PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI

ANALISIS AKUNTANSI SEWA GUNA USAHA Studi Kasus Pada PT. Rahayu Putra Persada

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Maria Ninda Yulianita 112114007

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2015 i


, :

: ' , ,, ,, SI(Effif ",: l :::

,t

':

:

:

.:

:

ANAIJSH :ArftIFlrA$[$[ sEw.A GrntA,rIisAfia

:

::':

SUdi:Ssus,Paitr',f

f;16ffi i,Putn,'Pet-**d4.,

TehIi,Di .d*, Pembimbiqg I

I

.


:

Selnetaris

ta

&legota Anggota

Drs.YP

,,,h;

S

I4Si' QIA.,,CA AEto'ti M;S-A.$k

b..; r', :-

-t

o;M.Si.:',


PERSEMBAHAN Kepercayaan akan diri sendiri adalah rahasia utama untuk sukses. (C. Rogen) Percayalah kamu bisa dan itu sudah setengah jalan keberhasilan. (Theodore Rosevelt) Rasa takut bukanlah untuk dinikmati, tetapi untuk dihadapi. (Anonim) Jangan jadi pohon kaku yang mudah patah. Jadilah bambu yang mampu bertahan melengkung melawan terpaan angin. (Bruce Lee)

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:  Tuhan Yesus dan Santa Maria Pelindungku  (Alm) Papa Yuli dan (Almh) Mama Anna  Kakak Vendi dan Simak (Nenek) Bintarti  Koko Marvel

iv


UNTVERSITAS SAiYATA DHARMA

T.AKULTAS EKONOMI

JURUS$I AI(UNTAIYSI * PROGRAM STUDI AKTINTAi\iSI PER}TYATAA}I KEASLTAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang berknda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

ANALISIS AKTII{TANSI SEWA GUNA USAHA Studi Kasus pada PT. Rahayu Putra Persada Jalan Raya Magelang

* Purworejo KM

7, Magelang

dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 29 September 2015 adalah hasil karya saya.

Dengan

ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi

ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagaian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan ga$asan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah- olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik slrripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melalnrkan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah- olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima. Yogyakarta, 30 Oktober 2015 Yang me

uat pernyataan

Maria Ninda Yulianita

,.{qi,


PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertandatangan dibawah

*,

.uru mahasiswa Universitas Sanata Dharma

Nama

: Maria Ninda

NIM

: ll2ll4007

Yulianita

Derni pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

..,

,,

ANALIS$ AKUNTANSI SEWA GUNA USAHA" Studi Kasus pada PT. Rahayu Putra Persada

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan

kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusi secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenamya.

Yans^W",

Yogyakarta, 30 Oktober 201 5

Maria Ninda Yulianita

VI


KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Univeritas Sanata Dharma. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada: 1. Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc, Ph.D selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis. 2. Dr. Herry Maridjo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 3. Drs.YP. Supardiyono, M.Si.,Ak.,QIA.,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.. 4. Dr. Fr. Reni Retno Anggraini, M.Si., Ak., CA selaku Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

vii


5. M.Trisnawati R., S.E., M.Si., Ak, QIA., CA selaku dosen pendamping akademik yang telah mendampingi dan memberikan motivasi kepada penulis. 6. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dan staf sekretariat yang telah banyak membantu penulis sewaktu masih duduk di bangku kuliah. 7. Bapak Rully, selaku pimpinan PT. Rahayu Putra Persada yang memberikan ijin penelitian bagi penulis untuk melakukan penelitian dan segenap karyawan PT. Rahayu Putra Persada yang telah banyak membantu dalam mencari data yang dibutuhkan peneliti. 8. Ibu Fani yang peduli pada pendidikan saya, dan banyak mendorong dan mendoakan penulis hingga skripsi ini dapat selesai 9. Romo Baskoro yang memberikan bantuan dan dukungannya sehingga saya dapat kuliah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 10. Kakak dan Simak (Nenek) yang telah memberikan semangat untuk penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 11. Koko Marvel atas perhatian, kasih sayang, kesabaran, memberikan dorongan semangat dan doanya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 12. Teman- teman MPT dalam memberikan kritik dan saran selama perkuliahan MPT. viii


13. Putri,

Vit4 Melinda,

Santi dan Esther yang selalu memberikan nasihat dan

motivasi kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

14. Serrua teman- teman akuntansi 2011

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis ada dalam skripsi

membangun

sepemrhnya akan segala kelemalran dan kekurangan yang

ini. Oleh karena itu penulis.mengharapkan kritik dan

dari para

pembaca.Semoga skripsi

ini dapat bermanfaat

saran

bagi

pembaca.

lk

Yogyakarta 30,Oktober 20 1 5

(Maria Ninda Yulianita)

.J

r

ix

i


DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL………………………………………………

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING…………………

ii

HALAMAN PENGESAHAN…………………………………….

iii

HALAMAN PERSEMBAHAN…………………………………..

iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS……

v

HALAMAN PERSETUUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH…

vi

HALAMAN KATA PENGANTAR………………………………

vii

HALAMAN DAFTAR ISI………………………………………..

x

HALAMAN DAFTAR TABEL………………………………….. .

xiii

HALAMAN DAFTAR GAMBAR………………………………..

xiv

ABSTRAK………………………………………………………….

xv

ABSTRACT………………………………………………………..

xvi

BAB 1

PENDAHULUAN……………………………….........

1

A. Latar Belakang Masalah……………………………

1

B. Rumusan Masalah…………………………………

3

C. Tujuan Penelitian…………………………………..

3

D. Batasan Masalah……………………………………

3

E. Manfaat Penelitian …………………………………

3

F. Sistematika Penulisan……………………………….

4

LANDASAN TEORI…………………………………..

6

A. Sewa Guna Usaha……………………………………

6

B. Jenis – jenis Sewa Guna Usaha………………………

6

C. Karakteristik Sewa Guna Usaha……………………..

9

D. Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha…….

11

E. Keunggulan Sewa Guna Usaha………………………

14

BAB II

x


F. Prosedur Permohonan Sewa Guna Usaha……………

16

G. Sanksi – Sanksi………………………………………..

18

H. Klasifikasi Sewa Guna Usaha ……………………….….

19

I. Pengakuan Sewa Guna Usaha………………………...

19

J. Pengukuran Sewa Guna Usaha……………………. ….

24

K. Pengungkapan Sewa Guna Usaha dalam Laporan Keuangan Lessee………….……………………… …. BAB III

BAB IV

27

METODE PENELITIAN……………………………….

31

A. Jenis Penelitian……………………………………….

31

B. Tempat dan Waktu Penelitian........................................

31

C. Ruang Lingkup Penelitian...............................................

31

D. Data yang Digunakan.....................................................

32

E. Teknik Pengumpulan Data..............................................

32

F. Teknik Analisis Data………………………………….

33

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN............................

39

A. Sejarah Berdirinya Perusahaan.....................................

39

B. Visi dan Misi Perusahaan...............................................

40

C. Motto dan Logo Perusahaan...........................................

41

D. Struktur Organisasi Perusahaan dan Penjelasannya....

42

E. Kegiatan Usaha Perusahaan............................................

47

F. Syarat Transaksi Sewa Guna Usaha...............................

51

G. Jaminan.............................................................................

53

H. Prosedur Permohonan Sewa Guna Usaha.....................

54

xi


BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN..........................

56

A. Mendiskripsikan Akuntansi Sewa Guna Usaha Perusahaan......................................

56

B. Hasil Perbandingkan Akuntansi Sewa Guna Usaha Perusahaan dengan PSAK No. 30 .....................

67

BAB VI PENUTUP .............................................................................

70

A. Kesimpulan.......................................................................

70

B. Keterbatasan.....................................................................

71

C. Saran..................................................................................

71

DAFTAR PUSTAKA.........................................................................…. LAMPIRAN........................................................................................….

72 73

xii


DAFTAR TABEL

Tabel Judul

Halaman

1. Tabel II. 1 Jurnal Umum- Finance Lease………………… ..

21

2. Tabel II. 2 Jurnal Umum – Operating Lease……………… ..

24

3. Tabel V. 1 Daftar Jadwal Pembayaran ……………………

58

4. Tabel V. 2 Pencatatan Transaksi Sewa Guna Usaha Perusahaan ………………… ………………………………. 5. Tabel V.3 Depresiasi- Metode Garis Lurus………………

60 63

6. Tabel V. 4 Perbandingan Pengakuan Akuntansi Sewa Usaha Perusahaan dengan PSAK No. 30…………………..

67

7. Tabel V. 5 Perbandingan Pengukuran Akuntansi Sewa Guna Usaha Perusahaan dengan PSAK No. 30……

68

8. Tabel V. 6 Perbandingan Pengungkapan Akuntansi Sewa Guna Usaha Perusahaan dengan PSAK No. 30………………………………………..……..

xiii

69


DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

1. Gambar II. 1 Mekanisme Transaksi Sewa Guna Usaha…..

13

2. Gambar IV. 1 Strukutur Organisasi…………………………

43

xiv


ABSTRAK

ANALISIS AKUNTANSI SEWA GUNA USAHA Studi Kasus Pada PT. Rahayu Putra Persada

Maria Ninda Yulianita NIM : 112114007 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2015

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis akuntansi sewa guna usaha yang dibuat oleh perusahaan apakah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 30 tentang sewa guna usaha (lessee), yang meliputi dari pengakuan, pengukuran serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang berupa syarat dan prosedur perjanjian sewa guna usaha, pencatatan akuntansi sewa guna usaha yang dibuat oleh perusahaan, serta penyajian laporan keuangan. Berdasarkan dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa perusahaan: (1)Menggunakan jenis sewa guna usaha finance lease, (2) Belum menerapkan PSAK No. 30 tentang akuntansi sewa guna usaha, hal ini dikarenakan perusahaan tidak mencatat jurnal pada saat penghentian sewa guna usaha pada masa akhir sewa guna usaha, dan (3) Perusahaan belum memisahkan asset dan kewajiban sewa guna usaha dengan asset dan kewajiban bukan sewa guna usaha.

xv


ABSTRACT

THE ANALYSIS OF LEASE ACCOUNTING Case Study on the PT. Rahayu Putra Persada

Maria Ninda Yulianita NIM : 112114007 Sanata Dharma University Yogyakarta 2015

The purpose of this study was to analyze the lease accounting made by the company whether it is in accordance with Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan/ PSAK (Indonesian Statement of Financial Accounting Standards) No. 30. The study covers recognition, measurement, and disclosure in the financial statements of the company. The data collection techniques used were interview, and documentation to obtain data such as the terms and procedures of the lease agreement, the lease accounting records made by the company, as well as the presentation of financial statements. Based on the results of data analysis, it can be concluded that the company: (1)Uses finance-lease type, (2)Does not adopt PSAK No. 30 on lease accounting, since the company does not record a journal at the time of termination at the end of the lease, and (3)Does not segregate assets and leasing obligations with the assets and non lease liabilities.

xvi


BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Aktiva tetap merupakan bagian penting dari kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, salah satunya untuk perusahaan jasa transportasi pengiriman paket/ barang. Menurut PSAK No 16 (2012: 339) asset tetap adalah asset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Menurut PSAK No. 30 (2012: 377), Sewa Guna Usaha adalah suatu perjanjian di mana pihak yang menyewakan (lessor), memberikan hak kepada penyewa (lessee) untuk menggunakan suatu asset selama perode waktu tertentu. PT. Rahayu Putra Persada memiliki aktiva tetap berupa kendaraan dan sebagian besar aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan adalah kendaraan roda empat. Kendaraan tersebut digunakan untuk membantu menjalankan usaha bisnisnya pada bidang jasa transportasi pengiriman paket/ barang. Perusahaan untuk memiliki aktiva tetap tersebut harus melakukan cara seperti membeli tunai dengan menggunakan modal sendiri, kredit menggunakan jasa lembaga keuangan seperti bank, atau menggunakan jasa lembaga non keuangan seperti sewa guna usaha. Ketiga jenis ini yang dipakai oleh perusahaan untuk memiliki aktiva tetap berupa kendaraan, namun PT. Rahayu Putra Persada lebih sering menggunakan 1


2

cara sewa guna usaha dalam pengadaan kendaraan. Alasan perusahaan menggunakan sewa guna usaha, karena prosedurnya yang mudah, tidak sulit,dan pelayanannya cepat. Sewa guna usaha diperkenalkan untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun 1974 dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian dengan

No.Kep-122/MK/2/1974,

No

32/M/SK/2/1974,

dan

No.

30/KPB/1/1974 Tanggal 7 Februari 1974 tentang Perijinan Sewa Guna Usaha. Menurut Keputusan Menkeu No 1169/KMK.01/1991, pada tanggal 21 November 1991: Sewa Guna Usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha dengan hak opsi( finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala”. Terdapat dua jenis sewa guna usaha, yaitu finance lease dan operating lease. Sewa guna usaha juga terdapat pihak- pihak yang terlibat, diantaranya adalah lessor, lessee, dan supplier. Para pihak yang terlibat dalam transaksi sewa guna usaha ini adalah PT. Equity Finance Indonesia sebagai lessor dan PT. Rahayu Putra Persada sebagai lessee. Saat transaksi sewa guna usaha, perusahaan pasti akan menyajikan, mencatat dan melaporkan transaksi yang terjadi didalam perusahaan. Namun setiap perusahaan dalam melakukan pencatatan transaksi berbeda- beda.


3

Oleh karena itu diperlukan Standar Akuntansi seperti PSAK No. 30 yang digunakan untuk penyeragaman dalam pencatatan, pengukuran, dan pelaporan perusahaan. Standar akuntansi ini merupakan pedoman bagi terciptanya keseragamaan perlakuan akuntansi transaksi sewa guna usaha, sehingga pembaca mudah untuk memahami. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah akuntansi sewa guna usaha di PT. Rahayu Putra Persada sudah sesuai dengan PSAK No. 30? C. Tujuan Penelitian Mengetahui akuntansi sewa guna usaha di PT. Rahayu Putra Persada menurut PSAK No. 30 tentang sewa guna usaha. D. Batasan Masalah Dalam perjanjian transaksi sewa guna usaha melibatkan dua pihak yaitu lessor dan lessee. Namun penelitian ini membatasi pada akuntansi sewa guna usaha untuk pihak lessee. E. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah: 1. Bagi Perusahaan Perusahaan dapat mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Keuangan sewa guna usaha terhadap kebijakan akuntansi sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pencatatan akuntansi.


4

2. Bagi Universitas Sanata Dharma Penelitian ini dapat berguna bagi universitas sebagai tambahan pustaka dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ada hubungan dengan akuntansi sewa guna usaha. 3. Bagi Penulis Penelitian ini merupakan kesempatan bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah didapat di bangku kuliah dan menambah pengetahuan bagi penulis tentang penerapan akuntansi sewa guna usaha. F. Sistematika Penulisan BAB 1

PENDAHULUAN Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI Bab ini akan menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam melakukan penelitian serta sebagai dasar dalam melakukan pengolahan data.

BAB III

METODE PENELITIAN Bab ini terdiri dari bagian- bagian yang menjelaskan tentang penelitian, tempat penelitian, data yang dicari, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.


BAB IV

5

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN Bab ini menguraikan tentang sejarah perusahaan dan perkembangan perusahaan, visi, misi perusahaan, struktur organisasi yang meliputi tanggung jawab dan wewenang, pencatatan (jurnal) terjadinya kontrak kepada lessor, pencatatan (jurnal) pembayaran angsuran oleh perusahaan, dan pencatatan (jurnal) amortisasi.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Bab ini menguraikan tentang data- data yang diperoleh dari perusahaan dan merupakan hasil yang akan menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, kemudian dilanjutkan dengan

analisis

data

untuk

mengetahui

pencatatan

penjurnalan perusahaan antara dengan teori. BAB VI

PENUTUP Bab ini terdiri dari kesimpulan atas pembahasan yang telah diuraikan pada bab V, keterbatasan penelitian dan saran.


BAB II LANDASAN TEORI

A. Sewa Guna Usaha Menurut Keputusan Menkeu No 1169/KMK.01/1991, pada tanggal 21November 1991: “Sewa Guna Usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha dengan hak opsi ( finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala”.

Menurut Kieso (2007: 159), sewa guna usaha adalah perjanjian kontraktual antara lessor dan lessee yang memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan properti tertentu, yang dimiliki oleh lessor, selama periode waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang sewa yang sudah ditentukan dan yang umumnya dilakukan secara periodik B. Jenis- jenis Sewa Guna Usaha Menurut Samudra (2008 : 27), jenis- jenis sewa guna usaha yang sudah dikenal secara umum, terdiri dari dua jenis sewa guna usaha yaitu: 1. Finance Lease Sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha(lessor) adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha (lessee) biasanya memilih barang modal yang 6


7

dibutuhkan atas nama perusahaan sewa guna usaha, sebagai pemilik

barang

modal

tersebut,

melakukan

pemesanan,

pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi sewa guna usaha. Selama masa sewa guna usaha, penyewa melakukan pembayaran sewa guna usaha secara berkala dimana jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (residual value), yang mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunga yang merupakan pendapatan perusahaan sewa guna usaha. Akuntansi

untuk

sewa

guna

usaha

finance

lease

memerlukan pencatatan yang serupa dengan pembelian sebuah aktiva dengan persyaratan kredit jangka panjang. Jumlah yang dicatat sebagai aktiva dan sebagai utang adalah nilai sekarang dari pembayaran minimum sewa guna usaha di masa depan. Pembayaran minimum sewa guna usaha terdiri dari total pembayaran sewa guna usaha, penawaran opsi pembelian dan nilai sisa yang dijamin. Dimana finance lease sendiri terbagi dalam beberapa bentuk transaksi. Dua bentuk finance lease yang umum dijumpai adalah direct finance lease serta sale and lease back. 1. Direct Finance Lease Transaksi ini dikenal juga dengan nama true lease, dimana transaksi ini pihak lessor membeli barang modal atas permintaan lessee dan sekaligus menyewagunakan barang


8

tersebut kepada lessee. Lessee dapat menentukan spesifikasi barang yang diinginkan termasuk penentuan harga dan suppliernya. Proses pembelian yang dilakukan lessor hanyalah untuk memenuhi kebutuhan pihak lessee. 2. Sale and lease back Proses ini dilakukan di mana pihak lessee menjual barang modalnya kepada lessor untuk dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut, antara lessee dengan lessor. 2. Operating Lease Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal dan selanjutnya disewagunakan kepada penyewa guna usaha. Berbeda dengan finance lease, dimana jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha secara berkala dan mencakup biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut beserta dengan bunganya,

sedangkan dalam

operating lease tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut dengan bunganya. Perbedaan ini disebabkan karena perusahaan sewa guna usaha mengharapkan keuntungan dari penjualan barang modal yang disewagunakan atau melalui beberapa kontrak sewa guna usaha lainya. Akuntansi untuk sewa guna usaha operating lease, pembayaran sewa guna usaha sering kali dibayar dimuka. Jika


9

periode sewa guna usaha tidak bersamaan dengan tahun fiskal lessee. Akun sewa guna usaha yang dibayar dimuka akan disesuaikan pada tiap akhir periode. C. Karakteristik Sewa Guna Usaha Menurut Stice (2005: 299), bahwa sewa guna usaha sangat beragam dalam hal provisi kontratualnya. Keragaman ini antara lain karena adanya provisi untuk pembatalan dan denda, pembaruan kontrak dan opsi pembelian, persyaratan sewa guna usaha, masa manfaat aktiva, nilai sisa aktiva, pembayaran minimum sewa guna usaha, tingkat bunga implisit dalam perjanjian sewa guna usaha, dan tingkat risiko yang diasumsikan oleh lessee, termasuk pembayaran biaya-biaya tertentu seperti pemeliharaan, asuransi, dan pajak. Hal-hal ini dan fakta lain yang relevan, harus dipertimbangkan dalam menentukan perlakuan akuntansi yang tepat untuk sewa guna usaha. Banyak variabel yang mempengaruhi kapitalisasi sewa guna usaha salah satunya adalah: 1. Provisi Pembatalan Beberapa sewa guna usaha tidak dapat dibatalkan (noncancelable), berarti bahwa kontrak sewa guna usaha ini hanya dapat dibatalkan apabila merupakan hasil dari kontinjensi kecil atau bahwa provisi pembatalan dan denda sangat mahal, sehingga kemungkinan besarnya pembatalan tidak akan terjadi.


10

2. Opsi Pembelian Murah Jika harga opsi pembelian digunakan, maka opsi tersebut disebut dengan opsi pembelian murah. Dengan definisi ini, suatu opsi pembelian murah adalah satu yang diharapkan akan digunakan. Karena itu, perjanjian sewa guna usaha yang memasukkan suatu opsi pembelian umumnya akan berakhir dengan perpindahan kepemilikan aktiva dari lessor ke lessee. Sewa guna usaha tidak dapat dibatalkan dengan opsi pembelian murah dicatat sebagai sewa guna usaha modal. 3. Masa Sewa Guna Usaha Variabel yang paling penting dalam perjanjian sewa guna usaha adalah masa sewa guna usaha yakni periode waktu dari permulaan sampai akhir sewa guna usaha. Tujuan akuntansi, masa akhir sewa guna usaha didefinisikan sebagai akhir periode sewa guna usaha yang tidak dapat dibatalkan, ditambah opsi untuk perpanjangan masa sewa yang mungkin dilaksanakan. Suatu opsi pembaruan murah adalah opsi dengan tingkat sewa guna usaha yang menarik atau provisi bagus lainnya, sehingga diperkirakan sewa guna usaha akan diperbarui melebihi periode sewa guna usaha yang sudah ditetapkan. Jika suatu opsi penawaran pembaruan dimasukkan dalam kontrak sewa guna usaha, yang meliputi periode tambahan yang disepakati di awal tanggal


11

penawaran opsi pembelian, tetapi tidak melebihi tanggal opsi pembelian. 4. Nilai Sisa (Residu) Nilai pasar properti yang disewagunausahakan pada akhir masa sewa guna usaha disebut dengan nilai sisa atau nilai residu. Beberapa kontrak sewa guna usaha mengharuskan lessee menjamin nilai sisa minimum. Jika nilai pasar pada akhir masa sewa guna usaha turun dibawah nilai sisa yang dijamin, lessee harus membayar selisihnya. Jika tidak terdapat opsi pembelian murah atau jaminan atas nilai sisa, lessor kembali memperoleh properti pada akhir masa sewa guna usaha dan mungkin menawarkan pembaruan sewa guna usaha, menyewagunausahakan aktiva ke lessee lain, atau menjual properti. D. Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha Menurut Darmawi (2006: 200), pihak- pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa guna usaha adalah 1. Lessor Perusahaan sewa guna usaha atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk penyediaan barang modal. Lessor dalam finance lease bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai barang modal dengan mendapatkan keuntungan, sedangkan

lessor

dalam

operating lease

bertujuan untuk


12

mendapatkan keuntungan dari penyediaan dan pemberian barang serta pemberian jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang- barang tersebut. 2. Lessee Perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari pihak lessor. Lessee dalam finance lease bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada akhir kontrak sewa guna usaha, lessee memiliki hak opsi atas barang tersebut. Operating lease, lessee dapat memenuhi kebutuhan peralatannya disamping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa resiko bagi lessee terhadap kerusakan. 3. Supplier Perusahaan yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Dalam mekanisme finance lease, supplier langsung menyerahkan barang kepada lessee tanpa melalui pihak lessor sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sebaliknya dalam operating lease, supplier menjual barangnya langsung kepada lessor dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.


13

4. Bank / Kreditur Suatu perjanjian atau kontrak sewa guna usaha, pihak bank atau kreditur tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor terutama dalam mekanisme financial lease. Leverage lease dimana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank.

Gambar II.1 Mekanisme Transaksi Sewa Guna Usaha Sumber:Darmawi (2006 : 201)

Keterangan : a. Lessee menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, jangka waktu pengiriman serta jaminan purna jual atas barang yang akan dilease. b. Lessee melakukan negoisasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Pada tahap awal ini, lessee dapat meminta lease quotation yang tidak mengikat dari lessor. Lease quotation memuat mengenai syarat- syarat pokok pembiayaan sewa guna usaha antara lain keterangan barang, harga, cash


14

security deposit, residual value, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa, dan persyaratan – persyaratan lainnya. c. Lessor mengirim letter of offer atau commitment letter kepada lessee yang berisi syarat- syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan lessee tersebut. d. Penandatanganan kontrak sewa guna usaha setelah semua persyaratan. e. Pengiriman order beli kepada supplier disertai intruksi pengiriman barang kepada lessee sesuai dengan tipe dan spesifikasi yang telah disetujui. f. Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai pesanan dan lessee menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar yang diserahkan kepada supplier. g. Penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor termasuk faktur dan bukti- bukti kepemilikan barang lainnya. h. Pembayaran oleh lessor kepada supplier. i. Pembayaran sewa (lease payment) secara berkala oleh lessee kepada lessor selama masa sewa guna usaha yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai serta bunganya. E. Keunggulan Sewa Guna Usaha Menurut Kieso (2007: 160), beberapa keunggulan yang umumnya dinikmati lessee adalah:


15

1. Pembiayaan 100% dengan Suku Bunga Tetap Sewa

guna

usaha

sering

ditandatangani

tanpa

membutuhkan uang muka dari lessee, yang membantu menghemat dana kas yang terbatas khususnya sangat diinginkan oleh perusahaan baru dan sedang berkembang. Pembayaran lease bersifat tetap, sehingga melindungi lessee dari inflasi dan meningkatnya biaya uang. 2. Proteksi terhadap Keusangan Peralatan yang di-lease dapat mengurangi risiko keusangan bagi lessee, dan banyak kasus memindahkan risiko nilai residu kepada lessor. 3. Fleksibilitas Perjanjian lease memiliki lebih sedikit batasan- batasan bila dibandingkan dengan perjanjian utang lainnya. Lessor yang inovatif mampu membuat perjanjian lease disesuaikan dengan kebutuhan khusus lessee. Pembayaran sewa mungkin jumlahnya tidak berubah dari tahun ke tahun atau mungkin berubah naik atau turun. 4. Pembiayaan yang Lebih Murah Beberapa perusahaan menyadari bahwa pembiayaan dengan sewa guna usaha ternyata lebih murah daripada jenis pembiayaan lainnya. Melalui sewa guna usaha, perusahaan sewa guna usaha atau lembaga keuangan dapat memperoleh manfaat dan kemudian


16

memberikannya kepada lessee atau pemakai aktiva yang di-lease berupa pembayaran sewa yang lebih rendah. 5. Keuntungan Pajak Tujuan perpajakan, perusahaan dapat mengkapitalisasi dan mendepresiasi aktiva lease. Hasilnya perusahaan melakukan pengurangan di muka alih- alih diakhir dan sekaligus mengurangi pajaknya. 6. Pembiayaan di Luar Neraca ( Off Balance Sheet Financing) Beberapa lease tidak mengakibatkan bertambahnya utang pada neraca atau mempengaruhi rasio keuangan, tetapi dapat menambah kemampuan perusahaan untuk melakukan pinjaman. F. Prosedur Permohonan Sewa Guna Usaha Setiap permohonan yang diajukan oleh pihak lessee haruslah langsung kepihak lessor, baik secara lisan maupun tertulis, kemudian oleh pihak lessor akan dipelajari secara seksama sehingga pada akhirnya nanti tidak akan merugikan pihak lessor akibat terjadi kesalahan analisis. Menurut Kasmir (2005 : 264), prosedur permohonan fasilitas sewa guna usaha oleh lessee kepada lessor secara umum sebagai berikut: 1. Pihak lessee mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu barang modal baik secara lisan maupun tertulis. 2. Pihak lessor akan meneliti maksud dan tujuan permohonan lessee. Kelengkapan dokumen- dokumen yang disyaratkan:


17

a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak sewa guna usaha, yang berisikan maksud dan tujuan mengajukan secara sewa guna usaha serta cara pembayarannya. b. Akte pendirian perusahaan jika lessee berbentuk PT atau yayasan. c. KTP atau kartu keluaga jika lessee berbentuk perseorangan. d. Laporan keuangan ( neraca dan laporan laba rugi) tiga tahun terakhir jika lessee berbentuk PT e. Slip gaji dan bukti penghasilan lainnya jika lessee berbentuk perseorangan. f. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) baik perseorangan maupun perusahaan. 3. Jika dokumen sudah lengkap, maka pihak lessor memberikan informasi tentang persyaratan dalam perjanjian kontrak antara lessee dengan lessor, termasuk hak dan kewajibannya. 4. Pihak lessor akan mengadakan penelitian dan analisis terhadap informasi dan data yang diberikan lessee. 5. Mengukur kemampuan nasabah membayar dan kemauan untuk membayar dengan disertakan kebenaran informasi dan data yang ada dilapangan. 6. Jika permohonan lessee telah diterima oleh pihak lessor, maka pihak lessor mengadakan pertemuan dengan pihak lessee, untuk membahas tentang persyaratan yang harus dipenuhi antara lain


18

penandatanganan surat perjanjian serta biaya- biaya yang harus dibayar oleh lessee. 7. Pihak lessee membayar sejumlah kewajibannya dan mendatangani surat perjanjian antara lessee dengan lessor. 8. Pihak lessor melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan barang yang diinginkan lessee dan membayar sesuai dengan perjanjian dengan pihak supplier. 9. Pihak lessor juga menghubungi serta membayar premi asuransi yang sudah disetor lessee sebelumnya kepada pihak lessor. 10.Pihak supplier mengirim barang sesuai dengan surat pesanan dan surat bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh lessor. 11.Pihak lessor juga mengirim polis asuransi kepada lessee setelah diterbitkan oleh pihak lessor atas nama lessee. G. Sanksi–sanksi Menurut Kasmir (2005: 267), sanksi- sanksi yang diberikan pihak lessor kepada lessee, apabila lessee tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lessor sesuai perjanjian yang telah disepakati adalah sebagai berikut: 1. Berupa teguran lisan supaya segera melunasi. 2. Jika teguran lisan tidak direspon, maka akan diberikan teguran tertulis. 3. Dikenakan denda sesuai perjanjian. 4. Penyitaan barang yang dipegang oleh lessee.


19

H. Klasifikasi Sewa Guna Usaha untuk Lessee Menurut Juan (2012: 379), terdapat klasifikasi sebagai sewa pembiayaan: 1. Sewa mengalihkan kepemilikan asset kepada lessee pada akhir masa sewa. 2. Lessee memiliki opsi untuk membeli asset pada harga yang diperkirakan cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi tersebut akan dilaksanakan. 3. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomik asset meskipun hak milik tidak dialihkan. 4. Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati seluruh nilai wajar asset sewaan. 5. Asset sewaan bersifat khusus dan hanya lessee yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. I. Pengakuan Sewa Guna Usaha 1. Finance Lease Menurut PSAK No. 30 (2014: 30.6), pengakuan sewa finance lease adalah: 1. Pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa finance lease sebagai asset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar asset sewaan atau sebagai nilai kini dari pembayaran sewa


20

minimum, jika nilai kini tersebut lebih rendah daripada nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal masa sewa. 2. Transaksi dan kejadian lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas keuangannya, dan tidak selalu mengikuti bentuk hukumnya. Meskipun bentuk hukum perjanjian sewa nenyatakan bahwa lessee tidak memperoleh hak secara hukum atas asset sewaan, tetapi dalam hal sewa pembiayaan, secara substansi dan realitas keuangan lessee memperoleh manfaat ekonomik dari penggunaan asset sewaan tersebut selama sebagian besar umur ekonomiknya. Sebagai

kosenkuensinya

lessee

menanggung kewajiban untuk membayar hak tersebut sejumlah, pada awal sewa, yang mendekati nilai wajar dari asset dan beban keuangan terkait.


Tabel II.1 Jurnal Umum – Finance Lease Sumber: PSAK No. 30 (2012: 390- 393)

Tanggal 20x 1 Jan

1

1

Des

31

31

31

Keterangan

Ref

Halaman: 1 Jumlah Debit Kredit

Peralatan Sewaan Utang Sewa (Pencatatan sewa finance lease awal perjanjian)

xxx

Utang-Sewa Biaya Administrasi Biaya Asuransi Kas (Mencatat biaya saat perjanjian sewa guna usaha)

xxx xxx xxx

Utang Jangka Panjang-Sewa Beban Bunga Kas (Membayar sewa secara periodik/ berkala)

xxx xxx

Beban Depresiasi AsetSewa Akumulasi Depresiasi Asset- Sewa (Mencatat beban penyusutan)

xxx

Utang Sewa Kas (Mencatat Opsi Pembelian)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

21


22

Tabel II.1 Jurnal Umum – Finance Lease Sumber: PSAK No. 30 (2012: 390- 393) (Lanjutan)

Tanggal 20x4 Des

31

Keterangan

Utang Sewa Akumulasi Peralatan Peralatan Sewaan (Menutup akun sewa)

Ref

Halaman : 2 Jumlah Debit Kredit xxx xxx xxx

3. Jika transaksi sewa tersebut tidak tercermin dalam laporan posisi keuangan lessee, maka sumber daya ekonomik dan tingkat kewajiban dari entitas menjadi terlalu rendah sehingga mendistorsi rasio keuangan. Oleh karena itu, sewa pembiayaan diakui dalam laporan posisi keuangan lessee sebagai asset dan kewajiban untuk membayar sewa masa depan. Pada awal masa sewa, asset dan liabilitas untuk membayar sewa masa depan diakui dalam laporan posisi keuangan pada jumlah yang sama, kecuali untuk biaya langsung awal dari lessee yang ditambahkan ke jumlah yang diakui sebagai asset. 4. Liabilitas dari asset sewaan tidak tepat disajikan sebagai pengurang asset sewaan dalam laporan keuangan. Jika penyajian liabilitas dalam laporan posisi keuangan dibedakan antara liabilitas jangka pendek dan jangka panjang.


23

5. Biaya langsung awal sering terjadi sehubungan dengan aktivitas sewaa tertentu, seperti aktivitas negoisasi dan pemastian pengaturan sewa. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada aktivitas lessee untuk sewa pembiayaan ditambahkan dalam jumlah yang diakui sebagai asset 2. Operating Lease Menurut PSAK No. 30 (2014 : 30.8), pengakuan sewa operating lease adalah: Pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat asset yang dinikmati pengguna. Sewa operasi, pembayaran sewa( tidak termasuk biaya untuk jasa seperti biaya asuransi dan pemeliharaan) diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus, kecuali terdapat sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna walaupun pembayaran dilakukan tidak atas dasar tersebut.


24

Tabel II.2 Jurnal Umum– Operating Lease Sumber : PSAK No. 30 (2012 : 385)

Tanggal 20x 1 Jan

Keterangan

15 Beban Sewa Kas (Membayar sewa periodik/ berkala)

Ref

Halaman: 1 Jumlah Debit Kredit

xxx xxx secara

J. Pengukuran Sewa Guna Usaha Menurut PSAK No. 30 (2014 : 30.6), pengukuran sewa guna usaha finance lease adalah: 1. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan pengurangan liabilitas. Beban keuangan dialokasikan pada setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya. 2. Sewa pembiayaan menimbulkan beban penyusutan untuk asset tersusutkan dan beban keuangan pada setiap periode akuntansi. Kebijakan penyusutan untuk asset sewaan konsisten dengan asset yang dimiliki sendiri, dan penghitungan penyusutan yang diakui berdasarkan PSAK 16: Asset tetap dan PSAK 19: Asset tak berwujud. Jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa lessee akan


25

mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, maka asset sewaan disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaatnya. Menurut PSAK No. 30, terdapat tiga jenis metode depresiasi, diantaranya: 1. Metode Garis Lurus Metode garis lurus ini digunakan apabila manfaat ekonomis yang diharapkan dari aktiva tetap tersebut setiap periode sama. Rumus: Depresiasi = (Harga Perolehan- Nilai Sisa) / taksiran umur asset. 2. Metode Saldo Menurun Metode saldo menurun ini akan menghasilkan beban penyusutan yang menurun setiap periode. Metode ini beranggapan bahwa aktiva baru sangat besar peranannya dalam usaha mendapatkan penghasilan, peran aktiva tersebut semakin lama semakin mengecil seiring semakin tuanya aktiva tersebut. Rumus: Tarif depresiasi = ( 100% : taksiran umur manfaat) x 2 3. Metode Unit Produksi Metode unit produksi ini umur kegunaan aktiva ditaksir dalam satuan jumlah unit hasil produksi. Beban penyusutan dihitung dengan dasar satuan hasil produksi, sehingga penyusutan tiap periode akan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi hasil produksi.


26

Rumus: Penyusutan per tahun = jumlah produksi setahun x penyusutan per unit. Penyusutan per unit = (harga perolehan – nilai residu) taksiran jumlah produksi. 3. Jumlah tersusutkan dari asset sewaan dialokasikan pada setiap periode akuntansi selama perkiraan masa penggunaan dengan dasar yang sistematis dan konsisten dengan kebijakan penyusutan asset yang dimiliki. Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, maka perkiraan masa penggunaan asset adalah umur manfaat asset tersebut. Jika tidak, maka asset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaatnya. 4. Jumlah beban penyusutan asset dan beban keuangan untuk periode sangat jarang akan sama nilainya dengan jumlah pembayaran utang sewa untuk periode tersebut, oleh karena itu tidak tepat jika pembayaran utang sewa langsung diakui sebagai beban. Sejalan dengan hal tersebut, kecil kemungkinan bahwa nilai asset akan sama dengan nilai liabilitas sewa setelah awal masa sewa.


27

K. Pengungkapan Sewa Guna Usaha dalam Laporan Keuangan Lessee Finance Lease Menurut PSAK.No.30 (2014: 30.7), pengungkapan yang berhubungan dengan sewa dalam laporan keuangan lessee berbeda dengan sewa dalam laporan keuangan lessor. 1.

Finance Lease a. Aktiva yang disewagunausaha dilaporkan sebagai bagian aktiva tetap dalam kelompok tersendiri. Kewajiban sewa guna usaha yang bersangkutan harus disajikan terpisah dari kewajiban lainnya. b. Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut: 1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha yang harus dibayar paling tidak untuk 2 (dua) tahun berikutnya. 2. Penyusutan aktiva yang disewaguna usahakan yang dibebankan dalam tahun berjalan. 3. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha. 4.Keuntungan

atau

kerugian

yang

ditangguhkan

beserta

amortisasinya sehubungan dengan transaksi sale and leaseback. 5.Ikatan- ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa guna usaha.


Selain

itu

finance

lease

mensyaratkan

lessee

28

minimal

mengungkapkan asset sewaan, analisis liabilitas sewa guna usaha, dan penjelasan umum tentang perjanjian sewa guna usaha. Secara

khusus,

paragraph

31

PSAK

No.30

mensyaratkan

pengungkapan berikut: a. Jumlah neto nilai tercatat untuk setiap kelompok asset pada tanggal pelaporan. b. Rekonsiliasi antara pembayaran sewa minimum pada tanggal pelaporan dengan nilai kininya. c. Jumlah agregat pembayaran sewa minimum pada tanggal pelaporan dan nilai kininya untuk setiap periode berikut: 1. Sampai dengan satu tahun 2. Lebih dari satu tahun sampai lima tahun 3. Lebih dari lima tahun d. Rental kontinjen yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. e. Total perkiraan penerimaan pembayaran sewa – lanjut minimum di masa depan dari kontrak sewa – lanjut yang tidak dapat dibatalkan pada tanggal pelaporan. f. Penjelasan umum isi perjanjian sewa lessee yang material, yang meliputi namun tidak terbatas pada hal- hal berikut: 1. Dasar penentuan utang rental kontinjen


29

2. Ada atau tidaknya klausul – klausul yang berkaitan dengan opsi perpanjangan atau opsi pembelian dan eskalasi beserta persyaratannya. 3. Pembatasan – pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa, seperti pembatasan deviden, utang tambahan, dan sewa lanjutan. 2. Operating Lease Pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat asset yang dinikmati pengguna. Dalam sewa operasi, pembayaran sewa (tidak termasuk biaya untuk jasa seperti biaya asuransi dan pemeliharaan) diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna walaupun pembayaran dilakukan tidak atas dasar tersebut. Sewa operasi, dalam PSAK No. 30 mensyaratkan lessee minimal mengungkapkan komitmen modal terkait pembayaran sewa di masa depan, beban sewa yang dibebankan ke laporan laba rugi dan penjelasan umum tentang perjanjian sewa. Paragraf 35 PSAK No. 30 mensyaratkan pengungkapan sebagai berikut:


30

a. Jumlah pembayaran sewa minimum di masa depan dalam sewa guna usaha operasi yang tidak dapat dibatalkan untuk setiap periode berikut: 1. Sampai dengan satu tahun 2. Lebih dari satu tahun sampai lima tahun 3. Lebih dari lima tahun b. Total perkiraan penerimaan pembayaran minimum sewa-lanjut masa depan dari kontrak sewalanjut yang tidak dapat dibatalkan pada akhir periode pelaporan. c. Pembayaran sewa dan sewa lanjut yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan, dengan pengungkapan terpisah untuk masing- masing jumlah pembayaran sewa guna usaha minimum, rental kontijen, dan pembayaran sewa lanjut. d. Penjelasan umum isi perjanjian sewa lessee yang material meliputi: 1. Dasar penentuan utang rental kontinjen 2. Ada atau tidaknya klausul – klausul yang berkaitan dengan opsi perpanjangan atau opsi pembelian dan eskalasi beserta persyaratannya. 3. Pembatasan – pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa guna usaha seperti pembatasan deviden, utang tambahan,


BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus, yang merupakan deskriptif. Menurut Jogiyanto (2010: 12), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendefinisikan siapa yang terlibat di dalam suatu kegiatan, apa yang dilakukannya, kapan dilakukan, di mana dan bagaimana melakukannya. Penelitian dengan studi kasus menurut Jogiyanto (2010: 54) adalah penelitian yang mendalam tetapi hanya melibatkan satu objek saja. B Tempat dan Waktu Penelitian a. Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan di PT. Rahayu Putra Persada yang terletak di Jln. Raya Magelang – Purworejo KM 7, Magelang b. Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret – April 2015 C. Ruang Lingkup Penelitian 1. Subjek Penelitian Subyek penelitian dalam penulisan ini adalah: a. Pemimpin Perusahaan b. Bagian Akuntansi c. Pihak- pihak yang terkait dalam penelitian

31


32

2. Objek Penelitian Objek penelitian ini terbatas pada masalah akuntansi sewa guna usaha perusahaan PT. Rahayu Putra Persada D. Data yang Digunakan 

Dokumen terkait dengan sewa guna usaha, diantaranya biaya sewa, bunga, kontrak sewa guna usaha.



Pencatatan/ penjurnalan yang dilakukan oleh perusahaan



Laporan Keuangan yang dilakukan oleh perusahaan (Neraca dan Laporan Rugi/ Laba



Data – data lain yang mendukung penelitian ini

E. Teknik Pengumpulan Data Pada teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti sebagai berikut: a. Metode Dokumentasi Pengumpulan data mengumpulkan

data

yang dilakukan dengan cara meneliti, mengenai

sejarah

perusahaan

dan

perkembangannya, serta pencatatan pembayaran kendaraan secara sewa guna usaha. b. Metode Wawancara Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak- pihak yang terkait, untuk memperoleh informasi terkait sewa guna usaha, di mana berupa prosedur sewa guna usaha, pencatatan sewa guna usaha, pelaporan sewa guna usaha.


33

F. Teknik Analisis Data Untuk menjawab rumusan masalah digunakan langkah- langkah sebagai berikut: 1. Membandingkan akuntansi sewa guna usaha perusahaan dengan PSAK No. 30 (2014: 30.6-30.7), yang terdiri dari : a. Pengakuan Finance Lease 1. Pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa sebagai asset dan liabilitas di awal masa sewa sebesar nilai terendah antara nilai wajar asset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. 2. Transaksi dan kejadian lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas keuangannya, dan tidak selalu mengikuti bentuk hukumnya. Secara substansi dan realitas keuangan lessee memperoleh manfaat ekonomik dari penggunaan asset sewaan tersebut selama sebagian besar umur ekonomiknya. Menanggung kewajiban untuk membayar hak tersebut sejumlah, pada awal sewa, yang mendekati nilai wajar dari asset dan beban keuangan. Jurnal transaksi sewa finance lease: a. Pada saat pengakuan awal, yaitu asset dan kewajiban sewa pada awal perjanjian


b.

34

Menbayar biaya- biaya saat perjanjian sewa guna usaha

c.

Membayar angsuran sewa guna usaha

d.

Opsi pembelian

e.

Depresiasi asset sewa guna usaha

f.

Pencatatan penutup akun sewa guna usaha

Operating Lease Pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban atas pembayaran sewa dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat asset yang dinikmati. Jurnal transaksi sewa operating lease: a. Jurnal pada tiap pembayaran sewa. b. Pengukuran Finance Lease 1. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan pengurangan liabilitas. 2. Finance lease menimbulkan beban penyusutan untuk asset tersusutkan dan beban keuangan pada setiap periode akuntansi. Jumlah tersusut dari asset sewaan dialokasikan pada setiap periode akuntansi selama perkiraan masa penggunaan.


35

Operating Lease Pada dasarnya, nilai beban sewa diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang dilakukan oleh lessee. Namun, terkadang lessee mendapatkan insetif tertentu dari lessor agar bersedia melaksanakan perjanjian sewa. Insetif dapat berupa pembayaran tunai di muka kepada lessee atau potongan pembayaran sewa. c. Pengungkapan Finance Lease 1. Aktiva yang disewagunausaha dilaporkan sebagai bagian aktiva tetap dalam kelompok tersendiri. Kewajiban sewa guna usaha yang bersangkutan harus disajikan terpisah dari kewajiban lainnya. 2.Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut: a. Jumlah pembayaran sewa guna usaha yang harus dibayar paling tidak untuk 2 (dua) tahun berikutnya. b. Penyusutan aktiva yang disewaguna usahakan yang dibebankan dalam tahun berjalan. c. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha.


36

d.Keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi sale and leaseback. e. Ikatan- ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa guna usaha. Selain itu PSAK No. 30, mensyaratkan lessee minimal mengungkapkan asset sewaan, analisis liabilitas sewa guna usaha, dan penjelasan umum tentang perjanjian sewa guna usaha. 1. Jumlah neto nilai tercatat untuk setiap kelompok asset pada tanggal pelaporan. 2. Rekonsililiasi antara pembayaran sewa minimum pada tanggal pelaporan dan nilai kininya. Selain itu, entitas mengungkapan total pembayaran sewa minimum masa depan pada akhir periode pelaporan, dan nilai kininya untuk setiap periode berikut: a. Sampai dengan satu tahun b. Lebih dari satu tahun sampai lima tahun c. Lebih dari lima tahun 3. Rental kontinjen yang diakui sebagai beban pada periode. 4. Total perkiraan penerimaan pembayaran minimum sewalanjut masa depan dari kontrak sewalanjut yang tidak dapat dibatalkan pada akhir periode pelaporan.


37

5. Penjelasan umum isi pengaturan sewa yang material yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal berikut: a. Dasar penentuan utang rental kontinjen. b. Keberadaan dan persyaratan dari opsi pembaruan atas pembelian dan klausul eskalasi. c. Pembatasan yang ditetapkan dalam pengaturan sewa, seperti pembatasan dividen, tambahan utang dan sewalanjut. Operating Lease a. Total pembayaran sewa minimum masa depan dalam sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan untuk setiap periode berikut: 1. Sampai dengan satu tahun 2. Lebih dari satu tahun sampai lima tahun. 3. Lebih dari lima tahun. b. Total

perkiraan

penerimaan

pembayaran

sewa

minimum sewa-lanjut masa depan dari kontrak sewalanjut yang tidak dapat dibatalkan pada akhir periode pelaporan. c. Pembayaran sewa dan sewa-lanjut yang diakui sebagai beban pada periode, dengan pengungkapan terpisah untuk jumlah pembayaran minimum sewa, rental kontinjen, dan pembayaran sewalanjut.


38

d. Penjelasan umum pengaturan sewa lessee yang signifikan, yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada: 1. Dasar penentuan utang rental kontinjen. 2. Keberadaan dan persyaratan dari opsi pembaruan atas pembelian dan klausul eskalasi. 3. Pembatasan yang ditetapkan dalam pengaturan sewa, seperti pembatasan dividen, tambahan utang dan sewalanjut. 4. Membuat kesimpulan bahwa apakah akuntansi sewa guna usaha perusahaan sudah sesuai dengan PSAK No 30.


BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya Perusahaan PT. Rahayu Putra Persada merupakan salah satu badan usaha milik swasta yang bergerak dalam bidang jasa transportasi dan angkutan/ jasa pengiriman paket. Berdiri pertama kali pada tanggal 22 Mei 1975 dengan nama Rahayu Travel, yang berlokasi di Terminal Kebon Polo 41 Magelang. Rahayu Travel didirikan oleh Bapak Anwar Hardani (Alm), untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyediaan sarana transportasi antar kota dan masih berbadan hukum firma. Pada tahun 1998 diubah status badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan berganti nama menjadi Rahayu Putra Persada. Perkembangan selanjutnya putra dari bapak Anwar Hardani (Alm) yaitu Bapak Rully Djunaedi meneruskan usaha dari Bapak Anwar Hardani (Alm), dimana Bapak Rully Djumaedi menambah jasa yang diberikan oleh masyarakat yaitu pengiriman barang yang cepat sampai tujuan dengan aman dan dalam kondisi yang baik. Maka didirikanlah divisi Rahayu Putra Persada Express (RAPEPEX) pada tanggal 17 November 1998 yang berkantor dijalan Magelang- Purorejo km 7, Tanjung- Anom Magelang. Pada awalnya Rappex hanya memiliki dua buah armada saja yaitu Colt Diesel, yang melayani pengiriman barang (paket) ke Surabaya dan kotakota seperti Muntilan, Jogja, Klaten, Solo, Sragen, Madiun, Mojokerto 39


40

Seiring dengan permintaan dan kepercayaan para pelanggan kepada pelayanan PT. Rahayu Putra Persada, maka perusahaan mulai menambah armada dengan mobil truk/ box yang lebih besar, agar dapat memuat barang/ paket lebih banyak. Di samping itu PT. Rahayu Putra Persada juga memperluas wilayah pengiriman paket ke kotakota lain di wilayah pulau jawa seperti: Semarang, Salatiga, Purworejo, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Parakan, Temanggung, Tegal, Cirebon, Tangerang dan Jakarta. B. Visi dan Misi Perusahaan Visi Visi PT. Rahayu Putra Persada adalah menjadi perusahaan penyedia jasa expedisi yang paling diminati oleh konsumen Misi Misi PT. Rahayu Putra Persada adalah: 1. PT. Rahayu Putra Persada sebagai perusahaan penyedia jasa ekspedisi yang paling diminati oleh konsumen melalui layanan yang tepat waktu, mudah, aman, dan dengan harga yang kompetitif 2. PT. Rahayu Putra Persada adalah perusahaan yang berorientansi pada keuntungan perusahaan untuk dapat membesarkan perusahaan, dan mensejahterakan karyawannya. Dimana perusahaan memberikan tunjangan- tunjangan antara lain Tunjangan Hari Raya (THR), SPP bagi anak karyawan sampai dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)


41

C. Motto dan Logo Perusahaan 1. Motto “ We Serve Better” menunjukkan bahwa PT. Rahayu Putra Persada akan selalu melayani lebih baik dan selalu memuaskan pelanggan dengan pelayanan jasa pengiriman yang cepat, terpercaya dan professional. 2. Logo PT. Rahayu Putra Persada

Arti dan penjelasan logo PT. Rahayu Putra Persada: a. Bentuk bulatan/ bola dari logo melambangkan perusahaan yang memiliki eksistensi sebagai perusahaan yang memiliki kualitas internasional. b. Perahu yang mengitari bola dari logo melambangkan ruang gerak PT. Rahayu Putra Persada secara nasional dan internasional, PT. Rahayu Putra Persada memiliki rencana jangka panjang untuk bisa melayani masyarakat luas. c. Satu garis melengkung yang mengitari bola melambangkan PT. Rahayu Putra Persada tetap eksis sepanjang masa secara konsisten bagaikan matahari yang mengitari bumi pada orbitnya.


d. Garis-

garis

melengkung

yang

ada di

permukaan

42

bola

melambangkan PT. Rahayu Putra Persada tetap dikenang oleh pelanggannya sepanjang masa akan keunggulan dalam pelayanan yang telah diberikan kepada pelanggannya. e. Tulisan rappex dengan huruf Impact Bold Italic melambangkan kedudukan perusahaan PT. Rahayu Putra Persada sebagai perusahaan yang fleksibel. D. Struktur Organisasi Perusahaan Struktur organisasi yang baik dan efektif sangat diperlukan untuk menunjang

perkembangan

perusahaan

dalam

pencapaian

tujuan

perusahaan yang sudah ditetapkan. PT. Rahayu Putra Persada memandang sangat penting untuk memakai struktur organisasi, sehingga dapat terlihat adanya pembagian tugas yang jelas dari masing- masing bagian. Dimana tujuan dari struktur organisasi adalah: 1. Mempermudah pelaksanaan tugas 2. Mempermudah pengawasan terhadap semua unit. 3. Mempermudah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lebih jelasnya dibawah ini disajikan bagan struktur organisasi PT. Rahayu Putra Persada berserta uraian tugas dan tanggung jawab masing- masing fungsi dalam perusahaan. .

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI 43


44

1. Pimpinan Perusahaan a. Bertanggung jawab atas semua divisi di PT. Rahayu Putra Persada b. Memantau kinerja setiap devisi/ karyawannya. 2. Personalia a. Bertanggung jawab terhadap penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. b. Melakukan pembinaan tenaga kerja secara umum c. Menyusun aturan perusahaan secara baku dan menerapkannya. d. Menyusun paket renumerisasi untuk tenaga kerja e. Mengevaluasi kinerja tenaga kerja f. Bekerjasama dengan departemen/ bagian lain terkait. g. Menyelesaikan hubungan keternagakerjaan 3. Pimpinan Operasional a.

Menjalankan kebijakan pimpinan perusahaan

b.

Bertanggung jawab terhadap pencapaian target perusahaan

c.

Menyusun strategi operasional dan work flow yang efisien, efektif., dan mengimplementasikannya.

d.

Bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional perusahaan.

e.

Menyusun strategi marketing bersama dengan team marketing dan mengimplementasikannya

f.

Mengkoordinasikan Perwakilan

g.

Mengevaluasi strategi operasional, marketing dan unjuk kerja Perwakilan dan agen


h.

45

Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan ekspedisi lain

Dimana Pimpian Operasional membawahi: 1. Oprasional Paket dan Kru Box a. Bertanggung jawab terlaksananya kebijakan oprasional perusahaan secara baik, efektif, dan efisien. b. Mengatur, memberikan solusi jika terdapat permasalahan, dan memonitor barang kiriman di semua agen agar sampai di pelanggan tepat waktu, utuh dan aman. c. Mengatur kerja dan absensi Kru Box d. Menyediakan kendaraan dan krunya untuk memenuhi kebutuhan armada di tiap kota e. Mengkordinasikan pengaturan muatan dan paket operan di magelang. f. Memberi pengarahan ke kru box bila ada yang melakukan pelanggaran ringan g. Memberi Berita Acara (BA), melaporkan ke pimpinan Operasional dan Personalia 2. Marketing Pusat a. Bertanggung

jawab

terhadap

pencapaian

target

penjualan

perusahaan. b. Menyusun strategi marketing untuk meningkatkan perkembangan perusahaan


46

c. Mengkordinir staf marketing. 3. Perwakilan tiap daerah ( Jakarta, Magelang, Semarang dan Surabaya) a. Melaksanakan kebijakan bisnis dari kantor pusat b. Memimpin staf perwakilan agar saling mendukung untuk kelancaran oprasional c. Dengan

persetujuan

Pimpinan

Oprasional,

berwenang

mengeluarkan Surat Peringatan (SP) bila ada staf perwakilan yang melanggar tata aturan kerja yang telah ditetapkan. d. Meningkatkan volume penjualan di area pemasaran e. Memonitor distribusi paket turun agar bisa diterima customer utuh dan tepat waktu. f. Memonitor tarif paket naik agar mendukung perkembangan omzet perwakilan g. Membina hubungan baik dengan pelanggan. h. Membina hubungan baik dengan agen- agen. i. Menyelesaikan permasalahan intern perwakilan j. Bertanggungjawab

atas

kebenaran

administrasi

keuangan

perwakilan dan kelancaran penagihan piutang. 4. Administrasi Pusat a. Bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Keuangan b. Bertanggung jawab dalam penyediaan data- data yang berhubungan dengan kinerja dan diperlukan perusahaan/ departemen/ bagian lain seperti:


47

Laporan penjualan total, Laporan kinerja masing- masing perwakilan. c. Menyusun flow of dokumen yang standard dan baku. d. Bekerjasama dengan departemen/ bagian lain terkait. 5. Oprasional Bengkel a. Bertanggung jawab terlaksananya kebijakan oprasional perusahaan secara baik, efektif, dan efisien. b. Bertanggung jawab atas ketersediaan kendaraan oprasional secara tepat, waktu, baik dan siap dipergunakan. c. Melakukan perawatan kendaraan secara baik, efektif, dan efisien. d. Memberikan masukan kepada pimpinan perusahaan mengenai kendaraan dan suku cadang. e. Berkerjasama dengan bagian- bagian terkait. E. Kegiatan Usaha Perusahaan PT. Rahayu Putra Persada memiliki dua devisi yaitu devisi jasa pengiriman trasportasi penumpang dan jasa transportasi pengiriman paket/ barang. Jasa pengiriman paket/ barang yang dilakukan oleh PT. Rahayu Putra Persada, mengirim paket/ barang sampai ditempat tujuan, aman, dan cepat. Sehingga dapat memuaskan pelanggannya PT. Rahayu Putra Persada memiliki cabang untuk jasa pengiriman paket/ barang terdiri dari 39 kota diantaranya adalah:


NO

11

ALAMAT Jl. Raya Magelang- Purworejo KM 7 Tanjunganom. Terminal Kebonpolo. Magelang Terminal Sukarno Hatta G. 06 Jl. A. Yani No 117 Jl. Gunug Sari No 19A Surabaya Jl. Prapen Raya No 33 Jl. Semarang No 21 Ruko Citarum Blok E No 7 Semarang Jl. Soekarno Hatta 54 Semarang Jl. Daan Mogot KM 19,5 No Jakarta 377, Kalideres Jakarta Barat Mojokerto Jl. WR. Supratman No 10 Madiun Jl. Thamrin No 70 Nganjuk Jl. P. Sudirman No 3 Malang Jl. Sultan Agung No 28 Tulungangung Jl. Pattimura No 16 Kediri Jl. Dewi Sartika No 32 Jl. Raya A. Yani No 38B Pandaan Pandaan

12

Blitar

13

Pasuruan

14

Solo

15 16

Delanggu Klaten

17

Yogyakarta

18

Muntilan

19

Kudus

20

Pati

21

Juwana

1

2

3

4 5 6 7 8 9 10

KOTA

NO TLP (0293) 3216021 (0293) 363566 (0293) 366970 (0293) 365083 ( 031) 5678221 (031) 847 1786 (031) 5314156 (024) 3588282 (024) 91281098 (021) 5538720 (0321) 321125 (0351) 458486 (0358) 323661 (0341) 364329 (0355) 7172550 081-252-166-61 (0343) 4876006 081-333-553754

Jl. Kenari 103 Blitar Perum Graha Candi Blok B No 3 (0343) 9126336 Jl. Abdul Rahman Saleh 45 (0271) 2087309 Jl. Prof. Dr. Suharso No 47 ( Jajar) (0271) 5824018 081- 328-393Jl. Dutayasa No 5 502 Jl. Diponegoro No 42 (0272) 3100882 Jl. Achmat Zakir No 1 (0274) 514638 Jl. Baru Mulungan Sinduardi Mlati- Sleman (0274) 7877841 Jl. Pemuda No 93 (0293) 587026 085-640-866Jl. Jend Sudirman 165 Kudus 666 Pertokoan Jl. Tharmin (Selatan 081- 228-748Klenteng) Pati 006 Jl. Sunan Ngerang No 60 Juwana (0295) 5516032

48


22 23

Salatiga Purworejo

Jl. Osa Maliki No 11 Jl. A. Yani No 108

24 25 26 27 28 29 30

Kutoarjo Kebumen Gombong Purwokerto Purbalingga Pemalang Pekalongan

31 32 33

Kroya Banjarnegara Wonosobo

34 35

Parakan Sragen

36 37 38

Tebet Cirebon Tegal

39

Denpasar Bali

Jl. Diponegoro No 137 Jl. A. Yani No 71 Jl. Yos Sudarso No 399 Jl. Notosuwiryo No 83 Jl. Sudirman No 35 Jl. Jend. Sudirman No 324 Jl. Jend Sudirman No 18E Jl. Rambutan No 3 RT 5/ VII Kedawung, Kroya, Cilacap Jl. Letjend. Suprapto No 174 Jl. A. Yani No 95 Komplek Pasar Ikan Dangkel Kios No 3 Jl. Raya Sukowati No 445 Jl. Bukit Duri Tanjakan XVNo 1 l. Veteran No 1 Jl. Panggung Timur No 6 Jl. Taman Wedasari III No 10 Keboiwa Utara

49

(0298) 311368 (0275) 321556 081-227-957400 (0287) 381171 (0287) 471309 (0281) 642030 (0281) 894768 (0284) 321158 (0285) 7951020 088- 866-551-10 (0286) 591103 (0286) 321217 (0283) 5598575 (0271) 893544 (021) 71622321 (0231) 200737 081-745-5158 (0361) 7442073

Selain itu PT. Rahayu Putra Persada melayani pengiriman barang/ paket kilat ke tujuan; TANGERANG-

JAKARTA-

CIREBON-

TEGAL-

SEMARANG-

KUDUS- PATI- JUWANA- SALATIGA- PURWOKERTO- GOMBONGKEBUMEN-

KUTOARJO-

BANJARNEGARA-

PURWOREJO-

WONOSOBO-

PARAKAN-

PURBALINGGAMAGELANG-

MUNTILAN- YOGYA- KLATEN- DELANGGU- SOLO- SRAGENMADIUN- NGANJUK- ,MOJOKERTO- SURABAYA- MALANG


50

1. Jumlah Karyawan yang Bekerja di PT. Rahayu Putra Persada a. Karyawan Lepas Dimana karyawan lepas atau disebut dengan pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila karyawan yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari kerja dan penyelesaian suatu pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Hak yang didapat oleh karyawan lepas adalah gaji sesuai dengan kerjaanya atau waktu mereka bekerja, tanpa mendapatkan jaminan. Karyawan tersebut bersifat kontrak terhadap perusahaan yang member pekerjaan. Setelah kontrak selesai, hubungan antara pekerja dan pemberi kerjapun juga selesai. PT. Rahayu Putra Persada memiliki karyawan lepas sejumlah 46 orang b. Karyawan Tetap dan Perwakilan Karyawan tetap adalah karyawan yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Karyawan tetap ini memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu tidak ditentukan, sepanjang waktu tertentu karyawan tersebut bekerja penuh ( full time) dalam pekerjaan tersebut. Serta karyawan perwakilan adalah karyawan yang berada di daerah tertentu (cabang) PT. Rahayu Putra Persada memiliki karyawan tetap sejumlah 45 orang


51

Jadi jumlah karyawan yang berada di PT. Rahayu Putra Persada, ada 91 pegawai yang terdiri dari karyawan lepas dan karyawan tetap beserta perwakilannya. 2. Jam Kerja PT. Rahayu Putra Persada Hari Karyawan Kantor

Jam Kerja

Senin – Jumat

08.00 – 16.30

Sabtu

08.00- 14.00

Minggu

Libur

Karyawan Senin – Jumat Oprasional Sabtu Minggu

08.00 – 17.30 08.00 – 16.00 Masuk/ libur tetapi liburnya bergiliran

F. Syarat Transaksi Sewa Guna Usaha Pada bab sebelumnya telah diuraikan prosedur transaksi akan berjalan jika semua syarat yang ditentukan oleh perusahaan sewa guna usaha sudah terpenuhi. PT. Rahayu Putra Persada yang bergerak di bidang jasa paketan, dimana perusahaan tersebut membutuhkan lembaga pembiayaan seperti sewa guna usaha untuk membiayai dalam membeli kendaraan. Perusahaan PT.Rahayu Putra Persada dalam membeli kendaraan secara sewa guna usaha harus melengkapi syarat- syarat dan prosedur yang telah di minta oleh perusahaan sewa guna usaha. Adapun syarat dan prosedur transaksi yang akan di bahas satu persatu di bawah ini:


52

1. Syarat- syarat pengajuan sewa guna usaha pembiayaan terdiri dari: Perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik. Merupakan dokumen perjanjian yang utama, dimana PT. Equity Finance Indonesia

sebagai

pihak

lessor

setuju menyediakan fasilitas

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada pihak lessee, lesseemenyatakan setuju untuk menerima dana tersebut serta mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Jaminan utama dan tambahan diserahkan kepemilikannya kepada perusahaan. 2. Permohonan pembiayaan sewa guna usaha Permohonan pembiayaan sewa guna usaha adalah permohonan dari lessee (PT. Rahayu Putra Persada) kepada lessor (PT. Equity Finance Indonesia) untuk mendapatkan dana kredit pembiayaan guna untuk pembelian barang. Spesifikasi barang dan harga barang permintaan harus dicantumkan dalam surat permohonan pembiayaan. Surat permohonan pembiayaan lease harus ditandatangani oleh calon penyewa dengan menyertakan dan melampirkan data- data yang diwajibkan. Adapun kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan sewa guna usaha yang ditetapkan perusahaan adalah: a. Surat kuasa dengan hak subsitusi Surat kuasa ini merupakan persyaratan dari penyewa yang menyatakan bahwa, bila pemberi kuasa lalai dalam melakukan kewajibannya, maka pemberi kuasa memberikan kuasa kepada


53

perusahaan dengan Hak Substitusi untuk menarik kendaraan. Surat kuasa ini harus ditandatangani oleh pejabat perusahaan diatas materai. b. Surat pernyataan jaminan Surat pernyataan perusahaan memberikan jaminan kepada lessor atas pembiayaan sewa guna usaha. c. Surat persetujuan Surat persetujuan yang berisikan bahwa pihak lessee mendapatkan persetujuan dati istri/ suaminya dalam perjanjian sewa guna usaha. G. Jaminan Selain mengisi perjanjian di atas, pihak lessee yaitu PT. Rahayu Putra Persada juga diwajibkan untuk menyertakan jaminan kepada lessor. Ada banyak macam- macam jaminan, seperti jaminan Tanah/ bangunan, Sertifikat Deposit, dan jaminan BPKB. Namun PT. Rahayu Putra Persada dalam hal sewa guna usaha memberikan jaminan BPKB kendaraan yang dileasekan kepada PT.Equity Finance Indonesia. BPKB yang sudah diterima sebagai jaminan, yang menyatakan bahwa BPKB tersebut kepemilikannya sudah dialihkan ke PT. Equity Finance dan disimpan serta tidak dapat dkeluarkan sebelum angsuran lease lunas. Selain itu perusahaan memberikan jaminan tambahan yang diserahkan kepemilikannya kepada perusahaan. Lessee memberikan jamin tambahan berupa BPKB dengan data sebagai berikut:


54

Satu unit bus Mercedes Benz OH 1518/60 tahun 2003 No Tangka

: MHL6842012J009924

No Mesin

: 38695160518744

Warna

; Putih

No Polisi

: AB- 7197- AS

No BPKB

: C 5909839 1

Atas Nama

: Anwar Hardani

H. Prosedur Permohonan Sewa Guna Usaha Pada umumnya transaksi sewa guna usaha melibatkan dua pihak utama, yaitu perusahaan yang membiayai sewa guna usaha yang disebut dengan lessor dalam hal ini adalah PT.Equity Finance Indonesia dan pihak penyewa guna usaha atau disebut dengan lessee adalah PT. Rahayu Putra Persada, sedangkan pihak suppliernya adalah perusahaan yang telah dipilih oleh lessee ataupun lessor dengan adanya persetujuan dari dua belah pihak. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi olek pihak lessee dalam sewa guna usaha agar prosedur transaksi sewa guna usaha finance lease dapat berjalan dengan baik. Perusahaan pembiayaan sewa guna usaha dalam hal ini mempunyai ketentuan dalam mengajukan permohonan pembiayaan sewa guna usaha diantaranya mengisi formulir permohonan pembiayaan sewa guna usaha yang berisi tentang data pemohon, data pekerjaan, data penjamin, data jaminan, data penghasilan, dan menyerahkan data- data pemohon lainnya, diantaranya adalah:


55

a. Fotocopy KTP Pemohon ( Suami/ Istri) b. Fotocopy KTP Penjamin (Suami/ Istri) c. Fotocopy KK ( Kartu Keluarga) d. Fotocopy SIUP Pemohon e. Fotocopy TDP Pemohon f. Fotocopy NPWP g. Fotocopy Tabungan/ Rekening Koran 3 bulan terakhir. h. Fotocopy Laporan Keuangan Terdapat dua macam cara dalam mengajukan permohonan pembiayaan sewa guna usaha, yaitu pertama perusahaan menghubungi langsung kepada pihak perusahaan sewa guna usaha atau kedua perusahaan menghubungi langsung supplier dan supplier mencarikan perusahaan penyedia. Dalam kasus ini PT. Rahayu Putra Persada menggunakan cara yang pertama yaitu PT. Rahayu Putra Persada mengubungi langsung kepada pihak perusahaan sewa guna usaha.


BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Mendiskripsikan Akuntansi Sewa Guna Usaha oleh Perusahaan Pada tanggal 22 November 2012 PT. Rahayu Putra Persada melakukan kontrak dengan PT. Equity Finance Indonesia, dimana kontrak tersebut berkaitan dengan transaksi akuntansi sewa guna usaha. Transaksi akuntansi sewa guna usaha yang dilakukan oleh PT. Rahayu Putra Persada adalah sebagai berikut: PT. Rahayu Putra Persada membeli 1 unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 73 4X2 MT tahun 2010, dengan warna kuning. Harga Perolehan

: Rp. 195.000.000

Nilai Pembiayaan

: Rp. 136.500.000

Imbalan jasa untuk 3 tahun Jangka Waktu Sewa Guna Usaha : 36 bulan Uang Sewa Bulanan (Adv)

: Rp 4.736.000

Imbalan Jasa

: 8,30183150% rata- rata pertahun

Tempat Pembayaran

: Di Kantor Lessor Ruko Mataram Plaza Blok E No 7

Cara Pembayaran

: Bilyet Giro

Nilai Sisa 30%

: Rp. 58.500.000

56


57

Pada saat awal perjanjian sewa guna usaha, perusahaan membayar terlebih dahulu kepada PT. Equity Finance Indonesia sebesar Rp67.932.000 Pembayaran perjanjian sewa guna usaha tersebut dengan rician sebagai berikutt: Nilai Sisa

: Rp. 58.500.000

Angsuran 1

: Rp

4.736.000

Biaya Administrasi

: Rp

600.000

Biaya Asuransi

: Rp.

4.096.000

Biaya Notaris

:Rp

0

Total

Rp

67.932.000

+


58

Pada saat kontrak disepakati antara pihak lessor dan lessee, perusahaan sewa (lessor) memberikan daftar pembayaran sewa kepada PT. Rahayu Putra Persada. Daftar pembayaran tersebut diberikan oleh lessee, untuk memberikan informasi kepada lessee jadwal pembayaran sewa guna usaha. Daftar pembayaran sewa guna usaha sebagai berikut: Tabel V.1 Daftar Jadwal Pembayaran (Dalam Rupiah)

No

Pembayaran Tanggal Pembayaran Sewa Guna Usaha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22-11-2012 22-12-2012 22-01-2013 22-02-2013 22-03-2013 22-04-2013 22-05-2013 22-06-2013 22-07-2013 22-08-2013 22-09-2013 22-10-2013 22-11-2013 22-12-2013 22-01-2014 22-02-2014 22-03-2014 22-04-2014 22-05-2014 22-06-2014 22-07-2014

4,736,000 4,736,000 4,736,000 4,736,000 4,736,000 4,736,000 4,736,000 4,736,000 4,736,000 4,736,000 4,736,000 4,736,000 4,736,000 4,736,000 4,736,000 4,736,000 4,376,000 4,736,000 4,736,000 4,736,000 4,736,000

Imbalan Jasa Sewa Guna Usaha

Angsuran Pokok Pembiayaan

Sisa Pokok Pembiayaan

0 1,757,220 1,717,494 1,677,239 1,636,447 1,595,111 1,553,224 1,510,778 1,467,766 1,424,181 1,280,014 1,335,258 1,289,905 1,243,948 1,197,377 1,150,186 1,102,465 1,053,907 1,004,802 955,042 904,619

4,736,000 2,978,780 3,018,506 3,058,761 3,099,553 3,140,889 3,132,776 3,225,222 3,268,234 3,321,819 3,355,986 3,400,742 3,446,095 3,492,052 3,538,623 3,585,814 3,633,635 3,682,093 3,731,198 3,780,958 3,831,381

131,764,000 128,785,220 125,766,714 122,707,953 119,608,400 116,467,511 113,284,735 110,059,513 106,791,279 103,479,400 100,123,474 96,722,732 93,276,637 89,784,585 86,245,962 82,660,148 79,026,513 75,344,420 71,613,222 67,832,264 64,000,883


59

Tabel V.1 Daftar Jadwal Pembayaran (Dalam Rupiah) (Lanjutan) 4,736,000 22 22-08-2014 4,736,000 23 22-09-2014 4,736,000 24 22-10-2014 4,736,000 25 22-11-2014 4,736,000 26 22-12-2014 4,736,000 27 22-01-2015 4,736,000 28 22-02-2015 4,736,000 29 22-03-2015 4,736,000 30 22-04-2015 4,736,000 31 22-05-2015 4,736,000 32 22-06-2015 4,736,000 33 22-07-2015 4,736,000 34 22-08-2015 4,736,000 35 22-09-2015 4,736,000 36 22-10-2015 Sumber : PT. Rahayu Putra Persada

853,523 801,746 749,278 696,111 642,234 587,640 532,317 476,256 419,447 361,881 303,547 244,436 184,536 123,837 62,328

3,882,477 3,934,254 3,934,254 4,039,889 4,093,766 4,148,360 4,203,683 4,259,744 4,316,553 4,374,119. 4,432,453 4,491,564 4,551,464 4,612,163 4,673,672

60,118,406 56,184,152 52,197,430 48,157,541 44,063,775 39,915,415 35,711,732 31,451,988 27,135,435 22,761,316 18,326,863 13,837,299 9,285,835 4,673,672 -


60

1. Pengakuan `Pada masa sewa, PT. Rahayu Putra Persada (lessee) mengakui asset dan liabilitas di awal masa sewa. Pada saat mengakui transaksi sewa guna usaha, maka dalam pencatatan lessee mengakui kontrak awal sewa guna usaha, opsi pembelian dan biaya- biaya pada saat di mulainya kontrak sewa guna usaha. Seperti biaya asuransi, biaya administrasi. Jurnal yang dicatat oleh perusahaan, dalam pencatatan akuntansi sewa guna usaha adalah sebagai berikut: Tabel V.2 Pencatatan Transaksi Sewa Guna Usaha Perusahaan PT. Rahayu Putra Persada Jurnal Umum Tanggal 2012 Jan

Keterangan

21 Kendaraan Utang- Sewa Guna Usaha (Saat pengakuan utang sewa guna usaha pada awal perjanjian) 21

Utang-Sewa Guna Usaha Biaya Administrasi Biaya Asuransi Kas (Membayar biayabiaya saat perjanjian sewa guna usaha, termasuk angsuran pertama

Ref Jumlah Debit

Kredit

Rp. 195.000.000 Rp. 195.000.000

Rp. 4.736.000 Rp. 600.000 Rp. 4.096.000 Rp. 9.432.000


61

Tabel V.2 Pencatatan Transaksi Sewa Guna Usaha Perusahaan PT. Rahayu Putra Persada Jurnal Umum (Lanjutan) Tanggal 21

Des

22

Keterangan Utang- Sewa Guna Usaha Kas (Opsi pembelian pada awal masa sewa guna usaha)

Ref

Jumlah Debit Rp. 58.500.000

Rp. 58.500.000

Utang- Sewa Guna Usaha Imbalan Jasa Sewa Guna Usaha Kas (Membayar angsuran sewa guna usaha selama masa sewa)

Rp. 2.978.780

Beban Depresiasi Asset- Sewa Guna Usaha Akumulasi Depresiasi AssetSewa Guna Usaha) (Mendepresiasi kendaraan sewa guna usaha) Sumber: PT. Rahayu Putra Persada

Rp. 34.125.000

22

Kredit

Rp. 1.757.220 Rp. 4.736.000

Rp. 34.125.000


62

2. Pengukuran Setelah mengakui asset dan liabilitas, selanjutnya lessee membayar sewa minimum secara periodik kepada lessor. Jumlah pembayaran tersebut ditentukan oleh lessor setelah memperhitungkan imbal jasa bagi lessor. Pada saat membayar sewa perusahaan mencatat dan memisahkan bagian beban bunga dan pelunasan pokok pembayaran sewa pada setiap periode selama masa sewa. Perusahaan memperkirakan umur kegunaan kendaraan tersebut selama 4 tahun, dimana perusahaan dalam menentukan umur ekonomis dari kendaraan tersebut dengan menggunakan metode garis lurus. Perusahaan menggunakan metode garis lurus sebagai perhitungan tarif depresiasi karena perusahaan menganggap bahwa dengan menggunakan metode garis lurus, bahwa kemampuan asset sama dalam suatu periode. Perusahaan menghitung depresiasi kendaraan sewa tersebut, dengan rumus sebagai berikut: Menghitung depresiasi dengan presentase: Rumus: Tarif Depresiasi = Tarif Depresiasi = = 25%


63

Tabel V.3 Tabel Depresiasi – Metode Garis Lurus No

Harga Perolehan Didepresiasi

Tarif

Beban

Akumulasi Depresiasi

Nilai Buku Mesin

Depresiasi 0

-

-

-

-

Rp. 195.000.000

1

Rp. 136.500.000

25%

Rp. 34.125.000

Rp. 34.125.000

Rp. 160.875.000

2

Rp. 136.500.000

25%

Rp. 34.125.000

Rp. 68.250.000

Rp. 126.750.000

3

Rp. 136.500.000

25%

Rp. 34.125.000

Rp.102.375.000

Rp. 92.625.000

4

Rp. 136.500.000

25%

Rp. 34.125.000

Rp. 136.500.000

Rp. 58.500.000

Perhitungan harga perolehan depresiasi: Harga perolehan depresiasi = Harga perolehan – nilai sisa = Rp.195.000.000 – Rp. 58.500.000 =Rp. 136.500.000 Jadi per tahun perusahaan menyusutkan asset sewa tersebut sebesar Rp. 34.125.000, dimana Rp. 34.125.000 dari Rp.136.500.000 : 4 periode.


64

3. Pengungkapan Transaksi sewa guna usaha yang dicatat dalam neraca sebagai utang. Asset sewaan digunakan untuk kegiatan operasi dan disajikan sebagai bagian dari asset tetap, yaitu disajikan sebesar nilai perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada bagian asset tidak lancar. Nilai Perolehan

Rp. 195.000.000

Nilai depresiasi

*Rp. 34.125.000 –

Asset tetap

Rp. 136.500.000

*Keterangan: Nilai Depresiasi diperoleh dari 25% x 195.000.000 Jadi asset yang dilaporkan oleh perusahaan dalam neraca sebesar Rp. 136.500.000.


65

Berikut ini adalah Laporan Neraca PT. Rahayu Putra Persada pada akhir tahun: PT. Rahayu Putra Persada Neraca Periode 31 Desember 2012 AKTIVA

PASIVA

AKTIVA LANCAR Kas xxx Bank xxx

UTANG LANCAR: Utang- Bunga UTANG JANGKA PANJANG Utang Bank xxx Utang -Sewa Guna Usaha xxx Utang Pajak xxx Utang Lain- lain xxx

xxx Piutang Dagang Piutang Karyawan Piutang Lain-lain

xxx xxx xxx xxx+

xxx

Total Aktiva Lancar

xxx

AKTIVA TETAP Kendaraan xxx Akumulasi Depresiasi Kendaraan xxx

Total Utang Jangka Panjang MODAL Modal Pemilik Rugi/ Laba RL Tahun Berjalan Total Modal

xxx Peralatan Kantor xxx Akumlasi Depresiasi Peralatan Kantor xxx Total Aktiva Tetap

xxx+ xxx

TOTAL AKTIVA

xxx

Sumber: Rahayu Putra Persada

xxx

TOTAL PASIVA

xxx

xxx xxx xxx xxx xxx


Berikut ini adalah Laporan Laba/ Rugi PT. Rahayu Putra Persada: PT. Rahayu Putra Persada Laporan Laba/ Rugi Periode 31 Desember 2012 PENDAPATAN Pendapatan Jasa Angkutan Barang

xxx

BIAYA Biaya Operasional

xxx

Laba Operasional

xxx

PENDAPATAN/ BIAYA LAIN- LAIN Pendapatan Biaya Lain- lain Total Pendapatan Lain- lain LABA BERSIH

xxx xxx xxx xxx

Sumber: Rahayu Putra Persada Berdasarkan data akuntansi sewa guna usaha perusahaan, maka dapat disimpulkan bahwa jenis akuntansi sewa guna usaha yang digunakan oleh PT. Rahayu Putra Persada adalah sewa finance lease.

66


67

B. Hasil Perbandingan Akuntansi Sewa Guna Usaha Perusahaan dengan PSAK No. 30 Tabel V.4 Perbandingan Pengakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha Perusahaan dengan PSAK No. 30 No

1

Keterangan Jurnal yang dibuat: a. Saat awal sewa/ kontrak sewa guna usaha b. Saat opsi pembelian c. Saat membayar biaya - biaya saat kontrak awal sewa d.Saat membayar sewa e. Saat mendepresiasi asset sewa

Sama

Berbeda     

Berdasarkan dari hasil perbandingan pengakuan akuntansi sewa guna usaha perusahaan dengan akuntansi sewa guna usaha menurut PSAK No. 30 dapat disimpulkan bahwa: 1. Perusahaan belum mencatat sesuai PSAK No. 30, dikarenakan dalam mencatat jurnal seperti pada saat awal sewa, perusahaan mencatat kendaraan(Debit) dan utang sewa guna usaha (Kredit), pada PSAK No. 30 dicatat sebagai peralatan sewa (Debit) dan utang sewa (Kredit) 2. Perusahaan tidak mencatat jurnal menutup transaksi sewa guna usaha disaat kontrak sewa guna usaha berakhir.


68

Tabel V. 5 Perbandingan Pengukuran Akuntansi Sewa Guna Usaha Perusahaan dengan PSAK No. 30 No 1 2

Keterangan Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan pengurangan liabilitas. Mendepresiasi asset sewa

Sama Berbeda  

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan diatas, maka ditemukan hal- hal sebagai berikut: 1. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan pengurangan liabilitas dalam pencatatannya. Namun dalam pencatatan yang dilakukan oleh lessee berbeda dengan PSAK No 30, dimana dalam pembayaran sewa minimum, pada saat pengakuan mencatat beban keuangan adalah sebagai imbalan jasa sewa guna usaha, sedangkan dalam PSAK No. 30 beban bunga adalah beban bunga. Begitu juga dengan utang, perusahaan mencatat utang sebagai utang sewa guna usaha, sedangkan dalam PSAK No. 30 dicatat sebagai utang sewa.


69

Tabel V.6 Perbandingan Pengungkapan Akuntansi Sewa Guna Usaha Perusahaan dengan PSAK No. 30 No 1

Keterangan

Sama

Penyajian aktiva dan kewajiban dalam neraca dan pendapatan dan beban dalam laba/ rugi

Berbeda 

Berdasarkan analisis dan pembahasan terhadap pengungkapan laporan keuangan yang dibuat perusahaan, maka ditemukan hal- hal sebagai berikut: 1.. Penyajian aktiva dan kewajiban dalam laporan keuangan(neraca) pada PT. Rahayu Putra Persada berbeda dengan Standar Akuntansi yang berlaku, dimana aktiva sewa guna usaha dan bukan sewa guna usaha dilaporkan secara bersamaan, tanpa dipisahkan ke dalam jenis laporan keuangan antara laporan sewa guna usaha atau bukan sewa guna usaha. Demikian juga dengan kewajiban yang dicatat oleh perusahaan, dimana perusahaan belum memisahkan kewajiban tersebut dalam kewajiban sewa guna usaha atau bukan sewa guna usaha.


BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis data di bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa perusahaan : 1. Perusahaan menggunakan jenis sewa guna usaha finance lease, dikarenakan pada saat pengakuan sewa, lessee mengakui sebagai asset dan liabilitas, serta terdapat opsi pembelian sewa. 2. Perusahaan belum sesuai dalam menerapkan akuntansi sewa guna usaha berdasarkan PSAK No. 30, diantaranya : 1. Pengakuan Pengakuan dalam pencatatan transaksi sewa guna usaha pada perusahaan belum sesuai dengan PSAK No. 30, dimana perusahaan tidak membuat jurnal pada akhir masa sewa guna usaha. 2. Pengukuran Perusahaan menghitung penyusutkan asset sewa guna usaha berdasarkan dengan PSAK No. 30, namun perusahaan lebih baik mempertimbangkan lagi dalam pemilihan metode depresiasi. Seperti menggunakan metode saldo menurun, dikarenakan umur ekonomis asset semakin berkurang dan menurunnya kondisi asset untuk digunakan dalam kegiatan operasi. 70


71

3. Pengungkapan Dalam pengungkapan, bahwa perusahaan dalam akuntansi sewa guna usaha belum sesuai dengan PSAK No. 30. Dikarenakan bahwa perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan tidak memisahkan antara asset sewa guna usaha dengan asset milik perusahaan dan tidak memisahkan antara kewajiban sewa guna usaha dengan kewajiban bukan sewa guna usaha. B. Keterbatasan Penelitian Peneliti tidak diperbolehkan oleh perusahaan untuk mengobservasi secara mendalam, tentang semua data yang berkaitan dengan transaksi sewa guna usaha. C. Saran- Saran Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa saran kepada perusahaan, diantaranya adalah: 1. Perusahaan tersebut belum menerapkan akuntansi sewa guna usaha secara benar. Oleh sebab itu sebaiknya perusahaan menerapkan PSAK No. 30, sebagai pedoman untuk penerapan akuntansi sewa guna usaha. Jika perusahaan menerapkan laporan keuangan

tersebut, maka bisa di

komparasi dengan perusahaan lain. 2. Sebaiknya perusahaan memisahkan asset milik perusahaan dengan asset sewa guna usaha pada laporan keuangan dan memisahkan kewajiban perusahaan dengan kewajiban sewa guna usaha, dan berdasarkan jatuh temponya yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.


72

DAFTAR PUSTAKA

Darmawi, Herman. 2006. Pasar Finansial dan Lembaga- Lembaga Finansial. PT. Bumi Aksara, Jakarta. IAI. 2014. Standar Akuntansi Keuangan Per Efektif 1 Januari 2015. IAI, Jakarta. Jogiyanto. 2010. Metodelogi Penelitian Bisnis. Edisi Ke-1. BPFE, Yogyakarta. Juan, Ng Eng. dan Tri Wahyuni, Ersa. 2012. Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan. Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta. Kasmir. 2005. Bank dan lembaga Keuangan Lainnya. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Kieso, Donald., dkk. 2007. Akuntansi Jakarta.

Intermediate. Edisi Ke-12. Erlangga,

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Surat Keputusan 1169/KMK/.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (leasing).

No.

Martani, Dwi. 2015. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Salemba Empat, Jakarta. Ria, Kombaitan. 2013. “Penerapan PSAK No 30 Tentang Perlakuan Akuntansi Sewa Aktiva Tetap”. Jurnal EMBA. Vol.1, No.3: Hal 11-21. Stice, Skousen. 2005. Intermediate Accounting/Akuntansi Intermediate. Edisi Ke15. Salemba Empat, Jakarta. Surya. Raja Adri Satriawan. 2012. Akuntansi Keuangan Versi IFRS. Graha Ilmu, Yogyakarta. Suslio. 2001. “Analisis Penerapan Akuntansi Sewa Guna Usaha Pembiayaan dan Penyajian dalam Laporan Keuangan”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Widayat. 2006. “Leasing Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan”. Jurnal Akuntansi. Vol.6.(Mei) No 6: 157- 184


LAMPIRAN I SURAT PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA

73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86

LAMPIRAN II SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN


87

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Recommend Documents