PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI

SEJARAH PEMIKIRAN SOEKARNO TENTANG DASAR NEGARA PANCASILA 1916-1945 SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Sejarah

Oleh: YOVITA SEPTIKA SARI NIM : 081314017

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2013


SEJARAH PEMIKIRAN SOEKARNO TENTANG DASAR NEGARA PANCASILA 1916-1945 SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Sejarah

Oleh: YOVITA SEPTIKA SARI NIM : 081314017

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2013

i




KU PERSEMBAHKAN KARYA INI:

Kepada Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu memberikan limpahan berkat dan kasih. Teruntuk Kedua orang tuaku Petrus Sarju dan Florentina Suparti Kedua adikku: Bernadus Yogi Verdianto dan Agnes Putri Indarti Terima kasih Tuhan karena ENGKAU telah memberikan kedua orang tua yang begitu luar biasa keluarga yang selalu mendukungku, mengajarkanku cara bertahan hidup, dan meraih mimpi-mimpiku. Sahabat-sahabatku di Pendidikan Sejarah 08 Mari teman kita songsong masa depan yang sesungguhnya Terimakasih untuk kebersamaan kita selama ini. GBU All.

iv


MOTTO

Setiap kemajuan mesti didahului oleh kegagalan Berkat ide, maka kegagalan mendorong munculnya Kemajuan, kegagalan merupakan penderitaan, Namun setelah itu dapat muncul hidup baru. (Immanuel Kant)

Kesuksesan yang baik Adalah kesuksesasn yang tidak diraih secara Instan. (Hitam Putih)

Jangan bergantung pada orang lain. faktanya kamu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan hanya seringkali kamu tidak mempercayainya.

Sesungguhnya sekuat apapun manusia mengandalkan kemampuan & kekuatannya itu adalah kosong sebab campur tangan Tuhanlah yang mampu menjawab dan menentukan segalanya. (Yovita Septika Sari)

v




ABSTRAK SEJARAH PEMIKIRAN SOEKARNO TENTANG DASAR NEGARA PANCASILA 1916-1945 Oleh YOVITA SEPTIKA SARI UNIVERSITAS SANATA DHARMA 2013 Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 1) Latar belakang lahirnya Pancasila sebagai falsafah negara, 2) Latar belakang pemikiran Soekarno tentang dasar negara Pancasila, dan 3) Problem kenegaraan apa saja yang di usulkan oleh Soekarno dan penyelesainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yang meliputi: Pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi, dan penulisan (historiografi). Model penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan historis, yuridis dan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Latar belakang lahirnya Pancasila sebagai falsafah negara adalah adanya perkembangan dan pengaruh pemikiran dunia, yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya nasionalisme Indonesia. Pancasila yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, dapat diterima oleh anggota sebagai usulan dasar negara. Usulan Soekarno tentang Pancasila menjadi rancangan preambule yang disepakati oleh panitia kecil dan termuat dalam alenia keempat UUD 1945, yaitu : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Pancasila disahkan menjadi dasar falsafah negara pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), tanggal 18 Agustus 1945. 2) Latar belakang pemikiran Soekarno tentang dasar negara Pancasila, adalah adanya realita yang terlihat, bahwa bangsa Indonesia memiliki akar kebudayaan yang beragam, sehingga kaya akan nilai-nilai tradisi. Pengalaman pendidikan dan politik yang tumbuh pada masa Hindia Belanda dan juga pengaruh dari para tokoh pergerakan nasional maupun internasional, menjadi suatu pembuktian bagi Soekarno dalam mewujudkan pemikirannya tentang dasar negara Pancasila. 3) Problem kenegaraan yang di usulkan oleh Soekarno dan penyelesainnya, terjawab dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara, bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial dan memutuskan bahwa wilayah negara Indonesia merdeka adalah bekas wilayah kekuasaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

viii


ABSTRACT HISTORY OF SOEKARNO’S THOUGHT ABOUT PANCASILA THE STATE FOUNDATION 1916-1945 BY YOVITA SEPTIKA SARI SANATA DHARMA UNIVERSITY 2013

This thesis aims to describe and analyze 1) the background of the birth of Pancasila as the state’s philosophy, 2) Soekarno’s rationale about Pancasila, and 3) any state problems and their solutions proposed by Sukarno. The method used in this study is the historical method including: source collection (heuristic), source criticism (verification), interpretation and writing (historiography). The method of the thesis writing is descriptive analytical using a historical, juridical and political approach. The results of this investigation suggested that: 1) the background of the birth of Pancasila as the State’s philosophy is the development and influence of the emerging universal thoughts, which later became the forerunner for the establishment of Indonesian nationalism. Pancasila, first proposed on June 1, 1945 in BPUPKI, was accepted by parliament members as the basic proposal for the stateis foundation. The proposal was then considered as the preamble draft, agreed by small committee and fed in the 1945 fourth Paragraph, namely: Belief in the one and only God, Just and civilized humanity, The unity of Indonesia, Democracy guided by the inner wisdom in the unanimity arising out of deliberations amongst representatives, Social justice for all of the people of Indonesia. It was then passed as the state foundation on Preparatory Committee for Indonesian Independence (PPKI), dated August 18, 1945. 2) Soekarno’s rationale on the basis of Pancasila State, is the visible reality, that Indonesia has a diverse cultural roots, and rich in traditional values. Education and political experience that grows during the Dutch East Indies and also the influence of the leaders of national and international movement, encourage Soekarno to realize his thoughts on the basis of the state ideology. 3) The state’s problems and their solution proposed by Sukarno, were answered with the emergence of Pancasila as the state foundation, a state of unity, the government of republic, presidential governance system and decided that the independent territory of the Indonesian state is the territory of the former Dutch East Indies colonial administration.

ix


KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasihnya yang begitu besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “SEJARAH PEMIKIRAN SOEKARNO TENTANG DASAR NEGARA PANCASILA 1916-1945 ”. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, program studi pendidikan Sejarah. Penulis menyadari, bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Rohandi,Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 2. Bapak Drs. S. Adisusilo J.R., S.Th., M.Pd. Selaku dosen pembimbing I dan bapak Drs. Ignatius Sandiwan Suharso sebagai pembimbing II, yang telah memberikan saran, masukan dan bimbingan hingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 3. Seluruh dosen pendidikan Sejarah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bimbingan selama di bangku kuliah. 4. Kedua orang tuaku, nenek, paman dan bibiku, serta Adik-adikku yang telah memberikan dukungan, kasih, semangat dan doa. 5. Seseorang yang aku kasihi, atas dukungan dan kebersamaan kita selama ini. 6. Sahabat-sahabatku, Linda, Riri, Cristin, Andri, Awan, Cahyo, Pipin, Lisa.

x


7. Teman-teman Pendidikan Sejarah angkatan 2008, terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini. 8. Teman-teman mitra-mitri Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, atas motivasi dan dukungannya. 9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari sempurna. Maka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 23 Agustus 2013

Yovita Septika Sari

xi


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN..........................................................................

iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................

iv

HALAMAN MOTTO ......................................................................................

v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ..........................................................

vi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS....................................... vii ABSTRAK ........................................................................................................ viii ABSTRACT .......................................................................................................

ix

KATA PENGANTAR......................................................................................

x

DAFTAR ISI..................................................................................................... xii DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................

xv

BAB I: PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...............................................................................

1

B. Permasalahan .................................................................................

14

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....................................

15

1. Tujuan Penelitian ......................................................................

15

2. Manfaat Penelitian ....................................................................

15

D. Tinjauan Pustaka ...........................................................................

16

E.

Kajian Teori..................................................................................

22

F. Metode Penelitian .........................................................................

37

1. Metode Penelitian .....................................................................

37

a. Pengumpulan Sumber (Heuristik).........................................

37

b. Kritik Sumber (Verivikasi) ..................................................

38

c. Interpretasi............................................................................

38

xii


d. Penulisan ..............................................................................

39

2. Pendekatan ................................................................................

39

G. Sistematika Penulisan ....................................................................

40

BAB II: LATAR BELAKANG LAHIRNYA PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH NEGARA A. Beberapa Kekuatan Dalam Aliran BPUPKI.................................

42

a. Perkembangan dan Pengaruh Pemikiran Barat.......................

43

b. Masuknya Pemikiran Barat ke Indonesia ...............................

46

c. Nasionalisme Indonesia ..........................................................

48

B. Pancasila Disampaikan Pada Sidang Umum BPUPKI .................

58

a. Gagasan Muhammad Yamin ( 29 Mei 1945) ........................

61

b. Gagasan Soepomo ( 31 Mei 1945...........................................

67

c. Gagasan Soekarno ( 1 Juni 1945) ..........................................

70

d. Sidang BPUPKI Tanggal 22 Juni 1945 ..................................

80

C. Pancasila Dirumuskan dan Diusulkan Sebagai Dasar Falsafah Negara ....................................................

82

a. Perbedaan dan Perdebatan Ideologi Dalam Sidang BPUPKI .

83

b. Sidang Umum BPUPKI II ......................................................

88

D. Sidang Pengesahan Dasar Falsafah Negara Dan UUD.................

97

a.

Peristiwa Sekitar Proklamasi .................................................

b.

Menjelang Sidang Panitia

97

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)............................ 102 c.

Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ................................................................... 105

xiii


BAB III: LATAR BELAKANG PEMIKIRAN SOEKARNO

TENTANG

DASAR NEGARA PANCASILA A. Kebangsaan.................................................................................. 113 B. Internasionalisme atau Perikemanusiaan..................................... 127 C. Mufakat atau Demokrasi ............................................................. 130 D. Kesejahteraan Sosial.................................................................... 134 E. Ketuhanan.................................................................................... 138

BAB IV: PROBLEM KENEGARAAN YANG DIUSULKAN OLEH SOEKARNO A. Dasar Negara................................................................................ 142 B. Bentuk Negara ............................................................................. 147 C. Bentuk Pemerintahan .................................................................... 150 D. Sistem Pemerintahan..................................................................... 153 E. Wilayah Negara ............................................................................ 156 BAB V: KESIMPULAN .................................................................................. 163 DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 169 LAMPIRAN...................................................................................................... 175

xiv


DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1

: Silabus ................................................................................... 175

Lampran 2

: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ........................... 179

Lampiran 3

: Persidangan resmi BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei- 1 Juni 1945 ............................................................... 204

Lampiran 4

: Persidangan resmi BPUPKI yang kedua pada tanggal 10-17 Juli 1945....................................................................... 204

Lampiran 5

: Persidangan resmi PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ....... 205

Lampiran 6

: Soekarno penggali Pancasila.................................................. 206

Lampiran 7

: Mohammad Yamin................................................................. 207

Lampiran 8

: Soepomo................................................................................. 208

Lampiran 9

: Naskah “ Piagam Jakarta” atau “ Jakarta Charter” Yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945 ........................................................................... 209

Lampiran 10 : Pancasila................................................................................. 210 Lampiran 11 : Preambule Undang-Undang Dasar......................................... 211 Lampiran 12 : Lambang Pancasila ................................................................ 212

xv


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Dasar negara Pancasila yang di miliki oleh bangsa Indonesia, merupakan dasar negara terbaik. Terbukti hingga saat ini dasar negara tersebut masih tetap digunakan dan dihayati oleh masyarakat Indonesia. Dalam Pancasila termuat silasila yang tak membela satu golongan pun, tetapi di dalam Pancasila ada keadilan, toleransi, dan keharmonisan bagi setiap golongan suku, agama dan masih banyak lagi. Pancasila adalah penjelmaan cita-cita historis bangsa Indonesia, yang berisi tradisi-tradisi dari zaman Hinduisme, Buddha dan Islam. Kebiasaan-kebiasaan yang lebih dicerminkan dalam adat adalah milik Indonesia sejak zaman kuno. Dari paham-paham yang kuno itulah, mengilhami lahirnya Pancasila.1 Pancasila dianggap dasar negara yang paling cocok bagi bangsa Indonesia, mengingat penduduk Indonesia berasal dari berbagai suku bangsa yang berbedabeda, hal tersebut merupakan warisan budaya yang begitu luar biasa. Secara formal Pancasila mempunyai akar dalam sejarah, peradaban agama, hidup ketatanegaraan, kegotong royongan, struktur sosial dari masyarakat Indonesia yang diciptakan oleh kebudayaan dan aliran pemikiran atau semangat kebatinan bangsa Indonesia. Perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia yang lampau menitikberatkan pada 1

J.F.Rutges, Pancasila Filsafat Negara Indonesia, Yogyakarta : Basis, 1954-1955, hlm. 39.

1


2

nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, politik, dan kemasyarakatan.2 Jadi perbedaanperbedaan tersebut bukanlah menjadi suatu penghalang bagi rakyat yang multikulturalisme, tetapi sebaliknya menjadi alat pemersatu bangsa yang berlandaskan pada Pancasila. Pada masa Jawa kuno terdapat 2 kerajaan besar yang berhasil mencapai integrasi dengan wilayah yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yaitu Sriwijaya dan

Majapahit.

Berdasarkan

sumber

sejarah,

kerajaan

Sriwijaya

sudah

mengembangkan tata negara dan tata pemerintahan yang mampu menciptakan peraturan-peraturan yang ditaati oleh rakyat yang berada di wilayah kekuasaannya.3 Dari perkembangan Sriwijaya tersebut, Mohammad Yamin menyebutnya sebagai negara kesatuan Indonesia pertama dengan dasar kedatuan. Pada sistem tata negara dan tata pemerintahan Sriwijaya inilah, dapat ditemukan nilai-nilai Pancasila yang saling berkaitan satu sama lain. Seperti nilai persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai Ketuhanan yang tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan dengan kekuatan religius berusaha mempertahankan wibawanya terhadap para Datu. Demikian juga nilai-nilai kemasyarakatan dan ekonomi yang terjalin satu sama lain dengan nilai internasionalisme dalam bentuk hubungan dagang dan menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan Sriwijaya.4

2

P.J. Suwarno, Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hlm. 17. Ibid., hlm 16. 4 Ibid., hlm. 17-21. 3


3

Kemerosotan Sriwijaya disusul munculnya kerajaan Majapahit di Jawa, yang berhasil meluaskan wilayah kekuasaannya ke seluruh nusantara. Puncak birokrasi pemerintahan Majapahit ialah di bawah kekuasaan raja Hayam Wuruk dengan di bantu oleh Apatih Mangkubhumi Gajah Mada.5 Di bawah kekuasaan raja Hayam Wuruk dengan dibantu oleh Apatih Mangkubhumi Gajah Mada inilah, Majapahit telah berhasil mengitegrasikan Nusantara. Faktor-faktor yang dimanfaatkan untuk menciptakan wawasan Nusantara itu ialah: kekuatan religio magis yang berpusat pada sang Prabhu, ikatan sosial kekeluargaan terutama antara kerajaan-kerajaan daerah di Jawa dengan sang Prabhu dalam lembaga Pahom Narendra (keluarga raja). Ikatan ekonomis yang berupa persembahan upeti dalam Pisowanan Agung untuk pejabat-pejabat daerah di Jawa dan pemungutan pajak oleh pegawai-pegawai raja di luar Jawa. Kekuatan militer yang dikoordinasi oleh Rakryan Juru Pangalasan yang di bawah perintah Apatih Mangkubhumi. Gambaran dari sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan tersebut dapat dikatakan bahwa nilai-nilai religius sosial, dan politik merupakan materi Pancasila yang sudah muncul sejak masyarakat Nusantara memasuki zaman sejarah.6 Ditinjau dari segi etnis budaya, Indonesia termasuk negara yang paling hiterogen (beranekaragam) di dunia. Karena terdiri dari 300 kelompok etnis dan 50 bahasa yang satu sama lain amat berbeda. Tentang kehidupan beragama, semua 5 6

Ibid., hlm 21. Ibid., hlm. 23-24.


4

agama besar di dunia ada disini, kecuali Yudaisme. Semua agama tersebut berkembang dengan amat baik, hal tersebut semakin menambah keanekaragaman agama dan suku-suku tradisional. Namun semuanya itu seolah tak cukup untuk melukiskan kemajemukan Indonesia. Sebab Indonesia juga majemuk secara ekonomi, sosial dan politis. Kehidupan ekonominya bervariasi antara sistem ladang yang berpindah-pindah, sampai kepada sistem sawah dengan sistem irigasi yang teratur, serta perkebunan-perkebunan yang padat modal. Dari penjaja keliling sampai kepada pabrik-pabrik raksasa yang modern. Sistem sosialnya pun bervariasi dari desa-desa kecil yang terpencil sampai kepada kota-kota metropolitan yang besar dan maju. Dari masyarakat yang tanpa strata, seperti masyarakat kubu yang bersifat nomaden, sampai kepada masyarakat yang mempunyai susunan yang berlapis-lapis, seperti pada masyarakat-masyarakat kota perdagangan dari industri. Pola sistem kekerabatan pun beraneka ragam, ada yang matrilineal, patrilinieal dan bilateral. Sedangkan sistem politiknya bervariasi antara kesukuan, kerajaan dan sebuah republik modern.7 Suatu hal yang khas pada Indonesia adalah, komposisi dan kemajemukan promordialnya, pluralitas strukturalnya. Sistem nilai tradisional masyarakat Indonesia, secara umum dapat dijelaskan sebagai struktur yang terdiri atas lapisan atau eselon budaya, yaitu asli, India dan Islam. Menurut Kahane, ketiga lapisan itu 7

Eka Darmaputera, Pancasila Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis dan Budaya, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987, hlm. 14.


5

tidak pernah benar-benar melebur dan terkristalisasikan, dengan akibat nilai bersama yang bersifat sentral serta sistem normatif di Indonesia tidak pernah tercipta. Ditinjau dari sudut ekologi sosialnya, kaum abangan yang berpusat di desadesa, yaitu kaum petani dalam masyarakat Indonesia. Kaum priyayi adalah lapisan atas di dalam masyarakat, yaitu para birokrat yang menguasai kota-kota di daerah pedalaman. Sedangkan kaum santri, merupakan unsur pedagang di dalam masyarakat, dapat dimengerti amat berpengaruh pada kota-kota perdagangan di wilayah-wilayah pesisir. Dengan demikian, kita dapat melihat kemajemukan masyarakat Indonesia juga terletak pada kenyataan tumpang tindihnya perbedaanperbedaan ekologi sosial, kelas dan primordial, di dalam keadaan mana amat sulit tercipta simbol-simbol dan norma-norma bersama.8 Tiga lapisan budaya yang ada di Indonesia, di mana dua faktor telah membentuk ketiga lapisan budaya itu serta beraneka ragam variasi kombinasi di antara mereka, yang pertama adalah faktor sejarah budaya, dan yang kedua ialah faktor lingkungan di mana masing-masing berkembang. Berikut sejarah terbentuknya ketiga lapisan budaya tersebut a) Lapisan asli Hampir semua penduduk Indonesia sekarang, kecuali Irian dan sekitarnya, adalah dari kelompok Deutero-Melayu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh J.H. Krom, menunjukkan, bahwa kehidupan orang-orang melayu mula-mula 8

Ibid., hlm. 15.


6

berpusat pada pertanian. Sistem persawahan mendorong banyak macam kegiatan yang ditujukan untuk menahan meluasnya hutan-hutan liar, sehingga mendorong penduduk untuk mencapai tingkat kerjasama timbal-balik serta saling menolong yang tinggi. Hal tersebut memunculkan organisasi sosial yang disebut desa. Kekhasan dari desa ini menjadi ciri yang menetap dari masyarakat Indonesia. Bahkan menurut Muskens, desa adalah simbol dari kepribadian nasional Indonesia.9 Desa adalah simbol dari kepribadian nasional Indonesia. Banyak orang berpendapat, bahwa desa adalah tempat lahir tipe demokrasi asli Indonesia. Sebagai sebuah masyarakat kecil, terjalin erat satu sama lain. Hubungan timbal-balik di antara mereka, terkenal dengan sebutan tulung-tinulung atau sambat-sinambat. Di balik ikatan tolong-menolong yang bersifat praktis itu, adalah nilai-nilai moral yang bersifat sentral, mengatur kehidupan bersama mereka,

misalnya:

gotong-royong

(menekankan

kerjasama),

pada-pada

(menekankan kesamaan), dan tepa selira (menekankan timbang/tenggang rasa). Desa juga merupakan sebuah kesatuan religius. Ritus yang paling sentral adalah slametan terhadap nenek moyang, serta pendiri desa (cikal-bakal), mereka didewakan dan dipuja. Animisme, merupakan konsepsi tradisional yang paling dasar. Kehidupan manusia dipercayai sebagai ada di dalam konteks kosmis. Di mana semua manifestasi alam, dipercayai sebagai konsekwensi dari kiprah kekuatan-kekuatan supra-natural. Menurut Vlekke, unsur-unsur pokok dari 9

Ibid., hlm. 23.


7

agama asli Indonesia adalah sebagai berikut: pertama, suatu kepercayaan yang bersifat panteistis, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu dan semua kehidupan mempunyai tenaga/energi kehidupan. Enersi ini (jiwa) pada seseorang dapat lebih kuat daripada yang ada pada orang lain.10 b) Lapisan India Para ahli sejarah tidak mencapai kesepakatan tentang perjumpaan pertama antara kebudayaan asli Indonesia dengan kebudayaan India, apakah terjadi melalui suatu bentuk penaklukan secara militer, atau melalui cara perdamaian, baik dengan perantara perdagangan ataupun agama. Dibalik ketidakpastian mengenai hal tersebut, kita dapat menyebutkan bahwa paling sedikit ada tiga hal yang disepakati oleh kebanyakan pengamat. Pertama, bahwa ketika perjumpaan itu terjadi, Indonesia sama sekali bukanlah negara yang vakum secara sosiobudaya. Kedua, bahwa di dalam perjumpaan itu, kebudayaan Indonesia sama sekali tidak pasif dan tidak hanya menyerah. Ketiga, meskipun pengaruh dari anak benua India itu memang benar-benar kuat, tetapi tidak bisa mencabut lapisan budaya asli. Keberhasilan pengaruh India itu, pada satu pihak adalah oleh karena ia mengandung unsur-unsur yang menarik dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Yakni seperti. Konsep-konsep filsafati serta agamawi yang relatif canggih, serta cara pendekatannya yang khas, membuat lapisan India

10

Ibid., hlm. 24-25.


8

segera diterima oleh lapisan atas dari masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, dan dalam skala yang lebih rendah di Sumatera.11 c) Lapisan Islam Lapisan disebut kebudayaan pesisir, atau kebudayaan pantai. Kebudayaan ini mulai tumbuh sekitar abad ke 14-18, dan sejak semula amat berkaitan dengan penyebaran agama Islam. Jadi, apabila lapisan asli berkaitan dengan lapisan petani, lapisan India dengan golongan atas, maka lapisan Islam mempunyai jalinan dengan unsur-unsur perdagangan di dalam masyarakat. Keseragaman budaya di antara orang-orang pesisir secara etnis sangat heterogen. Kebudayaan mereka masing-masing merupakan percampuran antara kebudayaan asli dengan kebudayaan Arab dan India Selatan. Islam masuk ke Indonesia melalui rute yang tidak langsung, ia telah menglami “penyaringan” dan “penggodogan” oleh pengalaman-pengalaman religius orang-orang Persia dan India, dan oleh karenanya relatif mengandung unsur mistik yang cukup kuat. Hal tersebut justru dapat diterima dengan mudah oleh penduduk Indonesia, bahkan sampai pada titik dirangkul pula ke dalam sinkretisme Jawa. Pada akhir abad ke-15 dan selama abad ke-16, pengaruh Islam semakin meluas, dan berhasil menjadi agama mayoritas penduduk Indonesia.12

11 12

Ibid., hlm. 26-28. Ibid., hlm. 30-31.


9

Intervesi Barat juga memilki peranan penting bagi kebudayaan Indonesia. Perjumpaan yang terus -menerus dengan peradaban barat berhasil membentuk suatu lapisan budaya baru. Pengaruh kebudayaan terbesar adalah, bahwa periode ini merupakan latar belakang bagi lahirnya Republik Indonesia yang modern dan merdeka. Kebudayaan barat dapat dikatakan tidak pernah bersinggungan secara intensif dengan kehidupan rakyat banyak. Weber, dalam bukunya yang amat terkenal, pernah menjabarkan “roh kapitalisme”, yang merupakan keunikan kebudayaan barat, antara lain dalam bentuk: minat yang sungguh-sungguh kepada yang baru, semangat berpetualang dalam mengusahakan hal-hal baru, kesadaran individualism yang dalam, penghargaan yang tinggi kepada materi, dan pemujaan terhadap kerja sebagai suatu “panggilan”. Roh semacam itu tidak dengan begitu saja dapat ditanamkan di tempat lain, ia membutuhkan lahan yang cocok.13 Seluruh masyarakat Indonesia pada dasarnya terstrukturkan menurut negarapusat---masyarakat-desa (Tichelman) atau poros “Negara-Desa” (Greetz), dengan lapisan yang amat lemah dan tipis di antara kedua kutubnya. Di sampan itu, pengambil operan beberapa unsur kebudayaan Barat juga mempunyai dampak yang tak dapat dipandang remeh. Abad ke-19 ditandai oleh semakin banyaknya priyayi muda yang menikmati pendidikan Barat, dan di dalam kenyataan mampu meyerap kebudayaan Barat ke dalam diri mereka.14

13 14

Ibid., hlm. 38. Ibid., hlm. 37-39.


10

Soekarno mengatakan, bahwa puncak penderitaan bangsa Indonesia adalah perang dengan segala akibatnya, yakni kemiskinan dan kemelaratan. Pada tanggal 1 Maret 1945 pemerintah Jepang meresmikan terbentuknya Badan Penyelidik Usahausaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas dari badan tersebut, adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi-segi politik, ekonomi, tata pemerintahan dan lain-lain, yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka.15Melihat dari latar belakang Indonesia pada masa tradisional, Soekarno berusaha memahami dan menggali Pancasila. Gagasan Pancasila disampaikan pertama kali oleh Soekarno di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945. Hari-hari sebelum tanggal 1 Juni 1945, telah terjadi perdebatan yang tajam, mencerminkan perbedaan pendapat di antara golongan sesama anggota BPUPKI yang berjumlah lebih dari 60 orang.16 Namun perdebatan-perdebatan tersebut berubah, setelah Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya yaitu “Pancasila Dasar Negara Indonesia Merdeka”. Semua perdebatan tersebut seolah menemukan alurnya, dan seperti kelahirannya, dasar negara Indonesia merdeka itu telah melalui 15

A.M.W. Pranarka, Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila, Jakarta : Yayasan Proklamasi Centre For Strategic and Internasional Studies, 1985, hlm. 25. 16 Saafroedin Bahar et.al., Risalah Sidang Badan Peyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, hlm. xxv-xxvi.


11

perdebatan sesama anggota BPUPKI. Soekarno juga mengharapkan agar dalam badan perwakilan Indonesia merdeka kelak, demi terciptanya undang-undang yang mencerminkan hati nurani rakyat dengan tak terkecuali. Dasar negara Indonesia, yakni Pancasila tidak pernah menolak perbedaan pendapat, suku, agama, status sosial. Tetapi perbedaan-perbedaan yang beraneka ragam tersebut sebaliknya melebur menjadi satu dalam ikatan persatuan sebagai cermin kepribadian bangsa, yaitu musyawarah mufakat “Bhinneka Tunggal Ika”.17 Pemikiran Soekarno tentang Pancasila, tidak lepas dari pengaruh pergerakan politik yang telah ada dalam jiwanya. Terutama sejak ia tinggal di rumah pemimpin nasionalis Tjokroaminoto saat Soekarno bersekolah di HBS di Surabaya. Pendidikan yang ia jalani selama bertahun-tahun ini, sebagian besar adalah pendidikan Belanda dan Barat. Di sekolah HBS inilah, sebagai seorang pelajar Belanda dan di rumah yang ditumpanginya tersebut ia mulai berkenalan dengan paham nasionalisme. Paham yang mulai bersemi dan yang berlindung di bawah sayap Marxisme Barat, memiliki ciri suatu ideologi kebebasan.18 Pengaruh nasionalisme dalam diri Soekarno terus berkembang sampai ia menjadi mahasiswa di Bandung, ia semakin gencar menentang kolonialisme dan imperealisme yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut membuat pemerintah kolonial risau tatkala Soekarno mendirikan partai politik yang dianggap bertujuan untuk merobohkan 17

Soekarno, Pancasila Sebagai Dasar Negara, Jakarta : Inti Idayu Press-Yayasan Pendidikan Soekarno, 1984, hlm. V. 18 Lambert Giebels, Soekarno Biografi 1901-1950, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001, hlm. 21.


12

pemerintahan Hindia-Belanda. Soekarno menjelma menjadi seorang pemimpin yang ditakuti sekaligus disegani. Pemikiran-pemikiran dan pidato yang ia miliki dituangkan dengan tajam dan luas mengenai keadaan politik internasional dan masyarakat Indonesia dibawah penjajahan asing.19 Masuknya pemikiran Barat ke Indonesia, telah memberikan dampak yang begitu hebat, di mana munculnya gerakan kebangkitan nasional ditandai oleh berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. BU menghendaki pendidikan rakyat, sehingga dapat terangkatlah harkat, derajat dan martabatnya.20 Berawal dari pergerakan Budi Utomo inilah, kemudian bermunculan berbagai organisasi lainnya yang memiliki semangat perjuangan bagi perbaikan nasib bangsa Indonesia. Lahirnya Pancasila, adalah buah pemikiran yang luar biasa dari seorang Soekarno. Pemikiran Soekarno mencapai puncaknya pada tahun 1945, ketika ia mengemukakan gagasan tentang dasar Negara di depan sidang umum BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno telah berjasa besar atas terciptanya dasar negara Pancasila yang masih kita digunakan hingga saat ini. Di mana perumusuan tersebut bertujuan untuk membawa bangsa Indonesia pada arah yang lebih baik. Pancasila menjadi satu-kesatuan dan paham kebangsaan yang mengacu pada perasaan, sikap

19

Soekarno, Indonesia Menggugat, Jakarta: Penerbit S.K.Seno, 1951, hlm. 1. G. Moedjanto, Dari Pembentukan Pax Neerlandica sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma, 2003 , hlm. 73-76.

20


13

mental cinta tanah air, bangsa dan negara serta kesediaan berkorban demi kepentingan kesejahteraan seluruh masyarakatnya.21 Paham kebangsaan telah dihayati dan diresapi oleh rakyat Indonesia selama proses pergerakan kebangsaan untuk mencapai kemerdekaan. Secara konkrit dituangkan sebagai landasan idiil Pancasila dalam landasan konstitusional UUD 1945, dengan Pancasilanya merupakan kesatuan tak terpisahkan. Pancasila merangkum sejelas-jelasnya seluruh subtansi, isi dan esensi dari paham kebangsaan Indonesia. Jika bangsa Indonesia tidak mengacu pada Pancasila dan UUD 1945, merupakan suatu tindakan ahistoris yang mengarah kepada bentuk penyimpangan.22 Pancasila bagi bangsa Indonesia mengandung berbagai pengertian, antara lain sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi nasional disatu pihak juga sebagai dasar negara Indonesia. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa Pancasila, selain merupakan konsep kultural juga merupakan konsep politik serta konsep hukum.23

21

Sejarah Lahirnya Pancasila, Jakarta : Yayasan Pembela Tanah Air (YAPETA), 1995, hlm. 3. Ibid 23 Pariata Westra, Pancasila Dalam Empat Pilar Utama Negara-Bangsa Edisi I, Yogyakarta : Pusat Dokumentasi Kepustakaan Balai Pembina Administrasi dan Manajemen, 2011, hlm. 1. 22


14

B. Permasalahan Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut: 1. Apa latar belakangnya dan bagaimana lahirnya Pancasila sebagai dasar falsafah negara? 2. Apa latar belakangnya dan bagaimana pemikiran Soekarno tentang dasar negara Pancasila? 3. Problem kenegaraan apa saja yang dikemukakan oleh Soekarno dan bagaimana penyelesainnya? Pada persoalan yang pertama antara lain akan dijelaskan tentang latar belakang Pancasila sebagai dasar falsafah negara, yang di sampaikan Soekarno pada sidang umum Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pengesahan dasar falsafah negara dan UUD dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada persoalan kedua akan dijelaskan pemikiran Soekarno tentang dasar negara Pancasila, yaitu kebangsaan sebagai sila pertama dan Internasionalisme atau perikemanusiaan sebagai sila kedua, mufakat demokrasi sebagai sila ketiga, sila kesejahteraan sosial, dan Ke-Tuhanan sebagai sila keempat dan kelima.


15

Pada permasalahan ketiga akan di jelaskan tentang problem kenegaraan yang dikemukakan oleh Soekarno dan penyelesaiannya tentang dasar negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan dan wilayah negara. C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan ini adalah : 1. Untuk menjelaskan apa latar belakangnya dan bagaimana lahirnya Pancasila sebagai dasar falsafah negara. 2. Untuk menjelaskan apa latar belakangnya dan bagaimana pemikiran Soekarno tentang dasar negara Pancasila. 3. Untuk menjelaskan problem kenegaraan apa saja yang dikemukakan oleh Soekarno dan bagaimana penyelesainnya. 2. Manfaat Penelitian Manfaat dari penulisan ini adalah: a. Bagi Penulis Penulisan ini menjadi suatu makna yang berharga bagi penulis, dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Pancasila. Hal tersebut sangat berguna sebagai pembelajaran dan wawasan penulis supaya mampu mengimplementasikan Pancasila dengan baik sebagai pandangan hidup bangsa.


16

b. Bagi Universitas Sanata Dharma Penulisan skripsi ini, diharapkan melaksanakan salah satu Tri Dharma perguruan tinggi, yakni bidang penelitian, skripsi ini diharapkan dapat menambah kekayaan khasanah pustaka sejarah sebagai bahan bacaan yang berguna bagi pembeljaran sejarah, khususnya mengenai Sejarah pemikiran Soekarno tentang Pancasila 1916-1945.

c. Bagi Prodi Pendidikan Sejarah Skripsi ini diharapkan mampu menarik minat mahasiswa pendidikan Sejarah untuk mempelajari lebih dalam mengenai sejarah pemikiran Soekarno tentang dasar negara Pancasila 1916-1945. Hal tersebut dimaksudkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa. D. Tinjauan Pustaka Sumber sejarah pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau dengan pancaindera yang lain atau dengan alat-alat mekanik seperti telepon dan lain-lain untuk mengetahui suatu peristiwa. 24 Sumber primer itu tidak perlu asli (asli yang dimaksud di sini adalah bahwa dari sumber yang ada dalam peristiwa tersebut) tetapi sumber primer itu hanya harus asli dalam artian kesaksiannya tidak berasal dari sumber lain, melainkan berasal dari sumber

24

Louis Gottchalk, Mengerti Sejarah, Jakarta : UI Pres, 1969, hlm. 35.


17

pertama. Dengan demikian sumber primer harus dihasilkan oleh seseorang yang sejaman dengan peristiwa yang dikisahkan.25 Adapun sumber yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah berupa sumber tertulis yang diperoleh melalui buku-buku dan surat kabar. Buku-buku dan surat kabar yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)26. Buku yang diterbitkan oleh Sekretariat Republik Indonesia ini, memaparkan tentang awal BPUPKI dibentuk dan proses kerja BPUPKI sendiri. Dimana didalamnya terurai dengan jelas, tentang berlangsungnya sidang-sidang yang dilaksanakan oleh BPUPKI. Dalam sidang-sidang tersebut muncul perdebatan-perdebatan dari para penggagas dasar negara Pancasila hingga terbentuknya UUD 1945. Buku ini digunakan untuk membahas bab II, III dan IV. Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila27. Buku ini menguraikan mengenai sejarah perkembangan pemikiran tentang Pancasila sebagai ideologi, dasar negara dan sumber hukum. Pemikiraan-pemikiran tentang Pancasila mempunyai sejarah perkembangannya, di mana Pancasila merupakan hal yang fundamental bagi 25

Ibid., hlm. 35-36. Saafroedin Bahar., et.al., Risalah Sidang Badan Peyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995. 27 Buku ini merupakan disertasi yang ditulis oleh A.M.W. Pranarka, yang memberikan dokumentasi lengkap mengenai pemikiran dan pengkajian tentang Pancasila. Dan diterbitkan oleh Yayasan Proklamasi Centre For Strtegis and Internasional Studies Jakarta, pada tahun 1985. 26


18

Indonesia. Bagian Heuristik dalam buku ini mengungkapkan konteks sejarah dari sumber-sumber pemikiran mengenai Pancasila itu. Penggambaran sejarah perkembangan pemikiran mengenai Pancasila sebagai suatu Ideen Geschichte. Disini dikemukakan pendapat-pendapat dan latar belakang berbagai aliran yang ikut membentuk sejarah pemikiran Pancasila. Memuat suatu analisa kritis atas sejarah perkembangan pemikiran suatu ideologi Pancasila dalam eksistensi, esensi maupun operasionalisasi Pancasila. Buku ini digunakan untuk membahas bab II dan bab III. mengenai Pancasila disampaikan dalam sidang umum BPUPKI dan perdebatanperdebatan penganut ideologi yang berbeda-beda. Pancasila Sebagai Dasar Negara28, buku yang diterbitkan oleh Inti Idayu Press. Buku ini mengupas tentang bagaimana sosok Soekarno sebagai penggali Pancasila. Soekarno percaya bahwa Pancasila merupakan dasar negara republik Indonesia yang mampu menjadi alat pemersatu bangsa. Pemikiran Soekarno dipengaruhi oleh wawasan barat, dimana ia membandingkan perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai suatu kemerdekaan. Soekarno menguraikan mengapa ia menggali Pancasila sebagai dasar negara dan juga tentang arti, inti dari sila-sila yang terdapat dalam Pancasila itu sendiri. Buku ini digunakan untuk membahas bab III, tentang penjelasan Soekarno tentang Pancasila, yang bukanlah hasil renungan

28

Buku ini merupakan kumpulan kursus tentang Pancasila oleh presiden Soekarno di Istana Negara, Jakarta pada tanggal 26 Mei, 5 Juni, 16 Juni, 22 Juli, dan 3 September 1958. Serta kuliah umum pada seminar Pancasila di Yogyakarta tanggal 21 Februari 1959 dan pidato lahirnya Pancasila 1 Juni 1945.


19

semalam saja. Tetapi pikiran tersebut telah dipersembahkan Soekarno sejak bertahun-tahun lamanya. Uraian Pancasila di Lengkapi dengan Dokumen Lahirnya Pancasila 1 Juni 194529, buku yang diterbitkan oleh MUTIARA. Dalam buku ini dipaparkan lampiran notulen sidang-sidang Panitia Lima saat merancang dan merumuskan pengertian-pengertian Pancasila dalam uraian Pancasila tersebut. Dimana Panitia Lima merupakan bekas panitia Sembilan yang menandatangani perumusan pembukaan UUD 1945. Buku ini digunakan untuk membahas bab III, dimana pada waktu merancang UUD 1945 dapat dilihat tujuan negara Indonesia yang dilihat dari struktur masyarakt asli, yang tidak lain ialah ciptaan kebudayaan Indonesia sendiri. Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia30. Buku ini merupakan kumpulan tiga uraian pokok-pokok persoalan tentang Pancasila. Berisi tentang Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia. Yang kedua, yaitu tentang pembukaan Undang-undang dasar 1945. Serta yang ketiga ialah berita pemikiran ilmiah tentang kemungkinan jalan keluar dari kesulitan mengenai Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia. Buku ini di gunakan untuk

29

Buku ini adalah turunan dari naskah asli uraian Pancasila yang ditandatangani para anggota Panitia Lima di Jakarta tanggal 18 Februari 1975 dan di Lugano, Swiss pada tanggal 18 Maret 1975, yang turunannya oleh Panitia Lima disampaikan pula kepada presiden Soeharto dengan sebuah delegasi yang dipimpin oleh Jendral Soerono pada tanggal 23 Juni 1975. 30 Buku ini merupakan pidato pada promosi Honoris Causa dalam Ilmu hukum, yang dilakukan oleh senat Universitas negeri Gajah Mada terhadap Ir. Soekarno.


20

membahasa bab II, tentang analisa pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang umum BPUPKI, Pancasila sebagai falsafah Negara. Tjamkan Pantja Sila! Pantjasila Dasar Falsafah Negara31. Buku ini merupakan pidato-pidato mengenai Pancasila yang di sampaikan oleh Soekarno. Berisikan pemikiran/gagasan yang di sampaikan Soekarno pada sidang umum BPUPKI. Serta makna setiap sila sebagai dasar falsafah Negara. Buku ini akan digunakan untuk membahasa bab II dan bab III. Dibawah Bendera Revolusi.32 Buku ini menguraikan dengan jelas isi dari hasil pemikiran Soekarno yang dituangkan dalam tulisan-tulisan, yang banyak dipengaruhi oleh pemikir/tokoh-tokoh dunia untuk memimpikan dan menciptakan Indonesia yang merdeka selama menjadi mahasiswa dan kapan ia mulai terjun ke panggung politik, kemudian muncul sebagai seorang pemimpin. Buku ini digunakan untuk membahas bab II dan bab III, mengenai sejarah pemikiran Soekarno dalam setiap tahap kehidupannya, hingga mampu menggali Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kepada Bangsaku Karya-karya Lengkap Bung Karno Pada Tahun 1926195733. Buku ini sama persis isinya dengan buku Dibawah Bendera Revolusi. Dimana isinya merupakan tulisan-tulisan Soekarno yang memiliki pemikiran luar 31

Departemen Penerangan, Tjamkan Pantja Sila! Pantjasila Dasar Falsafah Negara, Jakarta: Pradnja Paramita,1964. 32 Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi, Jakarta : Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi jilid I, 1965. 33

Soekarno, Kepada Bangsaku Karya-karya Lengkap Bung Karno Pada Tahun 1926-1957, Jakarta: Panitia Pembina Djiwa Revolusi.


21

biasa dalam menyikapi segala persoalan dan kejadian di Indonesia pada saat itu, Soekarno maju ke panggung politik untuk memperjuangkan bangsanya agar dapat meraih kemerdekaan dan lepas dari penjajah. Buku ini digunakan untuk membahas bab III. Indonesia Menggugat.34 Buku ini berisi pembelaan Soekarno dimuka hakim kolonial pada tahun 1930. Sebagai seorang pemimpin partai politik PNI, ia dituduh memimpin suatu partai politik dengan tujuan untuk merobohkan dengan kekerasan pemerintah Hidia-Belanda yang berkuasa pada waktu itu. Pada akhirnya Soekarno dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Buku ini digunakan untuk membahas bab III, saat Soekarno tengah menentang imperialisme dan kapitalisme. Bung Karno Putera Fajar,35 buku yang diterbitkan oleh Gunung Agung Jakarta pada tahun 1966. Buku ini menguraikan tentang siapa sosok Soekarno, siapa saja tokohtokoh

yang

sangat

mempengaruhi

pemikiran-pemikirannya,

cita-cita

dan

perjuangannya dalam meraih kemerdekaan. Hingga Soekarno dikenal sebagai tokoh dunia yang berpengaruh. Buku ini digunakan untuk membahas bab II dan III tentang latar belakang lahirnya pemikiran sila-sila Pancasila. Sari Pandangan Sarjana-sarjana Tatanegara Seluruh Dunia dari Sokrates hingga Ir. Soekarno.36 Buku ini berisi himpunan dan uraian-uraian beberapa sarjana 34

Soekarno, Indonesia Menggugat, Jakarta : S.K. Seno, 1951. Solichin Salam, Bung Karno Putera Fajar, Jakarta: Gunung Agung, 1966. 36 Mr. Soenarko, Sari Pandangan Sarjana-sarjana Tatanegara Seluruh Dunia dari Sokrates hingga Ir. Soekarno, Jakarta: N.V.Hidup, 1951. 35


22

tatanegara. Buku ini membantu mengemukakan beberapa sari pandangan para ahli ketatanegaraan yang umumnya telah diakui dan berjasa dalam menyumbangkan pikiran-pikirannya mengenai kenegaraan. Buku ini akan digunakan untuk membahas bab IV. Hukum Tatanegara Sistem Pemerintahan Negara. 37 Buku ini menjelaskan tentang sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan serta bentuk-bentuk Negara. Buku ini akan digunakan untuk membahas bab IV. E. Kajian Teori Heurmeneutika, kata heurmeneutika adalah terjemahan dari bahasa Inggris hermeneutics. Kata terakhir ini berasal dari kata kerja Yunani hermeneuo yang berarti mengungkapkan pikiran-pikiran seseorang dalam kata-kata. Ketiga pengertian ini sebenarnya juga menerjemahkan dan juga bertindak sebagai penafsiran. Pemikiran-pemikiran tersebut sebenarnya hendak mengungkapkan bahwa hermeuneutika merupakan untuk beralih usaha dari sesuatu yang relatif gelap kesesuatu yang lebih terang. Dalam pengertian pertama hermeuneutika dipahami sebagai peralihan dari suatu yang relatif abstrak dan gelap, yakni pikiranpikiran kedalam bentuk ungkapan-ungkapan yang jelas, yaitu dalam bentuk bahasa. Pemadatan pemikiran dalam bahasa sudah merupakan penafsiran. Dalam pengertian kedua, “menerjemahkan”, terdapat usaha mengalihkan diri dari bahasa asing yang maknanya gelap bagi kita sendiri yang maknanya jelas. Dalam pengertian ketiga, 37

Soehino, Hukum Tatanegara Sistem Pemerintahan Negara,Yogyakarta: Liberty, 1993.


23

pada waktu seseorang sedang menafsirkan sesuatu, ia melewati suatu ungkapan pikiran yang kurang jelas, bentuk pemikiran yang kurang jelas diubah menjadi bentuk pemikiran yang lebih jelas, hal itulah yang disebut menafsirkan. Di masa lampau hermeuneutika memiliki arti yang luas, yaitu sejumlah pedoman untuk pemahaman teks-teks yang bersifat otoritatif, seperti: dogma dan kitab suci. Hermeuneutika atau penafsiran adalah ciri khas manusia, karena manusia tak dapat dibebaskan dari kecenderungan dasarnya untuk member makna.38 Pemikiran, erat kaitannya dengan situasi yang mengalami proses perluasan diri dari individu yang merupakan contoh khas dari penyingkapan setiap macam pengetahuan yang ditentukan secara situasional. Setiap macam pengetahuan dapat dipahami hanya dengan metode penafsiran, dan tahap-tahap pemahaman itu terproses pada klarifikasi individu. Sesuai dengan kenyataan, bahwa klarifikasi diri itu memungkinkan perluasan pengetahuan. Penekanan ini membuat sebuah pembedaan yang jelas apakah seorang individu menyadari dorongan-dorongan untuk mencirikan pemikiran dan pandangannya.39 Pemikiran memunculkan gagasan yang mampu menafsirkan kembali masa lampau dalam terang pengalamanpengalaman pokoknya.40 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide/gagasan adalah rancangan yang tersusun di pikiran, artinya sama dengan cita-cita. Selama gagasan 38

F. Budi Hardiman, Hermeneutik: Apa itu?, Yogyakarta: Basis Vol. XL, No. 1-12,1991, hlm. 3-4. Mannheim Karl, Ideologi dan Utopia Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, Yogyakarta:Kanisius, 1991, hlm. 51-52. 40 Ibid., hlm. 231. 39


24

belum dituangkan menjadi suatu konsep dengan tulisan maupun gambar yang nyata, maka gagasan masih berada di dalam pikiran.41 Filsafat dan pandangan hidup, Pancasila dapat dipandang sebagai dalildalil filsafat atau sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dalil-dalil filsafat merumuskan manusia dalam semesta-realitas, jadi merupakan Weltanschauung. Pancasila sebagai dasar negara pada konkretnya adalah negara yang berdasarkan Pancasila.42 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat sendiri memiliki pengertian: pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada sebab akal dan hukumnya.43 Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup, adalah manusia mementingkan pengertian dalam mengutamakan pandangan yang hendak diketahui kebenarannya. Manusia berpikir tentang realitasnya sendiri. Dengan demikian, pengertiannya abstrak (ialah filsafat) beralih menjadi pandangan atau lebih baik: pendirian hidup.44 Ideologi dan tujuan ideologi istilah ideologi berasal dari kata Yunani (Greek) eidos dan logos. Eidos yang berasal dari kata kerja mempunyai arti melihat, memandang, berarti gambaran pandangan. Karena memikir itu juga mirip dengan memandang, maka eidos juga berarti pikiran (idea). Logos disini berubah menjadi 41

http://id.wikipedia.org/wiki/Gagasan, diakses pada tgl 18/10/2012 A. Sudiarja, SJ (Koord), Karya Lengkap Driyarkara (Menalar Dasar Negara Indonesia Telaah Filsafat Pancasila), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 854-855. 43 Hasan Alwi (Red), Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm. 317. 44 A. Sudiarja, SJ (Koord), op.cit., hlm. 855. 42


25

logia, berarti kata, pengertian, ucapan. Logi berarti pengertian atau ilmu pengetahuan, namun dalam istilah ideologi, kata logi tidak menunjuk ilmu pengetahuan. Ideologi adalah kesatuan idea-idea, kesatuan itu dimiliki dengan dan dalam logos atau pengertian. Dengan ini tampaklah bahwa ideologi kita dipandang sebagai sesuatu yang baik, bahwa ideologi menjadi pengertian yang fundamental tentang realitas, bahwa ideologi adalah realitas dan ke realitas. Menurut Marxisme ideologi itu tidak obyektif, bahwa ideologi itu suatu kebohongan. Tetapi mengapa ideologi-ideologi itu dianut?

Menurut Marxisme ideologi dianut karena

menguntungkan. Misalnya, karena vested interest. Misalnya mitos-mitos yang dikarang untuk mempertahankan kedudukan kaum bangsawan sampai-sampai orang berani mengatakan bahwa asal-usul rajanya adalah dari kedewaan. Menurut pandangan dari kaum Marxis, banyak ideologi berasal dari kaum kapitalis dan untuk kepentingan kapitalis. Ideologi itu berarti kompleks dan merupakan satu-kesatuan yang fundamental. Untuk menerapkan pikiran tersebut pada Pancasila, baiklah kita melihat bahwa Pancasila merupakan ideologi negara, yang artinya ideologi yang menjadi dasar hidup kenegaraan.45 Ideologi merupakan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Sedangkan ideologi

politik

merupakan

sistem

45

Ibid, hlm. 911-923.

kepercayaan

yang

menerangkan

dan


26

membenarkan suatu tatanan politik yang ada atau yang dicita-citakan dan memberikan strategi berupa prosedur, rancangan, instruksi, serta program untuk mencapainya.46 Tujuan utama dibalik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak (tidak hanya sekadar pembentukan ide) yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit.47 Dasar kebangsaan pada tahun 1882 Ernest Renan telah mengemukakan pendapatnya tentang paham “bangsa”. Bangsa menurutnya adalah suatu nyawa, suatu azas-akal, yang terdiri dari dua hal: pertama-tama rakyat itu dulunya harus bersama-sama menjalani suatu riwayat. Kedua, rakyat itu sekarang harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Bukan berdasarkan jenis ras, bahasa, agama, persamaan tubuh, dan bukan pula batas-batas negeri yang menjadikan “bangsa” itu. Sedangkan menurut Otto Bauer yang juga mempelajari soal bangsa, menurutnya bangsa adalah suatu persatuan perangai yang terjadi dari persatuan hal-ikhwal yang telah dijalani oleh rakyat itu.48

46

Ibid, hlm. 417. http://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi, diakses pada tgl 5 Juni 2012 48 Soekarno, Kepada Bangsaku Karya-karya Lengkap Bung Karno Pada Tahun 1926-1957 (Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme), Jakarta: Panitia Pembina Djiwa Revolusi, hlm 12; Di bawah Bendera Revolusi Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1963, hlm 3. 47


27

Nasionalisme-Internasionalisme atau perikemanusiaan: nasionalisme dapat disebut semacam etno-sentrisme atau pandangan yang berpusat pada bangsanya. Gejala seperti semangat nasional, kebanggaan nasional dan patriotisme. Hal tersebut terdapat pada semua bangsa, sebagai suatu gejala umum untuk mensolidarisasikan diri dengan suatu kelompok yang senasib. Kata nasionalisme mencakup dua arti: a) Dalam arti nasionalistis, dimaksudkan suatu sikap yang keterlaluan, sempit dan sombong. Sikap kurang dewasa ini tidak menghargai orang dan bangsa lain seperti semestinya. b) Nasionalisme (nasionale Staat) dapat juga menandakan sikap nasional yang positif, yakni mempertahankan kemerdekaan dan harga diri bangsa dan sekaligus menghormati bangsa lain. Inilah kebangsaan yang luas pandangannya serta dewasa dan adil. Nasionalisme yang seperti ini sangat berguna untuk membina rasa persatuan antara penduduk negara yang heterogen (karena perbedaan suku, agama, asal-usul, misalnya dalam negara emigrasi seperti Australia). Hal tersebut berfungsi untuk membina rasa identitas dan kebarsamaan dalam negara serta bermanfaat pula untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperoleh.49

49

A. Heuken SJ, et all., Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila Jilid III, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Karya, 1983, hlm. 218-219.


28

Menurut P.J. Suwarno pengertian kebangsaan itu sendiri sangat kompleks dan berubah-ubah setiap saat.50 Nasionalisme sendiri muncul pada abad ke-18 dalam suasana liberalisme diantara bangsa-bangsa Eropa yang merasa perlu menekankan identitas dan kesamaan derajatnya dengan Inggris dan Perancis yang pada saat itu merupakan negara yang paling maju.51 Pada saat itu di Inggris perkembangan industri sudah mendorong kelas menengah dan kelas bangsawan yang menjadi penasehat di Parliamentum menjadi kuat terhadap raja, sehingga akhirnya menghasilkan revolusi agung (glorious revolution 1688) yang memperkuat kedudukan Parliamentum dengan partai Whig yang mendapat dukungan secara umum. Sehingga dapat dikatakan dari sinilah nasio dan nasionalisme Inggris muncul. Nasionalisme Inggris berkembang bersamaan dengan perkembangan indusri di Inggris, yang disebut Jingoisme dan menjelma menjadi imperialism yang kapitalistik menguasai daerah-daerah Asia, Amerika, Australia, dan Afrika. Nasionalisme Inggris ini kemudian berkembang menjadi demokratisme yang menuntut perluasan perwakilan dalam Parliamentum.52 Nasionalisme “murni” di Indonesia (yang tidak merupakan bagian dari ideologi lain, mis. Keagamaan atau Marxisme), mungkin lahir diantara kelompokkelompok mahasiswa Indonesia (kaum intelektual) pada tahun 20-an. Mereka 50

P. J. Suwarno, Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah (Kumpulan Karangan Ilmiah), Seri XX (Bulan Agustus 1993-Juni 1994) (Nasio dan Nasionalisme), Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fak. Sastra dan Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma, 1994, hlm. 1. 51 A. Heuken SJ, et all, loc. cit. 52 P. J. Suwarno, 1994, op. cit., hlm. 2-3.


29

menyadari bahwa Islamisme dan Marxisme tidak akan mampu menggerakkan seluruh rakyat untuk membebaskan diri dari penjajahan.53 Dengan memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh dari bangku sekolah modern yang didirikan oleh pemerintah Belanda, kaum intelektual Indonesia sadar, bahwa bangsa bangsanya telah kehilangan hak-haknya. Kesadaran itu terus berkembang dan muncullah usaha emansipasi dalam bentuk gerakan budaya Budi Utomo, gerakan sosial religius Sarekat Islam, gerakan nasionalistik Indische Partij, PNI dan sebagainya.54 Internasionalisme merupakan suatu kebanggaan dalam mendirikan negara Indonesia merdeka yang menuju pula pada kekeluargaan bangsa-bangsa. Internasionalisme disini berbeda dengan Chauvinisme, yang menyombongkan negerinya sendiri dan menghina bangsa-bangsa lain. Chauvinisme merupakan rasa nasionalisme yang berlebih-lebihan dengan mudah akan meningkat pada rasialisme dan menyempitkan cakrawala sesorang atau bahkan suatu bangsa. “Rasa gila bangsa” ini menjelma dalam penghinaan dan kebencian terhadap bangsa lain dan terlalu mengutamakan darah/nation sendiri.55 Mufakat dan demokrasi mufakat berarti, setuju seiya sekata , sepakat dan tidak ada satu orang pun yang menolak sebuah usul itu. Persetujuan kata sepakat

53

A. Heuken SJ, et all, op. cit., hlm. 221. P. J. Suwarno,1994, hlm. 6. 55 Ibid., hlm. 158. 54


30

telah tercapai antara kedua belah pihak.56 Musyawarah berasal dari kata Syawara yaitu berasal dari Bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata Negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan “syuro”, “rembug desa”, “kerapatan nagari” bahkan “demokrasi”. Kewajiban musyawarah hanya untuk urusan keduniawian. Jadi musyawarah adalah merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian.57 Demokrasi dan Kebebasan, istilah demokrasi secara umum berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” artinya rakyat dan “kratia” artinya pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat atau pemerintahan oleh mereka yang diperintah. Pola ini tidak hanya dipakai dalam negara saja, tetapi juga dalam perkumpulan organisasi biasa. Demokrasi merupakan pola pemerintahan dalam mana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah atau mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewanang. Jadi dasar dari demokrasi atau 56

Hasan Alwi (Red), op.cit., hlm. 758.

57

http://id.wikipedia.org/wiki/Musyawarah ,diakses pada tgl 5 Juni 2012


31

kerakyatan ialah: bahwa semua manusia sebagai anggota masyarakat adalah bebas dan sama haknya (kedaulatan rakyat). Maka dasar dari demokrasi adalah konsensus bahwa setiap warganegara memiliki hak dan kewajiban dasar yang sama dan tidak boleh diganggu gugat, juga tidak boleh oleh kelompok mayoritas atau penguasa.58

Dalam pengertian demokrasi, termuat nilai-nilai hak asasi manusia, karena demokrasi dan hak-hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sebuah negara yang mengaku dirinya

demokratis

mestilah

mempraktekkan

dengan

konsisten

mengenai

penghormatan pada hak-hak asasi manusia, karena demokrasi tanpa penghormatan terhadap hak-hak asasi setiap anggota masyarakat, bukanlah demokrasi melainkan hanyalah fasisme atau negara totalitarian yang menindas. Demokrasi juga mengisyaratkan penghormatan yang setinggi-tingginya pada kedaulatan Rakyat.59 Kebebasan, merupakan suatu gagasan/konsep yang analog, artinya kebebasan direalisasikan secara fundamental berbeda menurut tingkat keberadaan (binatang, manusia, roh, Tuhan). Arti kebebasan dapat dirumuskan secara negatif dan positif:

a) Dalam arti negatif “berarti bebas dari”, misalnya bebas dari ikatan atau paksaan untuk bertindak yang mengikat/ memaksa itu dapat bersifat lahiriah atau materiil 58

59

A. Heuken SJ, et all, op.cit., hlm. 173-174. http://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme, diakses pada tgl 5 Juni 2012


32

(misalnya belenggu) atau dapat bersifat batiniah atau psikologis (mis. Ancaman berat). Kebebasan psikologis atau berkehendak mengatakan bahwa manusia mampu berkehendak seperti yang dikehendakinya. b) Dalam arti positif manusia adalah “bebas untuk” berbuat sesuatu dan khususnya “bebas untuk berbuat baik”. Kebebasan adalah suatu kemampuan positif, sehingga manusia dengan berbuat dan khususnya dengan berbuat baik (sekurangkurangnya dengan tidak berbuat jahat) merealisasikan diri menjadi orang yang baik. Jadi, kebebasan dapat kita rumuskan secara deskriptif sebagai kemampuan manusia untuk mengatur perilaku dan kehidupannya menurut kehendaknya sendiri tanpa dibatasi atau dihalangi.60

Kesejahteraan sosial, dalam UUD 1945 (pasal 33) bab XIV kesejahteraan sosial diuraikan dasar demokrasi ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama azas kekeluargaan dan bangun perusahaan yang sesuai dengan koperasi. Sebagai negara aktif berfungsi dalam bidang kemakmuran rakyat dan keadilan sosial, artinya tidak menyerahkannya kepada persaingan kekuatan dipasar bebas saja.61 Ke-Tuhanan merupakan sejarah istilah dan pengertian, pada suku-suku di kawasan nusantara pengakuan Ke-Tuhanan dalam bentuk yang berbeda-beda sudah terdapat pada zaman purbakala, lama sebelum agama Hidu, Buddha, Islam dan 60 61

A. Heuken SJ, et all, op.cit., hlm. 244-245. Ibid., hlm. 19.


33

Kristen menginjak bumi Indonesia. Beraneka nama digunakan untuk menyebut Yang Mahatinggi, misalnya Ompu Tuan Mula Jadi Na Bolon atau Debata (di Sumatra, Batak), Sang Hyang Widhi Wasa (di Bali) atau Puang Matna dan To Kantanan (di Sulawesi, Toraja). Menurut penyelidikan W. Schmidt (Wina), seorang antropolog terkenal, paham Ke-Tuhanan sudah terdapat pada zaman yang paling kuno. Maka, tepatlah bahwa Ke-Tuhanan digali dari khazanah keagamaan bangsa kita yang paling tua. Agama dan kepercayaan, sebagai perwujudan Ke-Tuhanan sangat erat barkaitan dengan nilai-nilai dan pandangan kehidupan kemasyarakatan seluruhnya.62 Politik, dalam pengertian Yunani merupakan aktivitas membangun kebijakan publik diantara orang-orang merdeka. Muncul diluar batas-batas kekaisaran-kekaisaran awal, yaitu pertama kali di kota-kota Yunani kuno sekitar tahun 700- hingga 500 SM. Kata politik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti kota, atau negara kota yang kerap dipusatkan di lokasi yang strategis dan dilindungi oleh pasukan penjaga.63 Sedangkan arti politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah: pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau

62

Ibid., hlm. 24. Ensiklopedia Pemerintahan dan Kewarganegaraan Sistem dan Bentuk Pemerintahan di Dunia Jilid I, Jakarta : PT Lentera Abadi, 2010 , hlm. 11.

63


34

kenegaraan yang menyangkut dengan sistem pemerintahan, dasar pemerintahan menyangkut tindakan, kebijakan dan siasat.64 Pancasila, menurut ensiklopedi Politik dijelaskan, yaitu: Filsafat negara Republik Indonesia, berarti lima asas atau dasar negara. Kelima asas atau dasar itu ialah: Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kedaulatan rakyat, Kebangsaan, Keadilan sosial dan Perikemanusiaan.65 Pancasila, adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.66 Pancasila dasar negara Indonesia, sebagai dasar fundamental-foundation of state mencakup dan memancarkan suatu pola rangkaian sistem pemikiran, cita-cita dan keyakinan bulat yang saling berkaitan.67 Pancasila berasal dari khasanah sejarah bangsa Indonesia, jauh sebelum agama-agama besar mulai menyebarluas di bumi Indonesia. Pancasila sebagai satu kesatuan maupun lima silanya satu persatu berakar dalam hidup sosiobudaya bangsa. Pada hakikatnya menurut Soekarno Pancasila bukanlah dilahirkan tetapi timbul atau bangkit kembali.68

64

Hasan Alwi (Red), op.cit,. hlm. 886. Tatang Sastrawiria dan Haksan Wirasutisna, Ensiklopedia Politik, Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kem. P.P dan K., 1955, hlm. 222. 66 http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila, diakses pada tgl 5 Juni 2012 65

67

N.N. Ensiklopedi Nasional Jilid 12 1990. Jakarta: Cipta Adi Pustaka, hlm. 94.


35

Marhaenisme merupakan gabungan dari beraneka faham, menampung banyak aliran supaya dapat membentuk sebuah gerakan rakyat. Dicetuskan oleh Soekarno (1927) sebagai teori perjuangan revolusioner. Istilah Marhaen sendiri diambil dari nama seorang petani miskin dari desa Tjigereleng, Bandung.69 Marhaenisme juga berarti ideologi yang menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Walaupun sejatinya definisi ini pada masa sekarang telah berkembang dan dibahas dalam Marhaenisme Kekinian. Merupakan ideologi yang dikembangkan dari pemikiran Soekarno. Ajaran ini menggambarkan kehidupan rakyat kecil. Orang kecil yang dimaksud adalah petani dan buruh yang hidupnya selalu dalam cengkraman orang orang kaya dan penguasa. Marhaenisme pada esensinya sebuah ideologi perjuangan yang terbentuk dari Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa.70 Marxisme, adalah suatu kumpulan ajaran-ajaran yang menjadi dasar sosialisme dan komunisme abad ke-19 dan abad ke-20. Tujuan utama dari usaha Marx ialah menghapuskan kapitalisme, yang pada abad ke-19 sangat merugikan kaum proletar. Menurut Marxisme manusia bukan suatu pribadi yang bernilai karena ia manusia, yakni suatu mahkluk rohani yang mempunyai tujuan transenden.71 69 70

71

A. Heuken SJ, et all, Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila Jilid III, op.cit., hlm. 139-140. http://id.wikipedia.org/wiki/Marhaenisme, diakses pada tgl 5 Juni 2012 A. Heuken SJ, et all , op.cit., hlm. 142.


36

Imperealisme adalah, aliran politis yang bermaksud dan berusaha untuk memperluas daerah negara atau memperbesar pengaruh politik serta ekonominya. Dengan demikian, kaum imperealis mengurangi kemerdekaan bangsa-bangsa lain. Tersebarnya imeperalisme pada abad ke-19 memiliki hubungan erat dengan kapitalisme dan kolonialisme.72 Imperealisme juga berarti, suatu cita-cita dari suatu negara untuk meluaskan kekuasaannya atas negeri-negeri lain. Kekuasaan ini berupa politik, militer, atau ekonomi.73 Kolonialisme, adalah pengembangan kekuasaan sebuah negara atas wilayah dan manusia di luar batas negaranya, seringkali untuk mencari dominasi ekonomi dari sumber daya, tenaga kerja, dan pasar wilayah tersebut. Istilah ini juga menunjuk

kepada

suatu

himpunan

keyakinan

yang

digunakan

untuk

melegitimasikan atau mempromosikan sistem ini, terutama kepercayaan bahwa moral dari pengkoloni lebih hebat ketimbang yang dikolonikan. Pendukung dari kolonialisme berpendapat bahwa hukum kolonial menguntungkan negara yang dikolonikan dengan mengembangkan infrastruktur ekonomi dan politik yang dibutuhkan untuk pemodernisasian dan demokrasi.74 Bentuk kolonialiesme sendiri

72

Ibid., hlm. 138. Tatang Sastrawiria dan Haksan Wirasutisna, op.cit., hlm. 120. 74 http://id.wikipedia.org/wiki/Kolonialisme, diakses pada tgl 28/07/2012 73


37

sangat erat hubungannya dengan timbulnya kapitalisme.75 Kapitalisme sendiri digunakan untuk sistem ekonomi dan sistem sosial.76 F. Metode Penelitian 1. Metode Penelitian Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah, dengan melalui tahap-tahap berikut: a. Pengumpulan sumber (Heuristik) Bahan pustaka yang dijadikan sebagai sumber dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah : Risalah Sidang Badan Peyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Pancasila Sebagai Dasar Negara, Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia, Tjamkan Pantja Sila! Pantjasila Dasar Falsafah Negara, Uraian Pancasila di Lengkapi dengan Dokumen Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, Pantjasila Dasar Filsafat Negara, Dibawah Bendera Revolusi, Kepada Bangsaku Karya-karya Lengkap Bung Karno Pada Tahun 1926-1957, Indonesia Menggugat. 75 76

A. Heuken SJ, et all., op.cit., hlm. 54. Ibid., hlm. 213.


38

Sedangkan sumber sekunder diantaranya ialah: Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila, Soekarno Biografi 1901-1950, Bung Karno Putera Fajar, Mohammad Hatta Kumpulan Pidato II Dari tahun 1951-1979, Sari Pandangan Sarjana-sarjana Tatanegara Seluruh Dunia dari Sokrates hingga Ir. Soekarno, dan Hukum Tatanegara Sistem Pemerintahan Negara. b. Kritik Sumber (Verifikasi) Tahap selanjutnya ialah verifikasi, ialah pengujian terhadap data-data yang ada untuk mengetahui apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan keasliannya atau tidak. Tahap ini dibagi menjadi dua macam yaitu, otentisitas atau keaslian sumber (kritik ekstern), dan kredibilitas, atau bisa dipercaya (kritik intern).77 Kritik ekstern digunakan untuk membuktikan keaslian sumber yang akan digunakan. Kritik intern dilakukan untuk meneliti apakah sumber yang digunakan dapat dipercaya kebenarannya. Kritik intern ini dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber sehingga akan diperoleh fakta yang lebih baik, jelas dan lengkap.78 c. Interpretasi Interpretasi merupakan kelanjutan, setelah verifikasi. pada tahap ini penulis melakukan penafsiran atas fakta-fakta yang telah diuji dan menganalisis sumber agar dapat menghasilkan suatu peristiwa yang telah 77 78

Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta : Bentang Budaya, 2001, hlm. 101. Ibid., hlm. 102.


39

teruji kebenarannya. Tujuan dari interpretasi ialah untuk mengurangi unsur subjektifitas dalam penulisan sejarah. Interpretasi terdiri dari dua macam yaitu analisis yang berarti menguraikan dan sintesis yang berarti menyatukan.79 d. Penulisan (Historiografi) Tahap terakhir dari penelitian sejarah ialah penulisan sejarah. Penulisanan ini merekonstruksi kejadian di masa lampau berdasarkan atas fakta dan data dengan melalui suatu proses. Metode penulisan dalam skripsi ini ialah dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Metode sejarah deskriptif menekankan pada penemuan fakta-fakta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 80 2. Pendekatan Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan historis, yuridis dan politik. Pendekatan historis merupakan kenyataan (sosio-historis), terdapat kemungkinan untuk melacak hakikat obyekobyek dalam kenyataan itu atau dengan kata lain esensi atau hakikat obyek-

79 80

Ibid, hlm. 103. Mohammad Natsir, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 63.


40

obyek itu terletak di dalam sejarah.81 Pendekatan historis menggunakan sejarah reskonstruktif, digunakan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah dan kajian terhadap berbagai narasi sejarah yang telah ada untuk menemukan kebenaran. Selain itu sejarah reflektif, yang mempunyai pengertian sebagai pengambilan kesimpulan umum terhadap berbagai kajian sejarah pada aspek-aspek kehidupan yang berkembang. Pendekatan ini, digunakan untuk merekonstruksi pidato Soekarno dalam menggali dasar negara Pancasila yang telah dipikirkannya sejak ia menjadi mahasiswa di Bandung dan mulai terjun ke Panggung politik untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa proses sidang BPUPKI dan PPKI dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara dan UUD. Pendekatan politik digunakan untuk melihat keberanian Soekarno saat mendirikan PNI, sebagai awal dari kepemimpinannya dalam dunia politik kemudian terus berlanjut hingga ia menggali Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. G. Sistematika Penulisan Skripsi yang berjudul “Sejarah Pemikiran Soekarno Tentang Dasar Negara Pancasila 1916-1945” ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

81

Ankersmith, F.R., Refleksi tentang sejarah terjemahan Dick Hartoko. Jakarta :Gramedia, 1987, hlm. 210.


41

Bab I :

Berupa pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II :

Bab ini menjelaskan apa latar belakangnya dan bagaimana lahirnya Pancasila sebagai dasar falsafah negara

Bab III :

Bab ini menjelaskan apa latar belakangnya dan bagaimana sejarah pemikiran Soekarno tentang dasar negara Pancasila

Bab IV :

Bab ini menyajikan uraian mengenai Problem kenegaraan apa saja yang dikemukakan oleh Soekarno dan bagaimana penyelesainnya.

Bab V :

Bab ini berupa kesimpulan dari penulisan permasalahan yang diuraikan pada bab II, III dan IV.


BAB II LATAR BELAKANG LAHIRNYA PANCASILA SEBAGAI DASAR FALSAFAH NEGARA

A. Beberapa Kekuatan Aliran Dalam BPUPKI Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kaiso Kuniaki mengeluarkan sebuah kebijakan untuk memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dalam waktu dekat. Berita ini disambut baik oleh tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Oto Iskandardinata dan sebagainya. Sejak deklarasi Kaiso ini pemerintah pendudukan militer Jepang mulai mengakui realitas Indonesia. Disisi lain Jepang tidak bergerak dengan cepat memberikan kemerdekaan Indonesia. Hal ini karena Jepang berpandangan bahwa janji itu lebih berharga bagi kepentingan Jepang daripada perwujudannya. Kemudian pemerintah Jepang mengumumkan berdirinya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas BPUPKI adalah meneliti dan merumuskan kebijakan-kebijakan mengenai kelengkapan politik dan birokratik yang diperlukan oleh sebuah negara baru. BPUPKI ini beranggotan dari berbagai kelompok aliran yang ada di Indonesia. Tiap kelompok ini saling memperjuangkan ideologinya masing-masing dalam membentuk dasar negara Indonesia yang merdeka. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pendidikan yang didapat dari beberapa tokoh elit politik Indonesia. Disamping itu

42

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI 43

juga para elit politik Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang dari luar negeri.1 a. Perkembangan dan Pengaruh Pemikiran Dunia Banyak pemikiran yang membentuk perkembangan mengenai Pancasila. Pemikiran mengenai Pancasila terjadi pada abad ke XX, suasana pada waktu itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran barat yang memiliki sejarahnya sendiri di Indonesia. Alam pikiran barat tersebut telah memberikan sumbangan yang cukup besar bagi para anggota BPUPKI dan para pejuang bangsa lainnya. Alam pikiran Eropa atau barat yang modern pada saat itu masuk ke Indonesia dengan caranya sendiri. Sehingga sejarah pemikiran Pancasila dapat direalisasikan berdasarkan pengaruh alam pikiran Eropa dan disesuaikan dengan alam pikiran masyarakat Indonesia pada umumnya. 2 Aliran-aliran pemikiran Eropa yang ada di Indonesia pada saat itu menjadi latar belakang sejarah yang amat penting bagi perkembangan bangsa Indonesia dalam menentukan pemikiran dasar negara Pancasila. Perkembangan pemikiran Eropa tumbuh apad awal abad ke XX, kemudian menjadi mata rantai dari pertumbuhan kebudayaan Eropa modern. Kebudayaan Eropa modern diawali oleh gerakan Renaissance yang selanjutnya diikuti oleh gejolak-gejolak di dalam pemikiran pengetahuan, politik dan keagamaan. Pertumbuhan kebudayaan Eropa modern pada abad XIV melahirkan dua aliran 1

R. E. Elson., The Idea of Indonesia, Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2008 , hlm. 157. A.M.W. Pranarka, Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila, Jakarta : Yayasan Proklamasi Centre For Strategic and Internasional Studies, 1985, hlm. 261. 2


pemikiran utama Rasionalisme dan Emperisme. Pada akhirnya pada periode ini melahirkan pemikir-pemikir yang mempunyai pengaruh amat besar di dalam pandangan-pandangan mengenai hukum, negara dan masyarakat, seperti: Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau dll. Pertumbuhan rasionalisme dan emperisme, disertai dengan makin memudarnya suasana abad pertengahan. Sehingga menumbuhkan suatu gerakan yang dikenal dengan Aufklarung sebagai suatu gerakan kebudayaan yang berpangkal pada otonomi dan independensi pengetahuan manusia. Aufklarung percaya, bahwa pengetahuan manusia dapat membangun dunia dan masyarakatnya serta mampu menjadi sumber dari perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri. Pada masa Aufklarung bersamaan dengan perkembangan Rasionalisme dan Emperisme terkenal ajaran-ajaran besar yang terkenal, adalah manusia sebagai individu, hak-hak asasi, kebebasan, persamaan, kontrak sosial, republik, demokrasi, trias politika, konstitusi dan hukum kodrat. Pertumbuhan kebudayaan Eropa modern pada abad XIV melahirkan dua aliran pemikiran utama Rasionalisme dan Emperisme. Pada akhirnya pada periode ini melahirkan pemikir-pemikir yang mempunyai pengaruh amat besar di dalam pandangan-pandangan mengenai hukum, negara dan masyarakat, seperti: Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau dll. Pertumbuhan rasionalisme dan emperisme, disertai dengan makin memudarnya suasana abad pertengahan. Sehingga menumbuhkan suatu gerakan yang dikenal dengan Aufklarung sebagai suatu gerakan kebudayaan yang berpangkal


pada otonomi dan independensi pengetahuan manusia. Terjadinya revolusi Perancis pada akhir abad ke- XVIII sampai pada awal abad ke-XIX merupakan peristiwa yang sangat luas pengaruhnya, bukan saja bagi Eropa namun juga terhadap perkembangan di dunia. Konsep egalite, fraternite et liberte telah menjadi cikal-bakal mengenai perkembangan pemikiran politik, otonomi individu, hak-hak asasi, demokrasi, pembagian kekuasaan, republik dan konstitusi. Revolusi Perancis memiliki corak dasar anti-kerajaan dan antiklerikal mampu menumbuhkan gerakan nasionalisme di Eropa, merupakan perjuangan kearah hak-hak asasi, kemerdekaan, republik dan konstitusi. Munculnya Kapitalisme dan Liberalisme memacu pertumbuhan ekonomi serta melahirkan suatu Revolusi Industri yang terkait dengan modal, teknologi, pasar dan perdagangan. Dampak dari lahirnya Revolusi Industri sangatlah luas baik bagi kedudukan manusia di dalam masyarakat maupun di dalam pergaulan antar bangsa dan negara. Perkembangan Kapatalisme dan Liberalisme melahirkan pemikiran baru mengenai ekonomi, masyarakat, hukum dan negara. Berkembangnya sosialisme, di mana Marxisme menjadi aliranran utama bagi tumbuhnya sifat radikal dan agresif. Pada akhirnya seluruh pertumbuhan dan perkembangan tersebut menyebabkan adanya suatu ikatan yang semakin erat satu sama lain, diantaranya ideologi, politik dan


ekonomi. Perkembangan tersebut juga memacu tumbuhnya kekuatan dan kekuasaan di Eropa, yaitu kolonialisme dan imperealisme.3 b. Masuknya Pemikiran Barat ke Indonesia Masuk dan tumbuhnya kekuasaan Barat di Indonesia, sesungguhnya telah dimulai sejak kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di Malaka. Hal ini dapat kita lihat dalam agama dan perdagangan. Masyarakat Indonesia melakukan interaksi sosial dalam perdagangan, dan agama nasrani pun perlahan-lahan mulai dikenalkan di Indonesia. Lambat laun pemikiranpemikiran Eropa benar-benar masuk di Indonesia, terutama saat Belanda sudah menjajah Indonesia. Banyak orang-orang Indonesia yang diberikan kesempatan belajar dan menempuh pendidikan di Eropa seperti Mohammad Hatta, Suttan Syahrir, Ahmad Soebardjo, Darmawan Mangoenkoesoemo dll. Orang-orang Indonesia tersebut mulai berkenalan dengan elemen-elemen ideologi Aufklarung, sebagai suatu ideologi sekuler (bukan keagamaan) yang terkait erat pertumbuhannya dengan perkembangan rasionalisme, emperisme, idealism dan positivisme. Rasionalisme merupakan, aliran anggapan atau teori filsafat yang menjunjung tinggi hasil pemikiran manusia tanpa memperdulikan pengalaman pribadi, fakta dan data empiris. Berdasarkan pemikiran ini, bahwa pengetahuan manusia terbentuk dan terjadi dari akal serta rasio.4 Empirisme, yaitu aliran 3 4

Ibid., hlm. 263-271. Ensiklopedi Nasional Jilid 14, Jakarta : Cipta Adi Pustaka, 1990, hlm. 102.


filsafat yang menitikberatkan pada pengalaman inderawi sebagai sumber utama, asal-usul atau batasan pengenalan maupun pengetahuan manusia.5 Idealisme, biasa diterapkan pada suatu sistem atau ajaran yang beranggapan bahwa prinsip atau dasar segala sesuatu adalah sesuatu yang terlihat, dalam arti luas idealisme adalah pandangan praktis dan teoritis yang menekankan pikiran pada jiwa, roh atau hidup.6 Positivisme, yaitu paham yang membatasi pengetahuan manusia hanya pada hal-hal yang dapat diperoleh secara ilmiah.7 Ajaran-ajaran tentang hak-hak asasi manusia, kemerdekaan, persamaan demokrasi, republik, hukum, negara dan konstitusi. Mereka banyak mengenal ajaran-ajaran dari para pemikir-pemiran terkemuka di dunia. Masuknya perkembangan pemikiran Eropa ke Indonesia memiliki peranan yang sangat penting, karena orang-orang Indonesia bisa mengenal dan mempelajari perkembangan pemikiran yang terjadi di Eropa. Akan tetapi, sesungguhnya pengaruh Barat masuk ke Indonesia bukan sebagai suatu masyarakat yang masih kosong. Bahwa sebelum pemikiran Barat tersebut mempengaruhi perkembangan pemikiran di Indonesia, agama Hindu, Buddha dan Islam yang lebih dulu berkembang dan mempengaruhi alam pikiran Indonesia. Terutama Hindu dan Buddha yang telah lama tumbuh dan berkembang di Indonesia, dimana keduanya telah membentuk unsur-unsur pemikiran dan kebudayaan yang begitu kental menyatu dengan masyarakat, 5

Ibid., hlm. 107-108. Ibid., hlm. 7. 7 Ibid., hlm. 354. 6


sebagai simbol kebesaran bangsa Indonesia pada masa silam. Keduanya merupakan unsur dari luar yang lebih dahulu masuk, dan telah membentuk perkembangan alam pikiran serta kebudayaan dan masyarakat Indonesia. Sebelum agama Hindu, Buddha, Islam dan Nasrani masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia pun telah terdapat masyarakat dan kebudayaan sendiri. Dimana kemudian masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat dengan adat dan kebudayaan yang tradisional. Jika kita menganalisis berbagai pemikiran yang ada di Indonesia dalam kurun waktu yang begitu panjang terutama pada awal abad ke-XX, bangsa Indonesia memiliki alam pemikiran yang sangat majemuk. Di samping alam pikiran adat dan tradisional, di dalam masyarakat Indonesia terdapat pengaruh-pengaruh Hindu, Buddha, Islam dan Nasrani dan kemudian aliran-aliran dari ideologi Barat modern sekuler.8 c. Nasionalisme Indonesia Ciri khas nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme ke-Timuran yang tidak mementingkan diri dan memperkaya diri sendiri, sehingga dapat merugikan orang lain. Nasionalisme sejati saling bekerjasama antar golongan melawan kapitalisme dan imperealisme Barat. Wajib bekerja untuk keselamatan negara dan rakyatnya. Bukan nasionalisme Barat yang bersifat agresif saling menyerang, mengejar kemauan sendiri demi kepntingan dan memperkaya diri

8

A.M.W. Pranarka.,op.cit., hlm. 271-273.


sendiri, karena nasionalisme yang demikian pasti akan binasa.9 Nasionalisme sebagai bentuk dari kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada 1908. Didirikan oleh seorang dokter Jawa, yaitu Wahidin Sudirohoesodo dan didukung oleh mahasiswa kedoketeran STOVIA. Budi Utomo sebagai organisasi modern yang menumbuhkan kesadaran nasionalisme dan terorganisir dalam suatu gerakan menentang kekuasaan kolonial Belanda.10 Budi Utomo menghendaki pendidikan rakyat, sehingga dapat terangkatlah harkat, derajat dan martabatnya.11 Berawal dari pergerakan Budi Utomo inilah, kemudian bermunculan berbagai organisasi lainnya yang memiliki semangat perjuangan bagi perbaikan nasib bangsa Indonesia. Dalam diri Soekarno tumbuh jiwa nasionalisme, semenjak muda ia mengalami pergumulan batin yang besar. Menurutnya diskriminasi-diskriminasi dan peghinaaan yang dilakukan oleh kekuasaan kolonial meninggalkan luka mendalam bagi harga diri bangsa Indonesia. Soekarno sangat membenci kekuasaan kolonial, ia bertekad untuk untuk menghancurkan rasa nista dan penghinaan terhadap rakyat Indonesia.12 Oleh Soekarno kaum nasionalis diajak bersama-sama meyeleraskan pemikiranpemikiran yang bertentangan dan mewujudkan persatuan. Persatuan antar semua golongan untuk satu tujuan, yaitu perbaikan nasib bangsa Indonesia. 9

Soekarno, Kepada Bangsaku Karya-karya Lengkap Bung Karno Pada Tahun 1926-1957 , Jakarta: Panitia Pembina Djiwa Revolusi, hlm. 16. 10 Legge John .D., Sukarno Sebuah Biografi Politik, Jakarta: Sinar Harapan, 1985, hlm. 58. 11 G. Moedjanto, Dari Pembentukan Pax Neerlandica sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma, 2003, hlm. 73-76. 12 Legge John .D., op.cit., hlm. 47-48.


Mengangkat kehidupan rakyat Indonesia agar menjadi tuan di negerinya sendiri, cukup sandang, pangan dan papan. Tidak lagi miskin, lapar dan menderita akibat kekejaman dan diskriminasi pemerintah kolonial. Soekarno

menjadi anggota Tri Koro Dharmo pada tahun 1915,

merupakan perkumpulan pemuda di mana yang diterima sebagai anggota hanya anak-anak sekolah menengah yang berasal dari pulau Jawa dan Madura. Gerakan ini didirikan oleh dr. R. Satiman Wiryo Sandjoyo, Kadarman dan Sunardi beserta kaum muda lainnya. Merupakan gerakan pemuda pertama yang sesungguhnya, sebab mereka merasa tidak puas terhadap Budi Utomo yang condong menjadi perkumpulan kaum tua. Dalam perkembangannya pada tahun 1918 Soekarno mengganti Tri Koro Dharmo menjadi Jong Java. Sejalan dengan munculnya Jong Java berdiri pula perkumpulanperkumpulan pemuda berdasarkan kedaerahannya seperti pasundan, Jong Sumatra Bond, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Ambon dll. Jika ditelisik lebih lanjut berawal dari gerakan-gerakan pemuda inilah nasionalisme Indonesia berkembang dengan sepenuhnya. Para pemuda Indonesia memiliki cita-cita dan tujuan yang sama, yaitu ingin menuju pada arah kemajuan Indonesia. Berawal untuk memajukan budaya dan daerah masing-masing, kemudian berlanjut menuju pada persatuan bangsa yang dituangkan dalam suatu wadah.13 13

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia V, Jakarta: Balai Pustaka,1993, hlm. 190-193.


Bersamaan

dengan

kegiatan

politik

Soekarno

para

pemuda

melaksanakan Kongres pertama untuk mencapai persatuan pemuda dari seluruh Indonesia, ialah Kongres Pemuda Indonesia I yang diadakan pada tahun 1926 di Jakarta. Kongres tersebut dilantik oleh Jong Indonesia Kongres Komite, tujuan dari Kongres ini ialah menanamkan semangat kerjasama antara perkumpulan pemuda di Indonesia untuk menjadi dasar persatuan Indonesia dalam arti yang luas. Para pemuda kembali melaksanakan Kongres Pemuda Indonesia II pada tahun 1928 yang menggabungkan segala bentuk perkumpulan pemuda Indonesia. Kongres tersebut menghasilkan sumpah pemuda yang terkenal dengan Sumpah Pemuda.14 Hasil dari keputusan Sumpah Pemuda ialah: 1. Kami Putera-Puteri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, Tanah Indonesia. 2. Kami Putera-Puteri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia. 3. Kami Putera-Puteri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Dengan hasil keputusan tersebut, disepakati bersama bahwa keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia.

14

Ibid.


Keyakinan tersebut diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, yakni kemauan, sejarah, Bahasa, Hukum adat, pendidikan dan kepanduan.15 Gerakan pemuda ini semakin nyata, pada akhirnya menentukan tujuan dengan berdirinya organisasi Indonesia Muda. Indonesia Muda memutuskan untuk tidak akan turut segala aksi politik, dan anggota dilarang pula melakukan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan politik. Azas dari Indonesia Muda adalah kebangsaan dan tujuannya adalah Indonesia raya. Jiwa nasionalisme telah tumbuh pada jiwa bangsa Indonesia sejak lama. Lambat laun nasionalisme itu berproses bersama para pemuda, untuk menentukan suatu sikap dan tujuan dalam mencapai persatuan dan perbaikan nasib bangsa Indonesia. Dalam kemajemukan

bangsa,pemuda

Indonesia

bersatu

Pada

akhirnya

jiwa

nasionalisme itu pula yang akan membawa bangsa Indonesia pada sebuah kemerdekaan.16 Nasionalisme Indonesia pada hakikatnya berbeda dengan gerakan perlawanan sebelumnya terhadap kekuasaan Belanda. Misalnya perang Jawa 1825-1830 yang merupakan gerakan perlawanan yang bersifat lokal. Nasionalisme baru muncul pada awal abad ke-20, di mana telah melibatkan hampir seluruh wilayah jajahan yang dikuasai Eropa. Gerakan perlawanan yang

15 16

A.M.W. Pranarka., op.cit., hlm. 275. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, loc.cit,.


dilakukan tidak hanya menentang kekuasaan kolonial, tetapi juga memikirkan dan mengembangkan pandangan baru yang sadar akan kepribadian nasional.17 Kata Indonesia berasal dari bahasa Latin, yaitu Indus yang berarti “Hindia” dan bahasa Yunani. Pertama kali dikenalkan oleh etnolog Inggris James Richardson Logan pada tahun 1850 ketika ia menulis buku mengenai bangsa yang tinggal di kepulauan penghasil rempah-rempah. Logan menggabungkan kata “India” yang waktu itu diartikan oleh kebanyakan orang Barat sebagai daerah penghasil rempah dengan kata “nesos” yang berarti kepulauan. Dengan menggabung dua kata itu, terciptalah nama “Indonesia”. Sejak saat itu James Richardson Logan secara konsisten menggunakan nama “Indonesia” dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi. Orang pertama yang mula-mula menggunakan istilah “Indonesia” adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913 ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Persbureau.18Istilah Indonesia kembali popular pada tahun 1922 atas inisiatif Mohammad Hatta. Seorang mahasiswa Handels Hoogeschool (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Negeri Belanda yang terbentuk tahun 1908 dengan nama Indische Vereeniging berubah 17

Legge John .D., loc.cit,. Robert Cribb dan Audrey Kahin, Kamus Sejarah Indonesia, Jakarta: Komunitas Bambu, hlm 180181; Abdul Hamid et all, Pancasila dan Kewarganegaraan, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 69; http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_nama_Indonesia, diakses pada tgl 11/01/2013 18


nama menjadi Indonesische Vereeniging dan pada tahun 1925 dipakai juga nama Perhimpunan Indonesia. Majalah mereka, Hindia Poetra, berganti nama menjadi Indonesia Merdeka pada tahun 1924.19 Langkah Soekarno dalam dunia politik, ialah dengan mendirikan Algemeene Studie Club pada tahun 1926. Terinspirasi dari Indonesische Studie Club yang didirikan oleh Soetomo. Algemeene Studie Club memainkan peranan yang sangat penting dalam mengembangkan gerakan nasionalis sekuler. Organisasi ini lebih menanamkan pada masalah-masalah politik daripada pendidikan karena anggotanya yang berpikiran radikal.20 Namun, menurut penjelasan dalam buku Sejarah Nasional Indonesia, tujuan dari Algemeene Studie Club adalah tidak berpolitik, namun anggota-anggotanya secara perseorangan boleh terjun kedalam dunia politik. Kegiatan politik Soekarno semakin terasah, ketika ia menjadi mahasiswa di Bandung. Di mana ia banyak bertemu dengan para tokoh-tokoh politik seperti Douwes Dekker, Dr. Tjipto Mangukusumo dan Ki Hadjar Dewantara. Kehidupan dan pemikiran tokoh-tokoh ini berpengaruh penting terhadap Soekarno. Tokoh lain yang berpengaruh bagi Soekarno adalah Tan Malaka, seorang anggota parlemen PKI. Tan Malaka seorang yang mempunyai daya tarik bagi masa, interpretasinya yang tajam dalam penerapan teori marxis 19

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto ,op.cit., hlm. 195-196; http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_nama_Indonesia, diakses pada tgl 11/01/2013 20 Peter Kasenda, Soekarno Muda Biografi Pemikiran 1926-1933, Jakarta: Komunitas Bambu, 2010, hlm. 21-22.


dalam situasi di Hindia, menjadikan Tan Malaka seorang yang mempesona Soekarno. Dari Tjokroaminoto ia belajar tentang pelaksanaan kerukunan, dan dari Ki Hadjar Dewantara ia menimba gagasan sintesis aliran pemikiran Barat dan tradisional. Sedangkan dari Douwes Dekker ia memetik terpenting pelajaran tentang “Nasionalisme” mendahulukan revolusi nasional, dengan meyingkirkan

semua

pertimbangan

konflik

dalam

masyarakat,

dan

mempersatukan rakyat Hindia dalam suatu keseluruhan. Soekarno pun menyerap gagasan nasionalisme sekuler menjadi aliran utama dalam pemikiran nasionalisme Indonesia. Mungkin pemikirannya tentang konsep “Marhaenisme” juga berasal dari periode ini, yaitu konsep mencoba menyesuaikan Marxisme tentang proletariat ke dalam situasi sosial masyarakat agraris. Bahkan Soekarno pun belajar dari Alimin dan Semaun tentang Marxisme, dan beberapa persepsi tentang imperialisme sebagai sistem kekuasaan. Di bawah pengaruh-pengaruh inilah pemikiran-pemikiran

politik

Soekarno

mulai

tersusun

secara

teratur.

Algemeene Studie Club menjadi cikal bakal berdirinya PNI. Berdirinya PNI didukung oleh tokoh-tokoh politik lainnya, seperti Tjipto Mangunkusumo sebagai tokoh senior. PNI dibawah Soekarno memiliki beberapa gagasan yang radikal dalam menentang kekuasaan kolonial. Gagasan merdeka dan kemerdekaan politik, pada prinsipnya gagasan tersebut akan dipersatukan oleh


perjuangan bersama untuk mencapai kemerdekaan.21 PNI dasarnya berazaskan pada Marhaenisme atau kaum Marhaen yang memiliki sifat tidak serakah dan mandiri,sedangkan esensinya adalah sebuah ideologi perjuangan yang terbentuk dari Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi. Sosio-Demokrasi dikatakan oleh Soekarno sistem yang tidak hanya melayani kepentingan elite, tetapi bertujuan memperbaiki nasib rakyat yang berarti menghilangkan kemiskinan rakyat. SosioDemokrasi mencakup demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, ide tersebut merupakan usaha untuk kembali pada kekuatan sendiri. Sedangkan sosio-Nasionalisme itu adalah bentuk perjuangan untuk memperbaiki keadaan-keadaan di dalam suatu masyarakat, sehingga keadaan yang dulunya tidak baik menjadi sempurna, karena tidak ada kaum yang tertindas, miskin dan sengsara.22 Debut politik Soekarno dalam Algemeene Studie Club menjadikannya

sebagai gerakan radikal. Ia berusaha menyatukan partai Komunis Indonesia dengan Sarekat Islam, di mana ia membangun kekuatan untuk menentang rezim kolonial dengan menulis rangkaian artikel berjudul “Nasionalisme, Islam, dan Marxisme” dalam Indonesia Moeda. Soekarno mendesakkan pentingnya sebuah persatuan nasional, suatu front bersama kaum nasionalis, Islamis dan Marxis dalam perlawanan tanpa kompromi (non-kooperatif) terhadap Belanda.23 Kegiatan Soekarno dalam PNI, berusaha menggabungkan berbagai gerakan kemerdekaan “mengusahakan kemerdekaan Indonesia sekarang”. Soekarno 21

Legge John .D.,op.cit., hlm. 84- 110. Peter Kasenda.,op.cit., hlm. 53-54. 23 Seri Buku Tempo, Sukarno Paradoks Revolusi Indonesia, Jakarta: KPG dan Majalah Tempo, 2010, hlm. 5. 22


berpidato dan berorasi menerangkan pada rakyat bahwa kehidupan Belanda tergantung pada tanah jajahan, ia berusaha menyadarkan rakyat sehingga semangat rakyat begitu menggelora untuk menentang kolonial Belanda. PNI semakin berkembang pesat, dan pemerintah kolonial Belanda mulai curiga dan kuatir terhadap kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh PNI. Hingga pada akhirnya kecurigaan tersebut semakin bertambah, ketika pada akhir 1929 terdengar desas-desus tentang pemberontakan PNI terhadap kekuasan pemerintah Belanda. Soekarno ditangkap bersama tokoh PNI lainnya dan dijebloskan ke tahanan penjara Banceuy dengan tuduhan merencanakan pemberontakan kepada Belanda.24 Pada tahun 1930 Soekarno mengungkapkan pleidoinya dihadapan pengadilan kolonial. Soekarno menentang

imperalisme dan kapitalisme

Belanda, ia membeberkan semua tentang kejahatan-kejahatan pemerintah Belanda dan kerugian-kerugian bangsa Indonesia di mana Belanda memeras keuntungan dari suatu bangsa yang lebih rendah tingkat kemajuannya. Akibat imperealisme dan kapitalisme Belanda tersebut Indonesia dimonopoli perdagangannya dan kepentingan-kepentingan penduduk pribumi sama sekali tidak diperdulikan. Soekarno berhasil mempermalukan pemerintah kolonial Belanda dengan membongkar kebusukan-kebusukannya selama menjajah Indonesia.25 Walaupun pembelaan tersebut tidak lantas membuat Soekarno 24 25

Ibid., hlm. 19. Soekarno, Indonesia Menggugat, Jakarta: S.K.Seno,1951, hlm. 27-33.


dibebaskan dari hukuman penjara, namun hal tersebut mendapat perhatian yang sangat besar dari seluruh lapisan masyarakat dan menjadi proses yang menggetarkan bagi dunia politik Indonesia dan negeri Belanda. Pembelaan Soekarno dimuka pengadilan tersebut kemudian dibukukan dengan judul “Indonesia Menggugat”.26 B. Pancasila Disampaikan pada Sidang Umum BPUPKI Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945, pemimpin-pemimpin Pergerakan Nasional Indonesia, memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan rezim asing yang menguasai negeri ini. Keinginan untuk mempersiapkan rakyat guna merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Mula-mula Pergerakan Nasional Indonesia praktis dibekukan sama sekali oleh pemerintah Jepang bendera Merah Putih, dilarang berkibar dan lagu Indonesia Raya tidak boleh dinyanyikan. Tindakan-tindakan tersebut diambil oleh Jepang, setelah kekuasaan Jepang terkonsolidasi menyusul meyerahnya angkatan perang Belanda. Pada akhir tahun 1942, Blitzkrieg atau perang kilat angkatan perang Jepang di seluruh daerah Asia Pasifik telah dapat dihentikan oleh angkatan perang sekutu, dan pihak Jepang mulai beralih strategi defentif. Tahun 1943 situasi mereka makin lama makin buruk, karena pasukan-pasukannya pada umumnya telah terdesak di semua front, sedangkan kekuatan mereka sudah habis.27

26

Solichin Salam, Bung Karno Putera Fajar, Jakarta: Gunung Agung, 1986, hlm. 60-61. Nugroho Notosusanto, Naskah Proklamasi Yang Otentik dan Rumusan Pancasila Yang Otentik, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, hlm. 18.

27


Menghadapi situasi yang demikian, Jepang berusaha merangkul rakyat Asia yang mereka duduki negaranya.28 Pada tanggal 7 September 1944 Perdana menteri Koiso atas nama pemerintah Jepang mengeluarkan janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Menurut rencana Jepang akan memberikan pada bulan September 1945.29 Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada mereka, meskipun kemerdekaan itu ada dalam lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya di bawah pimpinan Dai Nippon. Dalam rangka janji kemerdekaan tersebut, pihak Jepang memberikan keleluasaan

bergerak

kepada

pemimpin-pemimpin

Pergerakan

Nasional

Indonesia. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah Jepang meresmikan terbentuknya Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau Badan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas dari badan ini adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi-segi politik, ekonomi, tata pemerintahan dan lain-lainnya, yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia Merdeka.30 BPUPKI diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dengan R.P. Soeroso dan seorang Jepang bernama Itjibangse selaku wakil-wakil ketua. Jumlah anggota lebih dari 60 orang,

28

Ibid., hlm. 19. Lembaga Soekarno-Hatta., Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, Jakarta: Inti Idayu Press,1984, hlm. 14. 30 A.M.W. Pranarka, op.cit., hlm. 25. 29


termasuk didalamnya Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, Soepomo dan lain-lain.31 Badan

Penyelidik

Usaha-usaha

Persiapan

Kemerdekaan

Indonesia

melakukan dua kali masa sidang secara resmi, yaitu: Masa sidang I

: 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945,

Masa sidang II

: 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945.32

Sedangkan sidang tidak resmi, hanya dihadiri oleh 38 orang anggota BPUPKI, berlangsung dalam masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua, untuk membahas rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang tersebut dipimpin oleh anggota BPUPKI Soekarno.33 Di dalam sidang umum pertamanya, para anggota BPUPKI berbicara serta membahas macam-macam hal yang ada kaitannya dengan persiapan Indonesia merdeka, antara lain tentang syarat-syarat hukum suatu negara, bentuk negara, pemerintahan negara dan dasar negara. Pembicaraan dan pembahasan mengenai dasar negara merupakan salah satu sidang umum yang pertama, oleh karena dasar negara tersebut dipertanyakan oleh ketua BPUPKI, Radjiman Widyodiningrat. Terhadap pertanyaan ketua mengenai dasar negara Indonesia, banyak anggota

31

Nugroho Notosusanto., loc.cit. Sidang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 dan dilaksanakan di Jalan Pejambon Jakarta, bertempat di gedung Tyuuoo Sangi-In (sekarang gedung Departemen Luar Negeri), sehari sebelumnya, yakni pada tanggal 28 Mei 1945, telah dilangsungkan upacara peresmian BPUPKI di depan gedung yang sama. 32 Lembaga Soekarno-Hatta., op.cit., hlm. 15. 33 Saafroedin Bahar., et.al., Risalah Sidang Badan Peyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, hlm. hlm. xvii.


merasa keberatan, karena khawatir bahwa pembicaraan akan menjadi perdebatan filosofi, dan hanya akan menunda-nunda kenyataan Indonesia Merdeka. Tentang dasar negara itu, sekurang-kurangnya ada tiga anggota yang mengemukakan gagasan/pendapatnya, yaitu Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno.34 a) Gagasan Muhammad Yamin (29 Mei 1945) Pada sidang umum pertama BPUPKI, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945

Muhammad Yamin mendapatkan kesempatan yang pertama untuk

mengemukakan gagasan atau pendapatnya di depan seluruh anggota BPUPKI. Dalam pidatonya ia mengungkapkan, bahwa rapat panitian penyelidikan Indonesia Merdeka ini memberi peringatan pada kita, bahwa kewajiban yang terpikul diatas kepala dan kedua bahu kita, ialah suatu kewajiban yang sangat teristimewa. Sekiranya sumbangan rohani daripada kita berhasil memberi akibat yang sempurna. Zaman yang gemilang bagi rakyat Indonesia seluruhnya dan akan memunculkan suatu negara peradaban yang makmur dan bersifat adil. Kita mendirikan negara Indonesia atas keinsyafan akan pengetahuan yang luas tentang seluruh Indonesia. Besar keyakinan saya, bahwa kita semua jangan memutuskan harapan masyarakat Indonesia yang ingin merdeka dan ingin bernegara berdaulat.35

34

A.M.W. Pranarka, op.,cit, hlm. 25-26. Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 9.

35


Dalam menyampaikan pidato di hari pertama sidang umum BPUPKI Mohammad Yamin mengemukakan lima gagasan atau pendapatnya. Di tengah penyampaian pidato tersebut, terjadi perdebatan dialog antara Soeroso sebagai wakil ketua yang mengatakan, bahwa Mohammad Yamin menyimpang dari penjelasan dasar negara yang diinginkan oleh ketua. Suroso mengatakan, bahwa apa yang disampaikan tersebut adalah bentuk negara dan susunan pemerintahan yang juga membahas soal penduduk, hal tersebut bisa dibicarakan lain waktu karena yang terpenting saat ini adalah dasar negara Indonesia. Namun Mohammad Yamin bersikukuh jika hal tersebut penting dan masuk akal sebagai pembentukan negara. Merasa jika Mohammad Yamin tidak mengerti apa yang diinginkan oleh ketua, yakni dasar negara Suroso mengatakan bahwa sebaiknya Yamin tunduk pada ketua, dan hal tersebut dijawab oleh Yamin bahwa ia turut tapi tidak tunduk.36 Gagasan yang disampaikan oleh Yamin, antara lain: 1. Peri- Kebangsaan Indonesia merdeka, sekarang-Nationalisme lama dan baru dasar negara Sriwijaya dan Majapahit--perubahan zaman-dasar peradaban Indonesia--tradisi tata negara yang putus--Etat national-etats puissances-kesukaran mencari dasar asli--cita-cita yang hancur di medan perjuangan. Kebangsaan Indonesia mengharuskan dasar sendiri. 36

Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Djilid I, Jakarta: Yayasan Prapantja, 1959, hlm. 100-105.


2. Peri-Kemanusiaan Kemajuan kedaulatan

kemerdekaan-kemerdekaan

negara--anggota

akan

keluarga--dunia—status

menghidupkan politik

yang

sempurna—menolak dominion status, protectoraat,mandate, Atlantic Charter pasal 3—status internasional yang berisi kemanusiaan dan kedaulatan sempurna. 3. Peri-Ketuhanan Peradaban luhur—Ber—Tuhan—dasar negara yang berasal dari peradaban dan agama. 4. Peri-Kerakyatan 1) Permusyawaratan: surat Asysyura ayat 38—kebaikan musyawaratmusyawarat dalam masyarakat dalam semasa khalif yang empat dan sesudah itu—musyawarat bersatu dengan perintah agama. 2) Perwakilan: Dasar adat yang mengharuskan perwakilan-perwakilan sebagai ikatan masyarakat di seluruh Indonesia-perwakilan sebagai dasar abadi bagi tata negara. 3) Kebijaksanaan:

Rasionalisme—perubahan

dalam

adat

dan

masyarakat—keinginan penyerahan—Rasionalisme sebagai dinamika rakyat. a) Faham negara Indonesia: Membuang dasar negara filsafatiah (Plato, Aristoteles, Thomas More)—6 gabungan dasar dan faham yang ditolak—9 gabungan dasar dan faham yang diterima—kesimpulan


negara kesejahteraan rakyat Indonesia; dan terbentuknya republik Indonesia yang berdasarkan nasionalisme unitarisme. b) Pembelaan: Dasar syuriah menimbulkan perang jihad—perwakilan secara adat menimbulkan tenaga keraman—kebijaksanaan teknik dan siasat perang—balatentara kebangsaan Indonesia. c) Budi negara: Dahulu dan sekarang –1. Setia negara—2. Percaya akan tenaga rakyat—3. Ingin merdeka. 5. Kesejahteraan Rakyat Keadilan sosial, kegembiraan dalam negara baru—perubahan bagi republik rakyat kesejahteraan.37 Pada rumusan lebih lanjut Muhammad Yamin mengatakan bahwa “pokok-pokok aturan dasar negara Indonesia haruslah disusun menurut watak peradaban Indonesia. Di dalam pidatonya itu juga dibicarakan pula tentang perikemanusiaan, Ketuhanan, permusyawaratan dan perwakilan. Ditegaskan delapan paham Indonesia merdeka dan disinggung pula hal-hal yang berkenaan

dengan

ekonomi.38

kehidupan

Muhammad

Yamin

juga

menambahkan, bahwa ada tiga usaha yang harus dilakukan oleh BPUPKI untuk mencapai “Indonesia Merdeka, sekarang”. Pertama, mengumpulkan segala bahan untuk pembentukan negara. Kedua, adanya pengurus undang-

37 38

Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 8-9 ; Muhammad Yamin, op.cit., hlm. 87-88. A.M.W. Pranarka, op.cit., hlm. 27.


undang dasar negara yang menyusun bahan pilihan itu. Ketiga, menjalankan isi hukum dasar negara itu dalam negara yang lalu terbentuk.39 Mengenai pidato Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, dalam sidang umum BPUPKI telah menimbulkan polemik. Di mana dengan panjang lebar Prof. Dr. Nugroho Notosusanto telah menguraikan proses perumusan Pancasila dasar negara. Ia mengatakakan, bahwa Muhammad Yamin telah mengucapkan pidato yang berisi sumbangan pikirannya, bahwa dasar negara Indonesia yang akan dibentuk adalah lima azas yang unsur-unsurnya sama dengan dasar negara kita sekarang ini, yakni Pancasila. Yamin telah memeperkenalkan lima azas itu tanpa memberi nama Pancasila, tidak seperti halnya yang dilakukan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Penulisan tersebut berdasarkan buku milik Yamin, yaitu “Naskah Persiapan Undangundang Dasar 1945“. Berdasarkan tulisan itu, Nugroho Notosusanto meyakini pendapat tersebut, keyakinannya itu juga berdasarkan kata pengantar yang ditulis oleh Presiden Soekarno dalam Naskah Yamin yang tertanggal 22 April 1959. Mengenai kredibilitas naskah Yamin tersebut, mendapatkan tanggapan serius dari sejarawan G. Moedjanto. Berdasarkan keterangan dari Prof. Pringgodigdo yang mengatakan, bahwa Yamin pernah meminjam laporan 39

St.Sularto dan D.Rini Yunarti, Konflik Di Balik Proklamasi, BPUPKI,PPKI Dan Kemerdekaan, Jakarta: KOMPAS, 2010, hlm. 28.


stenografis

sidang-sidang

BPUPKI

tetapi

kemudian

tidak

pernah

dikembalikan. Didukung oleh interpretasi dari Mohammad Hatta yang membenarkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 1945 Yamin telah mendahului Soekarno saat berpidato tentang dasar negara. Tetapi isi pidatonya bukan yang dimuat dalam bukunya, Hatta pernah membantah pengakuan Yamin dengan menyatak Yamin licik. Ia dengan tegas mengatakan, bahwa hanya Soekarno yang menjawab pertanyaan ketua BPUPKI Radjiman Wediodiningrat, pada hari keempat pada tanggal 1 Juni 1945. Ia berpidato panjang lebar yang lamanya 1 jam, berpokok pada Pancasila lima dasar. Pernyataan senada pun dikatakan oleh mantan ketua BPUPKI sendiri, dan juga beberapa mantan anggota BPUPKI. Maka utuk mengerti sejarah G. Moedjanto berusaha mengingatkan perlunya memperhatikan: 1) Supaya berusaha secara sadar untuk tidak terbelenggu oleh ikatan-ikatan sosial-politik atau ideologi tertentu supaya tidak berat sebelah. 2) Jika kesaksian (tidak mencukupi), janganlah memaksakan kesimpulan secara definitif. 3) Tidak membuat kesimpulan-kesimpulan tanpa dasar pembuktian, atau hanya mengajukan kesimpulan-kesimpulan logis (bukan historis). Karena bukti-bukti yang dikumpulkan terbatas. 40

40

Sekitar Tanggal dan Penggalinya Edisi kedua (Otensitas Pidato Yamin Di Depan Sidang Badan Penyelidik Tanggal 29 mei 1945), Jakarta: Yayasan Idayu, 1981, hlm. 17-18.


b) Gagasan Soepomo (31 Mei 1945) Soepomo menyampaikan pidatonya di depan seluruh anggota BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, hanya berselang dua hari setelah penyampaian pidato Muhammad Yamin. Sebelum mengungkapkan pendapatnya Soepomo terlebih dahulu mengulas sedikit pembicaraan-pembicaraan yang sudah disampaikan oleh para anggota sebelumnya.41 Dalam pidatonya Soepomo mengatakan, bahwa jikalau hendak membicarakan tentang dasar sistem pemerintahan yang hendak kita pakai untuk negara Indonesia. Maka dasar sistem pemerintahan itu bergantung pada Staatsidee, yaitu dengan menurut dasar apa negara Indonesia akan di dirikan?, menurutnya ada 3 permasalahan, yakni: 1) Pertama, apakah Indonesia akan berdiri sebagai persatuan negara (Eenheidsstaat) atau negara serikat (Bondstaat) atau sebagai persekutuan negara (Statenbond). 2) Kedua, dipersoalkan perhubungan antara negara dan agama. 3) Ketiga, apakah Republik atau Monarkhi. Menurut Soepomo, untuk menjawab permasalah tersebut, hendaknya dibicarakan dasarnya negara Indonesia merdeka dan dasar pengartian Staatsidee yang menjadi cita-cita negara. Menindaklanjuti persatuan negara atau negara serikat atau tentang Republik atau Monarkhi, ia menyampaikan tiga uraian teori tentang negara: 41

Ibid., hlm. 28.


1) Teori perseorangan, teori individualistis. Menurut aliran ini, negara ialah masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak antara seluruh seseorang dalam masyarakat itu (conttrat social). Susunan hukum negara yang berdasar individualism terdapat di negeri Eropa Barat dan di Amerika. 2) Teori golongan, negara dianggap sebagai alat dari suatu golongan (suatu klasse) untuk menindas klasse lain. Negara memiliki kedudukan ekonomi yang paling kuat dan menindas golongan-golongan lain yang lemah. 3) Teori integralistik, teori yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel. Menurut teori ini negara tidak diperuntukkan untuk kepentingan satu golongan masyarakat saja, tetapi juga kepentingan masyarakat seluruhnya. Negara merupakan susunan masyarakat yang integral, karena semua golongan berhubungan erat satu sama lain dan untuk menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai sebuah persatuan.42 Soepomo menjelaskan, bahwa pembangunan negara hendaknya disesuaikan dengan corak keadaan umum pada masa sekarang dan harus memiliki keistimewaan

dengan keadaan umum itu. Berdasarkan nasihat

Soomubutyoo, negara yang akan berdiri janganlah meniru susunan negara lain. Karena pada dasarnya setiap negara memiliki keistimewaan sesuai dengan riwayat maupun karakter masyarakatnya. Ia memberikan contoh dasar negara Dai Nippon, yang berdasarkan atas persatuan lahir batin yang kekal. 42

Muhammad Yamin., op.cit., hlm.110-111; Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 32-33.


Negara bersandar atas kekeluargaan dan dasar persatuan keluarga ini sangat sesuai dengan corak masyarakat Indonesia. Struktur

masyarakat

Indonesia

asli,

merupakan

hasil

daripada

penciptaan aliran pikiran atau semangat kebatinan bangsa Indonesia yang juga memunculkan struktur kerohanian. Masyarakat Indonesia memiliki cita-cita dalam persatuan hidup antara dunia luar dan dunia batin, antara Mikrokosmos dan Makrokosmos. Para pejabat atau pemimpin bersatu-jiwa dengan rakyat dan senantiasa wajib memegang teguh persatuan dan keseimbangan dalam masyarakatnya. Senantiasa memberi bentuk (Gestaltung), rasa keadilan, bermusyawarah dengan rakyatnya agar kebaikan selalu terpelihara. Negara persatuan Indonesia, hendaknya memisahkan antara urusan negara dengan urusan agama Islam. Karena Indonesia bukan negara Islam, mendirikan negara

Islam

di

Indonesia

berarti

mendirikan

negara

yang

akan

mempersatukan golongan mayoritas, lalu bagaimana dengan golongan agama kecil lainnya, seperti Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain. Negara Islam tidak sesuai dengan cita-cita negara persatuan karena akan menimbulkan perpecahan. Dalam suasana persatuan tersebut antara rakyat dan pemimpin serta semua golongan lapisan masyarakat diliputi oleh semangat gotong-royong dan semangat kekeluargaan. Hubungan perekonomian berdasarkan negara integralistik menggunakan sistem “Sosialisme negara” (Staatssocialisme). Dalam lapangan ekonomi, negara harus bersifat kekeluargaan, karena hal


tersebut merupakan ciri khas masyarakat timur. Sistem tolong menolong dan koperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi negara Indonesia. Pada akhirnya pokok dari dasar yang diuraikan oleh Soepomo untuk membangun negara Indonesia, adalah: 1) Hubungan negara dan agama, 2) Cara bentukan pemerintahan, 3) Hubungan negara dan kehidupan ekonomi43 c) Gagasan Soekarno (1 Juni 1945) Sekitar 68 tahun yang lalu Soekarno berpidato sebagai anggota BPUPKI, ia mengusulkan sekitar lima sila, yang diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka.44 Soekarno mendapat kesempatan menyampaikan gagasan atau pendapatnya di depan anggota BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Ia berusaha mengacu dan menepati permintaan ketua BPUPKI Radjiman Widyodiningrat untuk mengemukakan dasar Indonesia merdeka. Menurut Soekarno yang diminta oleh ketua adalah “Phlosfische grondslag” atau “Weltanschauung”, merupakan fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat untuk didirikan diatas Indonesia merdeka. Arti “Merdeka” bagi Soekarno ialah “Political independence atau Politieke onafhankelijkheid”. 43

D.Rini Yunarti, BPUPKI,PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI, Jakarta: KOMPAS, 2003, hlm. 21-22; St. Sularto dan D. Rini Yunarti., op.cit., hlm. 29-32; Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 33-43; A.M.W. Pranarka, op.cit., hlm. 29-30; Muhammad Yamin, op.cit., hlm. 111-120. 44 P.Swantoro, Memperingati Lahirnya Pancasila, Jakarta: Basis Vol. XIV-XV, 1964-1966, hlm. 256.


Merupakan suatu jembatan, untuk menuju pada masyarakat yang adil dan sempurna, tidak ada penindasan dan hisapan, tidak ada kapitalisme dan imperialisme.45 Jembatan emas, merupakan gerakan Indonesia merdeka bagi kaum Marhaen, kemerdekaan tersebut sepenuhnya menjadi hak kaum Marhaen, demi kehidupan mereka yang lebih baik. Bukan untuk kesengsaraan maupun ratap tangis.46 Soekarno mencontohkan tentang negara-negara yang merdeka, di mana setiap negara memiliki perbedaan baik karakter, budaya, maupun

sejarahnya.

Namun,

ada

persamaannya

yakni

sanggup

mempertahankan negaranya. Cara masyarakat Indonesia membela dan mempertahankan tanah airnya, hanya dengan bambu runcing, namun hal tersebut menjadi bukti bahwa mereka semua siap sedia mati agar bangsa Indonesia bisa meraih kemerdekaannya. Dalam pidatonya Soekarno juga mengungkapkan: “Kita sekarang menghadapi satu saat yang maha penting. Tidakkah kita mengetahui, sebagaimana telah diutarakan berpuluh-puluh pembicara, bahwa sebenarnya internationaalrecht, hukum internasional, menggampangkan pekerjaan kita? untuk menyusun, mengadakan,mengakui satu negara yang merdeka, tidak ada syarat yang neko-neko, yang menjelimet, tidak! Syaratnya sekedar bumi, rakyat, pemerintah yang teguh! Ini sudah cukup untuk internationaalrecht. Cukup, saudara-saudara, asal ada buminya, ada rakyatnya, ada pemerintahnya, kemudian diakui oleh salah satu negara lain, yang merdeka, inilah yang sudah bernama: Merdeka. Tidak peduli rakyat bodoh atau pintar, asal menurut hukum internasional mempunyai syarat-syarat suatu negara merdeka, yaitu

45

Soekarno, op.cit., hlm. 311. Ibid., hlm. 352-353.

46


rakyatnya, ada buminya dan ada pemerintahnya, sudahlah ia merdeka”.47 Melalui perkataannya itu, Soekarno ingin menunjukkan, bahwa Indonesia memiliki semuanya itu, dan mampu mewujudkan cita-cita Indonesia

merdeka.

Sekarang

tinggal

bagaimana

bangsa

Indonesia

mewujudkan negara yang merdeka itu, melalui proses sidang BPUPKI yang telah di bentuk oleh pemerintah Jepang. Untuk mendirikan sebuah negara dengan paham yang disetujui secara bersama-sama, tetapi tidak untuk satu golongan saja, seperti golongan kaya, yang memberi kekuasaan kepada satu golongan bangsawan. Bukan itu maksudnya! Tetapi bahwa tujuan mendirikan negara adalah “semua buat semua” yang bernama kaum kebangsaan. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar pikiran dari Soekarno, yang selalu mendengung dalam jiwanya,

bukan saja didalam sidang BPUPKI yang

sedang berlangsung, akan tetapi sudah sejak tahun 1918, atau 25 tahun yang lalu.48 Kemudian tiba saatnyalah Soekarno membentangkan pendapatnya, yaitu: 1. Dasar pertama, yang baik menurutnya dijadikan dasar buat negara Indonesia ialah dasar Kebangsaan. “Dasar pertama, jang baik didjadikan dasar negara buat Indonesia, ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu 47

Departemen Penerangan RI, Lahirnya Pantja-Sila, Surakarta: Forum Komunikasi Persatuan Nasional Surakarta (F.K.P.N.S), 2001, hlm. 15; Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 68. 48 Departemen Penerangan RI ., op.cit., hlm. 18-19.


kebangsaan dalam arti jang sempit, tetapi saja menghendaki satu nationale staat, satu nationale staat Indonesia bukan berarti staat yang sempit. Sebagai saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo katakan kemarin, maka tuan adalah orang bangsa Indonesia, bapak tuanpun orang Indonesia, nenek tuanpun bangsa Indonesia, datuk-datuk tuan, nenek-moyang tuanpun bangsa Indonesia. Di atas satu kebangsaan Indonesia, dalam arti jang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah kita dasarkan negara Indonesia”.49 Dasar nationale staat atau negara nasional, maksudnya adalah yang meliputi seluruh kepulauan Indonesia, sebuah cetakan alam yang ada dibumi khatulistiwa sebagai satu kesatuan. Sumatra, Jawa, Sunda, Kalimantan, Sulawesi, itu bukan nationale staat, tetapi hanya Indonesia secara keseluruhan, itulah satu nationale staat.50 Menurut Ernest Renan syarat bangsa ialah “kehendak akan bersatu”, atau “le desir d’etre ensemble”, yaitu segerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu. Sedangkan menurut Otto Bauer, disitu ditanyakan “Was ist eine

nation?

Dan

jawanya

ialah:

“Eine

nation

ist

eine

aus

Schiksalsgemeinschaft erwachsene charaktergemeinschaft” (Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib).51 Namun timbul satu ilmu baru yang dinamakan Geopolitik. Geopolitik merupakan dalil-dalil yang digunakan oleh Soekarno untuk memeperkuat pendapatnya bahwa Indonesia harus menjadi satu nationale staat. Teori geopolitik ini, diciptakan oleh Karl Haushofer, yang kemudian ditekankan oleh kaum nazi 49

Muhammad Yamin., op.cit., hlm 69. Mohammad Hatta., Kumpulan Pidato II, Jakarta: Inti Idayu Press, 1983, hlm.195. 51 Departemen Penerangan RI., op.cit., hlm. 19-20. 50


Jerman menjadi “Blut und-Boden-Theori”. Teori ini sebetulnya sebagai sendi bagi politik imperialism Jerman, tetapi sangat menarik juga bagi kaum nasionalis Asia dan Indonesia untuk membela cita-cita kemerdekaan, persatuan bangsa dan tanah air.52 Nationale staat di Indonesia secara keseluruhan, telah berdiri sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Pada saat ini pula bangsa Indonesia mendirikannya secara bersama-sama dan mengambil sebagai dasar yang pertama, yakni kebangsaan Indonesia. Namun pada kenyataannya prinsip kebangsaan ini ada bahayanya, yakni ketika orang meruncingkan

nasionalisme

menjadi

Chauvinisme.

Chauvinisme

merupakan rasa nasionalisme yang berlebih-lebihan dengan mudah akan meningkat pada rasialisme dan menyempitkan cakrawala seseorang atau bahkan suatu bangsa.53 Soekarno mengutip pernyataan Gandhi: “Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah peri kemanusiaan”, My nationalism is humanity”. Kebangsaan yang dimaksudkan bukanlah kebangsaan yang menyendiri, tetapi kebangsaan yang menuju pada persatuan dunia dan persaudaraan dunia.54 2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan”. Ia mengemukakan bahwa internasionalisme berakar dari nasionalisme. Nasionalisme

tidak dapat

52

Mohammad Hatta.,loc.cit. 1983. A. Heuken SJ, et all, Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila Jilid II, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Karya, 1983, hlm. 158. 54 Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 76. 53


hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme.

55

Dalam arti menegaskan, bahwa bangsa Indonesia tidak menganut paham yang picik. Di mana kita harus menuju pada persaudaraan dunia, kekeluargaan bangsa-bangsa. Internasionalisme bagi Soekarno ialah “humanity”, Perikemanusiaan.56 3. Dasar

ketiga

ialah:

Prinsip

Mufakat,

Dasar

perwakilan,

Dasar

permusyawaratan. Di jelaskan oleh Soekarno bahwa negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara

“semua buat

semua”, “satu buat semua, semua buat satu”. Soekarno yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan ,perwakilan. Dengan cara ini diharapkan bangsa Indonesia dapat memperbaiki segala hal, seperti dalam memelihara agama juga keselamatan agama, dengan jalan membawa sistem pembicaraan, permusyawaratan atau demokrasi didalam Badan Perwakilan Rakyat. Baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lainnya sama-sama berjuang dan bekerja sehebat-hebatnya di dalam badan perwakilan.57 4. Dasar keempat: prinsip Kesejahteraan sosial, tidak ada kemiskinan didalam Indonesia merdeka. Masyarakat Indonesia semuanya haruslah sejahtera, semua kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, sehingga mereka merasa 55

Departemen Penerangan RI., op.cit., hlm. 24- 25. Mohammad Hatta.,op.cit., 1983. hlm. 197. 57 Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 77-78. 56


nyaman berada di bumi Indonesia. Bukan kaum kapital yang merajalela dan rakyat menderita. Seluruh rakyat memiliki hak politik dan hak ekonomi yang sama, sehingga kehidupan masyarakat Indonesia sejahtera. Soekarno menyatakan: ”Saudara-saudara, saya usulkan: kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik-economische democratic yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud tentang Ratu- Adil? Yang dimaksud dengan faham Ratu-Adil ,ialah sociale rechtaardigheid. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang didalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu-Adil. Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun diatas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama sebaikbaiknya. Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat, hendaknya bukan badan permusyawaratan politieke democratic saja, tetapi yang bersama-sama dapat mewujudkan dua prinsip: politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid”.58 5. Prinsip yang kelima, ialah Ketuhanan: Soekarno mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk ber-Tuhan, masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan dan menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni tiada “egoismeagama”. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan. 58

Ibid., hlm. 78-80.


Hendaknya mengamalkan dan menjalankan agama, baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban. Berkeadaban untuk saling hormatmenghormati satu sama lain. Dalam hal ini Soekarno mencontohkan: “Nabi Muhammad SAW telah memberi bukti yang cukup tentang verdraagzaamheid, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan verdraagzaamheid itu. Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan berbudi pekerti yang luhur, ke-Tuhanan yang hormatmenghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujuai bahwa negara Indonesia merdeka berasaskan ke-Tuhanan Yang Maha Esa!”.59 Dalam pangkuan asas yang kelima ini, segenap agama akan mendapatkan tempat sebaik-baiknya, ber-Tuhan, berbudaya, menghormati, menghargai dan saling menjaga satu sama lain walaupun ada perbedaan didalamnya. Dasar negara telah diusulkan oleh Soekarno dan ia namakan Pancasila. Sila yang artinya asas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah bangsa Indonesia akan didirikan, kekal dan abadi. Soekarno menawarkan sebuah alternatif, jikalau ada anggota yang tidak setuju dengan Pancasila, maka akan diperas menjadi tiga saja, yakni dua dasar yang pertama, kebangsaaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan, diperas menjadi satu dan dinamakan socio-nationalisme. Demokrasi dan 59

Ibidem.


kesejahteraan diperas menjadi satu dan dinamakan socio-democratie, sedangkan yang ketiga adalah ke-Tuhanan. Socio-nationalisme,

socio-democratie

dan

ke-Tuhanan

itu

dinamainya Trisila. Namun jika Trisila tersebut belum menjadi kehendak dari para anggota, maka Soekarno mengusulkan alternatif lainnya, yaitu Ekasila yang berarti “Gotong-royong”. Gotong royong adalah suatu faham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Kekeluargaan adalah satu faham yang statis, tetap dalam gotong-royong menggambarkan suatu usaha, suatu amal dan suatu pekerjaan secara bersama-sama saling bantumembantu demi kepentingan bersama. Prinsip gotong royong juga pada hakikatnya mencakup semua golongan masyarakat, baik yang kaya maupun yang tidak kaya, antara Islam dan Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan, bersatu menjadi bangsa Indonesia. 60 Namun sekali lagi, baik Pancasila, Trisila dan Ekasila dikembalikan lagi kepada seluruh anggota BPUPKI, manakah yang disetujui dan yang diminati. Pada dasarnya prinsip-prinsip yang telah diutarakan oleh Soekarno tersebut merupakan buah pemikiran yang telah sejak lama menggelora dalam dirinya. Pola pemikiran yang begitu luar biasa, merupakan sebuah bukti nyata, bahwa pengalamannya dalam dunia politik yang sudah lama ia jalani, menjadikan ia seseorang yang mampu berpikir kritis, menggelora, dan melahirkan suatu pemikiran yang luar biasa. 60

Ibid., hlm .80-83.


Prinsip-prinsip yang diutarakan Soekarno secara nyata dapat diterima oleh semua anggota BPUPKI secara baik, dan pada prinsipnya mampu menjawab keinginan dari ketua BPUPKI, sebagai dasar Indonesia merdeka. Menurut lapisan budaya yang di tulis oleh Eka Darmaputera, Indonesia memiliki lapisan asli. Bahwa desa adalah tempat lahir tipe demokrasi yang asli Indonesia. Sistem desa pun nampaknya mendukung pendapat tersebut, misalnya otonomi, partisipasi, gotong royong dan sebagainya ada di sana. Sebagai masyarakat kecil di pedesaan jalinan kehidupan mereka sangat erat satu sama lain, karena tujuan dari penduduk desa adalah hidup rukun dan selaras. Saling tolong menolong dan selalu menekankan kerjasama (gotong royong, tulung-tinulung atau sambatsinambat). Menekankan kesamaan dan tepa selira dan memiliki hubungan yang baik antar anggota masyarakat.61 Kehidupan

yang

demikian

menginspirasi

Soekarno,

bahwa

masyarakat pedesaan adalah simbol kedamaian dan kerukunan. Khasanah kultural budaya tercipta dan berkembang di alam pedesaan. Masyarakat yang selalu bergotong royong menciptakan harmonisasi kehidupan yang begitu nyaman satu sama lain. Tradisi dan kebudayaa baik ada di sana, diciptakan penuh dengan nilai-nilai kebaikan dengan tidak mementingkan diri sendiri. Kepala desa yang diplih secara mufakat dan diterima oleh 61

Eka Darmaputera, Pancasila Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis dan Budaya, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987, hlm. 24.


semua anggota masyarakatnya. Tradisi nenek moyang terus dikembangkan oleh masyarakat tersebut. Soekarno melihat itu semua sebagai sumber kebaikan dan akan berperan penting bagi cita-cita bangsa Indonesia ketika merdeka kelak. d) Sidang BPUPKI Tanggal 22 Juni 1945 Sebelum sidang

pertama

berakhir,

ketua

BPUPKI

Radjiman

Wedyodiningrat membentuk Panitia kecil yang di ketua oleh Soekarno untuk membahas Pancasila sebagai falsafah negara dan Panitia kecil yang diketuai oleh Soepomo sebagai panitia perancang UUD. Hal tersebut dimaksudkan untuk melancarkan pelaksanaan kerja BPUPKI. Sidang BPUPKI tersebut berlangsung pada masa reses atau diselenggarakan sidang tidak resmi yang membahas rancangan dasar falsafah negara dan rancangan Undang-undang Dasar. Sidang tersebut dihadiri anggota BPUPKI, yang beranggotakan: 1) Soekarno 2) Mohammad Hatta 3) Muhammad Yamin 4) Sutardjo Kartohadikusumo 5) Wachid Hasjim 6) Hadikoesoemo 7) Oto Iskandardinata 8) A.A. Maramis


Tugas dari panitia ini adalah menggolongkan dan memeriksa usulan tertulis dari anggota yang disampaikan selama masa reses. Pada waktu Panitia kecil, mengadakan rapat dengan dihadiri oleh anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai. Maka Panitia kecil membentuk lagi satu panitia yang di pimpin oleh Soekarno. Yaitu, dengan membentuk Panitia Sembilan, tujuan panitia ini dibentuk adalah untuk menyelesaikan masalah perbedaan pendapat sesama anggota BPUPKI. Panitia sembilan terdiri dari: 1) Mohammad Hatta 2) Muhammad Yamin 3) Achmad Soebardjo 4) A.A. Maramis 5) Soekarno 6) Kiai Abdul Kahar Muzakir 7) Abdul Wahid Hasjim 8) Abikoesno Tjokrosoejoso 9) Haji Agoes Salim62 Panitia Sembilan, mengadakan pembicaraan untuk mencapai hasil atau satu persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Persetujuan tersebut dimaksudkan dalam suatu rancangan prembule. Rancangan tersebut kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau The Djakarta Charter.63 62

Endang Saifuddin Anshari., loc.cit. A.M.W. Pranarka, op.cit., hlm. 35-36.

63


C. Pancasila Dirumuskan dan Diusulkan Sebagai Dasar Falsafah Negara Pancasila diungkapkan oleh Soekarno dalam lingkungan sebuah badan yang bertugas dan berusaha menciptakan kemerdekaan negara. Bahkan kemerdekaan itu masih harus diperjuangkan, saat penyampaian pidato dalam sidang BPUPKI Soekarno menunjukkan bahwa Pancasila adalah pendirian dan pandangan hidup bangsa. Sebuah perenungan jiwa yang dalam, dan buah dari penyelidikan cipta yang teratur dan seksama di atas basis pengetahuan dan pengalaman yang luas.64 Dalam pidatonya Soekarno pertama kali menggunakan istilah Pancasila, sebagai satu dasar filsafat negara, atau sebagai Weltanschauung untuk dijadikan dasar negara Indonesia merdeka. Satu filsafat kenegaraan yang dapat diterima dan disetujui oleh seluruh anggota yang hadir dalam sidang BPUPKI. Dasar negara yang dapat mempersatukan seluruh kekuatan bangsa Indonesia. Pada kenyataannya memang benar Pancasila baru dikemukakan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, namun isi dari ajaran-ajaran Pancasila sudah lama diketemukan, atau lebih tepatnya tumbuh dan berkembang dalam kandungan ibu pertiwi Indonesia. Soekarno menjelaskan, bahwa dirinya bukan pencipta dari Pancasila itu, namun ia adalah penggali dari apa yang sudah ada di Indonesia ini. Selanjutnya hal tersebut harus dijadikan dasar dari berdirinya negara Indonesia merdeka, yakni filsafat Pancasila. Soekarno menggali Pancasila sejak tahun 64

Notonagoro, Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1962, hlm. 8.


1918, saat ia menjadi mahasiswa di Bandung. Antara tahun 1927-1933, telah banyak pemikiran yang dihasilkan, di mana antara tahun-tahun tersebut ajaranajaran Pancasila telah banyak dikemukakan, meskipun dikala itu istilah Pancasila belum

diketemukan.

Misalnya

saja

ajaran

sosionasionalisme

dan

sosiodemokrasi.65 Pancasila telah disepakati sebagai dasar negara Indonesia, bangsa Indonesia pun membutuhkan dasar hukum yang kuat. Rumusan Pancasila akan dirancang menjadi preambule dasar falsafah negara dan rancangan Undangundang Dasar.66 Undang-undang dasar, merupakan sebuah hukum dasar tertinggi dan merupakan perwujudan dari Pancasila. Undang-undang dasar didasarkan atas sistem kekeluargaan, maka segala pasal-pasal akan diselaraskan dengan sistem itu. Negara Indonesia bersifat kekeluargaan, tidak saja hidup kekeluargaan ke dalam, akan tetapi juga ke luar. Dalam usaha menyusun UUD 1945, juga diingat dinamika masyarakat, dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia yang terus tumbuh, maka UUD 1945 disusun hanya secara garis besar saja, agar mudah mengikuti dinamika kehidupan masyarakat.67 a. Perbedaan dan Perdebatan Ideologi Dalam Sidang BPUPKI Pada sidang BPUPKI yang telah berlangsung, terjadi proses perbedaan dan perdebatan yang dipengaruhi oleh tiga ideologi: pertama ideologi kebangsaan, kedua Islam dan yang ketiga ideologi Barat modern sekular. 66 67

Mohammad Hatta.,op.cit., 1983. hlm. 198. Panitia Lima., Uraian Pancasila, Jakarta: Mutiara, 1980, hlm. 18-20.


Ideologi

kebangsaan

tampak

dalam

pandangan-pandangan

yang

mempertahankan persatuan, kebangsaan, kekeluargaan, kerakyatan dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Ideologi barat modern sekular tampak dari pendapat-pendapat yang menghendaki masuknya hak-hak dasar didalam Undang-Undang Dasar dan adanya pertanggungjawaban para menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Perbedaan idelogi ini juga sudah tampak dalam sidang umum yang pertama, dimana menghendaki agar urusan negara dipisahkan dari urusan agama. Ideologi Islam tampak dari pendapat yang menghendaki bahwa agama Islam

menjadi

dasar

negara,

negara

mempunyai

kewajiban

untuk

melaksanakan syariat Islam, bahwa agama Presiden harus agama Islam, dan agama resmi negara adalah agama Islam.68 Perbedaan antara ideologi kebangsaaan dan ideologi Islam, sudah terjadi sejak sidang umum BPUPKI belangsung. Walaupun telah diusahakan terjadinya kompromi dalam bentuk rumusan yang termaktub di dalam rancangan Undang-Undang Dasar, namun demikian perbedaan antara ideologi kebangsaan dan ideologi Islam tetap berjalan. Anggota Latuharhary mengatakan bahwa, dampaknya akan sangat besar jika mewajibkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, mengingat bahwa bangsa Indonesia tidak

68

A.M.W. Pranarka., op.cit., hlm. 47-48.


hanya terdiri dari satu agama saja. Tapi ada Kristen, Khatolik, Buddha dan Hindu.69 Sidang pada tangggal 10 Juli 1945, disampaikan oleh Soekarno. Di mana ia menjelaskan, bahwa Panitia kecil mendapat tugas yang sangat berat, sehubungan adanya perbedaan pendapat antara golongan kebangsaan dan golongan Islam. Perbedaan itu, terutama yang mengenai masalah agama dan negara. Namun pada akhirnya tercapai kesepakatan antara kedua golongan dalam panitia Sembilan. “Allah Subhanahuwataala memberkati kita. Sebenarnya pada permulaan adalah kesukaran antara golongan yang dinamakan golongan kebangsaan. Mula-mula ada kesukaran mencari pertemuan faham antara golongan ini, terutama yang mengenai soal agama dan negara, tetapi sebagai tadi saya akatakan, Allah Subhanahuwata’ala memberkati kita sekarang ini; kita sekarang sudah ada persetujuan”.70 Rancangan prembule hukum dasar, telah disepakati oleh para anggota BPUPKI, yang tergabung dalam panitia kecil (panitia Sembilan). Kewajiban umat Islam untuk menjalankan syariat Islam, merupakan kebulatan nasionalisme Indonesia. Didalamnya diharapkan adanya persatuan bangsa Indonesia, perikemanusiaan, perwakilan permufakatan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Prembule tersebut juga akan menjadi suatu alat pemersatu yang melindungi segenap golongan yang ada didalam anggota BPUPKI.

69

Ibid. Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 94. 71 Muhammad Yamin.,op.cit., hlm. 153-155; Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 94-96. 70

71


Perdebatan yang terjadi banyaklah yang mengenai “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya, bahwa Latuharyhary sebagai seorang Kristen menyampaikan keberatannya pada kalimat tersebut. Usul yang sama juga disampaikan oleh Wongsonegro dengan didukung oleh Hoesein Djajadiningrat, bahwa mungkin anak kalimat tersebut dapat menimbulkan fanatisme karena seolah-olah memaksa menjalankan syariat Islam bagi orang-orang Islam. Namun Soekarno sekali lagi menegaskan, bahwa kalimat tersebut merupakan kompromi yang sudah disepakati antara golongan kebangsaan dan golongan Islam, yang didapat dengan susah payah.72 Panitia kecil menyampaikan 2 pasal dari rancangan pertama UndangUndang Dasar pada sidang BPUPKI.73 Dan yang menjadi topik utama adalah pasal 4 dan 28. Pasal 4 ayat 2 tentang presiden: “yang dapat menjadi presiden dan wakil presiden hanya orang Indonesia asli. Pasal 28 tentang agama: ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untu memeluk agama apa pun untuk beribadat menurut agamanya masing-masing”. Lalu Wahid Hasjim mengusulkan, agar pasal 4 ayat 2 itu ditambah dengan kata-kata “yang beragama Islam”. Jika presiden orang Islam,maka pemerintah-perintah berbau Islam dan akan besar pengaruhnya. Ia juga mengusulkan agar pasal 29 72 73

Endang Saifuddin Anshari.,op.cit., hlm. 34-35. Ibid., hlm. 36.


dirubah, sehingga berbunyi: Agar “agama negara ialah agama Islam”, dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain dan sebagainya”. Hal ini erat hubungannya dengan pembelaan. Pada umumnya pembelaan yang berdasarkan atas kepercayaan sangat hebat, karena menurut ajaran agama, nyawa hanya boleh diserahkan buat ideologi agama. Kalimat tersebut mendapat pertentangan dari Agus Salim, karena menurutnya kompromis antara golongan kebangsaan dan golongan Islam mentah lagi. Ia berpendapat hal tersebut hendanya diserahkan pada Badan Permusyawaran rakyat, jika presiden harus orang Islam, bagaimana dengan wakil presiden, duta-duta dan sebagainya.apakah artinya janji kita untuk melindungi agama lain. Pada akhirnya dicapai suatu kesepakatan untuk menghapus pasal 4 ayat 2, anggota menerima usulan Oto Iskandardinata dan Wongsonegoro tentang pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: …dan negara menjamin kemerdekaan dan sebagainya menjadi ayat 2.74 Muncul pendapat yang disampaikan oleh Abdul Kahar Muzakkir. Ia mengatakan bahwa sebaiknya segala hal yang berkenaan dengan nama Allah, nama agama, rakmat, berkat, hak dan petolongan-Nya dihapus saja dari undang-undang. Namun hal tersebut ditolak oleh Soekarno. Sidang rapat BPUPKI akhirnya dulanjutkan pada tanggal 16 Juli 1945. Dalam pidatonya Soekarno menjelaskan, bahwa terjadi perdebatan, perbedaan pendapat dan kesukaran-kesukaran selama sidang BPUPKI berlangsung. 74

Soeripto.,op.cit., hlm. 83-84.


Perbedaan pendapat antara golongan kebangsaan dan golongan Islam dalam mencapai suatu kesepakatan dirasa sangat sulit, namun atas kerja keras seluruh anggota BPUPKI, perbedaan tersebut dapat diatasi. Soekarno mengatakan, bahwa hendaknya golongan-golongan yang tidak sepaham dengan Islam supaya dapat menerima secara affair dan berkorban agar segara tersusun Undang-undang Dasar dan tercapainya Indonesia merdeka. Hal tersebut disampaikan oleh Soekarno dengan perasaan yang amat berat, namun itu semua diharapkan dapat segera mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka.75 b. Sidang Umum BPUPKI II ¾ Jalannya Sidang umum BPUPKI II 1. Laporan Soekarno Dalam sidang resmi kedua Soekarno menyampaikan laporannya. Di mana panitia kecil telah memeriksa usul-usul yang masuk dan telah menentukan keputusan sidang secara bersama-sama. 40 anggota telah memasukkan usul dan setelah ditinjau maka usul-usul tersebut mengenai 32 soal. Tetapi usul-usul tersebut akhirnya oleh panitia kecil digolongkan menjadi Sembilan soal saja, antara lain: 1) Golongan usul yang minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya 2) Golongan usul yang mengenai dasar 3) Golongan usul yang mengenai unificatie atau federatie 4) Golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara 75

Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 350-357.


5) Golongan usul yang mengenai warga negara 6) Golongan usul yang mengenai daerah 7) Golongan usul yang mengenai soal agama dan negara 8) Golongan usul yang mengenai pembelaan 9) Golongan usul yang mengenai keuangan Dalam usul-usul tersebut 26 anggota mengusulkan supaya Indonesia

merdeka

selekas-lekasnya.

Alasan

yang

disampaikan

bermacam-macam, seperti “jikalau kita tidak lekas menyelenggarakan Indonesia merdeka itu, dianggap satu hal yang tidak sesuai dengan kehormatan bangsa”. Mengingat banyak anggota yang menginginkan Indonesia merdeka secepatnya, maka panitia kecil menyampaikan tiga buah usul kepada ketua BPUPKI, sebagai berikut: 1) Badan penyelidik ini menentukan bentuk negara dan menyusun hukum dasar negara. 2) Minta lekas dari pemerintah Agung di Tokyo pengesahan hukum dasar itu dan minta agar dengan selekas-lekasnya diadakan Badan Persiapan

Kemerdekaan,

yang

kewajibannya

ialah

sekedar

menyelanggarakan negara Indonesia merdeka diatas hukum dasar yang ditentukan oleh Badan Penyelidik, serta melantik pemerintah nasional. 3) Soal tentara kebangsaan dan soal keuangan. 76 76

Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 88-92; Muhammad Yamin., op.cit., hlm. 147-151; A.M.W. Pranarka., op.cit., hlm. 34-35.


Tiga usul tersebut diajukan oleh anggota panitia kecil, dalam rangka usaha untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Karena kemerdekaan selekas-lekasnya merupakan sebuah cita-cita dan impian seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan menjadi titik pangkal bagi bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan dan memulai kehidupan yang mandiri lepas dari kekuatan-kekuatan yang merugikan kehidupan mereka dalam bebagai bidang. Setelah melakukan pembicaraan yang serius, akhirnya panitia kecil berhasil mencapai suatu modus kompromi yang disepakati bersama, antara para nasionalis kebangsaan, nasionalis Islam dan pihak para nasionalis sekuler. Dalam pidatonya pada tanggal 10 Juli dalam sidang BPUPKI, Soekarno menekankan bahwa tugas panitia kecil sangatlah berat. Hal tersebut sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat antara dua kelompok anggota. Kemudian ia menyampaikan kesepakatan yang telah disepakati bersama dalam panitia Sembilan.77 Hasil dari perundingan panitia Sembilan tersebut berupa rancangan prembule, yang berisikan: “Pembukaan: bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan 77

Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Jakarta: CV Rajawali, 1986, hlm.30; St. Sularto dan D. Rini Yunarti., op.cit., hlm. 30-33.


selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka,bersatu,baerdaulat,adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk Pemerintahan Negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia yang terebentuk dalam suatu hukum dasar Negara Republik Indonesia, yang berkedaulat rakyat, dengan berdasarkan kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudakan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 78 Prembule tersebut ditandatangani oleh Sembilan anggota pada tanggal 22 JUni 1945 di Jakarta, maka dikenal sebagai Piagam Jakarta (The Djakarta Charter), nama tersebut pertama kali diungkapakan oleh Muhammad Yamin.79 Kemudian Soekarno menambahkan penjelasannya, bahwa rancangan prembule yang diusulkan oleh Panitia Sembilan mengandung segenap pikiran yang ada dalam benak para anggota BPUPKI. Didalamnya berisi ke-Tuhanan, terutama Islam: dimana kebulatan

nasionalisme

Indonesia,

persatuan

bangsa

Indonesia:

kemanusiaan atau Indonesia merdeka didalamnya terdiri darai susunan 78 79

Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 95. Endang Saifuddin Anshari, op.cit,. hlm. 32.


perikemanusiaan dunia: perwakilan, permufakatan. Kedaulatan rakyat masuk didalamnya: keadilan sosial, sociale rechtvaardigheid. Maka Panitia Kecil (Panitia Sembilan) memiliki keyakinan, bahwa prembule ini bisa

menghubungkan,

mempersatukan

segenap

aliran

yang

ada

dikalangan anggota BPUPKI.80 Kesepakatan Piagam Jakarta telah dilaporkan oleh Soekarno di depan seluruh anggota sidang. Dalam Piagam Jakarta tersebut, tersimpul dua ujud daripada Indonesia merdeka, yaitu: 1) Memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa sampai tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2) Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Terlebih dahulu dikatakan, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan. Dengan disepakatinya Piagam Jakarta itu, maka urutan Pancasila menjadi berubah, dasar moral terletak di atas sebagai berikut: 1) Ke-Tuhanan- kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemelukpemeluknya. 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab 80

Notonagoro, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Yogyakarta: UGM, 1959, hlm. 34.


3) Persatuan Indonesia 4) Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dan

permusyawaratan perwakilan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan meletakkan dasar moral di atas, negara dengan pemerintahannya memperoleh dasar yang kokoh. Memerintahkan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, serta persaudaraan ke dalam dan ke luar. Dasar Ke-Tuhanan menghendaki jiwa yang murni dalam melaksanakan tugas negara. Dengan politik pemerintahan yang berpegang kepada moral yang tinggi diharapkan tercapainya “suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. 81 2. Laporan Soepomo Sidang BPUPKI dilanjutkan pada tanggal 11 Juli 1945, dengan acara persiapan Undang-Undang Dasar dan pembentukan Panitia perancang Undang-Undang Dasar. Ada tiga hal yang harus dikerjalan oleh panitia Perancang Undang-Undang Dasar ini, yakni: Declaration of right (Pernyataan kemerdekaan), Prembule, dan Undang-Undang Dasar.82 Pembicaranaan tentang rancangan Undang-Undang Dasar di ketuai oleh Soekarno dengan beranggotakan: 81 82

Mohammad Hatta., op.cit., 1983. hlm. 198-199. A.M.W. Pranarka., op.cit., hlm. 37.


1) Maramis 2) Oto Iskandardinata 3) Poeroebojo 4) H. Agoes Salim 5) Mr. Soebardjo 6) Soepomo 7) Ny.Ulfah Santoso 8) Wachid Hasjim 9) Parada Harahap 10) Latuharyhary 11) Soesanto Tirtoprodjo 12) Sartono 13) Wongsonagoro 14) Woerjaningrat 15) Singgih 16) Tan Eng Hoa 17) Hoesein Djajadiningrat 18) Soekiman. Dalam rapat ini juga diadakan pemungutan suara antara federalisme, unitarisme dan Bondstaat suara terbanyak memilih unitarisme.


“Pada prembule Latuharhary menyatakan ketidak setujuannya pada perkataan tentang berdasar atas ke-Tuhanan dan mewajibkan syariat Islam pada pemeluk-pemeluknya. Ia mengusulkan bahwa didalam Undang-Undang Dasar diadakan pasal yang terang supaya tidak ada kemungkinan apapun juga yang akan membawa perasaan tidak senang pada golongangolongan agama lain. Menurutnya hal tersebut akan memunculkan dampak yang besar terhadap agama lain menyangkut adat-istiadat”. Sejalan dengan pernyataan Latuharhary, Wongsonagoro dan Djajadiningrat menyatakan bahwa hal tersebut “mungkin dapat menimbulkan fanatisme”, karena seolah-olah memaksa menjalanakan syariat Islam bagi orang-orang Islam”.83 Agoes Salim menanggapi keberatan Latuharyhary dengan mengemukakan pendapat bahwa “ Pertikaian hukum agama dengan hukum adat bukan masalah baru, dan pada umumnya sudah selesai. Lain daripada itu orang-orang yang beragama lain tidak perlu khawatir, karena keamanan orang-orang itu tidak tergantung kepada kekuasaan negara. Tetapi pada adatnya umat Islam yang 90% itu. Wachid Hasyim pun mengingatkan bahwa paksaan-paksaan tidak bisa terjadi, dengan berpegang kepada dasar permusyawaratan. Soekarno selaku ketua panitia kemudian menaggapi, bahwa kalimat itu adalah kompromis antara golongan kebangsaan dan Islam. Kesepakatan tersebut didapat dengan susah payah, oleh karena itu pokok-pokok lain kiranya tidak ada yang

83

Ibidem.


menolak, karena pokok-pokok dalam preambule dianggap sudah diterima.84 Sebagai ketua akhirnya Soekarno menentukan sikap dengan membentuk panitia perancang Undang-undang yang anggotanya terdiri dari: Wongsonagoro, Soebardjo, Maramis, Soepomo, Soekiman dan Agus Salim. Dan atas usul Wongsonagoro, Soepomo ditunjuk sebagai ketuanya. Kewajiban panitia tersebut adalah merancang Undang-Undang Dasar, dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang telah diajukan dirapat besar dan rapat panitia Perancang Undang-Undang Dasar.85 Rapat dilanjutkan pada tanggal 13 Juli 1945, sebagai ketua dari panitia perancang Undang-undang dasar, Soepomo menguraikan dasar rancangan UUD. Diantaranya yang penting adalah: kedaulatan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat yang bersidang sekali dalam 5 tahun. Oleh karena Badan ini memegang kekuasaan tertinggi, maka pembantuan negara dapat dilakukan; buat sehari-hari presidenlah yang merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. Dalam memerintah negara ia dibantu oleh Wakil Presiden, Menteri-menteri yang bertanggung jawab kepadanya. Dan oleh Dewan Pertimbangan Agung. Dalam membentuk undang-undang, Presiden harus semufakat dengan Dewan Perwakilan 84 85

Ibidem. Muhammad Yamin., op.cit., hlm. 260.


Rakyat. Atas dasar Undang-Undang Dasar, maka hak-hak dasar tidak perlu dimasukkan. Sesudah itu ketua, membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Djajadiningrat, Agus Salim dan Soepomo. 86 D. Sidang Pengesahan Dasar Falsafah Negara dan UUD a. Peristiwa Sekitar Proklamasi Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu setelah kota pada tanggal 6 Agutus kota Hirosima dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Sehari setelah itu pada tanggal 7 Agustus, keanggotaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia baru dibentuk dan diumumkan di Jakarta. Kemudia pada tanggal 8 Agustus kota Nagasaki kembali dijatuhi bom atom oleh Amerika. Hal tersebut memaksa Jepang untuk benar-benar meyerah pada sekutu, kemudian yang terjadi adalah terjadinya kekosongan politik, di mana pihak Jepang masih berkuasa namun telah menyerah, dan tidak tampak pasukan sekutu

yang

menggatikan

kehadiran

mereka.

Rencana-rencana

bagi

kemerdekaan yang disponsori oleh Jepang secara teratur tampaknya berhenti.87 Dengan demikian dapat diduga bahwa kekalahan Jepang akan terjadi dalam waktu yang singkat, sehingga proklamasi kemerdekaan harus segera dilaksanakan. Soekarno dan Hatta ingin memperbincangkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan di dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan 86

Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 223. M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2010, hlm. 443.

87


Indonesia (PPKI), sehingga dengan demikian tidak menyimpang dari ketentuan pemerintah Jepang. Sikap inilah yang tidak disetujui oleh golongan muda, yang menganggap PPKI adalaah badan buatan Jepang. Mereka juga tidak menyetujui dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan seperti yang telah digariskan oleh pemerintah Jepang. Sebaliknya mereka menghendaki terlakasanya proklamasi kemerdekaan dengan kekuatan sendiri, lepas sama sekali dari Jepang.88 Adanya perbedaan paham tersebut mendorong golongan pemuda untuk membawa Soekarno dan Mohammad Hatta ke luar kota. Menjelang tanggal 16 Agustus 1945 mereka telah dibawa oleh golongan pemuda ke Rengasdengklok dan ditempatkan di sebuah asrama Peta, dengan dalih melindungi mereka jika terjadi pemberontakan Peta dan Heiho. Ternyata tidak ada pemberontakan sama sekali, sehingga Soekarno-Hatta lekas menyadari, bahwa kejadian ini merupakan usaha mereka untuk memaksa mereka supaya lekas menyatakan kemerdekaan di luar rencana pihak Jepang.89 Akhirnya rombongan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta dijemput oleh Soebardjo, Soebardjo adalah pembatu Muhammad Hatta sebagai tata usaha kantor panitia persiapan kemerdekaan. Pada malam harinya Soebardjo mengundang anggota PPKI ke rumah Laksamana Muda Maeda, dengan terlebih dahulu melakukan pemeberitahuan kepada Maeda melalui telepon. Meminjam rumah Laksamana Muda Maeda sebagai tempat diadakannya sidang PPKI, 88

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hlm. 79. 89 M.C. Ricklefs., op.cit., hlm. 444.


yang dihadiri oleh segenap anggotanya beserta pemimpin-pemimpin pemuda dan beberapa orang pemimpin pergerakan.90 Bersama tokoh pemuda, yakni Soekarni dan Sayuti Melik, Soekarno, Mohammad Hatta dan Soebardjo membahas perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tidak seorang pun diantara mereka yang membawa teks Piagam Jakarta, lalu Soekarno berkata: “Apa persilahkan Bung Hatta menyusun teks ringkas itu, sebab bahasanya kuanggap yang terbaik, sesudah itu kita persoalkan bersamasama, setelah kita memperoleh persetujuan, kita bawa ke muka sidang lengkap yang sudah hadir di ruang tengah. Hatta menjawab: apabila aku mesti memikirkannya, lebih baik bung yang menuliskannya, aku mediktekannya. Semuanya setuju, kalau kalimat pertama diambil dari alenia ketiga rancangan UUD, yang mengenai proklamasi. Lalu kalimat pertama itu menjadi: “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”. Tetapi, Hatta mengatakan, kalimat itu hanya menyatakan kemauan bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri sebab itu mesti ada komplemennya yang menyatakan bagaimana caranya menyelenggarakan revolusi nasional. Lalu Hatta mendiktekan kalimat berikut : “Hal-2 yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempoh yang sesingkatsingkatnya”. Setelah bertukar pikiran sebentar, teks itu disetujui oleh mereka berlima yang menjadi panitia kecil”.91 Secara rinci demikian naskah Proklamasi berdasarkan tulisan tangan Soekarno92:

90

Mohammad Hatta, Memoir, Jakarta : Tintamas, 1978, hlm. 448. Ibid., hlm. 451- 452. 92 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op.cit., hlm. 84. 91


Setelah kelompok perumus naskah proklamasi selesai, segera menuju ke serambi muka. Sidang itu bukan lagi sidang PPKI, karena sudah bertambah pemimpin-pemimpin muda. Soekarno membuka sidang dan membacakan rumus pernyataan kemerdekaan yang telah dibuat perlahan-lahan dan berulangulang. Sesudah itu ia bertanya apakah saudara-saudara setuju dengan rancangan teks proklamasi ini, dan semua menjawab setuju diiringi dengan gemuruh suara mengatakan setuju.93 Kepada semua anggota yang hadir Soekarno menyarankan agar bersama-sama menandatangani naskah Proklamasi Indonesia merdeka sebagai suatu dokumen bersejarah dan sebagai warisan bagi anak cucu kita. Ia mengambil contoh naskah kemerdekaan Amerika Serikat dulu, yang memutuskan bahwa semua anggota ikut menandatangani keputusan mereka bersama. Soekarni kemudian mengusulkan bahwa bukan kita semua yang hadir 93

Mohammad Hatta, op.cit., 1978. hlm. 453.


di sini harus menandatangani naskah itu, cukuplah dua orang saja yang menandatanganinya atas nama rakyat Indonesia yaitu Soekarno- Hatta.94 Dengan disetujinya usul Soekarni oleh seluruh anggota sidang, maka Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah itu berdasarkan naskah tulisan Soekarno, disertai dengan perubahan-perubahan yang telah disetujui. Sayuti Melik segera mengetik naskah daripada rumusan Proklamasi. Ada tiga perubahan yang terdapat pada naskah itu, yakni kata-kata “tempoh” diganti menjadi “tempo” sedangkan “wakil-wakil bangsa Indonesia”. Demikian pula perubahan terjadi pada cara penulisan tanggal, yaitu “Jakarta 17-805” menjadi “Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05”. Dengan perubahan tersebut maka naskah yang sudah diketik segera ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. pada bagian akhir diganti dengan “Atas nama Bangsa Indonesia”. 95

94 95

Mohammad Hatta, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, Jakarta: Tintamas, 1982, hlm. 52. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op.cit., hlm. 86.


Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi, Soekarno membacakan Proklamasi. Upacara Proklamasi dilakukan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Setelah Proklamasi dibacakan dan bendera nasional Sang Merah Putih dinaikkan sebagai tanda bangsa Indonesia sudah merdeka, benegara, berdaulat, serta lagu Indonesia Raya dinyanyikan, rakyat bersorak dan gembira.96 b. Menjelang Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Sehari sebelum pelaksanaan sidang PPKI, tepatnya pada sore hari setelah Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mohammad Hatta menerima telepon dari tuan Nijyijima, pembatu Admiral Maeda menayakan dapatkah menerima seorang opsir kaigun (angkatan laut), karena ia mau mengungkapkan suatu hal yang penting bagi Indonesia. Demikian pernyataan Hatta: “……..Nijyijima sendiri akan menjadi juru bahasanya. Saya persilahkan mereka datang. Opsir itu saya lupa namanya datang sebagai utusan kaigun untuk memberitahukan dengan sungguksungguh, bahwa wakil Protestan dan Katolik dalam daerah yang dikuasai oleh angkatan laut Jepang, berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam pembukaan Undang-undang Dasar, yang berbunyi “Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Mereka mengakui, bahwa kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-undang Dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas. Jika “diskriminasi” itu dtetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. Saya katakana bahwa bukan itu suatu diskriminasi, sebab penetapan itu hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Waktu merumuskan Pembukaan Undang-undang Dasar itu, Maramis yang ikut serta dalam panitia Sembilan, tidak mempunyai keberatan apa 96

Mohammad Hatta, op.cit., 1978. hlm. 454.


apa dan pada tanggal 22 Juni ia ikut menandatanganinya. Opsir tadi mengatakan bahwa itu adalah pendirian dan perasaan pemimpinpemimpin Protestan dan Katolik dalam daerah pendudukan kaigun. Mungkin waktu itu Maramis Cuma memikirkan bahwa kalimat tersebut berlaku hanya untuk rakyat Islam yang 90% jumlahnya dan tidak mengikat rakyat Indonesia yang beragama lain…….setelah terdiam sebentar, sayaa katakana kepada opsir itu, bahwa esok hari dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan akan saya kemukakan masalah yang sangat penting itu”.97 Begitu seriusnya hal tersebut, maka pada tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang Panitia Persiapan dimulai. Mohammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo dan Teuku Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu.98 “Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apabila suatu masalah yang serius dan bisa membahayakan keutuhan negara dapat diatasi dalam sidang kecil yang lamanya kurang dari 15 menit, itu adalah suatu tanda bahwa pemimpin-pemimipin tersebut di waktu itu benar-benar mementingkan nasib dan persatuan negara”.99 Mohammad Hatta menyatakan bahwa, semangat Piagam Jakarta tidak lenyap dengan menghilangkan perkataan “Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan menggantinya dengan “Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.100 Perubahan tersebut, tentu saja menimbulkan reaksi penolakan terutama dari golongan Islam, seperti A. Kahar 97

Mohammad Hatta, op.cit., 1982. hlm. 58-59. Mohammad Hatta, op.cit., 1983. hlm. 202;Mohammad Hatta, op.cit.,1978. hlm. 457. 99 Mohammad Hatta, op.cit., 1982. hlm. hlm. 60. 100 Ibidem. 98


Muzakkir101 dan Ki Bagus Hadikusumo,102 yang telah memberikan jasa pengorbanan begitu besar, baik dalam memperjuangkan maupun dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jasa para nasionalis Islam dalam merumuskan formula resmi pertama Pancasila dalam bentuk Piagam Jakarta.103 Letak pengorbanan nasionalis Islam adalah tidak mengadakan perlawanan dan tantangan, karena jiwa toleransi mereka.104 Reaksi positif ditunjukkakan oleh Teuku .M. Hasan, hal tersebut dapat dipahami karena dia tidak tergolong kelompok nasionalis Islam. Sedangkan pihak yang menyepakati perubahan sila pertama tersebut, adalah golongan pihak kebangsaan, seperti Soekarno, Ahmad Subardjo dan Mohammad Hatta.

101

N.N., Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante Jilid III, 1958, Bandung, hlm. 38. Dalam sidang Konstituante A. Kahar Muzakkir mengatakan “Bahwa Pancasila telah dikebiri, Pancasila itu telah dirusak. Sebab prinsip-prinsip yang mendatangkan moral yang luhur dengan adanya Pancasila, yang tadinya merupakan agreement itu dicederai dengan sengaja. Itu berarti pula bahwa perjanjian itu telah dibatalkan dengan kehendak eenzijdig. Saya katakanatas kehendak satu pihak, yaitu pihak kebangsaan. Maka dengan ini, dengan tegas saya menyatakan, bahwa jikalau orang berbicara tentang penghianatan terhadap suatu perjanjian yang disebut “ Gentlemen Agreement”, maka pihak yang menghianati itu bukanlah pihak kami, pihak Islam, akan tetapi, pihak yang merubah itulah, yakni yang menghapuskan rumusan-rumusan yang esensiil yang mengenai Islam”. 102 Menurut kesaksian sejarah Mr. Kasman Singodimedjo, seorang anggota PPKI dalam sidang Konstituante mengatakan bahwa saat proses perubahan sila pertama sebelum sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dimulai Soekarno dan Mohammad Hatta, menyuruh Teuku .M.Hasan sebagai putera Aceh menyantuni Ki Bagus Hadikusumo guna menentramkannya. Hanya dengan kepastian dan jaminan bahwa 6 bulan lagi sesudah bulan Agustus tahun 1945 akan dibentuk sebuah Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Pembuat Undang-undang Dasara Negara guna memasukkan materi Islam itu kedalam Undang-undang Dasar yang tetap, maka bersabarlah Ki Bagus Hadikusumo itu untuk menanti. 103 Endang Saifuddin Anshari.,op.cit.,hlm. 60-611. 104 Dalam bukunya yang berjudul Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Endang Saifuddin Anshari mengutip pernyataan Mentri agama H. Alamsjah, bahwa : “Hal ini ditempuh tidak lain karena keinginan umat Islam membentuk persatuan dalam kemerdekaan. Sehingga lahirnya Pancasila seperti yang dikenal sekarang adalah hadiah dari umat Islam”.


c. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membentuk Dokurisu Junbi Linkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang beranggotakan 21 orang. PPKI dipimpin oleh Soekarno sebagai ketua dan Mohammad Hatta sebagai wakil ketua.105 Tugas dari PPKI, ialah menetapkan UUD dan hal-hal yang perlu untuk negara Indonesia yang kemerdekaannya akan “dihadiahkan” oleh pemerintah Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945.106 a) Agenda Sidang PPKI Sidang PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus, atau sehari setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia.

107

Agenda yang akan dibahas

dalam sidang tersebut adalah pengesahan Undang-undang dasar. Sidang diketuai oleh Soekarno dan Mohammad Hatta sebagi wakilnya. Dalam pidato pembukaannya Soekarno meminta agar rapat berjalan dengan cepat dan tidak bertele-tele, mengingat bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 telah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan harus segera disusul dengan penyusunan undang-undang dasar dengan mengikuti garis-garis besar yang telah dirancang oleh Dokuritu Zyunbi Tyoosakai. Perubahan-perubahan yang penting saja yang akan dibicarakan dalam sidang ini, urusan kecil-kecil hendaknya dikesampingkan dan juga pemilihan presiden dan wakil 105

St. Sularto dan D. Rini Yunarti., op.cit., hlm 41; Endang Saifuddin Anshari., op.cit., hlm. 49-50. J.C.T Simorangkir dan B. Mang Reng Say, Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Penerbit Djambatan,1986, hlm. 115. 107 Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 412. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), berlangsung di Jalan Pejambon Jakarta dan bertempat di gedung Tyuuoo Sangi-In, pada jam 11.30 WIB. 106


presiden.108 Perubahan-perubahan daripada perkataan yang diusulkan dan disetujui oleh beberapa anggota mengenai pembukaan Undang-undang Dasar serta pasal Undang-undang Dasar.109 b) Proses Pengubahan Sila Pertama Setelah sidang dibuka oleh Soekarno dan memberikan pidato singkat, maka Mohammad Hatta dipersilahkan menyampaikan laporannya, mengenai perubahan-perubahan pokok yang penting. 1) Menghilangkan pernyataan Indonesia merdeka serta pembukaan yang lama diganti dengan pembukaan yang semula dirancang oleh panitia kecil (panitia Sembilan). Dalam mukadimah kembali pada prembule yang lama, dahulu panitia kecil telah merancang prembule untuk Undangundang Dasar. Tetapi kemudian pada sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai merubah prembule itu dan memecah menjadi dua, ialah pernyataan Indonesia

merdeka

dan

Pembukaan

(yang

singkat).

Kemudian

Mohammad Hatta membacakan dasar falsafah negara yang telah mengalami perubahan mendasar.

108 109

Lembaga Soekarno-Hatta., op.cit., hlm. 41. Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 413.


Pembukaan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka,bersatu,berdaulatan, adil dan makmur. Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah –darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratanperwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.110 2) Pasal 6 alinea 1 menjadi: ”Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam dicoret”, menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli”. Hal ini terkait jika Presiden republik orang Islam, agaknya menyinggung perasaan dan pun tidak berguna.

110

Muhammad Yamin, op.cit., hlm. 759; Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 417; A.M.W. Pranarka., op.cit., hlm. 60.


3) Pasal 29 ayat 1: “Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Sebagai pengganti “Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.111 Inilah perubahan yang dapat mempersatukan segala bangsa. Setelah direvisi oleh Mohammad Hatta, Pancasila dalam pembukaan Undang-undang Dasar mengalami perubahan. Jika sebelumnya isi dan urutan Pancasila dalam Piagam Jakarta sebagai berikut: 1) Ke-Tuhanan- kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemelukpemeluknya. 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab 3) Persatuan Indonesia 4) Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dan

permusyawaratan perwakilan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka perubahan yang disetujui secara bulat pada sidang PPKI isi dan urutan Pancasila dalam pembukaan Undang-undang adalah sebagai berikut: 1) Ke-Tuhanan Yang Maha Esa 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab 3) Persatuan Indonesia 111

Soeripto, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 cetakan ke-1,Surabaya: Penerbit Grip, 1962, hlm. 110-111; Endang Saifuddin Anshari., op.cit., hlm. 51; Lembaga Soekarno-Hatta., op.cit., hlm. 42-43; Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 414-416.


4) Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dan

permusyawaratan perwakilan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perubahan juga terjadi pada pembukaan Undang-undang Dasar itu sendiri, atas usul I Gusti Ketut Pudja alinea ketiga yang berbunyi: “Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa” diganti menjadi “Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa”. Kemudian Ki Bagoes Hadikoesomo mengusulkan perkataan “menurut dasar” dicoret saja dan lebih baik diganti dengan “Ke-Tuhanan Yang Maha Esa kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dan seterusnya”. Hasil dari keputusan yang diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota pada sidang PPKI, adalah: Pembukaan Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka,bersatu,berdaulatan, adil dan makmur. Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah –darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan


kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undangundang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.112

Alenia I, mengandung makna: Suatu anti-these yang mengandung pertentangan antara kemerdekaan bangsa dan kolonialisme diseluruh dunia.113Kemerdekaan mutlak menjadi hak segala bangsa, Indonesia menentang penjajahan di atas dunia.114 Alenia II dan III, mengandung makna: Karena rahmat Tuhan, bangsa Indonesia telah sampai pada tujuannya untuk merdeka dan melaksanakan tugas, agar masyarakatnya bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tugas-tugas tersebut dilaksanakan dengan berpegang teguh kepada Pancasila dan Undangundang Dasar. Kemerdekaan yang didapat adalah anugerah dari Tuhan, karena rakyat Indonesia telah berjuang dan berkorban untuk mencapai citacita luhur, yaitu kemerdekaan Indonesia.

112

Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 419-420 Muhammad Yamin, op.it., hlm. 250-251. 114 Lembaga Soekarno-Hatta.,op.cit., hlm. 58.; Panitia Lima.,op.cit., hlm. 22. 113


Alenia IV, mengandung makna: Suatu sintese negara republik Indonesia yang dibentuk atas kemerdekaan yang telah diproklamirkan dan disusun menurut tinjauan bangsa Indonesia yang bernama ajaran Pancasila.115 Setelah mengalami berbagai perubahan melalui perdebatan-perdebatan yang panjang, maka dapat dicapai suatu keputusan yang bulat. Dengan demikian Pancasila disahkan menjadi dasar Falsafah Negara Indonesia.

115

Muhammad Yamin.,loc.cit


BAB III LATAR BELAKANG PEMIKIRAN SOEKARNO TENTANG DASAR NEGARA PANCASILA

Bangsa Indonesia telah memiliki akar kebudayaan yang beragam. Sosio kultural budaya yang begitu beraneka ragam telah menjadikan bangsa ini kaya akan kebudayaan dan nilai-nilai tradisi. Kemajemukan rakyatnya menjadikan bangsa Indonesia, bangsa yang unik dengan tradisi dan kebudayaan yang berbedabeda. Pancasila sebagai bentuk pencapaian terbaik bangsa, ditengah-tengah kemajemukan masyarakat itulah Pancasila digali oleh Soekarno. Berdasarkan atas tradisi-tradisi dan nilai-nilai kemanusiaan yang telah ada jauh sebelum bangsa ini lahir. Keanekaragaman bahasa, adat-istiadat, suku, budaya, ras/etnik dan agama memampukan rakyat Indonesia menyadari kesatuan bangsa untuk lepas dari para penjajah. Cita-cita luhur rakyat Indonesia untuk merdeka dan lepas dari para penjajah pada akhirnya memunculkan tokoh-tokoh dan para pemimpin yang memiliki pemikiran kritis, diantaranya adalah Soekarno sendiri. Bersama-sama berjuang meraih kebebasan dan kemerdekaan bangsa. Soekarno cukup menyadari situasi dan tradisi Indonesia, yakni menyepi sebelum kembali ke masyarakat. Seperti Arjuna pahlawan dalam perang Mahabarata yang telah melewati masa hukuman dan meyepi untuk membina kekuatan spiritual. Seperti Airlangga yang telah menarik diri dari masyarakat ramai dalam waktu yang lama untuk meditasi dan latihan-latihan keaagamaan

112


113

sebelum pada akhirnya ia muncul untuk membangun kerajaan Jawa Timur. Pemikiran Soekarno begitu tajam. Ia pun menyadari bahwa ia harus terpinggirkan dari dunia yang ramai dalam kurun waktu yang lama dalam penahanannya. Pada waktunya ia akan kembali dengan membawa kekuatan baru ke dalam masyarakat. Perjuangan Soekarno dalam dunia politik, adalah menuju gelanggang utama tempat Soekarno memainkan kegiatan politiknya pada saat-saat akhir kekuasaan pendudukan Jepang di Indonesia dan menyampaikan pemikirannya dalam sidang BPUPKI, yang dinamakan dengan Pancasila. A. Kebangsaan Sejak kecil Sekarno sangat menyukai cerita-cerita pewayangan terutama cerita Mahabarata, Bharata yudha, Ramayana dan tokoh favoritnya adalah Bima. Kesukaannya pada cerita-cerita tersebut, karena pengaruh dari ayahnya yang begitu mengidolakan tokoh pewayangan bernama Karna. Karna adalah seorang pahlawan besar dalam cerita Mahabarata yang sangat kuat dan sangat besar. Ayahnya mengharapkan Soekarno menjadi seorang berjiwa patriot, memiliki keberanian dan kepedulian bagi negaranya, menjadi seorang pahlawan besar bagi rakyatnya. Harapan ayah Soekarno tak sia-sia, karena pada kenyataannya Ia menjadi seorang pemimpin besar bangsa Indonesia dan menuju pada sebuah kemerdekaan bangsa. Pada tahun 1914 Soekarno masuk menjadi siswa Hollads Inlandsche School/HIS (Sekolah Pribumi Belanda). Ia merasakan, bahwa hari-harinya di


114

sekolah di tandai dengan kemiskinan dan diskriminasi dari teman-teman Belanda pada kala itu. Soekarno kemudian oleh ayahnya di pindahkan ke Europeesche Lagere School (Sekolah Dasar Eropa) di Mojokerto agar ia dapat memasuki HBS yang selalu berpeluang untuk memasuki perguruan tinggi Belanda. Pola pengajaran di ELS dianggap bersifat diskriminatif terhadap anak-anak pribumi karena melakukan asas persamaan atau concordantie. Di mana pelajaran yang diberikan sama persis dengan pengajaran yang diberikan pada tingkat pendidikan yang sama di Belanda. Soekarno menyelesaikan pendidikan ELS tepat waktu, dan ia melanjutkan ketingkat yang lebih tinggi, oleh ayahnya Soekarno dimasukkan ke Hoogere Burger School atau HBS (Sekolah Lanjutan Tinggi) di Surabaya.1 Mengawali pendidikannya pada tahun 1916-1921 Soekarno bersekolah Hoogere Burger School (HBS) Surabaya. Pendidikan yang ia nikmati selama menjadi siswa HBS adalah pendidikan Belanda dan Barat. Ia tinggal di rumah seorang pemimpin nasionalis Tjokroaminoto, ia adalah seorang pemimpin dari Sarekat Islam (SI), disanalah ia mula mengenal paham nasionalisme. Seperti

yang

di

jelaskan

pada

pembahasan

sebelumnya,

melalui

Tjokroaminoto pula ia bisa bertemu dengan Alimin yang memperkenalkannya pada Marxisme. Dalam perjalanan awal karier politiknya, ia pun berkenalan dengan Musso dan Dharsono, mereka adalah pengurus dari Sarekat Islam dan anggota dari Indiche School Democratische Vereeniging (ISDV). Pada waktu 1

Lambert Giebels, Soekarno Biografi 1901-1950, Jakarta: Grasindo, 2001, hlm. 17-19.


115

itu mereka tengah memainkan peranan penting dalam pergerakan melawan kolonial dengan tokoh militan Islam seperti Haji Agus Salim.2 Soekarno semakin mendalami teori marxis selama di bangku sekolah melalui C. Hartagh seorang guru yang mengajar bahasa Jerman di HBS yang juga tercatat sebagai anggota ISDV.3 Perkenalannya dengan tokoh-tokoh besar semakin membuatnya yakin untuk terjun dalam dunia politik dan ia mendapat pengaruh pemikiran Barat yang modern. Soekarno menjadi anggota Tri Koro Dharmo yang berarti tiga tujuan suci, melambangkan kemerdekaan politik, ekonomi dan sosial. Ia pun mengikuti studieclub, mengembangkan pemikiran dan cita-cita, berdebat dan mengungkapkan pendapatnya yang dengan tegas tidak menyetujui tentang keharusan bagi generasi untuk menguasai bahasa Belanda. Nusantara adalah daerah yang terdiri dari pulau-pulau dan bahasa yang harus dikuasai adalah bahasa melayu baru setelahnya adalah bahasa asing. Rasa Nasionalisme dalam diri Soekarno terus tumbuh, ia mengatakan bahwa rumah Tjokroaminoto4 adalah dapur Nasionalisme. Di mana ia banyak ikut terlibat dalam pembicaran-pembicaraan politik bersama Tjokroaminoto, Alimn dan Muso, Haji Agus Salim dll. Soekarno mengagumi Thomas Jefferson, melalui Declaration of Independence yang ditulisnya pada tahun 2

Peter Kasenda, Soekarno Muda Biografi Pemikiran 1926-1933, Jakarta: Komunitas Bambu, 2010, hlm. 16. 3 Bernard Dahm, Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan, Jakarta: LP3ES, 1987, hlm. 36. 4 Tjokroaminoto adalah seorang pemimipin Sarekat Islam yang rumahnya ditempati oleh Soekarno semasa menjadi siswa HBS di Surabaya.


116

1776, buah pemikirannya menjadi menjadi cita-cita dan pendirian dasar Soekarno. Keinginannya untuk merobohkan kekuasaan kolonial Belanda terpatri dalam dirinya, ia menulis untuk majalah Tjokroaminoto dalam “Oetoesan Hindia” dengan menggunakan nama samaran Bima.5 Melalui Tjokroaminoto dan Sarekat Islam, Soekarno telah mengalami berbagai aliran politik secara bergantian mulai dari harga diri bangsa, persatuan dan nasionalisme. Soekarno mendapatkan suatu pelajaran berharga dari seorang Tjokroaminoto, mempunyai daya cipta dan cita-cita tinggi seorang pejuang yang mencintai tanah tumpah darahnya. Secara tak sadar ia menggembleng Soekarno. Saat-saat bersekolah di HBS, ia seringkali merasakan kesunyian dan kesepian. Hal itu ia gunakan untuk membaca dan menyelami pemikiran dari tokoh-tokoh dunia seperti Beatrice Webb yang mendirikan gerakan buruh Inggris, Otto Bauer, Adler, Karl Marx Friedrich Engels dan Lenin. Jean Jacques Rousseau, Arstide Briand dan Jean Jaures ahli pidato terbesar dalam sejarah Perancis. Soekarno merasakan keberadaan mereka, menjadi pejuang revolusi besar dan menyelamatkan negaranya dari penjajahan kolonial Belanda. Secara

emosional

pemikiran

Soekarno

telah

terpengaruh

oleh

negarawan-negarawan tersebut. Di tempatnya menuntut ilmu, Soekarno 5

Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 1966, hlm. 35-67.


117

membayangkan pemikir-pemikir yang sedang marah selagi berpidato dan meneriakkan semboyan-semboyan seperti “persetan dengan penindasan” dan “hidup

kemerdekaan”.

Hatinya

seakan

menyala-nyala

dan

mulai

mempraktikannya dengan berdiri diatas meja dengan emosional yang tinggi.6 Melalui Tri Koro Darmo, yang kemudian namanya di ubah menjadi Jong Java, Soekarno memiliki pergaulan sosial yang berlandaskan kebangsaan. Di mana dalam perkumpulan tersebut ia dan kawan-kawannya membaktikan diri untuk mengembangkan kebudayaan asli seperti mengajarkan main gamelan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial.7 Setelah menyelesaikan pendidikan HBS di Surabaya selama 5 tahun pada tahun 1921, Soekarno meninggalkan Surabaya dan menuju Bandung. Di sana ia tinggal di rumah Haji Sanusi, untuk kembali meneruskan pendidikannya di Sekolah Teknik Tinggi (Technische Hoogeschool). Menurut Soekarno kota Bandung memiliki warna ideologi yang khas. Sebab di kota Bandung ini telah berkembang pemikiran bahwa tujuan pergerakan adalah kemerdekaan penuh untuk tanah air Indonesia. Gagasan-gagasan tersebut dikembangkan oleh Indische Partij yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pemikiran-pemikiran Soekarno selanjutnya. Di Bandung pula ia berkenalan dengan tokoh-tokoh nasionalis sekuler, seperti Douwes Dekker, Dr. Tjipto Mangunkusumo, dan Ki Hadjar Dewantara. Soekarno begitu 6 7

Ibid., hlm. 52-53. Ibid., hlm. 56.


118

terkesan dengan cara Douwes Dekker dalam mendekati situasi Hindia Belanda untuk kemudian memperkenalkan cara pandangnya meraih kemerdekaan secara penuh untuk tanah air Indonesia. Pandangan tersebut menjadi

kesimpulan

tersendiri

bagi

Soekarno

dalam

menunjukkan

kesetiaannya kepada tanah air dan bersedia berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Pengaruh pemikiran semacam itu sangat terasa pada diri Soekarno dan pada kemudian hari berkembang menjadi aliran utama dalam pemikiran nasionalisme Indonesia, hal tersebut akan terlihat jelas pada gagasan dan pemikiran politik Soekarno.8 Terutama dari Dr. Tjipto Mangunkusumo, ia mengambil suatu pelajaran penting, di mana ia memiliki keberanian untuk mempertahankan keyakinan dan

berjuang

untuk

tanah

air

kaum

Pandawa.

Pada

diri

Tjipto

Mangunkusumo, Soekarno menemukan kembali kepercayaan kepada Ratu Adil. Ketiga orang tersebut memimpin Indische Partij yang radikal, sebagian besar anggotanya adalah orang-orang Indo-Eropa dan merupakan satu-satunya partai yang lebih banyak berpikir dalam rangka nasioanalisme Indonesia daripada dalam Islam, Marxisme, atau ukuran-ukuran suku bangsa yang sempit. Di dalam ide-ide mereka Soekarno menemukan pembenaran bagi suatu bentuk nasionalisme yang tidak mengandung komitmen tertentu terhadap Islam, teori perjuangan kelas, maupun kaitan formal dengan kelompok etnik tertentu. Pada diri Ki Hadjar Dewantara, Soekarno belajar 8

Peter Kasenda.,op.cit., hlm. 18-20.


119

tentang sistem sekolah Taman Siswa, yang dimulai dimulai pada tahun 1922, menolak Islam pembaharu dan memakai kebudayaan Jawa sebagai dasar filosofis bagi ciri nasional baru. Hal ini mendapat tanggapan postif di dalam pemikiran Soekarno. Menurutnya cara kaum abangan Jawa, dan terutama golongan atas di antara mereka itu, meyerap ide-ide Hindu, Buddha, Islam, dan Barat ke dalam suatu sintesis yang unik yang mereka anggap memuaskan, tampaknya menjadi model bagi seluruh bangsa Indonesia.9 Pengaruh-pengaruh dan gagasan-gagasan yang telah diterima oleh Soekarno, menjadi suatu perjalanan panjang dalam kehidupan politiknya. Tahapan dan proses yang telah ia lewati menjadikannya peka terhadap tujuan kolonial. Soekarno menyerukan nasionalisme dan persatuan demi kepentingan nasionalisme itu sendiri yang mengandung arti bahwa doktrin-doktrin untuk tidak menyerah dengan perjuangan sosial masyarakat Indonesia, menolak kekuasaan penjajahan secara radikal. Soekarno terlibat mendirikan Algemeene Studi Club di kalangan mahasiswa pada tahun 1926, organisasi ini nyata-nyata bersifat politis dengan kemerdekaan untuk Indonesia sebagai tujuannya. Di dalam gerakan ini Soekarno melihat adanya bukti bahwa yang terpenting adalah dicapainya persatuan. Nasionalisme itu muncul sebagai satu gagasan yang mempersatukan yang berangsur-angsur menjadi penting. Pandangan demikian itu bukan hanya mengenai kemerdekaan tetapi juga mengenai 9

M.C. Ricklefs., Sejarah Indonesia Modern,Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1991, hlm. 276277.


120

tatanan politik yang berlandaskan rasa kepribadian nasional, dimana nasionalisme telah menyajikan suatu rasa kesetiaan yang mungkin dapat menyampingkan ikatan-ikatan keluarga, rasa kesukuan atau ikatan tradisional lainnya. Dengan dibentuknya Algemeene Sudie Club di Bandung, semakin meyakinkan Soekarno mengutuk eksklusive dan chauvinisme nasionalisme Eropa serta mempertentangkannya dengan nasionalismenya sendiri yang berlandaskan cinta kasih seluruh umat manusia.10 Soekarno melihat penduduk bumiputra sebagai suatu kelompok sebenarnya yang tidak terbagi-bagi dalam kedudukan sosial, tetapi terbagi dalam aliran serta ideologi. Keisyafan dan tragic itu pulalah yang sekarang menjadi nyawa pergerakan rakyat di Indonesia.11 Soekarno mengenal aspek kolonial dengan kondisi-kondisi di Eropa yang tidak asing baginya. Ia meyakini, bahwa apa yang ia ketahui mempunyai warna ideologi yang kuat seperti Marxis sejati, di mana ia melihat dan merasakan mengenai rakyat yang diperas dan menderita, mengenai tirani kaum kapiltalis, mengenai pertentangan yang tak dapat diperdamaikan di antara kelas-kelas, serta kemenangan yang sebentar lagi akan di capai.12 Soekarno menyadari bahwa bangsa tidak ditentukan oleh ras, bahasa atau agama atau pun perbatasan wilayah. Perjuangannya lepas dari teori Islam maupun Marxis tentang revolusi sosial, yang memberikan tekanan kepada 10

Legge John .D., Sukarno Sebuah Biografi Politik, Jakarta: Sinar Harapan, 1985, hlm. 98. Peter Kasenda.,op.cit., hlm. 24. 12 Bernard Dahm., op.cit., hlm. 75. 11


121

keutamaan perjuangan politik untuk mencapai kemerdekaan dan mengabaikan masalah-masalah mengenai bentuk negara dan tipe masyarakat yang akan dibangun jika merdeka nanti. Hal tersebut mencerminkan suatu konsepsi nasionalis yang murni dibandingkan dengan konsepsi-konsepsi nasionalisme yang berlaku sebelumnya di Indonesia. Dalam penggarapannya mengenai nasionalisme telah membawanya untuk menggali sumber-sumber intelektual yang bermacama-macam. Soekarno mengenali semua aliran politik dalam pergerakan Indonesia dan ia menciptakan suatu konsep ideal dengan menciptakan persatuan tanpa harus saling berhadapan dengan perlawanan dari pihak manapun. Didalam Algeemeene Studie Club, yang menerbitkan majalahnya sendiri Indonesia Muda, Soekarno memaparkan pemikiranpemikirannya yang semakin matang melalui sebuah karangan “Nasionalisme, Islam dan Marxisme”. Melalui pemikirannya Soekarno berusaha mensejajarkan Nasionalisme, Islam dan Marxisme dan tujuannya adalah menempatkan orang Islam dan Marxis di bawah Nasionalis. Ia menginginkan agar orang-orang Islam dan Marxis bersekutu dengan orang-orang nasionalis dan bersama-sama menjadi satu roh yang besar, roh persatuan. Soekarno menghimbau pada masingmasing aliran untuk membenamkan perbedaan-perbedaan antara mereka dan bersama-sama bekerja untuk meraih kemerdekaan. Nasionalis yang menolak bekerja dengan kaum Marxis, adalah keliru memahami perkembangan sejarah. Asal-usul Marxisme di Indonesia sama halnya dengan asal-usul


122

nasionalisme, suatu perlawanan yang sama terhadap penindasan. Kaum muslimin, pada gilirannya hendaknya mengatasi rasa takutnya terhadap Marxisme dan mengakuinya sebagai sekutu. Kapitalisme, musuh kaum Marxis, juga musuh Islam dan taktik Marxis, yang baru ialah bekerjasama dengan gerakan-gerakan nasionalisme Islam sejati. Dalam pemikiran Soekarno ketiga aliran itu memiliki status yang sama dan bukan saja hanya saling melengkapi, tetapi mengandung pengertian bahwa nasionalisme adalah arus sentral. Karena Islam adalah agama kaum yang tertindas, maka pemeluk Islam haruslah nasionalis. Karena modal di Indonesia adalah modal asing maka kaum Marxis yang berjuang melawan kapitalisme haruslah pejuang nasionalis. Tujuannya adalah persatuan antara Nasionalisme, Islam dan Marxisme, tetapi isi nasionalisme dalam Islam dan Marxislah yang memungkinkan persatuan itu. Nasionalisme adalah ideologi yang merangkum, yang dapat menyalurkan aliran-aliran yang berbeda itu ke dalam satu arus. Pada usia 20 tahun, Soekarno mengenalkan istilah Marhaenisme. Marhaen, adalah sebutan bagi rakyat kecil yang mandiri memperjuangkan hidupnya dengan tenaga, pikiran, alat-alat sendiri demi kebutuhan hidupnya agar terpenuhi, yang pada kenyataannya masih kekurangan. Walau hidup dalam kemelaratan ia tetap tidak mengeluh dan terus berusaha dengan baik. Marhaenisme adalah sosialisme Indonesia dalam praktek dan penemuan


kembali kepribadian nasional Indonesia.

13

123

Marhaen adalah lambang bagi

kaum yang lemah, sengsara dan tertindas akibat kekejaman imperealisme selama

berabad-abad,

namun

tetap

berusaha

hidup

mandiri

dan

mengupayakan hidup bagi keluarganya. Dalam buku otobiografinya yang berjudul Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia. Soekarno mengatakan bahwa ia sudah memiliki pegangan dalam bidang politik, dan dimana ia berkumpul selalu menjadi buah bibir. Atas keyakinan tersebut, dan berkat dukungan dari teman-temannya di Algemeene Studie Club pada tahun 1927, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI). Tujuan dari PNI adalah kemerdekaan sepenuhnya sekarang. Soekarno dan para kader-kadernya membawa PNI kearah yang radikal, ia merasa

tak

perlu

seperti

partai-partai

sebelumnya

yang

berusaha

menyembunyikan tujuannya supaya Belanda tak mengganggu mereka, baginya kemerdekaan harus dicapai sekarang, tidak perlu di sembunyikan tanpa tedeng aling-aling14. Di bawah PNI, Soekarno selalu mengadakan rapatrapat

dan

berpidato,

dalam pidatonya ia selalu menggugah serta

membangkitkan jiwa dan semangat “heroisme dan patriotisme” di kalangan rakyat. Dalam kesempatannya berpidato ia selalu senantiasa menanamkan jiwa nasionalisme kepada seluruh rakyat Indonesia, oleh karena Soekarno berkeyakinan, bahwa hanya dasar kebangsaanlah perjuangannya akan dapat 13 14

Cindy adams., op.cit., hlm. 85. Ibid., hlm. 106.


124

berhasil dan cita-citanya untuk kemerdekaan Indonesia dapat tercapai.15 Sikap Soekarno yang berani dan radikal dalam tubuh PNI, dianggap oleh pemerintah kolonial sebagai pemberontakan, hal tersebut pun diakui oleh Soekarno bahwa ia adalah seorang pemberontak dan PNI sebagai tentara pemberontak.16 Kehadiran Soekarno di tengah-tengah rakyat dengan pidato yang berapi-api sangat mendapat perhatian dari rakyat, dan menjadi ketakutan sendiri bagi pihak kolonial, oleh karena pengaruh Soekarno yang begitu besar, maka ia tidak pernah lolos dari intaian dan incaran pihak pemerintah kolonial.17 Di bawah bendera PNI, Soekarno semakin membentangkan aksi-aksi politiknya. Di mana ia menjadi bagian dalam memprakarsai berdirinya Pemufakatan perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). PPPKI sendiri dibentuk pada bulan Desember tahun 1927, merupakan front persatuan organisasi-organisasi kaum nasionalis yang beranggotan PNI, Sarekat Islam, Budi Utomo, Pasundan, Sumatra Bond, Kaum Betawi dan kelompok studi dr. Sutomo. Unsur yang mengikat mereka adalah mencapai persatuan nasional dan keinginan untuk merdeka.18 Aktivitas-aktivitas Soekarno dalam tubuh PNI dan PPPKI semakin lama semakin tumbuh dengan pesat. Pemerintah kolonial merasa aksi-aksi Soekarno memiliki tujuan untuk merobohkan kekuasaan kolonial dengan 15

Solichin Salam., Bung Karno Putera Fajar, Jakarta: Gunung Agung, 1986, hlm. 53. Cindy Adams., op.cit., hlm. 107. 17 Solichin Salam., op.cit., hlm. 54. 18 Lambert Giebels., op.cit., hlm. 86-87 ; Legge John .D., op.cit., hlm. 113. 16


125

kekerasan dan mereka semakin mencurigai setiap aksi Soekarno. Maka pada tahun 1930 Soekarno dan beberapa temannya di tangkap atas tuduhan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial. Di hadapan pengadilan kolonial, ia melakukan pembelaannya. Di mana ia mengecam imperealisme dan kapitalisme kolonial yang menyebabkan penderitaan dan kemiskinan bangsa Indonesia. Pleidoinya tersebut kemudian di bukukan dibawah judul “Indonesia Menggugat”. Di kota Bandung Soekarno

mulai

memimpin

pergerakan

politiknya

yang

bersasakan

“nasionaliosme”. Nasionalisme itu dalam hakikatnya mengecualikan segala pihak yang tak ikut mempunyai keinginan hidup menjadi satu dengan rakyat, walaupun nasionalisme itu sesungguhnya mengecilkan segala golongan yang tak merasa satu golongan, satu bangsa dengan rakyat. Nasionalis sejati yang cintanya pada tanah air itu bersendi pada pengetahuan atas susunan ekonomi-dunia dan riwayat. Bukan semata-mata timbul dari kesombongan belaka, nasionalis yang bukan chauvinis, haruslah menolak segala paham pengecualian yang sempit budi. Nasionalis yang sejati, nasionalisnya itu bukan semata-mata meniru nasionalisme Barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan. Nasionalis yang menerima rasa nasionalismenya sebagai suatu wahyu dan melaksanakan rasa itu sebagai bakti agar terhindar dari paham yang sempit. Menurut Soekarno nasionalis Indonesia, adalah nasionalis keTimuran, nasionalisme yang membuat kita menjadi perkakasnya Tuhan dan


126

membuat kita hidup didalam roh. Kita menyadari, bahwa kaum pergerakan nasional Indonesia, bukannya menjadi abdi atau hamba dari pada negeri tumpah darah kita, akan tetapi kita juga merasa menjadi abdi bagi Asia, bagi kaum yang sengsara dan abdi hamba dunia. Terutama bangsa kita Indonesia. Bukan nasionalisme yang ke Barat-baratan, begitu agresif dan selalu menyerang yang mengejar materi dan mementingkan diri sendiri.19 Nasionalisme sangat penting bagi Soekarno, karena menurutnya dasar filsafat Indonesia merdeka adalah nasionalisme/kebangsaan, dan pada akhirnya ia tuangkan menjadi prinsip pertama dalam Pancasila pada sidang Umum Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).20 Paham kebangsaan mengandung arti positif, di mana kita akan mampu membangunkan kultur kepribadian kita dengan sebaik-baiknya secara sehat, kita bisa menjadi suatu bangsa yang hidup bersaudara dengan bangsa-bangsa yang lain, dengan tetap berpegang teguh pada kepribadian sendiri dengan kultur/tradisi sendiri. Rasa kebangsaan adalah rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.21 Kebangsaan yang menghendaki satu Nationale Staat, meliputi seluruh kepulauan Indonesia. Bukan daerah yang berdiri sendirisendiri, seluruh pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan Sunda dan Sulawesi melebur menjadi satu dan menjadi sebuah negara. Soekarno mengatakan, 19

Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi Jilid I, Jakarta : Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi jilid I,1965, hlm. 76. 20 Peter Kasenda., op.cit., hlm. 99. 21 Departemen Penerangan, Tjamkan Pantja Sila! Pantjasila Dasar Falsafah Negara, Jakarta: Pradnja Paramita,1964, hlm. 114.


127

bahwa Indonesia satu kelompok kepulauan di khatulistiwa, dibatasi oleh lautan sekeliling dan dipagar oleh dua benua, daratan Asia dan Australia, dan didiami oleh oleh satu bangsa dari satu keturunan. Soekarno menggunakan dalil-dalil teori Geo- politik ciptaan Karl Haushofer tentang Blut-und-Boden. Teori tersebut sangat menarik bagi kaum nasionalis Asia dan Indonesia khususnya untuk membela cita-cita kemerdekaan, persatuan bangsa dan tanah air. Bangsa Indonesia bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup di daerah yang kecil, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia yang tinggal di pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatra sampai Irian, karena antara manusia Indonesia sudah terjadi “character gemeischaft” dan telah menjadi satu. Indonesia harus menuju dan mendirikan Nationale Staat, diatas kesatuan bumi Indonesia.22 B. Internasionalisme atau Perikemanusiaan Kota Surabaya menjadi awal Soekarno mengenal apa yang dikatakannya dengan dapur Nasionalisme. Saat di kota itu juga Soekarno ia berkenalan luas dengan rangkaian alam pikiran politik. Ketika terjadi perpecahan dalam tubuh SI, akibat tidak adanya disiplin partai yang ketat, sehingga menimbulkan praktek umum bahwa seseorang dapat menjadi anggota beberapa organisasi pada waktu yang bersamaan. Seperti Semaun, di mana pada waktu bersamaan menjabat sebagai secretariat Sarekat Islam dan wakil ketua ISDV yang pada 22

Saafroedin Bahar., et.al., Risalah Sidang Badan Peyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, hlm. 74.


128

perjalanannya akan berubah halauan menjadi partai Komunis Indonesia. Soekarno terpaksa menentukan posisi dalam pertentangan antara pihak-pihak yang mau ko-operatif, dan golongan Sarekat Islam yang Non-kooperatif. Bahwa sebenarnya Sarekat Islam dan ISDV mengejar tujuan yang sama, yaitu mengusahakan kesejahteraan rakyat, namun mereka berbeda dalam cara mencapai tujuan itu.23 Permasalahan yang melanda SI tersebut, menjadi semakin tajam. Semaun, yang sanagat dipengaruhi oleh sayap kiri ISDV, dan kemudian hari memimipin partai Komunis Indonesia (PKI), dan Tjokroaminoto berusaha sekuat tenaga untuk menghindari perpecahan dalam pergerakannya menjadi wakil-wakil dua aliran. Dengan demikian, maka sudah sejak semula Soekarno menjadi saksi dari perebutan kekuasaan di dalam pergerakan ini dan perpecahan yang menyertainya. Soekarno berkenalan dengan tokoh-tokoh seperti Sneevliet, A. Baars, Semaun, Muso, Tan Malaka. Pada tahun 1917, ia sendiri pada akhirnya terpengaruh oleh slogan-slogan komunis, ketika tokoh sosialis A. Baars yang juga telah menarik Semaun ke sayap kiri, mendesaknya untuk meninggalakan nasionalisme dan mengikat diri kepada humanisme internasional yang sosialis. Pelajaran yang di ambil oleh Soekarno dari tokoh A. Baars adalah mengenai kebangsaan. “Jangan berfaham kebangsaan, tetapi berfahamlah rasa kemanusiaan sedunia, jangan mempunyai rasa kebangsaan sedikitpun”. 23

Lambert Giebels., op.cit., hlm. 41-42.


129

Namun, setelah ia membaca tulisan dari Dr. Sun Yat Sen yang berjudul “San Min Chu I” atau “The Three People’s Principles”, ia mendapat pelajaran yang dapat membongkar kosmopolitisme yang diajarakan oleh A. Baars tersebut. Sejak saat itu, dalam jiwa Soekarno tertanamlah rasa kebangsaan. Di lain sisi peranan penting Abdul Muis pada diri Soekarno telah memberikan pengaruh bagi penyembuhan Soekarno dan internasionalisme. Dalam kongres nasional SI Abdul Muis, secara tegas mengatakan, bahwa keadaaan yang menyedihkan membuat kita dituntut dengan segenap kekuatan untuk memuntut kaum sosialis agar tidak menghambur-hamburkan kekuatan untuk memperbaiki seluruh dunia dan mulai menjadi orang-oarang internasionalis. Menurutnya seorang pemimpin rakyat harus menghidupkan kembali perasaan kebangsaan dalam hati orang-orang sebangsanya. Hanya jika kita mempunyai perasaan kebangsaan itu, maka kita dapat mengharapakan bahwa hasrat kita akan kemerdekaan akan segera tercapai. 24 Soekarno menjelaskan, bahwa prinsip kebangsaan ini ada bahayanya, karena dapat meruncingkan nasionalisme menjadi chuvinisme, sehingga berfaham “Indonesia uber Alles”. Namun bukan itu yang diinginkan olehnya, ia meperingatkna, bahwa “Tanah air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja daripada dunia”, ia pun mengutip pernyataan Gandhi yang menyatakan: “saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah peri kemanusiaan”. Pada akhirnya Soekarno menggali prinsip Pancasila yang kedua, yakni 24

Bernard Dahm., op.cit., hlm. 40-41.


130

“Internasionalisme”. Mengacu pada prinsip kebangsaan, bahwa yang dimaksud, bukanlah kebangsaan yang menyendiri dan menganggap bangsanya yang tertinggi, termulia dan terbagus, sehingga hal tersebut dapat memicu suatu dampak yang bruk, dengan meremehkan bangsa lain. Internasionalisme yang dimaksud adalah, bahwa kita harus menuju pada persatuan dunia dan persaudaraan dunia. Menurut Soekarno, bahwa pada hakikatnya “Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar didalam buminya nasionalisme”, jadi keduanya saling berkaitan erat.

25

Rasa

internasionalisme (perikemanusiaan), adalah hasil daripada pertumbuhan rohani, pertumbuhan dari kebudayaan, hasil pertumbuhan dari alam dari tingkat rendah ketingkat yang lebih tinggi. Kita tidak menghendaki supaya nasionalisme kita menjadi nasionalisme yang chauvinisme, tapi nasionalisme yang hidup dalam perikemanusiaan, nasionalisme yang mencari usaha agar segala umat manusia pada akhirnya nanti dapat hidup dalam satu keluarga besar yang sama bahagianya.26 C. Mufakat atau Demokrasi Prinsip sila selanjutnya yang diungkapkan oleh Soekarno adalah mufakat atau demokrasi. Menurut Soekarno, demokrasi adalah suatu ideologi politik. bahwa manusia memiliki kesadaran, sebab demokrasi adalah suatu alam pikiran, alam pikiran politik yang di produksi dalam suatu periode. 25

Departemen Penerangan RI, Lahirnya Pantja-Sila, Surakarta: Forum Komunikasi Persatuan Nasional Surakarta (F.K.P.N.S), 2001, hlm. 23-25 ; Cindy Adams,. op.cit., hlm. 301. 26 Departemen Penerangan., op.cit., hlm. 142-143.


131

Dengan demokrasi, diharapkan masyarakat Indonesia mampu meletakkan segala sesuatu di atas kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Maka demokrasi yang harus dijalankan adalah demokrasi Indonesia sendiri, dengan demikian kita dapat menyelenggarakan apa yang menjadi amanat penderitaan daripada rakyat Indonesia. Demokrasi bukan hanya sekedar teknis, tetapi satu alam jiwa pemikiran dan perasaan kita.27 Musyawarah atau demokrasi digali dari peradaban atau kebudayaan bangsa Indonesia sendiri, gotong royong dan semangat kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat.28 proses pengambilan keputusan mengenai segala sesuatu merupakan tradisi dari nenek moyang “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah mengenai segala sesuatu adalah suatu praktek yang berlaku di mana-mana. Di mana orang memiliki kebebasan berbicara dan didengarkan. Setelah menjalani proses yang lama, suatu keputusan biasanya bisa diambil. Dalam keputusan tersebut tidak seorang pun yang pendapatnya sepenuhnya diterima, tetapi juga tak seorangpun pendapatnya sepenuhnya ditolak, Karena semuanya merasa tertampung.29 Demokrasi dalam diri Soekarno, sudah mulai terbentuk ketika ia telibat percakapan dengan tokoh-tokoh SI saat ia tinggal di rumah Tjokroaminoto. Dari percakapan-percakapan mengenai kapitalisme Belanda, 27

Soekarno., Pancasila Sebagai Dasar Negara, Jakarta : Inti Idayu Press-Yayasan Pendidikan Soekarno, 1984, hlm. 95-106. 28 Panitia Lima., Uraian Pancasila di Lengkapi dengan Dokumen Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, Jakarta : Penerbit Mutiara, 1980, hlm. 45. 29 Eka Darmaputera., Pancasila Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis dan Budaya, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987, hlm. 25.


132

Soekarno mulai meresapkan percakapan politik tersebut. Bahkan ia tak segansegan untuk mengajukan pertanyaan pada salah seorang tokoh yang ada, seperti Alimin, maupun Tjokroaminoto sendiri. Percakapan-percakapan tersebut terus dipupuknya hingga menjadi suatu bentuk musyawarah. Pada akhirnya Soekarno terlibat dalam perkumpulan politiknya yang pertama, dimana ia menjadi bagian dari Tri Koro Dharmo pada tahun 1920. Beserta anggota-anggotanya ia banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan mengembangkan kebudayaan asli. Berkaca dari kegiatan yang Soekarno jalani, dapat dipastikan ia telibat percakapan, berpendapat, perbedaan, perdebatan dan mencari solusi dalam setiap permasalahan yang ada di dalam organisasi tersebut. Dari hal-hal tersebut kita bisa melihat, bahwa di dalamnya telah terjadi musyawarah atau demokrasi antar anggota.30 Dalam prakteknya, mulai nampak pada tahun 1927 ketika Soekarno bersama-sama

dengan

Dr.

Tjipto

Mangukusumo,

Budiarto,

Iskaq

Tjokrohadisurojo dan Sunarjo bersama- sama membentuk suatu persiapan untuk mempelajari dan mempertimbangkan pembentukan suatu organisasi. Mereka lebih banyak berkumpul secara informal bersama-sama teman dekat untuk mempelajari dan mempertimbangkan pembentukan suatu organisasi. Walau sedikit ditentang oleh tokoh senior mereka Dr. Tjipto Mangunkusumo yang berusaha memperingatkan bahaya tindakan pemerintah Hindia Belanda yang menindas suatu partai nasional yang khusus diorganisasi untuk itu. 30

Cindy Adams., op.cit., hlm. 54-56.


133

Tetapi anggota yang lain memutuskan untuk jalan terus, hingga akhirnya terbentuklah PNI. Pada hakikatnya hal ini merupakan inisiatif kelompok basis Indonesia, meskipun gagasan mengenai organisasi nasionalis yang baru telah lebih dulu didiskusikan dikalangan mahasiswa-mahasiswa Indonesia di negeri Belanda. Pembentukan sebenarnya berasal dari hasil kerja kelompok studi daripada Perhimpunan Indonesia.31 Musyawarah mufakat menjadi sikap sosial yang ditandai oleh kuatnya adat, nilai yang dijunjung tinggi adalah kebersamaan didalam tindakan (gotong-royong), maupun dalam pengambilan keputusan itu sendiri dengan tujuan menjaga serta memelihara keserasian hubungan dalam kelompok.32 musyawarah mufakat merupakan kepribadian bangsa Indonesia, tradisi ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang berusaha dikembangkan dalam Pancasila. Musyawarah atau demokrasi diharapkan oleh Soekarno supaya dapat

menjembatani

segala

perbedaan-perbedaan,

berkompromi

dan

mengungkap pendapat atau usulan untuk kebaikan semua pihak. Dan pada akhirnya demokrasi yang akan membawa permusyawaratan pada Dewan Perwakilan Rakyat. 33

31

Legge John .D., op.cit., hlm. 110. Eka Darmaputera., op.cit., hlm. 41-42. 33 Panitia Lima., op.cit., hlm. 33. 32


134

D. Kesejahteraan Sosial Pengetahuan yang di dapat Soekarno saat tinggal di rumah Tjokroaminoto, membuatnya sadar bahwa tak ada alasan bagi seorang pemuda Indonesia bersenang- senang. Disaat keadaan bangsa dan rakyatnya sedang berada dalam penderitaan dan kemiskinan. Ia mempelajari tulisan ahli pikir India, Swami

Vivekananda “Jangan

bikin

kepalamu

menjadi

perpustakaan, tetapi pakailah pengetahuanmu untuk diamalkan”. Maka Soekarno mulai menerapkan apa yang telah ia baca dan pelajari. Dia mulai membandingkan antara peradaban yang megah dengan tanah airnya sendiri yang sudah bobrok. Ia memandang dalam keputusasaan dari setiap laki-laki dan perempuan yang dilihatnya, rakyat yang begitu miskin dan menderita dan semuanya akibat kekejaman pemerintah kolonial Belanda. Hal tersebut dirasa sangat tak adil, masyarakat Indonesia harusnya mampu menjadi tuan di negeri nya sendiri, hidup sejahtera dengan hasil bumi yang melimpah ruah. Tetapi pada kenyataannya malah menderita, kelaparan dan miskin akibat kesewenang-wenangan kolonial Belanda. 34 Sewaktu masih bersekolah di HBS, Soekarno membaca dan menyerap ilmu pengetahuan yang ia peroleh. Pada saat di Bandung, kemudian ia dapat memilah-milah pengetahuan dari bacaan-bacaan yang pernah ia peroleh tersebut. Soekarno mendapat bantuan dari seorang Marcel Koch, seorang marxis yang lambat laun beralih menganut aliran sosialisme yang demokratis. 34

Cindy Adams., op.cit., hlm. 55.


135

Menurut Koch, Soekarno menyukai karangan-karangan tentang sosialisme dan politik, dan secara khusus ia tertarik pada buku-buku Karl Kausky. Pandangan Marxis Soekarno didasarkan pada ideologi Marxis Kautsky, hal ini beralasan, karena Karl Kautsky diakui oleh dunia internasional sebagai seorang penafsir ideologi Marxis. Karl Kautsky mulanya adalah seorang Marxis yang revolusioner, tetapi dikemudian hari ia merubah alirannya menjadi seorang sosialis evolusioner. Menurutnya yang penting bukan lagi perebutan kekuasaan dengan kekerasan, melainkan kemenangan kaum proletariat. Soekarno mengubah ideologi Marxisme evolusioner dari Kautsky menjadi suatu konsepnya sendiri untuk nasionalisme Indonesia. Soekarno juga, mempelajari karangan-karangan Bakaoenin, yang mengatakan bahwa ia tidak menyetujui anggapan kaum Marxis, bahwa hanya kaum proletariat industri perkotaan yang bisa dijadikan pasukan penggempur dalam suatu perjuangan revolusioner. Ia berkata, tidak bisa disangkal bahwa kaum petani kecil merupakan sekutu yang mutlak dibutuhkan dalam suatu perjuangan.35 Dari ide-ide Kautsky dan Bakaoenin oleh Soekarno digabung menjadi ideologi yang disebut “Marhaenisme”. Teori ini kembangkan ketika ia masih menjadi mahasiswa di Bandung, saat bersepeda sambil berpikir ia telah sampai dibagian selatan kota Bandung, suatu daerah pertanian yang padat dimana orang dapat menyaksikan para petani mengerjakan sawahnya yang 35

Lambert Giebels., op.cit., hlm. 58-59.


136

kecil. Kemudian ia bercakap-cakap dengan seorang petani dan mulai bertanya pada petani, siapa yang memiliki sawah ini, apakah miliknya pribadia atau bersama-sama dengan orang lain, dan petani itu menjawab bahwa semua tanah itu adalah miliknya, merupakan warisan orangtuanya secara turuntemurun. Lalu Soekarno bertanya lagi mengenai sekop kecil, cangkul dan bajak yang ia gunakan untuk mengolah tanah. Petani itu menjawab, bahwa semua alat yang ia gunakan itu adalah kepunyaannya sendiri. Semakin lama Soekarno semakin menggali secara mental, dan pikirannya mulai bekerja untuk mengembangkan teorinya. Secara terus menerus Soekarno bertanya pada petani itu, untuk siapa hasil yang kau dapatkan itu, lalu apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hasil dari pertanian itu apakah ada yang bisa dijual hasilnya. Petani itu menjawab, jika semua hasil pertanian itu untuknya, bahwa hasilnya untuk memenuhi kebutuhan seorang istri dan empat orang anaknya, sedangkan hasilnya sekedar cukup untuk makanan sehari-hari, tidak ada lebihnya untuk dijual. Soekarno pun bertanya lagi, apakah petani itu memperkejakan orang dan sebuah gubuk kecil, milik siapa itu. Petani sekali lagi menjawab, bahwa ia tidak pernah memperkejakan orang lain, karena petani tidak mampu membayarnya, dan gubuk itu adalah miliknya. Kemudian Soekarno menanyakan nama petani tersebut, ia meyebut namanya adalah “Marhaen”. Otaknya sangat berpikir keras, pada akhirnya ia mendapat ilham untuk menggunakan namanya dalam menggambarkan penderitaan rakyat Indonesia. Bagi Soekarno kaum Marhaen


137

merupakan satu-satunya kekuatan yang ampuh, Soekarno berusaha untuk memasukkan ke dalam masa sebanyak mungkin golongan tersebut, sebab yang diutmakan adalah persatuan rakyat, yakni kaum Marhaen. Menurut Soekarno, untuk mencapai suatu masyarakat tanpa kelas-kelas tertindas di Indonesia, tidaklah cukup bagi kaum Marhaen, yang akan memperjuangkannya untuk menjadi “kaum revolusioner borjuis”, dengan kemerdekaan sebagai tujuan akhir mereka. Mereka menjadi “orang-orang revolusioner sosial”, dan tidak boleh berhenti sebelum terwujudnya kebahagiaan bagi semua orang, bagi seluruh komunitas Indonesia. Kepada perjuangan itu, Soekarno memberikan nama yang baru saja ia ciptakan “Sosionasionalisme atau nasionalisme Marhaen”. 36 Tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka, demikian ungkapnya. Bahwa ia menginginkan rakyatnya sejahtera, semua orang cukup makan, cukup pakaian dan hidup dalam kesejahteraan, tidak ada kaum kapitalis yang merajalela. Pada hakikatnya bahwa setiap generasi telah mengharapkan kedatangan Ratu Adil, yaitu akan datangnya keadilan sosial. Di mana didalamnya terdapat persamaan poltik tetapi juga persamaan ekonomi. Artinya bahwa, kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.

36

Soekarno, Di bawah Bendera Revolusi Jakarta : Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi jilid I,1965, hlm. 174.


138

Demokrasi sosial, demokrasi ekonomi merupakan dunia baru yang di dalamnya terdapat kesejahteraan bersama.37 E. Ketuhanan Berada di penjara Sukamiskin, saat menjadi pemimpin PNI sedikit membuatnya tertekan. Hal ini dikarenakan ia di jaga cukup ketat dan akses dunia luar cukup sulit untuk ditembus. Kehidupan yang terasing, dan lamakelamaan ia merasa kesepian. Ia berusaha memaksakan diri untuk menyadari bahwa cita-cita yang besar datangnya dari tempat yang sepi. Karena dilarang membaca buku-buku yang berbau politik, maka Soekarno mulai mendalami Islam. Sesungguhnya Soekarno mulai mengimani, bahwa pada dasarnya kami adalah bangsa yang beragama, rakyat tahu akan kewajiban terhadap Tuhan. Bangsa yang semenjak lahir mengabdi kepada Tuhan, hal tersebut dapat disaksikan di Bali, di mana seni dan tradisi dipersembahkan kepada Yang Maha Kuasa. Di Jawa Barat setiap hari akan terdengar masyarakat yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Di Jawa Tengah menjulang tinggi candi Prambanan sebagai lambing dari puncak peradaban Hindu dan Candi Borobudur , candi umat Buddha yang terbesar diseluruh dunia. Orang-orang dapat menemui Masjid dan Gereja disetiap kampung. Tuhan tidak mempermasalahkan kepercayaan mana yang kami tempuh. 38

37

Cindy Adams., op.cit., hlm. 302. Ibid., hlm 150

38


139

Pengalaman hidupnya tersebut, memberikan keyakinan pada dirinya. Soekarno menyatakan, bahwa ia tak pernah mendapat pendidikan agama yang teratus dari orang tuanya, terutama ayahnya, karena memang tidak mendalami bidang itu. Ia menemukan sendiri agama Islam dalam dirinyaa sejak ia tinggal ditengah-tengah keluarga Tjokroaminoto, keluarga Tjokroaminoto mengikuti organisasi

Muhammadiyah.

Ia

mempelajari

semua

agama

sebagai

pengetahuan, dan mengambil pelajaran yang baik untuknya. Dalam kelanjutannya Soekarno mulai mempelajari Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang penjelasannya diberikan oleh Romo Van Lith, dan ia menaruh perharian pada “kotbah di atas bukit”. 39 Pengalaman-pengalaman mempelajari agama tersebut membuatnya kaya akan ilmu pengetahuan tentang agama. Pemikirannya menjadi luas terhadap agama satu dengan yang lainnya. Hal tersebut mendoronganya menjadikan Ketuhanan sebagai prinsip yang kelima. Ia menyarankan, bahwa selayaknya bangsa Indonesia ber-Tuhan dengan menjalankan kepercayaannya masing-masing. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni tidak dengan egoisme agama, sehingga bisa menjadi negara Indonesaia satu negara yang ber-Tuhan. Mengamalkan dan mejalankan agama dengan cara berkeadaban, ialah dengan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa

39

Ibid., hlm. 151-152.


140

dengan saling hormat-menghormati satu sama lain. Ke-Tuhanan yang berbudaya dan berbudi pekerti luhur.40 Upaya Soekarno untuk menjadikan prinsip ke-Tuhanan, membuka wawasan baru, bahwa tak perlu ada pertentangan karena perbedaan agama. Sehingga bisa menjadi bangsa merdeka yang memeiliki kebebasan beragama menurut kepercayaan masing-masing. Semua golongan agama dapat bersatu utnuk menuju pada kebaikan sebuah bangsa. Semakin jelas, bahwa Soekarno telah memiliki wawasan jauh kedepan dengan menjamin kebebasan beragama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bangsa Indonesia didasari oleh moral yang kuat, sehingga memperkuat pembentukan karakter, dan melahirkan manusia yang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap hidupnya.

40

Saafroedin Bahar., et.all., op.cit., hlm. 80-81.


BAB IV PROBLEM KENEGARAAN YANG DIUSULKAN OLEH SOEKARNO DAN PENYELESAIANNYA

Semakin terjepitnya angkatan perang Jepang membuat situasi Jepang semakin buruk. Akibatnya kepulauan Saipan yang letaknya sangat dekat dengan kepulauan Jepang jatuh ke tangan Amerika. Hal tersebut menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat Jepang, terbukti bahwa moril masyarakatnya mulai mundur, produksi perang merosot dal hal itu mengakibatkan kurangnya persediaan senjata dan amunisi. Ditambah lagi timbulnya soal-soal logistik karena hilangnya sejumlah kapal angkutan dan kapal perang.1 Dengan keadaan yang semakin sulit tersebut pada tanggal 7 September 1944 Koiso mengumumkan pada seluruh dunia di muka sidang ke-85 Parlemen Jepang bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan dalam waktu dekat.2 Persiapan khusus kemerdekaan yang dijanjikan oleh Jepang kepada bangsa Indonesia, kemudian diwujudkan pemerintah pendudukan militer Jepang dengan mengumumkan berdirinya BPUPKI. Secara umum BPUPKI menemukan dua visi politik yang sangat berbeda. Pertama mencari bentuk pemerintahan yang hierarkis, integralis, integralis dan korporatis yang bakal menyatukan rakyat Indonesia dalam negara yang kuat dan dominan. Kedua jauh lebih berhati-hati terhadap kekuasaan 1

Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI, Jakarta : Balai Pustaka, 1993, hlm. 66. 2 P. J. Suwarno, Tatanegara Indonesia Dari Sriwijaya Sampai Indonesia Modern, Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma, 2003, hlm. 93.

141


142

negara dan ideologi besar-besaran serta berusaha menempatkan batas dan penyeimbang yang kuat bagi penerapan kendali negara yang bersatu. Kemudian BPUPKI bersidang membahas problem kenegaraan yang akan dibentuk bagi Indonesia yang merdeka. Soekarno sebagai seorang tokoh nasionalis sangat antusias terlibat dalam membangun negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.3 A. Dasar Negara Pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI, Soekarno menyajikan sebuah konsep definisi mengenai dasar negara yang kelak akan dibentuk. Soekarno menamai dasar negara itu dengan istilah Pancasila. Pancasila ini kemudian diterima dengan suara bulat oleh anggota BPUPKI sebagai filosofi dasar untuk negara Indonesia yang akan lahir. Adapun Pancasila menurut Soekarno adalah sebagai berikut: 1. Persatuan Indonesia. Mengulang tema lama dengan menggunakan kiasan yang pertama kali digunakan dalam organisasi Perhimpunan Indonesia, Soekarno berkata: “Bahkan seorang anak, apabila dia melihat peta dunia, dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia membentuk suatu kesatuan. Di peta dapat ditunjukkan kesatuan gugusan pulau di antara dua samudra besar, Samudra Pasifik dan Hindia, serta di antara dua benua, Benua Asia dan Australia. Seorang anak pun bisa mengatakan bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan Pulau-Pulau lain diantaranya adalah suatu 3

R. E. Elson., The Idea of Indonesia, Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2008, hlm. 158.


143

kesatuan…keseluruhan kepulauan ini ditakdirkan Tuhan menjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua samudra--- itulah negara kita”.4 Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 750 suku bangsa. Suku bangsa- suku bangsa ini sebagai pemangku nusantara. Pada tanggla 17 Agustus kita disatukan bersama dalam satu “persatuan” menjadi bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pancasila adalah asas bersama yang tunggal, ibarat common de nominator bagi pluralisme dan multikultaralisme.5 2. Nasionalisme. Soekarno berpandangan bahwa kebangsaan jangan didasarkan pada chauvinisme atau kebangsaan sempit melainkan kepada internasionalisme atau kemanusiaan yang lapang. Akan tetapi internasionalisme yang saya maksud bukan

berarti

kosmopolitisme

yang

tidak

mau

adanya

kebangsaan.

Internasionalisme tidak akan tumbuh subur kalau tidak berakar didalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak akan hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya Internasionalisme. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan berhubungan erat satu sama lain. 3. Perwakilan, musyawarah dan mufakat Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu orang untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara “semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu. Soekarno sangat 4

Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 1966, hlm. 303. 5 Sri Edi Swasono, Pancasila dan Ide Persatuan, (Jakarta : Kompas, 2013, hlm. 7.


144

optimis bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. 4. Kesejahteraan Sosial. Pada konteks ini Soekarno menentang apa yang di ia sebut “sekadar demokrasi politik” Barat yang tidak peduli dengan keadilan sosial dan menyebabkan rakyat berada dalam genggaman kapitalis. Yang diperlukan tidak hanya kesejajaran dalam politik akan tetapi kesejajaran dalam bidang ekonomi juga. 5. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Rakyat Indonesia tidak hanya harus percaya terhadap Tuhan, tapi setiap orang Indonesia harus percaya terhadap Tuhanya sendiri. Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat Indonesia hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme agama”. Hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan. Rakyat Indonesia hendaknya menjalankan ibadahnya dengan cara yang berkeadaban, yaitu saling hormat menghormati satu sama lain. Marilah dalam Indonesia yang merdeka yang kita susun ini adalah Ketuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ke-Tuhanan yang hormat menghormati satu sama lain.6 Sebelum memasuki reses sidang pada tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI membentuk

subkomite

yang

beranggotakan

6

R. E. Elson., op.cit., hlm. 161- 162.

sembilan

orang

untuk


145

mempertimbangkan berbagai usul tentang bentuk Undang-undang Dasar Indonesia. Hasil kerja awal panitia sembilan adalah pembukaan yang menegaskan nilai-nilai dasar negara yang mengikuti pidato Pancasila Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia sembilan berhasil menyelesaikan naskah mengenai dasar negara yang dikenal dengan nama “Piagam Jakarta”.7 Panitia tersebut mengubah urutan sila dalam Pancasila yang diajukan oleh Soekarno. Perubahan Pancasila tersebut disetujui oleh sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan dengan suara bulat, maka isi dan urutan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagi berikut: 1) Ke-Tuhanan Yang Maha Esa 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab 3) Persatuan Indonesia 4) Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan/perwakilan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.8 Semua anggota sidang BPUPKI telaha menerima secara bulat Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam keputusan sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila tercantum secara resmi dalam pembukaan UUD Republik Indonesia. Pancasila menjadi bagian dari pandangan hidup bangsa, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan 7 8

Ibid. Mohammad Hatta., Kumpulan Pidato II, Jakarta: Inti Idayu Press, 1983, hlm. 202.


146

dan watak yang sangat berakar kuat di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Suatu kebudayaan yang mengajarkan manusia hidup untuk mencapai bahagia, jika dikembangkan dengan keselarasan dan keseimbangan, baik hidup lahiriah maupun rohani.9 Gagasan demokrasi dengan suasana kekeluargaan (gotongroyong) sangat ditekankan oleh Soekarno. Penekanan kekeluargaan ini tercermin dalam tulisannya yang berjudul “Nasionalisme, Islam dan Marxisme”. Tulisan tersebut menjadi pertautan penting diantara tiga kekuatan revolusioner yang disebutnya sebagai roh Asia dan menjadi nyawa pergerakan rakyat Indonesia. Menurutnya kapal yang membawa kita ke Indonesia merdeka adalah kapal persatuan. Demi persatuan itu Soekarno menekankan pentingnya bangsa Indonesia menempuh jalan nasionalisme dan jalan demokrasinya sendiri, yang tidak perlu meniru nasionalisme dan demokrasi yang berkembang di Barat. 10 Menurut Soekarno dasar negara Pancasila

merupakan uraian yang

paling tegas tentang sebuah ideologi. Pancasila sebagai dasar kenegaraan, merupakan gambaran bulat tentang dasar-dasar hegara Indonesia. Pancasila menjadi tiang-tiang ideologi dari negara Indonesia yang terdiri dari prinsipprinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Kedaulatan rakyat, Keadilan sosial dan perikemanusiaan. Bersumber pada cita-cita bekerjasama dan gotongroyong merupakan sari pokok dari Pancasila itu sendiri. Cita-cita Indonesia asli 9

Ign Gatut Saksono, Pancasila Soekarno, Yogyakarta : Rumah Belajar Yabinkas, 2007, hlm. 33-38. Yudi Latif, Negara Paripurna, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 351.

10


147

dalam perjuangan nasional telah dapat dipersatukan diri secara sintetis pada faham intenasional, demokrasi sosialisme dan nasionalisme. Merupakan suatu kebulatan dan kesatuan sebagai Weltanschaung yang dapat digunakan sebagai dasar kenegaraan yang bersifat politis. Ekonomi yang didasarkan pada kekeluargaan dan antara sila satu dan lainnya saling berkaitan satu sama lain.11 Pancasila adalah dasar negara, Pancasila bukan wahana tetapi ruh yang harus tetap hidup. Tanpa Pancasila, Indonesia tidak ada, karena di atas Pancasila sebagai dasar negara, berdirilah pilar-pilar berbangsa dan bernegara.12 B. Bentuk Negara Negara kesatuan atau yang biasa disebut unitary state atau dalam bahasa Belanda eenheidsstaat, adalah bentuk negara yang dilihat dari susunannya merupakan negara bersusunan tunggal, hal itu berarti, dalam negara tersebut tidak terdapat negara di dalam negara. Kekuasaan yang mengatur seluruh daerah, merupakan kekuasaannya ada ditangan pemerintah pusat. Pada negara kesatuan hanya ada satu bentuk kedaulatan dan hal itu dijalankan oleh pemerintah pusat. Sedangkan daerah dengan demikian tidak memiliki kedaulatan. Daerah tidak dapat membuat

UUD

sendiri

dan

juga

tidak

dapat

menentukan

organisasi

pemerintahannya sendiri. Di dalam negara kesatuan, kewenangan atau kekuasaan

11

Mr. Soenarko, Sari Pandangan Sarjana-sarjana Tatanegara Seluruh Dunia dari Sokrates hingga Soekarno, Jakarta : N.V. Hidup, 1951, hlm. 114-116. 12 Sri Edi Swuasono, loc.cit.


148

daerah biasanya diatur secara rinci, sedangkan sisanya merupakan kekuasaan pusat.13 Jika kita ingin mendirikan negara kesatuan Indonesia yang selaras dengan ciri khas masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar negara kesatuan. Suatu negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya yang berdiri di atas semua golongan dalam semua bidang. Gagasan tentang negara Islam ditentang keras oleh Soepomo, karena akan menyebabkan munculnya minoritas-minoritas kecil yang tidak akan bisa bersatu dengan negara. Bahkan Soepomo tidak simpatik dengan gagasan negara Islam maupun federal. Pandangan negara kesatuan membuat federalisme tidak diperlukan dalam negara Indonesia yang berupa negara kesatuan. Pada sidang

kedua BPUPKI tanggal 10 Juli, Soekarno memegang peranan

penting. Sebagai ketua Panitia kecil ia memimpin rapat, menentukan sikap toleran dan tidak mengangkat dirinya sendiri untuk tidak mencerminkan pikiran-pikiran politiknya sendiri. Sebagian besar pekerjaan memperinci konstitusi dilakukan oleh sekelompok kecil bersama Haji Agus Salim di rumahnya. Di bawah pimpinan ketua, Soekarno secara bulat panitia menerima prinsip negara kesatuan lebih dari negara persatuan.14 Dalam sistem negara kesatuan mensyaratkan negara mengendalikan unsur-unsur terpenting ekonomi demi kepentingan negara dan rakyat.

13 14

Ensiklopedi Pemerintahan dan Kewarganegaraan Jilid 6, Jakarta : PT Lentera Abadi, 2010, hlm.7. John D. Legge, Sukarno Sebuah Biografi Politik, Jakarta: Sinar Harapan, 1985, hlm. 220.


149

Bentuk negara kesatuan yang dimaksud disini adalah bentuk negara kesatuan Pancasila. Bentuk negara kesatua Pancasila bukanlah negara agama tetapi juga bukan negara sekuler. Tetapi negara kesatuan Pancasila menjunjung tinggi agama dan melindungi agama. Kedudukan Pancasila menjadi kekuatan ideologi negara, berperan secara tidak langsung melalui peranan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.15 Menurut Magnis Suseno, bangsa Indonesia sejak dahulu dihadapkan pada persoalan mau menjadi negara sekuler atau negara agama. Maka Pancasila dicetuskan oleh Soekarno untuk memecahkan masalah itu.16 Soekarno mengatakan bahwa pentingnya pemisahan antara negara dan agama dan hal itu merupakan suatu keharusan. Satu pertimbangan yang memainkan peranan penting dalam pikiran Soekarno. Barangsiapa menganjurkan dipersatukan negara dan agama dan menghendaki hukum Islam dijadikan hukum negara, harus juga memikirkan umat Kristen dan umat agama-agama lainnya. Mereka tentu saja tidak akan setuju dengan suatu konstitusi Islam. Suatu pemecahan yang sangat sulit tentang hubungan antara negara dan agama pada akhirnya iat tuliskan pada artikelnya “keahlian agama saja tidak cukup: melaksanakan itu ideal malahan lebih memerlukan

keahlian

kenegaraan”.

Di

sinilah

Soekarno

menemukan

pemecahannya yang ideal, pada prinsipnya bisa dicapai kata sepakat mengenai

15

J. Soedjati Djiwandono, Setengah Abad Negara Pancasila, Jakarta : Centre for strategic and Internasional Studies, 1995, hlm. 64. 16 Yudi Latif, Pancasila, Kunci Bangsa Indonesia, Jakarta: Kompas, 2013, hlm. 5.


150

konstitusi oleh semua golongan, semua aliran, dan semua lapisan rakyat.17 Pemecahan masalah yang diusulkan adalah sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dipilih untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara agama. 18 C. Bentuk Pemerintahan Pada sidang BPUPKI kedua yang berlangsung pada tanggal 10 Juli 1945 dengan agenda membahas tentang bentuk pemerintahan negara Indonesia merdeka. Dalam sidang tersebut beberapa elit politik yang duduk dalam BPUPKI memaparkan pendapatnya tentang bentuk pemerintahan negara Indonesia. Hal utama yang yang mereka paparkan adalah tentang bentuk republik atau kerajaan. Dahler dalam pidatonya mengungkapkan pendapatnya bahwa saya ini seorang republiken akan tetapi saya mengusulkan bentuk pemerintahan negara Indonesia untuk saat ini adalah kerajaan. Hanya kerajaanlah yang merupakan corak kemajuan kemanusiaan, kemajuan agama dan kemajuan segala-galanya. Hal ini tidak dapat dilepaskan bahwa raja itu wakil Allah di dunia ini. Namun disisi lain, Dahler juga mengungkapkan pendapatnya kalau sekarang bangsa Indonesia sendiri dengan keyakinan tentang haknya sendiri akan meminta bentuk republik saya tidak

17

Bernhard Dahm, Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan, Jakarta : LP3ES, 1987, hlm. 248-252. Yudi Latif, loc.cit.

18


151

menolak. Bahkan akan mendukung dengan segenap kemamapuan saya curahkan demi berdirinya pemerintahan negara Indonesia dalam bentuk republik.19 Sementara itu Muhammad Yamin memaparkan pendapatnya tentang bentuk pemerintahan negara Indonesia lebih mengedepankan republik. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari pengalaman pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang memasuki pintu gerbang kemerdekaan. Oleh karena itu kita harus segera mewujudkan syarat dan sifat negara kita, yaitu: suatu negara yang merdeka yang didalamnya ada pembagian kekuasaan rakyat. Hal ini hanya terdapat dalam bentuk republik. Republik merupakan bentuk yang sempurna dan memberikan jaminan kepada bangsa Indonesia dan tanah airnya. Adapun alasan Muhammad Yamin lebih mengedepankan bentuk republik ini tidak dapat dilepaskan dari tigal utama yaitu: 1) Adanya keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghendaki republik dan republiklah yang memberikan yang jiwa kepada bangsa Indonesia, bukannya bentuk lain yang manapun. 2) Sebagai seorang nasionalis, hendak mengeluarkan perasaan rakyat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, agar memerintah, supaya pemerintahan negara kita dijalankan secara musyawarah atau perundingan, dengan pembagian kekuasaan. Dan hal ini hanya dapat dilaksanakan dalam suatu negara yang tersusun dalam

19

Saafroedin Bahar et.al., Risalah Sidang Badan Peyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, hlm. 108-109.


152

bentuk republik yang dikepalai oleh kepala negara yang dipilih oleh badan permusyawaratan rakyat. 3) Negara kita didirikan tidaklah hanya menurut syarat kebangsaan, kemauan rakyat dan perintah agama. Melainkan juga untuk mencukupi syarat-syarat dunia internasional, yaitu untuk mendapatkan bentuk yang jelas supaya dapat status internasional yang sempurna. 20 Muhammad Yamin dengan tegas memilih bentuk republik. Kemudian ia meminta kepada pimpinan sidang untuk segera mengambil keputusan mengenai bentuk pemerintahan negara Indonesia karena situasinya mendesak. Pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cara pegambilan suara terbanyak. Peserta sidang hanya mempunyai dua pilihan tentang bentuk pemerintahan negara Indonesia yaitu republik atau kerajaan. Pada akhirnya ketua sidang menyetujui pendapatnya Muhammad Yamin. Kemudian dilaksanakan pemungutan suara dengan hasil republik mendapatkan suara mayoritas yaitu dengan selisih suara 55 : 9. Soekarno kemudian menanyakan kepada ketua sidang, jadi keputusan sidang panitia menetapkan republik? Sudah jelas bahwa republik yang dipilih menjadi bentuk pemerintahan negara Indonesia.

20

Ibid., hlm. 113.


153

D. Sistem Pemerintahan Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 terdapat banyak gagasan yang diungkapan oleh segelintir elit politik dengan pokok bahasan mengenai sistem pemerintahan. Dalam sidang tersebut, Soepomo menghendaki adanya suatu jaminan bagi pimpinan negara terutama kepala negara terus menerus bersatu dengan rakyat. Ia menghendaki susunan pemerintahan Indonesia harus dibentuk sistem badan permusyawaratan. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 mengungkapkan pendapatnya bahwa secara implisit menolak lembaga legislatif seperti negara Amerika Serikat. Walaupun ia mengkritik demokrasi model lembaga legislatif di Amerika Serikat, namun bukannya berarti ia setuju dengan praktik sistem pemerintahan parlementer. Pada tanggal 15 Juli 1945, Muhammad Yamin mengusulkan agar kementrian baik secara keseluruhan maupun perorangan bertanggungjawab kepada dewan perwakilan. Walaupun anggota BPUPKI cenderung menolak pembentukan negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer menurut pola Barat. Dan semua pihak mengutamakan sistem musyawarah mufakat yang asli Indonesia. Kekuasaan tertinggi berada ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang akan bersidang sekali dalam lima tahun, dan di mana sedapat mungkin semua golongan dan lapisan yang penting dalam masyarakat akan diwakili. Majelis akan memilih presiden, yang akan diberi kekuasaan yang hampir tak terbatas selama lima tahun, dan hanya bertanggung jawab kepada Majelis itu. Sebuah Dewan Perwakilan Rakyat yang biasa akan berfungsi memberikan pertimbangan. Presiden tidak


154

terikat untuk mengikuti pertimbangan-pertimbangannya, tetapi parlemen yang hanya memberikan pertimbangan itu akan diwakili sepenuhnya dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan demikian ikut memegang kekuasaan tertinggi. Presiden

mengangkat

menteri-menteri

yang

hanya

bertanggung

jawab

kepadanya.21 Maka pada tanggal 18 Agustus 1945, sistem pemerintahan Indonesia disetujui menganut sistem presidensial dan disahkan oleh PPKI. Ada alasan pokok yang mendasari pemilihan sistem pemerintahan presidensial antara lain: 1) Indonesia memerlukan kepemimpinan yang kuat, stabil dan efektif untuk menjamin

keberlangsungan

eksistensi

negara

Indonesia

yang

baru

diproklamasikan. Para pendiri bangsa meyakini bahwa model kepemimpinan negara yang kuat dan efektif hanya dapat diciptakan dengan memilih sistem pemerintahan presidensial di mana presiden tidak hanya berfungsi sebagai kepala negara, tetapi sekaligus sebagai kepala pemerintahan. 2) Karena alasan teoritis, yaitu alasan yang terkait dengan cita negara (staatsidee), terutama cita negara integralistik pada saat pembahasan UUD 1945 dalam sidang BPUPKI. Sistem pemerintahann presidensial diyakini amat kompatibel dengan paham negara integralistik. 3) Pada awal kemerdekaan presiden diberi kekuasaan penuh untuk melaksanakan kewenang-wenangan DPR, MPR, dan DPA. Pilihan pada sistem presidensial dianggap tepat dalam melaksanakan kewenangan yang luar biasa. Dengan 21

Bernhard Dahm, op.cit., hlm. 364-365.


155

sistem presidensial, presiden dapat bertindak lebih cepat dalam mengatasai masalah-masalah kenegaraan pada masa transisi. 4) Merupakan simbol perlawanan atas segala bentuk penjajahan karena sistem parlementer dianggap sebagai produk penjajahan oleh para pendiri bangsa. Sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan republik Indonesia yang disahkan dan berdasarkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Soekarno dan Mohammad Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil presiden republik Indonesia yang pertama berdasarkan aturan peralihan pasal III.22 Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk maka segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan bantuan Komite Nasional dengan tujuan agar mencegah terkonsentrasinya kekuasaan presiden dan wakil presiden serta membantu presiden dan wakil presiden dalam merumuskan arah kebijakan pemerintah. Kemudian Presiden Soekarno dan wakil Presiden Mohammad Hatta menunjuk para mentri sebagai pembantunya dalam menjalankan pemerintahan. Kabinet presidensial ini dilantik pada tanggal 2 Sepetember 1945 oleh presiden Soekarno. 23

22 23

Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 445. P. J. Suwarno, op.cit., hlm.140


156

E. Wilayah Negara Pembahasan tentang wilayah negara dilaksanakan dalam sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10-11 Juli 1945. Menurut Radjiman Wedyodiningrat, penentuan mengenai batas wilayah tidak begitu sukar, namun seharusnya tetap dibicarakan dan beberapa anggota BPUPKI hendaknya mengungkapkan pendapatnya, agar batas negara Indonesia itu jelas. Beberapa anggota, seperti Kiai Abdul Kahar Muzakir, Muhammad Yamin, Mohammad Hatta, Soekarno, Haji Agoes Salim dll. Menyampaikan pendapat dan tanggapannya mengenai wilayah batas negara Indonesia. 1. Pendapat Kiai Abdul Kahar Muzakir Menurut Kiai Abdul Kahar Muzakir, sesungguhnya jika kita hendak mengenangkan kembali luas wilayah kita pada zaman nenek moyang bangsa Indonesia adalah pada zaman kekuasaan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Menurutnya, jika akan membentuk negara sebaiknya kita dapat menjaga dan mempertahankan halaman rumahnya sebagaimana yang kita warisi daripada nenek moyang kita. Manusia Indonesia berkewajiban membela tanah air, mempertahankan dan mengembalikan setiap jengkal daripada tanah air kita dengan segenap kekuatan dan kemampuannya. Ia mengatakan, bahwa tanah Melayu merupakan sebagian dari tanah air Indonesia. Secara sukarela dan sejak lama mereka mencita-citakan kesatuan, begitupun juga dengan tanah Papua yang telah menjadi sumber kekayaan Indonesia, walaupun berbeda namun


157

mereka adalah warisan dari pendahulu kita yang harus tetap menjadi bagian dari tanah air.24 2. Pendapat Muhammad Yamin Pendapat yang diutarakan, bahwa batas negara hendaknya berdasarkan hukum internasional. Berdasarkan kekuasaan Hindia- Belanda di Indonesia dan yang akan menjadi daerah republik Indonesia, tentulah wilayah bekas jajahan Hindia Belanda itu sendiri, yang meliputi Borneo utara, Portugis Timor, Papua dan tanah Melayu. Secara khusus hendaknya tanah Malaya yang memiliki bukti sejarah menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Secara pasti, bahwa tanah Malaya memiliki satu hubungan dengan segala kepulauan di Indonesia, orang Indonesia di bagian barat baik itu Borneo barat atau seluruh Sumatra, Semenanjung Melayu, Jazirah Malaya memiliki kesatuan hati yang betul-betul “realiteit dan mission sacree”. Jika melihat wilayah kekuasaan dua kerajaan terbesar di Indonesia Sriwijaya dan Majapahit, maka wilayah Indonesia menuju Asia dan selalu melalui Malaya. Selain daripada sejarah politik, secara geopolitik menyatakan bahwa tanah Malaya merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari tanah Indonesia dan lainnya. Geopolitik baik yang bersifat udara, lautan dan daratan menyatakan bahwa tanah Melayu

24

Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm 131-133.


158

berhubungan erat dengan Indonesia barat. Sehingga semakin mengukuhkan keberadaan tanah Melayu sebagai bagian dari Indonesia.25 Mengenai pulau Papua, secara ethnologi, bahasa dan geografi ada yang menyebutkan, bahwa pulau Papua tidak masuk wilayah Indonesia. Tetapi pendapat seperti itu hanya disampaikan oleh orang-orang lewat karangan bukunya. Pendapat lain mengatakan, bahwa seluruh pulau Papua masuk Indonesia, karena melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Maka dengan sendirinya perkataan Indonesia itu lahir dimaksudkan bahwa pulau Papua masuk ke dalam wilayah Indonesia. Secara geopolotik pulau Papua merupakan wilayah yang paling akhir dari kepulauan Indonesia menuju lautan Pasifik. Sedangkan menurut faham Indonesia sendiri sebagian besar dari kepulauan Papua masuk dalam lingkungan tanah adat kerajaan Tidore, sehingga hal tersebut semakin memperkuat jawaban, bahwa Papua benar-benar bagian dari Indonesia. Papua memiliki peranan penting dalam setiap pergerakan kita di tanah Indonesia, tanah Papualah juga yang memberi bunyi internasional. Peranan tanah Digul dalam pergerakan menuju kemerdekaan telah menjadi bukti konkret kekuatan Papua baik Indonesia. Jika kita merunut lebih jauh, sebenarnya wilayah Indonesia sejak masa kerajaan Majapahit dan dibawah patih Gajah Mada, wilayah Indonesia batasannya tidak pernah berubah. Pendapat Muhammad Yamin, didukung pula oleh Abdul Kaffar yang 25

Ibid., hlm. 134-137.


159

mengatakan, bahwa alangkah baiknya jika kita dapat menjaga batasan-batasan wilayah Indonesia dengan menggunakan ilmu strategi. Wilayah-wilayah yang disebutkan tersebut, seperti pulau Timur, pulau Borneo dan Papua dimasukkan dalam lingkungan Indonesia. Alasan tersebut, bukan karena kita bersifat meminta tetapi hal itu beralaskan kebangsaan.26 3. Pendapat Mohammad Hatta Sebagai pembicara pertama mengatakan, bahwa permintaannya sederhana saja mengenai batas-batas wilayah Indonesia, adalah daerah Indonesia yang dahulu dijajah oleh Belanda. Teori bahwa Malaka dan Papua diminta menjadi bagian tanah air Indonesia berdasarkan strategi. Menurutnya strategi itu tidak dapat berdiri sendiri, tetapi tergantung pada konstellasi politik dalam lingkungan internasional. Maka lebih baik jika Malaka menjadi negara sendiri dan bersatu dengan Asia Timur Raya, namun jika Malaka megiginkan bersatu dengan kita hal tersebut bukan menjadi masalah. Beberapa uraian tentang tanah Papua, seolah-olah menunjukkan tuntutan yang begitu imperealistis. Batas negara bukanlah suatu soal yang dapat ditetapkan secara exact, tetapi soal oppurtunisme dengan doelmatigheid, yakni sebuah tujuan yang tepat. Tujuan yang tepat adalah, lingkungan Indonesia yang dahulu pernah dijajah Belanda. Maka hendaklah para pemuda kita diajak berpikir secara realistis, agar menghilangkan nafsu meluap keluar, tetapi 26

Ibid., hlm. 138-142.


160

sebaiknya mengubah tujuan menjadi meluap ke dalam, membangun negara dan mempertahankannya, itulah suatu tujuan yang tepat. Menentukan batas dasar tanah air kita menurut garis internasional yang tetap, yaitu Hindia Belanda dahulu. Tanah Papua bukan menjadi tujuan utama, hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia yang belum merdeka ini, belum sanggup dan mempunyai tenaga yang cukup untuk mendidik bangsa Papua yang juga berhak untuk menjadi bangsa yang merdeka. Biarkan tanah Papua dan tanah Malaka menentukan nasibnya sendiri, apakah mereka ingin menjadi bagian dari bangsa Indonesia atau berdiri sendiri, tetapi janganlah menuntutnya untuk menjadi bagian dari Indonesia, janganlah menjadi politik imperealisme. Jika pada akhirnya mereka ingin bersatu dengan Indonesia, maka akan kita terima dengan tangan terbuka.27 4. Pendapat Soekarno Mengatakan bahwa negara Indonesia merdeka harus meliputi tanah Malaya dan Papua. Secara tegas ia menyetujui usulan dari pada Muhammad Yamin. Berdasarkan keyakinannya, bahwa rakyat Malaya merasa dirinya bertanah air Indonesia dan merasa dirinya bersatu dengan kita. Sekalipun berbahaya karena bersifat imperealis, namun Selat Malaka harus menjadi bagian dari tanah air, demi keselamatan Indonesia saat terancam dari musuh. Sedangkan tanah Papua menurut kitab Negarakertagama, telah menjadi wilayah kekuasaan kerajaan 27

Ibid., hlm. 146-149.


161

Majapahit sejak zaman dahulu. Peta dunia menunjukkan gambar kepulauan Indonesia adalah satu kesatuan, maka secara tegas mengatakan bahwa wilayah Indonesia harus meliputi tanah Papua dan Malaya. Hal senada juga turut diungkapkan oleh Soetardjo, di mana ia mendukung Malaya untuk menjadi bagian dari pada Indonesia, namun hendaknya soal Papua ditunda karena perdebatan mengenai Papua dianggapnya dapat menjadi suatu perselisihan dan pertikaian. Walaupun pada dasarnya ia menyetujui jika Papua menjadi wilayah Indonesia.28 5. Pendapat Agus Salim Agus Salim berpendapat bahwa wilayah Indonesia merdeka pertama-tama ialah wilayah Hindia Timur yang telah dibebaskan oleh Dai Nippon dari kekuasaan Belanda. Kemudian termasuk didalamnya segala bagian daerah dalam kepulauan Indonesia dan daerah tanah Melayu. Apabila suara-suara rakyat itu menyatakan kehendaknya masuk ke Indonesia, dengan memajukan permintaan kepada Dai Nippon Teikoku, agar member jalan cara bagaimana rakyat-rakyat di tanah Melayu, Serawak, Brunei, Sandakan dan Papua. Berbagai pendapat telah diutarakan, kita dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi perdebatan dari awal adalah masuknya tanah Papua menjadi bagian dari Indonesia atau tidak. Hingga pada akhirnya pendapat-pendapat yang telah tertampung tersebut diputuskan menjadi 3 aliran, yaitu:

28

Ibid., hlm. 151-152


162

1) Memandang batasnya, ialah Hindia Belanda dahulu. 2) Hindia Belanda dahulu ditambah Borneo Utara, ditambah Papua, ditambah Timor semuanya. 3) Hindia Belanda dahulu ditambah Malaka, ditambah Borneo Utara, ditambah Papua ditambah Timor, dan kepulauan sekelilingnya. Sampai ketiga aliran ini diturunkan, masih ada perbedaan pendapat dalam memutuskan apakah Papua turut menjadi bagian dari Indonesia atau tidak. Maka, Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketua mengambil kebijakannya dengan cara distem. Memutuskan bahwa wilayah negara Indonesia merdeka adalah bekas wilayah kekuasaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.29

29

Ibid., hlm. 153-160.


BAB V KESIMPULAN

Penelitian mengenai “Sejarah pemikiran Soekarno tentang dasar negara Pancasila 1916-1945”, membahas tiga pokok permasalahan. Pertama mengenai latar belakang lahirnya Pancasila sebagai dasar falsafah negara, kedua mengenai latar belakang

pemikiran Soekarno tentang

dasar negara Pancasila dan yang ketiga

mengenai problem kenegaraan apa saja yang di usulkan oleh Soekarno dan penyelesaiannya. Lahirnya Pancasila memerlukan waktu yang lama dan melalui perdebatan-perdebatan yang panjang, tak cukup sehari saja untuk merumuskannya. Soekarno juga mengharapkan agar dalam badan perwakilan Indonesia merdeka kelak, demi terciptanya undang-undang yang mencerminkan hati nurani rakyat dengan tak terkecuali. Dasar negara Indonesia, yakni Pancasila tidak pernah menolak perbedaan pendapat, suku, agama,status sosial. Tetapi perbedaan-perbedaan yang beraneka ragam tersebut sebaliknya melebur menjadi satu dalam ikatan persatuan sebagai cermin kepribadian bangsa, yaitu musyawarah mufakat “Bhinneka Tunggal Ika”. Dari uraian pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Lahirnya Pancasila sebagai dasar falsafah negara tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ilmu pengetahuan dari Eropa yang

disesuaikan dengan ilmu

pengetahuan masyarakat Indonesia. Soekarno merupakan salah satu elit politik Indonesia yang mendapatkan pendidikan secara Barat berusaha dengan segenap kemampuannya untuk merumuskan dasar falsafah negara Indonesia merdeka. Pada

163


164

tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, Soekarno mendapatkan kesempatan memaparkan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Dasar pertama buat negara Indonesia adalah dasar kebangsaan. Dasar yang kedua adalah internasionalisme atau perikemanusiaan. Dasar ketiga adalah mufakat, dasar perwakilan, dasar permuyawaratan. Dasar keempat yaitu kesejahteraan sosial. Dasar kelima adalah Ketuhanan. Ide Soekarno tersebut merupakan buah imajinasinya yang telah lama menggelora dalam sanubarinya dan melahirkan pemikiran yang sangat luar biasa. Pendapat Soekarno ini dinamakan Pancasila. Ide Soekarno tentang Pancasila kemudian dirumuskan menjadi rancangan preambule. Setelah mengalami perubahan-perubahan mendasar, pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, akhirnya Pancasila kemudian disahkan menjadi dasar falsafah negara. 2. Latar belakang pemikiran Soekarno tentang dasar negara Pancasila berkaitan erat dengan pendidikan yang didapatnya, pergaulan dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional, pengalaman berpolitik pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan kerjasama dengan pemerintah pendudukan militer Jepang di Indonesia. Sebagai seorang tokoh nasionalis, Soekarno sangat antusias terlibat dalam membangun negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian ia menyajikan sebuah konsep definisi mengenai dasar negara yang kelak akan dibentuk. Soekarno menamai dasar negara itu dengan istilah Pancasila. Adapun pemikiran Soekarno tentang dasar negara Pancasila adalah sebagai berikut: Pertama adalah Nasionalisme, Soekarno berpandangan bahwa kebangsaan


165

jangan didasarkan pada chauvinisme atau kebangsaan sempit melainkan kepada internasionalisme atau kemanusiaan yang lapang. Akan tetapi internasionalisme yang dimakdud bukan berarti

kosmopolitisme yang tidak mau adanya

kebangsaan. Internasionalisme tidak akan tumbuh subur kalau tidak berakar didalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak akan hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya Internasionalisme. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan berhubungan erat satu sama lain. Kedua adalah Internasionalisme atau perikemanusiaan, prinsip ini mengacu pada prinsip kebangsaan, bahwa yang dimaksud, bukanlah kebangsaan yang menyendiri dan menganggap bangsanya yang tertinggi, termulia dan terbagus, sehingga hal tersebut dapat memicu suatu dampak yang buruk, dengan meremehkan bangsa lain. Internasionalisme yang dimaksud adalah, bahwa kita harus menuju pada persatuan dunia dan persaudaraan dunia. Menurut Soekarno, bahwa pada hakikatnya “Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar didalam buminya nasionalisme”, jadi keduanya saling berkaitan erat. Ketiga adalah Mufakat atau demokrasi. Menurut Soekarno, demokrasi adalah suatu ideologi politik. bahwa manusia memiliki kesadaran, sebab demokrasi adalah suatu alam pikiran, alam pikiran politik yang di produksi dalam suatu periode. Dengan demokrasi, diharapkan masyarakat Indonesia mampu meletakkan segala sesuatu di atas kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Maka demokrasi yang harus dijalankan adalah demokrasi Indonesia sendiri, dengan


166

demikian kita dapat menyelenggarakan apa yang menjadi amanat penderitaan daripada rakyat Indonesia. Demokrasi bukan hanya sekedar teknis, tetapi satu alam jiwa pemikiran dan perasaan kita. Musyawarah atau demokrasi digali dari peradaban atau kebudayaan bangsa Indonesia sendiri, gotong royong dan kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat. Proses pengambilan keputusan mengenai segala sesuatu merupakan tradisi dari nenek moyang “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah mengenai segala sesuatu adalah suatu praktek yang berlaku di mana-mana. Di mana orang memiliki kebebasan berbicara dan didengarkan. Keempat adalah Soekarno menentang apa yang di ia sebut “sekadar demokrasi politik Barat”, yang tidak peduli dengan keadilan sosial dan menyebabkan rakyat berada dalam genggaman kapitalis. Tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka, Bahwa Soekarno menginginkan rakyatnya sejahtera, semua orang cukup makan, cukup pakaian dan hidup dalam kesejahteraan, tidak ada kaum kapitalis yang merajalela. Maka tidak hanya kesejajaran politik yang diperlukan, tetapi juga kesejajaran dalam bidang ekonomi. Kelima adalah Ketuhanan. Soekarno mempelajari semua agama sebagai pengetahuan, dan mengambil pelajaran yang baik untuknya. Dalam kelanjutannya, ia mulai mempelajari Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang penjelasannya diberikan oleh Romo Van Lith, dan ia menaruh perhatian pada “kotbah diatas bukit”. Pengalaman-pengalaman mempelajari agama tersebut membuatnya kaya akan ilmu pengetahuan tentang agama. Pemikirannya menjadi


167

luas terhadap agama satu dengan yang lainnya. Hal tersebut mendoronganya menjadikan

Ketuhanan sebagai prinsip yang kelima. Ia menyarankan, bahwa

selayaknya bangsa Indonesia ber-Tuhan dengan menjalankan kepercayaannya masing-masing. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni tidak dengan egoisme agama, sehingga bisa menjadi negara Indonesaia satu negara yang ber-Tuhan. Mengamalkan dan menjalankan agama dengan cara berkeadaban, ialah dengan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan saling hormatmenghormati satu sama lain. Ke-Tuhanan yang berbudaya dan berbudi pekerti luhur. 3. Problem kenegaraan

yang di usulkan oleh Soekarno dan penyelesaiannya,

pertama berkaitan dengan dasar negara. Menurut Soekarno dasar negara Pancasila merupakan uraian yang paling tegas tentang sebuah ideologi. Pancasila sebagai dasar kenegaraan, merupakan gambaran bulat tentang dasar-dasar hegara Indonesia. Pancasila menjadi tiang-tiang ideologi dari negara Indonesia yang terdiri dari prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Kedaulatan rakyat, Keadilan sosial dan perikemanusiaan. Bersumber pada cita-cita bekerjasama dan gotong-royong merupakan sari pokok dari Pancasila itu sendiri. Cita-cita Indonesia asli dalam perjuangan nasional telah dapat dipersatukan diri secara sintetis pada faham internasional, demokrasi sosialisme dan nasionalisme. Merupakan suatu kebulatan dan kesatuan sebagai Weltanschaung yang dapat digunakan sebagai dasar kenegaraan yang bersifat politis. Kedua mengenai bentuk negara. Di bawah pimpinan ketua


168

Soekarno, panitia secara bulat menerima prinsip negara kesatuan lebih dari negara persatuan. Bentuk negara kesatuan di sini adalah bentuk negara kesatuan Pancasila. Negara kesatuan Pancasila menjunjung tinggi agama dan melindungi agama. Kedudukan Pancasila menjadi kekuatan ideologi negara, berperan secara tidak langsung melalui peranan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketiga, Soekarno menanyakan kepada ketua sidang, bahwa para anggota mendukung keputusan sidang panitia menetapkan republik untuk dipilih menjadi bentuk pemerintahan Indonesia merdeka dan sistem pemerintahannya adalah presidensiil. Keempat mengenai wilayah negara, Soekarno mengusulkan, bahwa negara Indonesia merdeka harus meliputi tanah Malaya dan Papua. Namun pada akhirnya disepakati oleh seluruh anggota BPUPKI, bahwa wilayah Indonesia adalah bekas wilayah kekuasaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.


169

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku Adams, Cindy. 1966. Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Jakarta: Gunung Agung. Alwi, Hasan. (Red). 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. Ankersmith, F.R. 1987. Refleksi tentang sejarah terjemahan Dick Hartoko. Jakarta: Gramedia. Anshari, Endang Saifuddin. 1986. Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Jakarta: CV Rajawali. Bahar, Saafroedin. et.al. 1995. Risalah Sidang Badan Peyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 28 Mei 1945-22 Agustus 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Cribb, Robert dan Kahin, Audrey. 2004. Kamus Sejarah Indonesia. Jakarta: Komunitas Bambu. Dahm, Bernard. 1987. Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan. Jakarta: LP3ES. Darmaputera, Eka. 1987. Pancasila Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis dan Budaya. Jakarta: BPK Gunung Mulia. Departemen Penerangan RI, 2001, Lahirnya Pantja-Sila, (Surakarta: Forum Komunikasi Persatuan Nasional Surakarta (F.K.P.N.S.). Djiwandono, J. Soedjati. 1995. Setengah Abad Negara Pancasila. Jakarta: Centre for strategic and Internasional Stidies. Elson, R. E. 2008. The Idea of Indonesia. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. Giebels, Lambert. 2001. Soekarno Biografi 1901-1950. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Gottchalk, Louis. 1969. Mengerti Sejarah. Jakarta: UI Pres.


170

Hatta, Mohammad. 1978. Memoir. Jakarta: Tintamas. _______________.1982. Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945. Jakarta: Tintamas. _______________.1983. Kumpulan Pidato II Dari tahun 1951-1979. Jakarta: Inti Idayu Press. Hamid , Abdul et all. 2012. Pancasila dan Kewarganegaraan. Bandung: Pustaka Setia. Heuken, SJ. A. et all. 1983. Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka. Kasenda, Peter. 2010. Soekarno Muda Biografi Pemikiran 1926-1933. Jakarta: Komunitas Bambu. Kuntowijoyo. 2001. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang Budaya. Latif, Yudi. 2011. Negara Paripurna. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Lembaga Soekarno-Hatta. 1984. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Jakarta: Inti Idayu Press. Legge, John .D. 1985. Sukarno Sebuah Biografi Politik. Jakarta: Sinar Harapan. Mannheim, Karl. 1991. Ideologi dan Utopia Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik. Yogyakarta: Kanisius. Moedjanto, G. 2003. Dari Pembentukan Pax Neerlandica sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Natsir, Mohammad. 1986. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. N.N. 1990. Ensiklopedi Nasional Jilid 5, 7,12,13,14. Jakarta: Cipta Adi Pustaka. N.N. 2010. Ensiklopedia Pemerintahan dan Kewarganegaraan Sistem dan Bentuk Pemerintahan di Dunia Jilid 6. Jakarta: PT Lentera Abadi. N.N. 1958. Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante Jilid I dan III. Bandung. Notonagoro. 1957. Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. _________.1959. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yogyakarta: UGM.


171

_________.1962. Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Notosusanto, Nugroho. 1984. Naskah Proklamasi Yang Otentik dan Rumusan Pancasila Yang Otentik. Jakarta: Balai Pustaka. Panitia Lima. 1980. Uraian Pancasila di Lengkapi dengan

Dokumen Lahirnya

Pancasila 1 Juni 1945. Jakarta: Penerbit Mutiara. Pranarka, A.M.W. 1985. Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila. Jakarta: Yayasan Proklamasi Centre For Strategic and Internasional Studies. Poesponegoro, Marwati Djoned dan Notosusanto, Nugroho. 1993. Sejarah Nasional Indonesia V. Jakarta: Balai Pustaka. ________________________________________________.1993. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka. Ricklefs, M.C. 1991. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University. ____________.2010. Sejarah Nasional Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Balai Pustaka. Saksono, Ign. Gatut. 2007. Pancasila Soekarno, Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkas. Shadily, Hasan. et all. Ensiklopedi Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. Simorangkir, J.C.T. dan Say, B. Mang Reng. 1986. Tentang dan Sekitar UndangUndang Dasar 1945. Jakarta: Penerbit Djambatan. Salam, Solichin. 1966. Bung Karno Putera Fajar. Jakarta: Gunung Agung. Sastrawiria, Tatang dan Wirasutisna, Haksan. 1955. Ensiklopedia Politik. Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kem. P.P dan K. Sekitar Tanggal dan Penggalinya Edisi kedua. 1981. Jakarta: Yayasan Idayu. Seri Buku Tempo. 2010. Sukarno Paradoks Revolusi Indonesia. Jakarta: KPG dan Majalah Tempo. Soehino. 1993. Hukum Tatanegara Sistem Pemerintahan Negara. Yogyakarta: Liberty.


172

Soenarko, Mr. 1951. Sari Pandangan Sarjana-sarjana Tatanegara Seluruh Dunia dari Sokrates hingga Ir. Soekarno. Jakarta: N.V.Hidup. ___________.1951. Dasar-Dasar Umum Tatanegara. Jakarta: Djambatan. Soekarno. 1951. Indonesia Menggugat. Jakarta: S.K. Seno. ________.1964. Tjamkan Pantja Sila! Pantjasila Dasar Falsafah Negara. Jakarta: Pradnja Paramita. ________.1965 Di bawah Bendera Revolusi. Jakarta: Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi jilid I. ________.Kepada Bangsaku Karya-karya Lengkap Bung Karno Pada Tahun 19261957. Jakarta: Panitia Pembina Djiwa Revolusi. ________.1984. Pancasila Sebagai Dasar Negara. Jakarta: Inti Idayu Press-Yayasan Pendidikan Soekarno. Soeripto. 1962. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 cetakan ke-1. Surabaya: Penerbit Grip. Sudiarja, A. SJ. (Koord). 2006. Karya Lengkap Driyarkara (Menalar Dasar Negara Indonesia Telaah Filsafat Pancasila). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Suganda, Dann. 1981. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah. Bandung: Sinar Baru. Sularto, St. dan Yunarti, D.Rini. 2010. Konflik Di Balik Proklamasi, BPUPKI, PPKI Dan Kemerdekaan. Jakarta: KOMPAS. Suwarno, P.J. 1994. Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah (Kumpulan Karangan Ilmiah), Seri XX (Bulan Agustus 1993-Juni 1994) (Nasio dan Nasionalisme). Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fak. Sastra dan Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma. _____________.2003. Tatanegara Indonesia Dari Sriwijaya Sampai Indonesia Modern. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.


173

Westra, Pariata. 2011. Pancasila Dalam Empat Pilar Utama Negara-Bangsa Edisi I. Yogyakarta: Pusat Dokumentasi Kepustakaan Balai Pembina Administrasi dan Manajemen. Yamin, Muhammad. 1959. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Djilid I. Jakarta: Yayasan Prapantja. ________________. Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yunarti, D.Rini. 2003. BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI. Jakarta: KOMPAS.

Sumber Majalah Hardiman, F. Budi. 1991. Hermeneutik: Apa itu?, Yogyakarta: Basis Vol. XL. No. 112. Rutges, J.F. 1954-1955. Pancasila Filsafat Negara Indonesia. Yogyakarta: Basis. Swantoro, P. Memperingati Lahirnya Pancasila. Yogyakarta: Basis Vol. XIV-XV. 1964-1966. Sumber Koran Latif, Yudi. 2013. Pancasila, Kunci Bangsa Indonesia. Jakarta: Kompas. Selasa 4 Juni. Swasono, Sri Edi. 2013. Pancasila dan Ide Persatuan. Jakarta: Kompas, Sabtu 1 Juni.

Sumber Internet Gagasan, http://id.wikipedia.org/wiki/Gagasan. Diakses pada tgl 18/10/2012. Ideologi,

http://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi. Diakses

Kolonialisme,

http://id.wikipedia.org/wiki/Kolonialisme.

pada

tgl

Diakses

05/06/2012. pada

tgl

28/07/2012. Liberalisme, http://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme. Diakses pada tgl 05/06/2012. Marhaenisme, http://id.wikipedia.org/wiki/Marhaenisme. Diakses pada tgl 05/06/ 2012.


174

Musyawarah, http://id.wikipedia.org/wiki/Musyawarah. Diakses pada tgl 05/06/2012. Pancasila, http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila. Diakses pada tgl 05/06/2012. Sauvinisme, http://id.wikipedia.org/wiki/Sauvinisme. Diakses pada tgl 05/06/2012. Sejarah

nama

Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_nama_Indonesia.

Diakses pada tgl 11/01/2013. http://politik.kompasiana.com/2013/02/26/negara-agama-negara-sekuler-negaraatheis-dan-negara-pancasila--538459.html. Diakses pada tgl 28/02/2013. http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelidik_Usaha_Persiapan_Kemerdekaan_Indo nesia. Diakses pada tgl 24/07/2013. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soekarno_1959.jpg.

Diakses

pada

tgl

24/07/2013. http://www.andreasharsono.net/2010/05/gadjah-mada-dan-muhammad-yamin.html http://id.wikipedia.org/wiki/Soepomo. Diakses pada tgl 24/07/2013. http://s284.photobucket.com/user/jennygozali/media/Pancasila-1e.jpg.html. Diakses pada tgl 24/07/2013. http://ketatanegaraan.wordpress.com/category/sosialisasi-uud-1945/. Diakses pada tgl 24/07/2013. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Garuda_Pancasila.jpg. Diakses pada tgl 24/07/2013.


LAMPIRAN

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI 175 Lampiran 1

SILABUS Satuan Pendikan Mata pelajaran Kelas/ Semester Tahun Pelajaran Standar Kompetensi KOMPETENSI DASAR 1.1 Menganalisis peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan pemerintah Indonesia.

Materi Pokok Latar belakang lahirnya Pancasila sebagai dasar falsafah negara.

: SMA : Sejarah : XII IPS/ I ( Satu) : 2012/ 2013 : Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru. Kegiatan Pembelajaran Melalui kajian pustaka, internet , diskusi kelompok dan presentasi diharapkan siswa dapat membahas : 1. Beberapa aliran dalam BPUPKI.

INDIKATOR

Teknik

1. Kognitif a.Produk  Tes tetulis

1. Menjelaskan beberapa aliran dalam BPUPKI 2. Menganalisis masuknya pemikiran barat ke Indonesia. 3. Menjelaskan sudut pandang sebabsebab terbentuknya nasionalisme Indonesia.

 Obser vasi

PENILAIAN Bentuk Instrumen  Tes essay terbuka dan tes essay tertutup.  Tes tertulis pilihan ganda.

Alokasi waktu

Sumber belajar Buku :  Magdalia Alfian dkk,

2 x 45 menit

2007, Sejarah untuk SMA dan

MA

Kelas

XII

Program  Tes lisan tertutup.

Ilmu Pengetahua n Sosial.Jakar

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI 176 KOMPETENSI DASAR

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

INDIKATOR b. Proses

2. Pancasila disampaikan pada sidang umum BPUPKI.

3. Pancasila dirumuskan dan diusulkan sebagai dasar falasafah negara

1. Membandingkan dasar negara yang disampaikan dalam sidang umum BPUPKI. 2. Menganalisis perbedaan dan perdebatan ideologi dalam sidang BPUPKI. 3. Menjelaskan Sidang umum BPUPKI II dalam merumuskan dasar falsafah negara.

Teknik

PENILAIAN Bentuk Instrumen

Alokasi waktu

 Lembar pengam atan.

Sumber belajar ta.Esis.  I

Wayan

Badrika. 2006. Sejarah Untuk SMA Kelas

XII

Program Ilmu Pengetahua 2 x 45 menit

n

Sosial,

Jakarta Erlangga

4. Sidang pengesahan dasar falsafah negara dan UUD

 Saafroedin 4. Menjelaskan peristiwa sekitar Proklamasi. 5. Menjelaskan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Bahar, 1995, Risalah Sidang Badan Penyelidik

:


Materi Pokok


5. Mampu mengerjakan tugas dengan teliti dan tepat.

INDIKATOR

Teknik


Alokasi waktu

Sumber belajar Usaha-

2. Afektif a.Karakter

usaha

1. Mampu mengerjakan tugas dengan teliti dan tepat. 2. Menghormati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Kemerdeka

Persiapan

an Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdeka an

b.Keterampilan sosial 6. Mencontohkan bentuk nila-nilai Pancasila. 7. Berani mengungkapkan pendapat dan menghargai pendapat teman yang berbeda dalam kelompok.

1. Gotong royong, toleransi, sikap peduli.

2 x 45 menit

Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat

2. Berani mengungkapkan pendapat dan menghargai pendapat teman yang berbeda dalam kelompok.

Negara Republik Indonesia.


Materi Pokok


INDIKATOR 3. Psikomotoris

8. Menerapkan pemahaman tentang Pancasila

1. Menggambar garuda sebagai lambang negara. 2. Menggambar peta tempat duduk sidang BPUPKI. 3. Menuliskan rumusan Pancasila Soekarno.

Teknik


Alokasi waktu

Sumber belajar Media Pembelajaran :  Power Point  Film  Koran, Majalah  Internet


Lampiran 2 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMA Mata pelajaran

: Sejarah

Kelas / Semester

: XII IPS/ I (Satu)

Alokasi Waktu

: 6 x 45 menit

I. Standar Kompetensi Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru. II. Kompetensi Dasar Menganalisis peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan pemerintah Indonesia. III. Indikator 1. Kognitif a. Produk - Menjelaskan beberapa aliran dalam BPUPKI. - Menganalisis masuknya pemikiran barat ke Indonesia. - Menjelaskan sebab-sebab terbentuknya nasionalisme Indonesia. b. Proses - Membandingkan dasar negara yang disampaikan dalam sidang umum BPUPKI - Menganalisis perbedaan dan perdebatan ideoogi dalam sidang BPUPKI. - Menjelaskan Sidang umum BPUPKI II dalam merumuskan dasar falsafah negara - Menjelaskan peristiwa sekitar Proklamasi. - Menjelaskan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 2. Afektif a. Karakter


-

Mampu mengerjakan tugas dengan teliti dan tepat.

b. Keterampilan Sosial -

Gotong royong, toleransi, sikap peduli.

-

Berani mengungkapkan pendapat dan menghargai pendapat teman yang berbeda dalam kelompok.

3. Psikomotoris -

Menggambar garuda sebagai lambang negara.

-

Menggambar peta tempat duduk sidang BPUPKI.

-

Menuliskan rumusan Pancasila Soekarno.

IV. Tujuan Pembelajaran 1. Kognitif a. Produk Siswa dapat - Siswa dapat menjelaskan beberapa aliran dalam BPUPKI. - Siswa dapat menganalisis masuknya pemikiran barat ke Indonesia. - Siswa

dapat

menjelaskan

sebab-sebab

terbentuknya

nasionalisme

Indonesia. b. Proses - Siswa dapat membandingkan dasar negara yang disampaikan dalam sidang umum BPUPKI. - Siswa dapat menganalisis perbedaan dan perdebatan ideologi dalam sidang BPUPKI. - Siswa dapat menjelaskan Sidang umum BPUPKI II dalam merumuskan dasar falsafah negara - Siswa dapat menjelaskan peristiwa sekitar Proklamasi. - Siswa dapat menjelaskan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 2. Afektif c. Karakter -

Siswa dapat mengerjakan tugas dengan teliti dan tepat.


d. Keterampilan Sosial -

Siswa dapat menunjukkan sikap gotong royong, toleransi, sikap peduli.

-

Siswa dapat dan berani mengungkapkan pendapat dan menghargai pendapat teman yang berbeda dalam kelompok.

3. Psikomotoris -

Siswa dapat menggambar garuda sebagai lambang negara.

-

Siswa dapat menggambar peta tempat duduk sidang BPUPKI.

-

Siswa dapat menuliskan rumusan Pancasila Soekarno.

V. Materi Pembelajaran Latar belakang lahirnya Pancasila sebagai dasar falsafah negara. a. Beberapa aliran dalam BPUPKI. a) Perkembangan dan pengaruh pemikiran dunia. b) Masuknya pemikiran barat ke Indonesia. c) Nasionalisme Indonesia. b. Pancasila disampaikan dalam sidang umum BPUPKI. a) Mohammad Yamin. b) Soepomo. c) Soekarno c. Pancasila dirumuskan dan diusulkan sebagai dasar falsafah negara a) Perbedaan dan perdebatan ideoogi dalam sidang BPUPKI. b) Sidang umum BPUPKI II dalam merumuskan dasar falsafah negara. d. Sidang Pengesahan dasar falsafah negara dan UUD a) Peristiwa sekitar Proklamasi b) Menjelang sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) c) Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

VI. Model dan Metode Pembelajaran  Model Pembelajaran Telaah Yurisprudensi.  Metode : Ceramah, Kerja kelompok, diskusi, Tanya jawab.


VII. Kegiatan Pembelajaran Kegiatan

Alokasi waktu

1. Kegiatan Awal a. Pengkondisian kelas untuk siap belajar, guru memberi salam dilanjutkan mengabsen siswa

Pendahuluan

b. Apersepsi: -

Guru memotivasi siswa untuk mencintai dasar

15 Menit

negara Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. -

Menyampaikan

tujuan

pembelajaran

dan

kegiatan yang akan dilakukan siswa, yaitu tentang

peristiwa

sekitar

Proklamasi

17

Agustus 1945 dan pembentukan pemerintah Indonesia. 2. Kegiatan Inti a. Guru

memberikan

pengantar

tentang

materi

peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan pemerintah Indonesia. b. Guru memperkenalkan kepada siswa materi kasus, menonton film atau mendiskusikan kejadiankejadian yang terkait dengan peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan pemerintah Indonesia. c. Siswa pengaruh

secara

berkelompok

pemikiran

barat

mendiskusikan

yang

masuk

ke

Indonesia terhadap BPUPKI. d. Siswa secara berkelompok membandingkan dasar negara yang disampaikan dalam sidang umum

40 Menit


BPUPKI. e. Siswa secara berkelompok menganalisis perbedaan dan perdebatan ideologi dalam sidang umum BPUPKI. f. Siswa secara berkelompok mendiskusikan perstiwa sebelum dan sesudah proklamasi. g. Siswa secara individu mencontohkan secara konkret bentuk perwujudan dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. h. Siswa secara berkelompok mempresentasikan hasil diskusinya secara bergantian didepan kelas (untuk melatih kemampuan berkomunikasi, pemahaman dan pendengar yang baik). 3. Penutup a.

Siswa bersama-sama menyimpulkan hasil kegiatan dan mengajak siswa mencatat hasil rangkuman 15 Menit

secara individu. b.

Siswa mengerjakan tugas tes tertulis melatih pemahaman dengan jujur dan tanggung jawab.

c.

Siswa umpan

menyampaikan balik/refleksi)

tanggapan

(melakukan

tentang

pelaksanaan

pembelajaran. d.

Guru memberikan penghargaan pada individu maupon kelompok yang hasil kerjanya baik agar siswa lebih percaya diri.

e.

Guru memberikan tindak lanjut agar siswa secara individu mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

VIII. Sumber dan Media pembelajaran


a. Sumber Belajar  Magdalia Alfian dkk, 2007, Sejarah untuk SMA dan MA Kelas XII Program Ilmu Pengetahuan Sosial.Jakarta.Esis.  I Wayan Badrika.

2006. Sejarah Untuk SMA Kelas XII Program Ilmu

Pengetahuan Sosial, Jakarta : Erlangga.  Saafroedin Bahar, 1995, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan

Kemerdekaan

Indonesia

(BPUPKI),

Panitia

Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. b. Media Pembelajaran  Power Point.  Film tentang Pancasila.  Koran, Majalah.  Internet

IX. Penilaian  Instrumen: Tes essay terbuka dan tes essay tertutup, tes tertulis pilihan ganda, tes lisan tertutup 1. Kognitif a. Produk 1) Jelaskan 2 aliran pokok yang ada dalam BPUPKI? 2) Buatlah analisis tentang masuknya pemikiran barat ke Indonesia dan contohnya! 3) Jelaskan sebab-sebab terbentuknyanya nasionalisme di Indonesia? dan berikan contohnya! b. Proses 1) Bandingkan dasar negara yang disampaikan dalam sidang umum BPUPKI? 2) Buatlah analisis perbedaan dan perdebatan ideologi dalam sidang BPUPKI? 3) Jelaskan tentang peristiwa sekitar Proklamasi? 4) Jelaskan tentang pembentukan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).


2. Afektif a. Karakter Banggakah anda terhadap dasar negara Pancasila, jelaskan? b. Keterampilan sosial Jelaskan bentuk perwujudan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan seharihari? Aspek yang Diamati NO.

Skor Pengamatan 4

1

Partisipasi

2

Kerjasama

3

Antusias

4

Ide/Gagasan

5

Keberanian (Berkomunikasi dan

3

2

1

bertindak) 6

Dll.

Keterangan: 4 = Sangat Setuju Sekali 3 = Setuju Sekali 2 = Setuju 1 = Tidak Setuju 3. Psikomotor 1) Gambarkan garuda sebagai lambang negara Indonesia dan peta tempat duduk dalam sidang BPUPKI. 2) Tuliskan rumusan Pancasila Soekarno yang disampaikan dalam sidang BPUPKI?


NA = Kognitif (70%) + Afektif (20%) + Psikomotor (10%) Tindak Lanjut 1. Siswa dinyatakan berhasil apabila tingkat pencapaian KKM 75 2. Memberikan program remidi untuk siswa yang tingkat pencapaian KKM kurang dari 75 3. Memberikan program pengayaan untuk siswa yang tingkat pencapaian KKM lebih dari 75.

Yogyakarta, 30 Setember 2013 Mengetahui, Kepala Sekolah

NIP:

Guru Mata Pelajaran

Yovita Septika Sari


LAMPIRAN MATERI LATAR BELAKANG LAHIRNYANYA PANCASILA SEBAGAI DASAR FALSAFAH NEGARA A. Beberapa Kekuatan Aliran dalam BPUPKI a. Perkembangan dan pengaruh pemikiran dunia Banyak pemikiran yang membentuk perkembangan mengenai Pancasila. Pemikiran mengenai Pancasila terjadi pada abad ke XX, suasana pada waktu itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran barat yang memiliki sejarahnya sendiri di Indonesia. Alam pikiran barat tersebut telah memberikan sumbangan yang cukup besar bagi para anggota BPUPKI dan para pejuang bangsa lainnya. Alam pikiran Eropa atau Barat yang modern pada saat itu masuk ke Indonesia dengan caranya sendiri. Sehingga sejarah pemikiran Pancasila dapat direalisasikan berdasarkan pengaruh alam pikiran Eropa dan disesuaikan dengan alam pikiran masyarakat Indonesia pada umumnya. Pertumbuhan kebudayaan Eropa modern pada abad XIV melahirkan dua aliran pemikiran utama Rasionalisme dan Emperisme. Sehingga menumbuhkan suatu gerakan yang dikenal dengan Aufklarung sebagai suatu gerakan kebudayaan yang berpangkal pada otonomi dan independensi pengetahuan manusia. Munculnya Kapitalisme dan Liberalisme memacu pertumbuhan ekonomi serta melahirkan suatu Revolusi Industri yang terkait dengan modal, teknologi, pasar dan perdagangan. Perkembangan Kapatalisme dan Liberalisme melahirkan pemikiran baru mengenai ekonomi, masyarakat, hukum dan negara. Berkembangnya sosialisme, di mana Marxisme menjadi aliranran utama bagi tumbuhnya sifat radikal dan agresif. Pada akhirnya seluruh pertumbuhan dan perkembangan tersebut menyebabkan adanya suatu ikatan yang semakin erat satu sama lain, diantaranya ideologi, politik dan ekonomi. Perkembangan tersebut juga memacu tumbuhnya kekuatan dan kekuasaan di Eropa, yaitu kolonialisme dan imperealisme.


b. Masuknya pemikiran Barat ke Indonesia Masuk dan tumbuhnya kekuasaan Barat di Indonesia, sesungguhnya telah dimulai sejak kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di Malaka. Hal ini dapat kita lihat dalam agama dan perdagangan. Masyarakat Indonesia melakukan interaksi sosial dalam perdagangan, dan agama nasrani pun perlahan-lahan mulai dikenalkan di Indonesia. Lambat laun pemikiranpemikiran Eropa benar-benar masuk di Indonesia, terutama saat Belanda sudah menjajah Indonesia. Banyak orang-orang Indonesia yang diberikan kesempatan belajar dan menempuh pendidikan di Eropa seperti Mohammad Hatta, Suttan Syahrir, Ahmad Soebardjo, Darmawan Mangoenkoesoemo dll. Orang-orang Indonesia tersebut mulai berkenalan dengan elemen-elemen ideologi Aufklarung, sebagai suatu ideologi sekuler (bukan keagamaan) yang terkait erat pertumbuhannya dengan perkembangan rasionalisme, emperisme, idealism dan positivisme. Masuknya perkembangan pemikiran Eropa ke Indonesia memiliki peranan yang sangat penting, karena orang-orang Indonesia bisa mengenal dan mempelajari perkembangan pemikiran yang terjadi di Eropa. Akan tetapi, sesungguhnya pengaruh Barat masuk ke Indonesia bukan sebagai suatu masyarakat yang masih kosong. Bahwa sebelum pemikiran barat tersebut mempengaruhi perkembangan pemikiran di Indonesia, agama Hindu, Buddha dan Islam yang lebih dulu berkembang dan mempengaruhi alam

pikiran

Indonesia. Terutama Hindu dan Buddha yang telah lama tumbuh dan berkembang di Indonesia, dimana keduanya telah membentuk unsur-unsur pemikiran dan kebudayaan yang begitu kental menyatu dengan masyarakat, sebagai simbol kebesaran bangsa Indonesia pada masa silam. Keduanya merupakan unsur dari luar yang lebih dahulu masuk, dan telah membentuk perkembangan alam pikiran serta kebudayaan dan masyarakat Indonesia. Sebelum agama Hindu, Buddha, Islam dan Nasrani masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia pun telah terdapat masyarakat dan kebudayaan sendiri.


c. Nasionalisme Indonesia Nasionalisme sebagai bentuk dari kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada 1908. Didirikan oleh seorang dokter Jawa, yaitu Wahidin Sudirohoesodo dan didukung oleh mahasiswa kedoketeran STOVIA. Budi Utomo sebagai organisasi modern yang menumbuhkan kesadaran nasionalisme dan terorganisir dalam suatu gerakan menentang kekuasaan kolonial Belanda. Berawal dari pergerakan Budi Utomo inilah, kemudian bermunculan berbagai organisasi lainnya yang memiliki semangat perjuangan bagi perbaikan nasib bangsa Indonesia. Dalam diri Soekarno tumbuh jiwa nasionalisme, semenjak muda ia mengalami pergumulan batin yang besar. Menurutnya diskriminasi-diskriminasi dan peghinaaan yang dilakukan oleh kekuasaan kolonial meninggalkan luka mendalam bagi harga diri bangsa Indonesia. Nasionalisme Indonesia pada hakikatnya berbeda dengan gerakan perlawanan sebelumnya terhadap kekuasaan Belanda. Misalnya perang Jawa 1825-1830 yang merupakan gerakan perlawanan yang bersifat lokal. Nasionalisme baru muncul pada awal abad ke-20, di mana telah melibatkan hampir seluruh wilayah jajahan yang dikuasai Eropa. Gerakan perlawanan yang dilakukan tidak hanya menentang kekuasaan kolonial, tetapi juga memikirkan dan mengembangkan pandangan baru yang sadar akan kepribadian nasional. B. Pancasila Disampaikan pada Sidang umum BPUPKI Dalam rangka janji kemerdekaan tersebut, pihak Jepang memberikan keleluasaan

bergerak

kepada

pemimpin-pemimpin

Pergerakan

Nasional

Indonesia. Hingga pada akhirnya, pada bulan 1 Maret 1945, pemerintah Jepang meresmikan terbentuknya Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau Badan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas dari badan ini adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi-segi politik, ekonomi, tata pemerintahan dan lain-lainnya, yang dibutukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia Merdeka. BPUPKI diketuai oleh Dr.


K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dengan R.P. Soeroso dan seorang Jepang bernama Itjibangse selaku wakil-wakil ketua. Jumlah anggota lebih dari 60 orang, termasuk didalamnya Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, Soepomo dan lain-lain. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia melakukan dua kali masa sidang secara resmi, yaitu: masa sidang I: 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan masa sidang II : 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Tentang dasar negara itu, sekurang-kurangnya ada tiga anggota yang mengemukakan gagasan/pendapatnya, yaitu Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno. a. Gagasan Muhammad Yamin (29 Mei 1945) Dalam menyampaikan pidato dihari pertama sidang umum BPUPKI Mohammad Yamin mengemukakan lima gagasan atau pendapatanya. Gagasan yang disampaikan oleh Yamin, antara lain: 1. Peri- Kebangsaan Indonesia merdeka, sekarang-Nationalisme lama dan baru dasar negara Sriwijaya dan Majapahit--perubahan zaman-dasar peradaban Indonesia--tradisi tata negara yang putus--Etat national-etats puissances-kesukaran mencari dasar asli--cita-cita yang hancur di medan perjuangan. Kebangsaan Indonesia mengharuskan dasar sendiri. 2. Peri-Kemanusiaan Kemajuan kedaulatan

kemerdekaan-kemerdekaan

negara--anggota

akan

keluarga--dunia—status

menghidupkan politik

yang

sempurna—menolak dominion status, protectoraat,mandate, Atlantic Charter pasal 3—status internasional yang berisi kemanusiaan dan kedaulatan sempurna. 3. Peri-Ketuhanan Peradaban

luhur—Ber—Tuhan—dasar

peradaban dan agama. 4. Peri-Kerakyatan

negara

yang

berasal

dari


1) Permusyawaratan: surat Asysyura ayat 38—kebaikan musyawaratmusyawarat dalam masyarakat dalam semasa khalif yang empat dan sesudah itu—musyawarat bersatu dengan perintah agama. 2) Perwakilan: Dasar adat yang mengharuskan perwakilan-perwakilan sebagai ikatan masyarakat di seluruh Indonesia-perwakilan sebagai dasar abadi bagi tata negara. 3) Kebijaksanaan:

Rasionalisme—perubahan

dalam

adat

dan

masyarakat—keinginan penyerahan—Rasionalisme sebagai dinamika rakyat. a) Faham negara Indonesia: Membuang dasar negara filsafatiah (Plato, Aristoteles, Thomas More)—6 gabungan dasar dan faham yang ditolak—9 gabungan dasar dan faham yang diterima—kesimpulan negara kesejahteraan rakyat Indonesia; dan terbentuknya republik Indonesia yang berdasarkan nasionalisme unitarisme. b) Pembelaan: Dasar syuriah menimbulkan perang jihad—perwakilan secara adat menimbulkan tenaga keraman—kebijaksanaan teknik dan siasat perang—balatentara kebangsaan Indonesia. c) Budi negara : Dahulu dan sekarang –1. Setia negara—2. Percaya akan tenaga rakyat—3. Ingin merdeka. 5. Kesejahteraan Rakyat Keadilan sosial, kegembiraan dalam negara baru—perubahan bagi republik rakyat kesejahteraan. b. Gagasan Soepomo (31 Mei 1945) Soepomo menyampaikan pidatonya di depan seluruh anggota BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, hanya berselang dua hari setelah penyampaian pidato Muhammad Yamin. Sebelum mengungkapkan pendapatnya Soepomo terlebih dahulu mengulas sedikit pembicaraan-pembicaraan yang sudah disampaikan oleh para anggota sebelumnya. Dalam pidatonya

Soepomo

mengatakan, bahwa jikalau hendak membicarakan tentang dasar sistem pemerintahan yang hendak kita pakai untuk negara Indonesia. Maka dasar sistem pemerintahan itu bergantung pada Staatsidee, yaitu dengan menurut


dasar apa negara Indonesia akan di dirikan?, menurutnya ada 3 permasalahan, yakni: 1) Pertama, apakah Indonesia akan berdiri sebagai persatuan negara (Eenheidsstaat) atau negara serikat (Bondstaat) atau sebagai persekutuan negara (Statenbond). 2) Kedua, dipersoalkan perhubungan antara negara dan agama. 3) Ketiga, apakah Republik atau Monarkhi. Menurut Soepomo, untuk menjawab permasalah tersebut, hendaknya dibicarakan dasarnya negara Indonesia merdeka dan dasar pengartian Staatsidee yang menjadi cita-cita negara. Menindaklanjuti persatuan negara atau negara serikat atau tentang Republik atau Monarkhi, ia menyampaikan tiga uraian teori tentang negara: 1) Teori perseorangan, teori individualistis. Menurut aliran ini, negara ialah masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak antara seluruh seseorang dalam masyarakat itu (conttrat social). Susunan hukum negara yang berdasar individualism terdapat di negeri Eropa Barat dan di Amerika. 2) Teori golongan, negara dianggap sebagai alat dari suatu golongan (suatu klasse) untuk menindas klasse lain. Negara memiliki kedudukan ekonomi yang paling kuat dan menindas golongan-golongan lain yang lemah. Teori integralistik, teori yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel. Menurut teori ini negara tidak diperuntukkan untuk kepentingan satu golongan masyarakat saja, tetapi juga kepentingan masyarakat seluruhnya. Negara merupakan susunan masyarakat yang integral, karena semua golongan berhubungan erat satu sama lain dan untuk menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai sebuah persatuan. c. Gagasan Soekarno (1 Juni 1945) Sekitar 68 tahun yang lalu Soekarno berpidato sebagai anggota BPUPKI, ia mengusulkan sekitar lima sila, yang diusulkan sebagai dasar filsafat

negara

Indonesia

merdeka.

Soekarno

mendapat

kesempatan


menyampaikan gagasan atau pendapatnya di depan anggota BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. 1. Dasar pertama, yang baik menurutnya dijadikan dasar buat negara Indonesia ialah dasar Kebangsaan. Dasar nationale staat atau negara nasional, maksudnya adalah yang meliputi seluruh kepulauan Indonesia, sebuah cetakan alam yang ada dibumi khatulistiwa sebagai satu kesatuan. Sumatra, Jawa, Sunda, Kalimantan, Sulawesi, itu bukan nationale staat, tetapi hanya Indonesia secara keseluruhan, itulah satu nationale staat. 2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan”. Ia mengemukakan bahwa internasionalisme berakar dari nasionalisme. Nasionalisme

tidak dapat

hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Dalam arti menegaskan, bahwa bangsa Indonesia tidak menganut paham yang picik. Di mana kita harus menuju pada persaudaraan dunia, kekeluargaan bangsa-bangsa. Internasionalisme bagi Soekarno ialah “humanity”, Perikemanusiaan. 3. Dasar

ketiga

ialah:

Prinsip

Mufakat,

Dasar

perwakilan,

Dasar

permusyawaratan. Di jelaskan oleh Soekarno bahwa negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara

“semua buat

semua”, “satu buat semua, semua buat satu”. Soekarno yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan ,perwakilan. Dengan cara ini diharapkan bangsa Indonesia dapat memperbaiki segala hal, seperti dalam

memelihara agama juga

keselamatan agama, dengan jalan membawa sistem pembicaraan, permusyawaratan atau demokrasi didalam Badan Perwakilan Rakyat. Baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lainnya sama-sama berjuang dan bekerja sehebat-hebatnya di dalam badan perwakilan. 4. Dasar keempat: prinsip Kesejahteraan sosial, tidak ada kemiskinan didalam Indonesia merdeka. Masyarakat Indonesia semuanya haruslah sejahtera, semua kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, sehingga mereka merasa nyaman berada di bumi Indonesia. Bukan kaum kapital yang merajalela


dan rakyat menderita. Seluruh rakyat memiliki hak politik dan hak ekonomi yang sama, sehingga kehidupan masyarakat Indonesia sejahtera. 5. Prinsip yang kelima, ialah Ketuhanan: Soekarno mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk ber-Tuhan, masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan dan menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni tiada “egoismeagama”. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan. Hendaknya mengamalkan dan menjalankan agama, baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban. Berkeadaban untuk saling hormatmenghormati satu sama lain. C. Pancasila Dirumuskan dan Diusulkan Sebagai Dasar Falsafah Negara a. Perbedaan dan Perdebatan Ideologi Dalam Sidang BPUPKI Pada sidang BPUPKI yang telah berlangsung, terjadi proses perbedaan dan perdebatan yang dipengaruhi oleh tiga ideologi: pertama ideologi kebangsaan, kedua Islam dan yang ketiga ideologi Barat modern sekular. Perbedaan idelogi ini juga sudah tampak dalam sidang umum yang pertama, dimana menghendaki agar urusan negara dipisahkan dari urusan agama. Ideologi Islam tampak dari pendapat yang menghendaki bahwa agama Islam menjadi dasar negara, negara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam, bahwa agama Presiden harus agama Islam, dan agama resmi negara adalah agama Islam.

Rancangan

prembule

hukum

dasar, telah disepakati oleh para anggota BPUPKI, yang tergabung dalam panitia kecil (panitia Sembilan). Kewajiban umat Islam untuk menjalankan syariat Islam, merupakan kebulatan nasionalisme Indonesia. Didalamnya diharapkan

adanya

persatuan

bangsa

Indonesia,

perikemanusiaan,

perwakilan permufakatan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Prembule tersebut juga akan menjadi suatu alat pemersatu yang melindungi segenap golongan yang ada didalam anggota BPUPKI. Perdebatan yang terjadi banyaklah yang mengenai “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.


Seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya, bahwa Latuharyhary sebagai seorang Kristen menyampaikan keberatannya pada kalimat tersebut. Usul yang sama juga disampaikan oleh Wongsonegro dengan didukung oleh Hoesein Djajadiningrat, bahwa mungkin anak kalimat tersebut dapat menimbulkan fanatisme karena seolah-olah memaksa menjalankan syariat Islam bagi orang-orang Islam. Namun Soekarno sekali lagi menegaskan, bahwa kalimat tersebut merupakan kompromi yang sudah disepakati antara golongan kebangsaan dan golongan Islam, yang didapat dengan susah payah. Panitia kecil menyampaikan 2 pasal dari rancangan pertama UndangUndang Dasar pada sidang BPUPKI. Dan yang menjadi topik utama adalah pasal 4 dan 28. Pasal 4 ayat 2 tentang presiden: “yang dapat menjadi presiden dan wakil presiden hanya orang Indonesia asli. Pasal 28 tentang agama:”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untu memeluk agama apa pun untuk beribadat menurut agamanya masing-masing”. Lalu Wahid Hasjim mengusulkan, agar pasal 4 ayat 2 itu ditambah dengan katakata “ yang beragama Islam”. Jika presiden orang Islam,maka pemerintahperintah berbau Islam dan akan besar pengaruhnya. Ia juga mengusulkan agar pasal 29 dirubah, sehingga berbunyi: Agar “agama negara ialah agama Islam”, dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain dan sebagainya”. b. Sidang Umum BPUPKI II Dalam Merumuskan Dasar Falsafah Negara a) Sidang BPUPKI Tanggal 22 Juni 1945 Sebelum sidang pertama berakhir, ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat membentuk Panitia kecil yang di ketua oleh Soekarno untuk membahas Pancasila sebagai falsafah negara dan Panitia kecil yang diketuai oleh Soepomo sebagai panitia perancang UUD. Hal tersebut dimaksudkan untuk melancarkan pelaksanaan kerja BPUPKI. Sidang BPUPKI tersebut berlangsung pada masa reses atau diselenggarakan sidang tidak resmi yang membahas rancangan dasar falsafah negara dan rancangan Undang-undang Dasar. Sidang tersebut dihadiri

sekitar 38 anggota

BPUPKI. Panitia Sembilan, mengadakan pembicaraan untuk mencapai


hasil atau satu persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Persetujuan tersebut dimaksudkan dalam suatu rancangan prembule. Rancangan tersebut kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau The Djakarta Charter. Hasil sidang pada tanggal 22 Juni 1945 tersebut, kemudian disampaikan oleh Soekarno Dalam sidang resmi kedua BPUPKI. Setelah melakukan pembicaraan yang serius, akhirnya panitia kecil berhasil mencapai suatu modus kompromi yang disepakati bersama, antara para nasionalis kebangsaan, nasionalis Islam dan pihak para nasionalis sekuler. Dalam pidatonya pada tanggal 10 Juli dalam sidang BPUPKI, Soekarno menekankan bahwa tugas panitia kecil sangatlah berat. Hal tersebut sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat antara dua kelompok anggota. Kemudian ia menyampaikan kesepakatan yang telah disepakati bersama dalam panitia Sembilan. Hasil dari perundingan panitia Sembilan tersebut berupa rancangan prembule.

Prembule

tersebut

ditandatangani oleh Sembilan anggota pada tanggal 22 JUni 1945 di Jakarta, maka dikenal sebagai Piagam Jakarta (The Djakarta Charter), nama tersebut pertama kali diungkapakan oleh Muhammad Yamin. Kesepakatan Piagam Jakarta telah dilaporkan oleh Soekarno di depan seluruh anggota sidang. Dalam Piagam Jakarta tersebut, tersimpul dua ujud daripada Indonesia merdeka, yaitu: 1) Memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa sampai tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2) Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Terlebih dahulu dikatakan, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan. Dengan disepakatinya Piagam Jakarta itu, maka urutan Pancasila menjadi berubah, dasar moral terletak di atas sebagai berikut:


1) Ke-Tuhanan- kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemelukpemeluknya. 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab 3) Persatuan Indonesia 4) Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dan

permusyawaratan perwakilan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pemerintahannya

meletakkan

dasar

memperoleh

moral

dasar

yang

di

atas, kokoh.

negara

dengan

Memerintahkan

kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, serta persaudaraan ke dalam dan ke luar. Dasar Ke-Tuhanan menghendaki jiwa yang murni dalam melaksanakan tugas negara. Dengan politik pemerintahan yang berpegang kepada moral yang tinggi diharapkan tercapainya “suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Sidang Pengesahan Dasar Falsafah Negara dan UUD a. Peristiwa Sekitar Proklamasi Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu setelah kota pada tanggal 6 Agutus kota Hirosima dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Sehari setelah itu pada tanggal 7 Agustus, keanggotaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia baru dibentuk dan diumumkan di Jakarta. Kemudia pada tanggal 8 Agustus kota Nagasaki kembali dijatuhi bom atom oleh Amerika. Dengan demikian dapat diduga bahwa kekalahan Jepang akan terjadi dalam waktu yang singkat, sehingga proklamasi kemerdekaan harus segera dilaksanakan. Soekarno dan Hatta ingin memperbincangkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan di dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sehingga dengan demikian tidak menyimpang dari ketentuan pemerintah Jepang. Sikap inilah yang tidak disetujui oleh golongan muda, yang menganggap PPKI adalaah badan buatan Jepang. Adanya perbedaan paham tersebut mendorong golongan pemuda untuk membawa Soekarno dan Mohammad Hatta ke luar kota. Menjelang


tanggal 16 Agustus 1945 mereka telah dibawa oleh golongan pemuda ke Rengasdengklok dan ditempatkan di sebuah asrama Peta, dengan dalih melindungi mereka jika terjadi pemberontakan Peta dan Heiho. Pada malam harinya Soebardjo mengundang anggota PPKI ke rumah Laksamana Muda Maeda, dengan terlebih dahulu melakukan pemeberitahuan kepada Maeda melalui telepon. Meminjam rumah Laksamana Muda Maeda sebagai tempat diadakannya sidang PPKI, yang dihadiri oleh segenap anggotanya beserta pemimpin-pemimpin pemuda dan beberapa orang pemimpin pergerakan. Bersama tokoh pemuda, yakni Soekarni dan Sayuti Melik, Soekarno, Mohammad Hatta dan Soebardjo membahas perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secara rinci demikian naskah Proklamasi berdasarkan tulisan tangan Soekarno :

Setelah kelompok perumus naskah proklamasi selesai, segera menuju ke serambi muka. Sidang itu bukan lagi sidang PPKI, karena sudah bertambah pemimpin-pemimpin muda. Soekarno membuka sidang dan membacakan rumus pernyataan kemerdekaan yang telah dibuat perlahanlahan dan berulang-ulang. Kepada semua anggota yang hadir Soekarno menyarankan agar bersama-sama menandatangani naskah Proklamasi


Indonesia merdeka sebagai suatu dokumen bersejarah dan sebagai warisan bagi anak cucu kita. Soekarni kemudian mengusulkan bahwa bukan kita semua yang hadir di sini harus menandatangani naskah itu, cukuplah dua orang saja yang menandatanganinya atas nama rakyat Indonesia yaitu Soekarno- Hatta. Dengan disetujinya usul Soekarni oleh seluruh anggota sidang, maka Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah itu berdasarkan naskah tulisan Soekarno, disertai dengan perubahan-perubahan yang telah disetujui. Dengan perubahan tersebut maka naskah yang sudah diketik segera ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. pada bagian akhir diganti dengan “ Atas nama Bangsa Indonesia”.

b. Menjelang Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Sehari sebelum pelaksanaan sidang PPKI, tepatnya pada sore hari setelah Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mohammad Hatta menerima telepon dari tuan Nijyijima, pembatu Admiral Maeda menayakan dapatkah menerima seorang opsir kaigun (angkatan laut), karena ia mau mengungkapkan suatu hal yang penting bagi Indonesia. Seorang opsir datang sebagai utusan kaigun untuk memberitahukan dengan sungguh-


sungguh, bahwa wakil Protestan dan Katolik dalam daerah yang dikuasai oleh angkatan laut Jepang, berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam pembukaan Undang-undang Dasar, yang berbunyi “Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Mereka mengakui, bahwa kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-undang Dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas. Jika “diskriminasi” itu dtetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. Begitu seriusnya hal tersebut, maka pada tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang Panitia Persiapan dimulai. Mohammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo dan Teuku Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Mohammad Hatta menyatakan bahwa, semangat Piagam Jakarta tidak lenyap dengan menghilangkan perkataan “Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan menggantinya dengan “ Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. c. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membentuk Dokurisu Junbi Linkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang beranggotakan 21 orang. PPKI dipimpin oleh Soekarno sebagai ketua dan Mohammad Hatta sebagai wakil ketua. Tugas dari PPKI, ialah menetapkan UUD dan hal-hal yang perlu untuk negara Indonesia yang kemerdekaannya akan “dihadiahkan” oleh pemerintah Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945. a) Proses Pengubahan Sila Pertama Setelah sidang dibuka oleh Soekarno dan memberikan pidato singkat,

maka

Mohammad

Hatta

dipersilahkan

menyampaikan

laporannya, mengenai perubahan-perubahan pokok yang penting.


1) Menghilangkan pernyataan Indonesia merdeka serta pembukaan yang lama diganti dengan pembukaan yang semula dirancang oleh panitia kecil (panitia Sembilan). Dalam mukadimah kembali pada prembule yang lama, dahulu panitia kecil telah merancang prembule untuk Undang-undang Dasar. Tetapi kemudian pada sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai merubah prembule itu dan memecah menjadi dua, ialah pernyataan Indonesia merdeka dan Pembukaan (yang singkat). Kemudian Mohammad Hatta membacakan dasar falsafah negara yang telah mengalami perubahan mendasar. Pembukaan Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka,bersatu,berdaulatan, adil dan makmur. Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah –darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratanperwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


2) Pasal 6 alinea 1 menjadi:” Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam dicoret”, menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli”. Hal ini terkait jika Presiden republik orang Islam, agaknya menyinggung perasaan dan pun tidak berguna. 3) Pasal 29 ayat 1: “Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Sebagai pengganti “Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.1 Inilah perubahan yang dapat mempersatukan segala bangsa. Setelah direvisi oleh Mohammad Hatta, Pancasila dalam pembukaan Undang-undang Dasar mengalami perubahan. Jika sebelumnya isi dan urutan Pancasila dalam Piagam Jakarta sebagai berikut : 1) Ke-Tuhanan- kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemelukpemeluknya. 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab 3) Persatuan Indonesia 4) Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dan

permusyawaratan perwakilan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka perubahan yang disetujui secara bulat pada sidang PPKI isi dan urutan Pancasila dalam pembukaan Undang-undang adalah sebagai berikut: 1) Ke-Tuhanan Yang Maha Esa 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab 3) Persatuan Indonesia 4) Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dan

permusyawaratan perwakilan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1

Soeripto, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 cetakan ke-1,Surabaya: Penerbit Grip, 1962, hlm. 110-111; Endang Saifuddin Anshari., op.cit., hlm. 51; Lembaga Soekarno-Hatta., op.cit., hlm. 42-43; Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 414-416.


Perubahan juga terjadi pada pembukaan Undang-undang Dasar itu sendiri, atas usul I Gusti Ketut Pudja alinea ketiga yang berbunyi: “ Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa” diganti menjadi “Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa”. Kemudian Ki Bagoes Hadikoesomo mengusulkan perkataan “menurut dasar” dicoret saja dan lebih baik diganti dengan “ Ke-Tuhanan Yang Maha Esa kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dan seterusnya”. Hasil dari keputusan yang diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota pada sidang PPKI, adalah: Pembukaan Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka,bersatu,berdaulatan, adil dan makmur. Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah –darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undangundang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


Lampiran 3

Persidangan resmi BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 Lampiran 4

Persidangan resmi BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli-17 Juli 1945


Lampiran 5

Persidangan resmi PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelidik_Usaha_Persiapan_Kemerdekaan_Ind onesia


Lampiran 6

Soekarno Penggali Pancasila Sumber : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soekarno_1959.jpg


Lampiran 7

Muhammad Yamin Sumber : http://www.andreasharsono.net/2010/05/gadjah-mada-dan-muhammadyamin.html


Lampiran 8

Soepomo Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Soepomo


Lampiran 9

Naskah "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter" yang dihasilkan oleh "Panitia Sembilan" pada tanggal 22 Juni 1945 Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelidik_Usaha_Persiapan_Kemerdekaan_Ind onesia


Lampiran 10

Pancasila Sumber : http://s284.photobucket.com/user/jennygozali/media/Pancasila-1e.jpg.html


Lampiran 11

Sumber : http://ketatanegaraan.wordpress.com/category/sosialisasi-uud-1945/


Lampiran 12

Lambang Pancasila Sumber : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Garuda_Pancasila.jpg

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Recommend Documents