Kriteria 5. memuat pernyataan umum dan khusus berkaitan dengan program sekolah 6. memberikan keluwesan, ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah yang terlibat 7. dirumus berdasar masukan pihak berkepentingan (komite sekolah) diputuskan rapat dewan pendidik dipimpin kepsek 8. disosialisasikan pada warga sekolah, segenap pihak yang berkepentingan 9. ditinjau, dirumuskan kembali berkala sesuai perkembangan dan tantangan masyarakat Tujuan Sekolah 1. menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai di jangka menengah (empat tahunan) 2. mengacu visi, misi, tujuan pendidikan nasional, relevan dengan kebutuhan masyarakat

Fakta

140

Keputusan

ketrampilan secara maksimal) Misi SMA Bruderan memuat pernyataan Sesuai umum dan khusus berkaitan dengan program sekolah. Nomor 1-3 pernyataan umum dan nomor 4-6 merupakan pernyataan khusus Misi SMA Bruderan memberikan Sesuai keluwesan, ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah yang terlibat seperti kerjasama dengan berbagai pihak untuk menunjang tujuan sekolah. Misi SMA Bruderan melibatkan komite Sesuai sekolah dalam merumuskan misi. KTSP selalu dirapatkan dan melibatkan dan dengan persetujuan komite sekolah

Misi SMA Bruderan disosialisasikan pada Sesuai warga sekolah seperti guru, siswa, karyawan, komite sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Misi SMA Bruderan ditinjau, dirumuskan Sesuai kembali satu tahun sekali secara berkala sesuai perkembangan dan tantangan masyarakat khususnya peserta didik Dari hasil dokumentasi tujuan sekolah Sesuai menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai di jangka menengah (mempersiapkan peserta didik agar dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi). Tujuan SMA Bruderan mengacu visi, misi, Sesuai tujuan pendidikan nasional, relevan dengan kebutuhan masyarakat Purworejo (Mempersiapkan peserta didik agar


Kriteria

Fakta

141

Keputusan

nantinya mampu hidup secara demokratis dalam masyarakat) 3. mengacu standar Tujuan SMA Bruderan mengacu standar Sesuai kompetensi lulusan yang kompetensi lulusan yang ditetapkan ditetapkan sekolah dan sekolah dan Pemerintah (Memberikan Pemerintah bekal kepada peserta didik agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) 4. mengakomodasi masukan Tujuan SMA Bruderan mengakomodasi Sesuai pihak berkepentingan masukan pihak komite sekolah dan (komite sekolah), diputuskan rapat dewan pendidik dipimpin diputuskan rapat dewan kepsek setiap tahunnya. pendidik dipimpin kepsek 5. disosialisasikan pada Tujuan SMA Bruderan disosialisasikan Sesuai warga sekolah dan pada warga sekolah, yaitu para guru dan segenap pihak yang segenap pihak yang berkepentingan berkepentingan Rencana Kerja Sekolah 1. RK menengah Rencana Kerja Sekolah menengah Sesuai menggambarkan tujuan menggambarkan tujuan yang akan dicapai yang akan dicapai dalam dalam kurun waktu 4 tahun berkaitan mutu kurun waktu 4 tahun lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan berkaitan mutu lulusan komponen yang mendukung peningkatan yang ingin dicapai dan mutu lulusan. Terdapat dalam dokumen perbaikan komponen rencana kerja sekolah yang mendukung peningkatan mutu lulusan 2. RK tahunan dinyatakan RK tahunan dinyatakan dalam Rencana Sesuai dalam Rencana Kegiatan Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKA-S) dan Anggaran Sekolah dilaksanakan berdasarkan rencana jangka (RKA-S) dilaksanakan menengah. Terdapat dalam dokumen berdasarkan rencana rencana kerja sekolah jangka menengah. 3. disetujui rapat dewan Rencana Kerja selalu dirapatkan untuk Sesuai


Kriteria

Fakta

pendidik setelah pertimbangan dari komite sekolah, disahkan berlakunya oleh penyelenggara sekolah 4. dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca pihak-pihak terkait. 5. RK 4 tahun dan tahunan disesuaikan persetujuan rapat dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah. 6. RK tahunan dijadikan dasar pengelolaan sekolah ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Sistem Informasi Manajemen 1. Memiliki sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan

mengetahui sejauh mana perkembangan sekolah yang kemudian dilaporkan kepada komite sekolah dan Yayasan Pius

Kepemimpinan Sekolah 1. Memiliki struktur

Keputusan

Rencana Kerja Sekolah dituangkan dalam Sesuai dokumen yang mudah dibaca pihak-pihak terkait yaitu sekolah memiliki RKAS RK 4 tahun dan tahunan disesuaikan persetujuan rapat dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah.

Sesuai

RK tahunan dijadikan dasar pengelolaan sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Rencana Kerja di dokumentasikan agar dapat dibaca oleh pihak yang berkepentingan.

Sesuai

SMA Bruderan belum memiliki sistem Tidak informasi manajemen untuk mendukung sesuai administrasi pendidikan. Belum tersedia sistem informasi yang mudah diakses oleh segenap warga sekolah. Dalam jangka panjang sistem informasi manajemen ini baru akan di sediakan oleh pihak sekolah. Saat ini SMA Bruderan hanya memiliki akses internet yang diperuntukkan oleh guru. SMA Bruderan memiliki seorang kepala

142

Sesuai


Kriteria

Fakta

143

Keputusan

kepemimpinan sesuai sekolah dan empat wakil kepala sekolah, standar pendidik dan yaitu bidang kurikulum, bidang kesiswaan, tenaga kependidikan, bidang humas dan juga bidang sarana dan yaitu seorang kepala prasarana. Terdapat dalam struktur sekolah dan 1 (satu) atau organisasi sekolah. lebih wakil kepala sekolah. Sumber: Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti Untuk kriteria kepemimpinan sekolah sendiri Kepala sekolah SMA Bruderan sudah memenuhi Standar Kepala Sekolah seperti yang tertuang dalam Undang-undang tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah nomor 13 tahun 2007 yaitu :

Tabel 5.2 Standar Kepala Sekolah SMA Bruderan Purworejo Standar Kepala Sekolah nomor 13 tahun 2007 Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (DIV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masingmasing, Memiliki pangkat serendahrendahnya III/c bagi pegawai negeri

Fakta Kepala Sekolah SMA Bruderan Purworejo Kepala sekolah SMA Bruderan memiliki kualifikasi S1 jurusan Pendidikan Kimia di IKIP Negeri Yogyakarta

Keputusan Sesuai

Kepala sekolah SMA Bruderan pada Sesuai saat diangkat sebagai kepala sekolah berusia 47 tahun Kepala sekolah SMA Bruderan telah Sesuai memiliki pengalaman mengajar selama 25 tahun Kepala sekolah SMA Bruderan memiliki pangkat IV/a

Sesuai


Standar Kepala Sekolah nomor 13 Fakta Kepala Sekolah SMA tahun 2007 Bruderan Purworejo sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang Berstatus sebagai guru SMA/MA Kepala sekolah SMA Bruderan berstatus sebagai guru SMA Memiliki sertifikat pendidik sebagai Kepala sekolah SMA Bruderan guru SMA/MA memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA Memiliki sertifikat kepala SMA/MA Kepala sekolah SMA Bruderan yang diterbitkan oleh lembaga yang memiliki sertifikat kepala SMA/MA ditetapkan Pemerintah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah Sumber: Hasil observasi dan dokumentasi peneliti

144

Keputusan

Sesuai Sesuai

Sesuai

Dari hasil observasi kriteria Kepala Sekolah dilihat dari dimensi kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi sosial dan kompetensi kewirausahaan Kepala Sekolah SMA Bruderan sudah memiliki kompetensi yang cukup baik, untuk kompetensi kewirausahaan Kepala Sekolah masih kurang dalam menciptakan iklim kewirausahaan, ini nampak dari sekolah yang belum memiliki muatan lokal ataupun pelatihan kewirausahaan bagi siswa yang difasilitasi sekolah. Secara keseluruhan dari 28 kriteria antecedents terdapat 2 kriteria yang tidak sesuai yaitu pada kriteria misi sekolah yang seharusnya menjadi dasar pokok sekolah tapi dasar pokok dari SMA Bruderan adalah visi. Kriteria lain yang tidak sesuai adalah kriteria sistem informasi manajemen yang belum dapat di akses oleh seluruh warga sekolah.


145

2. Kriteria Transactions Tabel 5.3 Kriteria Transactions Standar Pengelolaan SMA Bruderan Purworejo Kriteria Pedoman Sekolah 1.mempertimbangkan visi, misi dan tujuan

Fakta

Pedoman sekolah mempertimbangkan visi, misi dan tujuan. Pedoman sekolah disusun setelah visi, misi dan tujuan sekolah yang disetujui oleh komite sekolah. 2.ditinjau dan dirumuskan kembali ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan secara berkala sesuai dengan perkembangan masyarakat. perkembangan masyarakat. Biasanya dalamkurun waktu satu tahun 3.berfungsi sebagai petunjuk Pedoman sekolah berfungsi sebagai pelaksanaan operasional. petunjuk pelaksanaan operasional sekolah siswa, guru dan karyawan berisi tentang profil sekolah, program sekolah dan peraturan akademik sekolah (kurikulum dan kaldik) 4.Pedoman pengelolaan KTSP, Pedoman pengelolaan KTSP, kalender pendidikan, pembagian kalender pendidikan, pembagian tugas pendidik dan tenaga tugas pendidik dan tenaga kependidikan dievaluasi skala kependidikan dievaluasi skala tahunan lainnya dievaluasi tahunan yaitu pada setiap akhir sesuai kebutuhan. semester dan lainnya seperti visi, misi dan tujuan sekolah dievaluasi sesuai kebutuhan. Struktur Organisasi Sekolah 1.berisi sistem penyelenggaraan Struktur Organisasi Sekolah berisi dan administrasi, diuraikan jelas sistem penyelenggaraan dan dan transparan. administrasi, diuraikan jelas dan

Keputusan Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai


Kriteria

Fakta transparan. Terdapat dalam dokumen yang menjelaskan tentang kualifikasi tugas dari masing-masing jabatan 2.Semua pimpinan, pendidik dan Semua pimpinan, pendidik dan tenaga kependidikan punya tenaga kependidikan punya uraian uraian tugas, wewenang, tugas, wewenang, tanggung jawab tanggung jawab jelas tentang jelas tentang keseluruhan keseluruhan penyelenggaraan, penyelenggaraan, administrasi administrasi sekolah. sekolah. 3.memasukkan unsur staf Struktur organisasi memasukkan administrasi dengan wewenang unsur staf administrasi dengan dan tanggungjawab jelas untuk wewenang dan tanggungjawab menyelenggarakan administrasi jelas untuk menyelenggarakan secara optimal administrasi secara optimal ini terdapat dalam struktur organisasi sekolah yang telah disetujui oleh Kepala Sekolah 4.dievaluasi berkala untuk melihat dievaluasi berkala untuk melihat efektifitas mekanisme kerja efektifitas mekanisme kerja pengelolaan sekolah pengelolaan sekolah. 5.diputuskan Kepsek & diputuskan Kepsek & mempertimbangkan pendapat mempertimbangkan pendapat komite sekolah komite sekolah Pelaksanaan Kegiatan Sekolah 1.berdasar rencana kerja tahunan Pelaksanaan Kegiatan Sekolah berdasar rencana kerja tahunan. Seluruh pelaksanaan sekolah berdasarkan rencana kerja sekolah yang telah dibuat. 2.dilaksanakan oleh penanggung dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan, didasarkan jawab kegiatan, didasarkan ketersediaan sumber daya yang ketersediaan sumber daya yang ada. ada. Penanggung jawab sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

146

Keputusan

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai


Kriteria 3.Pelaksanaan kegiatan sekolah yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan mendapat persetujuan melalui rapat dewan pendidik dan komite sekolah.

147

Fakta Keputusan Pelaksanaan kegiatan sekolah yang Sesuai tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan mendapat persetujuan melalui rapat dewan pendidik dan komite sekolah. Misalnya dalam mengunjungi panti asuhan yang tidak direncanakan maka sekolah akan merapatkan dengan pihak terkait agar tidak terjadi pelanggaran etika pada yayasan di atasnya. 4.Kepsek Kepsek mempertanggungjawabkan Sesuai mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan bidang pelaksanaan pengelolaan bidang akademik pada rapat dewan akademik pada rapat dewan pendidik dan bidang nonakademik pendidik dan bidang pada rapat komite sekolah dalam nonakademik pada rapat komite bentuk laporan pada akhir tahun sekolah dalam bentuk laporan ajaran sebelum penyusunan pada akhir tahun ajaran sebelum rencana kerja tahunan berikutnya. penyusunan rencana kerja Laporan akhir tahun sudah harus tahunan berikutnya. diserahkan pada Komite sekolah sebelum pembuatan rencana kerja sekolah yang baru untuk mengetahui sejauh mana sekolah dapat mengimplementasikan keberhasilan rencana kerja sekolah Bidang Kesiswaan 1.Menyusun, menetapkan SMA Bruderan menyusun, Sesuai petunjuk pelaksanaan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses operasional mengenai proses penerimaan peserta didik dari penerimaan peserta didik dari anggota masyarakat yang lulus anggota masyarakat yang lulus dari SMP/MTs, Paket B/satuan SMP/MTs, Paket B/sederajat. pendidikan sederajat Terdapat dokumen petunjuk mengenai persyaratan penerimaan peserta didik baru


Kriteria 2.Penerimaan peserta didik dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel seperti tertuang dalam aturan sekolah 3.tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi

4.berdasar kriteria hasil ujian nasional

5.sesuai dengan daya tampung sekolah. 6.Orientasi peserta didik baru bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan dan di awasi guru 7.memberikan layanan konseling pada siswa 8.ada kegiatan ekstra & kokurikuler untuk siswa

9.melakukan pembinaan prestasi unggulan dan pelacakan

Fakta Sekolah menerima peserta didik secara obyektif, transparan dan akuntabel yaitu dengan tes wawancara dan tidak memandang status, ras dan agama. SMA Bruderan menyeleksi siswa tanpa diskriminasi gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi. Ini terbukti dari beragamnya peserta didik yang mendaftar di SMA Bruderan berasal dari seluruh provinsi, ras, suku, agama yang ada di Indonesia, dari kalangan ekonomi lemah, menengah dan tinggi. Yang diterima adalah yang sudah lulus ujian nasional SMP/MTs, Paket B/satuan pendidikan sederajat SMA Bruderan menerima siswa sesuai daya tampung yaitu 4 kelas untuk kelas X Pelaksanaan orientasi siswa tidak menggunakan kekerasan dan melibatkan seluruh guru dan juga siswa Setiap 15-20 siswa mendapat bimbingan konseling dari tenaga BK. SMA Bruderan memiliki beragam kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan tenaga professional dari luar sekolah SMA Bruderan selalu melakukan pelacakan terhadap alumni,

148

Keputusan Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai


Kriteria terhadap alumni.

Fakta misalnya saja lewat media sosial seperti facebook. Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran 1.Sekolah menyusun KTSP. Berdasarkan hasil dokumentasi SMA Bruderan menyusun KTSP tiap tahun ajaran baru. 2.Penyusunan KTSP Penyusunan KTSP memperhatikan memperhatikan Standar Standar Kompetensi Lulusan, Kompetensi Lulusan, Standar Isi Standar Isi dan peraturan dan peraturan pelaksanaannya. pelaksanaannya. Terdapat dalam dokumen KTSP SMA Bruderan Purworejo 3.KTSP dikembangkan sesuai KTSP dikembangkan sesuai kondisi sekolah, kondisi sekolah, potensi/karakteristik daerah, potensi/karakteristik daerah, sosbud masyarakat setempat & sosbud masyarakat setempat & peserta didik. peserta didik yaitu keadaan ekonomi siswa yang beragam, letak goegrafis siswa yang beragam dan sekolah ini memiliki siswa yang berasal dari berbagai suku, ras dan agama. 4.Kepsek bertanggungjawab Kepsek bertanggungjawab tersusunnya KTSP. tersusunnya KTSP. 5.Wakil Kepala dan wakil kepala Wakil Kepala dan wakil kepala SMA Bruderan bidang SMA Bruderan bidang kurikulum kurikulum bertanggungjawab dan stafnya bertanggungjawab atas atas pelaksanaan penyusunan pelaksanaan penyusunan KTSP. KTSP. 6.Setiap guru bertanggungjawab Setiap guru bertanggungjawab menyusun silabus tiap mata menyusun silabus tiap mata pelajaran yang diampunya sesuai pelajaran yang diampunya sesuai Standar Isi, Standar Kompetensi Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan dan Panduan Lulusan dan Panduan Penyusunan Penyusunan KTSP. KTSP. Setiap guru mata pelajaran

149

Keputusan

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai Sesuai

Sesuai


Kriteria

7.guru dapat bekerjasama dengan KKG, MGMP, LPMP atau Perguruan Tinggi. 8.Penyusunan KTSP dikoordinasi, disupervisi dan difasilitas oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang bertanggungjawab di bidang pendidikan. Penyusunan KTSP Pendidikan Agama (PA) dikoordinasi, disupervisi dan difasilitasi oleh Kantor Wilayah Departemen Agama. 9.Sekolah menyusun kalender pendidikan meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler dan hari libur 10. Kalender pendidikan didasarkan Standar Isi 11. Kalender pendidikan berisi pelaksanaan aktivitas sekolah satu tahun, dirinci secara semesteran, bulanan dan mingguan 12. Kalender pendidikan diputuskan rapat dewan pendidik, ditetapkan kepala sekolah. 13. Sekolah menyusun jadwal penyusunan KTSP.

Fakta menyusun silabus dan perangkat pembelajaran. Hampir seluruh guru SMA Bruderan mengikuti KKG, MGMP maupun LPMP Penyusunan KTSP dikoordinasi, disupervisi dan difasilitas oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang bertanggungjawab di bidang pendidikan. Penyusunan KTSP Pendidikan Agama (PA) dikoordinasi, disupervisi dan difasilitasi oleh Kantor Wilayah Departemen Agama. Sekolah menyusun kalender pendidikan meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler dan hari libur. Ini terdapat pada dokumen KTSP sekolah. Kalender pendidikan didasarkan pada Standar Isi Kalender pendidikan berisi pelaksanaan aktivitas sekolah satu tahun, dirinci secara semesteran, bulanan dan mingguan

150

Keputusan

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai Sesuai

Kalender pendidikan diputuskan rapat dewan pendidik, ditetapkan kepala sekolah

Sesuai

Sekolah menyusun jadwal penyusunan KTSP, namun ketika sudah melewati revisi maka penyusunan kurikulum mengikuti

Sesuai


Kriteria

Fakta banyak tidaknya revisi dan ini tidak terjadwal. 14. Sekolah menyusun mata Sekolah menyusun mata pelajaran, pelajaran, dijadwalkan pada dijadwalkan pada semester gasal semester gasal dan genap. dan genap. 15. Sekolah menjamin mutu Sekolah menjamin mutu kegiatan kegiatan pembelajaran setiap pembelajaran setiap mata pelajaran mata pelajaran & program & program pendidikan tambahan pendidikan tambahan yang yang dipilih seperti muatan lokal dipilih. yang dipilih SMA Bruderan adalah mulok Bahasa Jawa, Kekharitasan dan Budidaya Ikan 16. Kegiatan pembelajaran berdasar Kegiatan pembelajaran berdasar Standar Kompetensi Lulusan, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi & peraturan Standar Isi & peraturan pelaksanaannya, Standar Proses pelaksanaannya, Standar Proses & & Standar Penilaian. Standar Penilaian 17. Mutu pembelajaran Mutu pembelajaran dikembangkan dikembangkan dengan model dengan model kegiatan kegiatan pembelajaran & pembelajaran & mengacu Standar mengacu Standar Proses Proses 18. melibatkan peserta didik secara melibatkan peserta didik secara aktif, demokratis, mendidik, aktif, demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong memotivasi, mendorong kreativitas kreativitas & dialogis & dialogis 19. peserta didik mencapai pola peserta didik mencapai pola pikir pikir & kebebasan berpikir, & kebebasan berpikir, dapat dapat beraktivitas intelektual beraktivitas intelektual berupa berupa berpikir, berpikir, berargumentasi, berargumentasi, mempertanyakan, mengkaji, mempertanyakan, mengkaji, menemukan & memprediksi menemukan & memprediksi 20. pemahaman keterlibatan peserta pemahaman keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses didik secara aktif dalam proses belajar untuk mencapai belajar untuk mencapai

151

Keputusan

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai


Kriteria pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh guru. 21. Setiap guru bertanggungjawab agar peserta didik mampu meningkat rasa ingin tahunya dan mencapai keberhasilan belajarnya secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan

22. Siswa mampu memahami perkembangan pengetahuan dengan kemampuan mencari sumber informasi dan mengolah informasi menjadi pengetahuan 23. Siswa menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah & mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain 24. Mengembangkan belajar mandiri & kelompok dengan proporsi yang wajar

152

Fakta Keputusan pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh guru. Setiap guru bertanggungjawab agar Sesuai peserta didik mampu meningkat rasa ingin tahunya dan mencapai keberhasilan belajarnya secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan bahkan ada guru yang harus kehilangan kesempatan mengajar dan di mutasi karena banyak siswa yang tidak memahami cara mengajar guru tersebut Siswa mampu memahami Sesuai perkembangan pengetahuan dengan kemampuan mencari sumber informasi dan mengolah informasi menjadi pengetahuan Siswa menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah & mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain

Sesuai

Mengembangkan belajar mandiri & Sesuai kelompok dengan proporsi yang wajar. Berupa les tambahan dari guru atau les dari inisiatif siswa sendiri 25. Kepsek bertanggungjawab pada Kepsek bertanggungjawab pada Sesuai kegiatan pembelajaran sesuai kegiatan pembelajaran sesuai peraturan Pemerintah. peraturan Pemerintah. 26. Wakil kepala kurikulum Wakil kepala kurikulum Sesuai bertanggungjawab pada mutu bertanggungjawab pada mutu


Kriteria kegiatan pembelajaran. 27. Setiap guru bertanggungjawab pada mutu kegiatan pembelajaran dengan cara merujuk perkembangan metode pembelajaran mutakhir 28. Menggunakan metoda pembelajaran yang bervariasi, inovatif & tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran 29. Menggunakan fasilitas, peralatan, alat bantu secara efektif & efisien 30. Memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan peserta didik, pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi, kebutuhan khusus peserta didik dari yang mampu belajar dengan cepat – lambat

Fakta kegiatan pembelajaran Belum semua guru di SMA Bruderan yang dapat mengikuti perkembangan iptek yang mutakhir karena tidak adanya fasilitas yang mendukung Menggunakan metoda pembelajaran yang bervariasi, inovatif & tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran misalnya di luar kelas dan praktik lapangan Menggunakan fasilitas, peralatan, alat bantu secara efektif & efisien

153

Keputusan Tidak sesuai

Sesuai

Sesuai

Memperhatikan sifat alamiah Sesuai kurikulum, kemampuan peserta didik, pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi, kebutuhan khusus peserta didik dari yang mampu belajar dengan cepat – lambat. Untuk itu sekolah memberikan layanan konseling pada siswa untuk menceritakan pengalaman belajar mereka yang kemudian apabila mereka mengalami kesulitan akan ditindak lanjuti oleh wali kelas dan juga guru mapel 31. Memperkaya kegiatan Memperkaya kegiatan Sesuai pembelajaran melalui lintas pembelajaran melalui lintas kurikulum, hasil-hasil kurikulum, yang kemudian penelitian dan penerapannya disesuaikan dengan kondisi SMA Bruderan 32. Mengarah ke pendekatan Mengarah ke pendekatan Sesuai kompetensi yang menghasilkan kompetensi yang menghasilkan


Kriteria lulusan yang mudah beradaptasi, memiliki motivasi, kreatif, mandiri, mempunyai etos kerja tinggi, memahami belajar seumur hidup dan berpikir logis dalam menyelesaikan masalah. 33. Sekolah menyusun program penilaian hasil belajar yang adil, bertanggung jawab & berkesinambungan. 34. Penyusunan program penilaian hasil belajar berdasar Standar Penilaian Pendidikan. 35. Sekolah menilai hasil belajar seluruh kelompok mata pelajaran membuat program remedial, klarifikasi capaian ketuntasan yang direncanakan, laporan pada pihak yang memerlukan, pertimbangan kenaikan kelas atau kelulusan & dokumentasi.

154

Fakta Keputusan lulusan yang mudah beradaptasi, memiliki motivasi, kreatif, mandiri, mempunyai etos kerja tinggi, memahami belajar seumur hidup dan berpikir logis dalam menyelesaikan masalah.

Sekolah menyusun program penilaian hasil belajar yang adil, bertanggung jawab & berkesinambungan. Penyusunan program penilaian hasil belajar berdasar Standar Penilaian Pendidikan Sekolah menilai hasil belajar seluruh kelompok mata pelajaran membuat program remedial, klarifikasi capaian ketuntasan yang direncanakan, laporan pada pihak yang memerlukan, pertimbangan kenaikan kelas atau kelulusan & dokumentasi. Berupa raport dan sekolah juga pada tiap tengah semester memanggil orangtua/wali siswa untuk mengetahui perkembangan belajar siswa 36. Seluruh program penilaian hasil Seluruh program penilaian hasil belajar disosialisasikan pada belajar disosialisasikan pada guru. guru. 37. Program penilaian hasil belajar Program penilaian hasil belajar ditinjau periodik, berdasar data ditinjau periodik, berdasar data kegagalan/kendala pelaksanaan kegagalan/kendala pelaksanaan program (temuan penguji program (temuan penguji eksternal eksternal dalam rangka dalam rangka mendapatkan mendapatkan rencana penilaian rencana penilaian yang lebih adil

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai


Kriteria Fakta yang lebih adil dan bertanggung dan bertanggung jawab). Komite jawab) sekolah selalu mengawasi jalannya pengelolaan sekolah 38. Sekolah menetapkan prosedur untuk lembar UH selalu yang mengatur transparansi dikembalikan, untuk hasil UTS dan sistem evaluasi hasil belajar UAS orangtua siswa dipanggil untuk penilaian formal yang kesekolah berkelanjutan 39. Semua guru mengembalikan Tidak semua guru mengembalikan hasil kerja siswa yang telah hasil kerja siswa dinilai. 40. Sekolah menetapkan petunjuk Sekolah menyediakan angket untuk pelaksanaan operasional menyampaikan aspirasi siswa mengatur mekanisme mengenai puas atau tidak puasnya penyampaian ketidakpuasan mereka pada penilaian hasil belajar peserta didik, penyelesaian penilaian hasil belajar. 41. Penilaian meliputi semua Penilaian meliputi semua kompetensi dan materi yang kompetensi dan materi yang diajarkan. diajarkan sesuai dengan tingkatan dan juga jurusan masing-masing yaitu IPA, IPS dan Bahasa 42. Seperangkat metode penilaian Seperangkat metode penilaian perlu disiapkan dan digunakan selalu disiapkan dan digunakan secara terencana untuk tujuan secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan diagnostik, formatif dan sumatif, sumatif, sesuai dengan sesuai dengan metode/strategi metode/strategi pembelajaran pembelajaran yang digunakan yang digunakan. 43. Sekolah menyusun ketentuan Sekolah menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian hasil pelaksanaan penilaian hasil belajar belajar sesuai Standar Penilaian sesuai Standar Penilaian Pendidikan Pendidikan 44. Kemajuan yang dicapai peserta Kemajuan yang dicapai peserta didik dipantau, didik dipantau, didokumentasikan

155

Keputusan

Sesuai

Tidak sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai


Kriteria didokumentasikan secara sistematis, digunakan sebagai balikan kepada peserta didik untuk perbaikan secara berkala.

156

Fakta Keputusan secara sistematis, digunakan sebagai balikan kepada peserta didik untuk perbaikan secara berkala. Dengan cara pengembalian lembar ulangan harian dan juga raport 45. Penilaian yang Penilaian yang didokumentasikan Sesuai didokumentasikan disertai bukti disertai bukti kesahihan, keandalan, kesahihan, keandalan, dievaluasi secara periodik untuk dievaluasi secara periodik perbaikan metode penilaian. untuk perbaikan metode penilaian. 46. Sekolah melaporkan hasil Sekolah melaporkan hasil belajar Sesuai belajar kepada orang tua peserta kepada orang tua peserta didik, didik, komite sekolah dan komite sekolah dan institusi di institusi di atasnya. atasnya berupa raport. 47. Sekolah menyusun dan Sekolah menyusun dan Sesuai menetapkan Peraturan menetapkan Peraturan Akademik Akademik. yang terdapat dalam pedoman sekolah 48. Peraturan Akademik berisi Peraturan Akademik tidak berisi Tidak sesuai persyaratan minimal kehadiran persyaratan minimal kehadiran siswa siswa 49. Berisi ketentuan mengenai Berisi ketentuan mengenai Sesuai ulangan, remedial, ujian, ulangan, remedial, ujian, kenaikan kenaikan kelas dan kelulusan kelas dan kelulusan. Terdapat dalam pedoman sekolah. 50. Berisi ketentuan mengenai hak Berisi ketentuan mengenai hak Sesuai siswa menggunakan fasilitas siswa menggunakan fasilitas belajar, laboratorium, belajar, laboratorium, perpustakaan, penggunaan buku perpustakaan, penggunaan buku pelajaran, buku pelajaran, buku referensi/perpustakaan referensi/perpustakaan. Terdapat dalam pedoman sekolah. 51. Berisi ketentuan mengenai Terdapat layanan konsultasi Sesuai


Kriteria Fakta layanan konsultasi guru mata dengan guru mapel dan juga pelajaran, wali kelas & konselor. Terdapat dalam pedoman konselor. sekolah. 52. Peraturan akademik diputuskan Peraturan akademik diputuskan rapat dewan pendidik rapat dewan pendidik ditetapkan ditetapkan kepala sekolah. kepala sekolah. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.Sekolah menyusun program SMA Bruderan menyusun program pendayagunaan pendidik & pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan. tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi masing-masing guru 2.Program pendayagunaan Program pendayagunaan pendidik pendidik dan tenaga dan tenaga kependidikan SMA kependidikan disusun Bruderan disusun memperhatikan memperhatikan Standar Standar Pendidik & Tenaga Pendidik & Tenaga Kependidikan sesuai latar belakang Kependidikan pendidikannya 3.dikembangkan sesuai kondisi Dikembangakan sesuai dengan sekolah: pembagian tugas, bila Yayasan di atasnya yaitu Yayasan terjadi kekurangan tenaga Pius. Setelah 25 tahun diberikan menentukan sistem cincin penghargaan dari yayasan penghargaan, pengembangan dan sejumlah finansial yang bermacam-macam. profesi bagi setiap pendidik/tenaga kependidikan, menerapkannya secara profesional, adil & terbuka 4.Pengangkatan pendidik & Melakukan seleksi atas permintaan tenaga kependidikan tambahan sekolah dengan formasi yang ada. dilaksanakan berdasar ketentuan Setelah di anggap layak di yang ditetapkan oleh ujicobakan. Masa uji coba penyelenggara sekolah bervariasi ada yang >5 tahun baru diangkat sebagai guru tetap. Untuk menjadi tenga tetap masih diseleksi 5.Sekolah mendukung upaya Memberikan kesempatan guru promosi pendidik & tenaga studi S2 tapi guru kurang berminat

157

Keputusan

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai


Kriteria kependidikan berdasar asas kemanfaatan, kepatutan & profesionalisme 6.Sekolah mendukung pengembangan pendidik & tenaga kependidikan yang diidentifikasi secara sistematis sesuai aspirasi individu, kebutuhan kurikulum & sekolah

7.Sekolah mendukung penempatan tenaga kependidikan disesuaikan kebutuhan jumlah, kualifikasinya dengan menetapkan prioritas 8.Sekolah mendukung mutasi tenaga kependidikan dari satu posisi ke posisi lain berdasar analisis jabatan, diikuti orientasi tugas pimpinan tertinggi sekolah, dilakukan setelah empat tahun & diperpanjang berdasar alasan yang dipertanggungjawabkan, untuk tenaga kependidikan tambahan tidak ada mutasi. 9.Sekolah mendayagunakan kepsek melaksanakan tugas & tanggung jawabnya sebagai pimpinan pengelolaan sekolah 10. Mendayagunakan waka kurikulum bertugas & tanggung jawab sebagai pembantu kepsek

Fakta karena urusan keluarga dll..

158

Keputusan

Repot dgn keluarga, akomodasi, Tidak sesuai inisiatif dari guru masih kurang. Karena biaya mandiri hanya membiayai berapa % saja ditambah tawaran studi S2 tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan guru. Tawaran studi hukum tapi guru tidak berminat SMA Bruderan mendukung Sesuai penempatan tenaga kependidikan disesuaikan kebutuhan jumlah, kualifikasinya dengan menetapkan prioritas Melalui seleksi dan kompetensi. Diutamakan mereka yang sudah menjadi pegawai tetap

Sesuai

Sekolah yayasan tapi tetap top managernya adalah kepsek

Sesuai

wakil kepala kurikulum melaksanakan tugas & tanggung jawab dibantu oleh guru dalam

Sesuai


Kriteria mengelola kurikulum 11. Mendayagunakan wakil kepala sarana prasarana melaksanakan tugas & tanggung jawabn sebagai pembantu kepsek mengelola sarana prasarana 12. Mendayagunakan wakil kepala kesiswaan melaksanakan tugas & tanggung jawab sebagai pembantu kepsek mengelola peserta didik 13. Mendayagunakan guru melaksanakan tugas & tanggungjawab sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing & melatih peserta didik menjadi manusia berkualitas & mengaktualisasikan potensi kemanusiaan secara optimum 14. konselor melaksanakan tugas & tanggung jawab memberikan layanan bimbingan & konseling pada siswa 15. pelatih/instruktur melaksanakan tugas & tanggung jawab memberikan pelatihan teknis pada siswa pada kegiatan pelatihan 16. tenaga perpustakaan melaksanakan tugas & tanggung jawab melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan

Fakta mengelola bidang kurikulum SMA Bruderan mendayagunakan wakil kepala sarana prasarana melaksanakan tugas & tanggung jawabn sebagai pembantu kepsek mengelola sarana prasarana SMA Bruderan mendayagunakan wakil kepala kesiswaan melaksanakan tugas & tanggung jawab sebagai pembantu kepsek mengelola peserta didik SMA Bruderan mendayagunakan guru melaksanakan tugas & tanggungjawab sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing & melatih peserta didik menjadi manusia berkualitas & mengaktualisasikan potensi kemanusiaan secara optimum

159

Keputusan Sesuai

Sesuai

Sesuai

konselor di SMA Bruderan Sesuai melaksanakan tugas & tanggung jawab memberikan layanan bimbingan & konseling pada siswa SMA Bruderan seringkali Sesuai mengundang pelatih/instruktur professional

tenaga perpustakaan melaksanakan Sesuai tugas & tanggung jawab melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan


Kriteria 17. tenaga laboratorium melaksanakan tugas & tanggung jawab membantu guru mengelola kegiatan praktikum di laboratorium 18. teknisi sumber belajar melaksanakan tugas & tanggung jawab mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana & prasarana pembelajaran 19. tenaga administrasi melaksanakan tugas dan tanggung jawab melayani administratif 20. tenaga kebersihan melaksanakan tugas & tanggung jawab memberikan layanan kebersihan lingkungan. Bidang Sarana dan Prasarana 1.Sekolah menetapkan kebijakan program tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana 2.Program pengelolaan sarana dan prasarana mengacu Standar Sarana dan Prasarana dalam merencanakan, memenuhi & mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan 3.mengevaluasi & melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana agar tetap berfungsi mendukung proses pendidikan

160

Fakta Keputusan Tenaga laboratorium di SMA Tidak sesuai Bruderan adalah guru yang menggunakan laboratorium tersebut. Misalnya pengelolaan lab kimia dilaksanakan oleh guru kimia dst teknisi sumber belajar di SMA Sesuai Bruderan melaksanakan tugas & tanggung jawab mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana & prasarana pembelajaran SMA Bruderan kurang dalam pemenuhan tenaga yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya SMA Bruderan sangat bersih dan terawat

Sesuai

Sesuai

SMA Bruderan menetapkan Sesuai kebijakan program tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana Program pengelolaan sarana dan Sesuai prasarana mengacu Standar Sarana dan Prasarana dalam merencanakan, memenuhi & mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan SMA Bruderan mengevaluasi & Sesuai melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana agar tetap berfungsi mendukung proses pendidikan


Kriteria 4.melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat kelas di sekolah 5.menyusun skala prioritas pengembangan failitas pendidikan sesuai tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing tingkat 6.pemeliharaan semua fasilitas fisik dan peralatan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan

Fakta SMA Bruderan melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat kelas di sekolah SMA Bruderan menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas pendidikan sesuai tujuan pendidikan dan kurikulum masingmasing tingkat SMA Bruderan melakukan pemeliharaan semua fasilitas fisik dan peralatan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan 7.Seluruh program pengelolaan Program tidak selalu sarana dan prasarana pendidikan disosialisasikan. Sosialisasi disosialisasikan pada pendidik, program dilakukan kepada guru tenaga kependidikan dan peserta misalnya cara menggunakan didik viewer dan LCD 8.Pengelolaan sarana prasarana Dilakukan secara bertahap sekolah direncanakan sistematis, selaras pertumbuhan kegiatan akademik & mengacu Standar Sarana dan Prasarana 9.dituangkan dalam rencana SMA Bruderan saat ini sudah tidak pokok (master plan) meliputi diperbolehkan membangun gedung gedung dan laboratorium & baru karena dapat menggurangi pengembangannya ruang terbuka 10. Pengelolaan perpustakaan SMA Bruderan menyediakan sekolah menyediakan petunjuk komputer dalam pencarian buku pelaksanaan operasional peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya 11. Pengelolaan perpustakaan Pengelolaan perpustakaan sekolah sekolah merencanakan fasilitas merencanakan fasilitas peminjaman buku dan bahan peminjaman buku dan bahan

161

Keputusan Sesuai

Sesuai

Sesuai

Tidak sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai


Kriteria pustaka lainnya sesuai kebutuhan peserta didik dan pendidik 12. Perpustakaan membuka pelayanan minimal enam jam sehari pada hari kerja 13. Perpustakaan melengkapi fasilitas peminjaman antar perpustakaan, internal maupun eksternal 14. Perpustakaan menyediakan pelayanan peminjaman dari sekolah lain 15. Pengelolaan laboratorium dikembangkan dengan perkembangan iptek, dilengkapi dengan manual yang jelas, tidak terjadi kekeliruan yang menimbulkan kerusakan

Fakta pustaka lainnya sesuai kebutuhan peserta didik dan pendidik Perpustakaan SMA Bruderan dibuka pukul 07.00 - 14.00, bisa lebih apabila ada kegiatan ekstra seperti seminar dll Hanya internal

162

Keputusan

Sesuai

Tidak sesuai

Perpustakaan tidak menyediakan Tidak sesuai pelayanan peminjaman dari sekolah lain SMA Bruderan kekurangan biaya Tidak sesuai dalam pemenuhan alat praktek karena hanya menerima sedikit bantuan dari pemerintah. Sering terjadi kerusakan karena skibat siswa yang bermain-main dengan alat praktek 16. Pengelolaan fasilitas fisik untuk sekolah selalu memberikan Sesuai ekstra-kurikuler disesuaikan kebebasan siswa-siswinya dalam perkembangan kegiatan ekstra- menentukan kegiatan kurikuler peserta didik, ekstrakurikuler yang dipilihnya. mengacu Standar Sarana dan Sekolah selalu mengusahakan Prasarana. apabila sarana dan prasarana untuk perkembangan ekstrakurikuler kurang maka akan disesuaikan dengan minat siswa. Bidang Keuangan dan Pembiayaan 1.Sekolah menyusun pedoman Sekolah menyusun pedoman Sesuai pengelolaan biaya investasi dan pengelolaan biaya investasi dan operasional mengacu Standar operasional mengacu Standar Pembiayaan Pembiayaan


Kriteria 2.Pedoman pengelolaan biaya investasi & operasional Sekolah mengatur pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola 3.Penyusunan, pencairan anggaran, penggalangan dana di luar dana investasi & operasional 4.kewenangan & tanggungjawab kepsek membelanjakan anggaran pendidikan sesuai peruntukannya 5.pembukuan semua penerimaan & pengeluaran, penggunaan anggaran, dilaporkan komite sekolah & institusi di atasnya. 6.Pedoman pengelolaan biaya investasi & operasional sekolah diputuskan komite sekolah, ditetapkan kepsek, mendapat persetujuan institusi di atasnya 7.Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah disosialisasikan ke seluruh warga sekolah menjamin tercapainya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel. Budaya dan Lingkungan Sekolah 1.Sekolah menciptakan suasana, iklim dan lingkungan pendidikan yang kondusif dalam pembelajaran 2.Prosedur pelaksanaan menciptakan suasana, iklim dan

163

Fakta Keputusan Pedoman pengelolaan biaya Sesuai investasi & operasional Sekolah mengatur pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola Penyusunan, pencairan anggaran, penggalangan dana di luar dana investasi & operasional

Sesuai

kewenangan & tanggungjawab kepsek membelanjakan anggaran pendidikan sesuai peruntukannya

Sesuai

pembukuan semua penerimaan & pengeluaran, penggunaan anggaran, dilaporkan komite sekolah & institusi di atasnya. Pedoman pengelolaan biaya investasi & operasional sekolah diputuskan komite sekolah, ditetapkan kepsek, mendapat persetujuan institusi di atasnya Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah disosialisasikan hanya di sosialisasikan pada pihak yang berkepentingan

Sesuai

SMA Bruderan menciptakan suasana, iklim, lingkungan pendidikan yang kondusif dalam pembelajaran Di dalam prosedur pelaksanaan menciptakan suasana, iklim dan

Sesuai

Sesuai

Tidak sesuai

Sesuai


Kriteria lingkungan pendidikan 3.berisi prosedur tertulis mengenai informasi kegiatan penting yang akan dilaksanakan

Fakta lingkungan pendidikan Di dalam prosedur pelaksanaan berisi prosedur tertulis mengenai informasi kegiatan penting yang akan dilaksanakan 4.Prosedur pelaksanaan memuat Prosedur pelaksanaan memuat judul, tujuan, lingkup, tanggung judul, tujuan, lingkup, tanggung jawab dan wewenang & jawab dan wewenang & penjelasannya penjelasannya 5.Prosedur pelaksanaan Tidak selalu, hanya dirapatkan diputuskan kepsek dalam rapat dengan guru dan pihak terkait dewan pendidik 6.Sekolah menetapkan pedoman Sekolah menetapkan pedoman tatatata-tertib tertib 7. Sekolah menetapkan tata tertib Sekolah menetapkan tata tertib pendidik, tenaga kependidikan pendidik, tenaga kependidikan dan dan peserta didik, termasuk peserta didik, termasuk menggunakan, memelihara menggunakan, memelihara sarana sarana dan prasarana pendidikan dan prasarana pendidikan 8.Sekolah menetapkan petunjuk, Sekolah menetapkan petunjuk, peringatan dan larangan dalam peringatan dan larangan dalam berperilaku di Sekolah, berperilaku di Sekolah, pemberian pemberian sangsi yang sangsi yang melanggar tata tertib melanggar tata tertib. yang tercakup dalam buku panduan untuk siswa, guru dan karyawan 9.Tata tertib sekolah ditetapkan Tata tertib sekolah ditetapkan kepsek melalui rapat dewan kepsek dan hanya pada guru serta pendidik & mempertimbangkan pihak terkait masukan komite sekolah dan peserta didik 10. Sekolah menetapkan kode etik Sekolah menetapkan kode etik warga sekolah memuat norma warga sekolah memuat norma hubungan warga di sekolah, hubungan warga di sekolah, hubungan warga sekolah dengan hubungan warga sekolah dengan masyarakat masyarakat

164

Keputusan Sesuai

Sesuai

Tidak sesuai

Sesuai Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai


Kriteria Fakta 11. Menetapkan sistem yang Menetapkan sistem yang memberikan penghargaan yang memberikan penghargaan yang mematuhi dan sangsi bagi yang mematuhi dan sangsi bagi yang melanggar melanggar 12. Kode etik sekolah ditanamkan Kode etik sekolah ditanamkan kepada seluruh warga sekolah kepada seluruh warga sekolah untuk menegakkan etika sekolah untuk menegakkan etika sekolah 13. Sekolah perlu memiliki program Sekolah memiliki program yang yang jelas untuk meningkatkan jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua kesadaran beretika bagi semua warga sekolahnya warga sekolahnya Sumber: Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti

165

Keputusan Sesuai

Sesuai

Sesuai

Secara keseluruhan dari 130 kriteria transactions terdapat 10 kriteria yang tidak sesuai dengan Standar pengelolaan pendidikan.

3.

Kriteria Product Tabel 5.4 Kriteria Product Standar Pengelolaan SMA Bruderan Purworejo

Kriteria

Fakta

Keputusan

Program pengawasan 1. Memiliki Memiliki program pengawasan dan sosialisasi Sesuai program dalam bentuk supervisi, monitoring dan evaluasi pengawasan dan yang dilakukan Kepala Sekolah terhadap guru. sosialisasi Evaluasi atau penilaian dibedakan menjadi dua, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh pihak dalam (guru dan pengelola sekolah) yang selanjutnya disebut evaluasi diri dan evaluasi oleh pihak luar (badan independen atau badan akreditasi sekolah) 2. Pelaksanaan SMA Bruderan melakukan pelaksanaan Sesuai pengawasan pengawasan baik yang dilakukan oleh Kepala Sekolah terhadap guru maupun dari pihak Yayasan


Kriteria 3. Isi/sasaran kepengawasan

Fakta terhadap sekolah. Sasaran pengawasan dari SMA Bruderan adalah seluruh guru dan karyawan SMA Bruderan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran agar sesuai dengan kompetensi guru. Sasaran evaluasi secara garis besar mencakup masukan (termasuk program), proses, dan hasil.

Evaluasi diri Pelaksanaan SMA Bruderan melakukan evaluasi diri berupa kegiatan evaluasi angket dan rapat diri. Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan Pelaksanaan Berupa supervisi, pengawasan dilakukan oleh evaluasi kinerja kepala sekolah dan hasilnya disampaikan lagi pendidik dan kepada guru berupa DP3 atau raport guru tenaga kependidikan Akreditasi sekolah Pelaksanaan Pelaksanaan persiapan bahan yang diperlukan persiapan bahan untuk akreditasi sekolah oleh BAS yang diperlukan untuk akreditasi sekolah oleh BAS Sumber: hasil wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti

166

Keputusan Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai


BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan perencanaan program kerja di SMA Bruderan memilik kriteria sangat baik yang dibuktikan dengan hasil penelitian yang seluruh indikator dalam perencanaan program kerja sudah diterapkan di SMA Bruderan. Penerapan pelaksanaan rencana kerja di SMA Bruderan Purworejo sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan, hal ini nampak dengan adanya pedoman rencana kerja dan sistem penyelenggaraan administrasi secara transparan dan tertulis, adanya KTSP dan kalender pendidikan untuk menjalankan kegiatan pembelajaran, adanya program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai serta adanya kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pada sekolah dengan rencana yang telah ditetapkan. Penerapan pengawasan dan evaluasi di SMA Bruderan Purworejo sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan. Terindikasi dengan adanya program pengawasan yang disusun secara objektif dan berkelanjutan, adanya evaluasi diri terhadap kinerja secara periodik, adanya evaluasi dan pengembangan KTSP secara berkala, adanya evaluasi pendayagunaan dan kinerja pendidik dan adanya program akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

167


168

Penerapan kepemimpinan sekolah di SMA Bruderan Purworejo, pada kriteria kepemimpinan sekolah yakni kualifikasi khusus dan kualifikasi umum kepala sekolah SMA Bruderan sudah memenuhi Standar Kepala Sekolah. Dari segi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi manajerial Kepala Sekolah SMA Bruderan sudah memiliki kompetensi yang cukup baik, untuk kompetensi kewirausahaan kepala sekolah masih kurang dalam menciptakan iklim kewirausahaan, ini nampak dari kurikulum SMA Bruderan yang belum memiliki muatan lokal ataupun pelatihan kewirausahaan bagi siswa. Penerapan sistem informasi manajemen di SMA Bruderan Purworejo belum memiliki sistem informasi manajemen yang sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan yaitu sistem informasi manajemen yang belum memadai untuk mendukung administrasi pendidikan, tidak adanya fasilitas informasi yang efisien, efektif dan mudah di akses, kurangnya tenaga kependidikan yang ditugaskan untuk melayani permintaan mengenai informasi pendidikan, tidak adanya laporan data informasi yang terdokumentasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten, serta belum adanya komunikasi antar warga di lingkungan satuan pendidikan yang dilaksanakan dengan efisien dan efektif.

B. Saran Berdasarkan dari hasil analisis dan beberapa kesimpulan dari penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut untuk mencapai hasil yang lebih baik.


169

Dalam perumusan visi, SMA Bruderan melibatkan seluruh warga sekolah dan menerima masukan dari segenap warga sekolah seperti karyawan, perwakilan siswa atau para alumni SMA Bruderan agar tercipta visi yang sesuai dengan harapan bersama seluruh warga sekolah. Misi seharusnya dijadikan dasar pokok sekolah agar dapat menciptakan pengelolaan yang sesuai dengan standar prngelolaan pendidikan. Misi merupakan operasionalisasi dari visi untuk itu misi perlu dijadikan hal utama sebelum visi. Seluruh guru di SMA Bruderan agar dapat mengikuti perkembangan iptek yang mutakhir agar dapat menciptakan metode pembelajaran yang inovatif. Bbagi tenaga pendidik yang berusia senja mungkin akan kesulitan dalam mengikuti perembangan iptek, namun sekolah harus tetap menyediakan sarana maupun prasarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara efektif. Para guru yang tidak bisa mengoperasikan alat elektronik untuk kepentingan mengajar dapat meminta bantuan kepada siswa maupun tenaga yang professional dibidangnya agar tidak terjadi kerusakan. Tenaga pendidik juga seharusnya mengembalikan seluruh lembar kerja siswa agar dapat digunakan sebagai feedback bagi siswa dan juga orangtua. Sekolah perlu merumuskan kembali peraturan akademik yang mencantumkan persyaratan minimal kehadiran siswa. SMA Bruderan mendukung aspirasi guru untuk melanjutkan pendidikan S2 sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka dengan cara mengadakan program beasiswa atau melakukan kerja sama dengan Universitas yang sesuai dengan jurusan kependidikan. Dalam bidang sarana dan prasarana SMA


170

Bruderan telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan alat praktik laboratorium, namun yang menjadi kendala adalah keterbatasan biaya. Sekolah dapat mengupayakan dana melalui bantuan dari orangtua siswa, alumni ataupun donatur dengan memberikan rincian yang transparan agar tercipta kepercayaan dengan pihak luar sekolah. Tenaga

laboratorium

juga

perlu

diperhatikan

agar

perawatan

laboratorium semakin terjaga tanpa harus menggandakan posisi guru yang merangkap sebagai tenaga laboratorium. Tenaga laboratorium perlu mengadakan piket untuk membersihkan dan melakukan perawatan minimal seminggu sekali untuk mencegah tejadinya kerusakan alat praktik. Perpustakaan SMA Bruderan perlu merencanakan pelayanan peminjaman pada pihak eksternal di waktu mendatang

dengan

bekerja

sama

dengan

sekolah-sekolah

lain

dan

mensosialisasikan seluruh program sarana dan prasarana kepada seluruh warga sekolah. Di bidang keuangan, sekolah harus mempunyai bukti kesahihan agar tidak

terjadi

kesalahan.

Seluruh

pemasukan

dan

pengeluaran

harus

disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan. Bidang budaya dan lingkungan dalam penyusunan programnya ataupun prosedur harus selalu dirapatkan dengan guru dan pihak pemangku kepentingan. SMA Bruderan telah memiliki perencanaan program kerja yang baik karena telah memiliki visi, misi dan tujuan yang baik dan disusun berdasarkan standar pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu, SMA Bruderan Purworejo perlu


171

melakukan evaluasi dan pengawasan agar visi, misi dan tujuan sekolah dapat dibina dan terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan rencana kerja SMA Bruderan telah memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis, struktur organisasi sekolah, pelaksanaan kegiatan sekolah, bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang pendidik dan tenaga kependidikan, bidang sarana dan prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah dan peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah yang diatur dengan baik. Dengan hasil evaluasi ini diharapkan SMA Bruderan dapat mempertahankan kualitas pelaksanaan rencana kerja. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi, SMA Bruderan sudah sangat memenuhi standar pengelolaan pendidikan, hal ini perlu dipertahankan SMA Bruderan agar pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan dapat dijalankan sesuai dengan rencana sekolah. Dalam kriteria kepemimpinan sekolah Kepala sekolah SMA Bruderan sudah memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang baik, hanya saja Kepala sekolah SMA Bruderan perlu berinovasi di bidang kewirausahaan agar SMA Bruderan selain unggul dalam akademik tapi juga unggul dalam bidang kewirausahaan. Secara rinci kemampuan atau kinerja kepala sekolah yang mendukung terhadap perwujudan kompetensi kewirausahaan ini, di antara mencakup: (a) menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah;

(b)

bekerja

keras

untuk

mencapai

keberhasilsan


172

sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif; (c) memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah; (d) pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah; (e) memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik. Kepala sekolah dapat merencanakan program

pelatihan kewirausahaan kepada siswa dengan

mengundang tenaga yang profesional pada bidangnya, atau pada mata pelajaran ekonomi guru dapat memotivasi siswa untuk menciptakan ide inovatif dan kreatif suatu produk. Sistem informasi manajemen, SMA Bruderan memiliki sistem informasi manajemen yang masih sangat jauh dari standar pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu SMA Bruderan hendaknya melakukan peninjauan kembali terhadap penerapan sistem informasi manajemen yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. SMA Bruderan juga perlu mengupayakan pengadaan pada sistem informasi manajemen yang bisa diakses seluruh warga sekolah agar tercipta sistem informasi manajemen yang efisien, efektif dan mudah diakses.

C. Keterbatasan Penelitian 1.

Proses penelitian cukup lama karena peneliti harus benar-benar memahami keadaan faktual yang ada di lapangan.


2.

173

Terbatasnya referensi buku-buku yang berkaitan dengan teori, sehingga berdampak pada minimnya pembahasan yang akan peneliti jabarkan.

3.

Buku teori kebanyakan merupakan buku dengan bahasa inggris, sehingga peneliti kesulitan dalam memahaminya.

4.

Peneliti menemukan sedikit kesulitan dalam memilih model evaluasi yang cocok untuk digunakan.


Daftar Pustaka

Bungin Burhan HM. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya.Jakarta:Kencana Depdiknas. 2007. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19, Tahun 2007, tentang Standar Nasional Pendidikan. Depdiknas. 2007. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13, Tahun 2007, tentang Standar Nasional Pendidikan.Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah Eko Putro Widoyoko. 2009.Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Fattah, Nanang. 2000. Landasan Manajemen Pendidikan. Cetak Ketiga. Bandung, PT.Remaja Rosdakarya. Hamid Hasan.2009.Evaluasi Kurikulum.cetakan kedua.Bandung:Remaja Rosdakarya. Kaufman, Roger. and Susan Thomas,Evaluation Without Fear, London:1980. Kirkpatrick, D. L. 1998. Evaluating Training Programs: The Four Levels. San Francisco: Berrett-Koehler Publisher, Inc. Nugraheni, Kristin.2010.Evaluasi Penerapan Standsr Pengelolaan Pada Sistem Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta Kabupaten Sleman.Yogyakarta.Universitas Sanata Dharma. Madaus,G.Scriven,M.& Stufflebeam, L. Daniel. 1986.Evaluation models: Viewpoints on educational and human services evaluation.Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing. Mbulu, J. 1995. Evaluasi Program Konsep Dasar, Pendekatan Model, dan Prosedur Pelaksanaan. Malang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas. Moleong, Lexy J.2006. Metodologi Penelitian Kualitatif.Bandung.Rosda Mustatofa. 2008. Konsep-konsep Dasar Pendidikan, pengelolaan Pendidikan. 2007.UPI Bandung. Makalah Pengelolaan Pendidikan. Sabarguna , S Boy. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press, 2005. Shambaugh, N. & Magliaro, G. Susan. 2006. Instructional design a systematic approach for reflective practice. United States of America:Pearson Education, Inc. Suharsimi Arikunto. 1989. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta. Suharsimi, Arikunto dan Cepi Safrudin.2007.Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teori Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan.Jakarta:Bumi Aksara (edisi 2). Sukmadinata, Nana Syaodih.2009.Metode Penelitian Pendidikan.Bandung: PT.Remaja Rosda Karya. 174


Tayipnapis, F.Y. 1989. Evaluasi Program. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Tayipnapis, F.Y. 2000. Evaluasi Program. Jakarta: PT Rineka Cipta. Tayipnasis, F.Y. DR. 2008. Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Untuk Program pendidikan dan Penelitian. Jakarta . Rineka Cipta. Tim dosen Jurusan Pendidikan Administrasi Pendidikan. 2007. Pengelolaan Pendidikan.Bandung : Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. UPI. Bandung.

175


LAMPIRAN 1.

PEDOMAN WAWANCARA

2.

PEDOMAN OBSERVASI

3.

PEDOMAN DOKUMENTASI

4.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN STANDAR PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

5.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR KEPALA SEKOLAH

176


177


LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA

176


PEDOMAN WAWANCARA PENILAIAN PERENCANAAN SEKOLAH Responden : Kepala Sekolah SMA Bruderan No

Pertanyaan

1 2

Apakah visi sekolah ini dirumuskan sebagai cita-cita bersama Apakah visi sekolah ini mampu memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan?

3

Apakah visi sekolah ini dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional?

41. Apakah visi sekolah ini diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan memperhatikan masukan komite sekolah? 51. Apakah visi sekolah ini disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan? 61. Apakah visi sekolah ini ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat? 71. Apakah misi sekolah ini memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional? 81. Apakah misi sekolah ini merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu? 91. Apakah misi sekolah ini menjadi dasar program pokok sekolah? 101. Apakah misi sekolah ini menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah? 111. Apakah misi sekolah ini memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah? 121. Apakah misi sekolah ini memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah yang terlibat?

177


No

Pertanyaan

131. Apakah misi sekolah ini dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah? 141. Apakah misi sekolah ini disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan? 151. Apakah misi sekolah ini ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat? 161. Apakah tujuan sekolah ini menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan)? 17

Apakah tujuan sekolah ini mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat? 181. Apakah tujuan sekolah ini mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah dan pemerintah? 191. Apakah tujuan sekolah ini mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah? 201. Apakah tujuan sekolah ini disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan? 211. Apakah rencana kerja jangka menengah menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan? 221. Apakah rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKA-S/M) dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah? 231. Apakah rencana kerja sekolah swasta rencana kerja ini disahkan berlakunya oleh penyelenggara sekolah?

178


No

Pertanyaan

241. Apakah rencana kerja sekolah dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait? 25

Apakah rencana kerja empat tahun dan tahunan disesuaikan dengan persetujuan rapat dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah? 261. Apakah rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas?

PENILAIAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN No

Pertanyaan

1

Apakah sekolah ini memiliki sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan?

Berupa :

PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKOLAH Responden: Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Bruderan No

Pertanyaan

1

Apakah Perumusan pedoman sekolah ini mempertimbangkan visi, misi dan tujuan sekolah?

2

Apakah pedoman Sekolah ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan masyarakat?

3

Apakah pedoman Sekolah berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan operasional?

4

Apakah pedoman Sekolah dalam pengelolaan KTSP, kalender pendidikan

179


No

Pertanyaan dan pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan dievaluasi dalam skala tahunan, sementara lainnya dievaluasi sesuai kebutuhan?

5

Apakah struktur organisasi sekolah berisi tentang sistem penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikan secara jelas dan transparan?

6

Apakah semua pimpinan, pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas tentang keseluruhan penyelenggaraan dan administrasi sekolah?

7

Apakah struktur organisasi sekolah memasukkan unsur staf administrasi dengan wewenang dan tanggungjawab yang jelas untuk menyelenggarakan administrasi secara optimal?

8

Apakah struktur organisasi sekolah dievaluasi secara berkala untuk melihat efektifitas mekanisme kerja pengelolaan sekolah?

9

Apakah struktur organisasi sekolah diputuskan kepala sekolah dengan mempertimbangkan pendapat dari komite sekolah?

10

Apakah pelaksanaan Kegiatan Sekolah dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan?

11

Apakah pelaksanaan Kegiatan Sekolah dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang ada?

12

Apakah pelaksanaan kegiatan sekolah yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan perlu mendapat persetujuan melalui rapat dewan pendidik dan komite sekolah?

13

Apakah Kepala sekolah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan bidang akademik pada rapat dewan pendidik dan bidang nonakademik pada rapat komite sekolah dalam bentuk laporan pada akhir tahun ajaran yang disampaikan sebelum penyusunan rencana kerja tahunan berikutnya?

14

Apakah Sekolah menyusun KTSP?

15

Apakah Sekolah dalam penyusunan KTSP memperhatikan Standar 180


No

Pertanyaan

16

Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan peraturan pelaksanaannya? Apakah KTSP Sekolah dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah, potensi atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik?

17

Apakah Kepala Sekolah bertanggungjawab atas tersusunnya KTSP?

18

Apakah

wakil

kepala

SMA/SMK/MA/MAK

bidang

kurikulum

bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan KTSP? 19

Apakah setiap guru bertanggungjawab menyusun silabus setiap mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan Panduan Penyusunan KTSP?

20

Apakah dalam penyusunan silabus, guru dapat bekerjasama dengan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), atau Perguruan Tinggi?

21

Apakah penyusunan KTSP tingkat SMA dan SMK oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.dan penyusunan KTSP Pendidikan Agama (PA) SMA dan SMK oleh Kantor Wilayah Departemen Agama?

22

Apakah Sekolah menyusun kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler dan hari libur?

23

Apakah Penyusunan kalender pendidikan/akademik didasarkan pada Standar Isi?

24

Apakah Penyusunan kalender pendidikan/akademik berisi mengenai pelaksanaan aktivitas sekolah/madrasah selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan dan mingguan?

25

Apakah Penyusunan kalender pendidikan/akademik diputuskan dalam rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah?

26

Apakah Sekolah menyusun jadwal penyusunan KTSP?

181


No

Pertanyaan

27

Apakah Sekolah menyusun mata pelajaran yang dijadwalkan pada semester gasal dan semester genap?

28

Apakah Sekolah menjamin mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dan program pendidikan tambahan yang dipilihnya?

29

Apakah Kegiatan pembelajaran didasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan peraturan pelaksanaannya, serta Standar Proses dan Standar Penilaian?

30

Apakah Mutu pembelajaran di sekolah dikembangkan dengan model kegiatan pembelajaran yang mengacu pada Standar Proses?

31

Apakah Mutu pembelajaran di sekolah dikembangkan dengan melibatkan peserta didik secara aktif, demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas dan dialogis?

32

Apakah Mutu pembelajaran di sekolah dikembangkan dengan bertujuan agar peserta didik mencapai pola pikir dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, mengkaji, menemukan dan memprediksi?

33

Apakah Mutu pembelajaran di sekolah dikembangkan dengan pemahaman bahwa keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh guru?

34

Apakah Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya agar peserta didik mampu meningkat rasa ingin tahunya?

35

Apakah Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya agar peserta didik mampu mencapai keberhasilan belajarnya secara konsisten sesuai dengan

182


No

Pertanyaan tujuan pendidikan?

36

Apakah Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya agar peserta didik mampu memahami perkembangan pengetahuan dengan kemampuan mencari sumber informasi?

37

Apakah Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya agar peserta didik mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan?

38

Apakah Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya agar peserta didik mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah?

39

Apakah Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya agar peserta didik mampu mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain?

40

Apakah Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya agar peserta didik mampu mengembangkan belajar mandiri dan kelompok dengan proporsi yang wajar?

41

Apakah Kepala sekolah bertanggungjawab terhadap kegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Pemerintah?

42

Apakah wakil kepala SMA bidang kurikulum bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran?

43

Apakah Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya dengan cara merujuk perkembangan metode pembelajaran mutakhir?

44

Apakah Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran

183


No

Pertanyaan untuk setiap mata pelajaran yang diampunya dengan cara menggunakan metoda pembelajaran yang bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran?

45

Apakah Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya dengan cara menggunakan fasilitas, peralatan dan alat bantu yang tersedia secara efektif dan efisien?

46

Apakah Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya dengan cara memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan peserta didik, dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi peserta didik dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat?

47

Apakah Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya dengan cara memperkaya kegiatan pembelajaran melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya?

48

Apakah Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya dengan cara mengarahkan kepada pendekatan kompetensi agar dapat menghasilkan lulusan yang mudah beradaptasi, memiliki motivasi, kreatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi memahami belajar seumur hidup dan berpikir logis dalam menyelesaikan masalah?

49

Apakah Sekolah menyusun program penilaian hasil belajar yang berkeadilan, bertanggung jawab dan berkesinambungan?

50

Apakah Penyusunan program penilaian hasil belajar didasarkan pada Standar Penilaian Pendidikan?

51

Apakah Sekolah menilai hasil belajar untuk seluruh kelompok mata

184


No

Pertanyaan pelajaran, dan membuat catatan keseluruhan, untuk menjadi bahan program remedial, klarifikasi capaian ketuntasan yang direncanakan, laporan kepada pihak yang memerlukan, pertimbangan kenaikan kelas atau kelulusan dan dokumentasi?

52

Apakah Seluruh program penilaian hasil belajar disosialisasikan kepada guru?

53

Apakah Program penilaian hasil belajar perlu ditinjau secara periodik, berdasarkan data kegagalan/kendala pelaksanaan program termasuk temuan penguji eksternal dalam rangka mendapatkan rencana penilaian yang lebih adil dan bertanggung jawab?

54

Apakah Sekolah menetapkan prosedur yang mengatur transparansi sistem evaluasi hasil belajar untuk penilaian formal yang berkelanjutan?

55

Apakah Semua guru mengembalikan hasil kerja siswa yang telah dinilai?

56

Apakah Sekolah menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional yang mengatur mekanisme penyampaian ketidakpuasan peserta didik dan penyelesaiannya mengenai penilaian hasil belajar?

57

Apakah Penilaian meliputi semua kompetensi dan materi yang diajarkan?

58

Apakah Seperangkat metode penilaian perlu disiapkan dan digunakan secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan?

59a. Apakah Sekolah menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian hasil belajar sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan? 60b. Apakah

Kemajuan

yang

dicapai

oleh

peserta

didik

dipantau,

didokumentasikan secara sistematis dan digunakan sebagai balikan kepada peserta didik untuk perbaikan secara berkala? 61c. Apakah Penilaian yang didokumentasikan disertai bukti kesahihan,

185


No

Pertanyaan keandalan dan dievaluasi secara periodik untuk perbaikan metode penilaian?

62d. Apakah Sekolah melaporkan hasil belajar kepada orang tua peserta didik, komite sekolah dan institusi di atasnya? 63a. Apakah Sekolah menyusun dan menetapkan Peraturan Akademik? 641. Apakah Peraturan Akademik berisi persyaratan minimal kehadiran siswa untuk mengikuti pelajaran dan tugas dari guru? 652. Apakah Peraturan Akademik berisi ketentuan mengenai ulangan, remedial, ujian, kenaikan kelas, dan kelulusan? 663. Apakah Peraturan Akademik berisi ketentuan mengenai hak siswa untuk menggunakan fasilitas belajar, laboratorium, perpustakaan, penggunaan buku pelajaran, buku referensi, dan buku perpustakaan? 674. Apakah Peraturan Akademik berisi ketentuan mengenai layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, wali kelas, dan konselor? 685. Apakah Peraturan Akademik berisi Peraturan akademik diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah?

Bidang Kesiswaan Responden: Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Bruderan No

Pertanyaan

11. Apakah

Sekolah

menyusun

dan

menetapkan

petunjuk

pelaksanaan

operasional mengenai proses penerimaan peserta didik untuk kriteria calon peserta didik yaitu berasal dari anggota masyarakat yang telah lulus dari SMP/MTs, Paket B atau satuan pendidikan lainnya yang sederajat? 2a. Apakah Sekolah dalam hal penerimaan peserta didik dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam aturan

186


No

Pertanyaan sekolah berdasar kriteria hasil ujian nasional bagi SMA/SMK, MA/MAK, dan kriteria tambahan bagi SMK/MAK?

3

Apakah Sekolah dalam hal penerimaan peserta didik dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam aturan sekolah sesuai dengan daya tampung sekolah

42. Apakah Sekolah dalam Orientasi peserta didik baru bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan dengan pengawasan guru? 53. Apakah Sekolah memberikan layanan konseling kepada peserta didik? 64. Apakah Sekolah melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler untuk para peserta didik? 75. Apakah Sekolah melakukan pembinaan prestasi unggulan dan pelacakan terhadap alumni?

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Responden: Wakil Kepala Sekolah Bidang Kependidikan SMA Bruderan Purworejo

Pendidik

dan

Tenaga

No

Pertanyaan

1

Apakah Sekolah menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan?

2

Apakah Program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan disusun dengan memperhatikan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan?

3

Apakah Program

pendayagunaan pendidik

dan tenaga

kependidikan

dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah, termasuk pembagian tugas, mengatasi bila terjadi kekurangan tenaga, menentukan sistem penghargaan dan pengembangan profesi bagi setiap pendidik dan tenaga

187


No

Pertanyaan kependidikan serta menerapkannya secara profesional, adil dan terbuka?

4

Apakah

Pengangkatan

pendidik

dan

tenaga

kependidikan

tambahan

dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara sekolah? 5

Apakah Sekolah perlu mendukung upaya promosi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan asas kemanfaatan, kepatutan, dan profesionalisme?

6

Apakah Sekolah perlu mendukung upaya pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan sekolah?

72. Apakah Sekolah perlu mendukung upaya penempatan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan baik jumlah maupun kualifikasinya dengan menetapkan prioritas? 8

Apakah Sekolah perlu mendukung upaya mutasi tenaga kependidikan dari satu posisi ke posisi lain didasarkan pada analisis jabatan dengan diikuti orientasi tugas oleh pimpinan tertinggi sekolah/madrasah yang dilakukan setelah empat tahun,

tetapi

bisa

diperpanjang

berdasarkan

alasan

yang

dapat

dipertanggungjawabkan, sedangkan untuk tenaga kependidikan tambahan tidak ada mutasi? 9

Apakah Sekolah mendayagunakan kepala sekolah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan pengelolaan sekolah?

10

Apakah Sekolah mendayagunakan wakil kepala SMA bidang kurikulum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah dalam mengelola bidang kurikulum?

112. Apakah Sekolah mendayagunakan wakil kepala SMA bidang sarana prasarana melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah dalam mengelola sarana prasarana?

188


No

Pertanyaan

12

Apakah Sekolah mendayagunakan wakil kepala SMA bidang kesiswaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah dalam mengelola peserta didik?

13

Apakah

Sekolah

tanggungjawabnya

mendayagunakan sebagai

agen

guru

melaksanakan

pembelajaran

yang

tugas

dan

memotivasi,

memfasilitasi, mendidik, membimbing dan melatih peserta didik sehingga menjadi manusia berkualitas dan mampu mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimum? 14

Apakah Sekolah mendayagunakan konselor melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik?

15

Apakah Sekolah mendayagunakan pelatih/instruktur melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kegiatan pelatihan?

162. Apakah Sekolah mendayagunakan tenaga perpustakaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan? 17

Apakah Sekolah mendayagunakan tenaga laboratorium melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membantu guru mengelola kegiatan praktikum di laboratorium?

18

Apakah Sekolah mendayagunakan teknisi sumber belajar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran?

19

Apakah Sekolah mendayagunakan tenaga administrasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pelayanan administrative?

20

Apakah Sekolah mendayagunakan tenaga kebersihan melaksanakan tugas dan

189


No

Pertanyaan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan kebersihan lingkungan?

Bidang Sarana dan Prasarana Responden: Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMA Bruderan Purworejo No

Pertanyaan

1

Apakah Sekolah menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana?

2

Apakah Program pengelolaan sarana dan prasarana mengacu pada Standar Sarana

dan

Prasarana

dalam

hal

merencanakan,

memenuhi

dan

mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan? 3

Apakah Program pengelolaan sarana dan prasarana mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana dalam hal mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana agar tetap berfungsi mendukung proses pendidikan?

4

Apakah Program pengelolaan sarana dan prasarana mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana dalam hal melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat kelas di sekolah?

5

Apakah Program pengelolaan sarana dan prasarana mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana dalam hal menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masingmasing tingkat?

6

Apakah Program pengelolaan sarana dan prasarana mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana dalam hal pemeliharaan semua fasilitas fisik dan peralatan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan?

73. Apakah Program pengelolaan sarana dan prasarana mengacu pada Standar

190


No

Pertanyaan Sarana dan Prasarana dalam hal Seluruh program pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan disosialisasikan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik?

8

Apakah Pengelolaan sarana prasarana sekolah direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik dengan mengacu Standar Sarana dan Prasarana?

9

Apakah Pengelolaan sarana prasarana sekolah dituangkan dalam rencana pokok (master plan) yang meliputi gedung dan laboratorium serta pengembangannya?

10

Apakah Pengelolaan perpustakaan sekolah perlu menyediakan petunjuk pelaksanaan operasional peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya?

113. Apakah Pengelolaan perpustakaan sekolah perlu merencanakan fasilitas peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pendidik? 12

Apakah Pengelolaan perpustakaan sekolah perlu membuka pelayanan minimal enam jam sehari pada hari kerja?

13

Apakah Pengelolaan perpustakaan sekolah perlu melengkapi fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal?

14

Apakah Pengelolaan perpustakaan sekolah perlu menyediakan pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari sekolah lain baik negeri maupun swasta?

15

Apakah

Pengelolaan

laboratorium

dikembangkan

sejalan

dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan kerusakan? 16

Apakah Pengelolaan fasilitas fisik untuk kegiatan ekstra-kurikuler disesuaikan

191


No

Pertanyaan dengan perkembangan kegiatan ekstra-kurikuler peserta didik dan mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana?

Bidang Keuangan dan Pembiayaan Responden: Wakil Kepala Sekolah Bidang Keuangan dan Pembiayaan SMA Bruderan Purworejo No

Pertanyaan

1

Apakah Sekolah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada Standar Pembiayaan?

2

Apakah Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional Sekolah mengatur sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola?

3

Apakah Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional Sekolah mengatur penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional?

4

Apakah Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional Sekolah mengatur

kewenangan

dan

tanggungjawab

kepala

sekolah

dalam

membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya? 5

Apakah Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional Sekolah mengatur pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran, untuk dilaporkan kepada komite sekolah, serta institusi di atasnya?

6

Apakah Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah diputuskan oleh komite sekolah dan ditetapkan oleh kepala sekolah serta mendapatkan persetujuan dari institusi di atasnya?

7

Apakah Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah untuk menjamin tercapainya

192


No

Pertanyaan pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel?

Budaya dan Lingkungan Sekolah Responden: Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat SMA Bruderan Purworejo No

Pertanyaan

1

Apakah Sekolah ini budaya dan lingkungannya menciptakan suasana, iklim dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan?

2

Apakah sekolah ini memiliki Prosedur pelaksanaan dalam penciptaan suasana, iklim dan lingkungan pendidikan?

3

Apakah sekolah ini memiliki prosedur tertulis mengenai informasi kegiatan penting minimum yang akan dilaksanakan?

4

Apakah prosedur pelaksanaan sekolah ini memuat judul, tujuan, lingkup, tanggung jawab dan wewenang, serta penjelasannya?

5

Apakah prosedur pelaksanaan sekolah ini diputuskan oleh kepala sekolah dalam rapat dewan pendidik?

6

Apakah Sekolah ini menetapkan pedoman tata-tertib?

7

Apakah tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, termasuk dalam hal menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan?

8

Apakah terdapat petunjuk, peringatan dan larangan dalam berperilaku di Sekolah, serta pemberian sangsi bagi warga yang melanggar tata tertib?

9

Apakah Tata tertib sekolah ini ditetapkan oleh kepala sekolah melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan masukan komite sekolah dan peserta didik?

193


No

Pertanyaan

10

Apakah Sekolah ini menetapkan kode etik warga sekolah yang memuat norma tentang hubungan sesama warga di dalam lingkungan sekolah dan hubungan antara warga sekolah dengan masyarakat?

11

Apakah Sekolah ini menetapkan kode etik warga sekolah yang memuat norma tentang sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi yang mematuhi dan sangsi bagi yang melanggar?

12

Apakah Kode etik sekolah ini ditanamkan kepada seluruh warga sekolah untuk menegakkan etika sekolah?

13

Apakah Sekolah ini perlu memiliki program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua warga sekolahnya?

Analisis Pengawasan Dan Evaluasi Sekolah No

Pertanyaan

1

Apakah satuan pendidikan ini telah mempunyai suatu program pengawasan yang disusun secara objektif dan berkelanjutan?

2

Apakah satuan pendidikan ini telah melaksanakan evaluasi diri terhadap kinerja secara periodik?

3

Apakah satuan pendidikan ini selalu melakukan evaluasi pendayagunaan dan kinerja pendidik?

4

Apakah satuan pendidikan ini selalu melakukan evaluasi dan pengembangan KTSP secara berkala?

5

Apakah

satuan pendidikan ini telah mengikuti akreditasi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan?

194

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI 195

LAMPIRAN 2 PEDOMAN OBSERVASI


PEDOMAN OBSERVASI Observasi ini untuk: a. Mengamati kompetensi kepribadian Kepala Sekolah b. Mengamati kompetensi manajerial Kepala Sekolah c. Mengamati kompetensi kewirausahaan Kepala Sekolah d. Mengamati kompetensi supervisi Kepala Sekolah e. Mengamati kompetensi sosial Kepala Sekolah f. Mengamati sarana dan prasarana yang ada di sekolah g. Mengamati penyediaan fasilitas di sekolah

INSTRUMEN OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH PETUNJUK PENGISIAN INSTRUMEN 1.

2.

3.

4.

Menilai kinerja kepala sekolah/madrasah dari aspek pelak-sanaan tugas pokok, komitmen dalam melaksanakan tugas dan hasil kerja yang tercermin pada prestasi sekolah, guru, dan siswa. Setiap aspek yang dinilai dinyatakan dalam pernyataan/pertanyaan yang disertai empat deskriptor yang menggambarkan perilaku kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya. Melingkari salah satu angka yang ada pada kolom sebelah kanan ( 1 2 3 4 5) setelah mengkaji deskriptor yang menggambarkan peri-laku kepala sekoilah sebagaimana tertera pada kolom sebelah kiri. Kriteria untuk setiap angka pada setiap pernyataan/pertanyaan adalah sebagai berikut (1) apabila ada satu deskriptor, tampak dalam tindakan kepala sekolah (2) apabila ada dua deskriptor, tampak dalam tindakan kepala sekolah (3) apabila ada tiga deskriptor, tampak dalam tindakan kepala sekolah (4) dst. 196

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI 5.

Jika tidak satu pun deskriptor tampak dalam perilaku kepala sekolah maka untuk pernyataan tersebut beri angka nol (0)

DIMENSI PENILAIAN 1.Kepribadian

INDIKATOR DAN DESKRIPTOR 1.1.

Kepala sekolah jujur dalam hal apapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Deskriptor : (1) Mengisi agenda kegiatan harian sesuai kenyataan dan mengisi buku penghubung jika meninggalkan jam dinasnya (2) Merekam jumlah barang yang diterima dalam pembelian sama dengan yang tertulis pada faktur pembelian (3) Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah sesuai de-ngan kenyataan yang sebenarnya (4) Menyampaikan laporan kegiatan seko-lah sesuai dengan realita yang sebenar-nya terjadi Kepala sekolah terbuka dalam hal apa pun yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokoknya Deskriptor : (1) Melibatkan guru, staf TU, dan pengurus komite sekolah dalam menyusun Ren-cana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) (2) Menempatkan RAPBS di tempat strate-gis untuk diketahui semua warga seko-lah (3) Memberi kesempatan kepada pihak yang terkait untuk mengetahui pembu-kuan keuangan sekolah (4) Memberi kesempatan kepada guru,

SKALA NILAI 12340

1.2.

197

12340

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI DIMENSI PENILAIAN

INDIKATOR DAN DESKRIPTOR

SKALA NILAI

staf TU, siswa untuk memberi saran dan kritik yang membangun kepada Kepala Sekolah 1.3.

Kepala sekolah memiliki integritas kepriba-dian sebagai pemimpin Deskriptor : (1) Memiliki kestabilan emosi dalam merespon permasalahan (2) Mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah pekerjaan (3) Tidak ragu-ragu dalam membuat kepu-tusan (4) Konsisten dalam berkata dan berprilaku

12340

1.4. Kepala sekolah bertanggung jawab atas pe-laksanaan tugasnya Deskriptor : (1) Berani menanggung resiko atas kebija-kan yang telah ditetapkannya (2) Melindungi guru dan staf sekolah manakala ada pengaduan pihak luar sepanjang ada dalam jalan yang benar. (3) Tidak mencari kambing hitam untuk menutupi kekurangan dirinya dalam melaksanakan tugas (4) Merasa bahwa keberhasilan dan kegagalan siswa dalam meraih prestasi men-jadi tanggung jawabnya

12340

1.5 Kepala sekolah memiliki rasa percaya diri dalam melaksanakan tugasnya Deskriptor : (1) Selalu optimis mampu mencari berbagai alternatif pemecahan masalah yang ada disekolah (2) Selalu optimis bahwa programn yang telah disusun bisa berhasil

12340

198


INDIKATOR DAN DESKRIPTOR (3) (4)

SKALA NILAI

Mantap dalam berkata, bersikap dan bertindak Berani mengambil langkah baru apabila mengalami kegagalan dalam menjalankan tugas

2.1.

Kepala sekolah menjalin komunikasi dengan pihak lain untuk pelaksanaan tugas pokoknya Deskriptor: (1) Menjalin komunikasi dengan pihak luar sekolah (2) Komunikasi dilakukan dengan berbagai pihak (sekolah lain, institusi pemerintah, institusi swasta, tokoh masyarakat dan sejenisnya) (3) Menggunakan berbagai teknik komunikasi (lisan dan tertulis) (4) Komunikasi dengan pihak lain telah membuahkan keberhasilan sekolah

2. Sosial

12340

2.2. Kepala sekolah menjalin kerjasama dengan pihak lain Deskriptor: (1) Mengadakan kerjasama dengan sekolah lain yang sejenis (2) Kerjasama dilakukan dengan institusi pemerintah, nonpemerintah, dunia industri dan masyarakat (3) Kerjasama dilaksanakan secara formal dan tidak formal (4) Kerjasama telah membuahkan hasil unttuk kemajuan sekolah

12340

2.3. Kepala sekolah memiliki kepekaan terhadap masalah sosial Deskriptor: (1) Cepat menangkap masalah atau pende-ritaan yang dihadapi pihak lain

12340

199


INDIKATOR DAN DESKRIPTOR (2)

(3) (4)

2.4.

(1)

(2)

(3)

(4)

SKALA NILAI

Cepat memberikan respon untuk mem-bantu memecahkan permasalahan yang dihadapi pihak lain Memberikan bantuan kepada pihak lain yang membutuhkan Mengkoordinasi anggota sekolah untuk memberikan bantuan kepada pihak lain yag membutuhkan Kepala sekolah berpartisipasi dalam 12340 kegiatan sosial Deskriptor: Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat (pelatih, pembimbingan, pem-berian bantuan, dan sejenisnya Mengkoordinir anggota sekolah (guru, staf atau siswa) untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat Melaksanakan tugas-tugas sosial kema-syarakatan (kegiatan desa, kegiatan de-wan sekolah, dll ) Mengkoordinir anggota sekolah untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat

2.5. Kepala sekolah memberikan bantuan kepada pihak lain Deskriptor: (1) Memberikan bantuan pemikiran kepada pihak lain yang memerlukan (2) Memberrikan bantuan tenaga kepada pihak lain yang memerlukan (3) Memberikan bantuan dana kepada pihak lain yang memerrlukan (4) Memberikan bantuan jasa kepada pihak lain yang memerlukan.

12340

3.1.

12340

Kepala sekolah menyusun 200



SKALA NILAI

perencanaan sekolah Deskriptor: (1) Menyusun perencanaan jangka panjang secara tertulis (2) Perencanaan jangka panjang disusun berdasarkan kebijakan pendidikan nasi-onal (3) Perencanaan jangka panjang didasarkan pada kondisi sekolah (kelemahan, ke-unggulan, peluang, dan tantangan (4) Perencanaan jangka panjang dijabarkan secara jelas (tujuan, program kegiatan, waktu pelaksanaan, dan sejenisnya 3.2. Kepala sekolah menyusun perencanaan jang-ka menengah sekolah (+ 4 tahun) Deskriptor: (1) Menyusun perencanaan jangka menengah secara tertulis (2) Perencanaan jangka menengah disusun berdasarkan perencanaan jangka pan-jang sekolah (3) Perencanaan jangka menengah didasar-kan pada kondisi sekolah (kelemahan, keunggulan peluang, dan tantangan) (4) Perencanaan jangka menengah dijabarkan secara jelas (tujuan, program kegi-atan, waktu pelaksanaan, dan sejenisnya

12340

3.3. Kepala sekolah menyusun program kerja tahunan sekolah Deskriptor: (1) Menyusun program kerja tahunan seca-ra tertulis (2) Program kerja tahunan disusun berda-

12340

201



(4)

SKALA NILAI

sarkan perencanaan jangka menengah Program kerja tahunan mengacu pada sasaran/target yang dicapai sekolah da-lam waktu satu tahun ajaran Program kerja tahunan sekolah dijabar-kan secara jelas (tujuan, program kegi-atan, waktu pelaksanaan, dan sejenisnya

3. Manajerial 3.4.

Kepala sekolah mengelola kurikulum tingkat satuan pendidikan Deskriptor: Menyusun KTSP Melaksanakan KTSP Memantau pelaksanaan KTSP Menilai keberhasilan KTSP

12340

Kepala sekolah mengembangkan program pembelajaran Deskriptor: Menyusun program pembelajaran setiap tahun ajaran Program pembelajaran dikembangkan sesuai dengan kompetensi lulusan Program pembelajaran dinilai secara periodik/persemester Program pembelajaran diperbaiki dan disempurnakan pada setiap akhir tahun

12340

3.6.Kepala sekolah melaksanakan program pem-belajaran Deskriptor; (1) Mengkoordinasi pelaksanaan program pembelajaran (2) Program pembelajaran dilaksanakan sesuai rencana (3) Pelaksanaan program pembelajaran dipantau secara terencana

12340

(1) (2) (3) (4) 3.5.

(1) (2) (3) (4)

202



Keberhasilan pelaksanaan program pembelajaran dinilai sesuai dengan rencana.

3.7. Kepala sekolah mengevaluasi guru dalam melaksanakan pembelajaran Deskriptor : (1) Mengunjungi kelas mengamati guru mengajar (2) Berdiskusi dengan guru membahas ber-bagai masalah pembelajaran (3) Menilai RPP yang dibuat guru (4) Memanfaatkan hasil evaluasi untuk memperbaiki mutu pembelajaran 3.8. Kepala sekolah mengelola penerimaan siswa baru Deskriptor : (1) Mengadakan perencanaan penerimaan siswa baru (2) Mengadakan seleksi penerimaan siswa baru (3) Pendaftaran siswa baru dilakukan sesu-ai dengan daya tampung (4) Melakasanakan orientasi siwa baru

4. Supervisi

SKALA NILAI

3.9. Kepala sekolah mengelola pengelompokkan siswa. Deskriptor : (1) Melakukan identifikasi karakteristik siswa (2) Mengadakan pengelompokan siswa (3) Pengelompokan didasarkan pada karak-teristik siswa (4) Pengelompokan dapat menunjang kegi-atan belajar siswa 4.1 Kepala sekolah menjamin agar guru dan staf bekerja dengan baik serta 203

12340

12340

12340

12340



SKALA NILAI

menjaga mutu proses maupun hasil pendidikan di sekolah. Deskriptor : (1) Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru; (2) Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru (3) Melaksanakan supervisi dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat; (4) Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. 4.2 Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Deskriptor : (1) Mengidentifikasi potensi-potensi sumberdaya sekolah berupa guru yang dapat dikembangkan; (2) Memahami tujuan pemberdayaan sumberdaya guru ; (3) Mengemukakan contoh-contoh yang dapat membuat guru-guru lebih maju; (4) Menilai tingkat keberdayaan guru di sekolahnya.

12340

4.3 Pemahaman Kepala sekolah supervisi Deskriptor : (1) Memahami dan menghayati arti, tujuan dan teknik supervisi ; (2) Menyusun program supervisi pendidikan ; (3) Melaksanakan program supervisi ; (4) Memanfaatkan hasil-hasil supervisi ;

12345

204

0



SKALA NILAI

Melaksanakan umpan balik dari hasil supervisi.

4.4 Kepala sekolah mampu juga melakukan Monitoring dan Evaluasi dapat dilihat oleh pengawas sebagai dasar untuk evaluasi kinerjanya, yaitu dalam beberapa kemampuan kepala sekolah khususnya kinerjanya yang menunjukkan hasil. Deskriptor : (1) Memahami dan menghayati arti, tujuan dan teknik monitoring dan evaluasi; (2) Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi sekolah; (3) Mengidentifikasi indikator-indikator sekolah yang efektif dan menyusun instrumen; 5.Kewirausahaan (4) Menggunakan teknik-teknik monitoring dan evaluasi; (5) Menyosialisasikan dan mengarahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi ; (6) Menganalisis data monitoring dan evaluasi ; (7) Memiliki komitmen kuat untuk memperbaiki kinerja sekolah berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi . 5.1 Kepala Sekolah harus mampu menunjukkan kemampuan dalam menjalin kemitraan dengan pengusaha atau donatur, serta mampu memandirikan sekolah dengan upaya berwirausaha. Secara rinci kemampuan atau kinerja kepala sekolah yang mendukung terhadap perwujudan kompetensi 205

12345 670

12345 0



SKALA NILAI

kewirausahaan. Deskriptor : (1) Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/ madrasah; (2) Bekerja keras untuk mencapai keberhsilsan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif; (3) Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah; (4) Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah; (5) Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik. 5.2 Kepala sekolah mampu menciptakan 12345 inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah. 6780 Deskriptor : (1) Mengidentifikasi dan menyusun profil sekolah; (2) Mengembangkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah ; (3) Mengidentifikasi fungsi-fungsi (komponen-komponen) sekolah yang diperlukan untuk mencapai setiap sasaran sekolah ; (4) Melakukan analisis SWOT terhadap setiap fungsi dan faktor-faktornya; Mengidentifikasi dan memilih alternatif-alternatif pemecahan setiap persoalan; 206


INDIKATOR DAN DESKRIPTOR (5) (6)

(7)

(8)

SKALA NILAI

Menyusun rencana pengembangan sekolah ; Menyusun program, yaitu mengalokasikan sumberdaya sekolah untuk merealisasikan rencana pengembangan sekolah ; Menyusun langkah-langkah untuk merealisasikan rencana pengembangan sekolah; Membuat target pencapaian hasil untuk setiap program sesuai dengan waktu yang ditentukan (milestone).

5.3 Kepala sekolah mampu memberikan 12345 kemajuan pesat dimasa yang akan datang, yaitu kompetensi yang harus 0 diwujudkan kepala sekolah pada aspek kreativitas, inovasi dan kewirausahaan. Deskriptor : (1) Menggunakan metode, teknik dan proses perubahan sekolah; (2) Menumbuhkan iklim yang mendorong kebebasan berfikir untuk menciptakan kreativitas dan inovasi; (3) Mendorong warga sekolah untuk melakukan eksperimentasi, prakarsa/keberanian moral untuk melakukan hal-hal baru; (4) Menghargai hasil-hasil kreativitas warga sekolah dengan memberikan rewards; (5) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan warga sekolah . 5.5 Kepala sekolah mengatahui dan mampu 1 2 3 4 5 menilai kondisi keuangan sehingga rumah tangga sekolah tetap seimbang 0 Deskriptor : 207



(2)

(3)

(4)

(5)

Menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang berorientasi pada program pengembangan sekolah secara transparan; Menggali sumber dana dari pemerintah, masyarakat, orangtua siswa dan sumbangan lain yang tidak mengikat ; Mengembangkan kegiatan sekolah yang berorientasi pada income generating activities ; Mengelola akuntansi keuangan sekolah (cash in and cash out) ; Membuat aplikasi dan proposal untuk mendapatkan dana dari penyandang dana ; Melaksanakan sistem pelaporan penggunaan keuangan yang menunjukkan bahwa kewirausahaannya jelas terkontrol secara financial.

208

SKALA NILAI


LAMPIRAN 3 PEDOMAN DOKUMENTASI

PEDOMAN DOKUMENTASI Peneliti memerlukan dokumen-dokumen berikut ini: 1. kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP); 2. kalender pendidikan/akademik; 209

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI 3. struktur organisasi sekolah 4. peraturan akademik; 5. tata tertib sekolah; 6. kode etik sekolah: 7. biaya operasional sekolah. 8. program pembelajaran 9. penilaian hasil belajar siswa 10. RAPBS.untuk menunjukkan kompetensi kinerja kewirausahaan kepala sekolah, mulai dari tahap persiapan, pengembangan dan pengelolaan dan pelaporan keuangan.

210


LAMPIRAN 4 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN STANDAR PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

211


LAMPIRAN 5 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR KEPALA SEKOLAH

212


SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2007 TANGGAL 23 MEI 2007 STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

A. PERENCANAAN PROGRAM 1. Visi Sekolah/Madrasah a.

Sekolah/Madrasah merumuskan mengembangkannya.

dan

menetapkan

visi

serta

b.

Visi sekolah/madrasah: 1) dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang; 2) mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan; 3) dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah/madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional; 4) diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah dengan memperhatikan masukan komite sekolah/madrasah; 5) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan; 6) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

2. Misi Sekolah/Madrasah a.


b.

Misi sekolah/madrasah: 1) memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah/madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional; 2) merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu; 3) menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah; 4) menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah/madrasah; 5) memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah/madrasah; 6) memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah/madrasah yang terlibat;

1

dan

menetapkan

misi

serta


7)

8) 9)

dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah; disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan; ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

3. Tujuan Sekolah/Madrasah a.


dan

menetapkan

tujuan

serta

b.

Tujuan sekolah/madrasah: 1) menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan); 2) mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat; 3) mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah/madrasah dan Pemerintah; 4) mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah; 5) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.

4. Rencana Kerja Sekolah/Madrasah a.

Sekolah/Madrasah membuat: 1) rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan; 2) rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah.

b.

Rencana kerja jangka menengah dan tahunan sekolah/madrasah: 1) disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah dan disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Pada sekolah/madrasah swasta rencana kerja ini disahkan berlakunya oleh penyelenggara sekolah/madrasah; 2) dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait.

c.

Rencana kerja empat tahun dan tahunan disesuaikan dengan persetujuan rapat dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah/madrasah.

2


d.

Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan sekolah/madrasah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

e.

Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai: 1) kesiswaan; 2) kurikulum dan kegiatan pembelajaran; 3) pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya; 4) sarana dan prasarana; 5) keuangan dan pembiayaan; 6) budaya dan lingkungan sekolah; 7) peranserta masyarakat dan kemitraan; 8) rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.

B. PELAKSANAAN RENCANA KERJA 1. Pedoman Sekolah/Madrasah a.

Sekolah/Madrasah membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait.

b.

Perumusan pedoman sekolah/madrasah: 1) mempertimbangkan visi, misi dan tujuan sekolah/madrasah; 2) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan masyarakat.

c.

Pedoman pengelolaan sekolah/madrasah meliputi: 1) kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP); 2) kalender pendidikan/akademik; 3) struktur organisasi sekolah/madrasah; 4) pembagian tugas di antara guru; 5) pembagian tugas di antara tenaga kependidikan; 6) peraturan akademik; 7) tata tertib sekolah/madrasah; 8) kode etik sekolah/madrasah; 9) biaya operasional sekolah/madrasah.

d.

Pedoman sekolah/madrasah berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan operasional.

e.

Pedoman pengelolaan KTSP, kalender pendidikan dan pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan dievaluasi dalam skala tahunan, sementara lainnya dievaluasi sesuai kebutuhan.

3


2. Struktur Organisasi Sekolah/Madrasah a.

Struktur organisasi sekolah/madrasah berisi tentang sistem penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikan secara jelas dan transparan.

b.

Semua pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas tentang keseluruhan penyelenggaraan dan administrasi sekolah/madrasah.

c.

Pedoman yang mengatur tentang struktur organisasi sekolah/madrasah: 1) memasukkan unsur staf administrasi dengan wewenang dan tanggungjawab yang jelas untuk menyelenggarakan administrasi secara optimal; 2) dievaluasi secara berkala untuk melihat efektifitas mekanisme kerja pengelolaan sekolah; 3) diputuskan oleh kepala sekolah/madrasah dengan mempertimbangkan pendapat dari komite sekolah/madrasah.

3. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah/Madrasah a.

Kegiatan sekolah/madrasah: 1) dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan; 2) dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang ada.

b.

Pelaksanaan kegiatan sekolah/madrasah yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan perlu mendapat persetujuan melalui rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.

c.

Kepala sekolah/madrasah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan bidang akademik pada rapat dewan pendidik dan bidang nonakademik pada rapat komite sekolah/madrasah dalam bentuk laporan pada akhir tahun ajaran yang disampaikan sebelum penyusunan rencana kerja tahunan berikutnya.

4. Bidang Kesiswaan a.

Sekolah/Madrasah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik yang meliputi: 1) Kriteria calon peserta didik: a) SD/MI berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun, pengecualian terhadap usia peserta didik yang kurang dari 6 (enam) tahun dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten, seperti konselor sekolah/madrasah maupun psikolog; b) SDLB/SMPLB/SMALB berasal dari peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sensorik, dan/atau sosial; c) SMP/MTs berasal dari lulusan SD, MI, Paket A atau satuan pendidikan bentuk lainnya yang sederajat;

4


2)

d) SMA/SMK, MA/MAK berasal dari anggota masyarakat yang telah lulus dari SMP/MTs, Paket B atau satuan pendidikan lainnya yang sederajat. Penerimaan peserta didik sekolah/madrasah dilakukan: a) secara obyektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam aturan sekolah/madrasah; b) tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi bagi SD/MI, SMP/MTs penerima subsidi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; c) berdasar kriteria hasil ujian nasional bagi SMA/SMK, MA/MAK, dan kriteria tambahan bagi SMK/MAK;

3) b.

d) sesuai dengan daya tampung sekolah/madrasah. Orientasi peserta didik baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan dengan pengawasan guru.

Sekolah/Madrasah: 1) memberikan layanan konseling kepada peserta didik; 2) melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler untuk para peserta didik; 3) melakukan pembinaan prestasi unggulan; 4) melakukan pelacakan terhadap alumni.

5. Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran a.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 1) Sekolah/Madrasah menyusun KTSP. 2) Penyusunan KTSP memperhatikan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan peraturan pelaksanaannya. 3) KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah, potensi atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik. 4) Kepala Sekolah/Madrasah bertanggungjawab atas tersusunnya KTSP. 5) Wakil Kepala SMP/MTs dan wakil kepala SMA/SMK/MA/MAK bidang kurikulum bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan KTSP. 6) Setiap guru bertanggungjawab menyusun silabus setiap mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan Panduan Penyusunan KTSP. 7) Dalam penyusunan silabus, guru dapat bekerjasama dengan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), atau Perguruan Tinggi. 8) Penyusunan KTSP tingkat SD dan SMP dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sedangkan SDLB, SMPLB, SMALB, SMA dan SMK oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang bertanggungjawab di bidang pendidikan. Khusus untuk

5


9)

b.

penyusunan KTSP Pendidikan Agama (PA) tingkat SD dan SMP dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sedangkan untuk SDLB, SMPLB, SMALB, SMA dan SMK oleh Kantor Wilayah Departemen Agama. Penyusunan KTSP tingkat MI dan MTs dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sedangkan MA dan MAK oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.

Kalender Pendidikan 1) Sekolah/Madrasah menyusun kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur. 2) Penyusunan kalender pendidikan/akademik: a) didasarkan pada Standar Isi; b) berisi mengenai pelaksanaan aktivitas sekolah/madrasah selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;

3) 4) c.

c) diputuskan dalam rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah. Sekolah/Madrasah menyusun jadwal penyusunan KTSP. Sekolah/Madrasah menyusun mata pelajaran yang dijadwalkan pada semester gasal, dan semester genap.

Program Pembelajaran 1) Sekolah/Madrasah menjamin mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dan program pendidikan tambahan yang dipilihnya. 2) Kegiatan pembelajaran didasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan peraturan pelaksanaannya, serta Standar Proses dan Standar Penilaian. 3) Mutu pembelajaran di sekolah/madrasah dikembangkan dengan: a) model kegiatan pembelajaran yang mengacu pada Standar Proses; b) melibatkan peserta didik secara aktif, demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis; c) tujuan agar peserta didik mencapai pola pikir dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, mengkaji, menemukan, dan memprediksi;

4)

d) pemahaman bahwa keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh guru. Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya agar peserta didik mampu:

6


a) meningkat rasa ingin tahunya; b) mencapai keberhasilan belajarnya secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan; c) memahami perkembangan pengetahuan dengan kemampuan mencari sumber informasi; d) mengolah informasi menjadi pengetahuan; e) menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah; f) mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain; dan

5) 6)

7)

g) mengembangkan belajar mandiri dan kelompok dengan proporsi yang wajar. Kepala sekolah/madrasah bertanggungjawab terhadap kegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Pemerintah. Kepala SD/MI/SDLB/SMPLB/SMALB, wakil kepala SMP/MTs, dan wakil kepala SMA/SMK/MA/MAK bidang kurikulum bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran. Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya dengan cara: a) merujuk perkembangan metode pembelajaran mutakhir; b) menggunakan metoda pembelajaran yang bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran; c) menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia secara efektif dan efisien; d) memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan peserta didik, dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi peserta didik dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat; e) memperkaya kegiatan pembelajaran melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya; f) mengarahkan kepada pendekatan kompetensi agar dapat menghasilkan lulusan yang mudah beradaptasi, memiliki motivasi, kreatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, memahami belajar seumur hidup, dan berpikir logis dalam menyelesaikan masalah.

d.

Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik 1) Sekolah/Madrasah menyusun program penilaian hasil belajar yang berkeadilan, bertanggung jawab dan berkesinambungan. 2) Penyusunan program penilaian hasil belajar didasarkan pada Standar Penilaian Pendidikan. 3) Sekolah/Madrasah menilai hasil belajar untuk seluruh kelompok mata pelajaran, dan membuat catatan keseluruhan, untuk menjadi bahan program remedial, klarifikasi capaian ketuntasan yang direncanakan,

7


4) 5)

6)

7) 8)

9) 10)

11) 12)

13) 14) e.

laporan kepada pihak yang memerlukan, pertimbangan kenaikan kelas atau kelulusan, dan dokumentasi. Seluruh program penilaian hasil belajar disosialisasikan kepada guru. Program penilaian hasil belajar perlu ditinjau secara periodik, berdasarkan data kegagalan/kendala pelaksanaan program termasuk temuan penguji eksternal dalam rangka mendapatkan rencana penilaian yang lebih adil dan bertanggung jawab. Sekolah/Madrasah menetapkan prosedur yang mengatur transparansi sistem evaluasi hasil belajar untuk penilaian formal yang berkelanjutan. Semua guru mengembalikan hasil kerja siswa yang telah dinilai. Sekolah/Madrasah menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional yang mengatur mekanisme penyampaian ketidakpuasan peserta didik dan penyelesaiannya mengenai penilaian hasil belajar. Penilaian meliputi semua kompetensi dan materi yang diajarkan. Seperangkat metode penilaian perlu disiapkan dan digunakan secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan. Sekolah/Madrasah menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian hasil belajar sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. Kemajuan yang dicapai oleh peserta didik dipantau, didokumentasikan secara sistematis, dan digunakan sebagai balikan kepada peserta didik untuk perbaikan secara berkala. Penilaian yang didokumentasikan disertai bukti kesahihan, keandalan, dan dievaluasi secara periodik untuk perbaikan metode penilaian. Sekolah/Madrasah melaporkan hasil belajar kepada orang tua peserta didik, komite sekolah/madrasah, dan institusi di atasnya.

Peraturan Akademik 1) Sekolah/Madrasah menyusun dan menetapkan Peraturan Akademik. 2) Peraturan Akademik berisi: a) persyaratan minimal kehadiran siswa untuk mengikuti pelajaran dan tugas dari guru; b) ketentuan mengenai ulangan, remedial, ujian, kenaikan kelas, dan kelulusan; c) ketentuan mengenai hak siswa untuk menggunakan fasilitas belajar, laboratorium, perpustakaan, penggunaan buku pelajaran, buku referensi, dan buku perpustakaan;

3)

d) ketentuan mengenai layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, wali kelas, dan konselor. Peraturan akademik diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah.

8


6. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan a.

Sekolah/Madrasah menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.

b.

Program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan: 1) disusun dengan memperhatikan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 2) dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah, termasuk pembagian tugas, mengatasi bila terjadi kekurangan tenaga, menentukan sistem penghargaan, dan pengembangan profesi bagi setiap pendidik dan tenaga kependidikan serta menerapkannya secara profesional, adil, dan terbuka.

c.

Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan tambahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara sekolah/madrasah.

d.

Sekolah/Madrasah perlu mendukung upaya: 1) promosi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan asas kemanfaatan, kepatutan, dan profesionalisme; 2) pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan sekolah/madrasah; 3) penempatan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan baik jumlah maupun kualifikasinya dengan menetapkan prioritas; 4) mutasi tenaga kependidikan dari satu posisi ke posisi lain didasarkan pada analisis jabatan dengan diikuti orientasi tugas oleh pimpinan tertinggi sekolah/madrasah yang dilakukan setelah empat tahun, tetapi bisa diperpanjang berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan untuk tenaga kependidikan tambahan tidak ada mutasi.

e.

Sekolah/Madrasah mendayagunakan: 1) kepala sekolah/madrasah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan pengelolaan sekolah/madrasah; 2) wakil kepala SMP/MTs melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah/madrasah; 3) wakil kepala SMA/SMK, MA/MAK bidang kurikulum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah/madrasah dalam mengelola bidang kurikulum; 4) wakil kepala SMA/SMK, MA/MAK bidang sarana prasarana melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah/madrasah dalam mengelola sarana prasarana; 5) wakil kepala SMA/SMK, MA/MAK bidang kesiswaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah/madrasah dalam mengelola peserta didik;

9


6)

7)

8) 9)

10) 11) 12)

13) 14)

7.

wakil kepala SMK bidang hubungan industri melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah/madrasah dalam mengelola kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri; guru melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik sehingga menjadi manusia berkualitas dan mampu mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimum; konselor melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik; pelatih/instruktur melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kegiatan pelatihan; tenaga perpustakaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan; tenaga laboratorium melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membantu guru mengelola kegiatan praktikum di laboratorium; teknisi sumber belajar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran; tenaga administrasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pelayanan administratif; tenaga kebersihan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan kebersihan lingkungan.

Bidang Sarana dan Prasarana a.

Sekolah/Madrasah menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana.

b.

Program pengelolaan sarana dan prasarana mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana dalam hal: 1) merencanakan, memenuhi dan mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan; 2) mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana agar tetap berfungsi mendukung proses pendidikan; 3) melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat kelas di sekolah/madrasah; 4) menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing tingkat; 5) pemeliharaan semua fasilitas fisik dan peralatan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan.

d.

Seluruh program pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan disosialisasikan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik.

10


e.

Pengelolaan sarana prasarana sekolah/madrasah: 1) direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik dengan mengacu Standar Sarana dan Prasarana; 2) dituangkan dalam rencana pokok (master plan) yang meliputi gedung dan laboratorium serta pengembangannya.

f.

Pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah perlu: 1) menyediakan petunjuk pelaksanaan operasional peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya; 2) merencanakan fasilitas peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pendidik; 3) membuka pelayanan minimal enam jam sehari pada hari kerja; 4) melengkapi fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal; 5) menyediakan pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari sekolah/madrasah lain baik negeri maupun swasta.

g.

Pengelolaan laboratorium dikembangkan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan kerusakan.

h.

Pengelolaan fasilitas fisik untuk kegiatan ekstra-kurikuler disesuaikan dengan perkembangan kegiatan ekstra-kurikuler peserta didik dan mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana.

8. Bidang Keuangan dan Pembiayaan a.

Sekolah/Madrasah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada Standar Pembiayaan.

b.

Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional Sekolah/Madrasah mengatur: 1) sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola; 2) penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional; 3) kewenangan dan tanggungjawab kepala sekolah/madrasah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya; 4) pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran, untuk dilaporkan kepada komite sekolah/madrasah, serta institusi di atasnya.

c.

Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah/madrasah diputuskan oleh komite sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah serta mendapatkan persetujuan dari institusi di atasnya.

d.

Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah/madrasah disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah/madrasah untuk menjamin tercapainya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.

11


9. Budaya dan Lingkungan Sekolah/Madrasah a.

Sekolah/Madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan.

b.

Prosedur pelaksanaan penciptaan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan: 1) berisi prosedur tertulis mengenai informasi kegiatan penting minimum yang akan dilaksanakan; 2) memuat judul, tujuan, lingkup, tanggung jawab dan wewenang, serta penjelasannya; 3) diputuskan oleh kepala sekolah/madrasah dalam rapat dewan pendidik.

c.

Sekolah/Madrasah menetapkan pedoman tata-tertib yang berisi: 1) tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk dalam hal menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan; 2) petunjuk, peringatan, dan larangan dalam berperilaku di Sekolah/Madrasah, serta pemberian sangsi bagi warga yang melanggar tata tertib.

d.

Tata tertib sekolah/madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan masukan komite sekolah/madrasah, dan peserta didik.

e.

Sekolah/Madrasah menetapkan kode etik warga sekolah/madrasah yang memuat norma tentang: 1) hubungan sesama warga di dalam lingkungan sekolah/madrasah dan hubungan antara warga sekolah/madrasah dengan masyarakat; 2) sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi yang mematuhi dan sangsi bagi yang melanggar.

f.

Kode etik sekolah/madrasah ditanamkan kepada seluruh sekolah/madrasah untuk menegakkan etika sekolah/madrasah.

g.

Sekolah/Madrasah perlu memiliki program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua warga sekolah/madrasahnya.

h.

Kode etik sekolah/madrasah yang mengatur peserta didik memuat norma untuk: 1) menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya; 2) menghormati pendidik dan tenaga kependidikan; 3) mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi ketentuan pembelajaran dan mematuhi semua peraturan yang berlaku; 4) memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial di antara teman; 5) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi sesama; 6) mencintai lingkungan, bangsa, dan negara; serta 7) menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan, dan kenyamanan sekolah/madrasah.

12

warga


i.

Peserta didik dalam menjaga norma pendidikan perlu mendapat bimbingan dengan keteladanan, pembinaan dengan membangun kemauan, serta pengembangan kreativitas dari pendidik dan tenaga kependidikan.

j.

Kode etik sekolah/madrasah yang mengatur guru dan tenaga kependidikan memasukkan larangan bagi guru dan tenaga kependidikan, secara perseorangan maupun kolektif, untuk: 1) menjual buku pelajaran, seragam/bahan pakaian sekolah/madrasah, dan/atau perangkat sekolah lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada peserta didik; 2) memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik; 3) memungut biaya dari peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan dan undang-undang; 4) melakukan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas hasil Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional.

k.

Kode etik sekolah/madrasah diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah.

10. Peranserta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah/Madrasah a.

Sekolah/Madrasah melibatkan warga dan sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan.

b.

Warga sekolah/madrasah dilibatkan dalam pengelolaan akademik.

c.

Masyarakat pendukung sekolah/madrasah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik.

d.

Keterlibatan peranserta warga sekolah/madrasah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan.

e.

Setiap sekolah/madrasah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan.

f.

Kemitraan sekolah/madrasah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah.

g.

Kemitraan SD/MI/SDLB atau yang setara dilakukan minimal dengan SMP/MTs/SMPLB atau yang setara, serta dengan TK/RA/BA atau yang setara di lingkungannya.

h.

Kemitraan SMP/MTs/SMPLB, atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA/SMK/SMALB, MA/MAK, SD/MI atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri.

i.

Kemitraan SMA/SMK, MA/MAK, atau yang setara dilakukan minimal dengan perguruan tinggi, SMP/MTs, atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri di lingkungannya.

j.

Sistem kemitraan sekolah/madrasah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis.

13

masyarakat

pendukung


C.

PENGAWASAN DAN EVALUASI 1. Program Pengawasan a.

Sekolah/Madrasah menyusun program pengawasan secara obyektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

b.

Penyusunan program pengawasan di sekolah/madrasah didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan.

c.

Program pengawasan disosialisasikan ke seluruh pendidik dan tenaga kependidikan.

d.

Pengawasan pengelolaan sekolah/madrasah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

e.

Pemantauan pengelolaan sekolah/madrasah dilakukan oleh komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkelanjutan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan.

f.

Supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah.

g.

Guru melaporkan hasil evaluasi dan penilaian sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada kepala sekolah/madrasah dan orang tua/wali peserta didik.

h.

Tenaga kependidikan melaporkan pelaksanaan teknis dari tugas masingmasing sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada kepala sekolah/madrasah. kepala sekolah/madrasah, secara terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan tugas tenaga kependidikan.

i.

Kepala sekolah/madrasah melaporkan hasil evaluasi kepada komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sekurangkurangnya setiap akhir semester.

j.

Pengawas sekolah melaporkan hasil pengawasan di sekolah kepada bupati/walikota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan sekolah yang bersangkutan, setelah dikonfirmasikan pada sekolah terkait.

k.

Pengawas madrasah melaporkan hasil pengawasan di madrasah kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan pada madrasah yang bersangkutan, setelah dikonfirmasikan pada madrasah terkait.

l.

Setiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan tersebut dalam rangka meningkatkan mutu sekolah/madrasah, termasuk memberikan sanksi atas penyimpangan yang ditemukan.

m.

Sekolah/Madrasah mendokumentasikan dan menggunakan hasil pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan serta catatan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja sekolah/madrasah, dalam pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan secara keseluruhan.

14


2.

Evaluasi Diri a.

Sekolah/Madrasah sekolah/madrasah.

melakukan

evaluasi

diri

terhadap

kinerja

b.

Sekolah/Madrasah menetapkan prioritas indikator untuk mengukur, menilai kinerja, dan melakukan perbaikan dalam rangka pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan.

c.

Sekolah/Madrasah melaksanakan: 1) evaluasi proses pembelajaran secara periodik, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, pada akhir semester akademik; 2) evaluasi program kerja tahunan secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, pada akhir tahun anggaran sekolah/madrasah.

d.

Evaluasi diri sekolah/madrasah dilakukan secara periodik berdasar pada data dan informasi yang sahih.

3. Evaluasi dan Pengembangan KTSP Proses evaluasi dan pengembangan KTSP dilaksanakan secara: a.

komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir;

b.

berkala untuk merespon perubahan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta perubahan sistem pendidikan, maupun perubahan sosial;

c.

integratif dan monolitik sejalan dengan perubahan tingkat mata pelajaran;

d.

menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak meliputi: dewan pendidik, komite sekolah/madrasah, pemakai lulusan, dan alumni.

4. Evaluasi Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan a.

Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan direncanakan secara komprehensif pada setiap akhir semester dengan mengacu pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

b.

Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kesesuaian penugasan dengan keahlian, keseimbangan beban kerja, dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas.

c.

Evaluasi kinerja pendidik harus memperhatikan pencapaian prestasi dan perubahan-perubahan peserta didik.

5. Akreditasi Sekolah/Madrasah a.

Sekolah/Madrasah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengikuti akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.

Sekolah/Madrasah meningkatkan status akreditasi, dengan menggunakan lembaga akreditasi eksternal yang memiliki legitimasi.

c.

Sekolah/Madrasah harus terus meningkatkan kualitas kelembagaannya secara holistik dengan menindaklanjuti saran-saran hasil akreditasi.

15


D.

KEPEMIMPINAN SEKOLAH/MADRASAH 1.

Setiap sekolah/madrasah dipimpin oleh seorang kepala sekolah/madrasah.

2.

Kriteria untuk menjadi kepala dan wakil kepala sekolah/madrasah berdasarkan ketentuan dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan.

3.

Kepala SMP/MTs/SMPLB dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala sekolah/madrasah.

4.

Kepala SMA/MA dibantu minimal tiga wakil kepala sekolah/madrasah untuk bidang akademik, sarana-prasarana, dan kesiswaan. Sedangkan kepala SMK dibantu empat wakil kepala sekolah untuk bidang akademik, sarana-prasarana, kesiswaan, dan hubungan dunia usaha dan dunia industri. Dalam hal tertentu atau sekolah/madrasah yang masih dalam taraf pengembangan, kepala sekolah/madrasah dapat menugaskan guru untuk melaksanakan fungsi wakil kepala sekolah/madrasah.

5.

Wakil kepala sekolah/madrasah dipilih oleh dewan pendidik, dan proses pengangkatan serta keputusannya, dilaporkan secara tertulis oleh kepala sekolah/madrasah kepada institusi di atasnya. Dalam hal sekolah/madrasah swasta, institusi dimaksud adalah penyelenggara sekolah/madrasah.

6.

Kepala dan wakil kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan memimpin yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkannya dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan.

7.

Kepala sekolah/madrasah: a. menjabarkan visi ke dalam misi target mutu; b. merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai; c. menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah/madrasah; d. membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu; e. bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah/madrasah; f. melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah/madrasah. Dalam hal sekolah/madrasah swasta, pengambilan keputusan tersebut harus melibatkan penyelenggara sekolah/madrasah; g. berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat; h. menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik; i. menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik; j. bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum; k. melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah/madrasah; l. meningkatkan mutu pendidikan;

16


m. n.

o.

p.

q.

r. 8.

E.

F.

memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya; memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah/madrasah; membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah/madrasah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan; menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah/madrasah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien, dan efektif; menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah/madrasah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat; memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab.

Kepala sekolah/madrasah dapat mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan kepada wakil kepala sekolah/madrasah sesuai dengan bidangnya.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 1.

Sekolah/Madrasah: a. mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel; b. menyediakan fasilitas informasi yang efesien, efektif dan mudah diakses; c. menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah/madrasah baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan didokumentasikan; d. melaporkan data informasi sekolah/madrasah yang telah terdokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

2.

Komunikasi antar warga sekolah/madrasah di lingkungan sekolah/madrasah dilaksanakan secara efisien dan efektif.

PENILAIAN KHUSUS Keberadaan sekolah/madrasah yang pengelolaannya tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dapat memperoleh pengakuan Pemerintah atas dasar rekomendasi BSNP. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

BAMBANG SUDIBYO

17


GLOSARIUM 1.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didukung oleh standar-standar: pengelolaan, kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan penilaian.

2.

Standar pengelolaan pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah standar pengelolaan pendidikan untuk sekolah/madrasah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

3.

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

4.

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

5.

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

6.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

7.

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

18


8.

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

9.

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

10. RKT adalah rencana kerja tahunan sekolah/madrasah yang berdasar pada rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) sebagai istilah lain dari Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPB-SM). 11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 13. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan 14. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan 15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat 16. Menteri adalah Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan

19


PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR KEPALA SEKOLAH/MADRASAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

Mengingat

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

2.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

3.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;

:

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR KEPALA SEKOLAH/ MADRASAH.

Pasal 1 (1)

Untuk diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar kepala sekolah/madrasah yang berlaku nasional.

1


(2)

Standar kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Pasal 2 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2007 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. BAMBANG SUDIBYO

2


LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2007 TANGGAL 17 APRIL 2007 TENTANG STANDAR KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

A. KUALIFIKASI Kualifikasi Kepala Sekolah/Madrasah terdiri atas Kualifikasi Umum, dan Kualifikasi Khusus. 1. Kualifikasi Umum Kepala Sekolah/Madrasah adalah sebagai berikut: a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi; b. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggitingginya 56 tahun; c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanakkanak /Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. 2. Kualifikasi Khusus Kepala Sekolah/Madrasah meliputi: a. Kepala Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) adalah sebagai berikut: 1) Berstatus sebagai guru TK/RA; 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK/RA; dan 3) Memiliki sertifikat kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah. . b. Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah sebagai berikut: 1) Berstatus sebagai guru SD/MI; 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI; dan 3) Memiliki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah. c. Kepala Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) adalah sebagai berikut: 1) Berstatus sebagai guru SMP/MTs; 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs; dan 3) Memiliki sertifikat kepala SMP/MTs yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

3


d. Kepala Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) adalah sebagai berikut: 1) Berstatus sebagai guru SMA/MA; 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA; dan 3) Memiliki sertifikat kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah. e. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) adalah sebagai berikut: 1) Berstatus sebagai guru SMK/MAK; 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK; dan 3) Memiliki sertifikat kepala SMK/MAK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah. d. Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SDLB/SMPLB/SMALB) adalah sebagai berikut: 1) Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan SDLB/SMPLB/SMALB; 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SDLB/SMPLB/SMALB; dan 3) Memiliki sertifikat kepala SLB/SDLB yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah. e. Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri adalah sebagai berikut: 1) Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai kepala sekolah; 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru pada salah satu satuan pendidikan; dan 3) Memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

4


B. KOMPETENSI NO. 1

2

DIMENSI KOMPETENSI Kepribadian

Manajerial

KOMPETENSI 1.1.

Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah.

1.2

Memiliki integritas pemimpin.

1.3

Memiliki keinginan yang kuat pengembangan diri sebagai sekolah/madrasah.

1.4

Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

1.5

Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah/ madrasah.

1.6

Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.

2.1

Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan.

2.2

Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan.

2.3

Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/ madrasah secara optimal.

2.4

Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif.

kepribadian

sebagai dalam kepala

2.5. Menciptakan budaya dan iklim sekolah/ madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. 2.6

Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.

2.7

Mengelola sarana dan prasarana sekolah/ madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal.

5


NO.

DIMENSI KOMPETENSI

KOMPETENSI 2.8

Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/ madrasah.

2.9

Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.

2.10 Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. 2.11. Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien. 2.12 Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/ madrasah. 2.13 Mengelola unit layanan khusus sekolah/ madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah. 2.14 Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan. 2.15 Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah. 2.16 Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/ madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya. 3

Kewirausahaan

3.1

Menciptakan inovasi yang berguna pengembangan sekolah/madrasah.

3.2

Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif.

6

bagi


NO.

DIMENSI KOMPETENSI

KOMPETENSI 3.3 Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah. 3.4 Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah. 3.5 Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.

4

Supervisi

3.1 Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. 3.2 Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. 3.3 Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

5

Sosial

4.1

Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah

4.2 Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 4.3 Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. BAMBANG SUDIBYO

7


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Recommend Documents