PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI

EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP Studi Kasus Di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Yulius Donni Setiawan NIM : 112114030

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2015


EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP Studi Kasus Di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Yulius Donni Setiawan NIM : 112114030

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2015

i


ii


iii


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hari kemarin telah berlalu. Hari esok belum datang. Kita hanya memiliki hari ini. Mari kita mulai.” -Ibu Teresa-

“Hiduplah seolah-olah anda ingin mati besok. Belajarlah seolah-olah anda ingin hidup selamanya.” -Mahatma Gandhi-

iv


UNIVERSITAS SANATA DHARMA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI - PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP Studi Kasus Di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 26 Agustus 2015 adalah hasil karya saya. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima. Yogyakarta, 31 Agustus 2015 Yang membuat pernyataan,

Yulius Donni Setiawan v


LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma: Nama : Yulius Donni Setiawan Nomor Mahasiswa : 112114030 Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP Studi Kasus Di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di Yogyakarta Pada tanggal 31 Agustus 2015 Yang menyatakan

(Yulius Donni Setiawan)

vi


KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada: 1. Tuhan Yesus Kristus, atas semua rahmat dan karunia-Nya. 2. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph. D. selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memeberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis. 3. Dr. H. Herry Maridjo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. 4. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak., QIA., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma. 5. M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Akt., QIA. selaku Pembimbing Akademik. 6. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Ak. selaku Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 7. Bapak Edi Suryono dan Bapak Dwi Nugroho selaku pegawai DPKAD Kabupaten Sleman yang telah membantu penulis dengan mencarikan data yang dibutuhkan. 8. Bapak A. Joko Karyono selaku Bapak dari penulis dan keluarga Budhe yang banyak mendorong, memberikan semangat, dan mendoakan penulis hingga skripsi ini dapat selesai. 9. Maria Kartika Pipit Wisnu Wardani yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis. 10. Teman-teman Akuntansi A angkatan 2011 yang berjuang bersama. 11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 31 Agustus 2015

Yulius Donni Setiawan vii


DAFTAR ISI HALAMAN HALAMAN JUDUL................................................................................................ i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ iii HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................... iv HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ................................ v HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ......................................................... vi HALAMAN KATA PENGANTAR ..................................................................... vii HALAMAN DAFTAR ISI .................................................................................. viii HALAMAN DAFTAR TABEL ............................................................................. x HALAMAN DAFTAR GAMBAR ........................................................................ xi ABSTRAK ........ .................................................................................................... xii ABSTRACT......... ................................................................................................ xiii BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1 B. Rumusan Masalah ................................................................................ 2 C. Batasan Masalah ................................................................................... 2 D. Tujuan Penelitian.................................................................................. 3 E. Manfaat Penelitian................................................................................ 3 F. Sistematika Penulisan........................................................................... 4 BAB II LANDASAN TEORI ................................................................................ 6 A. Pajak ..................................................................................................... 6 1. Pengertian Pajak ............................................................................ 6 2. Fungsi Pajak .................................................................................. 6 3. Sistem Pemungutan Pajak ............................................................. 7 4. Tarif Pajak ..................................................................................... 7 5. Wajib Pajak ................................................................................... 8 B. Pajak Penghasilan ................................................................................. 9 1. Pengertian Pajak Penghasilan ....................................................... 9 2. Subjek Pajak Penghasilan ............................................................. 9 3. Tidak Termasuk Subjek Pajak .................................................... 12 4. Objek Pajak Penghasilan ............................................................. 13 5. Tidak Termasuk Objek Pajak ...................................................... 15 C. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH PASAL 21) .................................. 18 1. Pengertian PPh Pasal 21 .............................................................. 18 2. Pemotong PPh Pasal 21............................................................... 19 3. Pemotong PPh Pasal 21 yang Dikecualikan ............................... 20 4. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21................... 21 5. Tidak Termasuk Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 ....................................................................................... 23 6. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 ................................... 24 7. Tidak Termasuk Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 ....... 25 8. Biaya Jabatan .............................................................................. 26 9. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ...................................... 27 viii


10. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 .................................................. 28 11. Beberapa Pengertian dalam PPh Pasal 21 ................................... 29 D. Surat Setoran Pajak (SSP) .................................................................. 31 1. Pengertian dan Fungsi SSP ......................................................... 31 2. Batas Waktu Penyetoran SSP ..................................................... 31 E. Surat Pemberitahuan (SPT) ................................................................ 32 1. Pengertian dan Fungsi SPT ......................................................... 32 2. Tata Cara Penyampaian SPT....................................................... 33 3. Pengisian SPT ............................................................................. 34 4. Batas Waktu Penyampaian SPT .................................................. 35 BAB III METODE PENELITIAN........................................................................ 36 A. Jenis Penelitian ................................................................................... 36 B. Subjek Penelitian ................................................................................ 36 C. Objek Penelitian ................................................................................. 36 D. Tempat Penelitian ............................................................................... 36 E. Teknik Pengambilan Sampel .............................................................. 37 F. Data yang Diperlukan......................................................................... 37 G. Teknik Pengumpulan Data ................................................................. 38 H. Teknik Analisis Data .......................................................................... 38 BAB IV GAMBARAN UMUM DINAS PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN .......................................... 43 A. Sejarah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) ... 43 B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi .................................................. 44 C. Susunan Organisasi ............................................................................ 45 BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN ........................................................ 52 A. Deskripsi Data .................................................................................... 52 1. Data yang diperlukan .................................................................. 52 2. Pengambilan sampel.................................................................... 53 B. Analisis Data ...................................................................................... 79 1. Mengevaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ........... 80 2. Mengevaluasi Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 ............. 103 3. Mengevaluasi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ............... 108 C. Pembahasan ...................................................................................... 108 BAB VI PENUTUP............................................................................................. 113 A. Kesimpulan....................................................................................... 113 B. Keterbatasan Penelitian .................................................................... 114 C. Saran ................................................................................................. 115 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 117 LAMPIRAN..... ................................................................................................... 119

ix


DAFTAR TABEL

Tabel Tabel Tabel

Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

Halaman II.1 Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Orang Rribadi Dalam Negeri.........28 II.2 Tarif Pemotongan Pajak atas Penghasilan Kena Pajak.................29 V.1 Daftar Sampel Pegawai Negeri Sipil Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014....................................................................................54 V.2 Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh DPKAD Kabupaten Sleman Tahun 2014......................................62 V.3 Waktu dan Tempat Penyetoran SSP Oleh DPKAD Kabupaten Sleman............................................................................................79 V.4 Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 ..........................82 V.5 Data Perbandingan Hasil Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21...........................................................................................98 V.6 Petunjuk Pengisian Surat Setoran Pajak.......................................103 V.7 Pengisian Surat Setoran Pajak Oleh DPKAD Kabupaten Sleman..........................................................................................105 V.8 Waktu dan Tempat Penyetoran SSP Oleh DPKAD Kabupaten Sleman..........................................................................................106

x


DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar IV.1 Bagan Struktur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014.........................................51

xi


ABSTRAK EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP Studi Kasus Di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Yulius Donni Setiawan 112114030 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) bagi pegawai tetap di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012. Jenis penelitian adalah studi kasus. Data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan sampel dengan purposive sampling. Teknik analisis data pada penelitian ini dengan cara membandingkan dan mengevaluasi penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012. Kesimpulan yang diperoleh adalah: (1) penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER31/PJ/2012 dan (2) penyetoran PPh Pasal 21 telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012. Kata Kunci: Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan, PPh Pasal 21

xii


ABSTRACT EVALUATION OF CALCULATING, DEPOSITING, AND REPORTING OF INCOME TAX ARTICLE 21 FOR PERMANENT EMPLOYEES A Case Study at The Department of Finance Management and Regional Asset of Sleman Regency Yulius Donni Setiawan 112114030 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta This research aims to determine whether calculating, depositing, and reporting of Income Tax Article 21 for employees in the Department of Finance Management and Regional Asset of Sleman Regency, were applied based on the Regulation of General Directorate of Taxation, Number PER-31/PJ/2012. Type of this research is a case study. Data was collected through interviews and documentations. The sample method is purposive sampling. The method of analysis being used in this research was comparing and evaluating of calculating, depositing, and reporting of Income Tax Article 21 based on the Regulation of General Directorate of Taxation, Number PER-31/PJ/2012. This research concluded that (1) the calculating and reporting of Income Tax Article 21 was not accordance with the Regulation of General Directorate of Taxation, Number PER-31/PJ/2012 and (2) the depositing of Income Tax Article 21 was accordance with the Regulation of General Directorate of Taxation, Number PER-31/PJ/2012. Keywords: Calculating, Depositing, Reporting, Income Tax of Article 21

xiii


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pegawai merupakan suatu aset bagi perusahaan karena pegawai merupakan salah satu pendukung perusahaan untuk dapat mencapai laba perusahaan. Pegawai dan perusahaan memiliki relasi dan timbal balik, pegawai memberikan jasanya kepada perusahaan dalam bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan sedangkan perusahaan memberikan hak kepada pegawai yaitu memberikan gaji. Tidak luput dari itu pegawai dan perusahaan harus membayar pajak kepada negara, salah satunya Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan timbal baliknya negara juga akan melakukan pembangunan yang merata. Penulis melakukan penelitian ini di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman. DPKAD Kabupaten Sleman merupakan Dinas yang menangani Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi seluruh pegawai yang bekerja di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sleman. Penelitian ini dilakukan di DPKAD Kabupaten Sleman karena lebih efisien dalam pengambilan data terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang harus disetorkan ke kas Negara dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 harus menggunakan dokumen yang diperlukan untuk diserahkan ke kantor pajak. Dalam penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap terdapat

1


mekanisme

yang

harus

dipatuhi.

Perlu

adanya

pembahasan

2

yang

menunjukkan mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap yang selama ini terjadi apakah telah sesuai dengan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012, sehingga perlu adanya penelitian mengenai kesesuaian penghitungan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak panghasilan.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah: 1. Apakah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap di DPKAD Kabupaten Sleman telah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012? 2. Apakah penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap di DPKAD Kabupaten Sleman telah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012? 3. Apakah pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap di DPKAD Kabupaten Sleman telah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012?

C. Batasan Masalah Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan hanya pada tahun 2014 dikarenakan peneliti ingin melakukan penelitian


3

dengan data yang terbaru. Pada saat pra survei (wawancara), peneliti hanya diperbolehkan mendapat data secara tahunan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

D. Tujuan Penelitian Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Mengetahui penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. 2. Mengetahui apakah penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman telah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012.

E. Manfaat Penelitian Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan tambahan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas dalam bidang perpajakan. 2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan.


4

3. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan tambahan

referensi

untuk

penelitian

selanjutnya

tentang

Pajak

Penghasilan Pasal 21.

F. Sistematika Penulisan Bab I

Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II

Tinjauan Pustaka Bab ini menjelaskan teori-teori yang akan digunakan untuk mendukung proses penelitian. Sehingga, teori-teori yang relevan yang ditulis dan dibahas secara rinci pada bab ini.

Bab III

Metode Penelitian Bab ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, teknik pengambilan sampel, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV

Gambaran Umum Objek Penelitian Bab ini menjelaskan secara garis besar objek yang diteliti, seperti sejarah singkat organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi, dan susunan organisasi.


Bab V

5

Analisis Data dan Pembahasan Bab ini berisi deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

Bab VI

Penutup Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data, keterbatasan penelitian, dan saran.


BAB II LANDASAN TEORI

A. Pajak 1. Pengertian Pajak Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1): “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.” 2. Fungsi Pajak Fungsi pajak yang sebagaimana telah dijelaskan dalam pengertian pajak di atas, dapat diketahui bahwa: a. Fungsi penerimaan (budgeter) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. b. Fungsi mengatur (reguler) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

6


7

3. Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem pemungutan yaitu: a. Official assessment system Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. b. Self assessment system Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. c. Withholding system Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menetukan besarnya pajak yang yang terutang oleh Wajib Pajak. 4. Tarif Pajak Tarif pajak adalah besarnya nilai yang digunakan untuk menentukan pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak kepada Negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal dengan empat macam tarif, yaitu: a. Tarif proporsional (a proportional tax rate structure) yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan


8

pajak. Contoh: dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak. b. Tarif progresif (a progresive tax rate structure) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh: tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Wajib Pajak orang pribadi. c. Tarif degresif (a degresive tax rate structure) yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. d. Tarif regresif atau tetap (a regresive tax rate structure) yaitu tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Contoh: tarif Bea Materai. 5. Wajib Pajak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (2): “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”


9

B. Pajak Penghasilan 1. Pengertian Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan dapat didefinisikan suatu pungutan resmi yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 4 ayat (1): “Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.” 2. Subjek Pajak Penghasilan Subjek pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 adalah: a. Orang pribadi. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.


10

c. Badan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. d. Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. e. Subjek pajak dalam negeri adalah: 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.


11

2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. b) Pembiayaannya bersumber dari APBN dan APBD. c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. e) Warisan

yang

belum

terbagi

sebagai

satu

kesatuan

menggantikan yang berhak. f. Subjek pajak luar negeri adalah: 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di


12

Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 3. Tidak Termasuk Subjek Pajak Tidak termasuk dalam subjek pajak penghasilan menurut UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 adalah: a. Kantor perwakilan negara asing. b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabatpejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat: 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.


13

4. Objek Pajak Penghasilan Objek pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 adalah: a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. c. Laba usaha. d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 1) Keuntungan

karena

pengalihan

harta

kepada

perseroan,

persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. 3) Keuntungan

karena

likuidasi,

penggabungan,

peleburan,

pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau


14

orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. n. Premi asuransi.


15

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. s. Surplus Bank Indonesia. 5. Tidak Termasuk Objek Pajak Tidak termasuk dalam objek pajak penghasilan menurut UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 yang adalah: a. 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya

diatur

dengan

atau

berdasarkan

Peraturan

Pemerintah. 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan,


16

badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. b. Warisan. c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit). e. Pembayaran

dari

perusahaan

asuransi

kepada

orang pribadi

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa. f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham


17

pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor. g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.


18

l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

C. Pajak Penghasilan Pasal 21 1. Pengertian PPh Pasal 21 Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi pada Pasal 1 ayat (2): “Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.”


19

2. Pemotong PPh Pasal 21 Pemotong PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 Pasal 2 adalah: a. Pemberi kerja yang terdiri dari: 1) Orang pribadi dan badan. 2) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian

atau

seluruh

administrasi

yang

terkait

dengan

pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut. b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembagalembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar: 1) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi


20

dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. 2) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri. 3) Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang. e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan. 3. Pemotong PPh Pasal 21 yang Dikecualikan Pemotong PPh Pasal 21 yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 Pasal 2 adalah: a. Kantor perwakilan negara asing. b. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. c. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi


21

untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 4. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 Pasal 3 adalah orang pribadi yang merupakan: a. Pegawai. b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi: 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat pelukis, dan seniman lainnya. 3) Olahragawan. 4) Penasihat,

pengajar,

pelatih,

penceramah,

moderator. 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.

penyuluh,

dan


22

6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem

aplikasinya,

telekomunikasi,

elektronika,

fotografi,

ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan. 7) Agen iklan. 8) Pengawas atau pengelola proyek. 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara. 10) Petugas penjaja barang dagangan. 11) Petugas dinas luar asuransi. 12) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama. e. Mantan pegawai. f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain: 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya. 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.


3) Peserta

atau

anggota

dalam

suatu

kepanitiaan

23

sebagai

penyelenggara kegiatan tertentu. 4) Peserta pendidikan dan pelatihan. 5) Peserta kegiatan lainnya. 5. Tidak Termasuk Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 Tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 Pasal 4 adalah: a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.


24

6. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 Pasal 5 adalah: a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur. b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja. d. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan. e. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan. f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau


25

dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama. h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 7. Tidak Termasuk Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2012 Pasal 8 adalah: a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). c. Iuran pensiun

yang dibayarkan kepada dana pensiun

yang

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.


26

d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan,

atau

penguasaan

di

antara

pihak-pihak

yang

bersangkutan. e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan. 8. Biaya Jabatan Biaya jabatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 250/PMK.03/2008 pada Pasal 1 yaitu besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.


27

9. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak pada Pasal 1 adalah sebagai berikut: a. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi. b. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin. c. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008. d. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi karyawati dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 Pasal 11 memiliki ketentuan sebagai berikut: a. Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri.


28

b. Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah

PTKP

untuk

keluarga

yang

menjadi

tanggungan

sepenuhnya. Karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. 10. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Undang-Undang

Nomor

36

Tahun

2008

Tentang

Pajak

Penghasilan, tarif pemotongan pajak dapat disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel II.1 Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Lapisan Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Tarif Pajak 5% (lima persen) 15% (lima belas persen)

25% (dua puluh lima persen)

30% (tiga puluh persen)


29

Berdasar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2012 pada Pasal 14, tarif pemotongan pajak yang berlaku adalah sebagai berikut: Tabel II.2 Tarif Pemotongan Pajak atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) Penerima Penghasilan Pegawai Tetap

Penghitungan PKP Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan dikurangi PTKP Penerima Pensiun berkala Penghasilan bruto dikurangi dengan yang dibayarkan secara biaya pensiun dan dikurangi PTKP bulanan Pegawai Tidak Tetap atau Penghasilan bruto dikurangi dengan Tenaga Kerja Lepas yang PTKP yang diterima atau diperoleh dibayarkan secara bulanan untuk jumlah yang disetahunkan. Sumber: PER-31/PJ/2012

Dikecualikan bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan PPh Pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak final. 11. Beberapa Pengertian dalam PPh Pasal 21 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal


30

26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi pada Pasal 1: a. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri. b. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. c. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. d. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.


31

e. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan. f. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan. g. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.

D. Surat Setoran Pajak 1. Pengertian dan Fungsi SSP Surat Setoran Pajak (SSP) menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada Pasal 1: “Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.” SSP berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada Pasal 10 ayat (1a) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 2. Batas Waktu Penyetoran SSP Batas waktu penyetoran SSP menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 80/PMK.03/2010 Pasal 2 diatur tentang batas waktu pembayaran


32

atau penyetoran pajak adalah PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Apabila Wajib Pajak membayar atau menyetor PPh Pasal 21 setelah tanggal jatuh tempo, maka dapat dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

E. Surat Pemberitahuan 1. Pengertian dan Fungsi SPT Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada Pasal 1: “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada Penjelasan Pasal 3 ayat (1), fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.


33

b. Penghasiian yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak. c. Harta dan kewajiban. d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. 2. Tata Cara Penyampaian SPT Tata Cara Penyampaian SPT berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisisan

dan

Penyampaian

Surat

Pemberitahuan

Masa

Pajak

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 pada Pasal 6, SPT Masa PPh Pasal 21 dapat disampaikan oleh Pemotong dengan cara: a. Langsung ke KPP atau KP2KP. b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP. c. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP. d. E-Filing yang tata cara penyampaiannya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


34

SPT Masa PPh Pasal 21 yang disampaikan oleh Pemotong meliputi SPT Masa PPh Pasal 21 yang berbentuk: a. Formulir kertas (hard copy). b. E-SPT yang disampaikan dalam media elektronik. 3. Pengisian SPT Pengisian Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

perpajakan. Sementara itu yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah: a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.


35

4. Batas Waktu Penyampaian SPT Batas waktu penyampaian SPT berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada Pasal 3 ayat (3) adalah: a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. SPT yang dilaporkan setelah tanggal jatuh tempo, maka dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00.


BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, penelitian yang dilakukan terhadap suatu perusahaan/instansi. Penelitian ini dilakukan terhadap objek tertentu disertai dengan pengumpulan data selama periode tertentu, kemudian data tersebut dievaluasi sehingga dapat memberikan kesimpulan yang cukup jelas atas objek yang diteliti.

B. Subjek Penelitian Subjek penelitian ini adalah pegawai tetap Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

C. Objek Penelitian Objek penelitian ini adalah penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

D. Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, yang terletak di Jalan Parasamya Beran Tridadi Sleman, Yogyakarta 55511.

36


37

E. Teknik Pengambilan Sampel Sampel merupakan sebagian untuk diambil dari keseluruhan subjek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara purposive sampling atau sampel bertujuan. Pengambilan sampel ini dilakukan berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang dikehendaki oleh penulis. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah: 1. PNS yang bekerja pada 1 (satu) tahun penuh baik itu berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. 2. PNS yang mulai bekerja ditengah tahun berjalan baik itu berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. 3. PNS yang berhenti bekerja pada tahun berjalan baik itu berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. 4. PNS yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 5. PNS dengan penghasilan netonya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

F. Data yang Diperlukan 1. Gambaran umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. 2. Data diri pegawai tetap. 3. Data penghasilan pegawai tetap. 4. Data hasil penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.


38

5. Data berupa bukti penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

G. Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung kepada pihak instansi pemerintahan yang menangani pajak penghasilan pegawai dalam memperoleh data yang diperlukan. 2. Dokumentasi Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan dokumen-dokumen seperti gaji pegawai tetap, penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap menurut perusahaan, serta penyetoran dan pelaporan.

H. Teknik Analisis Data 1. Evaluasi penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 a. Melakukan penghitungan kembali PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012. Formula sesuai dengan Peraturan Perpajakan bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut: Gaji pokok

xxx

Tunjangan istri

xxx

Tunjangan anak

xxx


Tunjangan jabatan

xxx

Tunjangan beras

xxx +

Jumlah penghasilan bruto

xxx

39

Pengurangan: Biaya jabatan

xxx

Iuran pensiun

xxx +

Jumlah pengurang

xxx -

Jumlah penghasilan neto

xxx

Jumlah penghasilan neto disetahunkan

xxx

Pengurangan: Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

xxx -

Penghasilan kena pajak (PKP)

xxx

PPh Pasal 21 terutang setahun: 5%

x PKP

xxx

15%

x PKP

xxx

25%

x PKP

xxx

30%

x PKP

xxx +

Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun

xxx

b. Melakukan perbandingan hasil penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman dengan hasil penghitungan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012.


40

c. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dengan langkah sebagai berikut: 1) Apakah sudah tepat atau belum pada penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu pada penghitungan penghasilan bruto, penghasilan neto, penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, dan penghasilan pajak terutangnya. 2) Apakah sudah sesuai atau belum pada penghitungan Pajak Penghasilan

Pasal

21,

yaitu

sesuai

pada

item-item

pemotongannya antara lain, pengurang penghasilan bruto seperti biaya jabatan dan iuran pensiun; jumlah PTKP; dan tarif pemotongan pajak. 2. Evaluasi penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 a. Mengevaluasi pengisian Surat Setoran Pajak. b. Mengevaluasi tempat dan waktu pembayaran pajak. c. Melakukan perbandingan antara penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman dengan penyetoran PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012. d. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan penyetoran PPh Pasal 21 dengan langkah sebagai berikut: 1) Apakah penyetoran pajak sudah tepat atau belum, penyetoran pajak dikatakan tepat jika, tepat dalam pengisian Surat Setoran Pajak dan tepat dalam penulisan Surat Setoran Pajak.


41

2) Apakah penyetoran pajak sudah sesuai atau belum, penyetoran pajak dikatakan sesuai jika: a) Wajib

Pajak

menggunakan

SSP

untuk

melakukan

penyetoran pajak. b) Pengisian SSP benar, lengkap, dan jelas. c) Penyetoran pajak dilakukan di Kantor Pos atau Bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. d) Penyetoran pajak tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 3. Evaluasi pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 a. Mengevaluasi pengisian Surat Pemberitahuan. b. Mengevaluasi

tempat

dan

waktu

penyampaian

Surat

Pemberitahuan. c. Melakukan perbandingan antara pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman dengan pelaporan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012. d. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan pelaporan PPh Pasal 21 dengan langkah sebagai berikut: 1) Apakah pelaporan pajak sudah tepat atau belum, pelaporan pajak dikatakan tepat jika, tepat dalam pengisian Surat Pemberitahuan dan tepat dalam penulisan Surat Pemberitahuan.


42

2) Apakah pelaporan pajak sudah sesuai atau belum, pelaporan pajak dikatakan sesuai jika: a) Wajib

Pajak

menggunakan

SPT

untuk

melaporkan

pemungutan pajak. b) Pengisian SPT benar, lengkap, dan jelas. c) Pelaporan pajak disampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. d) Pelaporan pajak tidak lebih dari tanggal 20 (duapuluh) bulan takwin berikutnya atau tidak


BAB IV GAMBARAN UMUM DINAS PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

A. Sejarah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Mengurai sejarah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman tentunya harus melakukan kilas balik yang cukup panjang. Proses kelahiran DPKAD tidak dapat dilepaskan dari beberapa kali perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Organisasi Perangkat Daerah dari masa ke masa. Dimulai dari unifikasi Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan, dan Dinas Pendapatam menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman. BPKKD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Sleman dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Perda Nomor 12 Tahun 2000. Seiring perkembangan kebutuhan, potensi, cakupan tugas, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah, sarana prasarana daerah, dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan aturan baru tentang organisasi perangkat daerah maka terbitlah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang

43


44

Organisasi Perangkat Daerah. Salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD). Singkat kata terjadi perubahan kelembagaan dari badan menjadi dinas. Dinamika

perkembangan

dari

para

pemangku

kepentingan

(stakeholder) pengelolaan keuangan dan kekayaan Kabupaten Sleman rupanya belum berhenti. Pada tahun 2011, masih dengan alasan yang sama, yaitu perkembangan kebutuhan, potensi, cakupan tugas, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah, dan sarana prasarana daerah. Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan aturan baru tentang organisasi perangkat daerah maka terbitlah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan signifikan menandai terbitnya aturan ini yaitu lahirnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Dinas Pendapatan Daerah. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) secara resmi dan efektif mulai menjalankan semua program dan kegiatannya pada awal tahun 2012.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 1. Tugas Pokok Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan

penyelenggaraan

pemerintahan

pengelolaan keuangan dan aset daerah.

daerah

di

bidang


45

2. Fungsi Organisasi Dinas

Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset

Daerah

dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. b. Pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. c. Penyelenggaraan pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. d. Pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah. e. Pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset daerah f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut: 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat a. Tugas Sekretariat kepegawaian,

mempunyai

tugas

keuangan,

melaksanakan perencanaan,

urusan evaluasi,

mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

umum, dan


46

b. Fungsi Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat. 2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan. 3) Pelaksanaan urusan umum. 4) Pelaksanaan urusan kepegawaian. 5) Pelaksanaan urusan keuangan. 6) Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi. 7) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat. c. Sekretariat di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat terdiri dari: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Keuangan 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 3. Bidang Belanja a. Tugas Bidang Belanja mempunyai tugas melaksanakan, membina, dan mengendalikan pengelolaan anggaran, perbendaharaan daerah, dan investasi daerah.


47

b. Fungsi Bidang Belanja dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Belanja. 2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan anggaran daerah, perbendaharaan daerah, dan analisis investasi daerah. 3) Pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan anggaran daerah. 4) Pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian perbendaharaan daerah. 5) Penyusunan analisis, pengembangan, dan pengendalian investasi daerah. 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Belanja. c. Bidang Belanja di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bidang belanja terdiri dari: 1) Seksi Anggaran 2) Seksi Perbendaharaan 3) Seksi Investasi Daerah 4. Bidang Aset a. Tugas Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan, membina, dan mengendalikan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,

pemeliharaan,

penilaian,

pemindahtanganan,


48

pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pengendalian barang milik daerah. b. Fungsi Bidang Aset dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Aset. 2) Perumusan

kebijakan

teknis

perencanaan,

pengadaan,

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pengendalian barang milik daerah. 3) Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah. 4) Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5) Pelaksanaan dan pembinaan penyimpanan barang milik daerah hasil pengadaan. 6) Pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian perencanaan dan distribusi barang milik daerah. 7) Pelaksanaan dan pembinaan penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang milik daerah. 8) Pelaksanaan penilaian barang milik daerah. 9) Perencanaan dan pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah. 10) Pelaksanaan dan pembinaan pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah.


49

11) Perencanaan dan pelaksanaan pengendalian barang milik daerah. 12) Pemantauan atas barang milik negara/daerah lain/desa yang digunakan daerah. 13) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Aset. c. Bidang Aset di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bidang aset terdiri dari: 1) Seksi Perencanaan dan Distribusi Aset 2) Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset 3) Seksi Penatausahaan dan Pengendalian Aset 5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan a. Tugas Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan dan membina pembukuan dan pelaporan keuangan dan aset daerah. b. Fungsi Bidang Pembukuan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Pembukuan dan Pelaporan. 2) Perumusan kebijakan teknis pembukuan, dan pelaporan keuangan dan aset daerah. 3) Pelaksanaan dan pembinaan verifikasi keuangan daerah. 4) Pelaksanaan dan pembinaan pembukuan keuangan dan aset daerah. 5) Pelaksanaan dan pembinaan pelaporan keuangan dan aset daerah.


50

6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pembukuan dan Pelaporan. c. Bidang Pembukuan dan Pelaporan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari: 1) Seksi Verfikasi 2) Seksi Pembukuan 3) Seksi Pelaporan 6. Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 7. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan keahlian. Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI 51

8.

Bagan Struktur

KEPALA DINAS SEKRETARIAT

Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Belanja

Bidang Aset

Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Seksi Anggaran

Seksi Perencanaan dan Distribusi Barang

Seksi Verifikasi

Seksi Perbendaharaan

Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset

Seksi Pembukuan

Seksi Investasi Daerah

Seksi Penatausahaan dan Pengendalian Aset

Seksi Pelaporan

Subbagian Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Unit Pelaksana Teknis Gambar IV.1 Bagan Struktur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Sumber: Bagan Struktur DPKAD Kabupaten Sleman Tahun 2014


BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian yang dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Sleman bertujuan untuk

mengetahui kesesuaian

penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan instansi tersebut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012. 1. Data yang diperlukan Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: a. Data diri pegawai di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman yang mencakup nama pegawai, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pegawai, jenis kelamin, jabatan, status (menikah/belum menikah), dan jumlah keluarga yang menjadi tanggungan, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). b. Data penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terdiri dari: 1) Jumlah penghasilan bruto meliputi gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan struktural/fungsional, tunjangan beras, dan tunjangan khusus. 2) Jumlah pengurang penghasilan bruto meliputi biaya jabatan dan iuran pensiun. 3) Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

52


53

4) Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun c. Bukti penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Data-data di atas yang diperoleh penulis dapat dilihat pada Lampiran 2 halaman 123. 2. Pengambilan sampel Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling atau sampel bertujuan. Pengambilan sampel ini dilakukan berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang dikehendaki oleh penulis. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah: a. PNS yang bekerja pada 1 (satu) tahun penuh baik itu berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. b. PNS yang mulai bekerja ditengah tahun berjalan baik itu berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. c. PNS yang berhenti bekerja pada tahun berjalan baik itu berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. d. PNS yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). e. PNS dengan penghasilan netonya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dari kriteria pengambilan sampel di atas maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) sampel pegawai dari data awal yang diperoleh sebanyak 94 pegawai. Pegawai yang dijadikan sampel dapat dilihat pada Tabel V.1 di bawah ini:


Tabel V.1 Daftar Sampel Pegawai Negeri Sipil Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Nama Pegawai Dra. Rini Murti Lestari, M.M., Akt. Sri Murni Rahayu, S.H., M.M. Dra. Mae Rusmi Suryaningsih, M.T. Drs. Suhardi Dwi Apriyanti, S.E. An. Nunik Haryati, S.Sos. Anis Purwanti, S.Pd. Harmi Sri Lestari, B.A. Tin Ibriz Fana, S.E. Endah Hendriyani Dwi Nugroho, S.E. Titik Lestari Istiarwanti Ibnu Hikam Aisyah Inayati Suryani, S.E. Wijayasari, S.E., M.M.

NPWP Pegawai 59.745.882.7.544.000 59.745.851.2.541.000 59.745.900.7.541.000 07.829.131.7.525.000 47.324.201.4.542.000 68.219.990.6.542.000 69.608.851.7.542.000 59.745.866.0.542.000 59.745.897.5.542.000 59.745.890.0.541.000 68.219.993.0.542.000 59.745.885.0.542.000 59.745.887.6.542.000 79.218.240.4.722.000 59.745.860.3.541.000 59.745.847.0.542.000

Jabatan Pegawai Kepala Dinas Sekretaris Dinas Sekretaris Dinas Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Kasubbag Keuangan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Arsiparis Staf Subbag Keuangan Staf Subbag Keuangan Staf Subbag Keuangan Staf Subbag Perencanaan dan Evaluasi Staf Subbag Keuangan Staf Subbag Umum dan Kepegawaian Staf Subbag Umum dan Kepegawaian Kepala Bidang Belanja Ka. Sie. Perbendaharaan

JK Status P TK P K P K L K P K P K P K P K P K P K L K P TK P TK L K P K P TK

JT 0 2 1 2 0 2 2 0 2 1 2 0 0 2 2 0

PTKP TK/0 TK/0 TK/0 K/2 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 K/2 TK/0 TK/0 K/2 TK/0 TK/0

Sumber: Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014

Keterangan: JK

: Jenis Kelamin

P

: Perempuan

L

: Laki-laki

TK

: Tidak Kawin

K

: Kawin

JT

: Jumlah Tanggungan (Berlanjut)


Tabel V.1 (Lanjutan) No. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Nama Pegawai Siti Nurjannah Kusumaningsih Irawati Palupi Dewi, S.E. Ahmad Sudarsana, S.E., Akt. Uswatun Khasanah, S.E. Rumiyati, S.I.P. Triningsih, S.E. Nurul Kasyati, A.Md. Nisa Fidyati, S.E. Agus Wahyu Arimindarko Drs. Ibnu Pujarto Sumali, S.E. Suwaryanti, S.E. Heru Kristyawan, A.Md. Tri Sunarti Marlina V. Vika Adyandari, S.E.

NPWP Pegawai 24.538.705.5.542.000 68.218.612.7.542.000 09.735.545.7.542.000 24.066.336.9.542.001 59.745.863.7.542.000 59.745.854.6.542.000 59.745.862.9.542.000 59.745.861.1.542.000 59.745.869.4.541.000 59.745.857.9.542.000 59.745.855.3.542.000 59.745.856.1.542.000 59.745.858.7.542.000 59.745.870.2.543.000 59.745.864,5.542.000 69.661.107.8.542.000

Jabatan Pegawai Ka. Sie. Analisis Investasi Ka. Sie. Anggaran Staf Seksi Perbendaharaan Staf Seksi Analisis Investasi Staf Seksi Perbendaharaan Staf Seksi Anggaran Staf Seksi Perbendaharaan Staf Seksi Perbendaharaan Staf Seksi Perbendaharaan Staf Seksi Anggaran Staf Seksi Anggaran Staf Seksi Anggaran Staf Seksi Anggaran Staf Seksi Perbendaharaan Staf Seksi Perbendaharaan Staf Seksi Analisis Investasi

JK P P L P P P P P L L L P L P P P

Status K K K K K K TK K K K K K K K TK TK

JT 2 0 2 0 1 2 1 2 2 1 2 2 0 2 0 0

PTKP TK/0 TK/0 K/2 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 K/2 K/1 K/2 TK/0 K/0 TK/0 TK/0 TK/0


Keterangan: JK

: Jenis Kelamin

P

: Perempuan

L

: Laki-laki

TK

: Tidak Kawin

K

: Kawin

JT




Nama Pegawai Edi Suryono Agus Hidayatno, S.S.T. Dhian Astuti, S.E. Supraptitiyati Dra. Nurlaela Dimyati, M.M. Dewi Pratika Damayanti, S.E. Widodo, A.P., M.T. Herni Margiyanti, S.Sos. Esti Listyowati, S.E. Estiyani Tri Riswanti Sarwoko, S.H., S.E. Dini Nurul Hayati, S.E. Sumiyarsih, S.E. Tutut Hermayati, S.E. Tri Yuli Setyowati

NPWP Pegawai 59.745.871.0.542.000 48.312.571.2.411.000 57.823.315.7.724.000 59.745.865.2.542.000 59.745.880.1.542.000 59.745.908.0.542.000 59.745.907.2.542.000 24.710.431.8.542.000 59.745.914.8.542.000 59.745.913.0.542.000 59.745.911.4.542.000 47.281.704.8.542.000 69.661.145.8.542.000 59.745.918.9.542.000 59.745.901.5.542.000 59.745.903.1.543.000

Jabatan Pegawai JK Status Staf Seksi Perbendaharaan L K Staf Seksi Anggaran L K Staf Seksi Perbendaharaan P TK Staf Seksi Perbendaharaan P K Kepala Bidang Aset P K Ka. Sie. Pemanfaatan dan Pemel. Aset P TK Ka. Sie. Pengadaan L K Ka. Sie. Pengawasan dan Pengendalian Aset P K Staf Seksi Pemanfaatan dan Pemel. Aset P TK Staf Seksi Pemanfaatan dan Pemel. Aset P K Staf Seksi Pemanfaatan dan Pemel. Aset P K Staf Seksi Pemanfaatan dan Pemel. Aset L K Staf Seksi Pengawas dan Pengendali Aset P K Staf Seksi Pengawas dan Pengendali Aset P K Staf Seksi Pengadaan P K Staf Seksi Pengawas dan Pengendali Aset P TK

JT 1 1 0 2 1 0 2 2 0 0 2 2 1 1 2 0

PTKP K/1 K/1 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 K/2 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 K/2 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0


Keterangan: JK

: Jenis Kelamin

P

: Perempuan

L

: Laki-laki

TK

: Tidak Kawin

K

: Kawin

JT




Nama Pegawai Haryanti Sumariyo Ekowati, S.H. Rusmanto Agus Suyanta Triyas Radiyana Tukimin Eka Priastana Putra, S.E. Dra. Kustrini Sri Wahyuningsih, B.Sc. Sri Suryanti, S.E. Emiwati Yuniatun, B.A. Rokhaniatun Pujo Widodo, S.I.P. Witanta, S.E. Niken Widayatsih, S.E.

NPWP Pegawai 59.745.904.9.542.000 59.745.906.4.542.000 69.341.144.9.513.000 89.477.323.3.542.000 89.477.198.9.542.000 89.477.195.5.542.000 89.477.342.3.542.000 59.745.811.6.542.000 34.170.943.4.542.000 34.170.943.4.542.000 59.745,837.1.542.000 59.745.835.5.542.000 59.745.838.9.542.000 59.745.844.7.542.000 59.745.850.4.542.000 68.218.881.8.542.000

Jabatan Pegawai Staf Seksi Pengadaan Staf Seksi Pengadaan Staf Seksi Pengawas dan Pengendali Aset Staf Seksi Pemanfaatan dan Pemel. Aset Staf Seksi Pemanfaatan dan Pemel. Aset Staf Seksi Pemanfaatan dan Pemel. Aset Staf Seksi Pemanfaatan dan Pemel. Aset Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Ka. Sie. Pembukuan Ka. Sie. Verifikasi Ka. Sie. Pelaporan Staf Seksi Verifikasi Staf Seksi Verifikasi Staf Seksi Pembukuan Staf Seksi Pelaporan Staf Seksi Verifikasi

JK Status P TK L K P K L K L K L K L K L K P K P K P TK P TK P TK L K L K P K

JT 0 1 1 1 1 2 0 2 1 1 0 0 0 1 2 2

PTKP TK/0 K/1 TK/0 K/1 K/1 K/2 K/0 K/2 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 K/1 K/2 TK/0


Keterangan: JK

: Jenis Kelamin

P

: Perempuan

L

: Laki-laki

TK

: Tidak Kawin

K

: Kawin

JT




Nama Pegawai Prasetya Sanjaya, S.E. Lestari Wiyono, S.E. Kari Dwi Setyaningsih, A.Md. Lina Iswandari, S.E. F. Wiwik Herdiyanti, S.E. Handi Sukmono, A.Md. Listiyani Natalia, A.Md. Sumadi, S.T. Suroto, S.Sos. Suaptopo, S.Sos. Bambang Suryanto Widowati Handayaningsih M. Andi Purwoko, S.E. Dwi Sukatmo Mokhamad Aziz Sarah Waluyo, S.H.

NPWP Pegawai 59.745.848.8.542.000 59.745.840.5.542.000 59.745.849.6.542.000 69.661.126.8.542.000 59.745.845.4.542.000 59.745.846.2.542.000 87.767.075.2.542.000 47.487.226.454.2.000 59.745.898.3.541.000 68.207.103.0.542.000 59.745.878.5.542.000 59.745.878.5.542.000 08.974.468.4.541.000 59.745.879.3.542.000 68.201.993.0.542.000 59.745.875.1.542.000

Jabatan Pegawai Staf Seksi Pelaporan Staf Seksi Verifikasi Staf Seksi Pelaporan Staf Seksi Pelaporan Staf Seksi Pembukuan Staf Seksi Pembukuan Staf Seksi Verifikasi Kepala UPTD Stadion Kasubbag Tata Usaha UPTD Stadion Staf UPTD Stadion Staf Subbag Tata Usaha Staf Subbag Tata Usaha Staf Subbag Tata Usaha Staf Subbag Tata Usaha Staf Subbag Tata Usaha Kepala Unit Layanan Pengadaan

JK Status L K L K P TK P K P K L K P TK L K L K L K L K P K L K L K L K L K

JT 2 2 0 0 2 0 0 2 1 2 2 1 1 2 2 0

PTKP K/2 K/2 TK/0 TK/0 TK/0 K/0 TK/0 K/2 K/1 K/2 K/2 TK/0 K/1 K/2 K/2 K/0


Keterangan: JK

: Jenis Kelamin

P

: Perempuan

L

: Laki-laki

TK

: Tidak Kawin

K

: Kawin

JT



Tabel V.1 (Lanjutan) No. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.

Nama Pegawai Ruling Yuliyanto, S.Sos. Doni Setiawan Hamiseno, S.T. Sardi Wilandari Widijatiningsih, A.Md. Sarjana Heri Prasetya, S.T.P. Tista Yudhariani Robertus Esthi Raharja Giyono Heri Tri Cahyono, A.Md.

NPWP Pegawai 59.745.902.3.525.000 47.487.255.3.542.000 68.207.098.2.542.000 68.220.010.0.542.000 68.202.770.1.542.000 44.750.011.7.544.000 68.219.994.8.524.000 59.745.905.6.542.000 66.215.913.6.542.000

Jabatan Pegawai Kasubbag Tata Usaha ULP Staf Unit Layanan Pengadaan Staf Unit Layanan Pengadaan Staf Subbag Tata Usaha Staf Unit Layanan Pengadaan Staf Unit Layanan Pengadaan Staf Unit Layanan Pengadaan Staf Unit Layanan Pengadaan Staf Unit Layanan Pengadaan

JK Status L K L TK L TK P K L K P K L K L K L K


Keterangan: JK

: Jenis Kelamin

P

: Perempuan

L

: Laki-laki

TK

: Tidak Kawin

K

: Kawin

JT

: Jumlah Tanggungan

JT 2 0 0 2 2 2 2 1 2

PTKP K/2 TK/0 TK/0 TK/0 K/2 TK/0 K/2 K/1 K/2


60

Formula yang digunakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut: Gaji pokok

A

Gaji ke 13

B

Tunjangan istri

C

Tunjangan anak

D +

Jumlah gaji dan tunjangan keluarga (A+B+C+D)

E

Tunjangan perbaikan penghasilan

F

Tunjangan struktural/fungsional

G

Tunjungan beras

H

Tunjangan khusus

I +

Jumlah penghasilan bruto (E+F+G+H+I)

J

Pengurangan: Biaya jabatan (5% x J)

K

Iuran pensiun (4,75% x E)

L +

Jumlah pengurang (K+L)

M -

Jumlah penghasilan neto (J-M)

N

Pengurangan: Penghasilan tidak kena pajak

O -

Penghasilan kena pajak (N-O)

P

PPh Pasal 21 terutang setahun: Tarif Pasal 17 UU PPh No. 36 Th. 2008 x PKP (P)

Q


61

Jumlah penghasilan bruto (J) didapat dari jumlah gaji dan tunjangan keluarga (E) ditambah dengan tunjangan perbaikan penghasilan (F), tunjangan struktural/fungsional (G), tunjangan beras (H), dan tunjangan khusus (I). Penghasilan neto (N) didapat dari jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan (5% penghasilan bruto) dan iuran pensiun (4,75%

x

x

jumlah

jumlah gaji dan

tunjangan keluarga). Penghasilan kena pajak (P) diperoleh dari penghasilan neto (N) dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (O). Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang (Q) dihitung dengan cara mengkalikan penghasilan kena pajak (P) dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berdasarkan penjelasan di atas, maka data hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel V.2 berikut ini:


Tabel V.2 Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh DPKAD Kabupaten Sleman Tahun 2014 (dalam Rupiah)

Keterangan Gaji Pokok Gaji Ke 13 Tunjangan Istri Tunjangan Anak Jumlah Gaji dan Tunjangan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Tunjangan Struktural/ Fungsional Tunjangan Beras Tunjangan Khusus Jumlah Penghasilan Bruto Biaya Jabatan Iuran Pensiun Jumlah Pengurang Jumlah Penghasilan Neto Masa Perolehan Penghasilan (bulan) Jumlah Penghasilan Neto Setahun PTKP PKP PPh 21 Terutang

Dra. Rini Murti Lestari, M.M., Akt. 60.498.000 0 0 0 60.498.000 0 26.325.000 837.120 1.391.950 89.052.070 4.452.604 2.873.655 7.326.259 81.725.812 12 bulan 81.725.812 24.300.000 57.425.812 1.391.950

Nama Pegawai Sri Murni Rahayu, Dra. Mae Rusmi Drs. Suhardi S.H., M.M. Suryaningsih, M.T. 8.050.000 40.129.000 37.178.100 0 3.518.600 3.272.700 805.000 4.364.760 4.045.080 322.000 872.952 1.618.032 9.177.000 48.885.312 46.113.912 0 0 0 2.520.000 14.980.000 7.020.000 558.080 2.511.360 3.348.480 375.658 1.912.600 1.107.200 12.630.738 68.289.272 57.589.592 631.537 3.414.464 2.879.480 435.908 2.322.052 2.190.411 1.067.444 5.736.516 5.069.890 11.563.294 62.552.756 52.519.702 2 bulan 12 bulan 12 bulan 69.379.764 62.552.756 52.519.702 24.300.000 24.300.000 30.375.000 45.079.764 38.252.756 22.144.702 375.658 1.912.600 1.107.200

Dwi Apriyanti, S.E. 43.183.600 3.821.600 4.700.520 0 51.705.720 0 7.020.000 1.674.240 1.607.550 62.007.510 3.100.376 2.456.022 5.556.397 56.451.113 12 bulan 56.451.113 24.300.000 32.151.113 1.607.550

Sumber: Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh DPKAD Kabupaten Sleman Tahun 2014

(Berlanjut)


Tabel V.2 (Lanjutan)


An. Nunik Anis Purwanti, Haryati, S.Sos. S.Pd. 38.246.300 39.557.100 3.375.800 3.482.100 4.162.210 4.303.920 1.664.884 1.721.568 47.449.194 49.064.688 0 0 7.020.000 4.875.000 3.348.480 3.348.480 1.489.350 1.458.950 59.307.024 58.747.118 2.965.351 2.937.356 2.253.837 2.330.573 5.219.188 5.267.929 54.087.836 53.479.189 12 bulan 12 bulan 54.087.836 53.479.189 24.300.000 24.300.000 29.787.836 29.179.189 1.489.350 1.458.950

Nama Pegawai Harmi Sri Tin Ibriz Lestari, B.A. Fana, S.E. 39.146.800 30.546.300 3.446.000 2.688.900 4.259.280 3.323.520 0 1.329.408 46.852.080 37.888.128 2.405.000 2.405.000 0 0 1.674.240 3.348.480 1.147.450 806.250 52.078.770 44.447.858 2.603.939 2.222.393 2.225.474 1.799.686 4.829.412 4.022.079 47.249.358 40.425.779 12 bulan 12 bulan 47.249.358 40.425.779 24.300.000 24.300.000 22.949.358 16.125.779 1.147.450 806.250

Endah Hendriyani 38.532.700 3.410.300 4.194.300 838.860 46.976.160 2.405.000 0 2.511.360 1.195.050 53.087.570 2.654.379 2.231.368 4.885.746 48.201.824 12 bulan 48.201.824 24.300.000 23.901.824 1.195.050

Dwi Nugroho, S.E. 29.764.400 2.688.900 3.245.330 1.298.132 36.996.762 2.405.000 0 3.348.480 445.150 43.195.392 2.159.770 1.757.346 3.917.116 39.278.276 12 bulan 39.278.276 30.375.000 8.903.276 445.150


(Berlanjut)




Titik Lestari 32.163.700 2.831.300 0 0 34.995.000 2.405.000 0 837.120 543.950 38.781.070 1.939.054 1.662.263 3.601.316 35.179.754 12 bulan 35.179.754 24.300.000 10.879.754 543.950

Istiarwanti 28.702.200 2.526.600 0 0 31.228.800 2.340.000 0 837.120 362.300 34.768.220 1.738.411 1.483.368 3.221.779 31.546.441 12 bulan 31.546.441 24.300.000 7.246.441 362.300

Nama Pegawai Ibnu Hikam Aisyah Inayati Suryani, S.E. 23.338.200 38.750.800 2.054.400 3.411.200 2.539.260 4.216.200 1.015.704 1.686.480 28.947.564 48.064.680 2.340.000 0 0 12.740.000 3.348.480 3.348.480 60.550 1.803.750 34.696.594 65.956.910 1.734.830 3.297.846 1.375.009 2.283.072 3.109.839 5.580.918 31.586.755 60.375.992 12 bulan 12 bulan 31.586.755 60.375.992 30.375.000 24.300.000 1.211.755 36.075.992 60.550 1.803.750

Wijayasari, S.E., M.M. 35.894.700 3.172.800 0 0 39.067.500 925.000 4.320.000 837.120 878.550 46.028.170 2.301.409 1.855.706 4.157.115 41.871.055 12 bulan 41.871.055 24.300.000 17.571.055 878.550

Siti Nurjannah Kusumaningsih 33.344.500 2.951.100 3.629.560 1.451.824 41.376.984 0 7.020.000 3.348.480 1.201.700 52.947.164 2.647.358 1.965.407 4.612.765 48.334.399 12 bulan 48.334.399 24.300.000 24.034.399 1.201.700


(Berlanjut)




Irawati Palupi Dewi, S.E. 32.500.600 2.861.000 3.536.160 0 38.897.760 0 7.020.000 1.674.240 1.000.750 48.592.750 2.429.638 1.847.644 4.277.281 44.315.469 12 bulan 44.315.469 24.300.000 20.015.469 1.000.750

Nama Pegawai Ahmad Sudarsana, Uswatun Rumiyati, S.E., Akt. Khasanah, S.E. S.I.P. 34.580.200 33.344.500 34.580.200 3.044.000 2.951.100 3.044.000 3.762.420 3.629.560 3.762.420 1.504.968 0 752.484 42.891.588 39.925.160 42.139.104 2.405.000 2.405.000 2.405.000 0 0 0 3.348.480 1.674.240 2.511.360 724.400 819.300 965.900 49.369.468 44.823.700 48.021.364 2.468.473 2.241.185 2.401.068 2.037.350 1.896.445 2.001.607 4.505.824 4.137.630 4.402.676 44.863.644 40.686.070 43.618.688 12 bulan 12 bulan 12 bulan 44.863.644 40.686.070 43.618.688 30.375.000 24.300.000 24.300.000 14.488.644 16.386.070 19.318.688 724.400 819.300 965.900

Triningsih, Nurul Kasyati, S.E. A.Md. 30.546.300 35.477.500 2.688.900 3.139.900 3.323.520 0 1.329.408 772.348 37.888.128 39.389.748 2.405.000 2.405.000 0 0 3.348.480 1.674.240 806.250 793.900 44.447.858 44.262.888 2.222.393 2.213.144 1.799.686 1.871.013 4.022.079 4.084.157 40.425.779 40.178.731 12 bulan 12 bulan 40.425.779 40.178.731 24.300.000 24.300.000 16.125.779 15.878.731 806.250 793.900


(Berlanjut)




Nisa Fidyati, S.E. 29.764.400 2.688.900 3.245.330 1.298.132 36.996.762 2.405.000 0 3.348.480 764.050 43.514.292 2.175.715 1.757.346 3.933.061 39.581.231 12 bulan 39.581.231 24.300.000 15.281.231 764.050

Agus Wahyu Arimindarko 33.176.700 2.920.500 3.609.720 1.443.888 41.150.808 2.405.000 0 3.348.480 641.950 47.546.238 2.377.312 1.954.663 4.331.975 43.214.263 12 bulan 43.214.263 30.375.000 12.839.263 641.950

Nama Pegawai Drs. Ibnu Sumali, S.E. Pujarto 33.176.700 32.998.300 2.920.500 2.920.500 3.609.720 3.591.880 721.944 1.436.752 40.428.864 40.947.432 2.405.000 2.405.000 0 0 2.511.360 3.208.960 672.300 625.350 46.017.524 47.186.742 2.300.876 2.359.337 1.920.371 1.945.003 4.221.247 4.304.340 41.796.277 42.882.402 12 bulan 12 bulan 41.796.277 42.882.402 28.350.000 30.375.000 13.446.277 12.507.402 672.300 625.350

Suwaryanti, S.E. 32.998.300 2.920.500 3.591.880 1.436.752 40.947.432 2.405.000 0 3.348.480 951.200 47.652.112 2.382.606 1.945.003 4.327.609 43.324.503 12 bulan 43.324.503 24.300.000 19.024.503 951.200

Heru Kristyawan, A.Md. 32.163.700 2.831.300 3.499.500 0 38.494.500 2.405.000 0 1.674.240 645.200 43.218.940 2.160.947 1.828.489 3.989.436 39.229.504 12 bulan 39.229.504 26.325.000 12.904.504 645.200


(Berlanjut)




Tri Sunarti 33.087.500 2.920.500 3.591.880 1.440.320 41.040.200 2.405.000 0 3.348.480 956.000 47.749.680 2.387.484 1.949.410 4.336.894 43.412.787 12 bulan 43.412.787 24.300.000 19.112.787 956.000

Marlina 32.163.700 2.831.300 0 0 34.995.000 2.405.000 0 837.120 543.950 38.781.070 1.939.054 1.662.263 3.601.316 35.179.754 12 bulan 35.179.754 24.300.000 10.879.754 543.950

Nama Pegawai V. Vika Adyandari, S.E. 27.052.700 2.424.700 0 0 29.477.400 2.405.000 0 837.120 282.550 33.002.070 1.650.104 1.400.177 3.050.280 29.951.790 12 bulan 29.951.790 24.300.000 5.651.790 282.550

Edi Suryono 31.423.400 2.831.300 3.425.470 685.094 38.365.264 2.405.000 0 2.511.360 574.500 43.856.124 2.192.806 1.822.350 4.015.156 39.840.968 12 bulan 39.840.968 28.350.000 11.490.968 574.500

Agus Hidayatno, S.S.T. 27.830.900 2.501.000 3.033.190 606.638 33.971.728 2.405.000 0 2.511.360 366.400 39.254.488 1.962.724 1.613.657 3.576.381 35.678.107 12 bulan 35.678.107 28.350.000 7.328.107 366.400


(Berlanjut)




Nama Pegawai Dhian Supraptitiyati Dra. Nurlaela Dewi Pratika Astuti, S.E. Dimyati, M.M. Damayanti, S.E. 15.421.200 30.692.600 43.396.200 35.849.400 2.424.700 2.716.400 3.861.600 3.172.800 0 3.340.900 4.725.780 0 0 1.336.360 945.156 0 17.845.900 38.086.260 52.928.736 39.022.200 1.480.000 2.405.000 0 0 0 0 12.740.000 7.020.000 488.320 3.208.960 2.511.360 837.120 199.500 808.700 1.992.450 964.900 20.013.720 44.508.920 70.172.546 47.844.220 1.000.686 2.225.446 3.508.627 2.392.211 847.680 1.809.097 2.514.115 1.853.555 1.848.366 4.034.543 6.022.742 4.245.766 18.165.354 40.474.377 64.149.804 43.598.455 7 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 31.140.606 40.474.377 64.149.804 43.598.455 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 6.840.606 16.174.377 39.849.804 19.298.455 199.500 808.700 1.992.450 964.900

Widodo, A.P., M.T. 34.942.500 3.075.900 3.801.840 1.520.736 43.340.976 0 7.020.000 3.348.480 975.850 54.685.306 2.734.265 2.058.696 4.792.962 49.892.344 12 bulan 49.892.344 30.375.000 19.517.344 975.850

Herni Margiyanti, S.Sos. 33.524.700 2.951.100 3.647.580 1.459.032 41.582.412 0 7.020.000 3.348.480 1.211.450 53.162.342 2.658.117 1.975.165 4.633.282 48.529.060 12 bulan 48.529.060 24.300.000 24.229.060 1.211.450


(Berlanjut)




Esti Listyowati, S.E. 33.524.700 2.951.100 0 0 36.475.800 2.405.000 0 837.120 614.100 40.332.020 2.016.601 1.732.601 3.749.202 36.582.819 12 bulan 36.582.819 24.300.000 12.282.819 614.100

Estiyani 39.746.500 3.517.700 4.326.420 0 47.590.620 2.405.000 0 1.744.000 1.185.900 52.925.520 2.646.276 2.260.554 4.906.830 48.018.690 12 bulan 48.018.690 24.300.000 23.718.690 1.185.900

Tri Riswanti 35.110.000 3.107.400 3.821.740 1.528.696 43.567.836 2.405.000 0 3.348.480 1.075.350 50.396.666 2.519.833 2.069.472 4.589.306 45.807.360 12 bulan 45.807.360 24.300.000 21.507.360 1.075.350

Nama Pegawai Sarwoko, Dini Nurul Sumiyarsih, Tutut S.H., S.E. Hayati, S.E. S.E. Hermayati, S.E. 31.920.100 27.052.700 33.176.700 32.998.300 2.861.000 2.424.700 2.920.500 2.920.500 3.478.110 2.947.740 3.609.720 3.591.880 1.391.244 589.548 721.944 1.436.752 39.650.454 33.014.688 40.428.864 40.947.432 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 0 0 0 0 3.348.480 2.511.360 2.511.360 3.348.480 570.850 533.650 884.900 951.200 45.974.784 38.464.698 46.230.124 47.652.112 2.298.739 1.923.235 2.311.506 2.382.606 1.883.397 1.568.198 1.920.371 1.945.003 4.182.136 3.491.433 4.231.877 4.327.609 41.792.648 34.973.265 41.998.247 43.324.503 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 41.792.648 34.973.265 41.998.247 43.324.503 30.375.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 11.417.648 10.673.265 17.698.247 19.024.503 570.850 533.650 884.900 951.200


(Berlanjut)




Tri Yuli Setyowati 31.589.200 2.831.300 0 0 34.420.500 2.405.000 0 837.120 516.750 38.179.370 1.908.969 1.634.974 3.543.942 34.635.428 12 bulan 34.635.428 24.300.000 10.335.428 516.750

Haryanti

Sumariyo

31.423.400 2.831.300 0 0 34.254.700 2.405.000 0 837.120 508.900 38.005.720 1.900.286 1.627.098 3.527.384 34.478.336 12 bulan 34.478.336 24.300.000 10.178.336 508.900

36.033.800 3.172.000 3.920.580 784.116 43.910.496 2.405.000 0 2.162.560 819.850 49.297.906 2.464.895 2.085.749 4.550.644 44.747.262 12 bulan 44.747.262 28.350.000 16.397.262 819.850

Nama Pegawai Ekowati, S.H. 30.229.700 2.661.100 3.289.080 657.816 36.837.696 2.405.000 0 2.581.120 718.250 42.542.066 2.127.103 1.749.791 3.876.894 38.665.172 12 bulan 38.665.172 24.300.000 14.365.172 718.250

Rusmanto 30.222.000 2.660.400 3.288.240 657.648 36.828.288 2.340.000 0 2.441.600 495.000 42.104.888 2.105.244 1.749.344 3.854.588 38.250.300 12 bulan 38.250.300 28.350.000 9.900.300 495.000

Agus Suyanta 23.338.200 2.054.400 2.539.260 507.852 28.439.712 2.340.000 0 2.511.360 101.050 33.392.122 1.669.606 1.350.886 3.020.492 30.371.630 12 bulan 30.371.630 28.350.000 2.021.630 101.050

Triyas Radiyana 23.338.200 2.054.400 2.539.260 1.015.704 28.947.564 2.340.000 0 3.348.480 60.550 34.696.594 1.734.830 1.375.009 3.109.839 31.586.755 12 bulan 31.586.755 30.375.000 1.211.755 60.550


(Berlanjut)



Keterangan

Tukimin

Gaji Pokok Gaji Ke 13 Tunjangan Istri Tunjangan Anak Jumlah Gaji dan Tunjangan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Tunjangan Struktural/ Fungsional Tunjangan Beras Tunjangan Khusus Jumlah Penghasilan Bruto Biaya Jabatan Iuran Pensiun Jumlah Pengurang Jumlah Penghasilan Neto Masa Perolehan Penghasilan (bulan) Jumlah Penghasilan Neto Setahun PTKP PKP PPh 21 Terutang

26.897.000 2.374.100 2.927.110 0 32.198.210 2.340.000 0 1.674.240 343.650 36.556.100 1.827.805 1.529.415 3.357.220 33.198.880 12 bulan 33.198.880 26.325.000 6.873.880 343.650

Eka Priastana Putra, S.E. 38.542.400 3.411.200 4.195.360 1.678.144 47.827.104 0 10.540.000 3.348.480 1.363.900 63.079.484 3.153.974 2.271.787 5.425.762 57.653.722 12 bulan 57.653.722 30.375.000 27.278.722 1.363.900

Nama Pegawai Dra. Sri Wahyuningsih, Kustrini B.Sc. 43.180.000 41.861.500 3.821.600 3.704.900 4.700.160 4.556.640 940.032 911.328 52.641.792 51.034.368 0 0 7.020.000 7.020.000 2.511.360 2.511.360 1.693.600 1.617.450 63.866.752 62.183.178 3.193.338 3.109.159 2.500.485 2.424.132 5.693.823 5.533.291 58.172.929 56.649.887 12 bulan 12 bulan 58.172.929 56.649.887 24.300.000 24.300.000 33.872.929 32.349.887 1.693.600 1.617.450

Sri Suryanti, Emiwati S.E. Yuniatun, B.A. 33.344.500 38.936.400 2.951.100 3.446.000 0 0 0 0 36.295.600 42.382.400 0 2.405.000 7.020.000 0 837.120 837.120 835.700 893.950 44.988.420 46.518.470 2.249.421 2.325.924 1.724.041 2.013.164 3.973.462 4.339.088 41.014.958 42.179.383 12 bulan 12 bulan 41.014.958 42.179.383 24.300.000 24.300.000 16.714.958 17.879.383 835.700 893.950


(Berlanjut)




Rokhaniatun 36.792.600 3.238.800 0 0 40.031.400 2.405.000 0 837.120 782.550 44.056.070 2.202.804 1.901.492 4.104.295 39.951.775 12 bulan 39.951.775 24.300.000 15.651.775 782.550

Pujo Widodo, S.I.P. 35.032.300 3.139.900 3.817.220 763.444 42.752.864 2.405.000 0 2.511.360 782.400 48.451.624 2.422.581 2.030.761 4.453.342 43.998.282 12 bulan 43.998.282 28.350.000 15.648.282 782.400

Nama Pegawai Witanta, Niken S.E. Widayatsih, S.E. 33.260.300 25.184.200 2.920.500 3.012.500 3.618.080 2.819.670 1.447.232 1.127.868 41.246.112 32.144.238 2.405.000 1.850.000 0 0 3.348.480 2.511.360 646.450 464.700 47.646.042 36.970.298 2.382.302 1.848.515 1.959.190 1.526.851 4.341.492 3.375.366 43.304.550 33.594.932 12 bulan 12 bulan 43.304.550 33.594.932 30.375.000 24.300.000 12.929.550 9.294.932 646.450 464.700

Prasetya Sanjaya, S.E. 30.546.300 2.688.900 3.323.520 1.329.408 37.888.128 2.405.000 0 3.348.480 487.350 44.128.958 2.206.448 1.799.686 4.006.134 40.122.824 12 bulan 40.122.824 30.375.000 9.747.824 487.350

Lestari Wiyono, S.E. 32.998.300 2.920.500 3.591.880 1.436.752 40.947.432 2.405.000 0 3.348.480 632.300 47.333.212 2.366.661 1.945.003 4.311.664 43.021.548 12 bulan 43.021.548 30.375.000 12.646.548 632.300


(Berlanjut)




Kari Dwi Lina Iswandari, Setyaningsih, A.Md. S.E. 32.163.700 27.052.700 2.831.300 2.424.700 0 2.947.740 0 0 34.995.000 32.425.140 2.405.000 2.405.000 0 0 837.120 1.744.000 543.950 467.450 38.781.070 37.041.590 1.939.054 1.852.080 1.662.263 1.540.194 3.601.316 3.392.274 35.179.754 33.649.316 12 bulan 12 bulan 35.179.754 33.649.316 24.300.000 24.300.000 10.879.754 9.349.316 543.950 467.450

Nama Pegawai F. Wiwik Herdiyanti, S.E. 30.692.600 2.716.400 3.340.900 1.336.360 38.086.260 2.405.000 0 3.348.480 815.650 44.655.390 2.232.770 1.809.097 4.041.867 40.613.523 12 bulan 40.613.523 24.300.000 16.313.523 815.650

Handi Sukmono, A.Md. 26.561.100 2.399.500 2.896.060 0 31.856.660 2.380.000 0 1.674.240 329.500 36.240.400 1.812.020 1.513.191 3.325.211 32.915.189 12 bulan 32.915.189 26.325.000 6.590.189 329.500

Listiyani Natalia, A.Md. 24.579.500 2.163.700 0 0 26.743.200 2.340.000 0 837.120 149.800 30.070.120 1.503.506 1.270.302 2.773.808 27.296.312 12 bulan 27.296.312 24.300.000 2.996.312 149.800


(Berlanjut)




Sumadi, S.T. 32.592.900 3.482.100 3.607.500 1.443.000 41.125.500 0 5.940.000 2.790.400 789.200 50.645.100 2.532.255 1.953.461 4.485.716 46.159.384 12 bulan 46.159.384 30.375.000 15.784.384 789.200

Suroto, S.Sos. 29.764.400 2.579.800 3.234.420 646.884 36.225.504 0 6.370.000 2.511.360 670.900 45.777.764 2.288.888 1.720.711 4.009.600 41.768.164 12 bulan 41.768.164 28.350.000 13.418.164 670.900

Nama Pegawai Suaptopo, Bambang S.Sos. Suryanto 42.087.700 37.558.000 3.704.900 3.306.200 4.579.260 4.086.420 1.831.704 1.634.568 52.203.564 46.585.188 2.405.000 2.405.000 0 0 3.348.480 3.348.480 1.165.550 899.400 59.122.594 53.238.068 2.956.130 2.661.903 2.479.669 2.212.796 5.435.799 4.874.700 53.686.795 48.363.368 12 bulan 12 bulan 53.686.795 48.363.368 30.375.000 30.375.000 23.311.795 17.988.368 1.165.550 899.400

Widowati Handayaningsih 37.778.800 3.306.200 4.108.500 821.700 46.015.200 2.405.000 0 2.511.360 1.149.550 52.081.110 2.604.056 2.185.722 4.789.778 47.291.333 12 bulan 47.291.333 24.300.000 22.991.333 1.149.550

M. Andi Purwoko, S.E. 27.544.700 2.424.700 2.996.940 599.388 33.565.728 2.405.000 0 2.511.360 347.150 38.829.238 1.941.462 1.594.372 3.535.834 35.293.404 12 bulan 35.293.404 28.350.000 6.943.404 347.150


(Berlanjut)




Dwi Sukatmo 25.285.600 2.278.300 2.756.390 1.102.556 31.422.846 2.340.000 0 3.348.480 177.850 37.289.176 1.864.459 1.492.585 3.357.044 33.932.132 12 bulan 33.932.132 30.375.000 3.557.132 177.850

Mokhamad Aziz 24.831.000 2.185.800 2.701.680 1.080.672 30.799.152 2.340.000 0 3.348.480 148.300 36.635.932 1.831.797 1.462.960 3.294.756 33.341.176 12 bulan 33.341.176 30.375.000 2.966.176 148.300

Nama Pegawai Sarah Ruling Waluyo, S.H. Yuliyanto, S.Sos. 42.528.300 29.764.400 3.743.700 2.688.900 4.627.200 3.245.330 0 1.298.132 50.899.200 36.996.762 0 370.000 7.020.000 5.390.000 1.674.240 3.348.480 1.463.000 612.450 61.056.440 46.717.692 3.052.822 2.335.885 2.417.712 1.757.346 5.470.534 4.093.231 55.585.906 42.624.461 12 bulan 12 bulan 55.585.906 42.624.461 26.325.000 30.375.000 29.260.906 12.249.461 1.463.000 612.450

Doni Setiawan Hamiseno, S.T. 22.261.400 2.688.900 0 0 24.950.300 1.850.000 0 627.840 348.900 27.777.040 1.388.852 1.185.139 2.573.991 25.203.049 9 bulan 33.604.065 24.300.000 9.304.065 348.900

Sardi 24.415.200 2.920.500 0 0 27.335.700 1.850.000 0 627.840 461.888 30.275.428 1.513.771 1.298.446 2.812.217 27.463.210 9 bulan 36.617.614 24.300.000 12.317.614 461.888


(Berlanjut)




Wilandari Widijatiningsih, A.Md. 32.998.300 2.920.500 3.591.880 1.436.752 40.947.432 2.405.000 0 3.348.480 951.200 47.652.112 2.382.606 1.945.003 4.327.609 43.324.503 12 bulan 43.324.503 24.300.000 19.024.503 951.200

Nama Pegawai Sarjana Heri Prasetya, Tista Yudhariani S.T.P. 22.246.400 20.060.000 2.661.100 2.399.500 2.490.750 2.245.950 996.300 898.380 28.394.550 25.603.830 1.850.000 1.850.000 0 0 2.511.360 2.511.360 366.825 473.775 33.122.735 30.438.965 1.656.137 1.521.948 1.348.741 1.216.182 3.004.878 2.738.130 30.117.857 27.700.835 9 bulan 9 bulan 40.157.143 36.934.446 30.375.000 24.300.000 9.782.143 12.634.446 366.825 473.775

Robertus Esthi Raharja 20.060.000 2.399.500 2.245.950 898.380 25.603.830 1.850.000 0 2.511.360 234.600 30.199.790 1.509.990 1.216.182 2.726.171 27.473.619 9 bulan 36.631.491 30.375.000 6.256.491 234.600


(Berlanjut)




Nama Pegawai Giyono Heri Tri Cahyono, A.Md. 31.262.100 19.865.400 2.688.300 2.302.200 3.395.040 2.216.760 679.008 886.704 38.024.448 25.271.064 2.370.000 1.830.000 0 0 2.511.360 2.511.360 556.650 217.838 43.462.458 29.830.262 2.173.123 1.491.513 1.806.161 1.200.376 3.979.284 2.691.889 39.483.174 27.138.373 12 bulan 9 bulan 39.483.174 36.184.497 28.350.000 30.375.000 11.133.174 5.809.497 556.650 217.838


77


78

Tabel V.2 di atas menunjukkan data hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong untuk masing-masing pegawai di DPKAD Kabupaten Sleman, selanjutnya dalam hal ini pemotong pajak yaitu DPKAD Kabupaten Sleman harus menyetorkan pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang terisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke Kontor Pos atau Bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan penyetoran pajak tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Data dapat diperoleh dengan melihat dokumen (Surat Setoran Pajak) untuk setiap Masa Pajak selama Tahun Pajak 2014. Data yang dijadikan sampel ini merupakan SSP untuk Masa Pajak Januari Tahun Pajak 2014 sampai Masa Pajak Desember Tahun Pajak 2014. SSP tersebut selanjutnya dievaluasi apakah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 untuk pengisian SSP, waktu, dan tempat penyetoran SSP. Berikut waktu dan tempat penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan DPKAD Kabupaten Sleman disajikan pada Tabel V.3 di bawah ini:


79

Tabel V.3 Waktu dan Tempat Penyetoran SSP Oleh DPKAD Kabupaten Sleman No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Masa Pajak Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

Waktu Penyetoran 3 Februari 2014 3 Maret 2014 2 April 2014 2 Mei 2014 2 Juni 2014 2 Juli 2014 4 Agustus 2014 2 September 2014 2 Oktober 2014 3 November 2014 1 Desember 2014 2 Desember 2014

Tempat Penyetoran Bank BPD DIY Cabang Sleman Bank BPD DIY Cabang Sleman Bank BPD DIY Cabang Sleman Bank BPD DIY Cabang Sleman Bank BPD DIY Cabang Sleman Bank BPD DIY Cabang Sleman Bank BPD DIY Cabang Sleman Bank BPD DIY Cabang Sleman Bank BPD DIY Cabang Sleman Bank BPD DIY Cabang Sleman Bank BPD DIY Cabang Sleman Bank BPD DIY Cabang Sleman

Sumber: Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh DPKAD Kabupaten Sleman Tahun 2014

Tabel di atas menunjukkan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh DPKAD Kabupaten Sleman, selanjutnya DPKAD Kabupaten Sleman harus melaporkan penyetoran pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang terisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Pelaporan pajak dapat disampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan pelaporan pajak tidak lebih dari tanggal 20 (duapuluh) bulan takwin berikutnya.

B. Analisis Data Analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam menjawab rumusan masalah adalah dengan cara membandingkan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-


80

31/PJ/2012. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 1. Mengevaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 a. Melakukan penghitungan kembali pada masing-masing sampel yang telah ditentukan pada

bagian pengambilan

sampel di

atas,

penghitungan yang dilakukan penulis menggunakan formula yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER31/PJ/2012 bagi Pegawai Negeri Sipil. Formula tersebut dapat diringkas sebagai berikut: Gaji pokok

xxx

Tunjangan istri

xxx

Tunjangan anak

xxx

Tunjangan jabatan

xxx

Tunjangan beras

xxx +

Jumlah penghasilan bruto

xxx

Pengurangan: Biaya jabatan

xxx

(5% x Jumlah Penghasilan Bruto) Iuran pensiun

xxx +

(4,75% x (Gaji pokok + Tunjangan keluarga) Jumlah pengurang

xxx -

Jumlah penghasilan neto

xxx

Jumlah penghasilan neto disetahunkan

xxx


81

Pengurangan: Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

xxx -

Penghasilan kena pajak (PKP)

xxx

PPh Pasal 21 terutang setahun: 5%

x PKP

xxx

15%

x PKP

xxx

25%

x PKP

xxx

30%

x PKP

xxx +

Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun

xxx

Ringkasan hasil penghitungan kembali yang telah dilakukan oleh penulis dapat dilihat pada Tabel V.4 di bawah ini:


Tabel V.4 Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 (dalam Rupiah)



Nama Pegawai Sri Murni Rahayu, Dra. Mae Rusmi Drs. Suhardi S.H., M.M. Suryaningsih, M.T. 8.050.000 40.129.000 37.178.100 0 3.518.600 3.272.700 805.000 4.364.760 4.045.080 322.000 872.952 1.618.032 9.177.000 48.885.312 46.113.912 0 0 0 2.520.000 14.980.000 7.020.000 558.080 2.511.360 3.348.480 375.658 1.912.600 1.107.200 12.630.738 68.289.272 57.589.592 631.537 3.414.464 2.879.480 435.908 2.322.052 2.190.411 1.067.444 5.736.516 5.069.890 11.563.294 62.552.756 52.519.702 2 bulan 12 bulan 12 bulan 69.379.764 62.552.756 52.519.702 24.300.000 24.300.000 30.375.000 45.079.764 38.252.756 22.144.702 375.658 1.912.600 1.107.200

Dwi Apriyanti, S.E. 43.183.600 3.821.600 4.700.520 0 51.705.720 0 7.020.000 1.674.240 1.607.550 62.007.510 3.100.376 2.456.022 5.556.397 56.451.113 12 bulan 56.451.113 24.300.000 32.151.113 1.607.550

Sumber: Data yang Diolah

(Berlanjut)




An. Nunik Anis Purwanti, Haryati, S.Sos. S.Pd. 38.246.300 39.557.100 3.375.800 3.482.100 4.162.210 4.303.920 1.664.884 1.721.568 47.449.194 49.064.688 0 0 7.020.000 4.875.000 3.348.480 3.348.480 1.489.350 1.458.950 59.307.024 58.747.118 2.965.351 2.937.356 2.253.837 2.330.573 5.219.188 5.267.929 54.087.836 53.479.189 12 bulan 12 bulan 54.087.836 53.479.189 24.300.000 24.300.000 29.787.836 29.179.189 1.489.350 1.458.950

Nama Pegawai Harmi Sri Tin Ibriz Lestari, B.A. Fana, S.E. 39.146.800 30.546.300 3.446.000 2.688.900 4.259.280 3.323.520 0 1.329.408 46.852.080 37.888.128 2.405.000 2.405.000 0 0 1.674.240 3.348.480 1.147.450 806.250 52.078.770 44.447.858 2.603.939 2.222.393 2.225.474 1.799.686 4.829.412 4.022.079 47.249.358 40.425.779 12 bulan 12 bulan 47.249.358 40.425.779 24.300.000 24.300.000 22.949.358 16.125.779 1.147.450 806.250

Endah Hendriyani 38.532.700 3.410.300 4.194.300 838.860 46.976.160 2.405.000 0 2.511.360 1.195.050 53.087.570 2.654.379 2.231.368 4.885.746 48.201.824 12 bulan 48.201.824 24.300.000 23.901.824 1.195.050

Dwi Nugroho, S.E. 29.764.400 2.688.900 3.245.330 1.298.132 36.996.762 2.405.000 0 3.348.480 445.150 43.195.392 2.159.770 1.757.346 3.917.116 39.278.276 12 bulan 39.278.276 30.375.000 8.903.276 445.150


(Berlanjut)




Titik Lestari 32.163.700 2.831.300 0 0 34.995.000 2.405.000 0 837.120 543.950 38.781.070 1.939.054 1.662.263 3.601.316 35.179.754 12 bulan 35.179.754 24.300.000 10.879.754 543.950


Nama Pegawai Ibnu Hikam Aisyah Inayati Suryani, S.E. 23.338.200 38.750.800 2.054.400 3.411.200 2.539.260 4.216.200 1.015.704 1.686.480 28.947.564 48.064.680 2.340.000 0 0 12.740.000 3.348.480 3.348.480 60.550 1.803.750 34.696.594 65.956.910 1.734.830 3.297.846 1.375.009 2.283.072 3.109.839 5.580.918 31.586.755 60.375.992 12 bulan 12 bulan 31.586.755 60.375.992 30.375.000 24.300.000 1.211.755 36.075.992 60.550 1.803.750




(Berlanjut)





Nama Pegawai Ahmad Sudarsana, Uswatun Rumiyati, S.E., Akt. Khasanah, S.E. S.I.P. 34.580.200 33.344.500 34.580.200 3.044.000 2.951.100 3.044.000 3.762.420 3.629.560 3.762.420 1.504.968 0 752.484 42.891.588 39.925.160 42.139.104 2.405.000 2.405.000 2.405.000 0 0 0 3.348.480 1.674.240 2.511.360 724.400 819.300 965.900 49.369.468 44.823.700 48.021.364 2.468.473 2.241.185 2.401.068 2.037.350 1.896.445 2.001.607 4.505.824 4.137.630 4.402.676 44.863.644 40.686.070 43.618.688 12 bulan 12 bulan 12 bulan 44.863.644 40.686.070 43.618.688 30.375.000 24.300.000 24.300.000 14.488.644 16.386.070 19.318.688 724.400 819.300 965.900

Triningsih, Nurul Kasyati, S.E. A.Md. 30.546.300 35.477.500 2.688.900 3.139.900 3.323.520 0 1.329.408 772.348 37.888.128 39.389.748 2.405.000 2.405.000 0 0 3.348.480 1.674.240 806.250 793.900 44.447.858 44.262.888 2.222.393 2.213.144 1.799.686 1.871.013 4.022.079 4.084.157 40.425.779 40.178.731 12 bulan 12 bulan 40.425.779 40.178.731 24.300.000 24.300.000 16.125.779 15.878.731 806.250 793.900


(Berlanjut)




Nisa Fidyati, S.E. 29.764.400 2.688.900 3.245.330 1.298.132 36.996.762 2.405.000 0 3.348.480 764.050 43.514.292 2.175.715 1.757.346 3.933.061 39.581.231 12 bulan 39.581.231 24.300.000 15.281.231 764.050


Nama Pegawai Drs. Ibnu Sumali, S.E. Pujarto 33.176.700 32.998.300 2.920.500 2.920.500 3.609.720 3.591.880 721.944 1.436.752 40.428.864 40.947.432 2.405.000 2.405.000 0 0 2.511.360 3.208.960 672.300 625.350 46.017.524 47.186.742 2.300.876 2.359.337 1.920.371 1.945.003 4.221.247 4.304.340 41.796.277 42.882.402 12 bulan 12 bulan 41.796.277 42.882.402 28.350.000 30.375.000 13.446.277 12.507.402 672.300 625.350

Suwaryanti, S.E. 32.998.300 2.920.500 3.591.880 1.436.752 40.947.432 2.405.000 0 3.348.480 951.200 47.652.112 2.382.606 1.945.003 4.327.609 43.324.503 12 bulan 43.324.503 24.300.000 19.024.503 951.200



(Berlanjut)




Tri Sunarti 33.087.500 2.920.500 3.591.880 1.440.320 41.040.200 2.405.000 0 3.348.480 956.000 47.749.680 2.387.484 1.949.410 4.336.894 43.412.787 12 bulan 43.412.787 24.300.000 19.112.787 956.000

Marlina 32.163.700 2.831.300 0 0 34.995.000 2.405.000 0 837.120 543.950 38.781.070 1.939.054 1.662.263 3.601.316 35.179.754 12 bulan 35.179.754 24.300.000 10.879.754 543.950

Nama Pegawai V. Vika Adyandari, S.E. 27.052.700 2.424.700 0 0 29.477.400 2.405.000 0 837.120 282.550 33.002.070 1.650.104 1.400.177 3.050.280 29.951.790 12 bulan 29.951.790 24.300.000 5.651.790 282.550

Edi Suryono 31.423.400 2.831.300 3.425.470 685.094 38.365.264 2.405.000 0 2.511.360 574.500 43.856.124 2.192.806 1.822.350 4.015.156 39.840.968 12 bulan 39.840.968 28.350.000 11.490.968 574.500

Agus Hidayatno, S.S.T. 27.830.900 2.501.000 3.033.190 606.638 33.971.728 2.405.000 0 2.511.360 366.400 39.254.488 1.962.724 1.613.657 3.576.381 35.678.107 12 bulan 35.678.107 28.350.000 7.328.107 366.400


(Berlanjut)




Nama Pegawai Dhian Supraptitiyati Dra. Nurlaela Dewi Pratika Astuti, S.E. Dimyati, M.M. Damayanti, S.E. 15.421.200 30.692.600 43.396.200 35.849.400 2.424.700 2.716.400 3.861.600 3.172.800 0 3.340.900 4.725.780 0 0 1.336.360 945.156 0 17.845.900 38.086.260 52.928.736 39.022.200 1.480.000 2.405.000 0 0 0 0 12.740.000 7.020.000 488.320 3.208.960 2.511.360 837.120 199.500 808.700 1.992.450 964.900 20.013.720 44.508.920 70.172.546 47.844.220 1.000.686 2.225.446 3.508.627 2.392.211 847.680 1.809.097 2.514.115 1.853.555 1.848.366 4.034.543 6.022.742 4.245.766 18.165.354 40.474.377 64.149.804 43.598.455 7 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 31.140.606 40.474.377 64.149.804 43.598.455 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 6.840.606 16.174.377 39.849.804 19.298.455 199.500 808.700 1.992.450 964.900

Widodo, A.P., M.T. 34.942.500 3.075.900 3.801.840 1.520.736 43.340.976 0 7.020.000 3.348.480 975.850 54.685.306 2.734.265 2.058.696 4.792.962 49.892.344 12 bulan 49.892.344 30.375.000 19.517.344 975.850

Herni Margiyanti, S.Sos. 33.524.700 2.951.100 3.647.580 1.459.032 41.582.412 0 7.020.000 3.348.480 1.211.450 53.162.342 2.658.117 1.975.165 4.633.282 48.529.060 12 bulan 48.529.060 24.300.000 24.229.060 1.211.450


(Berlanjut)





Estiyani 39.746.500 3.517.700 4.326.420 0 47.590.620 2.405.000 0 1.744.000 1.185.900 52.925.520 2.646.276 2.260.554 4.906.830 48.018.690 12 bulan 48.018.690 24.300.000 23.718.690 1.185.900


Nama Pegawai Sarwoko, Dini Nurul Sumiyarsih, Tutut S.H., S.E. Hayati, S.E. S.E. Hermayati, S.E. 31.920.100 27.052.700 33.176.700 32.998.300 2.861.000 2.424.700 2.920.500 2.920.500 3.478.110 2.947.740 3.609.720 3.591.880 1.391.244 589.548 721.944 1.436.752 39.650.454 33.014.688 40.428.864 40.947.432 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 0 0 0 0 3.348.480 2.511.360 2.511.360 3.348.480 570.850 533.650 884.900 951.200 45.974.784 38.464.698 46.230.124 47.652.112 2.298.739 1.923.235 2.311.506 2.382.606 1.883.397 1.568.198 1.920.371 1.945.003 4.182.136 3.491.433 4.231.877 4.327.609 41.792.648 34.973.265 41.998.247 43.324.503 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 41.792.648 34.973.265 41.998.247 43.324.503 30.375.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 11.417.648 10.673.265 17.698.247 19.024.503 570.850 533.650 884.900 951.200


(Berlanjut)





Haryanti

Sumariyo

31.423.400 2.831.300 0 0 34.254.700 2.405.000 0 837.120 508.900 38.005.720 1.900.286 1.627.098 3.527.384 34.478.336 12 bulan 34.478.336 24.300.000 10.178.336 508.900

36.033.800 3.172.000 3.920.580 784.116 43.910.496 2.405.000 0 2.162.560 819.850 49.297.906 2.464.895 2.085.749 4.550.644 44.747.262 12 bulan 44.747.262 28.350.000 16.397.262 819.850

Nama Pegawai Ekowati, S.H. 30.229.700 2.661.100 3.289.080 657.816 36.837.696 2.405.000 0 2.581.120 718.250 42.542.066 2.127.103 1.749.791 3.876.894 38.665.172 12 bulan 38.665.172 24.300.000 14.365.172 718.250

Rusmanto 30.222.000 2.660.400 3.288.240 657.648 36.828.288 2.340.000 0 2.441.600 495.000 42.104.888 2.105.244 1.749.344 3.854.588 38.250.300 12 bulan 38.250.300 28.350.000 9.900.300 495.000

Agus Suyanta 23.338.200 2.054.400 2.539.260 507.852 28.439.712 2.340.000 0 2.511.360 101.050 33.392.122 1.669.606 1.350.886 3.020.492 30.371.630 12 bulan 30.371.630 28.350.000 2.021.630 101.050



(Berlanjut)



Keterangan

Tukimin

Gaji Pokok Gaji Ke 13 Tunjangan Istri Tunjangan Anak Jumlah Gaji dan Tunjangan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Tunjangan Struktural/ Fungsional Tunjangan Beras Tunjangan Khusus Jumlah Penghasilan Bruto Biaya Jabatan Iuran Pensiun Jumlah Pengurang Jumlah Penghasilan Neto Masa Perolehan Penghasilan (bulan) Jumlah Penghasilan Neto Setahun PTKP PKP PPh 21 Terutang

26.897.000 2.374.100 2.927.110 0 32.198.210 2.340.000 0 1.674.240 343.650 36.556.100 1.827.805 1.529.415 3.357.220 33.198.880 12 bulan 33.198.880 26.325.000 6.873.880 343.650


Nama Pegawai Dra. Sri Wahyuningsih, Kustrini B.Sc. 43.180.000 41.861.500 3.821.600 3.704.900 4.700.160 4.556.640 940.032 911.328 52.641.792 51.034.368 0 0 7.020.000 7.020.000 2.511.360 2.511.360 1.693.600 1.617.450 63.866.752 62.183.178 3.193.338 3.109.159 2.500.485 2.424.132 5.693.823 5.533.291 58.172.929 56.649.887 12 bulan 12 bulan 58.172.929 56.649.887 24.300.000 24.300.000 33.872.929 32.349.887 1.693.600 1.617.450

Sri Suryanti, Emiwati S.E. Yuniatun, B.A. 33.344.500 38.936.400 2.951.100 3.446.000 0 0 0 0 36.295.600 42.382.400 0 2.405.000 7.020.000 0 837.120 837.120 835.700 893.950 44.988.420 46.518.470 2.249.421 2.325.924 1.724.041 2.013.164 3.973.462 4.339.088 41.014.958 42.179.383 12 bulan 12 bulan 41.014.958 42.179.383 24.300.000 24.300.000 16.714.958 17.879.383 835.700 893.950


(Berlanjut)






Nama Pegawai Witanta, Niken S.E. Widayatsih, S.E. 33.260.300 25.184.200 2.920.500 3.012.500 3.618.080 2.819.670 1.447.232 1.127.868 41.246.112 32.144.238 2.405.000 1.850.000 0 0 3.348.480 2.511.360 646.450 464.700 47.646.042 36.970.298 2.382.302 1.848.515 1.959.190 1.526.851 4.341.492 3.375.366 43.304.550 33.594.932 12 bulan 12 bulan 43.304.550 33.594.932 30.375.000 24.300.000 12.929.550 9.294.932 646.450 464.700


Lestari Wiyono, S.E. 32.998.300 2.920.500 3.591.880 1.436.752 40.947.432 2.405.000 0 3.348.480 632.300 47.333.212 2.366.661 1.945.003 4.311.664 43.021.548 12 bulan 43.021.548 30.375.000 12.646.548 632.300


(Berlanjut)




Kari Dwi Lina Iswandari, Setyaningsih, A.Md. S.E. 32.163.700 27.052.700 2.831.300 2.424.700 0 2.947.740 0 0 34.995.000 32.425.140 2.405.000 2.405.000 0 0 837.120 1.744.000 543.950 467.450 38.781.070 37.041.590 1.939.054 1.852.080 1.662.263 1.540.194 3.601.316 3.392.274 35.179.754 33.649.316 12 bulan 12 bulan 35.179.754 33.649.316 24.300.000 24.300.000 10.879.754 9.349.316 543.950 467.450

Nama Pegawai F. Wiwik Herdiyanti, S.E. 30.692.600 2.716.400 3.340.900 1.336.360 38.086.260 2.405.000 0 3.348.480 815.650 44.655.390 2.232.770 1.809.097 4.041.867 40.613.523 12 bulan 40.613.523 24.300.000 16.313.523 815.650

Handi Sukmono, A.Md. 26.561.100 2.399.500 2.896.060 0 31.856.660 2.380.000 0 1.674.240 329.500 36.240.400 1.812.020 1.513.191 3.325.211 32.915.189 12 bulan 32.915.189 26.325.000 6.590.189 329.500

Listiyani Natalia, A.Md. 24.579.500 2.163.700 0 0 26.743.200 2.340.000 0 837.120 149.800 30.070.120 1.503.506 1.270.302 2.773.808 27.296.312 12 bulan 27.296.312 24.300.000 2.996.312 149.800


(Berlanjut)




Sumadi, S.T. 32.592.900 3.482.100 3.607.500 1.443.000 41.125.500 0 5.940.000 2.790.400 789.200 50.645.100 2.532.255 1.953.461 4.485.716 46.159.384 12 bulan 46.159.384 30.375.000 15.784.384 789.200

Suroto, S.Sos. 29.764.400 2.579.800 3.234.420 646.884 36.225.504 0 6.370.000 2.511.360 670.900 45.777.764 2.288.888 1.720.711 4.009.600 41.768.164 12 bulan 41.768.164 28.350.000 13.418.164 670.900

Nama Pegawai Suaptopo, Bambang S.Sos. Suryanto 42.087.700 37.558.000 3.704.900 3.306.200 4.579.260 4.086.420 1.831.704 1.634.568 52.203.564 46.585.188 2.405.000 2.405.000 0 0 3.348.480 3.348.480 1.165.550 899.400 59.122.594 53.238.068 2.956.130 2.661.903 2.479.669 2.212.796 5.435.799 4.874.700 53.686.795 48.363.368 12 bulan 12 bulan 53.686.795 48.363.368 30.375.000 30.375.000 23.311.795 17.988.368 1.165.550 899.400




(Berlanjut)






Nama Pegawai Sarah Ruling Waluyo, S.H. Yuliyanto, S.Sos. 42.528.300 29.764.400 3.743.700 2.688.900 4.627.200 3.245.330 0 1.298.132 50.899.200 36.996.762 0 370.000 7.020.000 5.390.000 1.674.240 3.348.480 1.463.000 612.450 61.056.440 46.717.692 3.052.822 2.335.885 2.417.712 1.757.346 5.470.534 4.093.231 55.585.906 42.624.461 12 bulan 12 bulan 55.585.906 42.624.461 26.325.000 30.375.000 29.260.906 12.249.461 1.463.000 612.450


Sardi 24.415.200 2.920.500 0 0 27.335.700 1.850.000 0 627.840 461.888 30.275.428 1.513.771 1.298.446 2.812.217 27.463.210 9 bulan 36.617.614 24.300.000 12.317.614 461.888


(Berlanjut)




Wilandari Widijatiningsih, A.Md. 32.998.300 2.920.500 3.591.880 1.436.752 40.947.432 2.405.000 0 3.348.480 951.200 47.652.112 2.382.606 1.945.003 4.327.609 43.324.503 12 bulan 43.324.503 24.300.000 19.024.503 951.200

Nama Pegawai Sarjana Heri Prasetya, Tista Yudhariani S.T.P. 22.246.400 20.060.000 2.661.100 2.399.500 2.490.750 2.245.950 996.300 898.380 28.394.550 25.603.830 1.850.000 1.850.000 0 0 2.511.360 2.511.360 366.825 473.775 33.122.735 30.438.965 1.656.137 1.521.948 1.348.741 1.216.182 3.004.878 2.738.130 30.117.857 27.700.835 9 bulan 9 bulan 40.157.143 36.934.446 30.375.000 24.300.000 9.782.143 12.634.446 366.825 473.775

Robertus Esthi Raharja 20.060.000 2.399.500 2.245.950 898.380 25.603.830 1.850.000 0 2.511.360 234.600 30.199.790 1.509.990 1.216.182 2.726.171 27.473.619 9 bulan 36.631.491 30.375.000 6.256.491 234.600


(Berlanjut)



Keterangan Gaji Pokok Gaji Ke 13 Tunjangan Istri Tunjangan Anak Jumlah Gaji dan Tunjangan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Tunjangan Struktural/ Fungsional Tunjangan Beras Tunjangan Khusus Jumlah Penghasilan Bruto Biaya Jabatan Iuran Pensiun Jumlah Pengurang Jumlah Penghasilan Neto Masa Perolehan Penghasilan (bulan) Jumlah Penghasilan Neto Setahun PTKP PKP PPh 21 Terutang Sumber: Data yang Diolah


97


98

b. Melakukan perbandingan hasil penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman dengan penghitungan yang dilakukan oleh penulis yang mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 bagi Pegawai Negeri Sipil. Berikut perbandingan hasil penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dapat dilihat pada Tabel V.5 di bawah ini: Tabel V.5 Data Perbandingan Hasil Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 (dalam Rupiah)

No.

Nama Pegawai

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Dra. Rini Murti Lestari, M.M., Akt. Sri Murni Rahayu, S.H., M.M. Dra. Mae Rusmi Suryaningsih, M.T. Drs. Suhardi Dwi Apriyanti, S.E. An. Nunik Haryati, S.Sos. Anis Purwanti, S.Pd. Harmi Sri Lestari, B.A. Tin Ibriz Fana, S.E. Endah Hendriyani Dwi Nugroho, S.E. Titik Lestari Istiarwanti Ibnu Hikam Aisyah Inayati Suryani, S.E. Wijayasari, S.E., M.M. Siti Nurjannah Kusumaningsih Irawati Palupi Dewi, S.E. Ahmad Sudarsana, S.E., Akt. Uswatun Khasanah, S.E.

Penghitungan Pemotongan Penghitungan PPh Pasal 21 Pemotongan Selisih Oleh DPKAD PPh Pasal 21 Kabupaten Oleh Penulis Sleman 1.391.950 1.391.950 0 375.658 375.658 0 1.912.600 1.912.600 0 1.107.200 1.107.200 0 1.607.550 1.607.550 0 1.489.350 1.489.350 0 1.458.950 1.458.950 0 1.147.450 1.147.450 0 806.250 806.250 0 1.195.050 1.195.050 0 445.150 445.150 0 543.950 543.950 0 362.300 362.300 0 60.550 60.550 0 1.803.750 1.803.750 0 878.550 878.550 0 1.201.700 1.201.700 0 1.000.750 1.000.750 0 724.400 724.400 0 819.300 819.300 0


(Berlanjut)


99


No.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

Nama Pegawai

Rumiyati, S.I.P. Triningsih, S.E. Nurul Kasyati, A.Md. Nisa Fidyati, S.E. Agus Wahyu Arimindarko Drs. Ibnu Pujarto Sumali, S.E. Suwaryanti, S.E. Heru Kristyawan, A.Md. Tri Sunarti Marlina V. Vika Adyandari, S.E. Edi Suryono Agus Hidayatno, S.S.T. Dhian Astuti, S.E. Supraptitiyati Dra. Nurlaela Dimyati, M.M. Dewi Pratika Damayanti, S.E. Widodo, A.P., M.T. Herni Margiyanti, S.Sos. Esti Listyowati, S.E. Estiyani Tri Riswanti Sarwoko, S.H., S.E. Dini Nurul Hayati, S.E. Sumiyarsih, S.E. Tutut Hermayati, S.E. Tri Yuli Setyowati Haryanti Sumariyo Ekowati, S.H. Rusmanto Agus Suyanta Triyas Radiyana

Penghitungan Pemotongan Penghitungan PPh Pasal 21 Pemotongan Selisih Oleh DPKAD PPh Pasal 21 Kabupaten Oleh Penulis Sleman 965.900 965.900 0 806.250 806.250 0 793.900 793.900 0 764.050 764.050 0 641.950 641.950 0 672.300 672.300 0 625.350 625.350 0 951.200 951.200 0 645.200 645.200 0 956.000 956.000 0 543.950 543.950 0 282.550 282.550 0 574.500 574.500 0 366.400 366.400 0 199.500 199.500 0 808.700 808.700 0 1.992.450 1.992.450 0 964.900 964.900 0 975.850 975.850 0 1.211.450 1.211.450 0 614.100 614.100 0 1.185.900 1.185.900 0 1.075.350 1.075.350 0 570.850 570.850 0 533.650 533.650 0 884.900 884.900 0 951.200 951.200 0 516.750 516.750 0 508.900 508.900 0 819.850 819.850 0 718.250 718.250 0 495.000 495.000 0 101.050 101.050 0 60.550 60.550 0


(Berlanjut)


100


No.

Nama Pegawai

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Tukimin Eka Priastana Putra, S.E. Dra. Kustrini Sri Wahyuningsih, B.Sc. Sri Suryanti, S.E. Emiwati Yuniatun, B.A. Rokhaniatun Pujo Widodo, S.I.P. Witanta, S.E. Niken Widayatsih, S.E. Prasetya Sanjaya, S.E. Lestari Wiyono, S.E. Kari Dwi Setyaningsih, A.Md. Lina Iswandari, S.E. F. Wiwik Herdiyanti, S.E. Handi Sukmono, A.Md. Listiyani Natalia, A.Md. Sumadi, S.T. Suroto, S.Sos. Suaptopo, S.Sos. Bambang Suryanto Widowati Handayaningsih M. Andi Purwoko, S.E. Dwi Sukatmo Mokhamad Aziz Sarah Waluyo, S.H. Ruling Yuliyanto, S.Sos. Doni Setiawan Hamiseno, S.T. Sardi Wilandari Widijatiningsih, A.Md. Sarjana Heri Prasetya, S.T.P. Tista Yudhariani Robertus Esthi Raharja Giyono Heri Tri Cahyono, A.Md.


Penghitungan Pemotongan Penghitungan PPh Pasal 21 Pemotongan Selisih Oleh DPKAD PPh Pasal 21 Kabupaten Oleh Penulis Sleman 343.650 343.650 0 1.363.900 1.363.900 0 1.693.600 1.693.600 0 1.617.450 1.617.450 0 835.700 835.700 0 893.950 893.950 0 782.550 782.550 0 782.400 782.400 0 646.450 646.450 0 464.700 464.700 0 487.350 487.350 0 632.300 632.300 0 543.950 543.950 0 467.450 467.450 0 815.650 815.650 0 329.500 329.500 0 149.800 149.800 0 789.200 789.200 0 670.900 670.900 0 1.165.550 1.165.550 0 899.400 899.400 0 1.149.550 1.149.550 0 347.150 347.150 0 177.850 177.850 0 148.300 148.300 0 1.463.000 1.463.000 0 612.450 612.450 0 348.900 348.900 0 461.888 461.888 0 951.200 951.200 0 366.825 366.825 0 473.775 473.775 0 234.600 234.600 0 556.650 556.650 0 217.838 217.838 0


101

c. Dari hasil penghitungan dan perbandingan tersebut, kemudian penulis melakukan langkah evaluasi selanjutnya yaitu sebagai berikut: 1) Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan data yang diperoleh penulis secara tahunan dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 belum tepat dan sesuai dengan

Peraturan

Direktur

Jenderal

Pajak

Nomor

PER-

31/PJ/2012, dikarenakan dalam penghitungan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 dilakukan secara masa atau secara bulanan. 2) Penghitungan penghasilan bruto Penghitungan penghasilan bruto yang dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman yaitu, gaji pokok pegawai ditambah dengan tunjangan istri dan tunjangan anak ditambah tunjangan beras, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan struktural/fungsional, tunjangan beras, dan tunjangan khusus. 3) Penghitungan biaya jabatan Penghitungan biaya jabatan yang dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman yaitu, jumlah penghasilan bruto dikalikan dengan 5%. 4) Penghitungan iuran pensiun Penghitungan iuran pesiun yang dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman yaitu, jumlah gaji dan tunjangan keluarga dikalikan dengan 4,75%.


102

5) Penghitungan penghasilan neto Penghitungan penghasilan neto yang dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman yaitu, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. 6) Penghitungan penghasilan tidak kena pajak Penghitungan penghasilan tidak kena pajak yang dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman yaitu, sebesar Rp24.300.000,00 untuk diri Wajib Pajak, ditambah sebesar Rp2.025.000,00 untuk Wajib Pajak yang kawin, ditambah sebesar Rp2.025.000,00 untuk tanggungan Wajib Pajak paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. 7) Penghitungan penghasilan kena pajak Penghitungan penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman yaitu, penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. 8) Penghitungan pajak terutang Penghitungan pajak terutang yang dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman yaitu, penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pemotongan pajak. Penghitungan pajak terutang yaitu, penghasilan kena pajak kurang dari atau

sama dengan

Rp50.000.000,00 dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 5%, penghasilan kena pajak di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00 dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 15%,


103

penghasilan kena pajak di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 25%, penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000,00 dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 30%. 2. Mengevaluasi Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 a. Melakukan evaluasi pengisian SSP yang dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 bagi Pegawai Negeri Sipil. Berikut petunjuk pengisian SSP dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel V.6 Petunjuk Pengisian Surat Setoran Pajak NPWP

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki wajib pajak. Nama WP Diisi dengan Nama Wajib Pajak. Alamat WP Diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Catatan: Bagi WP yang belum memiliki NPWP 1. NPWP diisi: a. Untuk WP berbentuk Badan Usaha diisi dengan 01.000.000.0-XXX.000 b. Untuk WP Orang Pribadi diisi dengan 04.000.000.0-XXX.000 2. XXX diisi dengan Nomor Kode KPP domisili pembayar pajak. Nama dan alamat diisi dengan lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah. NOP Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Alamat Diisi sesuai dengan alamat tempat Objek Pajak berada berdasarkan Objek Pajak SPPT. Catatan: diisi hanya apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan yaitu transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kegiatan membangun sendiri. Kode Akun Diisi dengan angka Akun Pajak sebagaimana dalam lampiran II Pajak untuk setiap Akun Pajak yang akan dibayar atau disetor. Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012

(Berlanjut)


104

Tabel V.6 (Lanjutan) Kode Jenis Diisi dengan angka dalam kolom “Kode Jenis Setoran” Setoran sebagaimana dalam lampiran II untuk setiap jenis setoran pajak yang akan dibayar atau disetor. Catatan: kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban perpajakan yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat. Uraian Diisi dengan uraian dalam kolom “Jenis Setoran” yang berkenaan Pembayaran dengan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran. Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dilengkapi dengan nama pembeli. Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi persewaan tanah dan bangunan yang disetor oleh yang menyewakan, dilengkapi dengan nama penyewa. Masa Pajak Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk Masa Pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau penyetoran untuk lebih dari satu Masa Pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap Masa Pajak. Untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, dapat menyetorkan PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP. Tahun Pajak Diisi tahun terutangnya pajak. Nomor Diisi Nomor Ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak Ketetapan (SKPKB dan SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak, STP, atau putusan lain. Jumlah Diisi dengan amgka jumlah pajak yang dibayar/disetor dalam Pembayaran rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat), diisi lengkap sampai dengan sen. Terbilang Diisi jumlah pajak yang dibayar/disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia. Diterima Diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor oleh Kantor Penerima Pembayaran, tanda tangan, dan nama jelas petugas Penerima penerima pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor Pembayaran Penerima Pembayaran. Wajib Pajak Diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas Wajib Pajak serta stempel usaha. Ruang Diisi Nomor Transaksi Penerima Negara (NTPN) dan Nomor Validasi Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Penerima Negara Kantor (NTPN) dan Nomor Transaksi Pos (NTP) oleh Kantor Penerima Penerima Pembayaran. Pembayaran Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012


105

Sebagai contoh, penulis akan mengevaluasi sampel SSP untuk Masa Pajak Desember 2014. Pengisian SSP dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel V.7 Pengisian Surat Setoran Pajak Oleh DPKAD Kabupaten Sleman NPWP Nama WP Alamat WP NOP

Alamat Objek Pajak

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran Masa Pajak Tahun Pajak Nomor Ketetapan Jumlah Pembayaran Terbilang

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki oleh DPKAD Kabupaten Sleman yaitu 00.015.225.6.542.000 Diisi dengan Nama Wajib Pajak yaitu DPKAD Sleman. Diisi dengan alamat DPKAD Kabupaten Sleman yaitu Jalan Parasamya Beran Tridadi Sleman. Tidak diisi karena kolom ini hanya diisi apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan yaitu transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kegiatan membangun sendiri. Tidak diisi karena kolom ini hanya diisi apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan yaitu transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kegiatan membangun sendiri. Diisi dengan 411121 yaitu angka yang menunjukkan Akun Pajak yang akan dibayar/disetor. Diisi dengan angka 100 yaitu angka yang menunjukkan pembayaran pajak yang masih harus dibayar/disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21. Diisi dengan uraian pembayaran “Pajak Penghasilan Pasal 21” yang berkenaan dengan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran. Diisi dengan memberi tanda silang pada kolom Masa Pajak “Desember.” Diisi dengan Tahun Pajak “2014” yang merupakan tahun terutangnya pajak. Tidak diisi karena SSP yang diambil sebagai sampel tidak digunakan untuk membayar pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak, STP, atau putusan lain. Diisi dengan angka Rp1.046.405.424,00 yang merupakan jumlah pajak yang harus dibayar/disetor. Diisi dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia yaitu “satu milyar empat puluh enam juta empat ratus lima ribu empat ratus dua puluh empat rupiah.” Diisi dengan tanggal 2 Desember 2014 yang merupakan tanggal penerimaan pembayaran oleh Kantor Penerima Pembayaran, ditandatangani oleh Anggi Riefna S. yang merupakan petugas penerima pembayaran, dan cap Bank BPD DIY Cabang Sleman yang merupakan Kantor Penerima Pembayaran.

Sumber: DPKAD Kabupaten Sleman

(Berlanjut)


106

Tabel V.7 (Lanjutan) Wajib Pajak Diisi dengan tempat dan tanggal pembayaran yaitu di Sleman pada tanggal 28 November 2014 dan ditandatangani oleh Aisyah Inayati Suryani, S.E., M.Si Kepala Bidang Belanja dan dicap stempel DPKAD Kabupaten Sleman. Ruang Tidak diisi, seharusnya kolom ini diisi dengan NTPN dan NTB Validasi oleh Kantor Penerima Pembayaran. Berdasarkan sampel data yang Kantor diperoleh, maka didalam SSP untuk Masa Pajak Desember 2014 Penerima pada kolom Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran diisi Pembayaran dengan NTPN yaitu 0412130415151205 dan NTB yaitu 000000437463. Sumber: DPKAD Kabupaten Sleman

b. Melakukan evaluasi tempat dan waktu penyetoran Pajak yang dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman, tempat penyetoran menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 yaitu di Kantor Pos atau Bank lain yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan penyetoran pajak tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Berikut tabel waktu dan tempat penyetoran pajak oleh DPKAD Kabupaten Sleman: Tabel V.8 Waktu dan Tempat Penyetoran SSP Oleh DPKAD Kabupaten Sleman No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Masa Pajak Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

Waktu Penyetoran 3 Februari 2014 3 Maret 2014 2 April 2014 2 Mei 2014 2 Juni 2014 2 Juli 2014 4 Agustus 2014 2 September 2014 2 Oktober 2014 3 November 2014 1 Desember 2014 2 Desember 2014

Sumber: DPKAD Kabupaten Sleman

Tempat Penyetoran Bank BPD DIY Cabang Sleman Bank BPD DIY Cabang Sleman Bank BPD DIY Cabang Sleman Bank BPD DIY Cabang Sleman Bank BPD DIY Cabang Sleman Bank BPD DIY Cabang Sleman Bank BPD DIY Cabang Sleman Bank BPD DIY Cabang Sleman Bank BPD DIY Cabang Sleman Bank BPD DIY Cabang Sleman Bank BPD DIY Cabang Sleman Bank BPD DIY Cabang Sleman


107

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa DPKAD Kabupaten Sleman telah melakukan penyetoran pajak tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, dan tempat penyetoran pajak di Bank BPD DIY Cabang Sleman yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan selain Kantor Pos. c. Langkah selanjutnya setelah mengetahui data-data yang disajikan di atas tersebut, penulis mengevaluasi apakah penyetoran pajak oleh DPKAD Kabupaten Sleman telah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012, berikut langkahnya: 1) Penyetoran pajak oleh DPKAD Kabupaten Sleman telah tepat dalam pingisan SSP dan tepat dalam penulisan SSP. 2) DPKAD Kabupaten Sleman telah sesuai dalam melakukan penyetoran pajak yaitu menggunakan Surat Setoran Pajak. 3) Pengisian SSP oleh DPKAD Kabupaten Sleman telah benar, lengkap, dan jelas. 4) Penyetoran pajak oleh DPKAD Kabupaten Sleman dilakukan di Bank BPD DIY Cabang Sleman yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai Kantor Penerima Pembayaran. 5) Penyetoran pajak oleh DPKAD Kabupaten Sleman telah sesuai pada batas yg telah ditentukan yaitu tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.


108

3. Mengevaluasi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada tahap ini penulis tidak dapat mengevaluasi pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman pada Masa Pajak Januari 2014 hingga Desember 2014 dikarenakan terjadi kebijakan baru tentang pelaporan pajak yang harus menggunakan e-SPT. Pada saat penggunaan e-SPT, ada beberapa pegawai DPKAD Kabupaten Sleman yang tidak memiliki NPWP oleh karena itu DPKAD Kabupaten Sleman tidak dapat menggunakan e-SPT sebagai kebijakan baru dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. DPKAD Kabupaten Sleman juga tidak melaporakan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara manual yang menggunakan formulir kertas pada Masa Pajak Januari 2014 hingga Desember 2014 dan belum ada pemberitahuan lebih lanjut mengenai permasalahan yang menyangkut tentang hal ini dari pihak perpajakan yang berwenang.

C. Pembahasan Pembahasan tentang penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan DPKAD Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut: 1. Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan data yang diperoleh penulis secara tahunan dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 belum tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012, dikarenakan


109

dalam penghitungan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER31/PJ/2012 dilakukan secara masa atau secara bulanan. Penghitungan penghasilan bruto yang dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman telah tepat yaitu, gaji pokok pegawai ditambah dengan tunjangan istri dan tunjangan anak ditambah tunjangan beras, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan struktural/fungsional, tunjangan beras, dan tunjangan khusus. Penghitungan biaya jabatan dan iuran pensiun yang dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman yaitu, penghitungan biaya jabatan adalah jumlah penghasilan bruto dikalikan dengan 5% dan penghitungan iuran pensiun adalah jumlah gaji dan tunjangan keluarga dikalikan dengan 4,75%. Penghitungan penghasilan neto yang dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman yaitu, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. Penghitungan penghasilan tidak kena pajak yang dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman yaitu, sebesar Rp24.300.000,00

untuk

diri

Wajib

Pajak,

ditambah

sebesar

Rp2.025.000,00 untuk Wajib Pajak yang kawin, ditambah sebesar Rp2.025.000,00 untuk tanggungan Wajib Pajak paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Penghitungan penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman yaitu, penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Penghitungan pajak terutang yang dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman yaitu, penghasilan kena pajak


110

dikalikan dengan tarif pemotongan pajak. Penghitungan pajak terutang yaitu, penghasilan kena pajak kurang dari atau sama dengan Rp50.000.000,00 dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 5%, penghasilan kena pajak di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00 dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 15%, penghasilan kena pajak di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 25%, penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000,00 dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 30%. 2. Evaluasi Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan DPKAD Kabupaten Sleman telah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012. Berdasarkan pengamatan pada Surat Setoran Pajak untuk Masa Pajak Januari-Desember 2014, DPKAD Kabupaten Sleman telah melakukan pengisian dan penulisan SSP dengan tepat dan pengisian yang dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman telah benar, lengkap, dan jelas. Selain itu, Pajak Penghasilan Pasal 21 telah disetorkan ke Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yaitu DPKAD Kabupaten Sleman menyetorkan ke Bank BPD DIY Cabang Sleman dan disetorkan tepat waktu yaitu tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 3. Evaluasi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan DPKAD Kabupaten Sleman belum dapat melaporkan Masa Pajak Januari 2014


111

hingga Desember 2014 dikarenakan terjadi kebijakan baru tentang pelaporan pajak yang harus menggunakan e-SPT. Pada saat penggunaan e-SPT, ada beberapa pegawai DPKAD Kabupaten Sleman tidak memiliki NPWP oleh karena itu DPKAD Kabupaten Sleman tidak dapat menggunakan e-SPT sebagai kebijakan baru dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. DPKAD Kabupaten Sleman juga tidak melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara manual yang menggunakan formulir kertas pada Masa Pajak Januari 2014 hingga Desember 2014 dan belum ada pemberitahuan lebih lanjut mengenai permasalahan yang menyangkut tentang hal ini dari pihak perpajakan yang berwenang. Konsekuensinya sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bahwa DPKAD Kabupaten Sleman dapat

dikenakan

sanksi

antara

lain

dikenakan

denda

sebesar

Rp100.000,00 sesuai Pasal 7 ayat (1) UU KUP terkait SPT yang tidak disampaikan sesuai batas waktu penyampaian SPT yaitu tidak lebih dari tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya atau batas waktu penyampaian perpanjangan SPT dan sanksi kenaikan 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak serta sanksi kenaikan 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf b UU KUP terkait SPT tidak


112

disampaikan dalam jangka waktu penyampaian SPT dan setelah ditegur secara tertulis SPT tetap tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.


BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada DPKAD Kabupaten Sleman, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan data yang diperoleh penulis secara tahunan, dalam penghitungan PPh Pasal 21 belum tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER31/PJ/2012, dikarenakan dalam penghitungan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 dilakukan secara masa atau secara bulanan. 2. DPKAD Kabupaten Sleman dalam melakukan penyetoran PPh Pasal 21 telah menerapkan sepenuhnya pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012. Item-item yang telah tepat dan sesuai antara lain: a. DPKAD Kabupaten Sleman menggunakan SSP sebagai penyetoran PPh Pasal 21. b. Dalam penyetoran pajak, DPKAD Kabupaten Sleman telah tepat dalam pingisian dan penulisan SSP. c. Pengisian SSP yang dilakukan DPKAD Kabupaten Sleman telah benar, lengkap, dan jelas.

113


114

d. DPKAD Kabupaten Sleman dalam penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan di Bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. e. DPKAD Kabupaten Sleman menyetorkan PPh Pasal 21 sudah tepat waktu yaitu tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 3. DPKAD Kabupaten Sleman dalam melakukan pelaporan PPh Pasal 21 belum dapat melaporkan Masa Pajak Januari 2014 hingga Desember 2014 dikarenakan terjadi kebijakan baru tentang pelaporan pajak yang harus menggunakan e-SPT. Pada saat penggunaan e-SPT, ada beberapa pegawai DPKAD Kabupaten Sleman yang tidak memiliki NPWP oleh karena itu DPKAD Kabupaten Sleman tidak dapat menggunakan e-SPT sebagai kebijakan baru dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. DPKAD Kabupaten Sleman juga tidak melaporakan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara manual yang menggunakan formulir kertas pada Masa Pajak Januari 2014 hingga Desember 2014 dan belum ada pemberitahuan lebih lanjut mengenai permasalahan yang menyangkut tentang hal ini dari pihak perpajakan yang berwenang.

B. Keterbatasan Penelitian Penulis tidak dapat mengetahui rincian data mengenai gaji pokok, tunjangan, biaya, iuran, dan bonus yang diterima pegawai untuk setiap bulannya. Penulis juga tidak dapat mengetahui rincian penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 untuk setiap bulannya selama tahun 2014. Untuk


115

mengantisipasi hal tersebut penulis menggunakan rincian selama 1 (satu) tahun pajak. Data yang didapatkan penulis untuk penyetoran PPh Pasal 21 hanya 1 (satu) sampel saja yaitu pada Masa Pajak Desember 2014, sehingga pada Masa Pajak Januari 2014 hingga November 2014 penulis hanya dapat mengamati di DPKAD Kabupaten Sleman.

C. Saran Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang diharapkan akan memberikan manfaat: 1. Bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil, serta diharapkan DPKAD Kabupaten Sleman harus lebih tanggap dalam masalah pelaporan pajak yang terjadi pada kasus ini, sehingga DPKAD Kabupaten Sleman tetap dapat melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk masalah pelaporan pajak, DPKAD Kabupaten Sleman dapat menerapkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.


116

2. Bagi penelitian selanjutnya Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperoleh rincian data secara lengkap baik dari segi penghitungan, penyetoran, maupun pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian.


DAFTAR PUSTAKA

Aryuna dan Putri. 2010. Analyzes The Change Of Income Tax Art 21/2008 About Personal Tax Planning In One Of Indonesian State Owned Company (Study At PT ”X” Persero). Universitas Negeri Jakarta, Jakarta. Citra, Metta Vanna. 2012. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan (Studi Kasus Pada PT. Bumi Sriwijaya Abadi). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data, Palembang. Lumintang, Tinangon, dan Elim. 2014. Evaluasi Perhitungan PPH Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara). Universitas Sam Ratulangi, Manado. Lusi, Veronika Lusiana. 2010. Evaluasi Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 (Studi Kasus Pada PT. Madu Baru Yogyakarta). Skripsi. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Saputro, Suhadak, dan Nuzula. 2012. The Evaluation Of Tax Planning On Income Tax Article 21 By Using Gross-Up Method In Form Of Corporate Tax Savings (Study At PT. PG Kebon Agung Malang Period Of 2009-2012). Universitas Brawijaya, Malang. Susan, Jeane. 2013. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada PT. Megasurya Nusalestari Manado). Universitas Sam Ratulangi, Manado. Utami, Agustina Ratna. 2012. Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul). Skripsi. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. _______. 2014. Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. _______. 20014. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. _______. 2009. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.

117


118

_______. 2012. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. _______. 2013. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisisan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. _______. 2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan. _______. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak. _______. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. _______. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. _______. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. _______. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.


LAMPIRAN

119


120

LAMPIRAN 1

Daftar Pertanyaan Wawancara 1.

Pegawai a. Berapa jumlah seluruh pegawai di instansi ini pada tahun 2014? 94 pegawai yang bekerja selama tahun 2014. b. Berapa jumlah pegawai yang mulai bekerja dan berhenti bekerja di tahun 2014? 8 pegawai yang mulai bekerja dan berhenti bekerja pada tahun 2014. c. Apakah seluruh pegawai di tahun 2014 sudah memiliki NPWP? Jika belum, berapakah pegawai yang belum memiliki NPWP? Belum, ada 5 pegawai yang belum memiliki NPWP. d. Apakah terdapat karyawati kawin yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan? Tidak ada karyawati kawin yang menunjukkan keterangan tertulis pada tahun 2014.

2.

Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 a. Apakah instansi ini telah menerapkan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tahun 2014? Jika sudah, peraturan apa yang menjadi dasar penghitungan pemotongan PPh Pasal 21?


121

Sudah, yang menjadi dasar adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012. b. Tunjangan apa saja yang diberikan kepada seluruh pegawai? Tunjangan istri, anak, beras, perbaikan penghasilan, struktural, dan khusus. c. Bagaimanakah aturan penghitungan biaya jabatan dan iuran pensiun yang dilakukan oleh instansi ini? Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto dan iuran pensiun 4,75% dari jumlah gaji dan tunjangan keluarga. d. Bagaimana penghitungan PTKP bagi setiap pegawai? Penghitungan PTKP telah sesuai dengan aturan yang terbaru. e. Bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 terutang bagi setiap pegawai? Apakah tarif PPh Pasal 21 sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 (satu) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008? Penghitungan PPh Pasal 21 dan tarif pajak telah sesuai dangan peraturan perpajakan. 3.

Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 a. Bagaimana penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh instansi ini? Penyetoran pajak menggunakan SSP dan disetorkan melalui Bank BPD. b. Apakah penyetoran PPh Pasal 21 tepat sebelum batas waktu yang telah ditentukan atau tidak dan dikenai sanksi atau tidak terkait keterlambatan penyetoran pajak penghasilan? Penyetoran pajak tidak pernah terlambat.


122

c. Bagaimana pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh instansi ini? Pelaporan pajak di tahun 2014 tidak bisa dikarenakan menggunakan eSPT yang harus diisi secara lengkap seperti NPWP pegawai, tetapi tidak semua pegawai yang memiliki NPWP, jadi pelaporan pajak di tahun 2014 tidak bisa dikarenakan hal tersebut. Untuk tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 sebagai pelaporan pajaknya menggunakan SPT. d. Apakah pelaporan PPh Pasal 21 tepat sebelum batas waktu yang telah ditentukan atau tidak dan dikenai sanksi atau tidak terkait keterlambatan pelaporan pajak penghasilan? Pelaporan pajak di tahun 2014 tidak bisa tetapi untuk tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 penyetoran pajak tidak pernah terlambat.


123

LAMPIRAN 2 Tabel 1. Data Diri Pegawai DPKAD Kabupaten Sleman No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Nama Pegawai NPWP Pegawai Jabatan Pegawai Dra. Rini Murti 59.745.882.7.544.000 Kepala Dinas Lestari, M.M., Akt. Sri Murni Rahayu, 59.745.851.2.541.000 Sekretaris Dinas S.H., M.M. Dra. Mae Rusmi 59.745.900.7.541.000 Sekretaris Dinas Suryaningsih, M.T. Kasubbag Perencanaan Drs. Suhardi 07.829.131.7.525.000 dan Evaluasi Dwi Apriyanti, 47.324.201.4.542.000 Kasubbag Keuangan S.E. An. Nunik Haryati, Kasubbag Umum dan 68.219.990.6.542.000 S.Sos. Kepegawaian Anis Purwanti, 69.608.851.7.542.000 Arsiparis S.Pd. Harmi Sri Lestari, 59.745.866.0.542.000 Staf Subbag Keuangan B.A. Tin Ibriz Fana, 59.745.897.5.542.000 Staf Subbag Keuangan S.E. Endah Hendriyani 59.745.890.0.541.000 Staf Subbag Keuangan Staf Subbag Dwi Nugroho, S.E. 68.219.993.0.542.000 Perencanaan dan Evaluasi Titik Lestari 59.745.885.0.542.000 Staf Subbag Keuangan Staf Subbag Umum Istiarwanti 59.745.887.6.542.000 dan Kepegawaian Staf Subbag Umum Ibnu Hikam 79.218.240.4.722.000 dan Kepegawaian Staf Subbag Umum Hartoyo dan Kepegawaian Staf Subbag Umum Joko Purnomo dan Kepegawaian Staf Subbag Umum V. Lili Rismiyanto dan Kepegawaian Aisyah Inayati 59.745.860.3.541.000 Kepala Bidang Belanja Suryani, S.E. Wijayasari, S.E., Ka. Sie. 59.745.847.0.542.000 M.M. Perbendaharaan

JK STATUS

JT

PTKP

P

TK

0

TK/0

P

K

2

TK/0

P

K

1

TK/0

L

K

2

K/2

P

K

0

TK/0

P

K

2

TK/0

P

K

2

TK/0

P

K

0

TK/0

P

K

2

TK/0

P

K

1

TK/0

L

K

2

K/2

P

TK

0

TK/0

P

TK

0

TK/0

L

K

2

K/2

L

K

1

K/1

L

K

1

K/1

L

K

2

K/2

P

K

2

TK/0

P

TK

0

TK/0

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014

(Berlanjut)


124

Tabel 1. Lanjutan No.

Nama Pegawai Siti Nurjannah Kusumaningsih Irawati Palupi Dewi, S.E. Ahmad Sudarsana, S.E., Akt. Uswatun Khasanah, S.E.

Jabatan Pegawai Ka. Sie. Analisis 24.538.705.5.542.000 Investasi

24.

Rumiyati, S.I.P.

59.745.863.7.542.000

25.

Triningsih, S.E. Nurul Kasyati, A.Md.

59.745.854.6.542.000

Nisa Fidyati, S.E.

59.745.861.1.542.000

20. 21. 22. 23.

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Agus Wahyu Arimindarko Drs. Ibnu Pujarto Sumali, S.E. Suwaryanti, S.E. Heru Kristyawan, A.Md.

NPWP Pegawai

68.218.612.7.542.000 Ka. Sie. Anggaran 09.735.545.7.542.000 24.066.336.9.542.001

59.745.862.9.542.000

59.745.869.4.541.000 59.745.857.9.542.000 59.745.855.3.542.000 59.745.856.1.542.000

Staf Seksi Perbendaharaan Staf Seksi Analisis Investasi Staf Seksi Perbendaharaan Staf Seksi Anggaran Staf Seksi Perbendaharaan Staf Seksi Perbendaharaan Staf Seksi Perbendaharaan Staf Seksi Anggaran Staf Seksi Anggaran Staf Seksi Anggaran

59.745.858.7.542.000 Staf Seksi Anggaran

Staf Seksi Perbendaharaan Staf Seksi Marlina 59.745.864,5.542.000 Perbendaharaan V. Vika Adyandari, Staf Seksi Analisis 69.661.107.8.542.000 S.E. Investasi Staf Seksi Edi Suryono 59.745.871.0.542.000 Perbendaharaan Agus Hidayatno, 48.312.571.2.411.000 Staf Seksi Anggaran S.S.T. Staf Seksi Dhian Astuti, S.E. 57.823.315.7.724.000 Perbendaharaan Staf Seksi Supraptitiyati 59.745.865.2.542.000 Perbendaharaan Dra. Nurlaela 59.745.880.1.542.000 Kepala Bidang Aset Dimyati, M.M. Tri Sunarti

59.745.870.2.543.000

JK STATUS

JT

PTKP

P

K

2

TK/0

P

K

0

TK/0

L

K

2

K/2

P

K

0

TK/0

P

K

1

TK/0

P

K

2

TK/0

P

TK

1

TK/0

P

K

2

TK/0

L

K

2

K/2

L L P

K K K

1 2 2

K/1 K/2 TK/0

L

K

0

K/0

P

K

2

TK/0

P

TK

0

TK/0

P

TK

0

TK/0

L

K

1

K/1

L

K

1

K/1

P

TK

0

TK/0

P

K

2

TK/0

P

K

1

TK/0


(Berlanjut)


125

Tabel 1. Lanjutan No.

Nama Pegawai Dewi Pratika Damayanti, S.E. Widodo, A.P., M.T. Herni Margiyanti, S.Sos. Esti Listyowati, S.E.

Jabatan Pegawai Ka. Sie. Pemanfaatan 59.745.908.0.542.000 dan Pemel. Aset

45.

Estiyani

59.745.913.0.542.000

46.

Tri Riswanti

59.745.911.4.542.000

41. 42. 43. 44.

47. 48.

Sarwoko, S.H., S.E. Dini Nurul Hayati, S.E.

NPWP Pegawai

59.745.907.2.542.000 Ka. Sie. Pengadaan 24.710.431.8.542.000 59.745.914.8.542.000

47.281.704.8.542.000 69.661.145.8.542.000

Ka. Sie. Pengawasan dan Pengendalian Aset Staf Seksi Pemanfaatan dan Pemel. Aset Staf Seksi Pemanfaatan dan Pemel. Aset Staf Seksi Pemanfaatan dan Pemel. Aset Staf Seksi Pemanfaatan dan Pemel. Aset Staf Seksi Pengawasan dan Pengendalian Aset Staf Seksi Pengawasan dan Pengendalian Aset

49.

Sumiyarsih, S.E.

59.745.918.9.542.000

50.

Tutut Hermayati, S.E.

59.745.901.5.542.000 Staf Seksi Pengadaan

51.

Tri Yuli Setyowati

59.745.903.1.543.000

52. 53.

Haryanti Sumariyo

59.745.904.9.542.000 59.745.906.4.542.000

54.

Ekowati, S.H.

69.341.144.9.513.000

55.

Rusmanto

89.477.323.3.542.000

56.

Agus Suyanta

89.477.198.9.542.000

57.

Triyas Radiyana

89.477.195.5.542.000

58.

Tukimin

89.477.342.3.542.000

59.

Eka Priastana Putra, S.E.

59.745.811.6.542.000

60. 61.

Dra. Kustrini Sri Wahyuningsih, B.Sc.

34.170.943.4.542.000

Staf Seksi Pengawasan dan Pengendalian Aset Staf Seksi Pengadaan Staf Seksi Pengadaan Staf Seksi Pengawasan dan Pengendalian Aset Staf Seksi Pemanfaatan dan Pemel. Aset Staf Seksi Pemanfaatan dan Pemel. Aset Staf Seksi Pemanfaatan dan Pemel. Aset Staf Seksi Pemanfaatan dan Pemel. Aset Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Ka. Sie. Pembukuan

34.170.943.4.542.000 Ka. Sie. Verifikasi

JK STATUS

JT

PTKP

P

TK

0

TK/0

L

K

2

K/2

P

K

2

TK/0

P

TK

0

TK/0

P

K

0

TK/0

P

K

2

TK/0

L

K

2

K/2

P

K

1

TK/0

P

K

1

TK/0

P

K

2

TK/0

P

TK

0

TK/0

P L

TK K

0 1

TK/0 K/1

P

K

1

TK/0

L

K

1

K/1

L

K

1

K/1

L

K

2

K/2

L

K

0

K/0

L

K

2

K/2

P

K

1

TK/0

P

K

1

TK/0


(Berlanjut)


126

Tabel 1. Lanjutan No. Nama Pegawai 62. Sri Suryanti, S.E. Emiwati Yuniatun, 63. B.A. 64. Rokhaniatun Pujo Widodo, 65. S.I.P. 66. Witanta, S.E. 67. Niken W, S.E. Prasetya Sanjaya, 68. S.E. 69. Lestari W, S.E. 70. Kari Dwi S, A.Md. Lina Iswandari, 71. S.E. F. Wiwik 72. Herdiyanti, S.E. Handi Sukmono, 73. A.Md. Listiyani Natalia, 74. A.Md. 75. Sumadi, S.T. 76.

Suroto, S.Sos.

77.

Suaptopo, S.Sos.

78.

Bambang Suryanto

79. 80.

Widowati Handayaningsih M. Andi Purwoko, S.E.

81.

Dwi Sukatmo

82.

Mokhamad Aziz

83. 84.

Sunarto Karyana Sarah Waluyo, S.H.

85.

NPWP Pegawai Jabatan Pegawai 59.745,837.1.542.000 Ka. Sie. Pelaporan

JK STATUS P TK

JT 0

PTKP TK/0

59.745.835.5.542.000 Staf Seksi Verifikasi

P

TK

0

TK/0


P

TK

0

TK/0

59.745.844.7.542.000 Staf Seksi Pembukuan

L

K

1

K/1

59.745.850.4.542.000 Staf Seksi Pelaporan 68.218.881.8.542.000 Staf Seksi Verifikasi

L P

K K

2 2

K/2 TK/0

59.745.848.8.542.000 Staf Seksi Pelaporan

L

K

2

K/2

59.745.840.5.542.000 Staf Seksi Verifikasi 59.745.849.6.542.000 Staf Seksi Pelaporan

L P

K TK

2 0

K/2 TK/0

69.661.126.8.542.000 Staf Seksi Pelaporan

P

K

0

TK/0


P

K

2

TK/0


L

K

0

K/0


P

TK

0

TK/0

47.487.226.454.2.000 Kepala UPTD Stadion Kasubbag Tata Usaha 59.745.898.3.541.000 UPTD Stadion 68.207.103.0.542.000 Staf UPTD Stadion Staf Subbag Tata 59.745.878.5.542.000 Usaha Staf Subbag Tata 59.745.878.5.542.000 Usaha Staf Subbag Tata 08.974.468.4.541.000 Usaha Staf Subbag Tata 59.745.879.3.542.000 Usaha Staf Subbag Tata 68.201.993.0.542.000 Usaha Staf UPTD Stadion Staf UPTD Stadion Kepala Unit Layanan 59.745.875.1.542.000 Pengadaan

L

K

2

K/2

L

K

1

K/1

L

K

2

K/2

L

K

2

K/2

P

K

1

TK/0

L

K

1

K/1

L

K

2

K/2

L

K

2

K/2

L L

TK K

1 0

TK/1 K/0

L

K

0

K/0


(Berlanjut)


127

Tabel 1. Lanjutan No. 86. 87. 88. 89. 90.

Nama Pegawai Ruling Yuliyanto, S.Sos. Doni Setiawan Hamiseno, S.T. Sardi

NPWP Pegawai 59.745.902.3.525.000 47.487.255.3.542.000 68.207.098.2.542.000

Wilandari W, A.Md. Sarjana Heri Prasetya, S.T.P.

68.220.010.0.542.000 68.202.770.1.542.000

91.

Tista Yudhariani

44.750.011.7.544.000

92.

Robertus Esthi Raharja

68.219.994.8.524.000

93.

Giyono

59.745.905.6.542.000

94.

Heri Tri Cahyono, A.Md.

66.215.913.6.542.000

Jabatan Pegawai Kasubbag Tata Usaha ULP Staf Unit Layanan Pengadaan Staf Unit Layanan Pengadaan Staf Subbag Tata Usaha Staf Unit Layanan Pengadaan Staf Unit Layanan Pengadaan Staf Unit Layanan Pengadaan Staf Unit Layanan Pengadaan Staf Unit Layanan Pengadaan

JK STATUS

JT

PTKP

L

K

2

K/2

L

TK

0

TK/0

L

TK

0

TK/0

P

K

2

TK/0

L

K

2

K/2

P

K

2

TK/0

L

K

2

K/2

L

K

1

K/1

L

K

2

K/2



Tabel 2. Data Penghitungan PPh Pasal 21 DPKAD Kabupaten Sleman (dalam Rupiah)



Nama Pegawai Sri Murni Rahayu, Dra. Mae Rusmi S.H., M.M. Suryaningsih, M.T. 8.050.000 40.129.000 0 3.518.600 805.000 4.364.760 322.000 872.952 9.177.000 48.885.312 0 0 2.520.000 14.980.000 558.080 2.511.360 375.658 1.912.600 12.630.738 68.289.272 631.537 3.414.464 435.908 2.322.052 1.067.444 5.736.516 11.563.294 62.552.756 2 bulan 12 bulan 69.379.764 62.552.756 24.300.000 24.300.000 45.079.764 38.252.756 375.658 1.912.600

Drs. Dwi Apriyanti, An. Nunik Suhardi S.E. Haryati, S.Sos. 37.178.100 43.183.600 38.246.300 3.272.700 3.821.600 3.375.800 4.045.080 4.700.520 4.162.210 1.618.032 0 1.664.884 46.113.912 51.705.720 47.449.194 0 0 0 7.020.000 7.020.000 7.020.000 3.348.480 1.674.240 3.348.480 1.107.200 1.607.550 1.489.350 57.589.592 62.007.510 59.307.024 2.879.480 3.100.376 2.965.351 2.190.411 2.456.022 2.253.837 5.069.890 5.556.397 5.219.188 52.519.702 56.451.113 54.087.836 12 bulan 12 bulan 12 bulan 52.519.702 56.451.113 54.087.836 30.375.000 24.300.000 24.300.000 22.144.702 32.151.113 29.787.836 1.107.200 1.607.550 1.489.350


(Berlanjut)


Tabel 2. (Lanjutan)


Anis Purwanti, S.Pd. 39.557.100 3.482.100 4.303.920 1.721.568 49.064.688 0 4.875.000 3.348.480 1.458.950 58.747.118 2.937.356 2.330.573 5.267.929 53.479.189 12 bulan 53.479.189 24.300.000 29.179.189 1.458.950

Harmi Sri Lestari, B.A. 39.146.800 3.446.000 4.259.280 0 46.852.080 2.405.000 0 1.674.240 1.147.450 52.078.770 2.603.939 2.225.474 4.829.412 47.249.358 12 bulan 47.249.358 24.300.000 22.949.358 1.147.450

Tin Ibriz Fana, S.E. 30.546.300 2.688.900 3.323.520 1.329.408 37.888.128 2.405.000 0 3.348.480 806.250 44.447.858 2.222.393 1.799.686 4.022.079 40.425.779 12 bulan 40.425.779 24.300.000 16.125.779 806.250

Nama Pegawai Endah Hendriyani 38.532.700 3.410.300 4.194.300 838.860 46.976.160 2.405.000 0 2.511.360 1.195.050 53.087.570 2.654.379 2.231.368 4.885.746 48.201.824 12 bulan 48.201.824 24.300.000 23.901.824 1.195.050

Dwi Nugroho, Titik Lestari S.E. 29.764.400 32.163.700 2.688.900 2.831.300 3.245.330 0 1.298.132 0 36.996.762 34.995.000 2.405.000 2.405.000 0 0 3.348.480 837.120 445.150 543.950 43.195.392 38.781.070 2.159.770 1.939.054 1.757.346 1.662.263 3.917.116 3.601.316 39.278.276 35.179.754 12 bulan 12 bulan 39.278.276 35.179.754 30.375.000 24.300.000 8.903.276 10.879.754 445.150 543.950



(Berlanjut)


Tabel 2. (Lanjutan)


Ibnu Hikam 23.338.200 2.054.400 2.539.260 1.015.704 28.947.564 2.340.000 0 3.348.480 60.550 34.696.594 1.734.830 1.375.009 3.109.839 31.586.755 12 bulan 31.586.755 30.375.000 1.211.755 60.550

Hartoyo 23.338.200 2.054.400 2.539.260 507.852 28.439.712 2.340.000 0 2.511.360 101.050 33.392.122 1.669.606 1.350.886 3.020.492 30.371.630 12 bulan 30.371.630 28.350.000 2.021.630 101.050

Nama Pegawai Joko Purnomo V. Lili Rismiyanto 23.338.200 20.709.000 2.054.400 1.832.800 2.539.260 2.254.180 507.852 901.672 28.439.712 25.697.652 2.340.000 2.275.000 0 0 2.511.360 3.348.480 101.050 0 33.392.122 31.321.132 1.669.606 1.566.057 1.350.886 1.220.638 3.020.492 2.786.695 30.371.630 28.534.437 12 bulan 12 bulan 30.371.630 28.534.437 28.350.000 30.375.000 2.021.630 (1.840.563) 101.050 0

Aisyah Inayati Suryani, S.E. 38.750.800 3.411.200 4.216.200 1.686.480 48.064.680 0 12.740.000 3.348.480 1.803.750 65.956.910 3.297.846 2.283.072 5.580.918 60.375.992 12 bulan 60.375.992 24.300.000 36.075.992 1.803.750



(Berlanjut)


Tabel 2. (Lanjutan)




Nama Pegawai Ahmad Sudarsana, Uswatun S.E., Akt. Khasanah, S.E. 34.580.200 33.344.500 3.044.000 2.951.100 3.762.420 3.629.560 1.504.968 0 42.891.588 39.925.160 2.405.000 2.405.000 0 0 3.348.480 1.674.240 724.400 819.300 49.369.468 44.823.700 2.468.473 2.241.185 2.037.350 1.896.445 4.505.824 4.137.630 44.863.644 40.686.070 12 bulan 12 bulan 44.863.644 40.686.070 30.375.000 24.300.000 14.488.644 16.386.070 724.400 819.300

Rumiyati, S.I.P. 34.580.200 3.044.000 3.762.420 752.484 42.139.104 2.405.000 0 2.511.360 965.900 48.021.364 2.401.068 2.001.607 4.402.676 43.618.688 12 bulan 43.618.688 24.300.000 19.318.688 965.900

Triningsih, S.E. 30.546.300 2.688.900 3.323.520 1.329.408 37.888.128 2.405.000 0 3.348.480 806.250 44.447.858 2.222.393 1.799.686 4.022.079 40.425.779 12 bulan 40.425.779 24.300.000 16.125.779 806.250


(Berlanjut)


Tabel 2. (Lanjutan)


Nurul Kasyati, Nisa A.Md. Fidyati, S.E. 35.477.500 29.764.400 3.139.900 2.688.900 0 3.245.330 772.348 1.298.132 39.389.748 36.996.762 2.405.000 2.405.000 0 0 1.674.240 3.348.480 793.900 764.050 44.262.888 43.514.292 2.213.144 2.175.715 1.871.013 1.757.346 4.084.157 3.933.061 40.178.731 39.581.231 12 bulan 12 bulan 40.178.731 39.581.231 24.300.000 24.300.000 15.878.731 15.281.231 793.900 764.050


Nama Pegawai Drs. Ibnu Sumali, S.E. Suwaryanti, Pujarto S.E. 33.176.700 32.998.300 32.998.300 2.920.500 2.920.500 2.920.500 3.609.720 3.591.880 3.591.880 721.944 1.436.752 1.436.752 40.428.864 40.947.432 40.947.432 2.405.000 2.405.000 2.405.000 0 0 0 2.511.360 3.208.960 3.348.480 672.300 625.350 951.200 46.017.524 47.186.742 47.652.112 2.300.876 2.359.337 2.382.606 1.920.371 1.945.003 1.945.003 4.221.247 4.304.340 4.327.609 41.796.277 42.882.402 43.324.503 12 bulan 12 bulan 12 bulan 41.796.277 42.882.402 43.324.503 28.350.000 30.375.000 24.300.000 13.446.277 12.507.402 19.024.503 672.300 625.350 951.200



(Berlanjut)


Tabel 2. (Lanjutan)


Tri Sunarti

Marlina

33.087.500 2.920.500 3.591.880 1.440.320 41.040.200 2.405.000 0 3.348.480 956.000 47.749.680 2.387.484 1.949.410 4.336.894 43.412.787 12 bulan 43.412.787 24.300.000 19.112.787 956.000

32.163.700 2.831.300 0 0 34.995.000 2.405.000 0 837.120 543.950 38.781.070 1.939.054 1.662.263 3.601.316 35.179.754 12 bulan 35.179.754 24.300.000 10.879.754 543.950

V. Vika Adyandari, S.E. 27.052.700 2.424.700 0 0 29.477.400 2.405.000 0 837.120 282.550 33.002.070 1.650.104 1.400.177 3.050.280 29.951.790 12 bulan 29.951.790 24.300.000 5.651.790 282.550

Nama Pegawai Edi Agus Hidayatno, Suryono S.S.T. 31.423.400 27.830.900 2.831.300 2.501.000 3.425.470 3.033.190 685.094 606.638 38.365.264 33.971.728 2.405.000 2.405.000 0 0 2.511.360 2.511.360 574.500 366.400 43.856.124 39.254.488 2.192.806 1.962.724 1.822.350 1.613.657 4.015.156 3.576.381 39.840.968 35.678.107 12 bulan 12 bulan 39.840.968 35.678.107 28.350.000 28.350.000 11.490.968 7.328.107 574.500 366.400

Dhian Supraptitiyati Astuti, S.E. 15.421.200 30.692.600 2.424.700 2.716.400 0 3.340.900 0 1.336.360 17.845.900 38.086.260 1.480.000 2.405.000 0 0 488.320 3.208.960 199.500 808.700 20.013.720 44.508.920 1.000.686 2.225.446 847.680 1.809.097 1.848.366 4.034.543 18.165.354 40.474.377 7 bulan 12 bulan 31.140.606 40.474.377 24.300.000 24.300.000 6.840.606 16.174.377 199.500 808.700


(Berlanjut)


Tabel 2. (Lanjutan)


Dra. Nurlaela Dimyati, M.M. 43.396.200 3.861.600 4.725.780 945.156 52.928.736 0 12.740.000 2.511.360 1.992.450 70.172.546 3.508.627 2.514.115 6.022.742 64.149.804 12 bulan 64.149.804 24.300.000 39.849.804 1.992.450

Dewi Pratika Damayanti, S.E. 35.849.400 3.172.800 0 0 39.022.200 0 7.020.000 837.120 964.900 47.844.220 2.392.211 1.853.555 4.245.766 43.598.455 12 bulan 43.598.455 24.300.000 19.298.455 964.900

Nama Pegawai Widodo, A.P., Herni Margiyanti, M.T. S.Sos. 34.942.500 33.524.700 3.075.900 2.951.100 3.801.840 3.647.580 1.520.736 1.459.032 43.340.976 41.582.412 0 0 7.020.000 7.020.000 3.348.480 3.348.480 975.850 1.211.450 54.685.306 53.162.342 2.734.265 2.658.117 2.058.696 1.975.165 4.792.962 4.633.282 49.892.344 48.529.060 12 bulan 12 bulan 49.892.344 48.529.060 30.375.000 24.300.000 19.517.344 24.229.060 975.850 1.211.450


Estiyani 39.746.500 3.517.700 4.326.420 0 47.590.620 2.405.000 0 1.744.000 1.185.900 52.925.520 2.646.276 2.260.554 4.906.830 48.018.690 12 bulan 48.018.690 24.300.000 23.718.690 1.185.900


(Berlanjut)


Tabel 2. (Lanjutan)



Sarwoko, S.H., S.E. 31.920.100 2.861.000 3.478.110 1.391.244 39.650.454 2.405.000 0 3.348.480 570.850 45.974.784 2.298.739 1.883.397 4.182.136 41.792.648 12 bulan 41.792.648 30.375.000 11.417.648 570.850

Dini Nurul Hayati, S.E. 27.052.700 2.424.700 2.947.740 589.548 33.014.688 2.405.000 0 2.511.360 533.650 38.464.698 1.923.235 1.568.198 3.491.433 34.973.265 12 bulan 34.973.265 24.300.000 10.673.265 533.650

Nama Pegawai Sumiyarsih, Tutut S.E. Hermayati, S.E. 33.176.700 32.998.300 2.920.500 2.920.500 3.609.720 3.591.880 721.944 1.436.752 40.428.864 40.947.432 2.405.000 2.405.000 0 0 2.511.360 3.348.480 884.900 951.200 46.230.124 47.652.112 2.311.506 2.382.606 1.920.371 1.945.003 4.231.877 4.327.609 41.998.247 43.324.503 12 bulan 12 bulan 41.998.247 43.324.503 24.300.000 24.300.000 17.698.247 19.024.503 884.900 951.200


Haryanti 31.423.400 2.831.300 0 0 34.254.700 2.405.000 0 837.120 508.900 38.005.720 1.900.286 1.627.098 3.527.384 34.478.336 12 bulan 34.478.336 24.300.000 10.178.336 508.900


(Berlanjut)


Tabel 2. (Lanjutan)


Sumariyo 36.033.800 3.172.000 3.920.580 784.116 43.910.496 2.405.000 0 2.162.560 819.850 49.297.906 2.464.895 2.085.749 4.550.644 44.747.262 12 bulan 44.747.262 28.350.000 16.397.262 819.850

Ekowati, S.H. 30.229.700 2.661.100 3.289.080 657.816 36.837.696 2.405.000 0 2.581.120 718.250 42.542.066 2.127.103 1.749.791 3.876.894 38.665.172 12 bulan 38.665.172 24.300.000 14.365.172 718.250

Rusmanto 30.222.000 2.660.400 3.288.240 657.648 36.828.288 2.340.000 0 2.441.600 495.000 42.104.888 2.105.244 1.749.344 3.854.588 38.250.300 12 bulan 38.250.300 28.350.000 9.900.300 495.000

Nama Pegawai Agus Suyanta 23.338.200 2.054.400 2.539.260 507.852 28.439.712 2.340.000 0 2.511.360 101.050 33.392.122 1.669.606 1.350.886 3.020.492 30.371.630 12 bulan 30.371.630 28.350.000 2.021.630 101.050


Tukimin 26.897.000 2.374.100 2.927.110 0 32.198.210 2.340.000 0 1.674.240 343.650 36.556.100 1.827.805 1.529.415 3.357.220 33.198.880 12 bulan 33.198.880 26.325.000 6.873.880 343.650



(Berlanjut)


Tabel 2. (Lanjutan)


Dra. Kustrini 43.180.000 3.821.600 4.700.160 940.032 52.641.792 0 7.020.000 2.511.360 1.693.600 63.866.752 3.193.338 2.500.485 5.693.823 58.172.929 12 bulan 58.172.929 24.300.000 33.872.929 1.693.600

Sri Wahyuningsih, B.Sc. 41.861.500 3.704.900 4.556.640 911.328 51.034.368 0 7.020.000 2.511.360 1.617.450 62.183.178 3.109.159 2.424.132 5.533.291 56.649.887 12 bulan 56.649.887 24.300.000 32.349.887 1.617.450

Nama Pegawai Sri Suryanti, Emiwati S.E. Yuniatun, B.A. 33.344.500 38.936.400 2.951.100 3.446.000 0 0 0 0 36.295.600 42.382.400 0 2.405.000 7.020.000 0 837.120 837.120 835.700 893.950 44.988.420 46.518.470 2.249.421 2.325.924 1.724.041 2.013.164 3.973.462 4.339.088 41.014.958 42.179.383 12 bulan 12 bulan 41.014.958 42.179.383 24.300.000 24.300.000 16.714.958 17.879.383 835.700 893.950



Witanta, S.E. 33.260.300 2.920.500 3.618.080 1.447.232 41.246.112 2.405.000 0 3.348.480 646.450 47.646.042 2.382.302 1.959.190 4.341.492 43.304.550 12 bulan 43.304.550 30.375.000 12.929.550 646.450


(Berlanjut)


Tabel 2. (Lanjutan)


Niken Widayatsih, S.E. 25.184.200 3.012.500 2.819.670 1.127.868 32.144.238 1.850.000 0 2.511.360 464.700 36.970.298 1.848.515 1.526.851 3.375.366 33.594.932 12 bulan 33.594.932 24.300.000 9.294.932 464.700


Nama Pegawai Lestari Kari Dwi Lina Wiyono, S.E. Setyaningsih, A.Md. Iswandari, S.E. 32.998.300 32.163.700 27.052.700 2.920.500 2.831.300 2.424.700 3.591.880 0 2.947.740 1.436.752 0 0 40.947.432 34.995.000 32.425.140 2.405.000 2.405.000 2.405.000 0 0 0 3.348.480 837.120 1.744.000 632.300 543.950 467.450 47.333.212 38.781.070 37.041.590 2.366.661 1.939.054 1.852.080 1.945.003 1.662.263 1.540.194 4.311.664 3.601.316 3.392.274 43.021.548 35.179.754 33.649.316 12 bulan 12 bulan 12 bulan 43.021.548 35.179.754 33.649.316 30.375.000 24.300.000 24.300.000 12.646.548 10.879.754 9.349.316 632.300 543.950 467.450

F. Wiwik Herdiyanti, S.E. 30.692.600 2.716.400 3.340.900 1.336.360 38.086.260 2.405.000 0 3.348.480 815.650 44.655.390 2.232.770 1.809.097 4.041.867 40.613.523 12 bulan 40.613.523 24.300.000 16.313.523 815.650


(Berlanjut)


Tabel 2. (Lanjutan)


Handi Sukmono, Listiyani A.Md. Natalia, A.Md. 26.561.100 24.579.500 2.399.500 2.163.700 2.896.060 0 0 0 31.856.660 26.743.200 2.380.000 2.340.000 0 0 1.674.240 837.120 329.500 149.800 36.240.400 30.070.120 1.812.020 1.503.506 1.513.191 1.270.302 3.325.211 2.773.808 32.915.189 27.296.312 12 bulan 12 bulan 32.915.189 27.296.312 26.325.000 24.300.000 6.590.189 2.996.312 329.500 149.800

Nama Pegawai Sumadi, Suroto, S.T. S.Sos. 32.592.900 29.764.400 3.482.100 2.579.800 3.607.500 3.234.420 1.443.000 646.884 41.125.500 36.225.504 0 0 5.940.000 6.370.000 2.790.400 2.511.360 789.200 670.900 50.645.100 45.777.764 2.532.255 2.288.888 1.953.461 1.720.711 4.485.716 4.009.600 46.159.384 41.768.164 12 bulan 12 bulan 46.159.384 41.768.164 30.375.000 28.350.000 15.784.384 13.418.164 789.200 670.900

Suaptopo, S.Sos. 42.087.700 3.704.900 4.579.260 1.831.704 52.203.564 2.405.000 0 3.348.480 1.165.550 59.122.594 2.956.130 2.479.669 5.435.799 53.686.795 12 bulan 53.686.795 30.375.000 23.311.795 1.165.550

Bambang Suryanto 37.558.000 3.306.200 4.086.420 1.634.568 46.585.188 2.405.000 0 3.348.480 899.400 53.238.068 2.661.903 2.212.796 4.874.700 48.363.368 12 bulan 48.363.368 30.375.000 17.988.368 899.400



(Berlanjut)


Tabel 2. (Lanjutan)





Nama Pegawai Sunarto Karyana 20.820.800 1.832.800 0 453.072 23.106.672 2.275.000 0 1.674.240 0 27.055.912 1.352.796 1.097.567 2.450.363 24.605.549 12 bulan 24.605.549 26.325.000 (1.719.451) 0

20.820.800 1.832.800 2.265.360 0 24.918.960 2.275.000 0 1.674.240 0 28.868.200 1.443.410 1.183.651 2.627.061 26.241.139 12 bulan 26.241.139 26.325.000 (83.861) 0

Sarah Ruling Yuliyanto, Waluyo, S.H. S.Sos. 42.528.300 29.764.400 3.743.700 2.688.900 4.627.200 3.245.330 0 1.298.132 50.899.200 36.996.762 0 370.000 7.020.000 5.390.000 1.674.240 3.348.480 1.463.000 612.450 61.056.440 46.717.692 3.052.822 2.335.885 2.417.712 1.757.346 5.470.534 4.093.231 55.585.906 42.624.461 12 bulan 12 bulan 55.585.906 42.624.461 26.325.000 30.375.000 29.260.906 12.249.461 1.463.000 612.450


(Berlanjut)


Tabel 2. (Lanjutan)



Sardi 24.415.200 2.920.500 0 0 27.335.700 1.850.000 0 627.840 461.888 30.275.428 1.513.771 1.298.446 2.812.217 27.463.210 9 bulan 36.617.614 24.300.000 12.317.614 461.888

Nama Pegawai Wilandari Sarjana Heri Widijatiningsih, A.Md. Prasetya, S.T.P. 32.998.300 22.246.400 2.920.500 2.661.100 3.591.880 2.490.750 1.436.752 996.300 40.947.432 28.394.550 2.405.000 1.850.000 0 0 3.348.480 2.511.360 951.200 366.825 47.652.112 33.122.735 2.382.606 1.656.137 1.945.003 1.348.741 4.327.609 3.004.878 43.324.503 30.117.857 12 bulan 9 bulan 43.324.503 40.157.143 24.300.000 30.375.000 19.024.503 9.782.143 951.200 366.825

Tista Robertus Yudhariani Esthi Raharja 20.060.000 20.060.000 2.399.500 2.399.500 2.245.950 2.245.950 898.380 898.380 25.603.830 25.603.830 1.850.000 1.850.000 0 0 2.511.360 2.511.360 473.775 234.600 30.438.965 30.199.790 1.521.948 1.509.990 1.216.182 1.216.182 2.738.130 2.726.171 27.700.835 27.473.619 9 bulan 9 bulan 36.934.446 36.631.491 24.300.000 30.375.000 12.634.446 6.256.491 473.775 234.600


(Berlanjut)


142

Tabel 2. (Lanjutan)





Bukti Penyetoran PPh Pasal 21 DPKAD Kabupaten Sleman

143


144

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Recommend Documents