PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI

SULTAN HAMID II BERWAJAH GANDA DALAM KARIER POLITIKNYA DI INDONESIA MAKALAH Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Sejarah

Oleh: VINSENSIUS 101314006 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2015


SULTAN HAMID II BERWAJAH GANDA DALAM KARIER POLITIKNYA DI INDONESIA MAKALAH Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Sejarah

Oleh: VINSENSIUS 101314006 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2015

i


ii


iii


PERSEMBAHAN Makalah ini saya persembahkan kepada: 1. Yesus Kristus, Bunda Maria, Bapa Yosef, serta Santo Vinsensius pelindung saya yang telah memberikan kesempatan, semangat dan pencerahan sehingga karya tulisan ini dapat terselesaikan. 2. Kedua orangtuaku Bapak Jongki dan Ibu Merensiana Sa’arin yang telah membesarkanku, kedua kakak Agapitus, Adria Utami Yosa dan adik tercinta Eligia Suriati serta tidak lupa juga untuk Bintang dan Fabian yang selalu memotivasi, mendewasakanku dan menguji kesabaranku dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

iv


MOTTO “Adil Ka’Talino, Bacuramin Ka’Saruga, Basengat Ka’Jubata” Arus… Arus.. Arus "Sebagai manusia kita wajib bersikap adil dan toleran terhadap sesama, dalam menjalani kehidupan kita harus bercermin dari surga dan setiap nafas kehidupan yang kita miliki berasal dari Tuhan Yang Maha Esa "

“Secara teoritis saya meyakini hidup harus dinikmati, tapi kenyataannya justru sebaliknya karena tak semuanya mudah dinikmati” (Charles Lamb)

” Proses untuk mengerti itu memang harus diawali dengan kebingungan.” (Dr. Taufiq Rochim)

” Salah satu cara untuk menilai diri Anda adalah dengan membayangkan apabila saya menjadi anda dan anda menjadi Saya.” (Ir. Pawito Merto Sontowiryo, M.Sc)

v


PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa makalah yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 11 November 2015 Penulis

vi


vii


ABSTRAK SULTAN HAMID II BERWAJAH GANDA DALAM KARIER POLITIKNYA DI INDONESIA

Vinsensius Universitas Sanata Dharma 2015 Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan dua permasalahan pokok, yaitu:1. Riwayat hidup Sultan Hamid II. 2. Karier politik Sultan Hamid II dalam percaturan politik di Indonesia. Melalui studi pustaka yang ditulis secara deskriptif analitis diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Sultan Hamid II lahir pada 12 Juli 1913 di Pontianak, Kalimantan Barat, menjadi Sultan Pontianak ke-VII (1945-1978) Kesultanan Qadriyah Pontianak, dilantik pada tanggal 29 Oktober 1945, hingga akhir hayatnya Sultan Hamid II adalah seorang federalis sejati. 2. Sultan Hamid II turut memperjuangkan pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia dari Belanda, karya terbaiknya ketika Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah lambang negara “Elang Rajawali - Garuda Pancasila” yang sampai saat ini menjadi Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu Garuda Pancasila.

viii


ABSTRACT THE TWO FACED OF SULTAN HAMID II IN HIS POLITICAL CARRER IN INDONESIA

Vinsensius Sanata Dharma University 2015 This paper aims to describe two basic problems, namely : 1. The history of Sultan Hamid II. 2. Sultan Hamid's political career in Indonesian political scene . By means of library study, the research results are as follows: 1. Sultan Hamid II was born in July 12th 1913 in Pontianak, West Borneo. He became the VII of Sultan Pontianak (1945 – 1978) in Qadriyah Pontianak Sultanate. Elected in October 29th 1945, until his last day he was a true federalism. 2. Sultan Hamid II was known to fight for Indonesian sovereignty from Dutch, his masterpiece was an emblem of “Elang Rajawali - Garuda Indonesia” when Indonesia was still in Republic of the United States of Indonesia (RIS), which until now, still becomes an emblem of The Unitary State of Republic of Indonesia (NKRI) Garuda Pancasila.

ix


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan restu-Nya sehingga makalah yang berjudul “Sultan Hamid II Berwajah Ganda Dalam Karier Politiknya Di Indonesia” pada akhirnya bisa terselesaikan dengan baik. Makalah ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Sanata Dharma, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah. Penulisan karya ini tentunya tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada : 1.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

2.

Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan makalah ini.

3.

Bapak Drs. Sutarjo Adisusilo J.R.,M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, dampingan, dan dukungan dalam pelaksanaan penulisan makalah ini.

4.

Seluruh dosen dan pihak sekretariat Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah memberikan motivasi, semangat, pengarahan serta masukan selama penyusunan makalah ini. x


5.

Teman-teman Pendidikan Sejarah angkatan 2010: Brury,Feby, Kristin, Lilik, Jhon Gemblong, Rigend, Fery, Bona, Orin, Leo Sony, Ardy. Teman-teman seperjuangan dari Kal-Bar: Sarwo, Eky, Tri, Saddam, Ibun, Richardus, Crist, Topon. Sahabat yang setia Abet, Ujank dan adik-adik tingkatan yang senantiasa mendorong dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan makalah ini.

6.

Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan penulisan makalah ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna, oleh karena itu

penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi makalah ini. Semoga hasil karya ini berguna bagi pengguna dan pembacanya.

Yogyakarta, 11 November 2015 Penyusun,

xi


DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................

iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ..............................................................

iv

HALAMAN MOTTO ..............................................................................

v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ..................................................

vi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..

vii

ABSTRAK ................................................................................................

viii

ABSTRACT ...............................................................................................

ix

KATA PENGANTAR ..............................................................................

x

DAFTAR ISI .............................................................................................

xii

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................

xiv

BAB I PENDAHULUAN .........................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah .............................................................

1

B. Rumusan Masalah ......................................................................

6

C. Tujuan Penulisan ........................................................................

7

D. Manfaat Penulisan ......................................................................

7

E. Sistematika Penulisan ................................................................

8

BAB II Riwayat Kehidupan Sultan Hamid II .......................................

9

A. Kehidupan Masa Kecil Sultan Hamid II Hingga Menjadi Seorang Sultan Pontianak ke-7 ................................................................

9

B. Antara Federalis dan Unitaris ....................................................

20

xii


BAB III Karier Politik Sultan Hamid II ................................................

30

A. Karier Politik Sultan Hamid II ketika berpihak pada Belanda ...

30

1. Terlibat Perang Melawan Jepang Tahun 1941 ..............

30

2. Ajudan Istimewa Ratu Belanda Tahun 1946 .................

32

3. Ketua BFO Tahun 1949 .................................................

33

B. Karier Politik Sultan Hamid II dan sumbangsihnya untuk bangsa Indonesia ....................................................................................

40

1. Dewan Formatur Kabinet RIS dan Menteri Negara Zonder Portofolio 1949 ..............................................................

40

2. Panitia Lambang Negara RIS 1949 ................................

43

3. Sang Perancang Lambang Negara 1949 ........................

44

4. Akhir Karier Politik Sultan Hamid II ............................

59

C. Analisis Sikap Nasionalisme Sultan Hamid II ............................

69

BAB V KESIMPULAN ............................................................................

79

DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................

81

LAMPIRAN ..............................................................................................

84

xiii


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Silabus ...................................................................................

84

Lampiran 2: RPP ........................................................................................

86

xiv


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perjalanan karier politiknya sangat erat kaitannya antara Belanda dan Indonesia, disatu sisi pro Belanda dan disatu sisi nantinya menjadi pro Indonesia terlebih

lagi

pada

waktu

bangsa

ini

ingin

mendapatkan

kedaulatan

kemerdekaannya atas pendudukan Belanda di Indonesia. Sultan Syarif Hamid AIQadrie Putra daerah asal Pontianak, Kalimantan Barat yang lebih dikenal dengan nama Sultan Hamid II. Putera sulung Sultan Syarif Muhammad Alqadrie dari isteri ketiganya Syecha Jamilah Syarwani. Perjalanan karier politiknya memang terbilang singkat dan penuh lika-liku, Sultan Hamid II diangkat menjadi Sultan ke-7 sejak 29 0ktober 1945 sampai dengan ia meninggal pada 30 Maret 1978. Sebagai seorang perwira aktif KNIL (Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger) Kesatuan Tentara Hindia Belanda yang ketika itu berpangkat Kolonel, sebenarnya Sultan Hamid II masih ingin melanjutkan karir militernya. Tetapi, karena keadaan di Kesultanan Pontianak yang tercerai berai, serta situasi Kalimantan Barat semakin kacau, kemudian menggugah hatinya untuk kembali ke Pontianak meninggalkan dinas militernya sebagai perwira KNIL.1 Sangat tidak beruntung, kelahiran kesultanan Qadriyah Pontianak tahun 1772 bersamaan pula dengan telah berpijak dan bercokol sangat kuatnya kolonialisme dan imperialisme Barat, sehingga kehidupan dan perkembangan 1

Anshari,,dkk, Biografi Politik SULTAN HAMID II Sang Perancang Lambang Negara “ Elang Rajawali-Garuda Pancasila”, Pontianak, TOP Indonesia, 2013, hlm. 9.

1


2

kesultanan ini ditekan dan diarahkan bagi kepentingan imperialisme tersebut. Ini berarti bahwa hubungan, Kesultanan Pontianak dan Sultan serta para kerabat istana dan rakyatnya, disatu fihak, dengan pemerintah kolonialisme Belanda bersama pejabatnya, dilain fihak, menunjukkan hubungan imperialistis, tidak seimbang dan eksploitatif. Menghadapi ini, hampir semua sultan dan para pembantunya tampaknya “menerima” perlakuan tidak adil ini “tanpa” banyak reaksi dan oposisi, sehingga ada kesan Kesultanan Pontianak bersekutu dengan bahkan mendukung pemerintahan penjajahan Belanda. Padahal “penerimaan” dan “ketundukan” itu lebih bersifat sementara dan merupakan strategi untuk menghindari konflik militer langsung antara kedua fihak yang berakibat kehancuran lebih buruk lagi. Tak dapat dipungkiri bahwa setelah diakui keberadaannya oleh dunia Internasional, transisi berdirinya Indonesia kemudian menuai konflik pemikiran dalam menggagas bentuk negara. Konflik pemikiran tersebut lahir dari adanya ketidaksepahaman antara konsep “Negara Persatuan”/Federalis dan konsep “Negara Kesatuan”/Unitaris. Dalam berpolitik dan memperjuangkan kemerdekaan sebuah bangsa dan negara, Sultan Hamid II percaya bahwa Kepulauan Melayu (Indonesia saat ini) lebih tepat mempergunakan Sistem Federal dalam sistem ketatanegaraannya. Akan tetapi, ia memperoleh tentangan dari kaum Republiken (Unitaris) saat itu yang banyak berada di Pulau Jawa (terutama Yogyakarta) yang menginginkan dominasi sentralistik atau sistem kesatuan (Unitarisme). Pelajaran sangat berharga bagi penerus Bangsa Indonesia dari pertarungan politik kelompok penyusung Negara Persatuan oleh Sultan Hamid II (Kepala


3

Daerah Istimewa Kalimantan Barat) dan Ide Anak Agung Gde Agung (Perdana Menteri Negara Indonesia Timur) dengan kelompok penyusung Negara Kesatuan yang

diperankan

Presiden

Soekarno

dan

Menteri

Pertahanan

Sultan

Hamengkubuwono IX, setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS), terhitung 27 Desember 1949.2 Sultan Hamid II memperoleh jabatan penting sebagai wakil Daerah Istimewa Kalimantan Barat dan selalu turut dalam perundingan-perundingan Malino, Denpasar, BFO, BFC, IJC dan KMB di Indonesia dan Belanda. Sewaktu Republik Indonesia Serikat dibentuk, dia diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio dan selama jabatan menteri negara itu ditugaskan Presiden Soekarno merencanakan, merancang dan merumuskan gambar Lambang Negara. Memasuki awal tahun 1950, dicatat sebagai masa-masa yang penting bagi Sultan Hamid II, karena sangat menentukan karirnya di pentas percaturan politik nasional dikemudian hari.3 Sementara ini apabila membicarakan Sultan Hamid II, maka anggapan yang terbentuk adalah bahwa dia adalah seseorang yang pernah “terseok dalam kecelakaan sejarah” atau bahkan lebih ekstrim lagi seorang “mantan terpidana kasus politik” belaka. Namun benarkah demikian “cap sejarah” itu. Tidak adakah sisi positif dan sumbangsihnya yang patut diakui dan mendapatkan penghargaan secara jujur dalam perjalanan sejarah bangsanya, atau memang fakta-fakta sejarah

2

Ide Anak Agung Gde Agung, Renville. Jakarta, Puspa Sinarharapan, 1987. Anshari,,dkk, Biografi Politik SULTAN HAMID II Sang Perancang Lambang Negara “ Elang Rajawali-Garuda Pancasila”, Pontianak, TOP Indonesia, 2013, hlm. 68. 3


4

karya kebangsaannya telah tenggelam bersama kemelut politik masa lalu sehingga tidak terangkat kepermukaan.4 Sultan Hamid II ditangkap 5 April 1950 di Hotel Des Indes – Jakarta, oleh Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX atas perintah Jaksa Agung RIS Tirtawinata, dengan tuduhan bersengkongkol dengan pemberontakan Kapten (KNIL) Raymond Pierre Westerling dari Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), yang ternyata baru diadili pada 25 Februari 1953.5 Sebagai seorang Indonesia, Sultan Hamid II mengatakan bahwa ia harus menjunjung tinggi putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan tinggi di Indonesia. Sultan Hamid II diminta oleh Mohammad Hatta dan kolega lainnya untuk mengajukan Grasi kepada Presiden. Pertimbangan Hatta agar tak ada dendam politik abadi antar keduanya. Akhirnya, atas desakan keluarga dan warga Pontianak, Sultan Hamid II mengajukan grasi. Akan tetapi, keputusan Presiden tanggal 3 September 1953 No.923/G secara resmi menolak permohonan itu. Sultan Hamid II menjalani sisa masa hukuman penjara hingga dibebaskan pada 20 Agustus 1958. Sultan Hamid II telah berjiwa besar dengan menerima dan menghormati putusan Mahkamah Agung atas vonis terhadap dirinya. walaupun tuduhan atas kasus tersebut jauh dari kebenaran dan pembuktian yang nyata.6

4

Ibid , hlm. 162. Persadja (Persatuan Djaksa² Seluruh Indonesia), Peristiwa Sultan Hamid II, Jakarta, Fasco, 1953, hlm. 7. 6 Anshari,,dkk, Biografi Politik SULTAN HAMID II Sang Perancang Lambang Negara “ Elang Rajawali-Garuda Pancasila”, Pontianak, TOP Indonesia, 2013, hlm. 276. 5


5

Dua karya terbaik akhirnya dipilih dan diajukan ke Panitia Lambang Negara yakni rancangan Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin. Akan tetapi, panitia menolak rancangan Muhammad Yamin. Alasannya, rancangan Yamin banyak mengandung unsur sinar matahari yang mengesankan adanya pengaruh fasis Jepang. Pemerintah akhirnya menerima gambar Elang Rajawali Garuda Pancasila rancangan Sultan Hamid II dan menetapkannya sebagai Lambang Negara

Republik

Indonesia

Serikat

pada

11

Februari

1950.

Dalam

perkembangannya, banyak masukan-masukan dari berbagai pihak terhadap lambang RIS yang baru itu. Beberapa perbaikan pun dilakukan oleh Sultan Hamid II sehingga menghasilkan Lambang Negara seperti yang kita kenal sekarang ini. Dalam masa kerjanya yang singkat, dia berhasil menciptakan gambar burung Elang Rajawali Garuda Pancasila sebagai Lambang Negara Republik Indonesia Serikat, yang hingga hari ini lambang tersebut digunakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).7 Sultan Hamid II memang sosok yang kontroversi untuk posisi “pahlawan nasional”. Dari masa kecil hingga menjadi Sultan Pontianak ruang lingkupnya sangat berkaitan dengan Kerajaan Belanda. Disini akan terlihat bagaimana posisi Sultan Hamid II yang pada satu sisi pro daripada Belanda kemudian berjuang juga mendapatkan kedaulatan bangsa Indonesia serta sumbangsih terbesar beliau semasa Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) yaitu lambang negara yang sampai saat ini menjadi Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu Garuda Pancasila. 7

Ibid., hlm. 391.


6

Sultan Hamid II berwajah ganda dalam karier politiknya, pro untuk Kerajaan Belanda maupun Indonesia. Jabatannya ketika pro daripada Kerajaan Belanda yang berkedudukan di Indonesia, serta beberapa jabatan yang cukup prestisius mampu dicapainya. Salah satunya menjadi Ketua Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) / Permusyawaratan Negara-negara Federal yang merupakan produknya Belanda. Peranan Sultan Hamid II dalam KMB tidaklah semata-mata memperjuangkan BFO dan Federalisme. Kesediaan Belanda menyetujui penyerahan kedaulatan seluruh wilayah bekas jajahannya di Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat tidak terlepas daripada jasa Sultan Hamid II yang mampu membujuk Ratu Yuliana selaku Ratu Belanda. Inilah bukti kelihaian diplomasi dan karena kedekatan Sultan Hamid II yang pernah menjadi Ajudan/Pengawal Ratu Belanda.

B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana riwayat hidup Sultan Hamid II ? 2. Bagaimana karier politik Sultan Hamid II dalam percaturan politik di Indonesia? 2.1. Bagaimana karier politik Sultan Hamid II ketika berpihak pada Belanda ? 2.2. Bagaimana karier politik Sultan Hamid II dan sumbangsihnya untuk bangsa Indonesia ? 2.3. Apakah Sultan Hamid II yang merupakan seorang federalis memiliki sikap dan rasa nasionalisme yang tinggi untuk Indonesia ?


7

C. Tujuan Penulisan 1. Mendeskripsikan riwayat hidup Sultan Hamid II semasa kecil hingga dewasa dan menjadi Sultan Ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. 2. Mendeskripsikan karier politik Sultan Hamid II dalam percaturan politik di Indonesia : 2.1. Mendeskripsikan karier politik Sultan Hamid II ketika berpihak pada Belanda. 2.2. Mendeskripsikan karier politik Sultan Hamid II dan sumbangsihnya untuk bangsa Indonesia. 2.3. Mendeskripsikan analisis sikap nasionalisme Sultan Hamid II bagi Indonesia.

D. Manfaat Penulisan 1. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, karya ilmiah ini akan membuka khasanah tentang sejarah karier politik dan karya Sultan Hamid II dalam percaturan politik di Indonesia. 2. Bagi lembaga pendidikan, diharapkan penulisan karya ilmiah ini menyumbang informasi baru bagi dunia pendidikan. 3. Penulisan ini menjadi ajakan bagi generasi muda untuk semakin mengerti dan memprioritaskan pendidikan bagi dirinya, orang lain, dan negara. 4. Bagi penulis menjadi sebuah tuntunan supaya tetap mendedikasikan hidupnya bagi dunia pendidikan, selalu taat akan sebuah aturan dan


8

selalu pantang menyerah dalam melakukan sebuah usaha untuk hidupnya, orang lain serta bangsa dan negara.

E. Sistematika Penulisan Makalah yang berjudul “SULTAN HAMID II BERWAJAH GANDA DALAM KARIER POLITIKNYA DI INDONESIA” memiliki sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I :

Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang penulisan karya ilmiah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II :

Perjalanan hidup Sultan Hamid II semasa kecil hingga sampai dewasa dan menjadi Sultan Pontianak ke-7.

BAB III :

Karier politik Sultan Hamid II dalam percaturan politik di Indonesia yang dibagi kedalam sub bab karier politik Sultan Hamid II ketika berpihak pada Belanda dan bagaimana

karier

politik

Sultan

Hamid

II

dan

sumbangsihnya untuk bangsa Indonesia serta sikap nasionalisme beliau. BAB IV :

Kesimpulan.


BAB II RIWAYAT HIDUP SULTAN HAMID II A. Kehidupan Masa Kecil Sultan Hamid II Hingga Menjadi Seorang Sultan Pontianak Ke-7 Jika kita membicarakan Sultan Hamid II dalam tataran sejarah kenegaraaan Indonesia sebenarnya kita tak dapat memisahkan keberadaan Kesultanan Qadriyah Pontianak yang merupakan satu-satunya kesultanan termuda di kawasan Nusantara, bahkan di dunia, khususnya termuda di Kalimantan Barat. Kesultanan ini didirikan pada tanggal 23 Oktober 1771 bersamaan 12 hari bulan Rajab tahun 1185.9 Pada masa kolonial Pada tahun 1778, kolonialis Belanda dari Batavia memasuki Pontianak yang dipimpin oleh Willem Ardinpalm. Belanda saat itu menempati daerah di seberang istana kesultanan yang kini dikenal dengan daerah Tanah Seribu atau Verkendepaal. Palm kemudian digantikan oleh Wolter Markus Stuart yang bertindak sebagai Resident van Borneo’s Wester Afdeling I (11791784) dengan kedudukan di Pontianak. Semula Sultan Syarif Abdurrahman AlQadrie menolak tawaran kerjasama dengan negeri asing dari Eropa itu. Namun setelah utusan itu datang untuk kedua kalinya, Sultan Syarif Abdurrahman AIQadrie menerima Belanda sebagai rekan persemakmuran dengan tangan terbuka.

9

Turiman, Peranan Sultan Hamid II Dalam Tataran Sejarah Nasional Yang Terlupakan Bangsanya, 2011, http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/06/peranan-sultan-hamid-iidalam-tataran_6320.html. diakses 7 Agustus 2015.

9


10 Pada masa pendudukan Jepang kekuasaan Sultan Syarif Muhammad (Sultan ke 6 Kesultanan Qadriyah Pontianak) redup seketika seiring kedatangan bala tentara Kekaisaran Jepang ke Pontianak pada tahun 1942. Karena dianggap dan bersekutu dengan Belanda, Jepang menghancurkan Kesultanan Pontianak dan beberapa kesultanan-kesultanan Melayu di Kalimantan Barat.10 Selain termuda, kehidupan pemerintahan kesultanan ini berlangsung relatif singkat, 179 tahun, dan hanya diperintah oleh 8 (delapan) generasi sultan dari dinasti Al-Qadrie, sejak kelahirannya 1771 sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan RI 1945. Setelah itu, kesultanan ini tidak lebih dari sekedar warisan budaya yang tidak mempunyai kekuasaan politik apapun lagi.11 Sultan Syarif Hamid Al-Qadrie, atau yang biasa disebut dengan nama Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 (1945-1978) Kesultanan Qadriyah Pontianak. Beliau dilahirkan di Pontianak, Kalimantan Barat pada 12 Juli 1913 bertepatan dengan 7 Sya’ban 1331 H. Ia adalah putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadrie dari istri ketiganya Syecha Jamilah Syarwani. Sejak masa kecil, Sultan Hamid II telah mendapat pendidikan modern. Semasa kecilnya, ia diasuh oleh seorang gouvernante (pengasuh pendidik) wanita kebangsaan Inggris bernama Miss Fox yang selalu memanggilnya dengan nama Max. Sultan Hamid II mempunyai saudara kandung bernama Syarif Machmud Al-

10

Wikipedia Indonesia, Kesultanan Pontianak, 2015, https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Pontianak, diakses 7 Agustus 2015 11 Turiman, Peranan Sultan Hamid II Dalam Tataran Sejarah Nasional Yang Terlupakan Bangsanya, 2011, http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/06/peranan-sultan-hamid-iidalam-tataran_6320.html. diakses 7 Agustus 2015.


11 Qadrie, ayah dari Syarif Abubakar Al-Qadrie yang kini menjadi Sultan Pontianak. Selain itu, dia masih mempunyai tujuh orang saudara se-Ayah dari lain Ibu. Sultan Hamid II dibesarkan di lingkungan Istana Qadriyah, Kesultanan Pontianak. Ia adalah keturunan dari pendiri Negeri Pontianak bernama Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadrie. Pontianak adalah negeri panas. Nama Pontianak yang berasal dari bahasa Melayu ini dipercaya ada kaitannya dengan kisah Syarif Abdurrahman Al-Qadrie yang sering diganggu oleh hantu Kuntilanak ketika dia menyusuri Sungai Kapuas. Menurut ceritanya, Syarif Abdurrahman terpaksa melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu itu sekaligus menandakan dimana peluru meriam itu jatuh, maka di sanalah wilayah kesultanannya didirikan. Peluru meriam itu jatuh di dekat persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak, yang kini dikenal dengan nama kampung Beting. Peluru meriam yang ditembakan Syarif Abdurrahman Al-Qadrie pada 1771. Peluru yang jatuh di antara tiga ruas persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak itu kemudian menjadi batas territorial Pontianak. Syarif Abdurrahman Al-Qadrie kemudian menjadi Pendiri sekaligus Sultan Pertama Kesultanan Pontianak yang berada di tepi barat Pulau Borneo atau Kalimantan. Pontianak sebagai negeri Melayu, merupakan Kesultanan Melayu termuda pada zamannya di Kepulauan Melayu (the Malay Archipelago). Di bawah Kesultanan Pontianak, kemajuan pemerintahan dalam berbagai aspek berkembang dalam rezim masing-masing Sultan. Pontianak berkembang menjadi pusat perdagangan, pemerintahan, dan peradaban di Borneo Barat. Dalam berbagai naskah sejarah, perjalanan panjang


12 negara berbentuk kesultanan ini menunjukan suatu peradaban yang di dalamnya termasuk peradaban intelektualitas, gagasan modernisasi, strategi perdagangan, pemerintahan, dan politik. Dalam periode yang panjang bentuk negara Pontianak adalah kesultanan dengan sistem pemerintahan aristokrasi absolut Islam. Ini menegaskan identitas bahwa Pontianak adalah negeri Islam. Sebab, pancang pertama bangunan yang dialaskan di Bandar negeri adalah tiang fondasi masjid. Hari ini masjid itu bernama Jami’ Sultan Syarif Abdurrahman. Itulah bangunan pertama di Pontianak. Letak masjid ini berdekatan dengan Istana Qadriyah, yang tidak jauh dari simpang Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Di sebelah utara negeri Pontianak, terdapat Tugu Khatulistiwa yang berada tepat digaris lintang nol derajat bumi, yang juga berdekatan dengan makam para wali atau Sultan-sultan Pontianak. Syarif Abdurrahman Al-Qadrie adalah anak dari seorang pendakwah asal negeri Trim (Tarim) di Hadramaut-Yaman Selatan yang bernama Habib Husein Al-Qadrie. Habib Husein Al-Qadrie dan ketiga kawannya menyebar dakwah Islam di Kepulauan Melayu. Konon, dia adalah keturunan dari ahlul bait, yaitu darah terdekat dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Hal tersebut dapat dilihat dari zuriyat (silsilah) yang terbukti, mulai dari pasangan Khalifah Ali bin Abu Thalib dan Batimah (putri Nabi Muhammad) yang memiliki anak bernama Hasan dan Husein, bin Abu Thalib. Garis keturunan ini berlanjut hingga ke Habib Husein Al-Qadrie, Syarif Abdurrahman Al-Qadrie, dan para keturunannya. Merekalah yang dikenal sebagai para wali.


13 Pada tahun 1778 (1192 H) gelarnya sebagai Sultan ditabalkan dihadapan beberapa penguasa Kesultanan Riau-Lingga. Begitu juga pemimpin dari sejumlah kesultanan, termasuk Matan, Sukadana, Kubu, Simpang, Landak, Mempawah, Sambas, Banjar, dan lainnya. Syarif Abdurrahman Al-Qadrie menjadi Sultan Pertama Kesultanan Pontianak sejak 1 September 1778 hingga 28 Februari 1808. Kemudian gelarnya sebagai Sultan digantikan oleh anaknya. Sultan Syarif Kasim Al-Qadrie (1808-1819) sebagai Sultan ke-2. Selanjutnya berturut-turut digantikan oleh Sultan Syarif Usman Al-Qadrie (1819-1855) sebagai Sultan ke-3, Sultan Syarif Hamid Al-Qadrie (1855-1872) sebagai Sultan ke-4, Sultan Syarif Yusuf Al-Qadrie (1872-1895) sebagai Sultan ke-5, dan Sultan Syarif Muhammad AlQadrie (1895-1944) sebagai Sultan ke-6. Sultan Syarif Muhammad Al-Qadrie bertahta dari 15 Maret 1895 hingga ditangkap dan dibunuh tentara Jepang pada 24 Juni 1944. Setelah masa interregnum atau kekosongan pemerintahan dari 24 Juni 1944 – 23 Oktober 1945 karena kedudukan Jepang di Kalimantan Barat dan bersamaan dengan masa Perang Dunia II, Syarif Hamid Al-Qadrie (Sultan Hamid II) diangkat menjadi Sultan Pontianak ke-7.12 Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan Sekutunya, pada tanggal 10 Maret 1942 ia turut tertawan sampai pada bulan Agustus 1945 dan dibebaskan ketika Jepang menyerah kepada sekutu dan mendapat kenaikan pangkat menjadi kolonel. Dan ketika ayahnya mangkat, karena korban agresi Jepang, pada tanggal 29 Oktober 1945 ia diangkat menjadi Sultan Pontianak menggantikan ayahnya 12

Anshari,,dkk, Biografi Politik SULTAN HAMID II Sang Perancang Lambang Negara “ Elang Rajawali-Garuda Pancasila”, Pontianak, TOP Indonesia, 2013, hlm. 1-4.


14 dengan gelar Sultan Hamid II.13 Pengangkatan Sultan Hamid II sebagai Sultan ke7 Kesultanan Pontianak, karena memang dia adalah satu-satunya putera dari Sultan Syarif Muhammad Al-Qadrie yang selamat dari penangkapan dan pembunuhan oleh Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta, situasi politik di Pontianak masih belum stabil karena berita tentang kemerdekaan Indonesia sangat terlambat sampai ke Pontianak. Dengan kebesaran jiwanya, Kesultanan Pontianak yang juga di pimpin Ketua DIKB yaitu Sultan Hamid II pada tanggal 17 Agustus 1950 menyerahkan mandat pemerintahan teritorialnya kepada NKRI. Kini wilayah Daerah Kalimantan Barat menjadi Provinsi Kalimantan Barat yang telah dibentuk pada tahun 1956.14 Berbeda statusnya dengan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang mengatakan kepada Presiden RI, bahwa daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman bergabung ke dalam Negara RI. Bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:

1. Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII pada tanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI.

13 14

Nanang, Mencari Telur Garuda, Jakarta, Nalar, 2008, hlm. 27. Wikipedia Indonesia, Daerah Istimewa, 2015, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa.


15 2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII pada tanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah). 3. Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII pada tanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah). Dalam perjalanan selanjutnya kedudukan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) sebagai Daerah Otonom setingkat Provinsi sesuai dengan maksud pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) diatur dengan Undangundang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah. Sebagai tindak lanjutnya kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah, dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan DIY meliputi Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap undang-undang yang mengatur Pemerintah Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui, sebagaimana dinyatakan terakhir dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.15 Sultan Hamid II merupakan anak ke-7 dari 9 bersaudara, 1 saudara kandung satu ibu. Hasil pernikahan Sultan Syarif Muhammad Al-Qadrie dengan Syecha Jamilah Syarwani melahirkan 2 anak, Syarif Hamid Al-Qadrie (Sultan

,Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta. diakses pada 29 Juli 2015 15


16 Hamid II) dan Syarif Mahmud Al-Qadrie bergelar Pangeran Agung. Secara berturut-turut anak kandung Sultan Syarif Muhammad Al-Qadrie adalah Syarif Usman Al-Qadrie bergelar Pangeran Adipati Negara (Putera Mahkota), Syarif Abdul Mutalib Al-Qadrie bergelar Pangeran Muda, Syarifah Syarifah Al-Qadrie bergelar Ratu Cikra Kesuma, Syarifah Hadijah Al-Qadrie bergelar Ratu Perbu Wijaya, Syarifah Fatimah Al-Qadrie bergelar Ratu Anom Bendahara, Syarif Hamid Al-Qadrie (lebih dikenal dengan sebutan Sultan Hamid II), Syarifah Maryam Al-Qadrie bergelar Ratu Laksamana Sri Negara, Syarif Mahmud AlQadrie bergelar Pangeran Agung, dan anak bungsunya bernama Syarifah Maimunah Al-Qadrie bergelar Ratu Kesuma. Pada peristiwa pembantaian Jepang, 24 Januari 1944, karena dianggap memberontak dan bersekutu dengan Belanda, Jepang menghancurkan Kesultanan Pontianak. Tak hanya melakukan penangkapan-penangkapan, Jepang juga melakukan penyiksaan dan pembunuhan massal terhadap ribuan orang Pontianak dan Kalimantan Barat. Pada 28 Juni 1944, Jepang menghabisi semua anggota keluarga Sultan Syarif Muhammad Al-Qadrie beserta sanak keluarga dan kerabat kesultanan, pemuka adat, candekiawan, dan tokoh masyarakat Pontianak, pun para sultan-sultan dan masyarakat di Kalimantan Barat. Tragedi berdarah ini kemudian dikenal dengan sebutan “Peristiwa Mandor”.16 Sejak masih kecil Sultan Hamid II memang anak yang pintar, cerdas, dan pemberani. Ia dipersiapkan ayahnya sebagai penerus mahkota Kesultanan Pontianak. Sejak kecil hingga dewasa ia memperoleh pendidikan modern di 16



17 berbagai tempat. Sebagai putra Sultan yang pintar dan cerdas, ia bisa diterima bersekolah di sekolah yang diperuntukan bagi anak-anak orang Belanda dan Eropa. Dengan demikian tidak mengherankan bila kemudian Sultan hamid II menguasai sedikitnya lima bahasa asing dengan aktif. Saat berusia 7 tahun, Hamid diajak ke Batavia oleh Miss Fox dan Miss E.M. Curties. Hamid mulai belajar di Sekolah Rendah Pertama di Europeesche Lagere School (ELS) di Pontianak, Sukabumi, dan di Yogyakarta. Dikarenakan pekerjaan kedua Ibu asuhnya itu yang berpindah-pindah mengharuskan juga ia harus berpindah dari satu kota ke kota lain. Ketika sekolah di ELS Yogyakarta, Hamid bertemu dengan teman sekelasnya yang juga merupakan seorang putra mahkota Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat bernama Dorodjatun (Sultan Hamengkubuwono IX). Setamat dari ELS di Yogyakarta keduanya berpisah. Hamid kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah pada Hogeere Burger School (HBS) di Bandung dan HBS V di Malang 1932. Setelah tamat di HBS pada 1932 beliau melanjutkan pendidikannya pada tingkat Perguruan Tinggi sebagai mahasiswa di Technische Hooge School (THS), Fakultas: de Faculteit van Technische Wetenschap, Jurusan: de afdeeling der Weg en Waterbouw (arsitektur) di Bandung. THS kemudian berubah menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB) hingga sekarang. Namun, pendidikan di THS hanya dijalani Hamid selama satu tahun. Karena dia lebih tertarik untuk masuk ke Akademi Militer di Negeri Belanda. Pada 1933, Sultan Hamid II adalah satu-satunya putra Sultan di Kepulauan


18 Melayu yang diterima masuk untuk mengikuti pendidikan di Koninklijk Militaire Academie (KMA) di Breda, sebuah akademi militer elit dan ternama di Belanda. Hamid lulus di KMA Breda pada tahun 1938, kemudian dilantik sebagai perwira dengan pangkat letnan dua pada Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL), yakni Kesatuan Tentara Hindia Belanda. Dalam karier Militer, Sultan Hamid II pernah ditugaskan di Malang, Bandung, Balikpapan, dan beberapa tempat lainnya.17 Pada 31 Mei 1938, Hamid melangsungkan pernikahan dengan Marie van Delden di Malang. Sultan Hamid II beristerikan seseorang perempuan bangsa Belanda yaitu Marie van Delden (yang diberi gelar Ratu Mas Mahkota Didie AlQadrie) anak dari Kapten van Delden kelahiran Surabaya, 5 Januari 1915. Kapten van Delden adalah Perwira KNIL berkebangsaan Belanda. Dari pernikahannya mereka dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama Syarifah Zahra AI-Qadrie (Edith Denise Corry AI-Qadrie) yang lahir di Malang pada 26 Februari 1939 dan yang kedua Syarif Yusuf AI-Qadrie (Max Nico AI-Qadrie ) yang lahir di Malang pada 11 Januari 1942. Jabatan yang diduduki Sultan Hamid II adalah Letnan Dua KNIL 1938 yang pernah melawan tentara Jepang pada tahun 1941 di Tarakan dan Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Anggota KNIL sebagian besar adalah orang-orang pribumi Indonesia sebagai prajurit rendahan. Sementara itu, para perwira KNIL umumnya adalah orang-orang Belanda. Tradisi KNIL sebagai tentara kolonial yang rasis terus dipelihara. Hanya orang-orang Belanda saja yang diprioritaskan

17

Ibid., hlm. 6.


19 sebagai perwira KNIL. Hanya sedikit orang pribumi yang menjadi perwira KNIL. Pemuda Indonesia yang menjadi perwira KNIL umumnya berasal dari keluarga terpandang, yang memiliki pendidikan yang cukup baik pada zaman kolonial.18 Ada pembatasan jenjang karir, Pangkat tertinggi perwira KNIL dari kalangan pribumi hanya sampai pangkat Letnan Kolonel saja. Ada beberapa bekas KNIL yang masih ingin menjadi tentara kolonial, mereka menganggap RI tidak cukup mapan. Mereka juga merasa bahwa RI masihlah rapuh. Bekas perwira ini kemudian mencapai pangkat menengah diatas Letnan Kolonel. Sultan Hamid II menjadi Jenderal Mayor dalam dinas militer Belanda semasa revolusi kemerdekaan Indonesia.19 Setelah keluar dari tahanan militer Jepang tahun 1945. Sultan Hamid II naik pangkat dari kapten menjadi mayor, lalu menjadi letnan kolonel. Hanya selang beberapa bulan menyandang pangkat letnan kolonel, Sultan Hamid II naik pangkat menjadi kolonel. Sultan Hamid II memperoleh kenaikan pangkat sangat istimewa, karena langsung mengantongi dua bintang di pundak sekaligus, yakni Mayor Jenderal KNIL setelah ditetapkan menjadi Sultan Pontianak pada 29 Oktober 1945.20 Jabatan lain Sultan Hamid II adalah Sultan Pontianak ke-7 (19451978), Ajudan Istimewa Ratu Belanda 1946, Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) 1947 s/d 1950, Ketua Delegasi BFO pada KMB di Den

18

Petrik, Pribumi Jadi Letnan KNIL, Yogyakarta, Trompet, 2011, hlm. 3. Ibid., hlm. 102. 20 Keterangan dari Max Yusuf Al-Qadrie, Sekretaris Pribadi Sultan Hamid II dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Sultan Hamid II, 2012 dalam buku: Anshari,,dkk, Biografi Politik SULTAN HAMID II Sang Perancang Lambang Negara “ Elang Rajawali-Garuda Pancasila”, Pontianak, TOP Indonesia, 2013, hlm. 29-30. 19


20 Haag/Belanda, Anggota Dewan Formatur Kabinet RIS dan Menteri Negara Zonder Portofolio tahun 1949. Dalam perjuangan federalisme, Sultan Hamid II memperoleh jabatan penting sebagai wakil dari negara Kalimantan Barat dan selalu turut serta dalam perundingan-perundingan Malino, Denpasar, BFO, BFC, IJC, dan KMB di Indonesia dan negeri Belanda 1949. Sultan Hamid II kemudian memperoleh jabatan atau kepercayaan sebagai Ajudant in Buitenfgewone Dienst bij HN Koningin der Nederlanden, yakni sebuah pangkat tertinggi sebagai asisten Ratu Kerajaan Belanda, selain itu, ia juga orang Indonesia pertama yang memperoleh pangkat tertinggi dalam kemiliteran. Sewaktu RIS dibentuk, berdasarkan Kep.Pres.RIS No.2 Tahun 1949 tanggal 20 Desember 1949, ia diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Portofolio dan selama menjadi Menteri Negara ia ditugasi oleh Bung Karno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara.21

B. Antara Federalis dan Unitaris Pada awal kemerdekaan, Belanda belum mampu merelakan Indonesia merdeka. Berbagai cara dilakukan oleh Belanda untuk merebut Indonesia kembali, melalui agresi-agresinya hingga perjanjian-perjanjian yang dilakukannya dengan Indonesia. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Belanda cenderung menyimpan niat untuk menginginkan Indonesia menjadi negara federal. Keinginan Belanda kemudian terwujud dengan dilakukannya Konferensi Meja

21

Nanang, Mencari Telur Garuda, Jakarta, Nalar, 2008, hlm. 27.


21 Bundar (KMB) pada 1949, salah satu hasilnya adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) oleh Belanda pada 27 Desember 1949.

B.1. Federalis Setelah Sultan Hamid II naik tahta di Kesultanan Pontianak, dia mencoba menata keadaan Kesultanan yang telah berantakan akibat keganasan tentara Jepang. Dianggap memberontak dan bersekutu dengan Belanda, Jepang menghancurkan Kesultanan Pontianak. Peristiwa Mandor adalah peristiwa pembantaian massal pada akhir 1943 dan puncaknya pada 28 Juni 1944. Peristiwa yang terjadi di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, dikenang dengan istilah Tragedi Mandor Berdarah yaitu telah terjadi pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras oleh tentara Jepang. Kiyotada Takahashi, Presiden marutaka House Kogyo Co. Ltd, mantan opsir bala tentara Jepang di Kalimantan Barat menjelaskan bahwa sebanyak 21.037 orang warga Kalimantan Barat dibunuh di Mandor.22 Kemudian disampaikan pula dari kesaksian Yamamoto, seorang Kepala Kempeitai di Borneo Barat, bahwa jumlah korban mencapai angka sekitar 50 ribu orang.23 Di antara para korban, terdapat 48 tokoh, cendekiawan, dan keluarga-keluarga kesultanan. Selain Sultan Syarif Muhammad Al-Qadrie yang berusia 74 tahun dari Kesultanan Pontianak yang menjadi korban pembantaian oleh tentara Jepang, ada Pangeran Adipati (putra

22

Anshari Dimyati, Kalimantan Barat di Antara Jepang dan Indonesia, LenteraTimur.com, Minggu, 1 Juli 2012. diakses pada 20 Juli 2015. 23 Syafaruddin Usman, Peristiwa Mandor Berdarah: Eksekusi massal 28 Juli 1944 Oleh Jepang, Yogyakarta, Media Pressindo, 2009.


22 Sultan Pontianak, 31 tahun), Gusti Saunan (Panembahan Ketapang, 44 tahun), Muhammad Ibrahim (Sultan Sambas, 40 tahun).24 Saat-saat pembantaian dilukiskan cukup detail. Para korban antre berjajar menghadap lubang, lalu secara beruntun dipancung dengan pedang samurai. Pembantaian ini dikisahkan pula oleh Tsuno Iseki, orang Jepang yang pernah tinggal di Kalimantan Barat pada 1928-1946 dan fasih berbahasa Indonesia, dalam buku berjudul Peristiwa Pembantaian Penduduk Borneo Barat: Pembuktian Peristiwa Pontianak yang terbit Juli 1987 di Jepang. Taizo Watanabe ketika menjabat Duta Besar Jepang untuk Indonesia pernah berkunjung ke Makam Juang Mandor ini. Sejarah gelap pendudukan Jepang di Kalimantan Barat memang tak mungkin terlupakan.25 Sebagai

Sultan

Pontianak,

ia

kemudian

mengajak

para

Sultan,

Penembahan, Temenggung, serta tokoh masyarakat dari berbagai lapisan dan kelompok etnik untuk membangun pemerintahan di Kalimantan Barat dengan sistem pemerintahan modern. Maka, setelah menghadiri Konferensi Malindo pada 15 – 25 Juli 1946 di Sulawesi Selatan, Sultan Hamid II bersama 40 tokoh Kalimantan Barat pada 22 Oktober 1946, menandatangani Deklarasi pembentukan Dewan Borneo Barat di Pontianak.26 Dalam bentuk ikatan Federasi Borneo Barat, konteks hubungan dengan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) di kemudian hari, para Deklarator Dewan Borneo Barat menyepakati Residen Borneo Barat Berubah 24

Anshari,,dkk, Biografi Politik SULTAN HAMID II Sang Perancang Lambang Negara “ Elang Rajawali-Garuda Pancasila”, Pontianak, TOP Indonesia, 2013, hlm. 40-41. 25 Ibid., hlm. 41-42. 26 Aju & Syafaruddin Usman, “J.C. Oevaang Oeray, Langkah dan Perjuangannya”, Pontianak, Samudera mas, 2012, hlm. 82.


23 Menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB), yaitu sebuah negara otonom dengan persemakmuran Uni Indonesia – Belanda. Perlu dipahami, ketika proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 oleh Soekarno, Mohammad Hatta, dan rekan sejawatnya, Kalimantan Barat belum menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia. Pemerintah DIKB berlaku efektif sejak 12 Mei 1947. Keberadaan DIKB diperkuat Residen Borneo Barat dengan Surat Keputusan tanggal 10 Mei 1948 Nomor 161. Sebelumnya pada tahun 1948 keluar pula Besluit Luitenant Gouvernur Generaal tanggal 2 Mei 1948 Nomor 8 Staatblad Lembaran Negara 1948/58 yang mengakui Kalimantan Barat berstatus Daerah Istimewa (Negara Otonom yang tegak berdiri sendiri, dengan status Persemakmuran dengan Negara Kerajaan Belanda).27 Ketika kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal 27 Desember 1949, Kalimantan Barat tetap berstatus Daerah Istimewa (DI)/Autonomous State hingga RIS dibubarkan 17 Agustus 1950.28 Sultan Hamid II adalah seorang federalis seratus persen. Prinsip inilah yang kemudian membuatnya berbenturan dengan kaum republiken (unitaris), para penganut paham negara Kesatuan yang menginginkan adanya dominasi atau sentralisasi kekuasaan. Ide negara federal Sultan Hamid II bertujuan menciptakan sistem negara yang mengandung makna keadilan dan kesejahteraan serta lebih mampu memakmurkan rakyat. Pemerintahan wilayah sendiri yang otonom melalui independensi pengelolaan internal dari setiap negara-negara bagian yang

27

Turiman Fachturahman, Sejarah Hukum Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Pontianak, Borneo Tribun, selasa,7 Agustus 2007 28 Anshari,,dkk, Biografi Politik SULTAN HAMID II Sang Perancang Lambang Negara “ Elang Rajawali-Garuda Pancasila”, Pontianak, TOP Indonesia, 2013, hlm. 55-51.


24 ada melalui sistem federasi/serikat, dianggap lebih dapat menjawab berbagai macam persoalan. ’’..Maka usaha Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) atau Badan Permusyawaratan Federal, sejak lahirnya organisasi ini, ditujukan pada tercapainya kemerdekaan Tanah Air kita, kemerdekaan untuk segenap bagian Tanah Air kita, dan untuk mencapai suatu persatuan yang dapat menjamin kemerdekaan, baik bagi seluruhnya maupun untuk bagian-bagiannya…,’’ demikian petikan singkat pidato Sultan Hamid II dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, 23 Agustus – 2 Nopember 1949. Dibagian lain, Sultan Hamid II menegaskan, “Dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi Nusa dan Bangsa, timbullah keyakinan saya, bahwa bentuk federalism itulah yang paling baik bagi Negara Indonesia”. 29 Sampai akhir hayatnya, Sultan Hamid II berkeyakinan bahwa konsep atau bentuk Negara Federal adalah merupakan solusi agar Indonesia menjadi negara yang kuat, makmur, dan sejahtera. Melihat bahwa Sultan Hamid II adalah seorang Federalis maka tentunya ada beberapa faktor yang mendorong ia berhaluan paham federalisme. Keberadaan Kesultanan Pontianak sebagai faktor sosiologis dan psikologis yang membentuk karakter Sultan Hamid II menjadi seorang federalisme sejati. Kelahiran kesultanan Qadriah Pontianak bersamaan pula dengan telah berpijak dan bercokol sangat kuatnya kolonialisme dan imperialisme Barat, sehingga kehidupan dan perkembangan kesultanan ini ditekan dan diarahkan bagi 29

Anshari Dimyati, Sultan Hamid II, Meneroka Akar Perkara Makar, Jakarta, Lentera Timur.com, 2012.diakses pada 20 Juli 2015.


25 kepentingan imperialisme tersebut. Ini berarti bahwa hubungan, Kesultanan Pontianak dan Sultan serta para kerabat istana dan rakyatnya, disatu pihak, dengan pemerintah kolonialisme Belanda bersama pejabatnya, dilain pihak, menunjukkan hubungan imperialistis, tidak seimbang dan eksploitatif. Dari masa kecil dan pendidikan yang diperoleh Sultan Hamid II ia satusatunya Putra Sultan di Kepulauan Melayu dan sebagian kecil orang Indonesia yang diterima masuk akademi militer elit dan ternama di Belanda. Sementara melihat faktor eksternalnya, Sultan Hamid II yang merupakan pengecualian dari sikap diskriminasi Hindia Belanda terhadap anggota KNIL yang berasal dari Indonesia. Bahkan setelah keluar dari tahanan militer Jepang tahun 1945, Sultan Hamid II naik pangkat dari kapten menjadi mayor, lalu menjadi letnan kolonel. Hanya selang beberapa bulan menyandang pangkat Letnan kolonel, Sultan Hamid II naik pangkat menjadi kolonel. Tahun 1945 itu pula beliau memperoleh kenaikan pangkat sangat istimewa, karena langsung mengantongi dua bintang di pundak sekaligus, yakni Mayor Jenderal KNIL setelah ditetapkan menjadi Sultan Pontianak pada 29 Oktober 1945. Jadi di dalam sejarah KNIL di Indonesia, Sultan Hamid II mendapat perlakuan yang amat sangat istimewa.30 Mayor Jenderal adalah pangkat militer tertinggi di KNIL yang berhasil diraih seorang putra Indonesia selama masa Hindia Belanda. Kala itu, usianya masih 33 tahun. Kemudian, pada tahun 1949, Sultan Hamid II diangkat sebagai Ajudan Istimewa Ratu Kerajaan Belanda (Adjudant in Buitengewone Dienst van

30

Keterangan dari Max Yusuf Al-Qadrie, Sekretaris Pribadi Sultan Hamid II dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Sultan Hamid II, 2012 dalam buku: Anshari,,dkk, Biografi Politik SULTAN HAMID II Sang Perancang Lambang Negara “ Elang Rajawali-Garuda Pancasila”, Pontianak, TOP Indonesia, 2013, hlm. 29-30.


26 HM Koningin der Nederlander), yaitu Ratu Wilhelmina (Wilhelmina Helena Piline Marie van Orange Nassau). Jabatan prestius lain yang dipegang Sultan Hamid II pada tahun 1949 adalah sebagai Wakil Mahkota di Indonesia.31

B.2. Unitaris Dalam perjalanan sejarah pembentukan Negara Indonesia di awal kemerdekaan, Sultan Hamid II sebagai Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) adalah seorang federalis. Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag-Belanda, kedudukannya setara dengan Mohammad Hatta selaku ketua delegasi Negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Sedangkan Sultan Hamid II adalah ketua delegasi Negara-Negara federal yang tergabung dalam Badan Permusyawaratan Federal atau Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO). Di samping banyak usaha untuk menegakkan kekuasaan RI, di Kalimantan terdapat usaha yang merintangi pembinaan kekuasaan RI, terutama kaum politisi tua yang kebanyakan berasal dari kalangan aristocrat. Tokoh utamanya adalah Sultan Hamid II dari Pontianak. Mereka tidak memiliki kekuatan militer atau pengikut yang banyak tetapi dilindungi oleh NICA dengan KNILnya, maka mereka ini nanti yang mendominir perkembangan politik. Hal ini terbukti nanti dalam persetujuan Linggarjati yang melepaskan Kalimantan dari RI. Hanya

31

Ibid., hlm. 30.


27 setelah NICA tidak menjadi pelindung lagi (sesudah KMB) kekuatan mereka akan rontok, sedangkan kekuatan RI yang akan muncul sebagai pemenangnya.32 Kekuatan pasukan KNIL mengalami penurunan setelah Perang Dunia II berakhir dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia dengan melancarkan Agresi Militer I dan II. Sebagian besar pasukan KNIL, antara lain Abdul Harris Nasution, Oerip Sumoharjo, Alex Kawilarang dan yang lainnya, pada masa itu sudah terpengaruh ide revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan berdirinya negara Republik Indonesia dan TNI serta diakui kedaulatannya oleh Belanda pada tangal 27 Desember 1949 dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), maka pada tahun 1950 KNIL dibubarkan. Berdasarkan keputusan kerajaan Belanda tanggal 20 Juli 1950, setelah berumur 120 tahun, terhitung tanggal 26 Juli 1950 KNIL dinyatakan dibubarkan. Berdasarkan hasil keputusan Konferensi Meja Bundar, mantan tentara KNIL yang jumlahnya diperkirakan 60.000 yang ingin masuk ke Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) harus diterima dengan pangkat yang sama. Beberapa dari mereka kemudian di tahun 70-an mencapai pangkat Jenderal TNI. Jumlah orang KNIL dari Ambon sekitar 5.000 orang, yang sebagian besar ikut dibawa ke Belanda dan tinggal di negeri kincir angin.33 Kemenangan Presiden Soekarno dan Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dari kelompok unitaris, memasuki tahun 1950, di mana Indonesia berubah secara drastis dari RIS (Republik Indonesia Serikat) menjadi

32

Moedjanto, Indonesia Abad Ke-20 Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati, Yogyakarta, Kanisius, 1988, hlm. 136-137. 33 Anshari,,dkk, Biografi Politik SULTAN HAMID II Sang Perancang Lambang Negara “ Elang Rajawali-Garuda Pancasila”, Pontianak, TOP Indonesia, 2013, hlm. 31.


28 Negara Kesatua Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya pada tanggal 28 September 1950, Indonesia diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke-60. Hal ini berarti bahwa kemerdekaan Indonesia secara resmi diakui oleh dunia Internasional. Pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan resmi RIS dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan menggunakan UUDS 1950 sebagai konstitusinya.34 Sementara status Kesultanan Pontianak saat itu daerahnya kemudian menjadi bagian dari Provinsi Administratif Kalimantan. Setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat pada 17 Agustus 1950, wilayah Kesultanan Pontianak menjadi bagian Provinsi Kalimantan Barat. Satu tahun setelah Kaliamantan Barat bergabung dengan NKRI pada tahun 1951, keluarlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, tanggal 8 September 1951 Nomor Pem 20/6/10 yang menyatakan, bahwa yang mencakup segala ketentuan pembagian secara administratif Daerah Kalimantan Barat atau DIKB, yang dahulu dikenal dengan “Residentie Westerafdeling van Borneo” dan menjadi Daerah Kalimantan Barat dibagi menjadi enam Daerah Kabupaten administratif, yakni 1.Kabupaten Pontianak, 2.Kabupaten Ketapang, 3.Kabupaten Sambas, 4.Kabupaten Sintang, 5.Kabupaten Sanggau, 6.Kabupaten Kapuas Hulu dan sebuah daerah Kota Administratif Pontianak. Pada tahun 1953 keluar Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953 yang mulai berlaku dari tanggal 7 Januari 1953 yang mengacu atau berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1948. Di pasal 1 digariskan, Daerah Provinsi

34

Ibid., hlm. 87.


29 Kalimantan yang bersifat administratif. Bentuk dan sifatnya sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintahan RIS Nomor 21/1950, yang dimaksudkan adalah DIKB yang kemudian menjadi Daerah Otonom Provinsi Kalimantan yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Pada tanggal 7 Januari 1953 Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Resmi Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten/Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian untuk melaksanakan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953 Pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 yang disahkan pada tanggal 26 Juni 1959 dan patut diketahui, bahwa pada tahun 1956 sebelumnya daerah-daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur mencabut Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953. Ini berarti implikasi hukum Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 memecah Provinsi Kalimantan menjadi 3 Provinsi Otonom. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Des 52/10/56 tanggal 12 Desember 1956 ditetapkan Undang-undang tersebut yang mulai berlaku pada 1 Januari 1957. Dengan demikian sejak tanggal 1 Januari 1957, Kalimantan Barat menjadi Daerah Otonom Provinsi. Semenjak itulah, tiap tanggal 1 Januari, selalu dirayakan sebagai hari lahir Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.35

35

Ibid., hlm. 91-92.


BAB III KARIER POLITIK SULTAN HAMID II A. Karier Politik Sultan Hamid II Ketika Berpihak Pada Belanda 1.

Terlibat Perang Melawan Jepang Tahun 1941 Dalam karier militernya, Sultan Hamid II terlibat dalam pertempuran

sengit melawan pendudukan militer Jepang di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rangka menginvasi wilayah di Asia Tenggara, maka kota yang sangat kaya raya minyak, Tarakan dan Balikpapan di Kalimantan Timur adalah dua kota yang diserang Jepang di Indonesia, setelah sukses memporakporandakan Pangkalan Militer terbesar Amerika Serikat di Pearl Harbour Pulau Oahu, Hawaii, sebelah barat Honolulu, 8 Desember 1941. Lima jam setelah insiden Pearl Harbour, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Starkenborg Stachouwer, menyatakan perang terhadap Jepang. Penyerbuan wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sudah dimulai Jepang dengan merebut Kota Tarakan tanggal 11 Januari 1942. Satu hari kemudian, 12 Januari 1942, militer Belanda menyerah kepada Jepang di Tarakan. Setelah berhasil merebut Tarakan tanggal 11 Januari 1942, Balikpapan tanggal 24 Januari 1942, kemudian Pontianak (Kalimantan Barat) pada 29 Januari 1942, Samarinda (Kalimantan Timur) pada 3 Februari 1942, militer Jepang melanjutkan invasi ke wilayah Pulau Jawa. Tapi penyerbuan terhadap Balikpapan, 23-24 Januari 1942, militer Jepang mendapat perlawanan sengit dari KNIL yang menyebabkan Sultan

30


31 Hamid II terluka. Dalam keadaan terluka Sultan Hamid II dilarikan ke Surabaya, lalu ke Malang.31 Tentara Hindia Belanda sendiri tak mampu mengatasi serangan dari tentara Jepang. Lalu kemudian menyerah pada 10 Maret 1942, setelah diserang dari udara, laut dan darat. Sebagai perwira KNIL, Sultan Hamid II masuk dalam target penangkapan oleh Jepang, ia kemudian ditangkap dan ditahan oleh militer Jepang di Batavia pada tahun 1942 sebagai tahanan perang dan baru dibebaskan tiga setengah tahun kemudian. Ketika Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pasca Perang Dunia II tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat dan berangsur keluar dari Kepulauan Melayu (the Malay Archipelago). Pasukan sekutu pun kemudian kembali masuk ke wilayah yang disebut oleh Belanda sebagai Hindia Belanda. Sultan Hamid II dibebaskan dari tahanan sebagai tawanan Jepang, dan kembali aktif sebagai perwira KNIL dengan kenaikan pangkat menjadi Kolonel. Perang Dunia berakhir tahun 1945, Sultan Hamid II secara otomatis dibebaskan dari tahanan militer Jepang di Batavia. Mengirup udara bebas, langkah pertama yang dilakukan Sultan Hamid II adalah datang ke Pontianak untuk melihat sanak keluarganya. Sultan Hamid II terkejut setelah mendapat laporan bahwa ayah, ibu dan seluruh saudara kandungnya telah dibunuh tentara Jepang di

31

Anshari,,dkk, Biografi Politik SULTAN HAMID II Sang Perancang Lambang Negara “ Elang

Rajawali-Garuda Pancasila”, Pontianak, TOP Indonesia, 2013, hlm. 23-24.


32 Mandor, Kabupaten Landak. Tragedi Mandor telah membuat Sultan Hamid II menjadi anak yatim piatu. Akibat Peristiwa Mandor di Kalimantan barat, terjadi kekosongan kekuasaan pada 1944-1945 di Kesultanan Qadriyah Pontianak. Pasalnya, semua putra almarhum Sultan Syarif Muhammad Al-Qadrie juga ikut gugur akibat keganasan Jepang. Terkecuali Sultan Hamid II yang menjadi satu-satunya putra mahkota yang masih hidup. Sebagai seorang perwira aktif KNIL, Sultan Hamid II masih ingin melanjutkan karirnya di bidang militer atau pertahanan. Tetapi, situasi Kesultanan di Pontianak serta Kalimantan Barat semakin kacau, dan menggugah hatinya untuk kembali ke Pontianak.

2.

Ajudan Istimewa Ratu Belanda Tahun 1946 Pada tahun 1946, Sultan Hamid II diangkat sebagai Ajudan Istimewa Ratu

Kerajaan Belanda (Adjudant in Buitengewone Dienst van HM Koningin der Nederlander), yaitu Ratu Wilhelmina (Wilhelmina Helena Piline Marie van Orange Nassau). Jabatan prestius lain yang dipegang Sultan Hamid II pada tahun 1949 adalah sebagai Wakil Mahkota di Indonesia. Wakil Mahkota, artinya Sultan Hamid II diberi kepercayaan penuh mewakili kebijakan Ratu Juliana di Indonesia. Ratu Juliana menjadi Ratu Belanda, menggantikan Ibunya, Ratu Wilhelmina terhitung 4 September 1948. Jabatan ini terkait rancana masa transisi untuk proses memerdekakan Indonesia rentang waktu 5-10 tahun dalam status persemakmuran sesuai dengan Konferensi Malino, Sulawesi Selatan, 15-25 Juli 1946. Indonesia dimerdekakan dalam bentuk


33 persemakmuran dan dijadwalkan Belanda sendiri yang mendaftarkan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini termuat di dalam 7 point sikap resmi Pemerintahan Belanda yang dikeluarkan di Amsterdam pada tanggal 10 Februari 1946.32

3.

Ketua BFO Pada Tahun 1949 Sultan Hamid II tidak bisa lepas dari Majelis Permusyawaratan Negara-

negara Federal atau Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO). BFO kelanjutan dari langkah Gubernur Hindia Belanda Hubertus Johanes van Mook untuk membentuk 15 negara bagian. Sebagaimana diketahui, setelah Konferensi Malindo, Sulawesi Selatan, 15-25 Juli 1946, dengan dukungan van Mook terbentuk 15 negara-negara federal. Jumlah negara di Indonesia yang disepakati hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, 23 Agustus – 2 Novenber 1949, ada 16 negara, yakni 1 negara bernama Republik Indonesia yang hanya berdaulat di sebagian Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sumatera. Sedangkan 15 negara lainnya, mencakup sebagian besar Indonesia Timur, Riau, Kalimantan dan Sumatera. Ke-16 negara itu kemudian tergabung di dalam Republik Indonesia Serikat (RIS), meliputi: 7 negara bagian dan 9 negara otonom. Tujuh negara bagian, meliputi (1) Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta, (2) Negara Indonesia Timur, (3) Negara Pasundan termasuk Distrik Federal Jakarta, (4) Negara Jawa Timur, (5) Negara Madura, (6) Negara Sumatera Timur dan (7) 32

Ibid., hlm. 30.


34 Negara Sumatera Selatan. Di samping itu ada 9 wilayah yang berdiri sendiri (otonom), yakni (1) Jawa tengah, (2) Daerah Istimewa Kalimantan barat, (3) Dayak Besar (sekarang Kalimantan Tengah), (4) Daerah Banjar (sekarang Kalimantan Selatan), (5) Daerah Kalimantan Tenggara, (6) Kalimantan Timur, (7) Bangka, (8) Belitung, dan (9) Riau. BFO didirikan dalam Konferensi Pemerintah Federal Sementara di Bandung, Jawa Barat, 27 Mei 1948.33 Ide Anak Agung Gde Agung adalah penggagas Negara Federal Indonesia, ketika menjadi Perdana Menteri Negara Indonesia Timur (NIT). BFO dibentuk van Mook sebagai wadah 15 negara bagian yang sudah terlebih dahulu dibentuk. Terhitung Januari 1949, Sultan Hamid II ditunjuk menjadi Ketua BFO setelah pimpinan terdahulu, Mr.Tengku Bahriun dari Negara Sumatera Timur (NST) meninggal dunia. Sebagai Ketua BFO, membuat Sultan Hamid II dikenal sebagai salah satu tokoh sentral di KMB, beliau dicatat sebagai salah satu dari delegasi Indonesia untuk berunding dengan Belanda selama KMB di Den Haag. Ini bisa dipahami, karena tahun 1946, Sultan Hamid II diangkat sebagai Ajudan Istimewa Ratu Kerajaan Belanda yaitu Ratu Wilhelmina. Tahun 1949 Sultan Hamid II memegang jabatan cukup prestisius, sebagai Wakil Mahkota di Indonesia. Statusnya sebagai Wakil Mahkota di Indonesia dan kedekatan personal dengan Ratu Juliana, membuat Sultan Hamid II paling didengar pihak Kerajaan Belanda di dalam setiap perundingan dengan Indonesia. KMB antara Indonesia –

33

Moedjanto, Indonesia Abad Ke-20 Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati, Yogyakarta,

Kanisius, 1988, hlm. 67.


35 Kerajaan Belanda, memang berlangsung sangat alot dan melelahkan, 23 Agustus2 November 1949. Sultan Hamid II, harus bolak-balik Jakarta-Amsterdem, untuk menyampaikan berbagai persoalan teknis dan mendasar sebelum, selama, dan sesudah perundingan.34 Tapi berkat faktor kedekatan Sultan Hamid II pula, Ratu Juliana, pengganti Ratu Wilhelmina, bersedia menandatangani pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS). Delegasi BFO sebagai kekuatan ketiga diplomasi dalam memperjuangkan pengakuan kedaulatan RIS dari Kerajaan Belanda, selain Delegasi Republik Indonesia dan pengerahan kekuatan militer Tentara Nasional Indonesia (TNI), selama perang kemerdekaan.35 Tanpa BFO dengan menyusung bentuk negara federal yang sejalan dengan konsep awal kerajaan Belanda melalui 7 butir sikap resmi yang dikeluarkan di Amsterdam, 10 Februari 1946, mustahil bagi Kerajaan Belanda untuk mengakui dan menyerahkan kedaulatan kepada RIS terhitung 27 Desember 1949. Untuk

menghadapi

KMB,

pemerintah

Republik

Indonesia

perlu

menyamakan langkah dengan BFO. Karena itu, Sultan Hamid II dan Ide Anak Agung Gde Agung (Negara Indonesia Timur), 2-3 Maret, secara khusus mendatangi Soekarno dan Mohammad Hatta di Pulau Bangka, karena ditawan Belanda. Pertemuan di Bangka, untuk menyamakan persepsi tentang sistem dan proses ketatanegaraan Indonesia.

34

Ide Anak Agung Gde Agung, Renville, Jakarta, Pustaka Sinarharapan,1987, hlm. 324.

35

Leirissa, Kekuatan Ketiga Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, Jakarta, Pustaka

Sejarah, 2006


36 Sebelum Konferensi Inter Indonesia (KII) digelar, Ketua Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Indonesia, Merle Cochran, terlebih dahulu menggelar pertemuan di Jakarta, 14 April 1949, untuk menyamakan persepsi sebelum delegasi Indonesia berangkat ke Belanda. Sementara Konferensi Inter Indonesia, digelar dua kali. Peran Sultan Hamid II pada Konferensi Inter Indonesia I dan II menjadi sangat dominan, karena sistem ketatanegaraan berbentuk federal dapat diterima kelompok Soekarno dari kaum republiken (unitaris). Konferensi Inter Indonesia ke-1 berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 19-22 Juli 1949 yang dipimpin oleh Wakil Presiden NRI Drs. Mohammad Hatta dan Ketua BFO Sultan Hamid II dengan keputusan : 1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berdasarkan demokrasi dan federalisme. 2. RIS akan dipimpin oleh presiden yang dibantu oleh menteri-menteri. 3. RIS akan menerima kedaulatan, baik dari Negara Republik Indonesia (NRI), Negara-negara Federal di dalam BFO, maupun Kerajaan Belanda. 4. Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang nasional, Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS. 5. Pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS, negaranegara bagian tidak mempunyai angkatan perang sendiri. Sidang Konferensi Inter Indonesia ke-2 diselanggarakan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 1949 dengan keputusan: 1. Bendera RIS adalah Sang Merah Putih 2. Lagu kebangsaan Indonesia Raya


37 3. Bahasa resmi RIS adalah Bahasa Indonesia 4. Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dipilih wakil Negara Republik Indonesia (NRI) dan Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) atau Badang

Permusyawaratan

Federal.

Pengisian

anggota

Majelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) diserahkan kepada kebijakan negara-negara bagian yang jumlahnya enam belas negara. Kedua delegasi juga setuju untuk membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Konferensi meja Bundar (KMB) Setelah Indonesia berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri dalam Konferensi Inter Indonesia, kini bangsa Indonesia secara keseluruhan telah siap menghadapi Konferensi Meja Bundar (KMB). Sementara itu pada bulan Agustus 1949, Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi di satu pihak dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda di pihak lain, mengumumkan pemberhentian tembakmenembak. Perintah itu berlaku efektif mulai tanggal 11 Agustus 1949 untuk wilayah Jawa dan 15 Agustus 1949 untuk wilayah Sumatera. Pada tanggal 4 Agustus 1949 perintah Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta menyusun delagasi untuk menghadiri KMB, yang terdiri dari Drs.Mohammad Hatta (Ketua), Mr.Moh.Roem, Prof. Dr.Soepomo, Dr.J.Leimena, Mr.Ali Sastroamidjoyo, Mr.Sujono Hadinoto, Dr.Sumito Djojohadikusumo, Mr.Abdul Karim Pringgodigdo. Konferensi Meja Bundar diselenggarakan di Den Haag, 23 Agustus – 2 November 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs.Mohammad Hatta, BFO


38 dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, dan delegasi dari Belanda dipimpin oleh Mr.Van Marseveen, Perwakilan PBB dipimpin oleh Crittchlay. Pada tanggal 2 November 1949 perundingan diakhiri dengan keputusan sebagai berikut: 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Penyelesaian soal Irian Barat dapat ditangguhkan sampai tahun berikutnya. 3. RIS sebagai negara berdaulat penuh bekerjasama dengan Belanda dalam suatu perserikatan yang dikepalai oleh ratu Belanda atas dasar sukarela dengan kedudukan dan hak yang sama. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda, memberikan hak konsesi, dan izin baru bagi perusahaan-perusahaan. 5. Semua hutang bekas Hindia Belanda harus di bayar oleh RIS. Sebelumnya, di Scheveningen, 29 Oktober 1949 dapat ditandatangani Piagam Persetujuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Piagam Persetujuan Konstitusi RIS antara Negara Republik Indonesia dengan BFO. Hasil keputusan KMB diajukan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Selanjutnya KNIP melakukan sidang dari tanggal 6 – 14 Desember 1949 untuk membahas hasil-hasil tersebut. Pada 14 Desember 1949 Konstitusi RIS di tandatangani di Jakarta oleh Wali Negara-negara Bagian. Konstitusi RIS Pembahasan hasil KMB oleh pihak KNIP dilakukan melalui pemungutan suara dengan KNIP menerima hasil KMB.


39 Salah satu keputusan KMB di Den Haag, Belanda, adalah Indonesia menjadi negara federal/serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Untuk menjadi RIS tersebut, KINP dan DPR mengadakan sidang di Jakarta. Sidang tersebut berhasil menyetujui naskah konstitusi untuk RIS yang dikenal sebagai Konstitusi RIS. Penanda tangan Piagam Persetujuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) itu adalah Negara-negara Bagian atau Daerah Otonom di dalam RIS, yaitu: 1. Negara Republik Indonesia (NRI), Mohammad Hatta 2. Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB), Sultan Hamid II 3. Daerah Kalimantan Timur; Adji Pangeran Sosronegoro 4. Negara Pasundan (termasuk Distrik Federal Jakarta); Mr. R.T. Djumhana Wiriatmadja 5. Wilayah Riau; Radja Mohamad 6. Negara Sumatera Selatan (NSS); Abdul Malik 7. Negara Sumatera Timur (NST); Radja Kaliamsjah Sinaga 8. Negara Indonesia Timur (NIT); Ide Anak Agung Gde Agung 9. Negara Madura; Dr.Soepomo 10. Daerah Banjar; A.A.Rivai 11. Daerah Bangka; Saleh Achmad 12. Daerah Belitung; K.A.M.Joesoef 13. Daerah Dayak Besar; Mochram bin Hadji Moh.Ali 14. Daerah Jawa Tengah; Dr.R.Soedjito 15. Negara Djawa Timur; R.T.Djuwito


40 16. Kalimantan Tenggara; M.Jamani Dari Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tersebut di buat dua puluh rangkap surat untuk disampaikan kepada: Para Pemerintah yang turut menandatangani Piagam Konstitusi tersebut, Pemerintah Kerajaan Belanda di Den Haag, Pemerintah Federal Sementara di Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia Serikat, Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia (U.N.C.I/United Nations Comission for Indonesia).36

B. Karier Politik Sultan Hamid II Dan Sumbangsihnya Untuk Bangsa Indonesia 1.

Dewan Formatur Kabinet RIS dan Menteri Negara Portofolio Tahun 1949 Dengan surat Keputusan Presiden RIS No.1 Tahun 1949 tanggal 18

Desember 1949, maka dia ditunjuk sebagai salah seorang kabinet formatur bersama-sama dengan Drs.Mohammad Hatta, Ide Anak Agung Gde Agung dan Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan surat Keputusan Presiden RIS No.2 Tahun 1949 tanggal 20 Desember 1949, maka Sultan Hamid II diangkat menjadi Menteri Negara Portofolio bersama-sama dengan : 1. Drs.Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri. 2. Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Pertahanan. 36



41 3. Ide Anak Agung Gde Agung sebagai Menteri Dalam Negeri. 4. Mr.S.Prawiranegara sebagai Menteri Keuangan. 5. Ir.Djuanda sebagai Menteri Kemakmuran. 6. Ir.H.Laoh sebagai Menteri P.T.P.U 7. Prof.Mr.Dr.Supomo sebagai Menteri Kehakiman. 8. Dr.Abu Hanifah sebagai Menteri P.P.K. 9. Mr.Wilopo sebagai Menteri Perburuhan. 10. Dr.J.Leimena sebagai Menteri Kesehatan. 11. Mr.Moh.Kos.Purwanegara sebagai Menteri Sosial. 12. K.H.Wahid Hasjim sebagai Menteri Agama. 13. Arnold Mononutu sebagai Menteri Penerangan. 14. Mr.Moh.Roem sebagai Menteri Negara Z.P. 15. Dr.Suparmo sebagai Mentei Negara Z.P.37 Pada tanggal 16 Desember 1949 diadakan sidang pemilihan Presiden RIS di Gedung Kepatihan, Yogyakarta oleh wakil dari enam belas Negara Bagian. Sidang itu dipimpin oleh Mohammad Roem dan Ide Anak Agung Gde Agung. Pada tanggal 14 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal Ir.Soekarno. Akhirnya, Ir.Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS, kemudian dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal 17 Desember 1949. Pada hari yang sama, 17 Desember 1949 diadakan upacara pelantikan Presiden RIS di Bangsal Sitinggil,

37

Persadja (Persatuan Djaksa² Seluruh Indonesia), Peristiwa Sultan Hamid II, Jakarta, Fasco, 1953, hlm. 6-7.


42 Keraton Yogyakarta. Drs.Mohammad Hatta menjadi Perdana Menteri yang akan memimpin Kabinet RIS. Berdasarkan Konstitusi RIS maka Lembaga Legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Negara yang disebut Senat (sebagai Dewan Tinggi) dan Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (sebagai Dewan Rendah). Kekuasaan pemerintah dipegang oleh Perdana Menteri. Presiden hanya mempunyai wewenang untuk mengesahkan hasil keputusan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Pada tanggal 23 Desember 1949 delegasi RIS yang diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta dengan anggota Sultan Hamid II, Sujono Hadinoto, Dr. Suparno, Dr. Kusumaatmaja dan Prof Dr. Supomo berangkat ke Belanda. Di sini peran Sultan Hamid II hanya sebagai pelengkap, Sultan Hamid II ditetapkan sebagai Anggota Dewan Formatur Kabinet RIS. Di dalam susunan anggota Kabinet RIS, Sultan Hamid II ditetapkan Presiden Soekarno sebagai Menteri Negara Portofolio yang tidak membawahi departemen dan tidak memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Ide Anak Agung Gde Agung ditetapkan menjadi Menteri Dalam Negeri, Sultan Hamengkubuwono IX menjadi Menteri Pertahanan dan Mohammad Hatta menjadi Perdana Menteri dan Merangkap Menteri Luar Negeri. Pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 27 Desember 1949. Acara penyerahan kedaulatan didua tempat, yakni di Negeri Belanda: oleh Ratu Juliana (Ratu Belanda), Perdana Menteri Willem Dress, dan Menteri Seberang Lautan, A.M.J.M.Sassen menyerahkan kedaulatan kepada pemimpin delegasi Indonesia


43 (RIS), Drs.Mohammad Hatta. Sedangkan penyerahan kedaulatan di Jakarta, peserta terdiri dari Wakil Tinggi Mahkota A.H.J.Lovink menyerahkan kedaulatan kepada wakil pemerintah RIS, Sultan Hamengkubuwono IX. Bersama dengan itu, di Yogyakarta Presiden Soekarno menerima penyerahan kedaulatan Republik Indonesia ke dalam RIS dari Pejabat Presiden RI Mr. Assaat. Terhitung tanggal 28 Desemebr 1949 pusat pemerintahan Republik Indonesia Serikat/RIS (Ibukota) berada di Jakarta, sedangkan Ibukota NRI (Negara Republik Indonesia) sebagai salah satu negara bagian RIS, tetap berada di Yogyakarta. Memasuki awal tahun 1950 dicatat sebagai masa-masa yang penting bagi Sultan Hamid II, karena sangat menentukan karirnya di pentas percaturan politik nasional di kemudian hari.38

2.

Panitia Lambang Negara Tahun 1949 Sultan Hamid II ditetapkan menjadi Menteri Negara Zonder Portofolio

atau tanpa tugas khusus (tanpa departemen) dalam Kabinet Perdana Menteri Mohammad Hatta, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS), Soekarno, Nomor 2 Tahun 1949, tanggal 20 Desember 1949. Sebagai Menteri Negara Zonder Portofolio, Sultan Hamid II hanya diberi tugas mempersiapkan

berbagai

kebutuhan

sidang

kabinet

dan

ditugaskan

mengkoordinasikan perancangan Lambang Negara. Penetapan personil anggota kabinet dilakukan Presiden Soekarno tujuh hari sebelum dilakukan penyerahan

38



44 kedaulatan secara resmi dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Selaku Menteri Negara, Sultan Hamid II teringat ucapan Presiden Soekarno, bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lambang Negara di bawah Koordinator Menteri Negara Zonder Portofolio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantara, M.A.Pellaupessy, Mohammad Natsir, dan RM Ng.Purbatjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah.39

3.

Sang Perancang Lambang Negara Tahun 1949 Pidato bung Karno 22 Juli 1958 di hadapan sidang di Istana Negara dalam

rangka sosialisasi Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara yang diundangkan oleh Menteri Kehakiman GA. Maengkom pada Lembaran Negara No.71 Tahun 1958 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1636 Tahun 1958, dengan bangga beliau berkali-kali menunjuk lambang yang tergantung di depan para hadirin: “Saudara-saudara, lihatlah Lambang Negara kita di belakang ini. Alangkah megahnya. Alangkah hebatnya dan cantiknya. Burung Elang Rajawali, Garuda yang sayap kanan dan sayap kirinya berelar 17 buah, dengan ekor berelar 8 buah, tanggal 17 bulan 8, dan yang berkalungkan 39

Ibid., hal. 133.


45 perisai yang di atas perisai itu tergambar Pancasila, yang di bawahnya tertulis seloka buatan Empu Tantular “Bhinneka Tunggal Ika”, Bhinneka Tunggal Ika “berjenis-jenis tetapi tunggal”40 Republik Indonesia Serikat (RIS) menetapkan Elang Rajawali – Garuda Pancasila sebagai Lambang Negara terhitung 11 Februari 1950. Empat hari kemudian pada 15 Februari 1950, Presiden Soekarno memperkenalkan untuk pertama kali lambang negara tersebut kepada khalayak umum di Hotel Des Indes, (sekarang Pertokoan Duta Merlin, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat). Inilah karya terbesar Sultan Hamid II yang ditugaskan secara khusus oleh Presiden Soekarno untuk merancang lambang negara, setelah diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Portofolio, terhitung 20 Desember 1949. Dalam kaitan penetapan Lambang Negara tersebut dilaksanakan pameran di Hotel Des Indes, Jakarta. Pameran itu digagas langsung Presiden Soekarno sebagai rasa puas yang teramat dalam dari Presiden terhadap proses pembuatan Lambang Negara Elang Rajawali – Garuda Pancasila oleh Sultan Hamid II, Sultan Pontianak – Kalimantan Barat. Hotel Des Indes dipilih sebagai tempat pameran karena pada masa itu dikenal sebagai hotel paling mewah dan bergengsi di Jakarta. Beroperasi mulai tahun 1856 sampai 1950 di Weltevreden, Batavia (Jakarta). Banyak peristiwa penting yang dilaksanakan di Hotel Des Indes, antara lain sebagai tempat ditandatangani perjanjian Roem-Roijen, pada 7 Mei 1949. Karena alasan politik, cukup lama Sultan Hamid II tidak diakui sebagai perancang Lambang Negara Indonesia (Elang Rajawali – Garuda Pancasila). Pengakuan resmi Pemerintah Republik Indonesia terhadap karya Sultan Hamid II

40



46 sebagai Perancang lambang Negara Indonesia, ditandai dengan langkah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Museum Konferensi Asia Afrika, di Bandung, Provinsi Jawa Barat, menerbitkan buku kecil berwarna, ukuran 11 centimeter x 20 centimeter, setebal 48 halaman di awal tahun 2012. Di dalam buku saku itu, disebutkan dari berbagai rancangan yang dibuat, rancangan dibuat oleh Sultan Hamid II yang dipilih Presiden Soekarno sebagai Lambang Negara yang kemudian dikenal dengan Garuda Pancasila. Ada empat pihak yang paling berperan dalam memperkuat bukti sejarah bahwa Sultan Hamid II sebagai Perancang Lambang Negara Garuda pancasila, Pertama, Ketua Dewan Pembina Yayasan Sultan Hamid II (Sultan Hamid II Foundation) yang juga seorang Sekretaris Pribadi Sultan Hamid II yaitu Max Yusuf Al-Qadrie yang masih sangat rapi menyimpan Data dan Dokumendokumen pendukung peninggalan almarhum Sultan Hamid II. Kedua, Solichin Salam, seorang Wartawan Harian Pagi Buana, Jakarta, yang mendapat dokumen penting dari Sultan Hamid II. Sultan Hamid II meminta Solichin Salam agar bahan yang dikirim dapat dipublikasiskan di Harian Berita Buana. “Djangan pasang lambang negara di rumahmu sebelum diakui lambang itu oleh negara gambar rantjangan saja,” tulis surat Sultan Hamid II kepada Solichin Salam di Jakarta, 15 April 1967. Sultan Hamid II di dalam suratnya kepada Solichin Salam, menyebutkan bahwa contoh gambar burung dari Kerajaan Sintang – Kalimantan Barat sebagai salah satu referensi selama perancangan. Kemudian pemuka masyarakat Suku Dayak dari Kalimantan Barat diundang Sultan Hamid II secara khusus ke Hotel


47 Des Indes, Jakarta, yakni Burung yang dikenal dengan sebutan Panglima Burung, lalu Masuka Djanting dan J.C. Oevaang Oeray. Khusus Kepala Burung Elang Rajawali Garuda Pancasila sekarang, menurut Sultan Hamid II, diilhami masukan dari Masuka Djanting, Panglima Burung dan J.C. Oevaang Oeray. Ketiga, transkip percakapan Sultan Hamid II dengan Tijo Wie Taj alias Mas Agung tahun 1974, agar hasil karyanya bisa diterbitkan di dalam bentuk buku, jika situasinya memang memungkinkan. Tijo Wie Taj adalah seorang pengusaha yang salah satu unit usahanya bergerak di bidang penerbitan buku. Sultan Hamid II juga menyerahkan berbagai dokumen penting kepada Tijo Wie Taj tahun 1974. Dokumen yang diserahkan berupa file proses perancangan lambang negara. Keempat,

Turiman

Fachturrahman

Nur,S.H.,M.H.,

secara

ilmiah

membuktikan bahwa Sultan Hamid II adalah orang yang merancang Lambang Negara Garuda Pancasila, dengan memperlihatkan berbagai data otentik yang diperolehnya dari berbagai sumber. Di hadapan Tim Penguji Tesisnya: Prof. Dr. M. Damyati Hartono, S.H., dan Prof. Dr. H. Azhary, S.H. Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak itu berhasil mempertahankan Tesis Master berjudul: “Sejarah Hukum Lambang Negara Republik Indonesia” di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Salemba Jakarta Pusat, Rabu, 11 Agustus 1999. Tesis Turiman Fachturrahman tersebut merupakan kajian ilmiah pertama tentang penciptaan


48 Lambang Negara Elang Rajawali Garuda Pancasila oleh Sultan Hamid II, Menteri Negara Republik Indonesia Serikat (RIS).41 Merujuk keterangan Mohammad Hatta, untuk melaksanakan keputusan sidang kabinet tersebut Menteri Priyono melakukan sayembara lambang negara. Hasil sayembara lambang negara itu ada 2 (dua) gambar rancangan lambang negara yang terbaik yaitu dari Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin. Dalam proses selanjutnya diterima oleh pemerintah adalah hasil rancangan Sultan Hamid II. Adapun yang dari Muhammad Yamin ditolak, karena ada sinar-sinar matahari dan menampakan sedikit banyak disengaja atau tidak, pengaruh Jepang. Keterangan Mohammad Hatta itu selengkapnya adalah: “…Patut pula ditambahkan sebagai catatan bahwa lambang dengan tulisan yang mempunyai arti yang demikian mendalam itu, dipadukan menjadi seperti sekarang ini, dengan melalui sayembara waktu RIS dulu dan dilaksanakan oleh Menteri Priyono, Banyak gambar yang masuk saat itu, tetapi yang terbaik akhirnya ada dua buah, satu dari Muhammad Yamin dan yang satu lagi dari Sultan Hamid. Yang diterima oleh Pemerintah dan DPR adalah dari Sultan Hamid yakni seperti sekarang ini. Adapun yang dari Muhammad Yamin ditolak, karena disana ada gambar sinar-sinar matahari dan menampakkan sedikit banyak disengaja atau tidak pengaruh Jepang. Saya berpendapat bahwa apa yang ada sekarang itu, seperti uraian saya tadi sudah tepat dan bernilai abadi bagi kehidupan negara dan bangsa Indonesia”.42 Setelah terpilihnya rancangan lambang negara Sultan Hamid II oleh pemerintah tersebut, proses selanjutnya diadakan dialog intensif antara Perancang Lambang Negara (Sultan Hamid II) dengan Presiden RIS: Soekarno dan Perdana Menteri RIS: Mohammad Hatta serta anggota Panitia Lambang Negara, untuk menyempurnakan rancangan tersebut. 41

Anshari,,dkk, Biografi Politik SULTAN HAMID II Sang Perancang Lambang Negara “ Elang Rajawali-Garuda Pancasila”, Pontianak, TOP Indonesia, 2013, hlm. 127-133. 42 Yasni, Bung Hatta Menjawab, Jakarta, Gunung Agung, 1986, hlm. 112.


49 Adapun masukan penyempurnaan pertama sebagaimana dinyatakan Mohammad Hatta ialah adanya kesepakatan mereka bertiga (Sultan Hamid II, Soekarno, dan Mohammad Hatta) memenuhi usulan Presiden Soekarno: mengganti pita yang dicengkram Garuda, yang semula adalah pita berwarna putih dengan tambahan seloka “Bhinneka Tunggal Ika”. Sebab warna merah putih dianggap sudah terwakili dalam warna dasar perisai Pancasila rancangan Sultan Hamid II tersebut. 3.1.Perancangan Lambang Negara Tahap Pertama Pertanyaan historis empirik adalah darimana bahan dasar dalam perancangan gambar lambang negara yang dibuat oleh Sultan Hamid II. Sejarah mencatat, bahwa pada tanggal 26 Januari 1950 Ki Hajar Dewantara (dari Yogyakarta) mengirimkan balasan surat kepada Sultan Hamid II melalui sekretaris Dewan Menteri RIS (Z. Yahya) yang isinya menunjuk Muhammad Yamin untuk memberikan masukan mewakili beliau kepada Panitia Lambang Negara dan surat turunannya telah disampaikan kepada Menteri Negara Sultan Hamid II tanggal 1 Februari 1950 Nomor: XXX/202, Perihal Panitia Lambang Negara. Kemudian dari berbagai masukan anggota Panitia Lambang Negara oleh Ki Hajar Dewantara dan Muhammad Yamin, serta Soekarno, maka Sultan Hamid II membuat sketsa rencana lambang negara dengan mengambil figur burung Garuda dalam peradaban bangsa Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Sultan Hamid II dalam transkripnya, yaitu:


50 “Saja putuskan tjiptaan pertama berbentuk figur burung Garuda jang memegang Pantja-Sila, seperti masukan Ki Hajar Dewantara jang diambil dari mitologi garuda pada peradaban Bangsa Indonesia, tetapi ketika gambar lambang negara ini saja bawa ke dalam Rapat Panitia Lambang Negara RIS lain, karena ada keberatan dari M.Natsir ada tangan manusia jang memegang perisai berkesan terlalu mitologi dan feodal, djuga keberatan anggota lain R. M. Ng. Purbatjaraka terhadap djumlah bulu ekor tudjuh helai, terus terang jang mengusulkan tudjuh helai ini adalah Mr. M. Jamin.”43 Kemudian tanggal 8 Februari 1950 rancangan tahap pertama gambar lambang negara yang dirancang oleh Sultan Hamid II, dibawa kedalam rapat Panitia Lambang Negara. Pada rapat panitia tersebut gambar rancangan Sultan Hamid II mendapat masukan dan kritikan dari suatu Partai Islam, Masyumi yang diwakili oleh Mohammad Natsir untuk mempertimbangkan rancangan lambang negara Sultan Hamid II, Mohammad Natsir keberatan terhadap gambar figur burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai Pancasila. Masukan lain dari anggota Panitia Lambang Negara adalah berasal dari R.M. Purbatjaraka, yaitu mengkritisi jumlah ekor Garuda Pancasila berjumlah tujuh, dan atas usul M. Pellaupesy untuk dirubah menjadi delapan sebagai identisas negara Proklamasi 17-08-1945 dan hal tersebut tak boleh dilupakan. Berkaitan dengan jumlah ekor tujuh, menurut Sultan Hamid II jumlah ekor tujuh pada lambang negara rancangannya adalah usulan Muhammad Yamin, mengandung penjelasan sebagaimana dikutip dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia: “Angka 7 menyatakan kesempurnaan tata negara, seperti semenjak beribu tahun silam telah lazim dalam peradaban Indonesia, misalnya: Saptarajopa

43

Transkrip penjelasan Sultan Hamid II kepada wartawan Solichin Salam, yang disalin kembali oleh Sekretaris Pribadi Sultan Hamid II Max Yusuf Al-Qadrie, 15 April 1967.


51 (Ramayana), Saptaperabu (Majapahit), Kraengpitu (Makassar), Rajo nail tigo selo bassa mpek (Minangkabau).”44 Rancangan lambang negara berbentuk Garuda yang memegang perisai, menurut catatan Muhammad Yamin disebutkan bahwa rancangan ini telah dipersiapkan di Istana Gambir dalam rapat panitia lambang negara bersama PYM Presiden Soekarno yang diajukan PYM Sultan Hamid II pada tanggal 8 Februari 1950. Kemudian ketika gambar tersebut oleh H. Mas Agung dipertanyakan kepada Sultan Hamid II tahun 1974, dia kemudian menulis dibawah dokumen lukisan itu sebagai berikut: “Maaf dik Mas Agung tetapi foto ini sebetulnya ciptaan pertama saya yang selanjutnya diperbaiki, foto ini tidak berharga. Hamid, 17 Juli 1974”.45 Mengenai gambaran bentuk gambar lambang negara yang dirancang oleh Sultan Hamid II didalam buku Muhammad Yamin: 6000 Tahun Sang Merah Putih: “Burung Garuda itu memegang sebuah perisai yang terbagi atas lima bidang, yang keseluruhannya melukiskan ajaran Pancasila yang menjadi dasar filosofi kenegaraan sejak proklamasi: Peri Ketuhanan Yang Maha Esa, Peri Kebangsaan, Peri Kerakyatan, Peri Kemanusiaan dan Peri Keadilan. Semboyan yang banyaknya 17 angkara itu Bhinneka Tunggal Ika berasal dari pujangga Tantular yang mengarang kitab Sutasoma pada zaman emas sekeliling patih Gadjah Mada dan negara Hayam Wuruk pada pertengahan abad XIV. Adapun arti seloka Jawa lama itu: Walaupun berbeda-beda atau berlainan agama, keyakinan dan tinjauan, tetapi tetap tinggal bersatu atau dalam bahasa latin le pluribus unum.”46

44

Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jakarta, 1999, jilid 6, hlm. 66. Anshari,,dkk, Biografi Politik SULTAN HAMID II Sang Perancang Lambang Negara “ Elang Rajawali-Garuda Pancasila”, Pontianak, TOP Indonesia, 2013, hlm. 172-173. 46 Muhammad Yamin, 6000 Tahun Sang Merah Putih, Jakarta, Siguntang, hlm. 168. 45


52 3.2.Perancangan Lambang Negara Tahap Kedua Setelah keberatan, dikritisi, dan ditolak oleh anggota Panitia lambang Negara (Mohammad Natsir) dalam rapat panitia lambang negara 8 Februari 1950, Sultan Hamid II sebagai perancang gambar lambang negara kemudian memperbaiki hasil rancangan tahap pertama tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam transkrip Sultan Hamid II: “Akhirnya setelah penolakan itu saja mengambil inisiatif pribadi untuk memperbandingkan dengan lambang-lambang negara luar, khususnja negara-negara Arab, seperti Yaman, Irak, Iran, Mesir, ternjata menggunakan figur burung Elang radjawali, diduga seperti Negara Polandia jang sudah sejak ratusan tahun djuga menggunakan burung Elang Radjawali seperti jang saja jelaskan di atas dalam kemiliterannya. Karena sosoknja lebih besar dan gagah dari burung elang jang ada di Djawa dan ini simbolisasi lambang tenaga pembangunan/creative vermogen negara dengan harapan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) mendjadi negara jang besar dan setara dengan negara-negara di dunia, sudah mendjadi kewadjarawan dan demikian seharusnya. Selandjutnya gambar lambang negara saja bisa diterima oleh anggota Panitia Lambang Negara, demikian djuga lambang negara rantjangan Mr Mohammad Jamin jang kemudian kami serahkan bersama kepada Perdana Menteri Mohammad Hatta, untuk dibawa ke Pemerintah dan sidang Parlemen RIS untuk dipilih. Alhamdulillah gambar rantjangan saja jang diterima, 10 Februari 1950 dan esoknja untuk pertama kali diperkenalkan kepada chalajak ramai di Hotel Des Indes, jang kemudian pada rapat Parlemen RIS bersama Pemerintah ditetapkan Parlemen RIS sebagai Lambang Negara RIS, pada tanggal 11 Februari 1950,”47 Berdasarkan penjelasan Sultan Hamid II di atas, bahwa setelah ada keberatan terhadap figur garuda sebagai lambang Negara RIS yang terkesan terlalu mitologis dan khayalan, karena ada bahu dan tangan manusia yang memegang perisai Pancasila, maka Sultan Hamid II kemudian melakukan perbandingan dengan negara negara lain di dunia yang menggunakan figur burung

47

Transkrip Sultan Hamid II, kepada wartawan Solichin Salam, yang disalin kembali oleh Sekretaris Pribadi Sultan Hamid II Max Yusuf Al-Qadrie, 15 April 1967, hlm. 4.


53 Elang Rajawali, terutama Negara-negara Arab, dan Polandia yang sudah ratusan tahun menggunakan figur burung Elang

Rajawali

dalam

negara dan

kemiliterannya. Dengan demikian secara semiotika, dengan pendekatan historis empirik ada sebuah pergeseran figur burung yang dijadikan lambang negara RIS, yaitu figur pertama adalah figur burung Garuda dalam mitologi bangsa Indonesia, kemudian setelah Sultan Hamid II melakukan perbandingan figur yang dipilih untuk selanjutnya adalah figur burung Elang Rajawali dalam peradaban dunia sebagaimana lambang-lambang negara di dunia. Paparan di atas dijelaskan dalam transkripnya sebagai berikut: “Sedangkan mengapa diberi nama Burung Elang Radjawali Garuda Pantja-Sila, karena saja menghargai latar belakang gambar jang saja tjiptakan pertama mengambil figur burung Garuda memegang prisai Pantja-Sila, berubah mendjadi figur Burung Elang Radjawali jang dikalungkan perisai Pantja-Sila agar prosesi bangsa ini djangan melupakan peradaban bangsanja dari mana dia berasal/djangan sampai melupakan sedjarah puntjak-puntjak peradabannja, seperti pesan Paduka Jang Mulia.”48 Dengan demikian bahwa dari fakta sejarah, ada sebuah pergeseran figur burung yang dijadikan lambang negara atau dengan kata lain ada dua tahapan rancangan lambang negara sampai dengan ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia secara de facto, yaitu tahap pertama adalah figur burung garuda yang diambil dari mitologi. Kemudian pada tahap kedua secara de jure adalah figur burung Elang Rajawali yang diambil dari semiotika lambang-lambang negaranegara di dunia.

48

Transkrip Sultan Hamid II, kepada wartawan Solichin Salam, yang disalin kembali oleh Sekretaris Pribadi Sultan Hamid II Max Yusuf Al-Qadrie, 15 April 1967, hlm. 6.


54 Presiden Soekarno dalam Pidato Kenegaraan 22 Juli 1958 menyatakan dengan tegas: “Saudara-saudara, Lihatlah Lambang Negara kita dibelakang ini alangkah megahnya, alangkah hebat dan cantiknya. Burung Elang Rajawali, garuda yang sayap kanan dan sayap kirinya berelar 17 buah, ekor yang berelar 17 buah, ekor yang berelar 8 buah, tanggal 17, bulan 8 dan berkalungkan perisai yang diatas perisai itu tergambar Pancasila…..”.49 Bahkan Muhammad Yamin sendiri sebagai bekas Ketua Panitia lambang Negara 1950 dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Dasar 1945, hal 144 menyatakan: “Jadi burung sakti Elang Rajawali sebagai lambang pembangunan dan pemeliharaan diseluruh bangsa Indonesia…”Seperti diperhatikan maka latar lambang itu terbagi atas tiga bagian, yaitu lukisan Elang Rajawali, perisai Pancasila dan seloka Empu Tantular, Burung sakti Elang Rajawali dilukiskan dengan 17 sayap terbang, 8 helai sayap kemudi dan 45 helai bulu sayap sisik pada tubuh. Perlambangan ketiga angka itu ialah lukisan cendra sengkala: 17 Agustus 1945, yaitu hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.”50 Selain itu Soediman Kartohadiprojo, juga meyatakan: “Lambang Negara kita terdiri dari tiga bagian: (1) Candra Sengkala, (2) Perisai Pancasila, (3) Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Candra Sengkala ini terdapat dalam burung sakti Elang Rajawali yang bulu sayapnya 17 helai jumlahnya, bulu sayap kemudinya 8 helai, sedangkan bulu sayap sisiknya pada batang tubuhnya berjumlah 45 ini melukiskan hari diproklamasikan Republik Indonesia”.51 Tanggal 11 Februari 1950 rancangan lambang negara yang dibuat Sultan Hamid II ditetapkan oleh Pemerintah/Kabinet RIS dan diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS yang dipimpin Perdana Menteri RIS Mohammad Hatta 49

Nanang, Mencari Telur Garuda, Jakarta, Nalar, 2008, hlm .17. Muhammad Yamin, Pembahasan Undang-undang Dasar 1945, Jakarta, Prapanca, 1967, hlm. 144 51 Soedirman Kartohadiprojo, Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Jakarta, Gatra Pustaka, 2010, hlm. 299. 50


55 yang mengambil tempat di gedung Pejambon atau Gedung Parlemen RIS atau sekarang adalah Gedung Pancasila yang berada di komplek Kementerian Luar Negeri. Inilah saat pertama kali bangsa Indonesia memiliki Lambang Negara, yang merupakan karya kebangsaan yang diramu dari berbagai aspirasi, oleh seorang anak bangsa Indonesia, yaitu Sultan Hamid II. Fakta ini diperkuat oleh Bung Hatta dalam buku Bung Hatta Menjawab: “Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah ciptaan Bung Karno, setelah kita merdeka, semboyan itu kemudian diperkuat dengan lambang yang dibuat oleh Sultan Hamid Pontianak dan diresmikan pemakaiannya oleh Kabinet RIS tanggal 11 Februari 1950”. Proposisi Mohammad Hatta tersebut juga diperkuat oleh Prof. Dr. R. Soepomo, dalam bukunya “ Undang-undang Sementera Republik Indonesia” ketika menjelaskan bagian ke III Lambang dan Bahasa negara dalam Konstitusi RIS 1949 Pasal 3: “Ichtisar Parlemen, 17 Februari 1950 nomor 2 memuat berita negara, bahwa sidang Dewan Menteri R.I.S tanggal 11 Februari 1950 telah mengesahkan Lambang Negara R.I.S yang dirancanakan oleh Panitia Lambang Negara menurut bagian III pasal 3 Konstitusi R.I.S. gambarnya lambang negara tersebut adalah dimuat dalam ichtisar Parlemen tersebut”.52 Ketika disahkan lambang negara RIS tersebut, khususnya gambar bentuk kepala Elang Rajawali Garuda Pancasila masih “gundul dan tidak berjambul” atau bentuk kepalanya belum seperti sekarang ini. Keterangan ini juga diperkuat oleh

52

Soepomo, Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Jakarta, Noordhhof-kolff N.V., 1954, hlm. 25.


56 A.G. Pringgodigdo dalam bukunya Sekitar Pancasila, yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan, Pusat Sejarah ABRI, 1978: “Berdasarkan atas pasal 3 Konstitusi itu (RIS) pada tanggal 11 Februari 1950 Pemerintah RIS telah menetapkan lambang negara, yang berupa lukisan burung Garuda dan Perisai, yang terbagi dalam 5 ruang yang mengingatkan kepada PANCASILA. Pada waktu itu burung Garuda kepala “gundul”, tidak pakai “jambul”. Hal ini berubah dalam lambang Negara Republik Indonesia Kesatuan, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tanggal 17 Oktober 1951 Nomor 66 Tahun 1951”.53 Setelah Lambang Negara ditetapkan oleh Kabinet RIS, tanggal 15 Februari 1950 Presiden Soekarno memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara tersebut kepada khalayak umum di Hotel Des Indes – Jakarta. Kemudian tanggal 17 Februari 1950 disahkan oleh Parlemen RIS ichtisar Parlemen nomor 2 dan pada tanggal 20 Februari 1950, Lambang Negara yang dibuat Sultan Hamid II sudah terpasang didalam ruang sidang Parlemen RIS (sekarang Gedung Pancasila) Jakarta yang dibuka oleh Presiden Soekarno, yaitu sidang Parlemen pertama kali. 3.3.Penyempurnaan Lambang Negara RIS Akhir Februari 1950 Sultan Hamid II mendapat saran dari Presiden Soekarno untuk menyempurnakan kembali pada bagian bentuk kepala burung Elang Rajawali Garuda Pancasila yang terlihat “gundul” atau mirip elang pada lambang negara Amerika Serikat. Selanjutnya sekitar awal Maret 1950 Sultan Hamid II mengajukan lukisan lambang negara yang sudah diperbaiki khususnya pada bagian kepala Elang Rajawali - Garuda Pancasila. Gambar tersebut ternyata masih mendapat masukan dari Presiden Soekarno, yaitu pada bagian bentuk cakar kaki yang mencengkram pita yang 53

Pringgodigdo, Sekitar Pancasila, Jakarta, Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1978, hlm. 6.


57 terlihat menghadap ke belakang terlihat terbalik. Penyempurnaan yang dilakukan Sultan Hamid II hanya tinggal merubah bentuk kaki sehingga menghadap ke depan, dan bagian lain sudah sama seperti gambar lambang negara sekarang ini. Mengenai gambar lambang negara ini pun dijelaskan dalam transkrip Sultan Hamid II, 15 April 1967 sebagai berikut: “Walaupun saja harus susah pajah membuat sketsa kembali untuk pembentulan bagian tjakar kaki itu, tetapi saja mengerti ini hal bagian jang sangat penting dalam lambang negara RIS, karena mengandung tiga konsep lambang sekaligus, jakni pertama, burung Elang Radjawali-Garuda Pantja-Sila jang menurut perasaan bangsa Indonesia berdekatan dengan burung garuda dalam mitologi, kedua perisai idée Pantja-Sila ber”thawaf”/gilir baik, dan ketiga, seloka Bhinneka Tunggal Ika jang tertulis dalam pita warna putih”, untuk itu saja meminta bantuan R Ruhl untuk membuat sketsa dari lambang negara jang saja buat dengan membawa potret lukisan lambang negara jang dilukis oleh Dullah, karena lukisan Dullah jang gambar rantjangannja semula tjengkraman kakinja menghadap kebelakang telah diserahkan kepada kementerian penerangan RIS jang ketika itu berada di Yogjakarta.”54 Tanggal 20 Maret 1950 bentuk final gambar lambang negara rancangan Sultan Hamid II yang telah diperbaiki ketika diajukan kepada Presiden Soekarno selanjutnya mendapatkan disposisi atau persetujuan Presiden Soekarno. Adapun isi disposisi tersebut berbunyi: “Jang Mulia Sultan Hamid menteri negara, menurut pendapat saya lukisan Ruhl ini membuat lambang negara kita lebih kuat, maka untuk itu saya tetapkan bahwa outwerp Ruhl inilah yang harus dipakai. Lebih baik kita rugi beberapa ribu rupiah daripada mempunyai lambang negara yang kurang sempurna. Saya harap Jang Mulia mengambil tindakan seperlunya contoh kehendak saya. Merdeka!.55

54

Transkrip Sultan Hamid II, kepada wartawan Solichin Salam, yang disalin kembali oleh Sekretaris Pribadi Sultan Hamid II Max Yusuf Al-Qadrie, 15 April 1967, hlm. 5. 55 Disposisi Presiden Soekarno Kepada Sultan Hamid II, setelah sketsa Rancangan Lambang Negara Sultan Hamid II dikonsultasikan dengan Ruhl, seorang ahli Semiologi dari Perancis yang menjadi konsultan Sultan Hamid II dan Yamin ketika merancang gambar Lambang Negara, 1950.


58 Kemudian setelah Presiden Soekarno memberikan disposisi itu, dia memerintahkan pelukis Istana bernama Dullah (1950-1960) untuk melukiskan kembali gambar tersebut sesuai bentuk final sebagaimana yang telah dibuat oleh Sultan Hamid II, atau seperti dipergunakan secara resmi sekarang ini dan patut pula ditambahkan, bahwa Dullah hanya melukis kembali sesuai sketsa gambar lambang negara yang telah diperbaiki oleh Sultan Hamid II atau sebagaimana telah di disposisi oleh Presiden Soekarno tanggal 20 Maret 1950. Gambar Lambang Negara RIS hasil perbaikan terakhir dari Sultan Hamid II akhir Maret 1950, kemudian oleh Pemerintah di bawah Undang-undang Dasar Sementara 1950 berdasarkan Pasal 3 ayat (3) menjadi lampiran resmi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 (pasal 6) atau dengan kata lain lambang negara yang dilampirkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah perbaikan terakhir kali dari Sultan Hamid II.56 Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara di mana lukisan otentiknya diserahkan kepada H. Mas Agung, Yayasan Idayu Jakarta pada 18 Juli 1974. Sedangkan Lambang Negara yang ada disposisi Presiden Soekarno dan foto lambang negara yang diserahkan kepada Presiden Soekarno pada awal Februari 1950 masih tetap disimpan oleh Keraton Qadriyah Pontianak.57

56

Anshari,,dkk, Biografi Politik SULTAN HAMID II Sang Perancang Lambang Negara “ Elang

Rajawali-Garuda Pancasila”, Pontianak, TOP Indonesia, 2013, hlm. 166-193. 57



59 4.

Akhir Karier Politik Sultan Hamid II Setelah RIS berdiri, maka segera disusul dengan desakan rakyat dari

beberapa Negara Bagian untuk meleburkan diri dalam R.I atau dengan kata lain kata-kata aliran Unitarisme bergelora kembali dan memang belum pernah hilang dari sanubari putera dan puteri Indonesia. Hal ini tentu tidak dikehendaki sama sekali oleh para pengikut aliran federalism. Maklum sebagaimana telah terjadi maka dalam pengikut federalisme sudah tentu terdapat pula para fanatisi, diantaranya Sultan Hamid II yang dengan terus terang telah mengaku sebagai seorang federalis yang seyakin-yakinnya.58 Praktis setelah KMB di Den Haag, kekuasaan Belanda di Wilayah Hindia Belanda yang kemudian menjadi wilayah Indonesia (RIS) dinyatakan berakhir tanggal 2 November 1949. Peran Sultan Hamid II di kemudian hari di dalam lingkaran RIS di Jakarta, perlahan-lahan dielimir, dikucilkan, atau disingkirkan oleh Presiden Soekarno dan kelompok dari kaum republiken (unitaris). Alasannya karena Sultan Hamid II terlalu dekat dengan kerajaan Belanda yang tetap konsisten dengan bentuk Indonesia sebagai negara serikat (federal). Aspek lain dikucilkan, karena selaku ketua BFO, Sultan Hamid II dinilai tidak memiliki sikap yang jelas terhadap Agresi Militer Belanda I, 21 Juli – 5 Agustus 1947 dan Agresi Militer Belanda II, 19 Desember 1948 – 10 Juli 1949.59Akibatnya, didalam berbagai agenda kenegaraan yang bersifat strategis, Sultan Hamid II, sudah tidak begitu dilibatkan lagi.

58

Persadja (Persatuan Djaksa² Seluruh Indonesia), Peristiwa Sultan Hamid II, Jakarta, Fasco, 1953, hlm. 23-24. 59

Ide Anak Agung Gde Agung, Renville, Jakarta, Pustaka Sinarharapan, 1987, hlm. 224.


60 Nasib Republik Indonesia Serikat (RIS) berbentuk federasi/federal yang diperjuangkan Ketua Badan Permusyawaratan Negara-negara Federal atau BFO Sultan Hamid II dan Perdana Menteri Negara Indonesia Timur (NIT), Ide Anak Agung Gde Agung, hanya mampu bertahan enam minggu setelah penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda tanggal 27 Desember 1949. Pada minggu ketujuh setelah penyerahan kedaulatan RIS oleh Kerajaan Belanda tersebut, hampir di seluruh wilayah Indonesia timbul gerakan menuntut perubahan bentuk negara federal/federasi/serikat menjadi negara kesatuan. Operasi Intelijen TNI di bawah koordinasi Leknol (Inf) Zulkifli Lubis telah berhasil membungkam para tokoh-tokoh pendukung federasi di sejumlah daerah otonom dan atau negara bagian.60 Penetapan Sultan Hamid II sebagai Menteri Negara yang tidak memiliki bidang khusus, dianggap sebagai tindakan Presiden Soekarno yang tidak memperhatikan fatsun politik sebagaimana yang disepakati di KMB. Keputusan politik Presiden Soekarno tersebut dianggap tidak beretika, karena berdasarkan Surat Keputusan Presiden RIS, Soekarno, Nomor 1 Tahun 1949, tanggal 18 Desember 1949, Sultan Hamid II, bersama Mohammad Hatta, Ide Anak Agung Gde Agung dan Sultan Hamengkubuwono IX adalah sebagai Dewan Formatur Kabinet. Sepatutnya sebelum menunjuk para menteri, Presiden Soekarno terlebih dahulu meminta masukan dan saran dari empat orang Dewan Formatur Kabinet, namun hal ini tidak dilakukan Presiden. Dalam penetapan anggota Kabinet RIS, 60



61 Sultan Hamid II merasa telah ditelikung oleh Presiden Soekarno, sehingga menimbulkan kekecewaan yang mendalam dari Sultan Pontianak itu. Sultan Hamid II menduga koleganya, Sultan Hamengkubuwono IX mempunyai andil besar dalam proses penyingkirannya dari pentas politik nasional. Puncaknya, Rabu 5 April 1950, Sultan Hamid II ditangkap di Hotel Des Indes – Jakarta, oleh Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX atas perintah Jaksa Agung RIS Tirtawinata. Ia dituding berada di balik penyerbuan pasukan Kapten (KNIL) Raymond Pierre Westerling dan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang menyerbu Divisi Siliwangi (TNI) di Bandung pada 23 Januari 1950 dan Rapat Kabinet Dewan Menteri RIS di Pejambon, Jakarta pada 24 Januari 1950. Sultan Hamid II kemudian dituding „bersekongkol‟ dengan Westerling, dan dihubung-hubungkan dengan kekecewaannya karena tidak diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Padahal memang dari segi pengalaman, kualifikasi pendidikan dan kompetensi, Sultan Hamid II dinilai jauh lebih layak menjadi Menteri Pertahanan ketimbang Sultan Hamengkubuwono IX yang tidak lulus sarjana di Rijsk Universitiet, Leiden, jurusan Indologi. Sultan Hamid II adalah putra Indonesia lulusan akademi militer elit Belanda, KMA (Koninklijk Militaire Academie) Breda yang menyandang pangkat hingga Mayor Jenderal di lingkungan KNIL. Kekecewaan lain dirasakan Sultan Hamid II terkait tindakan Sultan Hamengkubuwono IX dalam pendaratan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Pontianak, Kalimantan Barat pimpinan Letkol (Inf) Sukadana Bratamenggala dengan komandan Kapten (Inf) Johanes Pejoh pada 12 Januari 1950.


62 Pendaratan tersebut sama sekali tidak dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Sultan Hamid II sebagai Kepala Daerah Istemewa Kalimantan Barat (DIKB), akibatnya ratusan tentara DIKB dari suku Dayak yang sudah direkrut sebelumnya, ternyata ditolak bergabung dengan TNI. Padahal masalah penggabungan tentara yang direkrut ke dalam TNI sudah dibicarakan dengan Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono. “kalau yang sudah disepakati tidak dilaksanakan apa artinya?” kata Sultan Hamid II, yang kemudian tersingkir dari percaturan politik nasional, karena divonis 10 tahun (dipotong masa tahanan 3 tahun) oleh majelis hakim Mahkamah Agung di Jakarta pada 8 April 1953 yang diketuai Mr. Wirjono Prodjodikiro, dengan tuduhan makar terhadap Negara. Sultan Hamid II dituding terlalu pro Kerajaan Belanda ketika Menjadi Ketua BFO. Di halaman 324 buku Ide Anak Agung Gde Agung, berjudul:”Renville” – 1987, disebutkan bahwa Sultan Hamid II telah berupaya meminta Jabatan lebih tinggi, dengan meminta dukungan Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.J Lovink, tetapi tidak berhasil.61 Penangkapan mengundang berbagai spekulasi, dan salah satunya dikaitkan dengan indikasi kekecewaan Sultan Hamid II yang tidak ditetapkan Presiden Soekarno menjadi Menteri Pertahanan. Dalam Kabinet RIS tahun 1950, Presiden Soekarno lebih memilih Sultan Hamengkubuwono IX. Presiden Soekarno mencoret usulan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terkait rencana penetapan Sultan Hamid II menjadi Menteri Pertahanan RIS. Pertimbangan Presiden

61

Ibid., hlm. 73-74.


63 Soekarno, karena pernah menjadi ajudan khusus Ratu Wilhelmina (Ratu Belanda), maka Sultan Hamid II secara otomatis sangat dekat dengan kalangan Pemerintah Belanda. Penempatan Sultan Hamid II menjadi Menteri Pertahanan dikhawatirkan hanya akan menjadi duri di dalam daging bagi pemerintahan Presiden Soekarno. Nuansa politik lebih kental terjadi dalam kasus hukum yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II. Setelah tiga tahun mendekam di tahanan tanpa kepastian (19501953), Sultan Hamid II baru menjalani proses persidangan mulai dari penuntutan, pembelaan, dan putusan (vonis) Mahkamah Agung.62 Didalam kalangan ketentaraan Kerajaan Belanda terdapatlah seorang perwira muda yang bernama Raymon Turco Westerling. Didalam tubuhnya terdapat darah bangsa Turki dan Belanda, dia adalah seorang militaire avonturier, yang telah menjual jiwa raganya kepada Negara yang mau memakainya. Sebagai prajurit dia memang mempunyai pengalaman internasional dan mempunyai keberanian yang tidak mudah dipatahkan. Dalam menjalankan tugasnya Westerling telah memperlihatkan tindakan-tindakannya yang excessief sekali. Di Sulawesi Selatan tidak kurang dari 40.000 jiwa menjadi korban keganasannya. Kebencian Westerling terhadap Bung Karno tidak hanya terbatas dalam batin, akan tetapi telah meluap keluar. Dia telah berusaha mensabotir kedatangan Bung Karno dari Yogyakarta ke Jakarta dan berusaha menculiknya, namun gagal

62

Ibid., hlm. 257-258.


64 karena diluar tanggung jawab dan kehendaknya, sehingga niat jahat tetap berjalan dalam dadanya.63 Mudah dipahami, bahwa Westerling didalam hatinya memuji Sultan Hamid II, seorang putera Indonesia yang menjadi pejuang federalism yang terkemuka dan yang tentu dapat bekerja sama dengan dia dalam usahanya membasmi Republik Indonesia umumnya, Tentara Nasional Indonesia khususnya. Sudah selayaknya Westerling mengadorir Sultan Hamid II yang telah menjadi Jenderal Mayor, pangkat tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang putera Indonesia dalam kalangan ketentaraan Hindia Belanda. Kedua perwira ini mempunyai sifat-sifat yang bersamaan, yang tentu akan menguntungkan bagi mereka pada suatu ketika, dimana mereka saling sangat membutuhkan.64 Adanya satu kepentingan Yaitu mempertahankan RIS dan Negara-negara Bagian dari propaganda dan gerakan nyata kaum Republiken (Unitaris). Pada 22 Desember 1949, Sultan Hamid II bertemu kembali dengan Westerling di Hotel Des Indes. Setelah sekali bertemu sebelumnya dengan Westerling pada Januari 1948. Westerling menyatakan kepada Sultan Hamid II bahwa dia tidak setuju Soekarno menjadi Presiden RIS pasca penyerahan kedaulatan di KMB. Pada tanggal 21/22 Desember 1949, Westerling (seorang Kapten KNIL) menawarkan kepada Sultan Hamid II untuk memegang Oppercommando (pengalihan kewenangan atas komando militer) dari pasukan yang dibuat oleh Westerling bernama APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) / de RAPI (Ratu Adil Persatuan Indonesia) dengan tujuan untuk melakukan 63

Persadja (Persatuan Djaksa² Seluruh Indonesia), Peristiwa Sultan Hamid II, Jakarta, Fasco, 1953, hlm. 12-14. 64 Ibid., hlm. 24-25.


65 perlawanan/pemberontakan/penyerangan terhadap Negara Indonesia, yang tidak diketahui kebenaran atas keberadaannya, dan penawaran tersebut ditolak oleh Sultan Hamid II. Pada pertengahan bulan Januari 1950 sepulangnya Sultan Hamid II dari Pontianak, Kalimantan Barat, ia kecewa dengan cara-cara Pemerintah Indonesia berpolitik yang tidak “Fair Play”. Seperti contoh adalah tidak diikutsertakannya anak buah Sultan Hamid II di KNIL untuk masuk pada pasukan TNI yang dikirim ke Kalimantan Barat, begitu pula opsir-opsir KNIL yang hanya dipekerjakan di belakang meja tanpa masuk komando dilapangan, artinya terdapat dominasi TNI di dalam APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) yang telah disepakati, namun tata cara pengiriman TNI ke Kalimantan Barat yang tidak wajar karena tanpa izin dari Sultan Hamid II sebagai Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat.65 Pada tanggal 23 Januari 1950, terjadi serbuan terhadap TNI yang berada di Bandung oleh APRA yang dipimpin Westerling. 24 Januari 1950, Sultan Hamid memarahi Westerling karena telah menyerbu TNI di Bandung tanpa izin dan perintahnya, dan pada hari itu juga Sultan Hamid II dengan segala kekecewaannya tersebut, memerintahkan Westerling dan Najoan untuk menyerbu Dewan Menteri RIS dan membunuh tiga orang Dewan Menteri RIS tersebut, yang Niat dan Perintah tersebut dibatalkan olehnya seketika pada hari itu juga. Setelah ditangkap 5 April 1950, kasus Sultan Hamid II tidak langsung segera dibawa ke pengadilan (tidak langsung diadili). Dengan salah satu alasan 65



66 Pemerintahan Soekarno pada saat itu bahwa kesulitannya terletak pada Undangundang yang akan digunakan untuk mengadilinya. Sedangkan Undang-undang yang ada menurut Konstitusi RIS terbatas bagi seorang Menteri atau bekas Menteri yang melakukan ambtsmidrijf (penyelewengan jabatan). Tuduhan kepada Sultan Hamid II tidak masuk dalam unsur tersebut, karena itu Pemerintah RIS harus menyiapkan suatu Undang-undang Federal sebagai landasan hukum atas kasus tersebut. Sebelum niat untuk mempersiapkan Undang-undang tersebut tercapai, akibat peristiwa Bandung (peristiwa Westerling) kabinet RIS bubar pada bulan Agustus 1950 dan kemudian terbentuk suatu Negara Kesatuan RI dibawah Perdana Menteri Mohammad Natsir. Sedangkan Westerling yang memimpin langsung “aksi brutal” di Bandung tersebut dikabarkan berhasil meloloskan diri dan keluar dari Indonesia.66 Rabu, tanggal 25 Februari 1953 (kurang lebih tiga tahun kemudian), kasus Sultan Hamid II mulai diperiksa oleh Mahkamah Agung Indonesia. Jaksa Agung Republik Indonesia R. Soeprapto (yang menggantikan Jaksa Agung RIS Tirtawinata) mendakwa Sultan Hamid II dengan empat tuduhan yaitu: Primair; ikut menyerbu kota Bandung bersama Westerling dan APRA/de RAPI, Subsidair; membujuk dan membantu Westerling dan Frans Najoan untuk menyerbu sidang Dewan Menteri RIS, Subsidair Lagi; memberikan denah tempat persidangan Dewan Menteri sehingga Westerling dan Frans Najoan akan mudah melakukan penyerangan, dan Lebih Subsidair Lagi; membujuk Westerling dan Frans Najoan untuk membunuh tiga pejabat tinggi. Dewan hukum atas dakwaan yang diajukan 66

Iip D. Yahya, Mengadili Menteri Memeriksa Perwira; Jaksa Agung Soeprapta dan Penegakan Hukum di Indonesia Periode 1950-1959, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 152153.


67 tersebut diatur dalam Pasal; 108 ayat (1) No.2, 108 ayat (2), 110 (2) No. 1, 110 ayat (2) No. 2, 163 bis. Ayat (1) jo. Pasal 338, 340, 333 jo. Pasal 53 dan 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) jo. Staatsblad 1945 No.135. Sistem pengadilan yang digunakan untuk Sultan Hamid II adalah untuk tingkat pertama dan terakhir, artinya bahwa persidangan kasus Sultan Hamid II tersebut merupakan Forum Prevlegiatum di Indonesia yang pelaksanaannya pernah diberlakukan pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-undang Dasar Sementara 1950. Selanjutnya tanggal 25 Maret 1993 jaksa Agung Soeprapto menuntut hukuman 18 tahun penjara bagi Sultan Hamid II, dan pada 8 April 1953 karena tidak adanya bukti yang kuat, dakwaan primair daripada dakwaan tersebut diatas tidak dapat dibuktikan (tidak terbukti), dan Mahkamah Agung Indonesia dengan Ketua yaitu MR. Wirjono Prodjodikoro menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun dipotong masa tahanan (3 tahun) dengan dasar pertimbangan yaitu adanya Niat Sultan Hamid II menyuruh Westerling dan Frans Najoan untuk menyerbu Dewan Menteri RIS dan menembak mati (membunuh) 3 pejabat pemerintah (Menteri Pertahanan: Sultan Hamengkubuwono IX, Sekretais Jenderal Kementerian Pertahanan: Mr. Alibudjardjo, dan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia: Kolonel Simatupang) pada saat itu, yang niat tersebut dibatalkan olehnya. Kasus Sultan Hamid II ini merupakan kasus pertama kali yang diperiksa oleh Mahkamah Agung dalam tingkat pertama maupun tingkat terakhir di dalam sejarahnya, yaitu kasus pertama dan terakhir.67

67



68 Beberapa tokoh nasional, di antaranya Mohammad Hatta, menyarankan Sultan Hamid II untuk mengajukan pengampunan (grasi) atas hukumannya 10 tahun penjara. “ Sebenarnya, saya tidak ingin mengajukan grasi kepada Presiden Soekarno, tetapi beberapa tokoh mendesak saya agar tidak ada dendam pribadi,” tutur Sultan Hamid II kepada beberapa kerabatnya setelah dia selesai menjalani peradilannya. Namun, ketidaksukaan Presiden Soekarno dan Sultan Hamengkubuwono kepada Sultan Hamid II terlihat jelas, setelah dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Hakim Mahkamah Agung pada 8 April 1953. Permohonan grasi yang diajukan Sultan Hamid II dengan cepat ditolak Presiden Soekarno, Sultan Hamid II baru keluar dari penjara pada tahun 1958. Tapi praktik kriminalisasi politik terhadap Sultan Hamid II dan pihak lain yang berhaluan federal, tidak cukup hanya sampai disitu.68 Ketika bebas pada 1958, Sultan Hamid II tak lagi berpolitik. Namun, empat tahun menghirup udara bebas, dia kembali ditangkap dan dijebloskan ke Rumah Tahanan Militer (RTM) Madiun, Jawa Timur, pada Maret 1962. Tuduhannya adalah melakukan kegiatan makar dan membentuk organisasi illegal bernama Vrijwillige Ondergroundsche Corps (VOC). Dikabarkan, persiapannya dilakukan bersama sejumlah tokoh saat mereka berada di Gianyar, Bali, untuk menghadiri upacara ngaben (pembakaran jenazah) ayah dari Ide Anak Agung Gde Agung. Dalam upacara tersebut hadir sejumlah tokoh oposisi pemerintah dari negara yang sudah dipegang oleh kaum unitaris,

68

Ibid., hlm. 139.


69 terutama dari dua partai yang sudah dibubarkan, Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI), seperti Mohammad Roem (Masyumi), Sultan Sjahrir (PSI), dan Subadio Sastrosatomo (PSI), Mohammad Hatta hadir, begitu juga Sultan Hamid II yang notabe kawan lama Ide Anak Agung Gde Agung. Selama empat tahun Sultan Hamid II ditahan tanpa proses pengadilan. Dia baru dibebaskan pada 1966

setelah era Soekarno berakhir. Tuduhan makar

terhadap Sultan Hamid II, menurut Ide Anak Agung Gde Agung, kemungkinan besar disebabkan pergunjingan orang-orang di sekitar Soekarno, dan bukan berangkat dari fakta. Bahkan Anak Agung menegaskan bahwa semua tuduhan itu omong kosong. Sebab, sejak keluar dari tahanan 1958, Sultan Hamid II tak terlibat dalam kegiatan politik sama sekali. Selepas dari penjara tanpa proses peradilan tersebut, Sultan Hamid II beraktivitas di dunia bisnis sampai akhir hayatnya. Sejak 1967 hingga 1978, dia menjadi Presiden Komisaris di PT. Indonesia Air Transport. Pada 30 Maret 1978, pukul 18.15 WIB, Sultan Hamid II pun wafat di Jakarta. Sultan Pontianak ke-7 itu meninggal dunia ketika sedang melakukan shalat magrib. Sultan Hamid II dimakamkan di Pemakaman Keluarga Kesultanan Pontianak, di Batu Layang, dengan Upacara Kebesaran Kesultanan Qadriyah Pontianak.69

C. Analisis Sikap Nasionalisme Sultan Hamid II Nasionalisme adalah suatu paham, yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Perasaan sangat

69

Ibid., hlm. 20-21.


70 mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada di sepanjang

sejarah

dengan

kekuatan

yang

berbeda-beda.70

Nasionalisme

menyatakan bahwa negara kebangsaan adalah cita-cita dan satu-satunya bentuk sah dari organisasi politik bahwa bangsa adalah sumber dari semua tenaga kebudayaan kreatif dan kesejahteraan ekonomi.71 Ciri-ciri Nasionalisme : 1)

Sudah ada persatuan dan kesatuan bangsa.

2)

Sifat perjuangannya sudah bersifat nasional.

3)

Tujuannya untuk mencapai kemerdekaan yang nantinya ingin mendirikan suatu negara merdeka yang kekuasaannya ditangani rakyat.

4)

Sudah ada organisasi modern dan bersifat nasional.

5)

Mengandalkan kekuatan otak (pikiran), dimana pendidikan sangat berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.72 Mengukur rasa nasionalisme Sultan Hamid II

tentunya menggunakan

tolak ukur dengan ciri-ciri nasionalisme di atas; 1) Sudah adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya ada keserasian, keselarasan dan keseimbangan, tidak menimbulkan perbedaan tetapi mencari kesamaan untuk bangsa dan negara Indonesia. Sultan Hamid II seorang federalis berkeyakinan bahwa bentuk negara federasi / bagian dapat

70

Kohn, Nasionalisme Arti dan Sejarahnya, Terjemahan : Sumantri Mertodipuro, Jakarta, PT Pembangunan dan Penerbit Erlangga, 1984, hlm. 11. 71 Ibid., hlm. 12. 72 Sudiyo, Pergerakan Nasional mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm.4.


71 menjawab tantangan yang muncul dalam pemerintahan setelah Belanda memberikan kedaulatan bangsa ini pada 27 Desember 1949. Padahal dengan bentuk negara bagian tentunya sangat menguntungkan bagi pihak Belanda agar mudah mencerai-beraikan persatuan dan kesatuan Indonesia. Di samping banyak usaha untuk menegakkan kekuasaan RI, di Kalimantan terdapat usaha yang merintangi pembinaan kekuasaan RI. Jika saja Sultan Hamid II mengesampingkan kepentingannya dalam bentuk negara serikat/ bagian kemudian berjuang bersama-sama dengan kaum Unitaris untuk menegakkan keutuhan persatuan dan kesatuan RI dalam bentuk negara kesatuan maka bisa jadi tingkat nasionalisme Sultan Hamid II yang menjunjung tinggi ciri pertama ini dinilai memiliki rasa nasionalisme yang tinggi untuk bangsa Indonesia. 2)

Sifat perjuangannya sudah bersifat nasional. Usaha yang dilakukan dengan pengorbanan, peperangan dan diplomasi untuk memperoleh atau mencapai kemerdekaan,

mempertahankan

kemerdekaan

dan

memperjuangkan

kedaulatan bangsa Indonesia. Melihat perjuangan Sultan Hamid II tentunya disatu sisi memang pro daripada Belanda dikarenakan awal perjalanan militer dan politik serta ruang lingkup semasa kecilnya sangat erat kaitannya dengan kerajaan Belanda. Hal ini ditunjukan Sultan Hamid II ketika berjuang bersama Perwira KNIL / Tentara Belanda yang ada di Indonesia. walaupun ketika dia menjadi Ketua / Delegasi BFO yang memperjuangkan pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia atas Belanda, karena kedekatan dan kecakapan diplomasi Sultan Hamid II akhirnya kerajaan Belanda


72 memberikan kedaulatan bangsa Indonesia dalam bentuk negara Serikat. Sultan Hamid yang berupaya menyamakan langkahnya bersama dengan tokoh-tokoh Unitaris untuk menghadapi Konferensi Meja Bundar yang setuju dengan bentuk negara Serikat, yang terpenting pada saat itu adalah bagaimana Indonesia bisa memperoleh kedaulatannya atas Belanda. Setelah Indonesia mendapatkan kedaulatannya otomatis kekuatan kerajaan Belanda di Indoensia perlahan-lahan hilang. Negara Serikat yang dimaksudkan di sini adalah bentuk negara yang diinginkan Belanda agar mudah memecahbelah kesatuan Indonesia bukan atas dasar keinginan seluruh masyarakat Indonesia. Sultan Hamid II telah berjasa memperjuangkan kedaulatan Indonesia hanya saja posisi Sultan Hamid II yang pada saat itu pro daripada Belanda, tidak mengindahkan sepenuhnya dirinya seorang yang memiliki nasionalisme yang tinggi untuk bangsa Indonesia. 3)

Tujuannya untuk mencapai kemerdekaan yang nantinya ingin mendirikan suatu negara merdeka yang kekuasaannya ditangani rakyat. Setelah melewati masa memperjuangkan kemerdekaan hingga kedaulatan Indonesia. Bentuk negara yang diperjuangkan oleh Sultan Hamid II hanya bertahan enam minggu setelah penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda tanggal 27 Desember 1949. Pada minggu ketujuh, hampir di seluruh wilayah Indonesia timbul gerakan menuntut perubahan negara serikat menjadi negara kesatuan. Artinya bahwa yang diperjuangkan Sultan Hamid II bersama dengan keinginan Belanda yaitu bentuk negara serikat, tidak mampu melepaskan belenggu penjajahan dalam sanubari masyarakat


73 Indonesia. masyarakat Indonesia mencita-citakan adanya negara kesatuan agar semakin memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Disini bukan berarti perjuangan Sultan Hamid II menjadi sia-sia, hanya saja cita-cita bangsa Indonesia adalah bentuk negara kesatuan, jika bentuk negara bagian masih dipertahankan selama itu juga bangsa Indonesia masih merasa belum menemukan jati dirinya atas perjuangan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dari penjajahan. 4)

Sudah ada organisasi modern dan bersifat nasional. Peran Sultan Hamid II dalam hal ini sangat tidak terlihat bersama Indonesia. Sultan Hamid lebih memihak kepada Belanda pada saat itu, dengan menjadi Perwira KNIL yang terlibat melawan Jepang 1942, Ajudan Istimewa Ratu Belanda 1946 dan Ketua BFO 1949. Kurangnya peranan Sultan Hamid II dalam organisasi nasional untuk memperjuangkan kehidupan bangsa Indonesia yang bebas dari penjajahan menjadi tolak ukur belum adanya sikap nasionalisme bagi Indonesia. sebagai salah satu contoh semangat nasionalisme yang digunakan sebagai ideologi/paham bagi organisasi pergerakan nasional yang ada. Ideologi Nasional di Indonesia diperkenalkan oleh Pertai Nasional Indonesia (PNI) yang diketuai oleh Ir. Soekarno didirikan pada 4 Juli 1927. PNI bertujuan untuk memperjuangkan kehidupan bangsa Indonesia yang bebas dari penjajahan. Sedangkan cita-citanya adalah mencapai Indonesia merdeka dan berdaulat, serta mengusir penjajahan pemerintahan Belanda di Indonesia.


74 5) Mengandalkan kekuatan otak (pikiran), dimana pendidikan sangat berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Federalisme merupakan wacana pemikiran politik yang diusung Sultan Hamid II dalam kemerdekaan Indonesia. Prinsip itulah yang kemudian membuatnya berbenturan dengan kaum Unitaris, para penganut paham negara Kesatuan yang menginginkan adanya dominasi atau sentralisasi kekuasaan. Kehidupan Sultan Hamid II memiliki dinamika yang berliku dan kontroversial pada kiprahnya di dunia politik dan kenegaraannya. Sikap yang kontroversial dengan pemahaman politik yang diusungnya sangat bertentangan dengan kaum Unitaris. Terdapat

kontradiksi

pemikiran,

yang

kemudian

menuai

konflik

kepentingan, dan menjebaknya pada suatu konspirasi dan propaganda politik. Perjuangan Sultan Hamid II dalam pemikiran negara serikat / bagian adalah negara bonekanya Belanda, dengan cara memisahkan kesatuan RI agar mudah dicerai-beraikan. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi tolak ukur sikap nasionalisme seorang Sultan Hamid II bagi Indonesia. Sultan Hamid II memiliki rasa nasionalisme, tetapi skala nasionalisme atas kontribusi selama kariernya masih sangat kecil. Hal ini juga dikarenakan perjalanan kariernya lebih terlihat bersama Belanda dibandingkan dengan bangsanya sendiri yaitu bangsa Indonesia. Apabila kita mencoba mengaitkan Sultan Hamid II dengan Pahlawan Nasional tentunya kita perlu melihat dengan seksama. Nilai Kepahlawanan adalah suatu sikap dan perilaku perjuangan yang mempunyai mutu dan jasa pengabdian serta pengorbanan teradap bangsa dan negara.


75 Kriteria Pahlawan Nasioanal : 1) Warga Negara Indonesia yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya :  Telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik/ perjuangan dalam bidang lain mencapai/ merebut/ mempertahankan/ mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.  Telah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara.  Telah menghasilkan karya besar yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. 2) Pengabdian dan Perjuangan yang dilakukannya berlangsung hampir sepanjang hidupnya (tidak sesaat) dan melebihi tugas yang diembannya. 3) Perjuangan yang dilakukan mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional. 4) Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan/nasionalisme yang tinggi. 5) Memiliki akhlak dan moral yang tinggi. 6) Tidak menyerah pada lawan/musuh dalam perjuangannya. 7) Dalam riwayat hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak nilai perjuangannya.73

73

Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2011. http://database.kemsos.go.id/modules.php?name=Pahlawan&opsi=mulai. November 2015.

Diakses

pada

14


76 Dengan 7 kriteria diatas tentang pahlawan nasional tentunya kita dapat menganalisis sosok Sultan Hamid II yang selama ini statusnya sangat kontroversi untuk gelar Pahlawan Nasional. Kriteria pertama untuk Sultan Hamid II, semasa perjalanan kariernya lebih terlihat perjuangannya bersama Belanda dikarenakan dia adalah Perwira KNIL / Tentara Belanda yang ada di Indonesia. bersama KNIL melawan Tentara Jepang di Kalimantan Timur pada 1941, pada saat itu Indonesia masih dalam Penjajahan baik dari Belanda maupun Jepang yang berkedudukan di Indonesia. tentunya hal ini sangat sulit karena KNIL adalah produknya Belanda. Andai saja pada saat itu memang dengan kemampuan militernya Sultan Hamid II berjuang atas nama Indonesia patut saja kontribusinya dapat diperhitungkan untuk kriteria pertama ini. Untuk kriteria kedua, awal karier militer dan politiknya bersama dengan kerajaan Belanda. Sultan Hamid II menjadi Ajudan Istimewa Ratu Belanda 1946, Ketua BFO 1949. Artinya setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945 Sultan Hamid II Pro daripada Belanda dibandingkan dengan Indonesia. Kriteria ketiga, Sultan Hamid II ikut aktif dalam perundinganperundingan penting dalam perjalan sejarah Kemerdekaan Indonesia. Seperti perundingan Malino, Denpasar, Perhimpunan Musyawarah Federal (BFO), BFC, IJC, Konferensi Inter Indonesia (KII) I dan II, Konferensi Meja Bundar (KMB) di Batavia maupun Belanda. Kriteria keempat, Sultan Hamid II adalah seorang federalis nasionalis. Bersama BFO memperjuangkan pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia atas Belanda, walaupun memang BFO adalah produknya Belanda setidaknya Sultan Hamid II berupaya menunjukan sikap nasionalisme


77 untuk bangsa Indonesia. hanya saja kadar nasionalisme Sultan Hamid II tidak dominan karena dia adalah seorang federalis yang menginginkan bentuk negara serikat dibandingkan dengan cita-cita kaum unitaris yang ingin mempersatukan seluruh wilayah republik Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kriteria kelima, beban moral yang harus ditanggung Sultan Hamid II sampai saat ini adalah atas tuduhan keterlibatannya dengan penyerangan yang dilakukan Westerling di Bandung. Kriteria keenam, Sultan Hamid II bersama KNIL melawan tentara Jepang. Artinya dapat dilihat dalam dinas kemiliteran Sultan Hamid II bersama KNIL. Kriteria terakhir, atas tuduhan bersekongkolnya Sultan Hamid II dengan Westerling semakin memudarkan nama baiknya di Indonesia. tuduhan pemberontakan/makar dihubung-hubungkan dengan indikasi kekecewaan Sultan Hamid II yang tidak diangkat menjadi Menteri Pertahanan semakin membuat nama baiknya tenggelam. sehingga merusak nilai perjuangan Sultan Hamid II di Indonesia. Walaupun Sultan Hamid II masih kurang memenuhi kriteria Pahlawan Nasional, sebagai penerus bangsa ini kita perlu ingat dan bangga akan sumbangsih terbaik Sultan Hamid II sebagai sang perancang Lambang Negara Indonesia (Elang-Rajawali-Garuda Pancasila) sewaktu menjabat menjadi Menteri Zonder Portofolio pada 1949 yang masih digunakan sampai saat ini yaitu Garuda Pancasila. Perlu untuk ditambahkan bagi kita penerus Bangsa Ini: “Saya Hamid, Bung. Maafkan kesalahan saya dan kesalahan Bung, saya maafkan,” kata Sultan Hamid II seraya berbisik di telinga Soekarno ketika menjenguk Sang Proklamator


78 itu beberapa hari sebelum dipanggil menghadap Allah SWT. Kondisi Mantan Presiden Soekarno waktu itu sudah sangat lemah dan tak bisa bicara, hanya bisa meneteskan air mata. Sikap kenegarawan Sultan Hamid II yang tidak menaruh dendam terhadap Soekarno, sangat layak dijadikan contoh bagi penerus bangsa hari ini. Permasalahan di sekitar sejarah Sultan Hamid II sangat menarik untuk dijadikan cermin dan pembelajaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


BAB IV KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan dari bab II dan bab III, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Sultan Hamid II dengan nama lengkap Sultan Syarif Hamid Al-Qadrie, Max adalah nama panggilannya. Lahir pada 12 Juli 1913 di Pontianak – Kalimantan Barat. Ayahnya adalah Sultan Syarif Muhammad Al-Qadrie, ibunya Syecha Jamilah Syarwani. Sultan Hamid II menikah dengan Maria van Delden yang diberi gelar Ratu Mas Mahkota Didie Al-Qadrie di Malang pada 31 Mei 1938 dan dikaruniai dua anak, anak pertamanya Syarifah Zahra Al-Qadrie (Edith Denise Corry Al-Qadrie) dan anak keduanya Syarif Yusuf Al-Qadrie (Max Nico Al-Qadrie). Pendidikan yang ditempuh Sultan Hamid II, ELS di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta. Melanjutkan di HBS di Bandung dan HBS V di Malang 1932. Setamat di HBS beliau melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi di THS, namun di THS hanya berselang satu tahun karena beliau lebih tertarik untuk masuk Akademi Militer di Negari Belanda pada 1933. Jabatan yang pernah diduduki Sultan Hamid II sepanjang hayatnya adalah; Letnan Dua KNIL tahun 1938, Sultan Pontianak ke VII periode 1945-1978 Kesultanan Qadriyah Pontianak dilantik pada 29 Oktober 1945, Mayor Jenderal KNIL tahun 1946, Ajudan Istimewa Ratu Kerajaan Belanda dan Wakil Mahkota Hindia Belanda tahun 1946, Kepala Daerah Istimewa Kalimantan barat (DIKB) tahun 1947-1950, Ketua BFO tahun 1949, Ketua Delegasi BFO di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 79


80 November 1949, Anggota Dewan Formatur Kabinet RIS 1949, Menteri Negara Zonder Portofolio Kabiner Hatta/Kabinet RIS 1949-1950, Koordinator Tim Perumus Lambang Negara Indonesia (RIS) 1949-1950, Anggota Panitia Lambang Negara Indonesia (RIS) sekaligus Perancang Lambang Negara (RIS) berbentuk Elang Rajawali – Garuda Pancasila 1949-1950, Presiden Komisaris PT. Indonesia Air Transport tahun 1967-1978. Karyanya yang tidak boleh dilupakan adalah sebagai perancang/pencipta Lambang Negara Indonesia (RIS) Elang Rajawali – Garuda Pancasila. Wafat pada 30 Maret 1978 pukul 18.15 WIB di Jakarta, dimakamkan di Pemakaman Keluarga Besar Kesultanan Qadriyah Pontianak di Batu

Layang,

Pontianak-Kalimantan

Barat,

dengan

Upacara

Kebesaran

Kesultanan Pontianak. Sultan Hamid II ketika berpihak pada Belanda sebagai perwira KNIL, ia terlibat perang melawan Jepang di Balikpapan 23-24 Januari 1942. Pada tahun 1946 Sultan Hamid II diangkat sebagai Ajudan Istimewa Ratu Kerajaan Belanda dan Wakil Mahkota di Indonesia. Sultan Hamid II Sebagai ketua BFO terhitung mulai Januari 1949. Karier politik Sultan Hamid II dan sumbangsihnya untuk Indonesia. Tanggal 20 Desember 1949 dengan surat Keputusan Presiden No.2 Tahun 1949, maka Sultan Hamid II diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Portofolio atau tanpa tugas khusus (tanpa departemen). Sultan Hamid II adalah sang perancang Lambang Negara RIS Elang Rajawali - Garuda Pancasila yang sampai saat ini menjadi Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.


DAFTAR PUSTAKA SUMBER BUKU:

Aju & Syafaruddin Usman. 2012. J.C. Oevaang Oeray, Langkah dan Perjuangannya. Pontianak: Samudera Mas. Dimyati, Anshari, dkk. 2013. Biografi Politik SULTAN HAMID II Sang Perancang Lambang Negara “ Elang Rajawali-Garuda Pancasila”. Pontianak: TOP Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Sultan Hamid II dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Ide Anak Agung Gde Agung. 1987. Renville. Jakarta: Pustaka Sinarharapan. Iip D. Yahya. 2004. Mengadili Menteri Memeriksa Perwira; Jaksa Agung Soeprapta dan Penegakan Hukum di Indonesia Periode 1950-1959. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Kohn, Hans. 1984. Nasionalisme Arti dan Sejarahnya. (terjemahan Sumantri Merdodipuro). Jakarta: PT. Pembangunan & Erlangga. Leirissa. 2006. Kekuatan Ketiga Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, Jakarta: Pustaka Sejarah. Moedjanto. 1988. Indonesia Abad Ke-20 Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati. Yogyakarta: Kanisius. Muhammad Yamin. 1967. Pembahasan Undang-undang Dasar 1945. Jakarta: Prapanca. Nanang R. Hidayat. 2008. Mencari Telur Garuda. Jakarta: Nalar. Persadja (Persatuan Djaksa² Seluruh Indonesia). 1953. Peristiwa Sultan Hamid II, Jakarta: Fasco. 81


82

Petrik Matasani. 2011. Pribumi Jadi Letnan KNIL. Yogyakarta: Trompet. Pringgodigdo. 1978. Sekitar Pancasila. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI. Soedirman Kartohadiprojo. 2010. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Jakarta: Gatra Pustaka. Soepomo. 1954. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Jakarta: Noordhhof-kolff N.V. Sudiyo.

2002.

Pergerakan

Nasional

Mencapai

dan

Mempertahankan

Kemerdekaan. Jakarta: Rineka Cipta. Syafaruddin Usman & Isnawita Din. 2009. Peristiwa Mandor Berdarah: Eksekusi massal 28 Juli 1944 Oleh Jepang. Yogyakarta: Media Pressindo. Yasni. 1986. Bung Hatta Menjawab. Jakarta: Gunung Agung. SUMBER KORAN : Turiman Fachturahman, “Sejarah Hukum Daerah Istimewa Kalimantan Barat”, Borneo Tribune, Pontianak, Selasa,7 Agustus 2007. SUMBER INTERNET : http://database.kemsos.go.id/modules.php?name=Pahlawan&opsi=mulai. Diakses pada 14 November 2015. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa. diakses pada 29 Juli 2015. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta. diakses pada 29 Juli 2015 https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Pontianak, diakses 7 Agustus 2015


83

http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/06/peranan-sultan-hamid-iidalam-tataran_6320.html. diakses 7 Agustus 2015. http://www.lenteratimur.com/kalimantan-barat-di-antara-jepang-dan-indonesia/. diakses 20 Juli 2015. http://www.lenteratimur.com/sultan-hamid-ii-meneroka-akar-perkara-makar/. diakses 20 Juli 2015.


LAMPIRAN


SILABUS MATA PELAJARAN SEJARAH KELOMPOK PEMINATAN ILMU-ILMU SOSIAL Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas Sekolah

: SMA MANIAMAS NGABANG

Kelas

: XII

Standar Kompetensi : Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru. Kompetensi Materi Pokok Dasar 1.1 Menganalisis peristiwa sekitar Proklamasi 1. Riwayat hidup 17 Agustus Sultan Hamid II. 1945 dan pembentukan pemerintahan Indonesia.

2. Karier politik Sultan Hamid II dalam Percaturan Politik di

Kegiatan Pembelajaran

1. Melalui diskusi, presentasi dan penjelasan, siswa dapat mendeskripsikan dan menyimpulkan riwayat hidup Sultan Hamid II. 2. Melalui diskusi, presentasi dan penjelasan, siswa

Indikator Setelah mempelajari materi ini siswa diharapkan dapat: 1. Mendeskripsikan dan menyimpulkan riwayat hidup Sultan Hamid II.

2. Menganalisis, menyimpulkan dan menjelaskan 84

Penilaian Jenis tagihan: a. tes b. non tes Bentuk tagihan: uraian tertulis, portofolio dan makalah individual.

Alokasi Sumber Belajar Waktu 4 x 45  Dimyati, Anshari, dkk. menit 2013. Biografi Politik SULTAN HAMID II Sang Perancang Lambang Negara “ Elang Rajawali-Garuda Pancasila”. Pontianak: TOP Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Sultan Hamid II dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.  Moedjanto. 1988.


85 Indonesia.

dapat menganalisis, menyimpulkan dan menjelaskan karier politik Sultan Hamid II dalam percaturan politik di Indonesia.

karier politik Sultan Hamid II dalam percaturan politik di Indonesia.

Indonesia Abad Ke-20 Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati. Yogyakarta: Kanisius.  Nanang R. Hidayat. 2008. Mencari Telur Garuda. Jakarta: Nalar.  Persadja (Persatuan Djaksa² Seluruh Indonesia). 1953. Peristiwa Sultan Hamid II, Jakarta: Fasco.

Mengetahui,

Yogyakarta, 11 November 2015

Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran

Vinsensius


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Satuan Tingkat Pendidikan

: SMA MANIAMAS NGABANG

Mata Pelajaran

: SEJARAH

Kelas/program/Semester

: XII/Gasal

Jumlah Pertemuan

: 1 x pertemuan

1.

Standar Kompetensi

:

Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru. 2.

Kompetensi Dasar

:

Menganalisis peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan pemerintahan Indonesia. 3.

Indikator 

Mendeskripsikan dan menyimpulkan riwayat hidup Sultan Hamid II.



Menganalisis, menyimpulkan dan menjelaskan karier politik Sultan Hamid II dalam percaturan politik di Indonesia.

4.

Tujuan Pembelajaran  Agar siswa mampu mendeskripsikan dan menyimpulkan riwayat hidup Sultan Hamid II. 

Agar siswa mampu menganalisis, menyimpulkan dan menjelaskan karier politik Sultan Hamid II dalam percaturan politik di Indonesia.

5.

Materi Pembelajaran Sultan Hamid II dengan nama lengkap Sultan Syarif Hamid AlQadrie, Max adalah nama panggilannya. Lahir pada 12 Juli 1913 di Pontianak – Kalimantan Barat. Pendidikan yang ditempuh Sultan Hamid II, ELS di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta. Melanjutkan di HBS di Bandung dan 86


87 HBS V di Malang 1932. Setamat di HBS beliau melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi di THS, namun di THS hanya berselang satu tahun karena beliau lebih tertarik untuk masuk Akademi Militer di Negari Belanda pada 1933. Jabatan yang pernah diduduki Sultan Hamid II sepanjang hayatnya adalah; Letnan Dua KNIL tahun 1938, Sultan Pontianak ke VII periode 19451978 Kesultanan Qadriyah Pontianak dilantik pada 29 Oktober 1945, Mayor Jenderal KNIL tahun 1946, Ajudan Istimewa Ratu Kerajaan Belanda dan Wakil Mahkota Hindia Belanda tahun 1946, Kepala Daerah Istimewa Kalimantan barat (DIKB) tahun 1947-1950, Ketua BFO tahun 1949, Ketua Delegasi BFO di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949, Anggota Dewan Formatur Kabinet RIS 1949, Menteri Negara Zonder Portofolio Kabiner Hatta/Kabinet RIS 1949-1950, Koordinator Tim Perumus Lambang Negara Indonesia (RIS) 1949-1950, Anggota Panitia Lambang Negara Indonesia (RIS) sekaligus Perancang Lambang Negara (RIS) berbentuk Elang Rajawali – Garuda Pancasila 1949-1950, Presiden Komisaris PT. Indonesia Air Transport tahun 1967-1978. Karyanya yang tidak boleh dilupakan adalah sebagai perancang/pencipta Lambang Negara Indonesia (RIS) Elang Rajawali – Garuda Pancasila. Wafat pada 30 Maret 1978 pukul 18.15 WIB di Jakarta, dimakamkan di Pemakaman Keluarga Besar Kesultanan Qadriyah Pontianak di Batu Layang, Pontianak-Kalimantan Barat, dengan Upacara Kebesaran Kesultanan Pontianak. Sultan Hamid II ketika berpihak pada Belanda sebagai perwira KNIL, ia terlibat perang melawan Jepang di Balikpapan 23-24 Januari 1942. Sultan


88 Hamid II pernah menjadi tahanan perang militer Jepang pada 1942 karena ia masuk dalam target penangkapan oleh Jepang. Ketika Soekarno–Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 beliau baru dibebaskan karena pasca Perang Dunia II Jepang menyerah tanpa syarat dan berangsur keluar dari Kepulauan Melayu. Sultan Hamid II diangkat menjadi Sultan ke 7 Kesultanan Qadriyah Pontianak dan dilantik pada 29 Oktober 1945. Pada tahun 1946 Sultan Hamid II diangkat sebagai Ajudan Istimewa Ratu Kerajaan Belanda dan Wakil Mahkota di Indonesia. Sebagai ketua BFO terhitung mulai Januari 1949. Delegasi BFO sebagai kekuatan ketiga diplomasi dalam memperjuangkan pengakuan kedaulatan RIS dari Kerajaan Belanda. Tanpa BFO dengan menyusung bentuk negara federal yang sejalan dengan konsep awal Kerajaan Belanda melalui 7 butir sikap resmi yang dikeluarkan di Amsterdam, 10 Februari 1946. Surat Keputusan Presiden Soekarno No.1 Tahun 1949 tanggal 18 Desember 1949, maka dia ditunjuk sebagi salah seorang kabinet formatur bersama-sama dengan Mohammad Hatta, Ide Anak Agung Gde Agung dan Sultan Hamengkubuwono IX. Tanggal 20 Desember 1949 dengan surat Keputusan Presiden No.2 Tahun 1949, maka Sultan Hamid II diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Portofolio atau tanpa tugas khusus (tanpa departemen). Sultan Hamid II teringat ucapan Presiden Soekarno, bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila, divisualisasikan


89 dalam lambang negara. Tanggal 20 Maret 1950 bentuk final gambar lambang negara rancangan Sultan Hamid II yang telah diperbaiki ketika diajukan kepada Presiden Soekarno selanjutnya mendapatkan disposisi atau persetujuan Presiden Soekarno. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara di mana lukisan otentiknya diserahkan kepada H. Mas Agung, Yayasan Idayu Jakarta pada 18 Juli 1974. Sedangkan Lambang Negara yang ada disposisi Presiden Soekarno dan foto lambang negara yang diserahkan kepada Presiden Soekarno pada awal Februari 1950 masih tetap disimpan oleh Keraton Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II adalah pencipta/perancang lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila seperti sekarang ini. Sultan Hamid II ikut aktif dalam perundingan-perundingan penting dalam perjalan sejarah Kemerdekaan Indonesia. Seperti perundingan Malino, Denpasar, Perhimpunan Musyawarah Federal (BFO), BFC, IJC, Konferensi Inter Indonesia (KII) I dan II, Konferensi Meja Bundar (KMB) di Batavia maupun Belanda. 6. Alokasi waktu : 2 x 45 menit 7. Model dan Metode Pembelajaran: 1. Model Pembelajaran : Jigsaw 2. Metode Pembelajaran: ceramah, kajian pustaka, diskusi, presentasi, tanya jawab.


90 8. Kegiatan Pembelajaran Pengorganisasian NO 1.

2.

4.

Kegiatan

Siswa

Pendahuluan a. Guru memimpin doa b. Guru mengabsen siswa c. Guru mengajukan beberapa pertanyaan yang Klasikal berkaitan dengan materi. Misalnya : Sultan Hamid II berasal dari mana? d. Guru menuliskan tujuan pembelajaran Kegiatan Inti a. Guru membagi siswa kedalam 3 kelompok: Kelompok 1 mendiskusikan riwayat hidup Sultan Hamid II. Kelompok 2 mendiskusikan Kelompok karier politiknya ketika pro Belanda. Kelompok 3 mendiskusikan karier Sultan Hamid II dan sumbangsihnya untuk bangsa Indonesia. b. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok lain. Setelah penjelasan kelompok selesai, kelompok lain Kelompok dipersilahkan untuk bertanya. Masing-masing dan Klasikal. kelompok mendapatkan waktu 15 menit untuk presentasi dan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Penutup a. Kesimpulan - Guru dan siswa menyimpulkan dan merangkum materi hari ini. b. Refleksi Klasikal . - Peserta didik menyampaikan nilai-nilai yang diperoleh dari pelajaran hari ini. c. Tugas Lanjutan - Guru memberikan tugas kepada siswa berupa PR. d. Guru mengucapkan salam kepada peserta didik.

Waktu

10’

70’

10’


91 9. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran:  Sumber:  Dimyati, Anshari, dkk. 2013. Biografi Politik SULTAN HAMID II Sang Perancang Lambang Negara “ Elang Rajawali-Garuda Pancasila”. Pontianak: TOP Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Sultan Hamid II dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.  Moedjanto. 1988. Indonesia Abad Ke-20 Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati. Yogyakarta: Kanisius.  Nanang R. Hidayat. 2008. Mencari Telur Garuda. Jakarta: Nalar.  Persadja (Persatuan Djaksa² Seluruh Indonesia). 1953. Peristiwa Sultan Hamid II, Jakarta: Fasco. Alat Bahan 10.

: Black board, white board, laptop, LCD : Power point, kertas hangout, Spidol, Kapur, gambar

Penilaian Hasil Belajar  Teknik : tes dan non test  Bentuk : tes : Uraian, non test : Portofolio, Unjuk kerja.  Instrumen : Terlampir

Yogyakarta, 11 November 2015 Guru Mata Pelajaran,

Vinsensius


LAMPIRAN 1: Penilaian Sikap Sosial INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI SIKAP SOSIAL (SANTUN) (LEMBAR OBSERVASI) A. Petunjuk Umum 1. Instrumen penilaian kompetensi sikap sosial ini berupa Lembar Observasi. 2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai. B. Petunjuk Pengisian Berdasarkan pengamatan Anda selama dua minggu terakhir, nilailah sikap setiap peserta didik Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi dengan ketentuan sebagai berikut: 4 = apabila selalu melakukan perilaku yang diamati 3 = apabila sering melakukan perilaku yang diamati 2 = apabila kadang-kadang melakukan perilaku yang diamati 1= apabila tidak pernah melakukan perilaku yang diamati

A. Lembar Observasi LEMBAR OBSERVASI Kelas

:

Semester

:

TahunPelajaran

:

Periode Pengamatan

: Tanggal s.d.

Butir Nilai

: 1. Mengembangkan

nilai

dan

perilaku

mempertahankan harga diri bangsa dengan bercermin pada kegigihan para pejuang dalam melawan penjajah. 2. Meneladani perilaku kerjasama, tanggung jawab, cinta damai para pejuang dalam mewujudkan cita-cita mendirikan Negara 92


93 dan bangsa Indonesia dan menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Meneladani perilaku kerjasama, tanggung jawab, cinta damai para pejuang untuk meraih kemerdekaan dan menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. 4. Meneladani perilaku kerjasama, tanggung jawab, cinta damai para pejuang untuk mempertahankan

kemerdekaan

dan

menunjukkannya dalam kehidupan seharihari. 5. Berlaku jujur dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas dari pembelajaran sejarah. Indikator Sikap

:

1. Menunjukkan sikap dan perilaku menghargai terhadap kegigihan para pejuang dalam melawan penjajah. 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dan peduli di sekolah. 3. Menunjukkan sikap reponsif dan pro-aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas. 4. Menunjukkan sikap dan perilaku cinta tanah air dalam kehidupan seharihari. 5. Menunjukkan sikap dan perilaku jujur dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas dari pembelajaran sejarah.

No.

Jumlah

Spiritual (1 – 5)

Perolehan

Indikator

Skor

Peserta Didik

1.

Skor Indikator Sikap Nama

Niko

1

2

4

3

3 4

4

5

4

4

19


94 2.

Santus

3.

Dst…

2

2

4

4

4

16

Petunjuk penghitungan skor kompetensi sikap sosial: 1. Rumus Penghitungan Skor Akhir Skor Akhir = Jumlah Perolehan Skor x 100 Skor Maksimal (20) 2. Tabel Penghitungan Nilai Akhir Kategori Skor Keterampilan

Peserta Didik

Didasarkan Pada Permendikbud No 81A Tahun 2013 Yaitu: Interval

Hasil Konversi

Predikat

96-100

4.00

A

91-95

3.66

A-

86-90

3.33

B+

81-85

3.00

B

75-80

2.66

B-

70-74

2.33

C+

65-69

2.00

C

60-64

1.66

C-

55-59

1.33

D+

< 54

1.00

D


Vinsensius


95 LAMPIRAN: 2 INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN (SOAL URAIAN) A. Petunjuk Umum 1. Instrumen penilaian pengetahuan ini berbentuk soal uraian. 2. Soal ini dikerjakan oleh peserta didik B. Petunjuk Pengisian Kerjakan soal berikut dengan singkat dan jelas!

C. Soal No

Pertanyaan

1.

Deskripsikan secara singkat riwayat hidup Sultan Hamid II !

2.

Jelaskan karier politik Sultan Hamid II ketika berpihak kepada Belanda !

3.

Jelaskan sumbangsih Sultan Hamid II untuk bangsa Indonesia !

4.

Berikan analisis anda terhadap sikap dan rasa Nasionalisme Sultan Hamid II !

Petunjuk (rubrik) dan penentuan skor 2. Kunci Jawaban No 1.

Pertanyaan Deskripsikan

Kunci Jawaban

secara Sultan Hamid II Lahir pada 12 Juli 1913 di

singkat riwayat hidup Pontianak-Kalimantan Barat. Pendidikan (ELS, HBS, Sultan Hamid II !

THS, dan KMA). Jabatan : Letnan Dua KNIL 1938, Sultan Pontianak ke 7 (1945-1978) dilantik 29 Oktober 1945, Mayor Jenderal KNIL 1946, Ajudan Istimewa Ratu Kerajaan Belanda 1946, Kepala DIKB 1947-1950, Ketua BFO 1949, Ketua Delegasi BFO pada KMB di Belanda 23 Agustus hingga 2 November 1949, Wakil Mahkota Hindia Belanda 1949, Anggota Dewan Formatur Kabinet RIS 1949,


96 Menteri Negara Portofolio Kabinet RIS 1949-1950, Koordinator Tim Perumus Lambang Negara RIS 1950, Anggota Panitia Lambang Negara RIS 1950, Presiden Komisaris PT. Indonesia Air Transport 1967-1978. Karya : perancang/pencipta Lambang Negara Indonesia (RIS) “Elang Rajawali – Garuda Pancasila. Wafat di Jakarta, 30 Maret 1978, 18.15 WIB. 2.

Jelaskan karier politik Sebagai tentara aktif KNIL, Sultan Hamid II Sultan Hamid II ketika terlibat perang melawan Jepang tahun 1941 di berpihak kepada Tarakan dan Balikpapan, Kalimantan Timur. Pada Belanda ! tanggal 23-24 Januari 1942 di Balikpapan, militer Jepang mendapat perlawanan sengit dari KNIL yang menyebabkan Sultan Hamid II terluka. Tahun 1946 Sultan Hamid II diangkat sebagai Ajudan Istimewa Ratu Kerajaan Belanda, kemudian diangkat juga sebagai Wakil Mahkota di Indonesia yang berarti diberi kepercayaan penuh mewakili kebijakan Ratu Juliana di Indonesia. Menjadi Ketua BFO, membuat Sultan Hamid II dikenal sebagai salah satu tokoh sentral di KMB, beliau dicatat sebagai salah satu dari delegasi Indonesia untuk berunding dengan Belanda selama KMB di Den Haag. Hasilnya Kerajaan Belanda mengakui dan menyerahkan kedaulatan kepada RIS terhitung 27 Desember 1949.

3.

Jelaskan sumbangsih Sumbangsih terbesar Sultan Hamid II untuk bangsa Sultan Hamid II untuk Indonesia adalah Lambang Negara Indonesia ( Elang bangsa Indonesia ! Rajawali-Garuda Pancasila). Karena alasan politik, cukup lama Sultan Hamid II tidak diakui sebagai perancang

Lambang

Negara

Indonesia

(Elang


97 Rajawali – Garuda Pancasila). Pengakuan resmi Pemerintah Republik Indonesia terhadap karya Sultan Hamid II sebagai Perancang lambang Negara Indonesia, ditandai dengan langkah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Museum Konferensi Asia Afrika, di Bandung, Provinsi Jawa Barat. Rancangan dibuat oleh Sultan Hamid II yang dipilih Presiden Soekarno sebagai Lambang Negara yang kemudian dikenal dengan Garuda Pancasila. 4.

Berikan analisis anda Sultan Hamid II memiliki rasa nasionalisme bagi terhadap sikap dan rasa Indonesia tetapi skala nasionalisme atas kontribusi Nasionalisme Sultan selama kariernya masih sangat kecil. Hal ini juga Hamid II ! dikarenakan perjalanan kariernya lebih terlihat bersama Belanda dibandingkan dengan bangsanya sendiri yaitu bangsa Indonesia.

Keterangan: Setiap nomor skor maksimal 25 Petunjuk penghitungan skor kompetensi keterampilan: 1. Rumus Penghitungan Skor Akhir Skor Akhir Siswa NA : Jumlah Skor x 100 Skor maksimal (100) 2. Tabel Penghitungan Nilai Akhir Kategori Skor Keterampilan Peserta Didik Didasarkan Pada Permendikbud No 81A Tahun 2013 Yaitu:

Interval

Hasil Konversi

Predikat

96-100

4.00

A

91-95

3.66

A-

86-90

3.33

B+


98 81-85

3.00

B

75-80

2.66

B-

70-74

2.33

C+

65-69

2.00

C

60-64

1.66

C-

55-59

1.33

D+

< 54

1.00

D


Vinsensius


99 LAMPIRAN: 3 INSTRUMENPENILAIAN KOMPETENSI KETERAMPILAN (PENILAIAN PRODUK) Kelas

:

Semester

:

Tahun Pelajaran

:

Periode Pengamatan

: Tanggal s.d.

Butir Nilai

: Menulis

sejarah

tentang

peristiwa

sekitar

Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan pemerintahan Indonesia. Indikator

: Melaporkan hasil diskusi kelompok mengenai riwayat hidup Sultan Hamid II, karier politik bersama Belanda, karier politik dan sumbangsih bagi Indonesia dalam bentuk makalah.

Soal

: Buatlah laporan tertulis dalam bentuk makalah tentang riwayat hidup Sultan Hamid II.karier politik Sultan Hamid II bersama Belanda, karier politik dan sumbangsihnya bagi Indonesia serta analisis sikap nasionalisme Sultan Hamid II. Rubrik Penilaian Produk

No.

Nama

1.

Niko

2.

Santus

3.

Dst...

Kekesuaian

Kelayakan

dengan tema

Isi

(1-4)

(1-4)

Sistematika

Jumlah

(1-4)

Skor

Keterangan Tabel: a. Petunjuk

penilaian

berkaitan

dengan

kesesuaian

dengan

tema,

mendapatkan: Skor 1: Jika hanya mampu menulis 1 tema pembahasan saja dari 4 pembahasan yang diminta.


100 Skor 2: Jika hanya mampu menulis 2 tema pembahasan saja dari 4 pembahasan yang diminta. Skor 3: Jika hanya mampu menulis 3 tema pembahasan saja dari 4 pembahasan yang diminta. Skor 4: Jika mampu menuliskan 4 tema pembahasan yang diminta meliputi riwayat hidup Sultan Hamid II.karier politik Sultan Hamid II bersama Belanda, karier politik dan sumbangsihnya bagi Indonesia serta analisis sikap nasionalisme Sultan Hamid II. b. Petunjuk penilaian kelayakan isi, mendapat: Skor 1:

Jika hanya mampu menjelaskan dengan benar 1 topik pembahasan saja.

Skor 2:


Skor 3:


Skor 4: Jika mampu menjelaskan dengan benar 4 pembahasan mengenai riwayat hidup Sultan Hamid II. karier politik Sultan Hamid II bersama Belanda, karier politik dan sumbangsihnya bagi Indonesia serta analisis sikap nasionalisme Sultan Hamid II. Petunjuk penilaiaan mengenai sistematika penulisan, mendapat: Skor 1: Jika hanya mampu menulis dengan sistematis 1 pembahasan saja dari 4 pembahasan yang diminta. yaitu mengenai riwayat hidup Sultan Hamid II. Skor 2 : Jika mampu menulis dengan sistematis mengenai 2 pembahasan dari riwayat hidup Sultan Hamid II dan karier politiknya bersama Belanda. Skor 3: Jika mampu menulis dengan sistematis mengenai 3 pembahasan dari riwayat hidup Sultan Hamid II, karier politiknya bersama Belanda dan karier politik serta sumbangsingnya bagi Indonesia.


101 Skor 4: Jika mampu menulis dengan sistematis mengenai 4 pembahasan dari riwayat hidup Sultan Hamid II. karier politik Sultan Hamid II bersama Belanda, karier politik dan sumbangsihnya bagi Indonesia serta analisis sikap nasionalisme Sultan Hamid II. Petunjuk penghitungan skor kompetensi ketrampilan: 1. Rumus Penghitungan Skor Akhir Skor Akhir Siswa NA : Jumlah Skor x 100 Skor maksimal (12) 2. Tabel Penghitungan Nilai Akhir Kategori Skor Keterampilan Peserta Didik Didasarkan Pada Permendikbud No 81A Tahun 2013 Yaitu: Interval

Hasil Konversi

Predikat

96-100

4.00

A

91-95

3.66

A-

86-90

3.33

B+

81-85

3.00

B

75-80

2.66

B-

70-74

2.33

C+

65-69

2.00

C

60-64

1.66

C-

55-59

1.33

D+

< 54

1.00

D


Vinsensius

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Recommend Documents