PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI

KARTASURA BERGOLAK Studi tentang Konflik Internal Masa Kepemimpinan Pakubuwana II (1726-1749) SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sejarah pada Program Studi Sejarah

Oleh: Dyah Indrawati NIM. 104314007

PROGRAM STUDI SEJARAH FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2015 i


ii


iii


PERSEMBAHAN Skripsi “Kartasura Bergolak: Studi tentang Konflik Internal Masa Kepemimpinan Pakubuwana II (1726-1749)” ini penulis persembahkan untuk Ayahanda Moelyono dan Ibunda tercinta, Suyati Kasanpuro (1952-2015); juga untuk almamater Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma.

iv


MOTTO:

“Politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana.”

Laswell, Harold D. 1972. Politics, Who gets What, When, How. New York: World Publishing Co.

v


PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan karya sendiri dan belum pernah saya ajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain. Skripsi ini tidak memuat karya orang lain atau suatu lembaga atau bagian dari karya orang lain atau suatu lembaga, kecuali bagian-bagian tertentu yang disebutkan dalam kutipan, catatan kaki dan daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 Juli 2015 Penulis

Dyah Indrawati

vi


LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma: Nama

: Dyah Indrawati

Nomor mahasiswa

: 104314007

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: KARTASURA BERGOLAK: STUDI TENTANG KONFLIK INTERNAL MASA KEPEMIMPINAN PAKUBUWANA II (1726-1749) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan ke dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta Pada tanggal: 9 September 2015 Yang menyatakan

(Dyah Indrawati)

vii


KATA PENGANTAR Skripsi “Kartasura Bergolak: Studi tentang Konflik Internal Masa Kepemimpinan Pakubuwana II (1726-1749)” adalah sebuah upaya untuk memahami historiografi tradisional yakni babad. Kerja penelitian dan penulisan skripsi ini dipandang penulis tidak mudah. Konflik personal selalu menjadi beban tersendiri dalam kerja menulis. Kedisiplinan dan kematangan emosi adalah salah satu kunci skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dan telah diterima oleh Panitia Penguji pada Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma pada bulan Juni 2015. Sedikit terlambat, tapi pada akhirnya berhasil dilalui. Skripsi ini diawali oleh minat penulis terhadap biografi Pakubuwana II. Pada peristiwa Geger Pacinan (1740-1743), Pakubuwana II melarikan diri ke timur hingga ke kota kelahiran penulis. Ada beberapa jejak yang dihubungkan dengan Pakubuwana II di kota tersebut: Pesantren Tegalsari dan Petilasan di Kaki Gunung Bhayangkaki, Sawoo. Didorong oleh keingintahuan lebih akan sepak terjang Pakubuwana II itulah, penelitian ini kemudian dipilih oleh penulis. Penulis menyadari bahwa kajian ini baru tahap awal dari sebuah proses historiografi. Masih terlalu dini apabila mengatakannya lengkap dan sempurna. Kritik dan saran sangat terbuka, demi perbaikan tulisan ini di masa mendatang. Proses studi, penelitian dan penulisan skripsi ini berhutang budi pada: Tuhan, Penguasa Semesta Raya; Ayahanda Moelyono dan Ibunda Suyati Kasanpuro (almarhumah): atas kebesaran hati kedua orang tuaku yang tetap mengizinkan anaknya untuk tak henti belajar. Edy Susilo dan Yeni Puspitasari:

viii


saudara dan sahabatku. Arahmaiani, Dr. Nasir Tamara, Danarto: tiga lilin dalam hidupku. Tanpa bersentuhan dengan kalian, mungkin sulit kutemui cahaya. Ucapan terima kasih yang terbesar adalah bagi para dosen: Dr. Gregorius Budi Subanar, S.J.: yang berkenan membimbing saya dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai, Drs. Silverio R.L. A. Sampurno, Dr. H. Purwanta, M.A., Drs. Ign. Sandiwan Suharso, Drs. Hb. Hery Santosa, M. Hum., Drs. Manu Joyoatmojo, Dr. Lucia Juningsih, M. Hum., Dr. F.X. Baskara T. Wardaya, S.J., dan Dr. Anton Haryono, M. Hum: terima kasih untuk pengetahuan yang telah diberikan. Tak lupa persahabatan dengan teman-teman Angkatan 2010, malaikatmalaikatku: Magda, Desy Liman, Marni Lotu, Erick Tasen, Rangga, PoponNareswari dan Wowok; teman-teman Global Leadership Program Sophia University Japan 2012: short journey but brought big think for the future; dan teman-teman di PKM-Penelitian Mendut-Sojiwan 2014: Deaz, Lia, Mili, dan Irawan: menjadi peneliti adalah kerja seorang petualang. Sebagian kebahagiaan dan pengetahuan itu juga datang dari teman-teman di Bol-Brutu (Gerombolan Pemburu Batu) dan Sakala Syndicate. Para Guru: Prof. Rusyad Adi Suriyanto, Prof. Daud Tanudirdjo, Dr. Harry Widianto, D.E.A. dan perjumpaan yang unik dengan inspirator George Junus Aditjondro. Juga untuk Jeng Bidadaries: Mbak Ida Fitri, Miranda Harlan, dan Des Cristy; dan Mas Apriadi “Charlie” Ujiarso. Untuk spiritku agar tak pernah henti belajar hingga maut menjemput: Muhamad Daffa Abrizzam, Yasmin Raissa Ramadhani, Mertananta Atmaja, Mareta Cyntia Putri, Dik Agri & Galuh.

ix


Terima kasih penulis haturkan untuk para pustakawan di Perpustakaan Universitas Sanata Dharma yang memberikan kebebasan bagi saya menghuni salah satu pojoknya: ruang Pustaka Sartono, Pustaka Artati dan Pusdok Verhaar adalah pertemuan dengan tiga pemikir besar dari masa lalu. Bagi saya, karya ini baru langkah awal dalam karir kepenulisan sejarah. Semoga di masa mendatang, saya mampu melakukan penelitian sejarah yang lebih baik dan menghasilkan historiografi yang berguna untuk khasanah sejarah Nusantara. Yogyakarta, 22 Juli 2015 Salam,

Dyah Indrawati

x


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING............................................. ii HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... iii HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................... iv HALAMAN MOTTO .................................................................................. v HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ................................... vi LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ......................... vii KATA PENGANTAR ................................................................................. viii DAFTAR ISI ............................................................................................... xi ABSTRAK .................................................................................................. xiii ABSTRACT ................................................................................................. xiv BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1 A. Latar Belakang Masalah .................................................................. 1 B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah .............................................. 12 C. Perumusan Masalah ......................................................................... 13 D. Tujuan Penelitian ............................................................................ 13 E. Manfaat Penelitian ........................................................................... 14 F. Kajian Pustaka ................................................................................. 14 G. Landasan Teori ................................................................................ 19 H. Metode Penelitian ........................................................................... 28 I. Sistematika Penulisan ..................................................................... 35 BAB II SITUASI MATARAM PADA MASA PAKUBUWANA II ............ 37 A. Kartasura Sebelum Tahun 1726 ...................................................... 37 B. Kartasura pada Periode 1726-1749 ................................................. 44 BAB III PERISTIWA-PERISTIWA POLITIK DAN KONFLIK INTERNAL DI SEPUTAR PAKUBUWANA II: ANTARA KEBIJAKAN DAN SIKAP INKONSISTEN ........................................................................................... 56

xi


BAB IV DAMPAK KONFLIK INTERNAL PADA MASA PAKUBUWANA II ....... ........................................................................................................... 78 A. Legitimasi yang Memudar ................................................................ 78 B. Hilangnya Kedaulatan Kartasura ...................................................... 81 C. Akhir Babak Kartasura ..................................................................... 82 1. Dari Kartasura ke Surakarta ........................................................ 82 2. Penyerahan Mataram Secara Total ke VOC (11 Desember 1749). 85 3. Perang Perebutan Takhta Jawa Ketiga (1746-1757) ..................... 88 4. Palihan Negari (13 Februari 1755) melalui Perjanjian Giyanti .... 90 5. Perjanjian Salatiga (17 Maret 1757) ............................................ 91 BAB V KESIMPULAN ............................................................................... 94 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 99 LAMPIRAN ................................................................................................ 103

xii


ABSTRAK Dyah Indrawati, Kartasura Bergolak: Studi tentang Konflik Internal Masa Kepemimpinan Pakubuwana II (1726-1749). Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga permasalahan. Pertama, menentukan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya konflik internal di Kartasura pada masa Pakubuwana II (1726-1749). Kedua, mengetahui kebijakan Pakubuwana II dalam membendung meluasnya konflik internal di Kartasura. Ketiga, memahami dampak yang ditimbulkan dari gejolak konflik internal di Kartasura. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan Babad Kartasura II sebagai sumber primer. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode heuristik, kritik, analisis sumber hingga penulisan. Studi ini menggunakan pendekatan antropologi untuk memahami penyebab munculnya konflik internal di Kartasura. Konsep politik patrimonial dalam monarki menjadi landasan teoritis untuk memperoleh gambaran dinamika politik pada masa tersebut. Hal itu akan dipadukan dengan pemahaman tentang konsep ‘magis-religius’ sebagai salah satu konsep yang memiliki peran untuk memperkokoh kekuasaan raja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem politik patrimonial monarki tanpa aturan suksesi yang jelas akan selalu memunculkan konflik internal. Dalam prakteknya, konflik internal di Kartasura tidak hanya dipicu oleh problem suksesi melainkan ada beberapa gejala lain yang terjadi seperti: meregangnya hubungan negara dan mancanagara; problem distribusi kekuasaan: wewenang yang melampaui kekuasaan; hingga makar. Demi menggalang simpati dalam menghadapi kecenderungan-kecenderungan tersebut, yang dipandang mampu merongrong kekuasaannya, Susuhunan Pakubuwana II mengedepankan politik silsilah atau politik perkawinan, politik gelar hingga politik sayembara dalam beberapa kebijakannya. Ironisnya, problem keagungbinataraan diduga juga menjadi alasan dari kegagalan kepemimpinan Susuhunan Pakubuwana II (17261749) yang tercermin dari krisis kepercayaan diri susuhunan yang memuncak pada kebijakan 11 Desember 1749: penyerahan kedaulatan Mataram atas VOC. Sejak ini VOC memberlakukan politik divide et impera secara de facto atas Kartasura. Kata kunci: Pakubuwana II, Kartasura, konflik internal

xiii


ABSTRACT Dyah Indrawati, Turmoil in Kartasura: Study of Internal Conflict of Pakubuwana II Period (1726-1749). Thesis. Yogyakarta: Department of History, Faculty of Letters, Sanata Dharma University, 2015.

This study aims to address three issues. First, is to find out the factors of internal conflicts emergence in the Kartasura during Pakubuwana II (1726-1749). Second, is to know the policies of Pakubuwana II to hold the spread of internal conflicts in the Kartasura. Third, is to understand the impact of the turmoil of internal conflicts in the Kartasura. This research is literature study and using Babad Kartasura II as a primary source. Analyses were performed using heuristic methods, criticism, thus analysis of sources to historiography. This study used anthropological approach to understand the causes of the internal conflicts in the Kartasura. The concept of patrimonial politics in the monarchy is used as basically theoretical to obtain a picture of the political dynamics in that moment. And it combined with an understanding of the concept of “magical-religious” as one of the concepts to strengthen the power of the king. The results showed that the political system of patrimonial monarchy without a clear succession rules always brought up the internal conflict. In practice, the internal conflict in the Kartasura not only triggered by a problem of succession, but there were some other symptoms that occur such as: stretched relations between negara and mancanagara; the problem of the distribution of power: the authority that goes beyond power; to treason. To get sympathy in the face of these tendencies, which were deemed capable of undermining his authority, Susuhunan Pakubuwana II emphasizes political pedigree or political marriage, politics title, untuk political of competition in some of his policies. Ironically, the problem keagungbinataraan also suspected to be the reason of the failure of His Majesty Pakubuwana II (1726-1749) leadership which were reflected in the confidence crisis that culminated in the policy of Susuhunan on December 11, 1749: the transfer of sovereignty Mataram on VOC. Since this period, VOC carried the enforcement of divide et impera politics were de facto on Kartasura. Key words: Pakubuwana II, Kartasura, Internal conflict

xiv


1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Periode kepemimpinan Pakubuwana II (1726-1749) di Kartasura merupakan ambang terakhir kerajaan berdaulat di Jawa. Dalam historiografi tradisional, era tersebut perlu dipandang penting karena kekuasaan Mataram berada dalam pengaruh kolonialisme Belanda. Skripsi ini mengetengahkan studi tentang konflik internal pada masa kepemimpinan Pakubuwana II (1726-1729). Secara temporal periode itu dipilih karena menyimpan banyak pergolakan dari Geger Pacinan (1740-1743), Perang Perebutan Takhta Jawa Ketiga (1746-1757) hingga Palihan Negari (1755). Gejolak konflik tersebut akhirnya memecah kedaulatan Kartasura menjadi dua wilayah yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Berawal dari perjanjian Pangeran Puger dengan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)1 setelah naik takhta pada 19 Juni 1704 kemudian dilantik

1

Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) adalah sebuah persekutuan dagang yang terbentuk pada tahun 1602 dari penggabungan enam perusahaan kecil di Belanda. Dewan Perwakilan (Staten-Generaal) Pemerintah Belanda mengeluarkan oktroi (piagam) pada 20 Maret 1602 yang menetapkan bahwa VOC memiliki monopoli untuk melakukan aktivitas perdagangan di Asia, termasuk di Hindia Timur (Indonesia) pada kala itu. VOC didukung oleh negara dan diberi fasilitas-fasilitas istimewa seperti: boleh memiliki tentara, boleh bernegosiasi dengan negara-negara lain, memungut pajak, hingga mengeluarkan mata uang sendiri. Pada awal tahun 1796, setelah Bataafse Republiek berdiri, VOC dinasionalisasi salah satu alasannya karena krisis keuangan. Sejak 1 Januari 1800, oktroi VOC sebagai dasar hukum organisasi tersebut tidak lagi berlaku. Lebih jelasnya dapat dibaca tulisan F.S. Gaastra, “The Organization of the VOC” dalam Balk, G.L., et.al. 2007. The Archives of the Dutch East India Company (VOC) and 1


2

sebagai Susuhunan Pakubuwana I, Mataram di kemudian hari tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari kekuatan VOC, baik secara politik maupun militer. Indikasi tersebut menunjukkan semakin melemahnya kekuatan Mataram secara berkesinambungan. Munculnya kebutuhan dan keputusan-keputusan untuk membangun afiliasi dengan pihak dari luar keraton, misalnya VOC, sebagaimana yang dilakukan oleh Puger2 diasumsikan bahwa Mataram sebagai sebuah kerajaan sedang terkerat dari dalam oleh suatu kekuatan hingga intrik3.

the Local Institutions in Batavia (Jakarta). Arsip Nasional Republik Indonesia, Leiden, Boston, hlm. 13-59. Gambaran lain mengenai VOC dapat dijumpai pula dalam tulisan Boxer, C.R. 1983. Jan Kompeni: Dalam Perang dan Damai 16021799. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan. 2 Pangeran Puger (lahir sekitar 1648-1719) adalah raja ke-3 Keraton Kartasura yang bergelar Susuhunan Pakubuwana I. Sosok Puger cukup kontroversial dalam sejarah Mataram. Ia dipandang sebagai saingan Amangkurat II (putera mahkota Amangkurat I). Ia adalah putera kedua Amangkurat I. Sepanjang kurun pemerintahan Amangkurat II hingga mangkat, sepak terjang Puger ditengarai memicu konflik dan persekongkolan serta sejumlah intrik di dalam keraton. Bukti historis aktivitas ini dikaitkan ketika Puger memproklamirkan diri sebagai raja dalam pelarian ke Barat sewaktu istana Plered dikuasai Trunajaya pada Juni 1677. Lepas itu, Puger merebut kembali istana Plered dari Trunajaya pada Oktober 1677. Sementara Amangkurat II lebih memilih mendirikan istana baru di Kartasura dan bekerja sama dengan VOC, Puger berkuasa di Plered. Pada bulan November 1680, kekuatan Puger di Plered berhasil dilemahkan oleh VOC. Pihak VOC memberikan jaminan keselamatan kepada Puger yang setahun kemudian menyerahkan diri kepada Amangkurat II. Ia diyakini sebagai pemicu terjadinya konflik dan Perang Perebutan Takhta Jawa Pertama atau Perang Suksesi Jawa I (1704-1708). Sepak terjang Puger dapat dijumpai dalam De Graaf, H.J. 1987. Runtuhnya Istana Mataram. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti dan De Graaf, H.J. 1989. Terbunuhnya Kapten Tack: Kemelut di Kartasura Abad XVII. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti. 3 Sejak pemerintahan Amangkurat Agung atau Amangkurat I (1646-1677), raja pengganti Sultan Agung, intrik dan perselisihan mulai merongrong kewibawaannya. Sepanjang kurun pemerintahan Amangkurat I, ia sempat melakukan kebijakan terburuk yakni pembantaian massal para oposannya yang berjumlah sekitar 6.000 orang. Masa Amangkurat I diakhiri dengan adanya pemberontakan Trunajaya. Selanjutnya dapat dibaca De Graaf, H.J. 1987. Disintegrasi Mataram di Bawah Mangkurat I. Jakarta: Pustaka Grafitipers, hlm. 37-39.


3

Afiliasi Mataram dengan VOC diawali sejak Amangkurat II (1677-1703) membangun istana di Kartasura. Atas bantuan VOC, Amangkurat II naik takhta disertai kontrak-kontrak perjanjian sebagai imbalan yang layak, misalnya Sunan berjanji akan menggaji pasukan kompeni yang telah mempertahankan dan memelihara benteng Kartasura4. Dalam kurun ini, keterlibatan VOC lebih banyak pada bantuan di bidang militer, seperti mematahkan serangan Trunajaya atas Mataram. Belajar dari para pendahulunya, Puger secara politis sadar untuk menggunakan VOC sebagai salah satu kekuatan yang sanggup mendukungnya menjadi penguasa tanah Jawa. Hal itu direalisasikannya melalui sebuah surat yang ditulis pada 5 Mei 1704 kepada salah satu petinggi VOC di Batavia.5 Surat Puger ditujukan dalam rangka bekerja sama dengan VOC untuk mengambil-alih takhta dari Amangkurat III, kemenakannya, dengan pengakuan bahwa ia telah memperoleh dukungan dari Cakraningrat II dari Madura, Angabei Jangrana II dari Semarang dan Bupati Semarang Tumenggung Yudanegara. Surat Puger diklaim sebagai pemicu Perang Perebutan Takhta Jawa Pertama (1704-1708) dan membawa intervensi militer VOC yang pertama ke dalam kerajaan Jawa. Atas bantuan VOC, Puger kemudian dilantik sebagai Susuhunan Pakubuwana I dan memerintah Kartasura selama kurun waktu1704-1719. 4

De Graaf, H.J. 1989. Terbunuhnya Kapten Tack: Kemelut di Kartasura Abad XVII. Jakarta: Grafitipers, hlm.7. 5 M.C. Ricklefs, “Surat Pangeran Puger yang sedang dalam pelarian kepada Pemerintah Agung, 5 Mei 1704”, dalam Harta Karun, Khazanah Sejarah Indonesia dan Asia-Eropa dari Arsip VOC di Jakarta, dokumen 4. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2013. Diakses melalui http://www.sejarahnusantara.anri.go.id/media/dasadefined/HartaKarunArticles/HK004/Doc_4_Ind.p df pada 9 September 2014 13:37 WIB.


4

Ketergantungan terhadap kekuatan VOC, sudah semestinya, dicurigai sebagai suatu bentuk kerapuhan kekuatan di dalam Kartasura. Politik divide et impera6 yang diberlakukan pihak kolonialisme Hindia Belanda untuk memecahbelah kekuatan di Nusantara menjadi berdaya ketika pihak VOC memahami konstelasi kekuatan di dalam kerajaan. Faksi-faksi yang lahir di dalam istana dengan mudah diboncengi VOC demi melicinkan tujuan, baik yang bersifat politis maupun ekonomis. Belanda tidaklah secara konsekuen melaksanakan politik divide et impera di Mataram seperti yang mereka lakukan di Ternate dan Tidore, tetapi percekcokan dalam negeri antara keluarga-keluarga kerajaan membuat setiap usaha untuk mengukuhkan sultan –yang lebih suka menyebut dirinya susuhunan- menjadi lenyap dan khayal.7 Dalam pandangan G. Moedjanto, sebagian besar konflik yang muncul di seputaran suksesi raja-raja Jawa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor utama adalah ketidakjelasan dan ketidakpastian aturan suksesi.8 Memang sejak awal berdirinya, Mataram tidak menetapkan sebuah aturan birokrasi resmi dalam suksesi. Soemarsaid Moertono mengemukakan bahwa dalam meneruskan kesinambungan kedudukan, ada dua kecenderungan yang dilakukan dalam tradisi Jawa yaitu (1) menciptakan silsilah untuk menghubungkan dinasti-dinasti terdahulu dengan dinasti yang sekarang, (2) menerima gagasan bahwa perkenan

6

Divide etimologi di (two, twice, double) + videre (to separate), dari Proto-Indo-European. Impera (Latin: imperium, empire). Divide et impera: divide and conquer (membagi dan menaklukkan). Sumber: http://wiktionary.org/ diakses pada 30 Mei 2015 pkl. 11:26 WIB. 7 Boxer, C.R. op.cit. 102. 8 G. Moedjanto. 2002. Suksesi dalam Sejarah Jawa. Yogyakarta: Univertsitas Sanata Dharma, hlm. 62.


5

Tuhan dalam bentuk wahyu, disampaikan dari penguasa yang satu kepada penguasa yang lain sebagai tanda kuasa raja.9 Konsep tersebut rentan dengan penyimpangan hingga pemalsuan silsilah yang disengaja demi mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam sejarah Jawa dikenal Ken Angrok yang menyamakan dirinya sebagai titisan Wisnu. Dari sejarah Ken Angrok, kecenderungan perebutan takhta sering berujung pada pertumpahan darah. Demikian halnya pada kasus Pakubuwana II. Perbedaannya, elit politik di Kartasura melibatkan campur tangan asing, dalam hal ini VOC ketika konflik internal yang bermuatan kekuasaan sudah tidak mampu lagi diatasi. VOC waktu itu memiliki kekuatan militer yang cukup disegani. Untuk keterlibatan tersebut, VOC meminta bayaran yang tidak sedikit dan disahkan melalui sebentuk perjanjian. Pakubuwana II naik takhta pada tahun 1726. Ia menggantikan Amangkurat Jawa (Suryaputra 1719-1726) yang mangkat. Pakubuwana II bergelar Susuhunan Pakubuwana Senapati Alaga Abdurahman Sayidin Panatagama. Usianya relatif masih sangat muda. Hal tersebut menyebabkan kekuasaan pendukung susuhunan berperan besar dalam pengambilan kebijakan. Untuk menjalankan pemerintahan, Pakubuwana II dibantu oleh Patih Danureja. Ia sudah memegang posisi strategis dalam pemerintahan sejak 1708, sejak masa pemerintahan Pakubuwana I. Raja muda tersebut kemudian secara penuh tetap berada di bawah pengawasan

9

Soemarsaid Moertono. 1985. Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 161.


6

Danureja yaitu perdana menteri mendiang ayah Pakubuwana II, hingga ia telah mencapai usia dewasa.10 Bukan sebatas dalam kendali Patih Danureja semata, pada awal pemerintahannya, Pakubuwana II juga dikuasai oleh pengaruh Kanjeng Ratu Ageng (ibu) dan Ratu Mas Balitar atau Ratu Pakubuwana (nenek suri). Dari neneknya, Pakubuwana II mendapatkan pendidikan nilai-nilai Islam. Ratu Mas Balitar berniat membebaskan susuhunan dari pengaruh Patih Danureja. Ia memimpikan kelahiran ‘Sultan Agung’ pada diri raja baru tersebut. Ratu Mas Balitar dan para bangsawan berpengaruh yang mendukungnya mewakili gerakan islamisasi terkuat di istana Jawa sejak masa Sultan Agung.11 Sartono Kartodirdjo mengemukakan bahwa menurut pandangan modern, sejarah dipandang sebagai suatu gerakan menuruti garis lurus yang berjalan mengikuti waktu, sedang orang Jawa secara tradisional cenderung menganggap sejarah mereka sebagai serangkaian lingkaran yang terjadi berulang-ulang.12 Dalam filsafat sejarah, hal tersebut disebut sebagai gerak siklis.13 Mengacu pada

10

Raffles, Thomas Stamford. 2008. The History of Java. Yogyakarta: Penerbit Narasi, hlm. 561. 11 Ricklefs, M.C. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, hlm. 197. Sementara dalam The Seen and Unseen Worlds in Java, 1726-1749: History, Literature and Islam in the Court of Pakubuwana II. Honolulu: Allen & Unwin and University of Hawai'i Press, hlm. 335 ditegaskan, “The reign of Pakubuwana II before 1742 was probably the second attempt to make Mataram dynasty kings into model Sufi monarchs. The first was in the reign of Sultan Agung.” 12 Benedict R.O’G. Anderson “Gagasan tentang Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa” dalam Mirriam Budiardjo (ed.). 1984. Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, hlm. 66. 13 Sartono Kartodirdjo. 1959. Catatan tentang Segi-segi Mesianistis dalam Sejarah Indonesia. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.


7

konsep tersebut, gagasan Ratu Mas Balitar untuk memunculkan kembali sosok mesianistik, dapat dipahami. Di saat yang bersamaan, Pakubuwana II memiliki saingan yakni Pangeran Arya Mangkunegara yang dipandang lebih layak menduduki takhta kerajaan. Pada tahun 1728 ia dibuang ke Ceylon14 untuk meminimalisir kemungkinan buruk terjadinya perebutan kekuasaan. Pembuangan Arya Mangkunegara terjadi atas inisiatif Patih Danureja. Nasib yang sama kemudian mengakhiri karir Patih Danureja ketika ia dibuang oleh VOC ke Afrika Selatan pada tahun 1733. Ironisnya, pembuangan tokoh-tokoh yang dipandang menghambat pemerintahan Pakubuwana II justru tidak menghentikan intrik di dalam istana. Peristiwa-peristiwa tersebut memperluas konflik internal di tubuh Kartasura. Danureja yang digantikan oleh Patih Natakusuma pada akhirnya tetap tidak mampu membendung pergolakan di Kartasura di masa-masa berikutnya. Dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah: Kolonisasi dan Perlawanan15, Prof. Dr. Aminuddin Kasdi menegaskan bahwa pada periode pemerintahan Pakubuwana II (1726-1749) terdapat beberapa faksi pada elite Mataram. Faksi ini pada umumnya mendorong perpecahan di dalam tubuh istana. Aminuddin Kasdi menyebutkan kelompok-kelompok tersebut, di antaranya: Pertama, kelompok Kanjeng Ratu Ageng. Ia dinilai secara berlebihan menguasai dan melindungi takhta putranya, Pakubuwana II. Keinginan Ratu Ageng berkuasa menurut pemberitaan sumber-sumber tradisional disebabkan oleh 14

Ceylon (Sri Lanka) dalam Babad Kartasura disebut dengan Selong. Lihat BK II, hlm. 334. 15 Taufik Abdullah, et.al. (ed.). 2012. Indonesia dalam Arus Sejarah: Kolonisasi dan Perlawanan. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, hlm. 343-345 .


8

terbongkarnya skandal kehidupan pribadinya dengan Lurah Surawijaya. Guna menutup aib, kompensasinya adalah, ia bersekutu dengan orang-orang yang semestinya menjadi saingan putranya dan memperalat bawahannya dalam menguasai perilaku Pakubuwana II dengan dalih menyelamatkan takhtanya.16 Kedua, kelompok Patih Natakusuma dengan para pejabat bawahan yang bersikap anti-VOC dan berusaha mengusir VOC dari Jawa. Disebutkan oleh Aminuddin Kasdi bahwa Natakusuma memanfaatkan potensi anti-VOC di kalangan Tionghoa yang mengalami insiden pembantaian di Batavia, sehingga pada awal tahun 1741 sebagian besar pelarian kelompok-kelompok Tionghoa dari Batavia tiba di Kartasura. Ironisnya, secara resmi Pakubuwana II berbalik memberikan dukungan kepada VOC dalam penumpasan perlawanan orang-orang Tionghoa di kota-kota pelabuhan pesisir utara Jawa, meski secara terselubung ia mendukung sikap Natakusuma. Ketiga, Pangeran Tepasana dan saudara-saudaranya, yakni Wiramanggala dan Jayakusuma, beserta sekitar 200 anggota keluarga keturunan Amangkurat III atau Sunan Mas (1703-1705). Keluarga ini semula dibuang ke Sri Lanka. Kemudian, atas permintaan Pakubuwana II, mereka kembali ke Jawa dengan syarat pusaka-pusaka keraton yang dibawa oleh mendiang Amangkurat III ke Sri Lanka dikembalikan. Tepasana kemudian terjebak dalam intrik-intrik keraton dan dianggap berkomplot hendak menggulingkan Pakubuwana II. Akibatnya, seluruh anggota keluarga ini kemudian dibersihkan dari Kartasura.

16

Aminuddin Kasdi. Huru-Hara Cina Meluas ke Mataram (Kartasura) dalam Ibid, 343.


9

Keempat, Adipati Jayaningrat dari Pekalongan dan Adipati Citrasoma dari Jepara. Kedua adipati ini dikenal sebagai pemuka etnik Tionghoa dan menguasai jalur perdagangan seperti beras, gula, kayu dan lada. Keduanya memiliki pengaruh cukup besar di pesisir utara Jawa. Mereka memiliki jaringan dagang langsung dengan VOC. Sekalipun menjadi kaya karena hubungan bisnisnya dengan VOC, Jayaningrat juga benci VOC. Di lingkungan Mataram, Adipati Jayaningrat justru bersaing dan berkonflik dengan Natakusuma, kelompok Kanjeng Ratu Ageng, dan Pangeran Cakraningrat IV dari Madura. Kelima, Cakraningrat IV dari Madura. Cakraningrat IV yang berkuasa di Madura dikenal sebagai counter-elite (kontra-elit) yang berpotensi mengguncang Mataram. Untuk meredamnya, Pakubuwana II menikahkan Cakraningrat IV dengan adik kandungnya, Raden Ayu Siti Sundari atau Ratu Ayunan. Sayang, hal itu dipandang tidak berhasil membendung ambisi Cakraningrat IV menguasai daerah Jawa Timur, mulai dari Gunung Lawu hingga kawasan timur. Di luar faksi-faksi tersebut, sebagian besar historiografi Jawa hingga Indonesia

modern

mencatat

bahwa

jatuhnya

Kartasura

akibat

dari

diberlakukannya politik divide et impera atau politik adu domba oleh VOC.17

17

Salah satu faksi yang disoroti cukup tajam sebagai pihak yang dimanfaatkan oleh VOC dengan politik divide et impera-nya adalah Cakraningrat IV. Hal ini dipertegas oleh Aminuddin Kasdi melalui tulisannya, “Cakraningrat IV dan Pengembalian Kartasura kepada Pakubuwana II: Politik divide et impera VOC” dalam Taufik Abdullah, et.al. (ed). op.cit. 349-350. Lalu menurut Poespaningrat, Pranoedjoe. 2012. Kisah Para Leluhur dan Yang Diluhurkan. Yogyakarta: BP. Kedaulatan Rakyat, hlm. 71 dijelaskan, “Ketika istana terpecahpecah menjadi beberapa faksi, Cakraningrat IV menolak panggilan menghadap Pakubuwana II; bahkan, untuk beberapa waktu menolak mengirimkan istri (saudari Raja) atau anak mewakilinya. Selain itu, kekuasaannya di Jawa Timur semakin besar sehingga mengancam kekuasaan Bali di Ujung Timur. Sekali lagi


10

Perang saudara hingga perebutan takhta menjadi salah satu contoh dari model politik semacam ini. Pada historiografi tradisional, pandangan senada mencuat dari sosok Diponegoro yang melemparkan tanggung jawab atas timbulnya keadaan yang ruwet di Jawa kepada Belanda beserta politik adu-domba18. Menurut catatan tersebut, dikatakan bahwa awal mula kerusakan di Tanah Jawa sebab orang kafir (Pemerintah Hindia Belanda) mulai memerintah di Tanah Jawa. Separuh orangorang di Tanah Jawa bersabar dengan kegaduhan yang dibuat dengan berdirinya Raja di Pajang (Surakarta) melawan Mataram (Yogyakarta). Separuh bumi Jawa dibelah sama dan menjadi milik kedua raja tersebut. Itu siasat orang kafir yang dikutuk Allah! ‘Siasat’ dalam konteks tersebut, sebagaimana disebut oleh Pangeran Diponegoro, di kalangan sejarawan modern Indonesia dikemukakan sebagai politik divide et impera. Cakraningrat IV minta jadi vassal VOC, tetapi tetap ditolak karena VOC tidak memberi kendali lebih banyak di kawasan pesisir timur kepadanya maupun anak keturunannya.” Alasan bahwa Cakraningrat IV menjadi cikal bakal penyebab pemberlakuan politik divide et impera ditegaskan Ricklefs, M.C. 2008. op.cit. 206, yang mencatat bahwa dalam keadaan putus asa, VOC berpaling kepada satusatunya kekuatan militer besar yang menawarkan diri menjadi sekutu: Cakraningrat IV dan laskar Maduranya. Masih menurut Ibid, 217 paska Perjanjian Giyanti VOC segera mengetahui bahwa pembagian kerajaan memungkinkan dijalankannya kebijakan divide et impera. 18 Hal tersebut ditulis Pangeran Diponegoro dalam Buku Catatan Makasar (Sejarah Ratu Jawa) I: 170: "Iku awitnya rusak ing Tanah Jawa, sabab kapir wus mélu masésa sarupané Tanah Jawa, padha sabar iku saparoné ing Tanah Jawa ginadhuh dénaturaken pametuné marang kang jumeneng Ratu ing Pajang (Surakarta) lawan Mataram (Yogyakarta), kang saparoné kang jumeneng bumi Jawa iku dénpara padha, rasané kaduwé ing ratu loro. Iku akalé kapir laknatullah” yang artinya: “Itu awalnya kerusakan di Tanah Jawa, sebab orang kafir mulai memerintah di Tanah Jawa. Bersabarlah separuh Tanah Jawa diributkan dengan berdirinya Raja Pajang (Surakarta) melawan Mataram (Yogyakarta). Separuh bumi Jawa dibelah sama dan menjadi milik kedua raja tersebut. Itu siasat orang kafir yang dikutuk Allah!”


11

Dalam kasus semacam ini, kelemahan kekuasaan dari dalam seringkali dipandang sebagai nila sehingga penelitian terhadap kasus sejenis seakan tabu untuk dikaji di kalangan sejarawan Indonesia. Akan lebih mudah menuding pihak dari luar sebagai biang kerok daripada melihat borok di dalam. Citra mentalitas dan karakter yang lemah dari para pemegang kekuasaan dipandang mampu mengendorkan spirit nasionalisme dalam pemikiran kebangsaan. Pandangan tersebut berbanding terbalik dengan pikiran para sejarawan di Asia Timur. Bagi para sejarawan Tiongkok, kebusukan selalu datang dari dalam.19 Babak pemerintahan Pakubuwana II adalah periode akhir dari Mataram Islam di Jawa yang berdaulat. Periode Pakubuwana II dipandang menarik karena pada masa kepemimpinannya terjadi beberapa peristiwa penting yang memiliki pengaruh luas hingga hari ini. Salah satunya, selepas masa kepemimpinan Pakubuwana II berakhir, kerajaan Mataram kemudian terpecah menjadi dua melalui Palihan Negari atau yang dikenal dengan Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang berujung pada pembagian wilayah Mataram menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Jejak kedua keraton tersebut hingga hari ini masih bisa dilihat.

19

Lihat Bauer, Susan Wise. 2011. Sejarah Dunia Kuno: Dari CeritaCerita Tertua sampai Jatuhnya Roma. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 332. Pandangan tersebut menyangkut tumbangnya kerajaan Chou dan digantikan oleh Dinasti Zhou pada awal abad ke-11. Para sejarawan di Tiongkok tidak memandang pemberontakan Zhou sebagai sebuah makar terhadap kerajaan, dan merayakan kemenangannya atas sang tiran, sebaliknya justru memujinya karena memulihkan norma dan tata tertib yang dipandang benar.


12

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa masalah yang bisa diidentifikasi adalah dalam kurun pemerintahan Pakubuwana II di Kartasura dipenuhi dengan ketegangan dan intrik politik. Hal ini terjadi sejak awal Pakubuwana II memerintah hingga memuncak pada peristiwa Geger Pacinan. Secara spesifik, kajian skripsi ini akan dipusatkan pada interaksi mendasar di lingkup elit kekuasaan Kartasura, terutama percaturan politik di dalam istana. Untuk ruang lingkup penulisan skripsi secara temporal dibatasi pada periode 1726-1749 yang menjadi masa pemerintahan Pakubuwana II. Secara spasial, wilayah yang menjadi batasan kajian adalah Kartasura. Tema yang dikemukakan berupa konflik internal yang memicu ketegangan politik antara penguasa pribumi di Kartasura hingga pergantian takhta. Kompleksitas penyebab pudarnya sistem monarki pada masa pemerintahan Pakubuwana II menjadikan skripsi ini perlu membatasi diri pada beberapa masalah yang mampu untuk dikaji, di antaranya adalah: 1. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya konflik internal di Kartasura pada masa Pakubuwana II; 2. Kebijakan Pakubuwana II dalam membendung meluasnya konflik internal di Kartasura; 3. Dampak yang ditimbulkan dari gejolak konflik internal di Kartasura.


13

C. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah, ditarik suatu permasalahan yang menjadi fokus penelitian pada periode Kartasura (17261749), antara lain: 1.

Mengapa terjadi konflik internal di Kartasura pada masa Pakubuwana II?

2.

Bagaimana kebijakan Pakubuwana II dalam membendung meluasnya konflik internal di Kartasura?

3.

Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari gejolak konflik internal bagi Kartasura pada masa Pakubuwana II?

D. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Dapat menjelaskan sejarah terjadinya konflik internal di Kartasura pada masa pemerintahan Pakubuwana II; 2. Diharapkan mampu memperlihatkan bagaimana konflik internal dapat terjadi, termasuk berbagai kepentingan yang terlibat untuk memperoleh kekuasaan dan kekayaan di Kartasura pada masa pemerintahan Pakubuwana II; 3. Dan mampu menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh konflik internal yang terjadi sepanjang pemerintahan Pakubuwana II.


14

E. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan baru dalam memahami sejarah Jawa, khususnya sejarah akhir Kartasura yang nantinya berujung pada Palihan Negari (pembagian negara) dalam Perjanjian Giyanti pada 1755. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memantik penelitian berikutnya yang berminat dengan Pakubuwana II atau seputar babak akhir Mataram Kartasura.

F. Kajian Pustaka Di antara karya tulis yang menyoroti situasi politik Kartasura pada sekitar awal abad ke-18 adalah Emperor Pakubuwana II, Priyayi & Company and the Chinese War karya W.G.J. Remmelink. Buku tersebut menyoroti seputar masa kepemimpinan Pakubuwana II. Remmelink memandang goyahnya situasi politik Kartasura disebabkan oleh ketidakcakapan para pejabat birokrasi dan kalangan kaum bangsawan, juga sifat megalomaniak dan pribadi raja.20 Karya tersebut kemudian diikuti lagi dengan Perang Cina dan Runtuhnya Negara Jawa 17251743.21 Dalam buku ini diperkenalkan secara umum tentang dinamika politik dan sosial dari era Kartasura. Remmelink melukiskan gambaran yang meyakinkan terutama negara Jawa di era tersebut dan lembaga kerajaan pada intinya. Bagian ini merupakan formulasi yang sangat jelas pada sifat kenegaraan Jawa, sebagaimana kerja-kerja 20

Remmelink, Willem. 1990. Emperor Pakubuwana II, Priyayi & Company and The Chinese War. Leiden: Proefschrif aan Rijksuniverseit te Leiden, hlm. 25. 21 Remmelink, Willem. 2002. Perang Cina dan Runtuhnya Negara Jawa 1725-1743. Yogyakarta: Penerbit Jendela.


15

para pendahulunya seperti Prof. Schrieke, Soemarsaid Moertono, dan Ben Anderson. Namun lebih lanjut tulisan ini hanya menyusun setiap detil rincian kronologis intrik dan kegiatan pengadilan di Jawa antara 1725-1743. Perhatian khusus diberikan kepada Geger Pacinan di tahun-tahun terakhir periode tersebut. Salah satu elemen penting dari kehidupan politik Jawa hampir tidak dijelaskan. Remmelink lebih fokus pada adanya jaringan yang kompleks dari Kolonial Belanda sebagai sekutu dan hubungan antar pemerintah daerah dan peran penting mereka dalam menentukan arah perkembangan politik. Perlakuan perjanjian negosiasi, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan Jawa digambarkan dengan sangat baik. Remmelink lebih bergantung sepenuhnya pada sumbersumber VOC. Dalam bab terakhir, ia menggunakan wacana babad untuk diuji dengan fakta-fakta yang disajikan VOC. Sayangnya, babad yang digunakan hanya terbatas pada Babad Tanah Jawi sehingga Remmelink mengabaikan sumber historiografi tradisional yang lain. Dalam Modern Javanese Historical Tradition: A Study of an Original Kartasura Chronicle and Related Materials karya Ricklefs yang terbit pada tahun 1978 berisi kajian terhadap Babad ing Sangkala yang memberi gambaran mengenai sejarah Kartasura hingga periode 1720. Sementara dalam The Seen and Unseen Worlds in Java, 1726-1749: History, Literature and Islam in the Court of Pakubuwana II yang terbit 20 tahun selepas itu, Ricklefs menelaah periode masa akhir Mataram Kartasura. Karya ini membahas sisi unseen pemerintahan Pakubuwana II (1726-1749). Kekuatan unseen diwakili oleh kepercayaan kepada Nyai Rara Kidul. Bědhaya suci yang


16

ditarikan pada awal pemerintahan Pakubuwana II digunakan sebagai medium untuk memohon kehadiran Nyai Rara Kidul guna menjamin nasib baik bagi dinasti dengan bantuan pasukan terkuat dari dunia gaib Jawa.22 Hal ini dihubungkan dengan lenyapnya benda-benda pusaka keraton yang dibawa Amangkurat III sejak 1705 dalam pelariannya hingga ia dibuang di Ceylon pada 1708. Benda-benda pusaka keraton dipandang memiliki kekuatan supranatural. Upaya pemulihan kekuatan magis-religius ini dipelopori oleh Ratu Pakubuwana I, di antaranya dengan memanfaatkan sisi unseen dari penulisan ulang dan penggubahan beberapa karya sastra, seperti Serat Menak gubahan dari Hikayat Amir Hamzah sejak tahun 1715. Di pihak lain, Ratu Pakubuwana alias Ratu Mas Balitar, nenek dari pihak ibu sunan muda, berkomitmen untuk memperkenalkan moral dan etika politik sufi di istana. Tidak hanya itu, kekuatan ini diwakili pula oleh kepercayaan kepada Nyai Rara Kidul dan wayang. Ricklefs menjelaskan bahwa sisi unseen banyak memberi pengaruh dalam diri raja muda. Di antara yang mendominasi adalah teks-teks sufi seperti Carita Sultan Iskandar (kisah Sultan Iskandar), Carita Nabi Yusuf (kisah Nabi Yusuf), dan Serat Cabolek. Seen dilihat sebagai sisi pragmatis raja, yang cenderung materialistis. Orientasi susuhunan adalah patihnya yakni, Danureja. Politik down-to-earth Danureja menekankan pada sistem administrasi yang hati-hati, memanfaatkan jabatan dan tanggap terhadap kepentingan VOC. Buku The Seen and Unseen

22

Ricklefs, M.C. 1998. op.cit. 13.


17

Worlds sangat membantu penelitian ini karena rentang periodenya sama dan dimanfaatkan sebagai masukan penting. Prof. Dr. Aminuddin Kasdi dalam Perlawanan Penguasa Madura atas Hegemoni Jawa: Relasi Pusat-Daerah pada Periode Akhir Mataram (1726-1745) memandang bahwa disharmoni hubungan antara pusat dan daerah merupakan masalah yang sangat esensial bagi keberadaan suatu negara atau kerajaan.23 Hal itu dipandangnya sebagai penyebab terjadinya instabilitas, konflik, dan bahkan perang saudara antara pemerintah di pusat dan daerah-daerah kekuasaannya. Dari berbagai krisis itu, campur tangan VOC kian memperlemah kondisi politik, ekonomi, militer, dan teritorial Mataram. Inti kajian Prof. Dr. Aminuddin Kasdi terletak pada hubungan antara Pakubuwana II sebagai penguasa pusat dengan Cakraningrat IV dari Madura sebagai penguasa daerah. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitian, bahwa titik tolak melemahnya kekuatan Kartasura didorong oleh intrik dan konflik yang terjadi di dalam istana. Artinya, tinjauan aktivitas konflik internal tidak berpusat pada Cakraningrat IV semata sebagai tokoh sentral namun melibatkan aktor-aktor lain. Harus diakui bahwa penelitian ini memperoleh gambaran historis yang cukup gamblang dari kajian tersebut karena periodisasi yang juga sama. Penelitian terbaru yang memotret Kartasura adalah Geger Pacinan 17401743: Persekutuan Tionghoa Jawa Melawan VOC karya Daradjati yang terbit

23

Aminuddin Kasdi. 2003. Perlawanan Penguasa Madura atas Hegemoni Jawa: Relasi Pusat-Daerah pada Periode Akhir Mataram (1726-1745). Yogyakarta: Jendela, hlm. vii.


18

pada tahun 2013. Dalam buku itu, Daradjati menggambarkan peristiwa Perang Cina yang terjadi di Kartasura secara kronologis di bawah kepemimpinan Kapitan Sepanjang24 selama kurun tahun 1740-1743. Penelitiannya bersumber pada historiografi tradisional, yakni babad. Pada kurun periode 1740-1743 terpotret sebagian kebijakan pada masa kepemimpinan Pakubuwana II, khususnya berkaitan dengan inkonsistensi raja menyangkut keberadaan Laskar Tionghoa yang saat itu melawan VOC. Menurut Daradjati, keberhasilan pemberontakan orang-orang Tionghoa di Kartasura karena banyak orang Jawa yang ikut terlibat. Laskar yang awalnya berjumlah ratusan, mampu merekrut ribuan penduduk Jawa untuk menjadi bagian dari mereka. Hal tersebut merupakan reaksi terbuka atas kekecewaan terhadap kebijakan Pakubuwana II yang berbalik arah dengan memihak VOC.25 Tidak sebatas itu, Daradjati mengemukakan beberapa krisis kepercayaan diri Pakubuwana II dalam menghadapi kondisi tersebut adalah dengan mengirimkan utusan untuk menemui Hugo Verijsel, Komisaris VOC di Semarang, agar Kompeni segera mengirim pasukan garnisun Kartasura yang baru. Pasukan garnisun tersebut bertugas untuk melindungi susuhunan dari ancaman yang bisa mengguncang kedudukannya. Ini dipandang Daradjati sebagai titik terendah kepercayaan diri susuhunan.

24

Tokoh sentral dalam kronologi tersebut adalah Kapitan Sepanjang. Lihat Daradjati. op.cit., xxviii-xliii. Menurut Didi Kwartanada, nama asli Kapitan Sepanjang adalah Souw (Oey) Phan Ciang, Wang Tai Pan, atau Tay Wan Soey, lihat “Bukan Incorrigible Opportunists, Melainkan Kawan Seperjuangan! Mengambil Hikmah dari Aliansi Tionghoa-Jawa Vs Kompeni (1741-1743)”. Ibid., hlm. xii-xxvii. 25 Ibid, 6.


19

Yang perlu digarisbawahi di sini, fokus yang diambil dari skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, yakni studi tentang konflik internal Kartasura pada masa pemerintahan Pakubuwana II (1726-1749). Dengan sudut penelitian yang berbeda, diharapkan skripsi ini akan memberi kontribusi positif pada historiografi Indonesia.

G. Landasan Teori Menurut Benyamin B. Wolman, teori adalah a set of hypothetical propositions that bind the empirical data in a causal, teleological, or any other interpretative system.26 Teori merupakan alat ilmu pengetahuan yang digunakan untuk mempersempit fakta-fakta yang harus diteliti. Setiap peristiwa sejarah, pada dasarnya, dapat dipelajari dengan beragam cara. Teori membantu memperoleh fakta-fakta yang relevan dalam penelitian. Sistem kerjanya adalah dengan mengembangkan kategori-kategori dalam mengorganisir data, struktur, konsep dan perangkat definisi, lalu menyediakan hipotesis, dan membuat kriteria yang dapat dijadikan dasar pembuktian atas sesuatu. Untuk memahami konflik internal pada masa kepemimpinan Pakubuwana II (1726-1749) digunakan teori konflik Ralf Dahrendorf yang berpandangan bahwa sistem sosial senantiasa berada dalam konflik. Konflik disebabkan di antaranya adanya kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dan mencerminkan diferensiasi distribusi kekuasaan di antara kelompok-kelompok

26

Wolman, Benyamin B. 1973. The Psychoanalitic Interpretation of History dalam makalah Teuku Ibrahim Alfian. “Dimensi Teori dalam Wacana Ilmu Pengetahuan”, hlm. 7.


20

yang berkuasa dan dikuasai.27 Kepentingan-kepentingan tersebut cenderung terpolarisasi. Sehingga penyelesaian suatu konflik akan menimbulkan perangkat kepentingan baru yang saling bertentangan dan dalam kondisi tertentu rentan kembali menimbulkan konflik. Konflik diasumsikan sebagai proses yang timbul dari kekuatan-kekuatan yang bertentangan dalam struktur sosial.28 Hal tersebut dapat diartikan bahwa penyelesaian konflik mungkin menimbulkan situasi yang mengakibatkan terjadinya konflik lain. Dalam konsep kekuasaan Jawa, diperlukan penafsiran dan penggunaan konsep magis-religius yang menjadi sarana utama untuk melaksanakan kekuasaan raja dan untuk mempertahankan serta melindungi keutuhan negara.29 Pemikiran Soemarsaid Moertono dalam Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX akan membantu studi ini, khususnya dalam memahami konsep magis-religius dengan segala perangkatnya untuk melihat kedudukan raja. Dalam konsep magis-religius, kepercayaan dan agama menjadi daya dukung paling kuat untuk kedudukan raja. Dasar kedudukan raja berlandaskan agama. Menurut konsep Mataram Kuno, raja merupakan perpanjangan dari kekuasaan para dewa. Masuknya Islam ke dalam keraton menggeser pemahaman tersebut hingga konsep dewa-raja ditransformasi

27

Soerjono Soekanto, et.al. 1988. Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 79. 28 Ibid. 29 Soemarsaid Moertono. op.cit. 2.


21

ke konsep kawula-gusti (hamba dan tuan)30. Hubungan tersebut mengemukakan tiga konsep pokok, yaitu: 1. Hubungan pribadi yang akrab yang disertai oleh perasaan saling mengasihi dan menghormati dianggap sebagai pola atau model baku dalam komunikasi sosial; 2. Takdir menetapkan kedudukan manusia dalam masyarakat apakah ia dilahirkan sebagai abdi atau tuan. Akibatnya ialah bahwa manusia tidak punya pilihan lain kecuali melakukan kewajibannya seperti yang telah ditentukan oleh takdir. Kedua faktor ini menghasilkan suatu jenis praktek pemerintahan. Dalam praktek seperti ini: 3. Penguasa (dan para pejabatnya), dari segi kebijaksanaan pemerintahan praktis, harus memperhatikan para warganya seperti seorang tua mengasuh anak-anaknya. Dengan demikian sesungguhnya sang penguasa memiliki sikap keunggulan (superioritas) yang melindungi, sedangkan yang diperintah memiliki sikap pengabdian yang tulus.31 Konsep tersebut, menurut Soemarsaid Moertono, kemudian diproyeksikan ke dalam bentuk keris sebagai senjata kebesaran. Alhasil, pusaka merupakan salah satu bentuk pemikiran imaginatif-proyektif orang Jawa atas konsep kekuasaan Jawa sehingga setiap raja-raja Jawa selalu memilikinya sebagai simbol dari

30

Ibid, 17, dijelaskan bahwa menurut bahasa Jawa Kuna, kawula berarti orang jaminan, pelayanan; sementara menurut bahasa Jawa modern berarti lebih luas yakni rakyat umumnya. Sedangkan gusti menurut bahasa Jawa Kuna artinya pemilik tanah, tuan; sedangkan menurut bahasa Jawa modern berarti raja dan Tuhan Allah. 31 Ketiga konsep tersebut dikemukakan oleh Soemarsaid Moertono, Ibid, 31-32.


22

kekuasaan yang diemban. Keris terdiri dari warangka dan curiga. Warangka atau sarung merupakan simbol rakyat dan curiga atau mata adalah raja. Hubungan ini mutlak harus ada untuk mencapai kesempurnaan. Satu sama lain saling memerlukan. Konsep tersebut dapat ditafsirkan, kehilangan pusaka berarti kehilangan kekuasaan. Dalam lingkungan dengan konsep magis-religius, konsep kesinambungan takhta menjadi sangat penting. Menguatkan gagasan tersebut, buku Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-raja Mataram32 karya G. Moedjanto digunakan untuk menjelaskan perihal pergeseran dan legitimasi kekuasaan dalam sejarah Mataram hingga sistem politik patrimonial atau konsep trah dalam kerajaan Mataram, termasuk bagaimana kekuasaan dilanggengkan. Perlu diketahui sebelumnya bahwa Mataram adalah sebuah dinasti yang lahir dari perjuangan membebaskan diri dari kekuasaan Pajang. Kunci keberlangsungan dinasti Mataram adalah keunggulan para pengemban kekuasaan tersebut yang dikembangkan menurut konsep keagungbinataraan. Konsep ini dapat dirunut melalui dua hal, yaitu (1). Kekuasaan raja-raja Mataram begitu besar yang digambarkan sebagai gung binathara, bau dendha nyakrawati (sebesar kekuasaan dewa, pemelihara hukum dan penguasa dunia. Keluasan konsep tersebut diimbangi dengan (2). Berbudi bawa leksana, ambeg adil para marta (meluap budi luhur mulia dan sifat adilnya terhadap semua yang hidup, atau adil dan penuh kasih).33 Artinya, kekuasaan raja yang bersifat absolut, mutlak dan

32

G. Moedjanto. 1987. Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-raja Mataram. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 33 Ibid, 77-78.


23

begitu besar dapat berjalan apabila diimbangi dengan sifat adil. Apabila raja menerapkan konsep keagungbinataraan secara menyeluruh, maka negara dan rakyat akan diuntungkan. Sebaliknya kalau hanya sebagian dari isi konsep itu yang diterapkan, khususnya hanya yang menyangkut hak penguasa, biasanya kerajaan (negara) mengalami kemunduran dan rakyat menderita.34 Merunut pada tinjauan historis, sebenarnya tidak sedikit karya tulisan dari masa

lalu

yang

membahas

masalah

sejarah

dan

kenegaraan,

seperti

Negarakertagama yang ditulis pada masa Majapahit. Sayanglah bahwa negaranegara Asia tersebut kesusasteraan yang mencakup bahasan politik mulai akhir abad ke-19 telah mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh negara-negara seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat dan Belanda dalam rangka imperialisme.35 Dengan memahami kembali sejarah khususnya pada pola-pola tingkah laku politik dari masa lalu, akan mungkin diperoleh sebuah gambaran bahwa suatu keadaan telah berkembang atau stagnan. Hal lain yang ingin digarisbawahi sebagai landasan teori dari skripsi ini adalah pemahaman pada konsep politik tradisional. Dalam historiografi tradisional tidak ditemui penjelasan lengkap tentang teori politik lokal. Alhasil, muncul pandangan bahwa kepustakaan klasik Indonesia tidak memiliki penjelasan sistematis tentang teori politik. Ketiadaan itu tidak menyurutkan penelitian atas karya ini. Pandangan ini didukung oleh gagasan Parsuadi Suparlan, bahwa semua

34

Ibid, 82. Miriam Budiardjo. 1982. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 2. 35


24

masyarakat manusia itu menghasilkan dan mempunyai politik dan bahwa semuanya adalah subyek dari sejarah.36 G. Moedjanto berpendapat bahwa sebagai sebuah monarki, sistem politik Kartasura merupakan sistem politik patrimonial. Patrimonial adalah istilah dalam bidang antropologi yang berasal dari kata Latin pater atau patris yang berarti bapak. Sistem patrimonial berarti sistem pewarisan menurut garis ayah; akan tetapi dapat juga diberi arti yang lebih luas, sistem pewarisan dari nenek moyang yang mementingkan laki-laki dari perempuan dengan perbandingan dua lawan satu.37 Dalam sejarah Kartasura yang merupakan perpanjangan dari Mataram, sistem tersebut dapat dirunut hingga masa Ki Gede Pemanahan, sebelum masa Sultan Agung (1613-1645), ketika keraton beribukota di Kota Gede (Pasar Gede). Menurut adat Jawa, seorang raja yang meninggal digantikan oleh putra mahkota yang bergelar Pangeran Adipati (Dipati) Anom.38 Putra mahkota adalah keturunan laki-laki. Maka dari kurun itu, Mataram tidak pernah dipimpin oleh seorang Sultan(ah). Sistem politik patrimonial dengan sendirinya akan menggugurkan keturunan perempuan sebagai pemimpin. Pemakaian gelar merupakan hal yang sangat penting, karena dalam masyarakat Jawa, pemakaian gelar mempunyai efek sosial yang kuat. 39 Gelar bukan saja dihubungkan dengan martabat tetapi perolehan tunjangan finansial

36

Parsuadi Suparlan dalam pengantar buku Balandier, Georges. 1986. Antropologi Politik. Jakarta: Penerbit CV. Rajawali, hlm. v. 37 Keterangan singkat tentang patrimonial, Student’s Standard Dictionary dan The Consolidated Webster Encyclopedic Dictionary dalam G. Moedjanto. 1987. op.Cit. 101. 38 Ibid, 30. 39 Ibid, 21.


25

seperti menerima daerah kekuasaan atau tanah lungguh40 seluas beberapa ratus cacah.41 Konsep politik gelar sebenarnya sangat beresiko karena sewaktu-waktu raja tidak berkenan, maka penerima gelar dapat kehilangan gelar beserta tanah lungguh yang diterimanya. Pandangan sistem politik patrimonial secara tidak langsung membuka sebuah ruang intrik, di antaranya jika permaisuri tidak mempunyai keturunan lakilaki, penerus takhta adalah putra dari selir-selir raja yang tertua, tidak menutup kemungkinan ia berasal dari selir keberapapun. Hal ini memicu bahwa pangeran adipati anom terkadang tidak lantas dinobatkan menjadi raja. Pada kasus seperti itu, tidak sedikit keturunan laki-laki yang merasa lebih berhak sebagai penerus takhta. Hal tersebut terjadi karena keturunan garis laki-laki bersifat istimewa. Terjadinya pergeseran penerus takhta keraton yang mampu memicu konflik internal hingga konflik suksesi menunjukkan bahwa konsep pewarisan takhta dan kekuasaan di Jawa belum mapan.

40

Soemarsaid Moertono. op.cit. 136 menjelaskan bahwa tanah lungguh (apanage) menurut definisi Van Vollenhoven sebagai daerah yang telah diserahkan dan yang menerima penyerahan mempunyai hak atas keuntungan dari tanah itu dan dari penduduk; di sini raja dapat menarik keuntungan-keuntungan (pajak, jasa-jasa, penghasilan dari daerah milik sendiri), tapi raja tidak memiliki hak atas tanah itu sendiri. 41 BK II. op.cit. 336 dijumpai pemberian gelar dan pangkat beserta lungguh-lungguhnya di antaranya kepada: 1. Pangeran Mangkunagara namanya diganti dengan Pangeran Wiramanggala. 2. Pangeran Wiramanggala mendapatkan dongkol dengan bagian lungguhnya dua ratus. 3. Pangeran Tepasana mendapatkan lungguh seribu. 4. Raden Jayakusuma mendapatkan lungguh tigaratus. Sedangkan sentana raja yang bungsu mendapatkan jabatan sebagai menteri muda, lungguhnya lima puluh.


26

G. Moedjanto menegaskan bahwa faktor utama munculnya konflik suksesi adalah ketidakjelasan dan ketidaktepatan aturan suksesi.42 Alasan tersebut dipandang kurang memadai menurut pendapat Heather Sutherland. Sutherland beranggapan bahwa ada beragam faktor yang ikut berpengaruh menjadi penyebab munculnya konflik internal di dalam keraton. Dalam The Making of a Bureaucratic Elite43 digambarkan bahwa dalam konteks kepercayaan, Jawa bisa dilihat sebagai masyarakat feodal yang korup yang sangat kuat budayanya dengan sistem birokrasi sangat kompleks. Para priyayi lebih tertarik pada hal-hal mistik dan mengedepankan ritual daripada kekuasaan yang berlandaskan pada kerja keras.44 Irrationality atau ketidakrasionalan dipandang Sutherland memegang peran dominan dalam mengendalikan kekuasaan. Namun apabila mengacu pada pandangan politik modern, berkembangnya konflik di dalam jaring kekuasaan lebih disebabkan oleh pembagian policy (kebijaksanaan) dan alokasi yang tidak merata.45 Pandangan-pandangan tersebut digunakan untuk melihat variabel-variabel sejarah yang bisa menerangkan bentuk-bentuk perilaku politik di masa lalu yang memunculkan konflik internal di Kartasura khususnya pada masa pemerintahan Pakubuwana II. Secara implisit, kajian ini diperkuat oleh gagasan Benedict R.O’G Anderson bahwa dengan mengemukakan persoalan seperti ini diharap dapat

42

G. Moedjanto. 2002. op.cit. 62. Sutherland, Heather. 1979. The Making of a Bureaucratic Elite: The Colonial Transformation of the Javanese Priyayi. Singapura: Heinemann Educational Books (ASIA) Ltd., hlm. vii. 44 Ibid, vii. 45 Miriam Budiardjo. 1982. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 13. 43


27

menjelaskan bahwa kebudayaan Jawa tradisional memang mempunyai teori politik, yang memberikan penjelasan sistematis dan logis tentang tingkah laku politik, dalam bentuk yang berbeda sekali dari perspektif ilmu politik modern, dan malah dalam banyak hal secara fundamental bertentangan dengannya.46 Perlu diketahui juga bahwa konsepsi-konsepsi politik Jawa, unsur demi unsurnya, tidak bisa dilihat bersifat khas Jawa semata sebab kebudayaan Jawa secara keseluruhan melibatkan suatu unsur gabungan yang unik, sebagai contoh unsur magisreligius47. Dari berbagai pandangan dan studi kasus tersebut, dapat ditarik garis pemahaman bahwa Kartasura sebagai sebuah monarki menganut sistem politik patrimonial yang mengedepankan garis keturunan laki-laki sebagai penerus takhta. Penerus takhta keraton didukung oleh elemen-elemen magis sebagai salah satu struktur mendasar bagi pemegang kekuasaan tertinggi dengan medium budaya sebagai pengokoh, salah satunya adalah pusaka keraton. Konsep-konsep tersebut digunakan untuk meninjau munculnya konflik internal di Kartasura pada masa pemerintahan Pakubuwana II (1726-1749).

46

Benedict R.O’G. Anderson “Gagasan tentang Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa” dalam Mirriam Budiardjo (ed.). 1984. Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, hlm. 45. 47 Pandangan tentang unsur magis-religius dalam kekuasaan Jawa dapat dijumpai dalam Ricklefs, M.C. 1998. op.cit. 15, “There was an intimate connection between the unseen world and the temporal realm in Java, so courtly ideas of supernatural were not suspended in some metaphysical ether, but were embedded in the hard world of Realpolitik.” Hal ini ditegaskan juga oleh Soemarsaid Moertono. 1985. Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai XIX. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.


28

Untuk itu kita tinjau terlebih dahulu kasus Puger. Pangeran Puger dapat naik takhta dengan menggeser kedudukan Amangkurat III sebagai raja sah Kartasura meski bukan dari sistem pewarisan langsung dari ayah (patrimonial). Ia adalah paman Amangkurat III. Puger mendapat dukungan dari VOC baik secara politik maupun militer. Menariknya, keberhasilannya merebut takhta didorong oleh kapasitasnya dalam menghubungkan takhta dengan hal-hal mistik sebagaimana yang disebut Sutherland. Dalam hal ini peralihan kekuasaan dari Amangkurat III ke Puger didasarkan atas wahyu keraton yang diterimanya. Hal tersebut juga ditulis dalam Babad Tanah Jawi. Dari situ dapat diketahui bahwa sesungguhnya konsep patrimonial dalam kerajaan Jawa mudah digoyahkan dengan kekuatan magis-religius yang menjadi konsep dasar dalam mendudukkan kekuasaan raja. Wahyu bisa sebagai bentuk klaim sepihak demi melanggengkan kekuasaan. Puger juga membangun legitimasi melalui babad sebagai penguat. Sepanjang kurun pemerintahan Puger, kekuasaannya hampir tidak tergoyahkan, dalam hal ini bukan karena ia didukung oleh VOC melainkan ia menjunjung tinggi prinsip keagungbinataraan yang menjadi salah satu elemen untuk melanggengkan kekuasaannya.

H. Metode Penelitian Disiplin ilmu sejarah memiliki metodenya sendiri. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa


29

lampau.48 Untuk merekonstruksi masa lalu dibutuhkan tahap demi tahap pengkajian sumber-sumber primer. Menurut Ernst Bernheim, metode sejarah terdiri atas empat tahap, yaitu 1) Heuristik, mencari dan menemukan sumbersumber sejarah, 2) Kritik, menilai otentik atau tidaknya sesuatu sumber dan seberapa jauh kredibilitas sumber itu, 3) Auffassung, sintesis dari fakta yang diperoleh melalui kritik sumber atau disebut juga analisis sumber, dan 4) Dastellung, penyajian hasilnya dalam bentuk tertulis.49 Sumber-sumber tersebut diperoleh sepanjang penelitian di Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, Perpustakaan Kota Yogyakarta dan Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta. Penyelidikan dimulai dengan memilih dokumen sejarah. Dalam hal ini sumber primer yang digunakan adalah Babad Kartasura II atau disebut BK II. BK II dipilih setelah serangkaian proses pemilahan sumber primer didasari oleh minimnya

sumber

tersebut

digunakan

sebagai

sumber

sejarah.

Dalam

menggunakan babad, disadari persoalan metodologis yang menurut Bambang Purwanto paling sering muncul adalah: 1) penulis tidak membaca langsung naskah yang asli, dan hanya tergantung pada naskah yang sudah dilatinkan karena ketidakmampuan penulis membaca naskah dengan aksara Jawa, dan 2) naskah yang diterima tidak lengkap.50 Tentu hal itu dipahami sepenuhnya, sehingga skripsi ini diharapkan mampu meminimalisir kelemahan metodologis tersebut.

48

Gottschalk, Louis. Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah. 1975. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 32. 49 Bernheim, Ernst. 1903. Lehbuch der histosirchen Methode und der Geschichtsphilosophie dalam makalah Teuku Ibrahim Alfian. “Paradigma dalam Merekonstruksi Suatu Fenomena Sejarah”. 2003, hlm. 6. 50 Bambang Purwanto. 2006. Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!. Yogyakarta: Penerbit Ombak, hlm. 94-95.


30

Kegelisahan Bambang Purwanto hampir senada dengan yang diungkapkan C.C. Berg: “Bahasa Jawa kuna masih menghadapkan kita kepada demikian banyak kesulitan, sehingga tentang makna pelbagai berita di dalam Nagarakrtagama dan Pararaton –untuk hanya menyebutkan dua sumber berita tentang zaman lampau Tanah Jawa- masih belum tercapai kebulatan pendapat, dan beberapa buah naskah sudah dikenal dalam bahasa Jawa kuna, namun masih merupakan buku tertutup karena satu sebab yang mudah dimengerti, ialah pengarangnya telah menuliskan berita-beritanya dengan suatu cara, yang kiranya hanya dapat ditangkap oleh sesama bangsanya yang tahu akan apa 51 yang dikatakannya.”

Teknik yang ditempuh untuk meminimalisir kesalahan tafsir dalam membaca babad sebagai sumber historiografi tradisional sekaligus sumber primer adalah dengan mendudukkan babad pada tempat penting dalam konteks sejarah Jawa. Sudah semestinya babad menjadi medan penelitian yang diperhitungkan bagi penelitian sejarah Jawa dan Indonesia. Bagi M.C. Ricklefs, semua sumber baik lokal maupun asing harus diperlakukan sama, yang penting adalah perlu diterapkannya kritik sejarah yang normal dan kritis terhadap sumber-sumber itu.52 Pandangan tersebut menjelaskan bahwa kajian penelitian sejarah tidak memandang sebelah mata pada sumber tradisi maupun sumber kolonial karena melalui dokumen-dokumen tersebut tabir masa lalu yang jaraknya cukup lama bisa disingkap. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah babad merupakan sebuah teks yang memiliki fungsi: Pertama, sebagai alat dokumentasi. Kedua, sebagai media untuk mentransfer memori masa lalu antar generasi. Ketiga, sebagai alat untuk membangun legitimasi. 53 Keempat, sebagai bentuk ekspresi intelektual.

51

C.C. Berg. 1985. Penulisan Sejarah Jawa. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, hlm. 2-3. 52 Bambang Purwanto. op.cit. 96. 53 Ibid, 98.


31

Secara metodis, berita dari luar atau arsip kolonial dapat dihubungkan dengan babad untuk memperoleh gambaran sejarah secara lebih komprehensif dan analitis. Dengan menggabungkan kedua data dan melakukan validitas kebenaran dari sumber baik arsip kolonial maupun babad, maka akan ditemukan gambaran sejarah yang lebih jelas. Untuk sampai pada tujuan tersebut, setidaknya masih perlu disadari betapa pentingnya mengetahui ciri-ciri historiografi tradisional karena akan sangat membantu pada analisis kritis, di antaranya: a) kebanyakan karya-karya tersebut kuat dalam genealogi, tetapi lemah dalam kronologi dan detil-detil biografis, b) tekanannya adalah pada gaya bercerita, bahan-bahan anekdot, dan penggunaan sejarah sebagai alat pengajaran agama, c) bila karya-karya tersebut bersifat sekuler maka nampak adanya persamaan dalam hal perhatian pada kingship (konsep mengenai raja) serta tekanan diletakkan pada kontinuitas dan loyalitas yang ortodoks, dan d) pertimbangan-pertimbangan kosmologis dan astrologis cenderung untuk menyampingkan keterangan-keterangan mengenai sebab-akibat dan ide kemajuan (progress).54 Metode sebagai bagaimana orang memperoleh pengetahuan (how to know) dan metodologi sebagai mengetahui bagaimana harus mengetahui (to know how to know)55 ibarat pisau bedah dalam penelitian sejarah. Karenanya dua hal tersebut menjadi sangat penting. Namun, ada empat perangkat yang perlu terlebih dahulu dikemukakan, sebagaimana Louis Gottschalk, yaitu di mana (geographical), siapa 54

Taufik Abdullah (red.). 1985. Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif. Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 9. 55 Sartono Kartodirdjo. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 1-4.


(biographical),

bilamana

(chronological),

dan

apa

(functional

32

atau

occupational).56 Pertanyaan-pertanyaan ini nantinya yang dibutuhkan untuk memahami detil setiap peristiwa sejarah dan menemukan fakta-fakta historis. Adapun perangkat babad yang digunakan dalam penelitian ini adalah Babad Kartasura57 yang dialih aksara dari aksara Jawa ke aksara Latin dan dialihbahasakan dari Bahasa Jawa ke Bahasa Indonesia oleh Moelyono Sastronaryatmo sebagai sumber primer. Pemilihan babad tersebut mulanya dilatarbelakangi oleh minimnya kajian atas Babad Kartasura sebagai sumber primer ketika mengkaji persoalan Kartasura. Babad Kartasura versi ini terbagi ke dalam dua buah buku, yakni Babad Kartasura I dan Babad Kartasura II. Ketika menghadapi babad sebagai sumber primer, sulit untuk dipastikan karya-karya tersebut ditulis oleh segelintir orang atau ditulis oleh beberapa orang (gubahan). Menurut Ricklefs, pengarang pertama yang identitasnya dapat diketahui dari dokumen-dokumen VOC dan dari tradisi-tradisi Jawa ialah Carik Braja (juga dikenal sebagai Tirtawiguna), yang aktif di istana Kartasura sejak sekitar tahun 1718 serta menjadi penasihat utama raja pada tahun 1730-an dan 1740-an lalu menjabat sebagai patih hingga wafat pada tahun 1751. Ia telah menulis sebuah kronik (Babad Kartasura).58 Masih menurut pandangan Ricklefs,

56

Teuku Ibrahim Alfian, op.cit. 11. Babad Kartasura I dan II dialih aksara dan bahasa oleh Moelyono Sastronaryatmo dan diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1981. 58 Ricklefs, M.C. 2008. op.cit. 110. 57


33

M.C. disebutkan ada kemungkinan Babad Kartasura ditulis ulang kembali pada masa Nahuys pada sekitar tahun 1869.59 Dari koleksi naskah-naskah di Kraton Yogyakarta60 dan Museum Sonobudoyo Yogyakarta61, dapat ditelusuri beberapa versi Babad Kartasura. Sebagian malah ada yang ditulis pada masa Hamengkubuwono. Di sini, temuan yang paling mendekati karakter Babad Kartasura I dan II adalah Babad Kartasura koleksi W.63 Babad Kartasura: Amangkurat III dumugi Pakubuwana II yang mengisahkan sejarah Kartasura di bawah Amangkurat III (Mas), PB I, Amangkurat IV dan PB II. Teks mulai dengan penobatan Amangkurat III tahun 1703.62 Sumber penelitian ini tidak menyantumkan kolofon sehingga ada kemungkinan babad ditulis oleh pujangga lain yang mungkin berbeda zaman. Narasi dalam Babad Kartasura II ditulis terhenti begitu saja ketika Kanjeng Ratu Kancana, istri Pakubuwana II, meninggal dan saudaranya Pangeran Purubaya dituduh makar, yakni pada sekitar tahun 1737.63 Memang, sekali lagi, tidak diketahui dengan pasti mengapa naskah tersebut tidak selesai ditulis. Dalam hal

59

Ricklefs, M.C. 1998. op.cit. 33 dijelaskan, “A remarkable reference pointing in a different direction occur in a Babad Kartasura written in Surakarta in AD 1798 (1869). Here it is said that the person who yasa the work was a European named Tuwan Naheis (Nahuys), while he who was ordered to copy it was named Jayengpremadi.” 60 Lindsay, Jennifer, et.al. 1987. Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 2: Kraton Yogyakarta. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 61 Behrend, T.E. (ed.). 1990. Katalog Naskah-naskah Nusantara Jilid 1: Museum Sonobudoyo Yogyakarta. Jakarta: Penerbit Djambatan. 62 Lindsay, Jennifer, et.al. op.cit. 105. 63 BK II. op.cit. 338-340.


34

ini, disadari masih perlunya penelitian lebih lanjut mengenai versi asli dari Babad Kartasura tersebut. Mengacu pada pandangan Bambang Purwanto, babad ini diterima dalam kondisi tidak lengkap. Lalu seberapa terpercaya Babad Kartasura bisa dijadikan sebagai sumber primer? Persoalan metodologis tersebut diselesaikan dengan: 1. Babad tersebut ditempatkan pada zamannya; 2. Ketidakjelasan atau kerancuan temuan dari babad tersebut akan dibandingkan dengan menghadirkan sumber-sumber lain berupa babad lain atau sumber sekunder sebagai pembanding, dalam hal ini digunakan hasil-hasil penelitian yang sudah ada, seperti karya-karya Thomas Stamford Raffles, M.C. Ricklefs, Aminuddin Kasdi dan Daradjati. Hal ini berlaku juga untuk periode yang diteliti dari skripsi ini. Skripsi ini khusus menggunakan Babad Kartasura II sebagai sumber primer dilandaskan pada ruang lingkup kajian skripsi secara temporal dibatasi pada kurun pemerintahan Pakubuwana II. Babad Kartasura II menarasikan masa pemberontakan Pangeran Balitar dan Pangeran Purbaya melawan Amangkurat IV atau Amangkurat Jawa (1719-1726) dan berakhir ketika Pangeran Purubaya, saudara Kanjeng Ratu Kancana, dituduh makar, atau sekitar tahun 1737. Periode tersebut dipandang paling relevan dengan kajian skripsi ini. Adapun gambaran bentuk isi dari Babad Kartasura II adalah sebagai berikut: terdiri dari dua bagian, yaitu Bahasa Jawa yang terdiri atas 7 (tujuh) Bab dengan susunan Pupuh 1: Durma (242 bait), Pupuh 2: Sinom (145 bait), Pupuh 3: Pangkur (73 bait), Pupuh 4: Sinom (82 bait), Pupuh 5: Dhandhanggula (103 bait),


35

Pupuh 6: Asmaradana (118 bait), dan Pupuh 7: Sinom (30 bait); dan bagian kedua dalam versi Bahasa Indonesia yang hadir dari halaman 203-340. Babad Kartasura II dilengkapi dengan catatan dan penjelasan mengenai istilah-istilah di seputaran kehidupan keraton, jabatan, hingga detil arsitek seperti interior dan fungsi bangunan di dalam keraton yang dimuat dari halaman 341-378. Pada bagian akhir dari Babad Kartasura II dihadirkan keterangan dan singkatan sumber. Sumber primer ini diperoleh dari Perpustakaan Universitas Sanata Dharma dengan nomor panggil 899.222 BAB/II/K koleksi ruang baca dan koleksi sirkulasi.

I. Sistematika Penulisan Skripsi berjudul “Kartasura Bergolak: Studi tentang Konflik Internal Masa Kepemimpinan Pakubuwana II (1726-1749)” akan ditulis dalam 5 (lima) bab, yaitu: Bab

I,

pendahuluan

yang membahas

latar

belakang penulisan,

permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, landasan teori, pendekatan, metode dan sumber penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II menyajikan deskripsi singkat Kartasura pada periode sebelum dan ketika tahun 1726-1749 sekaligus kemunculan konflik-konflik internal di dalam keraton. Bab III membahas dinamika konflik internal di dalam Kartasura, kebijakan, dan penyelesaian dari Paku Buwono II dalam membendung meluasnya konflik internal di dalam keraton.


36

Bab IV menggambarkan dampak-dampak yang ditimbulkan dari gejolak konflik internal bagi Kartasura. Bab V, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan sekaligus jawaban atas masalah yang diajukan dalam bab pendahuluan.


37

BAB II SITUASI MATARAM PADA MASA PAKUBUWANA II

A. Kartasura Sebelum Tahun 1726 Dalam tulisan ini dibicarakan perihal konsep politik dan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya konflik internal di Kartasura, khususnya pada periode kepemimpinan Pakubuwana II (1726-1749). Pembahasan bab ini disampaikan menurut periodisasi yakni (a). sebelum tahun 1726, dan (b). sepanjang kurun pemerintahan Susuhunan Pakubuwana II tahun 1726-1749. Pembabakan dilakukan untuk mengetahui akar historis dari kecenderungan perilaku elit politik yang berkembang di Kartasura pada masa sebelum dan semasa Pakubuwana II. Perilaku elit politik pada masa susuhunan tidak bisa dilepaskan dari perilaku elit politik para pendahulunya. Dari tinjauan tersebut, di bagian akhir bab, diuraikan faktor-faktor yang cenderung menjadi penyebab munculnya konflik internal di Kartasura. Dirunut melalui historiografi tradisional, sejarah konflik kekuasaan Mataram telah berlangsung lama. Mataram (Baru) didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan pada tahun 1575. Mataram awalnya adalah vassal1 dari Pajang,

1

Penggunaan istilah vassal dapat dijumpai dalam G. Moedjanto. 2002. Suksesi dalam Sejarah Jawa. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Vassal juga berarti orang yang memegang perdikan; orang yang berhutang kesetiaan dan pelayaan kepada tuan feodal. Dalam Claessen, H.J.M. 1987. Antropologi Politik: Suatu Orientasi. Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 40-41 vassal bertujuan mengenai perlindungan dan/atau tanah dengan hubungan timbal balik antara kesetiaan dan jasa. Perlindungan tersebut harus dibayar, diminta balas jasa, terutama jasa dalam peperangan. 37


38

namun kemudian melepaskan diri dari kekuasaan Pajang dan berdiri sebagai kerajaan sendiri pada tahun 1586. Mataram menganut sistem monarki. Monarki berasal dari bahasa Yunani monos yang berarti satu dan archein yang berarti pemerintahan, satu pemerintah. Dalam sistem kekuasaan tersebut, raja memerintah seumur hidup dan jabatan diwariskan secara turun temurun. Dalam konsep monarki secara umum, keturunan yang menjadi pewaris takhta tidak mutlak laki-laki. Penguasa monarki ada yang perempuan di antaranya memiliki gelar Sultanah, Tsarina, atau Ratu. Di Jawa, raja tinggal di sebuah kompleks yang disebut dengan kraton. Kraton berasal dari kata ke-ratuan yang artinya tempat pemimpin, pimpinan atau tempat menyelenggarakan kepemimpinan. Ratu dari kata rat yang artinya jagad, dunia, yang hayu atau damai. Kraton merupakan pusat jagad raya. Menurut Darsiti Soeratman, istilah kraton memiliki beberapa arti, di antaranya adalah (1) negara atau kerajaan, (2) pekarangan raja, meliputi wilayah di dalam tembok Baluwerti, dan (3) termasuk mencakup wilayah yang lebih luas, yakni alun-alun.2 Sebagai kelanjutan dari Mataram, Kartasura yang dibangun pada masa Amangkurat II (1677-1703) tak lepas dari konflik. Sebagian besar konflik yang muncul erat dikaitkan dengan suksesi3. Perebutan kekuasaan di antara keturunan raja membuat dinamika sejarah politik di dalam istana tidak pernah reda dari gejolak konflik internal.

2

Darsiti Soeratman. 1989. Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939. Yogyakarta: Penerbit Tamansiswa, hlm. 1. 3 Merujuk pada istilah yang digunakan oleh G. Moedjanto yang berarti pergantian. Dalam konteks sejarah, hal tersebut berkaitan dengan pergantian raja atau penguasa. Lihat G. Moedjanto. op.cit. 2.


39

Pada Juni 1704, VOC mengakui Puger sebagai Susuhunan Pakubuwana I (1704-1719), dan meletuslah konflik yang terkenal sebagai Perang Suksesi Jawa I (1704-1708).4 Dalam konflik tersebut, VOC terlibat secara langsung dengan Mataram, khususnya pada bantuan di bidang militer. Secara historis, keterlibatan VOC pertama kali dengan kraton Jawa terjadi saat mengatasi serangan Trunajaya atas Mataram pada periode Amangkurat I (1646-1677). Sejak meletus Perang Perebutan Takhta Jawa Pertama (1704-1708), kemudian terjadi dua perang besar lagi yang berhubungan dengan perebutan kekuasaan, yakni Perang Perebutan Takhta Jawa Kedua (1719-1723), dan Perang Perebutan Takhta Jawa Ketiga (1746-1757). Sosok Puger sebelumnya pernah dituduh sebagai salah satu tokoh pemicu pemberontakan ketika Amangkurat II mangkat. Salah satu alasannya, Raden Suryakusuma, putra Puger, mangkir kembali ke Kartasura setelah mengiringi jenazah Amangkurat II ke pemakaman di Imogiri. Sebaliknya, pangeran malah menyatakan diri sebagai raja dengan gelar Prabu Panatagama. Puger dituduh susuhunan menghasut Suryakusuma memberontak.5 Pada tahun 1703 Amangkurat II wafat dan digantikan oleh putranya, Amangkurat III (1703-1708).6 Puger adalah paman Amangkurat III. Puger dikenal sosok yang suka mbalelo. Beberapa kali upaya Puger untuk melemahkan kekuatan Kartasura berhasil dipatahkan oleh susuhunan berkat bantuan VOC. Dipandang sebagai sosok yang cukup kontroversial, Puger akhirnya berhasil menjadi raja di 4

Ricklefs, M.C. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, hlm. 187. 5 G. Moedjanto. op.cit. 76. 6 M.C. Ricklefs. op.cit. 186.


40

Kartasura. Dalam diplomasi politiknya, Puger melibatkan Tumenggung Yudanegara, Bupati Semarang, dan berhasil melicinkan upayanya menguasai Kartasura meski sebelumnya pihak VOC sempat dikecewakan oleh Kartasura atas peristiwa terbunuhnya Kapten Tack7 dan menduga peristiwa tersebut melibatkan Puger. Dikemukakan pula bahwa Puger mendapat dukungan dari sebagian besar pembesar di Jawa seperti Angabei Jangrana II dari Semarang dan Cakraningrat II dari Madura. Puger juga menekankan perihal persekutuan antara Amangkurat III dengan Surapati, sang pemberontak.8

7

Penelitian tentang peristiwa ini dilakukan oleh De Graff, H.J. melalui disertasinya tahun 1935 yang kemudian diterbitkan oleh Pustaka Utama Grafiti pada 1989 dengan judul Terbunuhnya Kapten Tack: Kemelut di Kartasura Abad XVII. Tulisan tersebut menyajikan peristiwa terbunuhnya Kapten François Tack pada 8 Februari 1686 dalam suatu huru-hara yang disulut oleh Surapati bersama gerombolannya di Kartasura dan dikaitkan dengan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik pada masa pemerintahan Amangkurat II. Di masa Amangkurat II, sikap politik susuhunan sebagai pemimpin Kartasura terhadap VOC dinilai mendua atas peristiwa tersebut. Di satu sisi Amangkurat II dikenal sebagai ‘anak emas’ Kompeni, namun di sisi lain susuhunan ‘merestui’ gerombolan Surapati membunuh Kapten Tack. Tack adalah sosok duta istimewa VOC untuk Kartasura. Dari penelitian tersebut disimpulkan jika yang membunuh Kapten Tack adalah Surapati. Namun dalam versi Babad Tanah Jawi Buku III, hlm. 189 dikisahkan kehebatan Puger melawan dan mengalahkan Kapten Tack dengan menggunakan tombak Kiai Plered. Di situ dijelaskan ia melakukan penyamaran seperti pasukan Surapati. Ricklefs, M.C. op.cit. 182 menyebutkan, “Pangeran Puger-lah, yang keselamatannya menjadi perhatian khusus VOC, yang sebenarnya membunuh Tack.” 8 M.C. Ricklefs, “Surat Pangeran Puger yang sedang dalam pelarian kepada Pemerintah Agung, 5 Mei 1704”, dalam Harta Karun, Khazanah Sejarah Indonesia dan Asia-Eropa dari Arsip VOC di Jakarta, dokumen 4. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2013. Diakses melalui http://www.sejarahnusantara.anri.go.id/media/dasadefined/HartaKarunArticles/HK004/Doc_4_Ind.p df pada 9 September 2014 13:37 WIB.


41

Puger kemudian secara terbuka dilantik menjadi penguasa oleh Belanda di Semarang pada tanggal 19 Juni 1704.9 Puger dan kekuatannya mulai bergerak ke Kartasura pada September 1705. Amangkurat III yang terdesak, akhirnya lari ke Jawa Timur. Bersamanya dibawa serta semua tanda kebesaran (pusaka) kerajaan.10 Setelah memerintah Kartasura, Puger yang dikenal dengan Pakubuwana I (1704-1719) mangkat. Dari narasi tersebut dapat dianalisis bahwa naiknya Puger ke takhta sebagai ‘raja tandingan’ Amangkurat III melanggar adat kebiasaan suksesi. Waktu itu, Amangkurat III adalah pewaris sah dengan gelar putra mahkota dan dinobatkan sebagai raja pada tahun 1703. Menurut konsep politik patrimonial dalam kerajaan yang merunut pada garis ayah sebagai pewaris takhta, hal itu tidak selaras. Karenanya, Puger merasa perlu memperkuat legitimasinya. Ia kemudian membangun legitimasinya dengan dalil wahyu kraton. Wahyu tersebut berupa sinar yang memancar dari organ vital jenazah Amangkurat Amral, yang hanya dilihat oleh si penganggap-diri calon penerima wahyu kraton itu sendiri.11

9

Raffles, Thomas Stamford. 2008. The History of Java. Yogyakarta: Penerbit Narasi, hlm. 542. 10 Ricklefs, M.C. op.cit. 189 menulis bahwa “Amangkurat III mungkin telah membagi-bagikan pusaka-pusaka tersebut kepada para pengikutnya, menyembunyikannya di Jawa Timur, atau menyelundupkannya ke tempat pengasingan bersamanya, atau meleburnya.” Namun dalam Babad Tanah Jawi disebutkan kisah heroik Puger yang mengalahkan Kapten Tack dengan tombak Kyai Plered. Menurut G. Moedjanto. 1987. Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-raja Mataram. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 32 tombak tersebut diperoleh Puger dari Amangkurat I, ayahnya: “Sebagai tanda pemberian kekuasaan Amangkurat I memberikan pusaka kerajaan antara lain tombak Kyai Plered.” Untuk pendapat mengenai pusaka dapat dilihat kembali di hlm. 21. 11 Poespaningrat, Pranoedjoe. 2012. Kisah Para Leluhur dan Yang Diluhurkan. Yogyakarta: BP. Kedaulatan Rakyat, hlm. 66. Hal senada juga dikemukakan dalam G. Moedjanto. 2002. op.cit. 85.


42

Puger kemudian digantikan oleh Amangkurat IV atau Amangkurat Jawa (1719-1726). Menurut G. Moedjanto, belum lama setelah Amangkurat IV naik takhta, ia mencabut gelar pangeran adipati dari Pangeran Purbaya dan Pangeran Balitar. Kecewa atas perlakuan Amangkurat IV, kedua pangeran tersebut menghimpun kekuatan untuk melawan susuhunan. Mereka bergerak ke Nagari Kartasari12 (Mataram lama). Di Kartasari, Balitar dinobatkan sebagai raja dengan gelar Sultan Ibnu Mustapa Pakubuwana Alagan Senapati Abdulrahman Sayid Panatagama.13 Sementara Purbaya memangku jabatan sebagai panglima perang. Seiring waktu, Panembahan Purbaya memerintahkan kepada para mantrinya untuk mengembangkan daerah dan memperluas tanah jajahan.14 Dalam Babad Kartasura II yang selanjutnya disebut BK II disebutkan wilayah taklukan Kartasari meliputi Parimana, Kedu, Toyamas (Banyumas), Wanakarta, Pamreden, Bandar, Sigaluh dan Dersanan. Dikisahkan bahwa kondisi Kartasura sedikit sepi karena banyak warganya mengungsi ke Mataram Kartasari. Sementara itu, Herucakra, saudara tua Amangkurat IV, pada mulanya memilih bergerak sendiri dan tidak bergabung dengan kedua saudaranya yang lain. Melihat sikap Herucakra, Amangkurat IV mengirim utusan agar ia datang ke Kartasura. Permintaan itu ditolak dengan halus. Raja menerima laporan Ki

12

BK II. Alih aksara dan bahasa oleh Moelyono Sastronaryatmo. 1981. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, lokasi ini awalnya disebut Nagari Kartawinatan, lalu oleh Purbaya diganti menjadi Nagari Kartasari. 13 Ibid, 208. Dalam Ricklefs, M.C. 1998. The Seen and Unseen Worlds in Java, 1726-1749: History, Literature and Islam in the Court of Pakubuwana II. Honolulu: Allen & Unwin and University of Hawai'i Press, hlm. 311 diungkapkan, “In 1719 Png. Blitar rebelled with his brother Png. Purbaya against Susuhunan Amangkurat IV. The rebels were driven from Kartasura to Mataram.” 14 BK II, op.cit. 209.


43

Demang Kenceng, amatlah murka hatinya sebab merasa dirinya diremehkan oleh Panembahan Herucakra.15 Ia kemudian mengutus Demang Kenceng agar mengusir Herucakra yang saat itu bermukim di Semanggi. Herucakra akhirnya bergabung dengan kedua saudaranya di Kartasari.16 Pada tahun 1719, Amral Baritman, perwakilan VOC, bersama Adipati Mangkupraja menyerang Kartasari.17 Dalam serangan itu, Mataram Kartasari berhasil diduduki. Perlawanan dari para pangeran tersebut memicu Perang Perebutan Takhta Jawa Kedua yang berlangsung sepanjang kurun 1719-1723. Perang tersebut adalah perebutan kekuasaan di antara putera-putera Puger. Perang yang memecah-belah persaudaraan. Balitar wafat pada tahun 1721. Nasib dua pangeran lainnya, sebagaimana disebutkan dalam BK II adalah sebagai berikut: Panembahan Herucakra Wus binucal dhateng Pulo Kap anenggih Punika putra tuwa18 Terbukti Panembahan Herucakra sebagai putra tertua Ingkang Sinuhun Kartasura dengan sengaja membantu atau mendorong Pangeran Balitar mengadakan makar terhadap kekuasaan yang sah di Kartasura. Hukuman yang dijatuhkan, dibuang ke Pulo Kap. 19 Panembahan Purbaya Aneng beteng Ngalang-alang ing Betawi Saputra garwanira20 Panembahan Purbaya, menerima hukuman diasingkan dalam penjara Alang-alang di Betawi bersama-sama istri dan putranya.21

Berdasarkan narasi di atas dapat diketahui bahwa intrik dan konflik internal di Kartasura sudah terbentuk sebelum pemerintahan Pakubuwana II. Pada 15

Ibid, 224. Ibid. 17 Ibid. 18 Ibid, 137. 19 Ibid, 299. 20 Ibid, 137. 21 Ibid, 300. 16


44

masa sebelumnya kecenderungan konflik internal terjadi karena suksesi. Periode kepemimpinan Pakubuwana II ibarat puncak ‘bola salju’ dari intrik yang terus menggelinding dari periode ke periode. Konflik internal yang terjadi pada masa pemerintahan Pakubuwana II dipicu oleh faktor dan alasan yang lebih beragam hingga berakhir dengan perpecahan kraton ke dua wilayah kekuasaan yaitu Surakarta dan Yogyakarta.

B. Kartasura pada Periode 1726-1749 Kematian Amangkurat IV mengawali takhta Pakubuwana II.22 Sebelum mangkat, susuhunan memanggil Patih Danureja. Peristiwa tersebut dalam BK II digambarkan sebagai berikut: Yata sanget gerahe Narpati Datan samar karsane Hyang Suksma Yen wus tekeng ing jangjine Sang Nata saya nglayung Para garwa pepak neng ngarsi Kiya Patih Danurja Tinimbalan gupuh Prapteng ngarsa den pitungkas Heh Danureja ingsun wus prapta ing jangji Putrengong Ki Dipatya Sira junjunga dadi narpati Gumantiya marang jenengingwang Yen sarta Allah karsane Yen putrangong kang sepuh Tan rinilan marang Hyang Widhi Ki Dipati arinya Ki Buminateku Anadene Ki Dipatya Papat iku singaa salah sawiji Liyane sun tan lila 22

Ibid, 307 disebutkan tahun kematian Amangkurat IV adalah pada tahun 1677. Mengacu pada Daradjati. 2013. Geger Pacinan 1740-1743: Persekutuan Tionghoa-Jawa Melawan VOC. Jakarta: Kompas, hlm. 125, Amangkurat IV tutup usia pada tahun 1726. Hal ini senada dengan pendapat Ricklefs, M.C. 2008. op.cit. 194, tahun kematian Amangkurat IV disebut juga pada tahun 1726.


45

Kiya Patih Danurja wotsari Srinarendra malih angandika Yen wekasingsun apateh Poma sira den gupuh Akirima laying tumuli Mring Jendral Gurnadur Ki Dipati matur sandika Punang carik tinimbalan sampun prapti 23 Nulya akarya serat. Raja yang sedang sakit, bukannya tambah baik malahan sebaliknya. Semua abdidalem raja berjaga-jaga, segala sesuatunya sudah dipersiapkan manakala setiap saat raja mangkat. Suatu ketika raja memanggil Patih Danureja, di samping istri-istri raja yang sudah menghadapnya. Kepada Patih Danureja, Raja berpesan, “Danureja, sudah dekat waktunya aku akan menghadap Tuhan Yang Mahaesa. Padamu kuperintahkan: 1. Sesurud saya, putraku Pangeran Adipati Anom Amangkunagara-lah yang kupilih mengganti takhta kerajaan. Untuk itu sewaktu-waktu aku mangkat, laksanakanlah penobatannya dengan baik-baik. 2. Akan halnya, putraku yang terlahir dari Kanjeng Ratu Ageng, si Pangeran Adipati, sudah menjadi takdirnya tak dapat menggantikan takhtaku. Tuhan tak mengijinkannya. 3. Salah seorang dari keempat putranya, diharapkan raja untuk menjadi adipati di samping penunjukan raja pada adiknya Pangeran Adipati Mangkunagara yang bernama Buminata. 4. Pada Patih Danureja, raja mengharapkan selekas mungkin untuk melaporkan perihal 24 tersebut ke Betawi, guna minta persetujuan Gubernur Jenderal.

Atas dasar titah tersebut, Patih Danureja menemui Kanjeng Ratu Ageng dan memberikan penjelasan kepadanya bahwa Pangeran Adipati Anom Amengkunagara yang akan dinobatkan menjadi raja menggantikan susuhunan. Dijelaskan di situ bahwa Ratu Ageng sendiri menerima keris pusaka dari susuhunan.25 Menurut paugeran (aturan), pangeran adipati anom yang menjadi raja. Kanjeng Ratu Ageng sebenarnya tidak menghendaki Kanjeng Pangeran Arya

23

BK II. op.cit. 145-146. Ibid, 305-306. VOC pada periode ini dipimpin oleh Gubernur Jenderal Mattheus de Haan (1725-1729). Profil lebih lengkap mengenai dia dapat dilihat melalui http://www.vocsite.nl/geschiedenis/personalia/dehaan.html diakses pada tanggal 4 Mei 2015 pkl. 18:16 WIB. 25 Ibid, 306: “Ratu Ageng, terimalah keris pusaka ini. Anakku Pangeran Adipati Arya Amangkunagaralah yang berhak untuk memakainya.” Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai detil pusaka tersebut. 24


46

duduk di takhta.26 Ia masih mengharapkan putranya yang menjadi raja. Sebaliknya raja

menginginkan

pangeran

adipati

anom

Amengkunegara

sebagai

penggantinya. Ketidakcocokan itu sempat membuat raja mengirim kedua putra putri Kanjeng Ratu Ageng untuk dikebonkan.27 Untuk mengatasi kemelut tersebut, Patih Danureja segera mengirim utusan ke Batavia dan mengambil langkah-langkah antisipasi. Ia melakukan pengamanan di sekitar Kartasura dan diam-diam mengumpulkan dipati-dipati, para punggawa, bupati, wedana di istana.28 Mengenai putera dan puteri Amangkurat IV dalam BK II dinarasikan sebagai berikut: Kuneng kacarita Sang Aji Akathah putranira Kang estri wewolu Ingkang jalu kalihdasa Ingkang sampun diwasa amung kekalih Kang satunggal wus nama Pangeran Arya Mangkunagari Garwa kawitan ingkang peputra Den Mas Ambiya arine Kang miyos sing jeng ratu Kacarita amung kekalih Pambajengipun priya Warnane abagus Nama Dyan Mas Prabayeksa Maksih timur sampun sinungan kekasih Pangeran Adipatya Ginadhang-gadhang gumantya aji Mring kang ibu Ratu Geng kang asma Dene karsane Sang Rajeng Anging putra kang sepuh Pangran Arya Mangkunagari Gumantya dadya nata Karsane sang prabu 26

Ibid, 308. Ibid, 305 dan 365. Dikebonkan berarti dipindah tempat kediamannya, biasanya keluar lingkungan istana. 28 Ibid, 309-311. 27


47

Ratu Geng kedah kang putra Pangran Dipati Anom gumantya aji Sang Nata dereng karsa Kang pirembag maksih apradongdi Pangran Dipati rayi wanodya Mangkana ing caritane Dene ratu kang sepuh Ri sampunya peputra kalih Kinebon mring Sang Nata Kang rayi pinundhut Anama Ratu Kancana Pan jumeneng Ratu Kadipaten nenggih Ngarangulu kang raka Wus patutan sakawan winarni Samya priya dene para putra 29 Miyos saking ampeyane.

Tepat pada hari Senin, di bangsal pasowanan ageng dinobatkan Pangeran Adipati Arya Amengkunagara menjadi raja Kartasura.30 Anugerah gelarnya adalah

Susuhunan

Pakubuwana

Senapati

Alaga

Abdurahman

Sayidin

Panatagama. Peristiwa penobatannya dalam BK II jatuh pada tahun 173131 dan disaksikan oleh Kumendur Ritlup Diyansah, utusan dari VOC.

29

Ibid, 143-144 disebutkan bahwa susuhunan memiliki dua puluh delapan orang putera-puteri, delapan orang puteri dan duapuluh orang putera. Pangeran Adipati Anom Amengkunagara terlahir dari istri pertama. Sementara dari Kanjeng Ratu Ageng memiliki dua orang anak, satu putera bernama Raden Mas Prabayeksa dan seorang lagi wanita. Raja juga memperistri adik perempuan Kanjeng Ratu Ageng yang kemudian diberi nama Ratu Kancana (Ratu Kadipaten) dan memiliki empat orang putera. Sisanya adalah anak-anak yang lahir dari garwa ampeyan (selir) raja. 30 Ibid, 311. 31 Ibid, 312 ditandai dengan candrasengkala, “Warsi Tinata Rasa Tunggal” yang menunjuk angka tahun 1656 AJ atau 1731 AD. Peristiwa penobatan Pakubuwana II ini versinya berbeda dari beberapa sumber sekunder seperti dalam Daradjati, op.cit. 127 yang menyebut, “Pada hari Minggu, 2 Juni 1726, bertepatan dengan rakyat Mataram merayakan Idul Fitri, Pangeran Adipati Anom akhirnya naik takhta.” Sementara Ricklefs, M.C. 2008. op.cit. 194 secara implisit menyebutkan bahwa Pakubuwana II memerintah sejak tahun 1726.


48

Susuhunan kemudian menikah dengan salah seorang putri Panembahan Purbaya32, yakni Raden Ajeng Suwiyah, atau Kanjeng Ratu Kancana. Menurut ramalan ahli nujum, kelak di kemudian hari cucunda Panembahan Purbaya akan jadi raja, dan Kartasura akan berpindah ke timur di sebelah barat bengawan.33 Peristiwa perkawinan agung ini terjadi pada tahun 1726.34 Pernikahan susuhunan dengan Kanjeng Ratu Kancana dipandang mengandung muatan politis karena susuhunan secara simbolis hendak menunjukkan bahwa ia didukung oleh kekuatan yang dulu pernah berseberangan dengan Amangkurat IV, ayahandanya. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa pada masyarakat Jawa tradisional politik perkawinan semacam itu memiliki tujuan untuk menjaga hubungan baik, rekonsiliasi, atau ruang diplomasi dan menekan ancaman bahaya seperti kudeta yang mungkin akan dilakukan oleh saudarasaudara Kanjeng Ratu Kancana. Konsep integrasi yang dibangun Susuhunan Pakubuwana II dengan trah Purbaya melalui pernikahan, menurut G. Moedjanto adalah upaya pembinaan kekuasaan35 atau rekonsiliasi yang dilakukan dengan menyusun silsilah politik.

32

Sejak tertangkap dalam pemberontakan melawan Amangkurat IV, Purbaya ditawan di beteng alang-alang Betawi (Batavia) dan dikirim kembali ke Kartasura dalam keadaan meninggal pada tahun 1737. Dalam rombongan Panembahan Purbaya, ikut serta putra-putri, istri-istri dan punggawa Kapurbayan. Lihat BK II. op.cit. 316-317. 33 Ibid, 313. 34 Versi Ricklefs, M.C. 1998. op.cit. 5 menyebutkan bahwa peristiwa penobatan Pakubuwana II menjadi raja adalah sekaligus peristiwa pernikahannya dengan permaisuri Kanjeng Ratu Kancana, “His (Pakubuwana II) marriage to his uncle Purbaya’s 14-year-old daughter was also announced on that day (2 June 1726), and was subsequently celebrated on 10 June.” 35 Konsep pembinaan kekuasaan ini merujuk pada pandangan G. Moedjanto. 1987. op.cit. 89. Pandangan ini hampir senada dengan gagasan P.J.


49

Perkawinan bisa menjadi sarana untuk menghindari konflik. Selain dengan trah Purbaya, Pakubuwana II juga menikah dengan Retno Dumilah, keturunan dari Amangkurat III yang diasingkan ke Ceylon. Di saat Amangkurat III meninggalkan Kartasura pada tahun 1705, ia membawa hampir seluruh pusaka kraton yang penting hingga ke tempat pembuangannya

di

Ceylon.36

Kurun

Amangkurat

IV

(1719-1726),

pemerintahannya diguncang Perang Perebutan Takhta Jawa Kedua (1719-1723). Satu di antara penyebab tragedi tersebut dipercaya bahwa Amangkurat IV tidak memegang pusaka kraton. Sebagaimana disebutkan di muka, dalam konteks masyarakat Jawa, kehilangan pusaka dapat ditafsirkan sebagai kehilangan kekuasaan. Pusaka-pusaka tersebut berwujud: waos (tombak), keris, rasukan (baju) yang konon disebut “Kotang Antakusuma”, dan bende Ki Bicak.37 Pusaka dipandang sebagai lambang kekuasaan. Bagi orang Jawa kanggonan pusaka (ketempatan pusaka) berarti kanggonan pangkat (memperoleh kedudukan tinggi) dan kanggonan panguwasa (memegang kekuasaan). Regalia menjadi simbolnya. Ketiadaan pusaka mengindikasikan bahwa legitimasi raja tidak kokoh hingga mudah untuk digoyahkan.

Suwarno. 1989. Sejarah Birokrasi Pemerintah Indonesia Dahulu dan Sekarang. Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 28, yang mengedepankan bahwa dalam perkembangan selanjutnya unsur-unsur integrasi yang menggejala dalam kerajaan Mataram ialah: (1) unsur magis yaitu wahyu kraton, (2) kekuatan fisik yang dipegang raja lewat pejabat-pejabat yang diangkatnya baik di pusat maupun di daerah, (3) pejabat-pejabat untuk memusatkan kekuasaan pada tangan raja (4) sistem penyerahan upeti dari penguasa-penguasa daerah. 36 Aminuddin Kasdi. 2003. Perlawanan Penguasa Madura atas Hegemoni Jawa: Relasi Pusat-Daerah pada Periode Akhir Mataram (1726-1745). Yogyakarta: Jendela, hlm. 70. 37 BK II, op.cit. 334.


50

Atas dasar peristiwa-peristiwa tersebut, Pakubuwana II yang dinobatkan tanpa regalia berupaya mengumpulkan kembali pusaka-pusaka kraton dari masa Amangkurat III. Upaya tersebut menunjukkan hasil, ketika pada tahun 1737, bersamaan dengan kedatangan keturunan Amangkurat III dari Ceylon, pusakapusaka tersebut dipulangkan kembali ke Kartasura. Sebelum kedatangan pusaka-pusaka kraton dari Ceylon, sejak tahun 1715, Ratu Mas Balitar telah merintis dan mengembangkan konsep magis-religius di Kartasura, di antaranya dengan penulisan ulang dan penggubahan karya sastra, seperti Serat Menak, Carita Sultan Iskandar, Carita Nabi Yusuf dan Serat Cabolek. Ratu Mas Balitar, nenek, adalah permaisuri Pakubuwana I (Ratu Pakubuwana I). Ia merupakan sosok yang memprakarsai Jawanisasi teks-teks kuna sekaligus penyerapan unsur-unsur mistik Islam ke dalam kraton. Ratu Mas Balitar membangun upaya politis dengan menyatakan bahwa penulisan serat-serat itu dimaksudkan sebagai pengganti pusaka kerajaan untuk cucunya, Pakubuwana II.38 Tindakan Ratu Mas Balitar menciptakan regalia baru adalah sebuah pembaharuan dalam birokrasi Kartasura. Usaha kultural tersebut berhasil karena tokoh Ratu Pakubuwana I pada awal pemerintahan Pakubuwana II merupakan sosok yang sangat berpengaruh dan disegani.39 Di kurun dua tahun awal pemerintahan Pakubuwana II kondisi Kartasura relatif stabil dan belum menampakkan gejolak konflik yang mampu mengguncang takhta susuhunan. Dalam kerajaan-kerajaan yang keramat sifatnya, seperti kerajaan-kerajaan Jawa, konsep magis-religius memang memainkan peranan yang menentukan tidak 38 39

Aminuddin Kasdi, op.cit. 70. Ibid, 69.


51

hanya dalam membenarkan dan memperkokoh kekuasaan raja, tetapi juga dalam menjelaskan peranan orang yang memerintah dan yang diperintah maupun hubungan antara raja dan rakyatnya.40 Menurut Van Baal, konsep religi tersebut meliputi anggapan-anggapan baik yang implisit maupun yang eksplisit yang diterima kebenarannya dan berhubungan dengan realitas yang tidak dapat dikaji secara empiris.41 Raja yang keramat dipandang memiliki kemampuan untuk menempatkan diri di luar alam manusia. Balandier menegaskan bahwa hakekat hubungan

kekuasaan

diresapi

kekeramatan,

sebab

setiap

masyarakat

menghubungkan dirinya sendiri dengan suatu kenyataan di luar kenyataan duniawi, dalam hal ini antara masyarakat tradisional dengan kosmos.42 Dalam masyarakat Jawa, sifat keramat tersebut salah satunya disimbolkan melalui regalia. Penciptaan konsep regalia baru, menurut pandangan Ratu Mas Balitar, mampu memperkokoh kekuasaan raja. Tanpa upaya tersebut, kedudukan susuhunan sebagai raja dari Kartasura akan mudah digoyang. Suksesi Amangkurat IV berjalan sesuai harapan, namun hal itu tidak berlangsung lama. Intrik di dalam Kartasura kembali menguat. Pakubuwana II terbukti tidak diterima oleh seluruh unsur kekuasaan di istana. Ironi yang muncul di Kartasura adalah, saat raja naik takhta usianya baru empat belas tahun dan belum menikah43.

40

Soemarsaid Moertono. op.cit. 2. Claessen, H.J.M. op.cit. 51. 42 Ibid, 54. 43 Raffles, Thomas Stamford. op.cit. 561. Mengenai usia Pakubuwana II saat naik takhta ada beberapa versi. Ricklef, M.C. 2008. op.cit. 194 menyebutkan bahwa Pakubuwana II baru berusia enam belas tahun ketika diangkat menjadi raja. Sedang G. Moedjanto. 2002. op.cit. 114 menulis hampir senada dengan 41


52

Dari sisi kematangan psikologi, kemampuan sosok ini dipandang belum cukup matang dan mudah dipengaruhi. Artinya, kekuasaan Pakubuwana II di awal pemerintahan seperti berada dalam bayang-bayang tokoh-tokoh yang mampu mempengaruhinya. Dari segi pemerintahan, pengaruh Patih Danureja berperan besar mengendalikan stabilitas kraton pada awal-awal kepemimpinannya. Dari segi kewibawaan, Ratu Mas Balitar menjadi sosok yang berperan menempatkan susuhunan sebagai penguasa agung dengan membangun unsur-unsur magisreligius. Dari segi militer, susuhunan didukung oleh VOC dengan komandan garnisun di Surakarta yang dipimpin oleh Kapten Johan Andries Baron von Hohendorff. Kesimpulannya, Susuhunan Pakubuwana II adalah sosok raja yang mudah dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Sering dikatakan bahwa pengaruh (influence) adalah bentuk lunak dari kekuasaan.44 Biasanya orang yang mempunyai kekuasaan memiliki pengaruh yang sama besar dengan besarnya kekuasaan orang tersebut. Namun bisa saja orang yang tidak mempunyai kedudukan, artinya ia tidak mempunyai kekuasaan, tetapi memiliki pengaruh. Bakat ini muncul dari orang-orang di sekeliling Pakubuwana II. Besarnya pengaruh dari orang-orang terdekat susuhunan mendorong munculnya faksi di dalam kraton. Faksi terkuat secara perlahan dan pasti mulai melancarkan pengaruhnya seiring dengan berjalannya pemerintahan Pakubuwana

Ricklefs, “Pada waktu muda, ia bernama R.M. Prabayasa dan ketika naik takhta baru berumur 16 tahun.” Adapun menurut BK II, tidak dijelaskan secara rinci usia Pakubuwana II ketika naik takhta. Namun dapat dijumpai ucapan Jendral Matiyus Daham kepada Patih Danureja di Betawi mengenai hal tersebut, “Bukankah raja masih muda, dan masih banyak kekurangannya perihal mengelola pemerintahan?” (hlm. 322-333). 44 Miriam Budiardjo, op.cit. 36.


53

II. Untuk membina kekuasaan raja, Patih Danureja berusaha mengumpulkan dan memusatkan kekuasaan di satu tangan. Dalam hal ini, ia akan menyingkirkan orang atau golongan yang dianggap sanggup menandingi kekuasaan susuhunan. Arya Mangkunegara, putra sulung Amangkurat IV, kakak tiri Pakubuwana II adalah sosok yang dipandang memiliki kewibawaan lebih dari susuhunan. Dalam BK II, Arya Mangkunegara disebut dengan Pangeran Arya dengan gelar pangeran adipati. Dalam sekejap Arya Mangkunegara berhasil merebut simpati banyak bangsawan di istana. Mencium gelagat tersebut, Patih Danureja yang sejak awal penobatan Susuhunan Pakubuwana II menjadi tangan kanan susuhunan berupaya melindungi raja dengan segenap cara. Lahirlah skandal Arya Mangkunegara. Ia terlibat affair dengan salah satu selir susuhunan. Skandal tersebut memungkinkan untuk membuang Arya Mangkunegara ke pengasingan. Campur tangan yang berlebihan dari orang-orang di sekeliling susuhunan semakin memperlihatkan betapa lemahnya kekuasaan raja. Jika kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkahlakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu,45 maka di titik ini, susuhunan lebih banyak dipengaruhi oleh orangorang di sekelilingnya. Dampaknya, muncul konflik internal karena kepentingan beberapa kelompok tidak terpenuhi. Di sisi ini tuntutan bahwa kekuasaan raja dipandang besar terlihat kontradiktif. Kedudukan raja berarti ia adalah pemilik segala sesuatu dan ia

45

Ibid, 35.


54

memegang kekuasaan tertinggi di seluruh wilayah kekuasaannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa birokrasi pemerintahan kerajaan Mataram berpusat pada raja.46 Bahkan ikatan kekeluargaan dengan raja tidak akan menjamin seseorang menduduki suatu jabatan, kalau dia tidak berkenan kepada raja.47 Dalam sistem politik patrimonial, gambaran ideal seorang raja ibaratnya adalah seperti bapak terhadap anak dan kerabat. Ia memiliki kemuliaan sekaligus kekuasaan seperti dewa. Ia juga bertindak sebagai wakil Allah. Hal ini tidak dijumpai dari diri Susuhunan Pakubuwana II. Demi untuk membina kekuasaan raja, ditempuhlah berbagai cara seperti raja melakukan pengawasan ketat atas bupati-bupatinya. Di antara yang dilakukan Pakubuwana II ketika menghadapi Adipati Cakraningrat IV, ia memilih mengawinkan Cakraningrat IV dengan adiknya untuk memperkuatnya sebagai sosok manpower Kartasura. Dari segi pembinaan kekuatan militer, susuhunan hampir sepenuhnya bergantung pada VOC. Ini terlihat ketika kekuatan militer susuhunan Pakubuwana II tak sanggup membendung pertumbuhan kekuatan serupa baik yang ada di wilayah mancanegara maupun di seputaran istana, salah satunya pada peristiwa Geger Pacinan (1740-1743). Dari berbagai rincian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya konflik internal masa kepemimpinan Pakubuwana II (1726-1749) di Kartasura, di antaranya adalah:

46 47

P.J. Suwarno. op.cit. 27. Ibid, 27.


55

1. Konsep politik patrimonial monarki tanpa aturan suksesi yang jelas memicu munculnya konflik internal di kraton. 2. Konsep pembaharuan magis-religius yang diformulasi oleh Ratu Pakubuwana I diduga belum berjalan efektif. Hal tersebut ditunjukkan oleh sikap Pakubuwana II yang masih memerlukan pusaka dengan titahnya untuk mengumpulkan kembali pusaka-pusaka dari masa Amangkurat III di samping masyarakat juga masih memandang tinggi regalia sebagai salah satu simbol kekuasaan. 3. Berkembangnya faksi-faksi di dalam istana dengan kepentingan masingmasing yang diawali oleh polarisasi kepentingan faksi Patih Danureja dan faksi Ratu Mas Balitar yang meningkatkan konflik internal di Kraton Kartasura ke arah yang semakin kompleks.


56

BAB III PERISTIWA-PERISTIWA POLITIK DAN KONFLIK INTERNAL DI SEPUTAR PAKUBUWANA II: ANTARA KEBIJAKAN DAN SIKAP INKONSISTEN

Bab III membahas seputar peristiwa-peristiwa politik dan konflik internal di Kartasura pada masa pemerintahan Pakubuwana II (1726-1749). Banyak peristiwa politik dan konflik internal yang terjadi di seputar Pakubuwana II (17261749). Konflik tersebut utamanya dipicu oleh orang-orang terdekat susuhunan yang memainkan kekuasaan politik untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan. Uraian akan dimulai dari Cakraningrat IV, sosok yang kemudian dikenal sebagai counter-elit

dari

Pakubuwana

II.

Cakraningrat

IV

adalah

pemimpin

mancanagara1 dari Madura. Semua berawal dari hadiah perkawinan Cakraningrat IV dengan Raden Ayu Bengkring, adik susuhunan, berupa pemberian daerah Pasuruan, Bangil dan Probolinggo. Lalu muncul skandal Pangeran Arya Mangkunegara. Arya Mangkunegara adalah sosok yang dipandang sebagai saingan berat susuhunan dalam takhta. Ia adalah kakak tiri susuhunan. Pembuangan Arya Mangkunegara ke Ceylon pada tahun 1728, dua tahun setelah susuhunan berkuasa, memicu reaksi dari seputaran

1

Wilayah kerajaan Jawa direncanakan menurut lingkaran konsentris. Susunannya adalah sebagai berikut: negara (ibukota), nagaragung (daerah inti) dan mancanagara termasuk pesisir (daerah luar) serta tanah sabrang (tanah di seberang laut). Raja memiliki tuntutan kewilayahan yang lebih kuat di negara dan nagaragung. Penjelasan lebih lanjut lihat Soemarsaid Moertono. 1985. Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai XIX. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 130-131. 56


57

istana bahwa susuhunan mulai menyingkirkan saingan dan orang-orang yang dipandang tidak diharapkannya. Dari situ konflik internal di dalam Kartasura terus berkembang dan memunculkan semakin banyak faksi dengan berbagai kepentingan. Politik memang dibuat oleh elit politik, akan tetapi hakekatnya ditentukan oleh pertentangan kepentingan di antara bermacam-macam kelompok yang terdapat di dalam masyarakat tersebut.2 Dalam konsep kekuasaan, melalui kekuasaan seseorang memiliki kemampuan untuk membuat orang-orang di sekitarnya bersedia tunduk dan patuh bahkan mengikuti dan membantu segala hal yang ingin dicapai oleh penguasa. Berbagai perangkat untuk membina kekuasaan disusun demi langgengnya takhta. Di antara hal tersebut, diperlukan kebijakan yang bisa diterima oleh semua kalangan dan sikap konsisten atas keputusan-keputusan yang diambil. Tuntutan bermunculan ketika susuhunan dipandang tidak mampu mengambil sikap atas beberapa pengaruh yang berupaya mengendalikan setiap kebijakannya dan memicu konflik internal di dalam kraton. Dugaan bahwa Amangkurat IV meninggal karena diracun3, menjadi awal babak dari pemerintahan Pakubuwana II pada tahun 1726. Kenaikan susuhunan

2

Claessen, H.J.M. 1987. Antropologi Politik: Suatu Orientasi. Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 22. 3 Hal tersebut disebut oleh Ricklefs, M.C. 1998. The Seen and Unseen Worlds in Java, 1726-1749: History, Literature and Islam in the Court of Pakubuwana II. Honolulu: Allen & Unwin and University of Hawai'i Press, hlm. xxiii yang juga ditegaskannya dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi, hlm. 194: “Bulan Maret 1726, raja jatuh sakit. Sebelum sempat memutuskan siapa di antara keluarganya dan para pembesar kraton yang meracuninya, dia wafat pada tanggal 20 April.” Dalam BK II, hal tersebut tidak dijumpai. Hanya disebutkan bahwa raja jatuh sakit. “Raja yang sedang sakit, bukannya tambah baik malahan sebaliknya semua abdidalem raja berjaga-jaga,


58

Pakubuwana II ke takhta diharapkan oleh banyak kalangan mampu membawa Kartasura ke sebuah era baru yang lebih jernih dari intrik dan konflik internal di dalam istana. Sejarah Kartasura pada masa Amangkurat IV (1719-1926) dipenuhi perebutan kekuasaan dengan saudara-saudaranya dan memuncak pada Perang Perebutan Takhta Jawa Kedua (1719-1723). Dua tahun pada awal masa pemerintahan Pakubuwana, harapan tersebut sepertinya akan terpenuhi, namun tidak pada masa sesudahnya. Menurut Aminuddin Kasdi, ada dua faksi besar yang saling berebut pengaruh atas diri susuhunan Pakubuwana II di masa awal kepemimpinannya, yakni faksi Patih Danureja dan faksi Ratu Pakubuwana I. Keduanya memiliki pengalaman dengan kehidupan di Kartasura sejak masa Pakubuwana I. Sepak terjang dan profil mereka dipandang memiliki pengaruh tidak hanya di diri susuhunan tetapi juga para pengikut mereka. Menurut gosip yang beredar, Amangkurat IV diracun oleh persekongkolan yang dipimpin Danureja.4 Hal itu dapat menjadi alasan mengapa pihak Ratu Mas Balitar memiliki kepentingan untuk menjauhkan Pakubuwana II dari pengaruh Patih Danureja. Setelah dua tahun memerintah, muncul keberanian dari susuhunan untuk melepaskan diri dari pengaruh patihnya tersebut. Awalnya, susuhunan mengirim surat ke VOC dan menyampaikan keinginannya untuk menunjuk Cakraningrat IV sebagai wedana yang berkuasa

segala sesuatunya sudah disiapkan manakala setiap saat raja mangkat. Lihat hlm. 305. 4 Aminuddin Kasdi. 2003. Perlawanan Penguasa Madura atas Hegemoni Jawa: Relasi Pusat-Daerah pada Periode Akhir Mataram (1726-1745). Yogyakarta: Jendela, hlm. 125.


59

atas beberapa wilayah di bagian timur, yaitu Pasuruan, Bangil dan Probolinggo. Pasang surut hubungan Kartasura dengan trah Cakraningrat dari masa sebelumnya mengawali munculnya berbagai reaksi dari kalangan bangsawan dan pejabat di Kartasura atas sikapnya tersebut. Konflik internal muncul sebagai akibat dari diferensiasi distribusi kekuasaan. Kesenjangan dalam distribusi tersebut memungkinkan adanya upaya beberapa kelompok (faksi) untuk memperbaiki kedudukan mereka. Artinya, melihat kebijakan susuhunan yang dinilai memberi hak berlebihan atas Cakraningrat IV menimbulkan beberapa pihak tidak sejalan dengan pandangan tersebut. Berikut adalah situasi politik Kartasura sepanjang masa kepemimpinan Pakubuwana II: (1) Ambisi Cakraningrat IV Munculnya instabilitas politik pada masa Pakubuwana II diawali tatkala susuhunan berkeinginan menunjuk Cakraningrat IV sebagai wedana yang berkuasa atas beberapa wilayah di bagian timur, yaitu Pasuruan, Bangil, dan Probolinggo.5 Keinginan tersebut didorong atas dasar untuk melepaskan diri dari pengawasan Patih Danureja. Cakraningrat IV diketahuinya memiliki hubungan buruk dengan Patih Danureja. Untuk merealisasikannya, Pakubuwana II menggalang dukungan di antaranya dengan meminta persetujuan Gubernur Jenderal VOC di Batavia.

5

Raffles, Thomas Stamford. 2008. The History of Java. Yogyakarta: Penerbit Narasi, hlm. 561. Dalam BK II, op.cit. 321 wilayah tersebut adalah Pasedahan, Bangil dan Prabalingga.


60

Jika ditinjau lebih jauh, keinginan Susuhunan Pakubuwana II untuk melepaskan diri dari pengaruh Patih Danureja bisa dinilai sebagai sebuah keberhasilan dari faksi Ratu Mas Balitar dalam mengendalikan kepribadian susuhunan. Dari segi politis, peran Ratu Mas Balitar bukan untuk memperoleh kekuasaan secara administratif seperti halnya kekuasaan patih. Tetapi politik selalu berhubungan dengan tujuan tertentu (goals).6 Pernikahan Cakraningrat IV di tahun 1726 dengan adik susuhunan yaitu Raden Ayu Bengkring atau Raden Ayu Siti Sundari yang nantinya lebih dikenal dengan Kanjeng Ratu Maduretna7 adalah sebuah upaya sentralisasi kekuasaan dari wilayah-wilayah mancanagara. Wilayah-wilayah yang dikuasai tersebut diberi tanggung jawab untuk tetap tunduk pada kebijakannya. Penguasa mengaitkan dirinya dengan para pemegang kekuasaan lokal, apakah dengan menghubungkan mereka dengan keluarganya, atau dengan menciptakan fungsi-fungsi yang mengimbangi atau bahkan menggantikan mereka sama sekali.8 Seorang perempuan

dikirimkan

keluar

melalui

perkawinan.9

Politik

perkawinan

merupakan upaya kompromis yang dikait erat melalui hubungan kekerabatan. Seiring waktu, keputusan untuk memberikan hadiah berupa beberapa wilayah atas Cakraningrat IV tersebut tidak dipenuhi oleh susuhunan Pakubuwana II sendiri. Kebijakan susuhunan yang awalnya dimaksudkan baik, karena dalam distribusinya tidak sesuai dengan ketetapan awal, pada akhirnya berdampak pada 6

Claessen, H.J.M. op.cit. 23. Ricklefs, M.C. 1998. op.cit. 16, “Danureja said that this marriage was necessary to avoid future trouble.” 8 Ibid, 180. 9 Balandier, Georges. 1986. Antropologi Politik. Jakarta: Penerbit CV. Rajawali, hlm. 74. 7


61

munculnya konflik. Hal ini memicu awal instabilitas politik, termasuk ketegangan dengan Cakraningrat IV.10 Dampak dari kebijakan yang tidak kunjung terealisasi tersebut adalah Cakraningrat IV kemudian lebih memilih berpihak terhadap dominasi VOC daripada Kartasura. Di masa-masa berikutnya, ia terus berupaya untuk menjadi vassal VOC dan melepaskan diri dari Kartasura. Pakubuwana II memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menyelesaikan kecenderungan konflik yang mungkin berkembang, namun berbagai langkah persuasif yang dilakukannya dalam menghadapi Cakraningrat IV menunjukkan hasil yang jauh dari harapan. Tiga tahun kemudian, pada 1729, Kanjeng Ratu Maduretna diceraikan oleh Cakraningrat IV dan dikembalikan ke Kartasura dalam keadaan hamil. Sejak tahun 1733, susuhunan kemudian membebaskan Cakraningrat IV dari kewajiban untuk menghadap ke istana. Pada tahun 1738, Cakraningrat IV dipanggil menghadap ke Kartasura, tetapi ia menolak tanpa alasan.11 Peristiwa itu makin memperkeruh hubungan Pakubuwana II-Cakraningrat IV.

10

BK II, op.cit. 321-323, dijelaskan pandangan Gubernur Jenderal VOC dan Patih Danureja (dalam kunjungan patih tersebut ke Batavia pada tahun 1726) mengenai keputusan Pakubuwana II untuk menjadi wedana yang berkuasa atas tiga wilayah sekaligus. Gubernur Jenderal VOC juga menanyakan sebab-sebab mengapa rencana tersebut terhenti atau alasan mengapa wilayah-wilayah tersebut tidak jadi diberikan kepada Cakraningrat IV. Patih Danureja menegaskan jika, saat ini, Adipati Cakraningrat IV telah menjadi ipar dari susuhunan dan menjadi bagian dari sentana kerajaan. Dalam pandangan Gubernur Jenderal VOC, “Saya rasa Dipati Cakraningrat akan sakit hatinya. Sekarang bayangkan, akibat sakit hatinya kemungkinan Dipati Cakraningrat akan berbuat sesuatu yang jelas akan mengganggu ketentraman. Umpamanya, mengadakan makar pada raja.” 11 Daradjati. 2013. Geger Pacinan 1740-1743: Persekutuan TionghoaJawa Melawan VOC. Jakarta: Kompas, hlm. 141.


62

Pada November 1742, pasukan-pasukan Cakraningrat IV berhasil merebut Kartasura dalam peristiwa Geger Pacinan dan memukul mundur pihak pemberontak.12 Istana Kartasura berhasil dikuasai oleh Cakraningrat IV, namun diserahkan kembali kepada Pakubuwana II. Menyadari kekuatan Cakraningrat IV, VOC mulai mengkhawatirkan ambisi sekutunya tersebut. VOC tidak segera memberikan hak untuk Cakraningrat IV di sebagian besar wilayah Jawa Timur atas jasanya, melainkan terus menundanya. VOC lebih senang bersekutu dengan raja yang lemah dari Mataram, yang pada waktu itu tak ada yang lebih lunak ketimbang Pakubuwana II.13 Cakraningrat IV akhirnya memutuskan untuk menghentikan pembayaranpembayaran beras dan cukai pelabuhan dari Jawa Timur kepada VOC.14 Setahun setelah VOC mengupayakan perundingan dengan pihak Cakraningrat IV, tepatnya pada Juli 1744, adipati tersebut diturunkan dari takhta dan diperlakukan sebagai seorang pemberontak. Tidak henti memberikan perlawanan, Cakraningrat IV terdesak dan akhirnya melarikan diri ke Banjarmasin. Ambisi Cakraningrat IV untuk menguasai sebagian besar Jawa Timur, pada akhirnya kandas setelah ia

12

Ricklefs, M.C. 2008. op.cit. 208. Sementara pada saat yang bersamaan, sekutu Pakubuwana II yakni VOC tidak memiliki kekuatan setara untuk melumpuhkan pemberontak hingga akhirnya menggunakan kekuatan Cakraningrat IV dan pasukannya untuk merebut kembali Kartasura. Hal ini dijelaskan Ricklefs, M.C. 1998. op.cit., hlm. 289, “The VOC was anxious about Cakraningrat IV’s intentions, and preferred that VOC forces retake the court. But the Company had not enough men to break through to Kartasura itself.” 13 Poespaningrat, Pranoedjoe. 2012. Kisah Para Leluhur dan Yang Diluhurkan. Yogyakarta: BP. Kedaulatan Rakyat, hlm. 74. 14 Ricklefs, M.C. 2008. op.cit. 210. Sementara dalam Ricklefs, M.C. 1998. op.cit. 307 dijelaskan, “The Company’s suspicions of Cakraningrat IV led to tension and finally to open warfare in 1745. This ended, after difficult campaigning, in the defeat and exile of Cakraningrat IV in 1746.”


63

tertangkap dalam pelarian di Kalimantan, kemudian dibuang ke Tanjung Harapan pada 1746. Peristiwa pembuangan Cakraningrat IV tersebut mengakhiri babak intrik politik di Kartasura dengan para bangsawan dan penguasa di Madura.15

(2) Skandal Pangeran Arya Mangkunegara Arya Mangkunegara adalah putra sulung Amangkurat IV, kakak tiri Pakubuwana II. Hanya selang beberapa tahun, ketika Arya Mangkunegara kembali dari pengasingan pertama, Susuhunan Pakubuwana II membuat sebuah permintaan agar pemerintah Belanda memindahkan Arya Mangkunegara keluar dari Pulau Jawa.16 Alasannya, Arya Mangkunegara diketahuinya telah menjalin hubungan yang tidak pantas dengan salah satu selir susuhunan.17 Raden Tumenggung Natawijaya dan Raden Tumenggung Nitinagara ditugaskan untuk

15

Ibid, 307 menegaskan bahwa, “Never again did the lords of Madura play a major role in Javanese dynastic affairs.” 16 Raffles, Thomas Stamford. op.cit., hlm. 561. 17 Dugaan bahwa skandal tersebut adalah suatu rancangan jebakan atas Pangeran Arya Mangkunegara dikemukakan oleh Ricklefs, M.C. 2008. op.cit. 195: “Pada tahun 1728, Danureja merancang suatu jebakan terhadap Pangeran Arya Mangkunegara. Dia dituduh mencoba menjalin hubungan gelap dengan salah seorang istri Raja. Raja pun meminta supaya VOC membuangnya.” Dalam BK II. op.cit. 316-318, jebakan yang dimaksud Ricklefs, M.C. lebih mengarah pada peristiwa penangkapan Pangeran Arya Mangkunegara. Namun secara politis, hal ini dapat diasumsikan bahwa upaya penangkapan Pangeran Arya Mangkunegara adalah untuk menyingkirkan salah satu saingan terkuat Pakubuwana II dalam kekuasaan, maka dapat diterima jika alasan terjadinya peristiwa tersebut dibuat oleh sebuah skenario yang dalam hal ini diprakarsai oleh Patih Danureja: “Berita perihal kesedihan raja, yang disebabkan tingkah Pangeran Adipati (Arya Mangkunegara) yang menghendaki bekas ampil raja terdengar pula oleh Patih Danureja. Patih Danureja sebagai pamong raja, sangat tertusuk hatinya akan ulah Pangeran Dipati. Dipandangnya tidak pantas dan patut. Oleh sebab itu tekad Kyai Patih Danureja tak ada lain kecuali akan membekuk Pangeran Adipati. Dengan perangkap yang dipasangnya, berhasillah Pangeran Adipati digiring masuk loji untuk selanjutnya ditangkap dan dijebloskan dalam penjara.”


64

membawa Adipati Arya Mangkunegara ke Semarang, untuk seterusnya dikirimkan ke Betawi.18 Ia meninggalkan putranya R.M Said yang masih kecil. Skandal tersebut dapat diasumsikan sebagai sebuah manipulasi untuk membalik keadaan sehingga seseorang dapat disalahkan dalam pandangan sosial. Dugaan kuat pembuat skenario adalah Patih Danureja, namun perlu digarisbawahi bahwa tidak semua orang yang berperan serta dalam proses politik harus mengetahui tujuannya. Demikian juga tujuan itu tidak perlu jelas untuk setiap orang.19 Tak berselang lama, susuhunan memerintahkan Patih Danureja untuk pergi ke Batavia. Di antara utusan yang berangkat menghadap Gubernur Jenderal Matiyus Daham20 pada 1728 adalah Patih Danureja, Raden Tumenggung Natawijaya, Raden Tumenggung Nitinagara, seorang lurah, dan Raden Angabehi Tirtawiguna.21 Berkaitan dengan kasus Arya Mangkunegara, Gubernur Jenderal VOC mempertanyakan kepada patih mengapa tidak sempat mencegah susuhunan sebelum menjatuhkan hukuman pembuangan kepada Arya Mangkunegara karena Gubernur Jenderal mengetahui bahwa dalam perkara tersebut belum dapat dibuktikan apakah pangeran benar-benar bersalah melakukan penghinaan terhadap susuhunan.22 Danureja mengklaim bahwa telah banyak yang tahu perihal bahwa Arya Mangkunegara menjalin hubungan dengan salah seorang selir susuhunan.

18

Ibid, 318. Claessen, H.J.M. op.cit. 23. 20 BK II disebut dengan Jenderal Matiyus Daham. Pada periode ini VOC dipimpin oleh Gubernur Jenderal Mattheus de Haan. 21 Ibid, 318. 22 Raffles, Thomas Stamford. op.cit, hlm. 561. 19


65

Danureja hampir setahun lebih sebulan berada di Batavia.23 Beberapa kali mengajukan pamit hendak kembali ke Kartasura tetapi selalu ditolak oleh Gubernur Jenderal dengan berbagai alasan. Hingga kemudian Gubernur Jenderal VOC Mattheus de Haan meninggal dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Pakenir24. Keberadaan Danureja yang cukup lama di Batavia sebagai utusan Kartasura disinyalir karena campur tangan Ratu Mas Balitar yang sengaja ingin menjauhkan susuhunan dari patihnya. Dalam hal ini, Ratu Mas Balitar memiliki kedekatan dengan VOC karena peran besar lembaga tersebut dalam kenaikan takhta suaminya, Susuhunan Pakubuwana I. Dengan Gubernur Jenderal baru, Patih Danureja menjalin kesepakatan untuk membayar biaya hidup Arya Mangkunegara selama di pembuangan ke Afrika Selatan sebesar dua ratus real setiap tahun. Untuk selanjutnya, ia diperkenankan kembali ke Kartasura.25

(3) Kesalahpahaman Pakubuwana II dan Patih Danureja Upaya Ratu Mas Balitar untuk menjauhkan pengaruh Patih Danureja atas diri Susuhunan Pakubuwana II mulai menunjukkan hasil. Pada tahun 1732,

23

Dari September 1728 hingga September 1729, Patih Danureja diutus ke Batavia. Sepanjang kurun itu, pemerintahan Kartasura mengalami kekosongan salah satu patihnya. 24 Ibid, 324. Selepas Gubernur Jenderal Mattheus de Haan, VOC kemudian dikepalai oleh Gubernur Jenderal Diederik Durven (1729-1731). 25 Ibid, 327 disebutkan kalau Patih Danureja kembali ke Kartasura pada tahun 1707 dalam bentuk Candrasengkala. Menurut versi Ricklefs, M.C. 2008. op.cit. Patih Danureja kembali ke Kartasura pada tahun 1729. Mengacu pada masa pemerintahan Pakubuwana II (1726-1749), pandangan Ricklefs, M.C. lebih bisa diterima.


66

Pakubuwana II mulai berbalik melawan patihnya.26 Kesalahpahaman antara Pakubuwana II dan Patih Danureja akhirnya terjadi. Dalam BK II dijelaskan, suatu hari raja menyetujui usulan dari Adipati Pakalongan Jayaningrat dalam sebuah pasowanan27. Beberapa bagian dari haknya santana raja, sebanyak 1.000 cacah28 diberikan kepada saudaranya Jayaningrat yang bernama Suradiningrat, sekaligus diangkat sebagai bupati.29 Pakubuwana II mengangkat Suradiningrat sebagai bupati di Pakalongan dan diberi kepuasan atas 1.000 cacah. Pengangkatan Suradiningrat di luar sepengetahuan Patih Danureja. Keadaan tersebut memburuk ketika Danureja mengetahuinya. Patih Danureja segera mengubah keputusan raja. Suradiningrat dicabut kedudukan dan hak-haknya sebagai bupati.30 Putusan raja dianggap tidak ada. Hal itu terjadi setelah selang beberapa hari sesudah Patih Danureja menghadap raja. Sikap feodal korup Patih Danureja tersebut membuktikan pandangan Heather Sutherland atas perilaku elit birokrat Jawa.

26

Ibid, 197. Pada waktu-waktu tertentu masuk ke kraton, dinamakan sowan. Hari pasowanan, ialah hari masuk (tugas, dinas) ke kraton. Konon setiap hari Senin, Kamis, dan lain sebagainya. Kadangkala, pada hari pasowanan (masuk untuk menghadap), raja tampak juga. Namun belum tentu pada hari pasowanan itu menghadap raja. Lihat BK II. op.cit. 374. 28 Cacah: 1. Jumlah orang yang mendapat bagian tanah komunal di daerah tertentu: 2. Ukuran tanah untuk perpajakan. 29 Aminuddin Kasdi. op.cit. 109 disebutkan: Puspanagara pernah membuat kisruh karena pengangkatannya sebagai bupati Batang menjadi penyebab pemecatan Danureja adalah adik Ki Pusparaga alias Jayaningrat I. Ia memerintah hingga 1733 untuk kemudian digantikan oleh Jayaningrat II. Sementara dalam Raffles, Thomas Stamford. op.cit., peristiwa kesalahpahaman ini dijelaskan dengan gamblang pada hlm. 562-563. 30 BK II, op.cit. 331. 27


67

Konflik ini meruncing ketika raja mendapat laporan dari Tirtawiguna dan Wirajaya perihal tindakan patihnya. Pakubuwana II kemudian memerintahkan kepada Tirtawiguna untuk membuat surat kepada Gubernur Jenderal Parkenis di Batavia yang menghendaki agar Patih Danureja secepat mungkin harus disingkirkan keluar Tanah Jawa.31 Menolak untuk mengakui Suradiningrat sebagai Bupati Pakalongan, Patih Danureja ditahan oleh VOC pada tahun 173332 atas pengaduan Susuhunan Pakubuwana II. Nasibnya kemudian berakhir di pembuangan di Ceylon. Ketika berada di kapal yang sama dengan Arya Mangkunegara, Danureja menjatuhkan diri di depan pangeran dan memohon untuk segera dihukum karena ia berpikir telah ikut berperan dalam peristiwa pembuangan Pangeran Arya Mangkunegara. Beberapa pihak yang diuntungkan dari pembuangan Danureja adalah faksi Ratu Kencana (ibu ratu) dan Ratu Mas Balitar (nenek) yang berseberangan paham dengan Danureja, karena ingin membebaskan susuhunan dari pengaruhnya dan membentuknya menjadi raja yang menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keislaman. Pihak lain adalah VOC yang pernah dirugikan atas kebijakan Patih Danureja yang membuat nilai mata uang VOC terdevaluasi dan berdampak 31

Ibid., hlm. 331-332: “Beritakan maksud-maksudku: 1) Ternyata Patih Danureja, bukannya membantu saya, tetapi jelas merintangi kehendakku sebagai raja. 2) Aku sudah tak sudi memakai tenaga Patih Danureja lagi. Untuk kelanjutannya, dia kuserahkan kepada kompeni. 3) Aku menghendaki, Patih Danureja secepat mungkin harus disingkirkan keluar Tanah Jawa.” Dalam Raffles, Thomas Stamford. op.cit, hlm. 563 dijelaskan bahwa Danureja diberangkatkan ke Ceylon dengan menggunakan kapal yang sama untuk membawa Pangeran Arya Mangkunegara. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1733. 32 Tindakan hukum terhadap Patih Danureja itu dilaksanakan pada hari Kamis Legi, bulan Sura tahun 1733 tanggal 17 sebagaimana dalam BK II, hlm. 332. Ricklefs, M.C. 1998. op.cit. 335 mengemukakan, “Danureja influence over the king was diminishing by 1730 and eliminated by his exile in 1733.”


68

mengurangi jumlah utang kerajaan. Pihak ketiga adalah Cakraningrat IV yang merasa puas dengan tindakan pembuangan Danureja karena keduanya memang sudah lama berseberangan. Namun begitu tindakan susuhunan tidak mengubah ambisi Cakraningrat IV atas beberapa wilayah di Jawa Timur. Jabatan Patih, kemudian diserahkan kepada Tumenggung Natawijaya.33 Natawijaya bertugas mendampingi raja dalam menjalankan pemerintahan dan bergelar Patih Natakusuma.

(4) Patih Natakusuma Natakusuma dilantik sebagai patih pada 3 Agustus 1733.34 Susuhunan Pakubuwana II kemudian mengutus Patih Natakusuma ke Batavia dengan tujuan memohon kepada VOC untuk memulangkan kembali para sentananya dari Kanjeng Susuhunan Amangkurat Mas atau Amangkurat III dan dibawa kembali ke Tanah Jawa. Alasannya, raja ingin segala pusaka yang dibawa oleh Amangkurat Mas dapat kembali. Ditemani oleh Tumenggung Tirtawiguna, Patih Natakusuma pergi ke Batavia. Pada tahun 1736, rombongan dari Ceylon tiba di Kartasura di antaranya: Pangeran Mangkunagara, Pangeran Pakuningrat, Raden Jayakusuma dan Pangeran Emas.35 Para pangeran dari Ceylon menghaturkan kembali pusaka-pusaka Tanah Jawa kepada susuhunan.36

33

BK II, op.cit. 333. Daradjati. op.cit. 138. 35 Ibid, 335. 36 Ibid, 336. Sementara dalam Raffles, Thomas Stamford. op.cit, hlm. 563 dijelaskan, “Pada kesempatan tersebut, juga diberikan beberapa gelar yang termasyhur dan kekuasaan atas tanah yang cukup luas kepada sejumlah orang kepada Mangkunegara, Sang Susuhunan menganugerahkan nama Wiramenggala, 34


69

Setelah itu, Purubaya diangkat menjadi patih kedua, mendampingi patih Natakusuma pada 1737. Susuhunan menjadi sangat terikat dengan Purubaya. Pengaruh besar Purubaya yang semakin kuat membuat beberapa sentana waspada dan diam-diam mengatakan masalah tersebut kepada VOC sehingga Purubaya kemudian dipindahkan dan ditempatkan di suatu tempat yang jauh dari ibukota kerajaan.37 Akhirnya, setelah istri Pakubuwana II, Kanjeng Ratu Kancana, saudara perempuan Purubaya tutup usia pada tahun 1737, Purubaya diserahkan oleh susuhunan kepada VOC dan akhirnya dibuang kembali ke Sri Lanka pada tahun 1738 atas dugaan makar. Ketika ada tanda-tanda ia akan berbuat makar pada raja, ia kehilangan bukan hanya gelar tetapi juga semua harta miliknya. 38 Jabatannya kemudian digantikan oleh Tumenggung Natayuda. Pada tahun 1740, terjadi pemberontakan minoritas Tionghoa di Batavia yang kemudian lebih dikenal dengan peristiwa Muara Angke. Peristiwa ini merupakan peristiwa pembantaian terhadap etnis Tionghoa selama tiga hari yang dilatarbelakangi oleh kebijakan VOC yang dinilai mengekang kebebasan etnis Tionghoa. dengan kekuasaan atas 1.000 cacah tanah. Kepada Mangkuningrat, ia memberi nama Pangeran Tepasara, dengan kekuasaan atas 900 cacah. Dan kepada Raden Jayakusuma, Sang Susuhunan menganugerahkan gelar pangeran dengan kekuasaan 300 cacah. 37 Ibid, 563. 38 Ibid, 339-340 diilustrasikan sebagai berikut: Pangeran Purubaya dipanggil raja. Keputusan raja atasnya adalah, “Tinggalkan malam ini juga Negeri Kartasura!” lalu Purubaya dicabut gelar kehormatannya dan diharuskan memakai nama yang lama yaitu Raden Purwakusuma dan diharuskan pindah ke Pademen. Bersamanya hanya boleh ikut enam orang kawula yang kesemuanya wanita. Susuhunan menyebut bahwa Kompeni akan menangkap Pangeran Purubaya. Purubaya menanggalkan busananya. Rumahnya diobrak-abrik punggawa, hartanya dirayah para kawula. Sedangkan pusaka-pusaka, kuda, gamelan diangkut dari Purbayan dan diserahkan ke keraton.


70

Dampak peristiwa tersebut akhirnya merembet ke Kartasura. Susuhunan Pakubuwana II menerima laporan dari beberapa wilayah mengenai kesiapsiagaan orang-orang Tionghoa yang telah mempersenjatai diri untuk menghadapi VOC.39 Selebihnya, susuhunan berkonsultasi dengan Patih Natakusuma mengenai keputusan apa yang mesti diambilnya menghadapi dua kekuatan sekaligus, VOC melawan Laskar Tionghoa. Patih Natakusuma kemudian melakukan rapat dengan beberapa bupati. Sikap dari seluruh pemimpin yang hadir pada waktu itu terbagi ke dalam dua kubu. Kelompok yang satu, dipimpin oleh Patih Natakusuma, memilih melawan VOC dengan jalan bergabung dengan orang-orang Tionghoa.40 Sementara itu, kelompok para pemimpin daerah pesisir seperti Jayaningrat, Bupati Pakalongan, memiliki pandangan bahwa VOC akan menang, sehingga pertimbangannya adalah raja sebaiknya menunggu hingga bisa menakar bahwa keadaan VOC benar-benar sulit, lalu menawarinya bantuan dengan imbalan perlunya meninjau kembali perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat antara VOCKartasura dari masa-masa sebelumnya sekaligus membuat mekanisme baru pembayaran dan jumlah hutang-hutang. Akhirnya disepakati bahwa rekomendasi yang akan disampaikan kepada susuhunan adalah agar Raja memilih berpihak kepada Laskar Tionghoa. Dalam

39

Dalam menanggapi peristiwa tersebut, Susuhunan Pakubuwana II meminta pertimbangan dari seluruh bupati yang kebetulan sedang berada di kraton untuk memperingati perayaan Mulud, “Apakah perlu memberikan bantuan kepada tentara Belanda ataukah kepada orang Tionghoa?” Lihat detilnya di Raffles, Thomas Stamford. op.cit. 568. 40 Ricklefs, M.C. 2008. op.cit. 204.


71

hal ini pengaruh Patih Natakusuma cukup dominan41. Dari peristiwa tersebut, diketahui bahwa keabsahan Susuhunan Pakubuwana II sebenarnya masih diterima dengan baik di kalangan para bangsawan di Kartasura. Mereka tetap berpandangan bahwa lebih baik susuhunan tidak mencari pengakuan tersebut dari VOC yang telak memberinya beban hutang yang tetap harus dibayar dengan jumlah yang tidak sedikit. Kekuasaan Susuhunan Pakubuwana cukup rentan dengan adanya pengaruh dari Patih Natakusuma sehingga keputusan awal raja lebih dekat dengan pandangan patihnya. Ketegangan dari kedua kubu tersebut awalnya masih bisa dihindari namun mencapai puncaknya pada tahun 1740 karena pemberontakan orang-orang Tionghoa di Batavia merembet ke Timur42 hingga ke wilayah Kartasura. Sejak

41

Raffles, Thomas Stamford. op.cit. 568-572 menggambarkan peristiwa pertemuan antara Patih Natakusuma dan beberapa bupati, setelah mengetahui bahwa susuhunan membutuhkan saran dari beberapa bupati mengenai sikap yang semestinya diambil menghadapi peristiwa tersebut. Terdiskripsi dengan jelas pandangan Natakusuma yang berpihak kepada kelompok Tionghoa: “Pendapat tersebut kemudian disampaikan kepada Sang Susuhunan pada keesokan harinya oleh Raden Adipati (Natakusuma). Lebih lanjut, ia menyarankan kepada Sang Susuhunan bahwa akan sangat baik apabila mereka dapat mendorong orang-orang Tionghoa tersebut agar segera berperang melawan Belanda.” Mengenai keterlibatan Patih Natakusuma secara langsung dalam peristiwa tersebut, di antaranya adalah ketika ia memerintahkan Mertapura ke Grobogan untuk mendorong orang-orang Tionghoa agar melawan Belanda sambil menjanjikan pada mereka bahwa Sang Susuhunan bersedia bergabung dengan mereka supaya mereka memperoleh kemenangan. Di sini, Raffles, berpegang pada sumber historiografi tradisional memaparkan bahwa Jayaningrat, Bupati Pakalongan, awalnya berpendapat, “Sang Susuhunan akan memberikan bantuan kepada Belanda, tetapi hanya dengan ketentuan bahwa mereka bersedia membebaskan Sang Susuhunan dari seluruh biaya yang telah dibebankan kepada pendahulunya.” 42 Alex Sudewa. 1995. Dari Kartasura ke Surakarta: Studi Kasus Serat Iskandar. Yogyakarta: Lembaga Studi Asia, hlm. 241.


72

bulan Agustus 1741, Raja Mataram yang bertakhta di Kartasura memberi perintah kepada seluruh jajarannya untuk membantu Laskar Tionghoa melawan VOC.43 Kekuatan orang-orang Tionghoa ini dimanfaatkan oleh Pakubuwana II untuk membebaskan diri dari VOC dan sekaligus merangkul para pembesar yang anti persahabatan dengan VOC.44 Sementara itu, partai pendukung VOC di bawah Ratu Ageng (ibu) berusaha menghalangi terjadinya persekutuan susuhunanTionghoa.45 Awalnya konflik tersebut menghadapkan dua kekuatan, yaitu Pakubuwana II dan Laskar Tionghoa berhadapan dengan VOC dan Cakraningrat IV. Namun di kemudian hari, susuhunan berbalik arah. Begitu susuhunan mengetahui kekuatan Laskar Tionghoa bisa dipukul mundur oleh VOC, ia memilih berkomplot dengan kompeni. Pakubuwana II merasa pesimistis untuk memenangkan peperangan berkongsi dengan Laskar Tionghoa. Beliau juga merasa takut karena

mendapat

ancaman

dari VOC

untuk digantikan

kedudukannya oleh beberapa pangeran lain yang mengincar takhta Raja Mataram.46 Belum setahun berselang, pada awal tahun 1742, Pakubuwana II mencabut perintahnya lalu memihak kepada VOC sekaligus memerangi Laskar Tionghoa. Inkonsistensi tersebut membuat beberapa bangsawan sependapat bahwa Pakubuwana II selaku penguasa Mataram sudah tidak dapat dianut perintahnya karena dianggap melanggar konsep keagungbinataraan. Sikap ini semakin menguatkan pemberontakan dan sikap anti-VOC hingga meletus Geger Pacinan 43

Daradjati. op.cit. 2. Alex Sudewa, op.cit. 241. 45 Aminuddin Kasdi. op.cit. 345. 46 Daradjati, op.cit. 2. 44


73

(1740-1743). Ribuan penduduk Jawa terlibat dalam peristiwa tersebut dan memperkuat Laskar Tionghoa sebagai reaksi terbuka atas kekecewaan mereka terhadap raja. Ketika peristiwa Geger Pacinan mengguncang Kartasura, diduga beberapa petinggi kerajaan ikut terlibat menyokong pasukan Tionghoa, salah satunya adalah Patih Natakusuma. Pada 14 Maret 1742, Hugo Verijsel melalui perjanjian dengan Tirtowiguno yang menjadi utusan Pakubuwana II menyepakati untuk mengirim suatu detasemen kecil yang dipimpin oleh Kapten Andries Baron van Hohendorff sebagai tanda kehadiran VOC di ibukota Kartasura. Pasukan tersebut juga digunakan untuk memata-matai kraton, khususnya untuk mengetahui aktivitas Patih Natakusuma.47 Pada pertengahan Juni 1742, susuhunan mengutus Patih Natakusuma ke Semarang. Dengan persetujuan susuhunan, VOC menawan Patih Natakusuma di sana kemudian mengirimnya ke pengasingan.48 Kedudukan Natakusuma sebagai patih kemudian digantikan oleh Pringgalaya. Tindakan Pakubuwana dengan membuang Natakusuma jika ditinjau dari pandangan Gluckman lebih menonjolkan karakter kelemahan penguasa. Raja berusaha menghindari kelemahan tersebut dengan melemparkan kesalahannya kepada menteri atau pejabat-pejabat negara yang lain.49 Susuhunan berupaya menggeser pertanggungjawabannya kepada pegawai yang lebih rendah dari kedudukannya.

47

Ibid, 9. Ricklefs, M.C. 2008. op.cit. 206. Dalam Aminuddin Kasdi, op.cit. 348 disebut dengan jelas bahwa Natakusuma sebagai aktor intelektual gerakan proTionghoa dan anti-VOC. 49 Claessen, H.J.M. op.cit. 19. 48


74

(5) Sunan Kuning dan Klan Tepasana Pada 16 April 1742 dalam peristiwa Geger Pacinan (1740-1743), pemberontak mengangkat raja baru, cucu laki-laki Amangkurat III, Raden Mas Garendi (Sunan Kuning) dengan gelar Susuhunan Amangkurat Prabu Kuning Senapati Ingalaga Sayidin Panatagama. Usianya kala itu dua belas tahun. Sosok Sunan Kuning yang mendapat dukungan penuh dari komunitas Tionghoa adalah satu-satunya anak Tepasana yang selamat dari pembantaian yang menimpa seluruh keluarga besarnya. Ketika mereka baru kembali ke Kartasura, sebuah isu dihembuskan bahwa Pangeran Tepasana akan mengambil alih kekuasaan. Tepasana terjebak dalam intrik di dalam istana dan dianggap berkomplot akan menggulingkan susuhunan. Semula, keluarga tersebut pernah dibuang ke Ceylon pada tahun 1734 di masa pemerintahan Pakubuwana I. Tepasana adalah putra Amangkurat III. Atas permintaan Pakubuwana II, mereka dikembalikan ke Jawa dengan syarat pusakapusaka kraton yang dibawa oleh mendiang Amangkurat III ke Sri Lanka dikembalikan ke kraton.50 Atas perintah Natakusuma, keturunan Amangkurat III yang kembali dari Sri Lanka ke Kartasura pada 1737 dibunuh semua.51 Jelaslah bahwa paksaan dan kekerasan merupakan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan politik.52 Keluarga Tepasana menjadi salah satu korban dari faksi yang menghendaki mereka agar dibersihkan dari Kartasura.

50

Taufik Abdullah, et.al. (ed.). 2012. Indonesia dalam Arus Sejarah: Kolonisasi dan Perlawanan. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, hlm. 344. 51 Aminuddin Kasdi. op.cit. 346. 52 Claessen, H.J.M. op.cit. 23.


75

Keluarga Tepasana terdiri dari lima orang, yang tertua bernama Raden Wiratmaja. Seorang putri yang diperistri oleh Ki Puspadirja Batang, Retno Dumilah yang diperistri raja, seorang putri diperistri oleh Buminata dan si bungsu, Raden Mas Garendi.53 Raden Mas Garendi, anak Tepasana, lolos dari pembunuhan yang kemudian menjadi simbol perlawanan melawan Susuhunan Pakubuwana II. Dalam Geger Pacinan (1740-1743), kekuatan pasukan Sunan Kuning pada waktu itu di bawah pimpinan Adipati Mangunoneng dan Adipati Martapura, tangan kanan Natakusuma. Mereka berhasil menguasai Kartasura dan sempat melakukan pengejaran atas Pakubuwana II hingga wilayah Madiun. Namun kekuatan pasukan VOC-Cakraningrat IV akhirnya bisa memukul mundur pihak Sunan Kuning dan pasukannya hingga ke arah Prambanan. Kelompok Mangunoneng terpojok hingga Bagelen dan dapat ditangkap. Mangunoneng disingkirkan ke Batavia. Kelompok Kapitan Sepanjang beserta Sunan Kuning berhasil lolos ke arah timur dan terus melakukan perlawanan. Namun di Kediri, Sunan Kuning menyerah kepada VOC beserta sedikit pengikutnya. Ia kemudian dibawa ke Semarang. Kapitan Sepanjang terus bergerak hingga Bali. Adapun kelompok Adipati Martapura memilih berdomisili di Grobogan. Dengan dukungan Raden Mas Said dan Buminata, meskipun pasukan ini kecil, gerak mereka cukup menyulitkan VOC. Ini adalah satu-satunya pasukan sisa Laskar Tionghoa-Jawa yang mampu bertahan hingga meletusnya Perang Perebutan

53

Ibid, 337-338.


76

Takhta Jawa Ketiga (1749-1755), dan kemudian bergabung dengan kekuatan Mangkubumi. Dari kelima kasus tersebut di atas dapat diketahui bahwa kecenderungan konflik internal yang memicu peristiwa-peristiwa politik sepanjang kurun pemerintahan Pakubuwana II berhubungan dengan: (1) meregangnya hubungan negara dan mancanagara, (2) distribusi kekuasaan: wewenang yang melampaui kekuasaan, dan (3) makar dan suksesi. Untuk menggalang simpati atas ketiga kecenderungan tersebut, Susuhunan Pakubuwana II mengedepankan politik silsilah atau politik perkawinan, politik gelar, hingga politik sayembara demi mempertahankan kekuasaannya. Namun dalam upaya untuk meredam gejolak konflik internal dan membendung meluasnya dampak dari konflik tersebut, celakanya, beberapa kebijakannya justru meningkatkan konstelasi konflik di dalam istana. Sehingga penyelesaian suatu konflik menimbulkan perangkat kepentingan baru yang kembali saling bertentangan dan dalam kondisi tertentu sangat rentan menimbulkan konflik lagi. Kecenderungan tersebut di antaranya disebabkan oleh: 1. Sikap inkonsisten dari susuhunan Pakubuwana II; 2. Demi memusatkan dan mempertahankan kekuasaannya, Pakubuwana II memiliki kecenderungan untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya dengan dibuang, diasingkan, atau dibunuh; 3. Memiliki ketergantungan besar dengan kekuatan di luar istana, dalam hal ini adalah VOC.


77

Beberapa sikap dan tindakannya dipandang bertentangan dengan konsep keagungbinataraan. Sikap yang dinilai merugikan kekuasaannya. Salah satu dampak konkrit adalah ketika sebagian besar rakyat bergabung dan memperkuat Laskar Tionghoa dalam peristiwa Geger Pacinan (1740-1743) hingga membuat susuhunan tersingkir dari kraton. Perlahan dan pasti, legitimasinya sebagai gusti mulai tidak manunggal dengan kawula-nya.


78

BAB IV DAMPAK KONFLIK INTERNAL PADA MASA PAKUBUWANA II

A. Legitimasi yang Memudar Pembahasan pada bab ini diawali dengan uraian legitimasi Pakubuwana II yang mulai memudar, khususnya pada saat ia kembali ke tampuk kekuasaan setelah Geger Pacinan (1740-1743). Demi membayar biaya pemulihan kekuasaan tersebut, ia menyepakati Perjanjian November 1743 terhadap VOC yang mengawali hilangnya sebagian wilayah kedaulatan Kartasura. Kemudian dibahas dampak yang ditimbulkan dari gejolak konflik internal bagi Kartasura pada masa kepemimpinan Pakubuwana II. Gejolak konflik internal di Kartasura memunculkan konsekuensi pada perpindahan istana, perpecahan hingga kejatuhan kraton akibat hilangnya kedaulatan. Tahap-tahap kejatuhan kraton diuraikan dari peristiwa perpindahan istana dari Kartasura ke Surakarta, dilanjutkan dengan penyerahan Mataram secara total ke VOC (11 Desember 1749) yang memicu terjadinya Perang Perebutan Takhta Jawa Ketiga (17461757) dan diselesaikan melalui Palihan Negari (13 Februari 1755). Kekalahan Pakubuwana II sehingga ia melarikan diri dari Kartasura akibat serangan Laskar Tionghoa mulai memudarkan pamor susuhunan. Peristiwa semacam itu bukan kali pertama dalam sejarah Mataram. Kekalahan susuhunan menyurutkan citra bahwa raja yang ideal semestinya adalah pusat segala kekuasaan. Dari sisi kekuatan militer, meskipun Pakubuwana II disokong oleh 78


79

VOC, karena pada saat yang bersamaan VOC dihadapkan pada peristiwa Muara Angke 1740 dan masih berdampak luas, terlihat dengan jelas bahwa sesungguhnya kekuatan militer Kartasura keropos. Keunggulan memimpin (superiority in leadership) dan keunggulan militernya lemah. Pada peristiwa ini, Kartasura dibakar oleh orang Tionghoa.1 Pakubuwana II melarikan diri ke arah Timur. Sementara Ibu Suri dan para putri yang tertinggal di Kartasura diserahkan kepada Sunan Kuning. Para pangeran dan adipati Kartasura ada yang hendak mengungsi dari kraton dan banyak yang kembali menyerahkan diri ke Sunan Kuning. Susuhunan menggantungkan sepenuhnya upaya untuk merebut kembali Kartasura dari Sunan Kuning pada bantuan militer dari VOC yang dalam hal ini bersekutu dengan Cakraningrat IV. Legitimasi Pakubuwana II mulai memudar di antaranya disebabkan oleh keterlibatan dan campur tangan pihak-pihak seperti VOC di Batavia berhubungan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan. Demi mendudukkan kembali Susuhunan Pakubuwana II di tampuk kekuasaan, VOC memulihkannya melalui Perjanjian November 1743. “Jasa” VOC melindungi Pakubuwana II dari serbuan orang-orang Tionghoa dibayar dengan perjanjian yang ditandatangani pada 11 November 1743 yang isinya: 1. VOC menerima penyerahan seluruh pantai utara Jawa dan Madura; 2. Patih dan bupati-bupati pesisir sebelum memangku jabatannya harus bersumpah setia kepada pimpinan VOC di Semarang; 3. Penyerahan yang diwajibkan diperluas dan biaya tangsi VOC di Surakarta ditanggung Sunan; 1

Babad Pacina IV, hal. 10. Lebih detil runutan peristiwa ini dideskripsikan dalam historiografi tradisional yakni Babad Pacina I-V. Sedang dalam historiografi modern dapat diperoleh dari Remmelink, Willem. 2002. Perang Cina dan Runtuhnya Negara Jawa 1725-1743. Yogyakarta: Penerbit Jendela. Penelitian terbaru mengenai Geger Pacinan dapat dibaca buku Daradjati. 2013. Geger Pacinan 1740-1743: Persekutuan Tionghoa-Jawa Melawan VOC. Jakarta: Kompas.


4.

VOC memperoleh hak membuat uang.

Susuhunan

harus

menyerahkan

80

2

Madura,

Blambangan,

Surabaya,

Rembang, Jepara dan mengizinkan VOC untuk menguasai jalur pesisir selebar 600 tombak. VOC juga diperbolehkan membuat kebijakan sendiri, tidak sebatas membuat mata uang sendiri, melainkan kebijakan militer, dan lain-lain. Bahkan raja hanya dapat mengangkat patih dengan persetujuan VOC. Kemerosotan legitimasi Susuhunan Pakubuwana II berhadapan dengan VOC ini terus berkembang seiring dengan semakin bergantungnya susuhunan dengan sekutunya tersebut. Pada awal Perang Perebutan Takhta Jawa Ketiga (1746-1757), susuhunan kembali terjebak dengan serangkaian isi perjanjian yang harus ditandatanganinya dengan VOC demi mempertahankan legitimasinya sebagai penguasa di Kartasura. Untuk mendapat dukungan dari VOC dalam perang tersebut, ditandatangani Perjanjian 1746. Serangkaian isinya adalah: 1. 2. 3.

4.

Tegal dan Pekalongan harus diserahkan kepada VOC (jadi bukan hanya daerah pantai); VOC memperoleh hak memungut penghasilan semua daerah pantai dengan ganti rugi kepada susuhunan sebanyak 5.000 real setiap tahun; Semua hak pemungutan bea pengangkutan sepanjang jalan dan sungai dimiliki VOC dengan ganti rugi yang tetap setiap tahun 9.000 ringgit untuk susuhunan dan 2.000 ringgit untuk adipati anom dan 1.000 ringgit bagi punggawa kraton lainnya. Tiap bulan Oktober para bupati pesisir harus menghadap pembesar VOC di 3 Jakarta (sebagai pengganti menghadap susuhunan tiap bulan Mulud).

Dari kedua rangkaian perjanjian tersebut, dapat dimaklumi kiranya ungkapan G. Moedjanto bahwa di masa ini Mataram vassal, VOC kerajaan. Terlebih setelah ditandatanganinya Perjanjian 11 Desember 1749 antara

2

G. Moedjanto. 2002. Suksesi dalam Sejarah Jawa. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, hlm. 117. 3 Ibid, 120.


81

Pakubuwana II dengan Hohendorff. Tahap tersebut menjadi titik akhir dari legitimasi susuhunan.

B. Hilangnya Kedaulatan Kartasura Kartasura diwarnai konflik internal dan intrik politik yang tajam di sepanjang kurun pemerintahan Pakubuwana II.4 Kondisi tersebut menunjukkan merosotnya kekuasaan susuhunan. Kemerosotan itu ditandai dengan semakin melemahnya kekuasaan politik susuhunan di wilayah tepi kedaulatannya. Susuhunan kemudian lebih memilih berafiliasi dengan kekuatan VOC karena kehilangan orang-orang kepercayaannya dari dalam lingkup istana. Hal tersebut merupakan masa hilangnya kedaulatan Kartasura. Melemahnya kekuasaan Pakubuwana II semakin memicu intrik dan pemberontakan yang meluas keluar istana. Hal ini terlihat pada keterlibatan masyarakat pribumi dengan menyokong Laskar Tionghoa ketika terjadi peristiwa Geger Pacinan (1740-1743). Di luar hal-hal yang kurang menguntungkan tersebut, penting dicatat bahwa di sepanjang kurun pemerintahan Pakubuwana II lahir karya-karya intelektual yang diprakarsai oleh Ratu Mas Balitar. Masa kepemimpinan Pakubuwana II dapat dilihat sebagai masa kebangkitan tradisi intelektual di kalangan istana dan menunjukkan sisi positif serta legacy yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah kraton. Dari periodenya, produktivitas karya-karya sastra

4

Ricklefs, M.C. menyebut kondisi pemerintahan Pakubuwana II sebagai “perhaps the most disastrous of the entire Mataram dynasty.” Lihat Ricklefs, M.C. 1998. The Seen and Unseen Worlds in Java, 1726-1749: History, Literature and Islam in the Court of Pakubuwana II. Honolulu: Allen & Unwin and University of Hawai'i Press, hlm. 1.


82

dalam bentuk babad dan serat yang berhasil digubah di antaranya: Babad Sangkala, Serat Menak, Serat Iskandar Dulkarnaen (kisah Sultan Iskandar)5, Serat Yusup (kisah Nabi Yusuf)6, dan Serat Cabolek7. Periode Pakubuwana II menjadi cikal bakal lahirnya pujangga-pujangga besar Jawa dari era Tirtawiguna dan nantinya berlanjut ke Yasadipura I hingga Ranggawarsita.

C. Akhir Babak Kartasura Kejatuhan Kartasura bergulir sepanjang beberapa tahun. Dalam tulisan berikut, akan dijelaskan babak-babak kehancuran Kartasura secara kronologis: 1. Dari Kartasura ke Surakarta Peristiwa kekalahan yang diderita oleh Pakubuwana II dalam Geger Pacinan (1740-1743) membuat susuhunan melarikan diri dari kraton. Ia bersama Von Hohendorff lari dari kraton ke arah timur hingga tiba di Ponorogo. Serangan 5

Roman sejarah mengisahkan riwayat hidup Sultan Iskandar, raja Ngerum. Sultan Iskandar menjadi raja pendeta yang besar dan memerintah sekian ratus tahun. Pemrakarsa utama dari teks ini adalah Kanjeng Ratu Pakubuwana I. Perintahnya kepada pujangga untuk mengarang Serat Iskandar Dulkarnen diberikan pada masa pemerintahan Pakubuwana II dan masih terus dilakukan pada masa Pakubuwana III dan selesai penggarapannya pada masa Pakubuwana IV, sekitar tahun 1791. Lihat Behrend, T.E. (ed.). 1990. Katalog Naskah-naskah Nusantara Jilid 1: Museum Sonobudoyo Yogyakarta. Jakarta: Penerbit Djambatan, hlm. 82-83. Lebih lanjut mengenai Serat Iskandar dapat dibaca hasil penelitian Alex Sudewa. 1995. Dari Kartasura ke Surakarta: Studi Kasus Serat Iskandar. Yogyakarta: Lembaga Studi Asia. 6 Sastra roman bercorak Islam yang mengisahkan kehidupan Nabi Yusuf. Teks ini babonnya merujuk pada angka tahun 1717 adalah milik Pakubuwana yang dulunya dibuat atas prakarsa K. Ratu Pakubuwana, garwa dalem Pakubuwana I. Lihat Ibid, 424-429. 7 Kisah didaktik berisi diskusi mistik Jawa antara Haji Ahmad Mutamakin dari Cabolek (Tuban) dan berbagai ulama raja Pakubuwana II di bawah ketib Anom Kudus. Pada sebagian teks ada bahasan dan tafsiran Suluk Dewa Ruci. Lihat Lindsay, Jennifer, et.al. Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 2: Kraton Yogyakarta. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 191-192.


83

Sunan Kuning dan Laskar Tionghoa pada 30 Juni 1742 tersebut meruntuhkan kekuasaan susuhunan. Kraton mengalami kerusakan fisik dan porak-poranda akibat serangan dan pendudukan tersebut. Sunan Kuning kemudian didaulat sebagai raja sehari setelah penyerbuan. Mulai tanggal 1 Juli 1742 Sunan Amangkurat V secara resmi bertakhta di Kraton Kartasura yang merupakan ibukota Mataram.8 Meski Pakubuwana II dapat berkuasa kembali setelah Laskar Tionghoa dikalahkan berkat bantuan Cakraningrat IV dan VOC, kondisi di Kartasura tak sepenuhnya dapat pulih. Keraton Kartasura tidak pernah dibangun kembali. Pemerintahan Pakubuwana II terus jatuh ke titik nadir. Dalam pandangan kosmologi Jawa diperlukan sebuah pusat kosmologi baru dari keadaan yang sudah tercerai-berai tersebut. Hal tersebut dimaksudkan untuk menyokong kekuatan raja agar kekuasaannya kembali kokoh. Menurut Benedict R.O’G. Anderson, pandangan kosmologi Jawa memiliki urutan historis yang khas yaitu terpusat-terpencar-terpusat-terpencar tanpa ada titik istirahat apapun.9 Didirikannya pusat kekuasaan baru adalah sekaligus untuk menciptakan kesatuan kembali disebabkan oleh terpencarnya kekuasaan. Kondisi terpencar mengakibatkan kekuasaan surut dari pusat sehingga dinasti kehilangan hak untuk memerintah dan menimbulkan kekacauan. Proses pemusatan kembali ini

8

Daradjati. 2013. Geger Pacinan 1740-1743: Persekutuan Tionghoa-Jawa Melawan VOC. Jakarta: Kompas, hlm. 226. 9 Lihat Benedict R.O’G. Anderson “Gagasan tentang Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa” dalam Mirriam Budiardjo (ed.). 1984. Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, hlm. 67.


84

dilakukan salah satunya dengan mendirikan kraton baru10. Sebagai ganti, ia mendirikan kraton di Desa Sala. Proses pemusatan kembali itu sekaligus untuk mengukuhkan kembali kekuasaan raja. Di samping ada kepercayaan bahwa tempat yang membawa malapetaka seyogyanya tidak dipergunakan lagi. Lokasi yang dipilih berada di Desa Sala, sekitar 12 km sebelah timur Kartasura. Pertimbangan lokasi tersebut didasarkan pada letaknya yang merupakan pertemuan dua sungai yakni Sungai Pepe dan Sungai Bengawan Sala. Sungai sejak dahulu memiliki arti penting sebagai penghubung jalur ekonomi hingga militer. Sampai pada abad XIX bepergian lewat sungai ternyata lebih aman daripada lewat daratan.11 Pakubuwana II membangun kraton secara tergesa-gesa. Desa Sala diganti nama menjadi Surakarta Hadiningrat. Perpindahan kraton dari Kartasura ke Surakarta dilakukan ketika kraton baru itu masih dalam keadaan belum selesai.12 Pakubuwana II pindah ke kraton Surakarta pada hari Rabu Pahing, 17 Februari 1745.13 Dengan perpindahan kraton dari Kartasura ke Surakarta, ternyata tidak

10

Sepanjang kurun Kraton Mataram Islam, istana pernah mengalami beberapa kali perpindahan. Dari Plered ke Kartasura, dan dari Kartasura ke Surakarta. Perpindahan ini beberapa didorong oleh kehancuran fisik kraton akibat dari bencana atau peperangan. Dalam sejarah, Sunan Amangkurat II (1677-1703), ia memindahkan kraton dari Plered ke Kartasura setelah diduduki oleh Trunajaya bersama laskar Makasar. Demikian halnya dengan perpindahan Kraton Kartasura ke Surakarta salah satu alasannya adalah kondisi kraton yang porak-poranda pasca diduduki oleh pemberontak Tionghoa dan dikuasai Sunan Kuning. 11 Darsiti Soeratman. 1989. Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 18301939. Yogyakarta: Penerbit Tamansiswa, hlm. 19. 12 Ibid, 25. 13 Poespaningrat, Pranoedjoe. 2012. Kisah Para Leluhur dan Yang Diluhurkan. Yogyakarta: BP. Kedaulatan Rakyat, hlm. 75.


85

membuat pemerintahan Pakubuwana II kembali stabil sebagaimana yang diharapkan.

2. Penyerahan Mataram Secara Total ke VOC (11 Desember 1749) Pada akhir tahun 1749, kondisi Surakarta tak lebih baik dari keadaan pemimpinnya. Susuhunan Pakubuwana II jatuh sakit. Di akhir masa hidupnya ia mengambil sebuah kebijakan yang cukup ironis. Hal tersebut dipicu oleh susuhunan kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekatnya. Bentuk kebijakannya adalah susuhunan menyerahkan Mataram secara total kepada VOC pada 11 Desember 1749 yang tercatat dalam dokumen sebagai Perjanjian 1749 antara Kompeni dan Pakubuwana II.14 Dalam traktat Perjanjian 1749 tersebut dijelaskan kondisi kesehatan susuhunan. Diungkapkan bahwa saking sangette gerrah kawula yang artinya saking beratnya sakit saya (Susuhunan Pakubuwana II) menunjukkan bahwa kondisi susuhunan dalam keadaan tidak sehat. Kondisi tersebut oleh G. Moedjanto dimaknai bahwa Pakubuwana II yang sakit setengah sadar setengah ingat, setengah mengerti setengah tak mengerti isinya, menandatangani perjanjian tersebut.15 Pemimpin Kartasura tersebut dipandangnya kurang logis ketika membuat keputusan. Meski susuhunan sendiri menegaskan bahwa di dalam

14

Ibid, 79, perjanjian tersebut disebut Het Allerbelangrijkste Contract. Menurut Poepaningrat, penandatanganan perjanjian tersebut tidak mengikuti aturan dasar yang berlaku di Kartasura bahwa setiap keputusan strategis harus diambil melalui konsensus elit kraton. 15 G. Moedjanto. 2002. Suksesi dalam Sejarah Jawa. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, hlm. 122.


86

Perjanjian 1749 ia melakukannya tanpa ada paksaan, botennawit jen kaparipeksaha, kahaturaken dumateng Kumpni16. Pakubuwana II juga menjaminkan keamanan generasi penerusnya di bawah perlindungan VOC, khususnya putra mahkota Pangeran Adipati Anom. Hal ini ditegaskan melalui: “Hinggih sakalangkung gen kawula hanitipaken putra putri kawula kang kantun kantun punnapa denning Pangerannadipati Hanom kawula lindungngaken dumateng 17 hahub hing Kumpni.”

Perjanjian 1749 kemudian melahirkan dikotomi tafsir bagi kedua belah pihak, baik VOC maupun kalangan kraton. VOC berpandangan bahwa isi perjanjian memberikan muatan bahwa kekuasaan Mataram diserahkan secara total kepadanya. Menurut VOC hanya atas izinnya susuhunan berikutnya dapat memerintah Mataram dengan status tanah pinjaman. Pangurangan kekuasaan susuhunan sebelum beliau meninggal, memberi sebuah kesempatan yang menguntungkan untuk tidak dilewatkan oleh pihak pemerintah Belanda untuk mencapai sebuah hasil yang besar pada semua interferensi politik secara keseluruhan, penguasaan atas negeri ini.18 Hal ini didasarkan pada apa yang tersurat dalam Perjanjian 1749 yang mengungkapkan: “Punika serat prakawis denning hangutjullaken sartta hannrahhaken menggah karaton Matawis, saking Kangdjeng Susuhunan Paku Buwana Sennapati Hangalaga Ngabdulrahman Sajidin Panatagama, hinggih hawit saking parentah Kangdjeng Kumpni kangngageng wahu, karaton punnika kasrah dateng Kangdjeng Tuwan Gupernur sertta 19 Direktur hing tanah Djawi Djohan Handrijas Baron Van Hodendoref.”

16

Artinya: “Bukan karena dipaksa, diserahkan kepada Kompeni.” Artinya: “Untuk selanjutnya, saya titipkan putra putri saya khususnya Pangeran Adipati Anom saya mintakan perlindungan pada Kompeni.” 18 Raffles, Thomas Stamford. 2008. The History of Java. Yogyakarta: Penerbit Narasi, hlm. 579. 19 Isi keseluruhan perjanjian termuat dalam lampiran 6a buku Soekanto, 1952. Perjanjian Gianti: Perang Pahlawan Dipanegara. Jakarta: N.V. 17


87

Kemudian muncul reaksi dari Pangeran Mangkubumi. Sehari selepas Pangeran Mangkubumi mendengar keputusan susuhunan, pada 12 Desember 1749, ia menobatkan diri sebagai raja Mataram dan berkraton di Yogyakarta dengan gelar Susuhunan Paku Buwana Senapati Ingalaga Ngabdurakhman Sayidin Panatagama. Penyebab perlawanan ini dipicu juga oleh masalah susuhunan mengingkari janji terhadap Mangkubumi. Mangkubumi melakukan perlawanan terhadap VOC yang bersekutu dengan Susuhunan Pakubuwana II dan III bukanlah semata-mata ambisi pribadi, melainkan juga masalah etika.20 Masalah etika tersebut terkait pada persoalan kekesatriaan, bahwa Pakubuwana II pernah melanggar janji ketika susuhunan mengurangi luas hadiah sayembara mengalahkan R.M. Said dari 3.000 cacah menjadi hanya 1.000 cacah sehingga Mangkubumi menuntut haknya. Diduga, keputusan susuhunan itu dipengaruhi oleh Patih Pringgalaya dan VOC.21

Soeoengan, hlm. 178-179. dan disertakan juga sebagai lampiran dalam skripsi ini. G. Moedjanto op.cit. 121-123 merujuk sebagian isi Perjanjian 11 Desember 1749, “... Paprentahan Mataram punika, sarta sawengkonipun sedaya, kang ing mangke sampun kawula hasta, punika sedaya sami kahaturaken dhumateng Kumpeni ... Inggih sakalangkung nggen kawula nitipaken putra-putra kawula kang kantunkantun punapa dene Pangeran Adipati Anom kawula lindhungaken dhumateng habubing Kumpeni ...” (note:33). Raffles, Thomas Stamford. op.cit, 579 juga mencatat, “Selama dirinya dan para warinsnya turun dari takhta kerajaan, kekuasaan negeri ini diberikan kepada Pemerintah Belanda Hindia Timur, dan menyerahkan kekuasaannya kepada mereka untuk mengaturnya, di masa depan, kekuasaan akan diserahkan kepada orang yang mempunyai kemampuan untuk memerintah dan untuk kebaikan bagi Kompeni dan juga bagi Jawa.” 20 G. Moedjanto. op.cit. 123. 21 Poespaningrat, Pranoedjoe. op.cit. 76 mendeskripsikan bahwa, Van Imhoff membenarkan pokal (perilaku) Pringgalaya untuk menahan pemberian hadiah tanah Sokawati karena dikhawatirkan akan memberikan kekuasaan yang terlalu besar bagi Mangkubumi.


88

Sementara dari pihak VOC, Gubernur Van Hohendorff menobatkan Pangeran Adipati Anom menjadi Pakubuwana III pada 15 Desember 174922. Saat itu, Pakubuwana II masih hidup. Pakubuwana II masih sempat menyaksikan Mataram terbelah menjadi dua. Selang lima hari selepas penobatan Pakubuwana III, persisnya pada 20 Desember 1749, Pakubuwana II tutup usia. Susuhunan Pakubuwana II dimakamkan di Laweyan karena kondisi istana masih terjadi peperangan dengan Mangkubumi.

3. Perang Perebutan Takhta Jawa Ketiga (1746-1757)23 Peristiwa sejarah politik mampu melahirkan dampak yang cukup panjang dalam kehidupan manusia. Realitas pada hari ini, tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari peristiwa-peristiwa di masa lalu. Instabilitas politik selama masa pemerintahan Pakubuwana II melahirkan dampak yang cukup berat bagi Kartasura dan yang paling menyolok adalah Perang Perebutan Takhta Jawa Ketiga (1746-1757) yang melibatkan Pakubuwana II, Pakubuwana III, Mangkubumi dan R.M. Said yang berlangsung sepanjang 19 Mei 1746 sampai dengan 13 Februari 1755. Perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi didorong oleh melemah dan merosotnya kekuasaan Mataram di bawah kepemimpinan Pakubuwana II terhadap VOC, khususnya berhubungan dengan keputusan susuhunan dalam Perjanjian 1749 dengan menyerahkan kedaulatan Mataram 22

Raffles, Thomas Stamford. op.cit. 580 menjelaskan bahwa Pakubuwana III naik takhta pada usia 9 tahun. 23 Ulasan mengenai Perang Perebutan Takhta Jawa Ketiga (1746-1757) dapat dijumpai dalam G. Moedjanto. op.cit. 103-134.


89

kepada VOC. Sikap politik Mangkubumi dengan memproklamirkan diri sebagai raja Mataram yang berkraton di Yogyakarta dapat dinilai sebagai sebuah upaya untuk memegang harkat kedaulatan kraton. Hal lain, pemberontakan Mangkubumi dipicu oleh sengketa pribadi antara dirinya dengan Pakubuwana II tentang hadiah sayembara mengalahkan R.M. Said yang diingkari oleh susuhunan. Akibat perang saudara yang dikenal sebagai Perang Perebutan Takhta Jawa Ketiga (1746-1757) yang terus menerus tersebut, VOC semakin mudah ikut campur tangan di Jawa. Persentuhan ini disadari atau tidak berhasil perlahan-lahan mengubah sistem birokrasi kraton, khususnya yang diatur dalam perjanjian resmi dengan VOC. Dalam realisasinya, kuatnya pengaruh kolonial tidak bisa diterapkan secara langsung dalam masyarakat pribumi sehingga VOC tetap mempertahankan keberadaan raja dan seluruh birokrasinya untuk mengontrol orang-orangnya sendiri. Pemerintah (kolonial) memerlukan pejabat-pejabat lokal.24 Keberadaan mereka merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan politik kolonial. Pola ini merugikan karena tidak terjadi transformasi secara menyeluruh, khususnya dalam aliran kebudayaan yang dipengaruhi oleh VOC. Bisa dilihat hal itu terhenti di kalangan bangsawan. Masyarakat pada umumnya kurang mendapat perhatian dari sistem kebijakan semacam ini sehingga semakin memperuncing ketimpangan pada masyarakat pribumi. Hal-hal inilah yang nantinya melahirkan semangat emansipasi di kalangan masyarakat pribumi.

24

Kloos 1971, hlm. 184 dalam Claessen, H.J.M. 1987. Antropologi Politik: Suatu Orientasi. Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 118.


90

4. Palihan Negari (13 Februari 1755) melalui Perjanjian Giyanti Perjanjian Giyanti lahir atas dampak perseteruan antara R.M. Said25 dan Pakubuwana II. Pakubuwana II menjanjikan daerah Martapura bagi siapa saja yang berhasil memadamkan pemberontakan R.M. Said. Pangeran Mangkubumi muncul sebagai sosok yang berhasil meredam gerakan R.M. Said. Namun kemudian ia kecewa akibat susuhunan tidak menepati janjinya tersebut, balik bersekutu dengan R.M. Said

melawan Kartasura hingga meletus Perang

Perebutan Takhta Jawa Ketika yang berkepanjangan antara 1746-1757. Agar perang tak berlangsung lebih lama, VOC dalam hal ini Gubernur Nicolaas Hartingh dengan juru runding Seh Ibrahim alias Tuan Sayid Besar26 melakukan kontak pertama dengan Mangkubumi pada bulan April 1754. Dalam pertemuan itu, Mangkubumi berkenan menerima gelar sultan supaya tidak ada dua susuhunan. Secara pribadi Hartingh bertemu Mangkubumi dalam bulan September 1754 di Pedagangan, Grobogan.27 Perjanjian Giyanti diprakarsai oleh Gubernur Jendral Hartingh dan ditandatangani oleh Pangeran Mangkubumi (nantinya Hamengkubuwana I) dan Pakubuwana III pada 13 Februari 1755 di Giyanti, dekat Karanganyar, Surakarta. Inilah awal praktek dari politik divide et impera secara resmi diberlakukan oleh VOC atas Mataram. Dalam perjanjian ini disepakati beberapa hal sebagai berikut: 1. Pengakuan VOC atas kedudukan Mangkubumi sebagai raja dengan wilayah seperdua dari Mataram;

25

Ibid, 580-581, ia disebut juga Pakunagara. Ricklefs, M.C. op.cit. 216 menjelaskan sosok Seh Ibrahim sebagai seorang penengah berkebangsaan Turki. 27 G. Moedjanto. op.cit. 129. 26


2. 3.

91

Kerjasama VOC, Surakarta dan Yogyakarta untuk memelihara perdamaian dan menghadapi gerakan R.M. Said; Pembagian wilayah, Yogyakarta menerima 33.950 cacah (rumah tangga) dalam mancanegara dan 53.100 cacah dalam negara agung, sedangkan Surakarta menerima 32.350 cacah dalam mancanegara dan juga 53.100 28 cacah dalam negara agung.

Dalam perjanjian ini wilayah Surakarta kekuasaan Pakubuwana III meliputi Pajang, Sukowati, Jogorogo, Ponorogo, sebagian Pacitan, Kediri, Blitar dengan Srengat (termasuk Lodoyo), Pace (Nganjuk-Berbek), Wirosobo (Mojoagung), Blora, Banyumas (termasuk Pamerden atau Banyumas Timur dan Dayeuhluhur), Keduwang di sebelah tenggara Surakarta serta sebagian Kedu yang dibagi dua. 29 Wilayah Kesultanan Yogyakarta dipimpin Hamengkubuwana I meliputi Madiun, Magetan, Caruban, sebagian Pacitan, Kertosono, Kalangbret dan Ngrowo (Tulungagung), Japan (Mojokerto), Jipang (Bojonegoro), Teras Karas (Ngawen), Selo (daerah Grobogan), Warung (di Blora), Bagelen, Rema (Karanganyar), serta sebagian wilayah Kedu. Pada tahun 1755, Mangkubumi dengan khidmat diproklamirkan oleh Gubernur Belanda, dengan gelar Sultan Amangkubuana Senapati Ingalaga Abdul Rachman Sahedin Panatagama Kulifatulloh.30

5. Perjanjian Salatiga (17 Maret 1757) Terbelahnya Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta pada 1755 ternyata bukan babak akhir dari merosotnya

28

Ibid, 129-130. Harto Juwono. 2011. Persewaan Tanah di Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta 1818-1912: Penerapan Prinsip Konkordari di Wilayah Projo Kejawen. Disertasi Universitas Indonesia. unpublished, hlm. 125. dalam skripsi Rechardus Deaz Prabowo.2013. Sejarah dan Perkembangan Stasiun Kereta Api Tugu di Yogyakarta 1887-1930. Universitas Sanata Dharma, hlm. 21. 30 Raffles, Thomas Stamford, op.cit. 581. 29


92

kerajaan tersebut. Kasunanan Surakarta di bawah kepemimpinan Pakubuwana III masih menghadapi goncangan dari R.M. Said. Puncak konflik dua keturunan besar Mataram ini akhirnya dapat diselesaikan melalui Perjanjian Salatiga pada 17 Maret 1757 yang membelah wilayah Surakarta menjadi dua bagian lagi dengan mengakui keberadaan Pura Mangkunegaran sebagai sebuah wilayah independen. Pada kesempatan itu, Pakunagara, yang lebih umum dikenal sebagai Mas Said, memangku jabatan dengan gelar Pangeran Adipati Mangkunagara, dengan sebuah penyerahan tanah sebesar 4.000 cacah di Distrik Karawang, Malesa, dan pegunungan sisi selatan.31 Perjanjian tersebut mengakhiri perang panjang yang terjadi hampir sepanjang kurun dua belas tahun. Akhir babak yang mirip nantinya akan menimpa Kasultanan Yogyakarta. Selama pemerintahan sementara Britania Raya atas Belanda (1812-1816), Gubernur Thomas Stamford Raffles menghadiahkan sebagian kecil daerah Yogyakarta kepada Pangeran Natakusuma, saudara Sultan Hamengkubuwono II yang memerintah kala itu, dan diakui sebagai pangeran yang merdeka dengan nama Pakualam.32 Di sini letak keberhasilan politik divide et impera. Kekuasaan raja dibelah-belah hingga kekuatannya mengecil dan ia kehilangan kedaulatan di tanah kekuasaannya sendiri. Maka ketika Belanda kembali (berkuasa) pada tahun 1816, kerajaan Mataram lama telah terpecah

31

Ibid. Lebih lanjut lihat Selo Soemardjan. 1986. Perubahan Sosial di Yogyakarta. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 20-21. 32


93

menjadi empat kerajaan, yaitu Surakarta, Mangkunegaran, Yogyakarta dan Pakualaman.33 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari gejolak konflik internal di Kartasura sungguh tidak kecil. Konflik internal dan intrik di dalam istana bukan semata mampu memecah belah kekuatan yang ada di dalam sebuah sistem pemerintahan kraton tetapi sanggup membawanya ke ambang kehancuran: Kraton Kartasura kehilangan kedaulatan.

33

Ibid, 21.


94

BAB V KESIMPULAN

Skripsi ini adalah sebuah hasil studi tentang konflik internal masa kepemimpinan Pakubuwana II (1726-1749). Umum diketahui bahwa konflik internal pada masa kraton secara mendasar dipicu oleh sistem birokrasi kraton, khususnya pada sistem politik patrimonial monarki. Sistem politik patrimonial monarki tanpa aturan suksesi yang jelas akan selalu memunculkan konflik internal. Setiap keturunan memiliki kecenderungan untuk mengambil alih takhta karena merasa berhak. Maka pada setiap periode kepemimpinan, setiap raja dicemaskan oleh kemungkinan adanya perebutan kekuasaan. Pada masa kepemimpinan Pakubuwana II (1726-1749), aktor yang diduga kuat mampu mengguncang stabilitas kekuasaan Pakubuwana II dari sistem politik patrimonial monarki adalah Pangeran Arya Mangkunegara. Ia kemudian disingkirkan oleh Patih Danureja melalui sebuah skandal politik. Pengasingan Pangeran Arya Mangkunegara merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir rongrongan kekuasaan dari dalam. Namun hal tersebut tidak menghilangkan kemungkinan munculnya konflik di dalam kraton oleh faktor-faktor yang lain. Sebab secara mendasar kemudian melalui skripsi ini diketahui bahwa konflik internal di dalam kraton tidak hanya dipicu oleh problem suksesi. Pada masa kepemimpinan Pakubuwana II gejala konflik di Kraton Kartasura timbul di antaranya karena meregangnya hubungan negara dan mancanagara. Awal hilangnya kedaulatan Kraton Kartasura bermula dari 94


95

melemahnya kekuasaan kraton atas mancanagara. Luasnya daerah kekuasaan kraton membuat VOC melirik wilayah-wilayah potensial yang dimiliki oleh Kartasura. Wilayah-wilayah potensial tersebut berada di pesisir utara Jawa. Kawasan ini merupakan bandar-bandar yang menjadi jalur perdagangan utama di Pulau Jawa. Melalui serangkaian perjanjian politik dengan VOC, wilayah-wilayah tersebut kemudian berpindah tangan. Otoritas kraton di wilayah-wilayah tersebut semakin menyempit. Di saat yang bersamaan, pemimpin daerah tidak mau lagi berkiblat ke pusat dan memilih VOC sebagai sekutu. Kebijakan Pakubuwana II dalam memperkuat hubungan atas mancanagara mengalami kegagalan. Manuver yang dilakukan oleh Patih Danureja membuat kebijakan Pakubuwana II untuk memperkokoh wilayah pesisir utara kandas. Problem distribusi kekuasaan dan wewenang yang melampaui kekuasaan menjadi faktor yang memperkeruh keadaan di Kartasura. Politik gelar yang digagas Pakubuwana II untuk Suradiningrat (Bupati Bapang) yang mengendalikan wilayah jalur ekonomi di sebelah utara Jawa digagalkan oleh Patih Danureja: Suradiningrat dicabut kedudukan dan hak-haknya sebagai bupati. Kasus lain adalah kebijakan politik perkawinan yang diputuskan oleh Pakubuwana II atas Cakraningrat IV (Madura). Kebijakan ini dalam pelaksanaan keputusannya mengalami penundaan terus menerus yang mengakibatkan pihak Cakraningrat IV tidak puas dan memutuskan untuk berbelok arah dan bersekutu langsung dengan VOC. Kondisi kekuasaan susuhunan yang secara politis kian menyusut semakin menunjukkan gejala involutif. Pakubuwana II gemar mengedepankan dan


96

mengagungkan wibawa kultural-sakral-magis. Hal tersebut terlihat dari upayanya untuk tetap mengumpulkan pusaka-pusaka kraton dari masa Amangkurat III yang dibuang ke Ceylon. Sedangkan gagasan regalia baru yang diprakarsai oleh Ratu Mas Balitar yang mengedepankan kecerdasan intelektual kurang diperhatikan. Problem-problem yang bermunculan pada masa kepemimpinannya, sudah sedari awal disadari oleh Pakubuwana II. Ia menggalang simpati dan dukungan dengan

mengedepankan

politik

silsilah

atau

politik

perkawinan,

menganugerahkan berbagai gelar dan tanah lungguh melalui politik gelar dan menerapkan politik sayembara dalam mengendalikan pemberontakan. Beberapa kebijakan tersebut sayangnya tidak terealisasi dengan baik sehingga melahirkan konflik. Realitas sosial-politik pada masa tersebut diperkeruh oleh Tragedi Muara Angke pada tahun 1740 di Batavia yang berimbas hingga ke wilayah Surakarta dan memicu terjadinya Geger Pacinan (1740-1743). Susuhunan Pakubuwana II kehilangan legitimasinya sebagai sosok raja ketika ia melarikan diri ke Timur dan kraton dikuasai oleh Sunan Kuning. Dari peristiwa tersebut, problem keagungbinataraan dapat ditengarai sebagai salah satu penyumbang dalam kegagalan kepemimpinan Susuhunan Pakubuwana II. Rakyat berbalik membantu Laskar Tionghoa sebagai respon sosial dari sikap susuhunan yang awalnya mendukung laskar tersebut, namun kemudian balik memihak VOC. Krisis kepercayaan diri Pakubuwana II mencapai klimaksnya pada akhir hidupnya, ketika ia merasa telah kehilangan kepercayaan terhadap orang-orang kepercayaannya (Jawa) dan lebih percaya kepada pihak


97

asing (VOC), termasuk untuk melindungi semua keturunannya. Sikap ini tercermin dalam kebijakan 11 Desember 1749: penyerahan kedaulatan Mataram atas VOC. Kasus yang terjadi di Kartasura sepanjang masa kepemimpinan Pakubuwana II (1726-1749) menunjukkan bahwa upaya penyelesaian konflik menimbulkan situasi yang mengakibatkan munculnya konflik baru. Hal ini terjadi karena terlalu banyak kepentingan yang saling bertentangan di dalam kraton. Faksi-faksi tersebut lebih mengedepankan kepentingan golongannya dan membuat kebijakan susuhunan terkesan inkonsisten. Perkara tersebut membawa Kartasura ke dalam perpecahan yang semakin tajam. Bagaimanapun bentuknya, konflik selalu memiliki dampak merugikan. Berkembangnya faksi-faksi di dalam istana dengan kepentingan masing-masing memicu elit keraton terpecah belah. Kepentingan faksi mengemuka dan mensahkan apa saja demi tercapainya tujuan yaitu kekuasaan. Kerugian yang mesti diderita oleh Keraton Kartasura dari konflik internal sepanjang kurun pemerintahan Pakubuwana II adalah hilangnya sebagian besar kedaulatan, dengan terpecahnya keraton menjadi dua wilayah yakni Surakarta dan Kartasura di tahun 1755 dan mengakui kedaulatan Pura Mangkunegaran di dalam wilayahnya pada tahun 1757. Era ini baru dapat disebut sebagai pemberlakuan politik divide et impera secara de facto atas Keraton Kartasura oleh VOC. Di luar hal-hal tersebut di atas, diperoleh kajian menarik tentang kecenderungan perilaku politik pada masa Pakubuwana II 91726-1749) adalah sebagai berikut:


98

1. Skandal merupakan perlakuan wajar dalam politik Keraton Kartasura khususnya untuk menyingkirkan lawan-lawan politik. Dalam studi ini dijumpai skandal yang berorientasi affair, antara Pangeran Arya Mangkunegara dengan selir Susuhunan Pakubuwana II. 2. Untuk menyingkirkan lawan-lawan politik, susuhunan melakukan pembuangan dari aktor-aktor tersebut. Hal itu dipandang memiliki dampak langsung untuk melemahkan bukan hanya kekuasaan yang bersangkutan, melainkan juga para pengikut loyal mereka. Metode yang lain adalah dengan cara dibunuh atau dicabut gelar dan kedudukannya. 3. Penciptaan narasi baru digunakan sebagai upaya untuk membangun legitimasi kekuasaan. Bentuk konkritnya dapat berupa babad atau serat hingga tari-tarian. Skripsi ini juga membuktikan bahwa babad sebagai bentuk historiografi tradisional dapat digunakan sebagai sumber primer dalam penulisan sejarah. Diperlukan ketelitian dan naskah-naskah lain sebagai pembanding dalam kerja serupa terlebih ketika menjumpai sejumlah data sejarah yang rancu. Kerancuan membuat proses penelitian lebih hati-hati dalam menerima fakta sejarah yang disodorkan oleh babad. Terlepas dari segala kelemahannya, Babad Kartasura II berhasil menyodorkan serangkaian fakta yang menarik untuk dikaji dari sisi intrik dan konflik internal Keraton Kartasura, khususnya berkaitan dengan periode pemerintahan Pakubuwana II (1726-1749).


99

DAFTAR PUSTAKA BABAD Babad Kartasura I dan II dialih aksara dan bahasa oleh Moelyono Sastronaryatmo. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1981. Babad Pacina IV alih aksara Moelyono Sastronaryatmo. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1981. Babad Tanah Jawi Buku III penerjemah Amir Rochkyatmo, et.al. Jakarta: Amanah-Lontar. 2004.

BUKU Alex Sudewa. 1995. Dari Kartasura ke Surakarta: Studi Kasus Serat Iskandar. Yogyakarta: Lembaga Studi Asia Aminuddin Kasdi. 2003. Perlawanan Penguasa Madura atas Hegemoni Jawa: Relasi Pusat-Daerah pada Periode Akhir Mataram (1726-1745). Yogyakarta: Jendela Balandier, Georges. 1986. Antropologi Politik. Jakarta: Penerbit CV. Rajawali Balk, G.L., et.al. 2007. The Archives of the Dutch East India Company (VOC) and the Local Institutions in Batavia (Jakarta). Arsip Nasional Republik Indonesia, Leiden, Boston Bambang Purwanto. 2006. Gagalnya Historiografi Indonesiasentris!. Yogyakarta: Penerbit Ombak Bauer, Susan Wise. 2011. Sejarah Dunia Kuno: Dari Cerita-Cerita Tertua sampai Jatuhnya Roma. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Behrend, T.E. (ed.). 1990. Katalog Naskah-naskah Nusantara Jilid 1: Museum Sonobudoyo Yogyakarta. Jakarta: Penerbit Djambatan Boxer, C.R. 1983. Jan Kompeni: Dalam Perang dan Damai 1602-1799. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan Carey, Peter. 2011. Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855. Jakarta: KPG bekerja sama dengan KITLV Jakarta C.C. Berg. 1985. Penulisan Sejarah Jawa. Jakarta: Bhratara Karya Aksara


100

Claessen, H.J.M. 1987. Antropologi Politik: Suatu Orientasi. Jakarta: Penerbit Erlangga Daradjati. 2013. Geger Pacinan 1740-1743: Persekutuan Tionghoa-Jawa Melawan VOC. Jakarta: Kompas Darsiti Soeratman. 1989. Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939. Yogyakarta: Penerbit Tamansiswa De Graff, H.J. 1949. Geschiedenis van Indonesie. Bandung: N.V. Uitgeverij W. van Hoeve’s Gravenhage _________. 1987. Runtuhnya Istana Mataram. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti _________. 1987. Disintegrasi Mataram di Bawah Mangkurat I. Jakarta: Pustaka Grafitipers _________. 1989. Terbunuhnya Kapten Tack: Kemelut di Kartasura Abad XVII. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti Gottschalk, Louis. 1975. Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia G. Moedjanto. 2002. Suksesi dalam Sejarah Jawa. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma ___________. 1987. Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-raja Mataram. Yogyakarta: Penerbit Kanisius Lindsay, Jennifer, et.al. Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 2: Kraton Yogyakarta. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Mirriam Budiardjo. 1982. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Mirriam Budiardjo (ed.). 1984. Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan P.J. Suwarno. 1989. Sejarah Birokrasi Pemerintah Indoensia Dahulu dan Sekarang. Yogyakarta: Andi Offset Poespaningrat, Pranoedjoe. 2012. Kisah Para Leluhur dan Yang Diluhurkan. Yogyakarta: BP. Kedaulatan Rakyat Raffles, Thomas Stamford. 2008. The History of Java. Yogyakarta: Penerbit Narasi Remmelink, Willem. 1990. Emperor Pakubuwana II, Priyayi & Company and The Chinese War. Leiden: Proefschrif aan Rijksuniverseit te Leiden


101

______________. 2002. Perang Cina dan Runtuhnya Negara Jawa 1725-1743. Yogyakarta: Penerbit Jendela Ricklefs, M.C. 1978. Modern Javanese Historical Tradition: A Study of an Original Kartasura Chronicle and Related Materials. London: School Of Oriental And African Studies University __________.1998. The Seen and Unseen Worlds in Java, 1726-1749: History, Literature and Islam in the Court of Pakubuwana II. Honolulu: Allen & Unwin and University of Hawai'i Press __________. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi Sartono Kartodirdjo. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: PT. Gramedia ________________. 1959. Catatan tentang Segi-segi Mesianistis dalam Sejarah Indonesia. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Selo Soemardjan. 1986. Perubahan Sosial di Yogyakarta. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Soekanto. 1952. Perjanjian Gianti: Perang Pahlawan Dipanegara. Jakarta: N.V. Soeoengan Soemarsaid Moertono. 1985. Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai XIX. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Soerjono Soekanto, et.al. 1988. Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi. Jakarta: Sinar Grafika Sutherland, Heather. 1979. The Making of a Bureaucratic Elite: The Colonial Transformation of the Javanese Priyayi. Singapura: Heinemann Educational Books (ASIA) Ltd. Taufik Abdullah, et.al. (ed.). 2012. Indonesia dalam Arus Sejarah: Kolonisasi dan Perlawanan. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve Taufik Abdullah (red.). 1985. Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif. Jakarta: PT. Gramedia

JURNAL, SKRIPSI, MAKALAH, ARTIKEL Ricklefs, M.C. “Surat Pangeran Puger yang sedang dalam pelarian kepada Pemerintah Agung, 5 Mei 1704”, dalam Harta Karun, Khazanah Sejarah


102

Indonesia dan Asia-Eropa dari Arsip VOC di Jakarta, dokumen 4. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2013. Rechardus Deaz Prabowo.2013. Sejarah dan Perkembangan Stasiun Kereta Api Tugu di Yogyakarta 1887-1930. Universitas Sanata Dharma (skripsi) Teuku Ibrahim Alfian. 2003. Paradigma dalam Merekonstruksi Suatu Fenomena Sejarah. Naskah ini belum diterbitkan, tapi ada bagian-bagian dalam makalah yang pernah dimuat dalam buku 80 Tahun Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo. _________________. Dimensi Teori dalam Wacana Ilmu Pengetahuan. Naskah tidak diterbitkan.

WEB: http://www.sejarah-nusantara.anri.go.id/media/dasadefined/HartaKarunArticles /HK004/Doc_4_Ind.pdf http://gallica.bnf.fr/ http://wiktionary.org/ http://www.vocsite.nl/geschiedenis/personalia/dehaan.html


LAMPIRAN

103

105


Peta Keraton Kartasura pada masa perang Untung Suropati 1700-1799. Sumber: http://gallica.bnf.fr/

104


Silsilah Mataram (sumber: Geschiedenis van Indonesie, hlm. 483)

105


106

PERDJANJIAN 1749*) (Paku Buwana II – Kompeni)

Punnika serat prakawis denning hangutjullaken sartta hannrahhaken menggah karaton Matawis, saking Kangdjeng Susuhunan Paku Buwana Sennapati Hangalaga Ngabdulrahman Sajidin Panatagama, hinggih saking hikang parentah Kangdjeng Kumpni kangngageng wahu, karaton punika kasrah dateng Kangdjeng Tuwan Gupernur sartta Direktur hing tanah Djawi Djohan Handrijas Baron Van Hodendoref. Kawula Kangdjeng Susuhunnan Paku Buwana Sennapati Hing Ngalaga Ngabdulrahman Sajidin Panatagama, hangngakenni sartta hamratelakkaken kalajan iklasing manah jenning make hawit saking sangette gerah kawula, saking karsanning Allah kawula sangsaja saja boten kenging jennanjekkella karaton Matawis kalayan parentah kangngapenned, hinggih rehnning hamrih dadosa kapenneddan paparentahhan karaton Matawia punnika, sartta sawewengkonnipun sadaja, kang hing make sampun kawula hasta, punnika sadaja sami kahaturraken dumateng Kumpni kangngageng, katampen dateng Tuwan Gupernur sartta Direktur kang wahu punnika, kang hing mangke wontenning Surakartta saking nama Kumpni, hinggih sawab padamellan punnika, mila kalampahhan kahutjullaken sadaja, kawula boten pisan jennaderbeja karsa hagadahha malih, nanging ta wahu karaton kang kasebuttingngadjeng punnika hinggih hami turut kadi kang kasebut wahu punnika, hing mangke sukannipun manah kawula, botennawit jen kaparipeksaha, kahaturraken dumateng Kumpni, supados kenginga kaparentahhan, hamrih dadosa, kapenneddanning bumi bumi sartta satitijangngipun saking witjaksananning Kang parentah Kangdjeng Gurnnadur Djendral Gustaf Wilem Baron Van Imhof, sartta Tuwanrat vanindija, kang punnika sami kinawasakkakennapaparentah denning Kangdjeng Kumpni Kangngageng, hinggih hing make kawula hangakenni sartta pratela, jen kawula menggah wahu prakawis kangngageng punnika boten pisan jen kawula hadjeng munasikaha, sandyan kawula sahupami saking sih pitulung hing Allah kalampahhan waluja malih, punnapa denning jen sinahossenna juswa kawula, nanging sukanne manah kawula sahupami wontena pandjangnge juswa kawula, hinggih kalampahhana santosa kendel kewala, boten pisan jen kawula hakarsaha, hamiharsa, sartta munnasika, menggah salwirring prakawis kang hing mangke sampun kawula haturaken. Hinggih sakalangkung gen kawula hanitipaken putra putra kawula kang kantun kantun punnapa denning Pangerannadipati Hanom kawula lindungngaken dumateng hahub hing Kumpni, hinggih darapon dadosa pratanda jen kawula temen temen hasedya hanglampahi sahungelling serat


107

punnika, mila kawula hasuka tanda tapak tangan, sartta hetjap kawula kangngageng. Kaseratti Surakartta tanggal 11 Desember hing tahun 1749.

(Sumber: Soekanto. 1952. Perjanjian Gianti: Perang Pahlawan Dipanegara. Jakarta: N.V. Soeoengan, hlm. 178-179)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Recommend Documents