PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI

ANALISIS PERBEDAAN PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP SELF ASSESSMENT SYSTEM BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN TINGKAT PENGHASILAN Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di Biro Organisasi Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh : Heri Tri Haryanto NIM : 062114088

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2013


ANALISIS PERBEDAAN PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP SELF ASSESSMENT SYSTEM BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN TINGKAT PENGHASILAN Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di Biro Organisasi Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh : Heri Tri Haryanto NIM : 062114088

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2013

i


ii


iii


MOTTO DAN PERSEMBAHAN Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu. (William Feather) Jangan patah semangat walau apapun yang terjadi, jika kita menyerah, maka habislah sudah (Top) Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatanperbuatan baiknya dan kasihnya yang tidak diketahui orang lain. (William Wordsworth)

Skripsi ini kupersembakan untuk:    

Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria Kedua Orang Tuaku (Soeharto dan Purwaningsih), abangku (Mas Heru) serta kakakku (Mbak Lina) Keluarga besar di Pontianak dan Delanggu Albertus Langgeng Triyono, Wisnu Ari Prasetyo, Stefanus Wahyu Pratama, Wasis Wardoyo, Rory Efriandi, Theodosius Yanuar, Satriadhi Prabowo, Yohanes Ari Chandra, Angelus Arie, Agung Nugraha, Piuz Rezky, Isa Diandra, Sigit Canipora, Azhari.

iv


UNIVERSITAS SANATA DHARMA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Perbedaan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Self Assessment System Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Tingkat Penghasilan (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di Biro Organisasi Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Dengan ini saya menyatakan dengan segala sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 30 Agustus 2013 Yang membuat pernyataan

Heri Tri Haryanto

v


LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma : Nama

: Heri Tri Haryanto

Nomor Mahasiswa

: 062114088

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: Analisis Perbedaan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Self Assessment System Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Tingkat Penghasilan. Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di Biro Organisasi Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian saya memberikan kepada Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Dibuat di Yogyakarta Pada tanggal : 30 Agustus 2013 Yang menyatakan

Heri Tri Haryanto

vi


KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Romo Dr. Ir. Paulus Wiryono Priyotamtama, SJ., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis. 2. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 3. Drs. Mulyono, MM., selaku Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh staf atas kerjasamanya dalam penyusunan skripsi ini. 4. Bapak Soeharto, Ibu Purwaningsih, Mas Heru, Mbak Lina sebagai orang tua, abang, kakak yang selalu mendorong, memberikan semangat dan mendoakan penulis hingga skripsi ini dapat selesai. 5. Keluarga besar di Pontianak dan Delanggu yang selalu mendukung, memotivasi dan memberikan doa.

vii


6. Sahabatku: Albertus Langgeng Triyono, Wisnu Ari Prasetyo, Stephanus Wahyu Pratama, Aloysius Wasis Wardoyo, Rory Efriandi, Pius Rezky, Satriadi, Waskito, Yohanes Arie Chandra, Agung Nugraha, Theodosius Yanuar, Antonius Adhi Irawan, Padam Prahara, Angelus Arie, Isa Diandra, Gregorius Agung, Azhari, Diooz Kaldera, Ari Yuwono, Sigit Canipora, Ricky, Kangdi, Wawan atas doa, semangat dan dukungan dari kalian semua. 7. Teman-teman Bimbingan: Langgeng, Agung, Padam, Chandra, Billy, Eska, Adji, Yudha, Adhi, Erwin. 8. Teman-teman akuntansi angkatan 2006 atas kebersamaan belajar selama ini. 9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu atas segala dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca yang berminat dan dapat juga sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat memberikan manfaat bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 30 Agustus 2013

Heri Tri Haryanto

viii


DAFTAR ISI Halaman

HALAMAN JUDUL .....................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ...........................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................

iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...........................................

iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ......................

v

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ....................

vi

HALAMAN KATA PENGANTAR .............................................................

vii

HALAMAN DAFTAR ISI ...........................................................................

ix

HALAMAN DAFTAR TABEL ...................................................................

xi

HALAMAN DAFTAR GAMBAR ...............................................................

xii

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ...........................................................

xiii

ABSTRAK ....................................................................................................

xiv

ABSTRACT ..................................................................................................

xv

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ......................................................................

1

A. B. C. D. E. F.

Latar Belakang Masalah ....................................................... Rumusan Masalah ................................................................ Batasan Masalah ................................................................... Tujuan Penelitian ................................................................. Manfaat Penelitian ............................................................... Sistematika Penulisan ..........................................................

1 4 4 5 5 6

LANDASAN TEORI .................................................................

7

A. B. C. D. E. F. G.

7 10 11 17 19 23

Pajak ..................................................................................... Sistem Pemungutan Pajak .................................................... Pajak Penghasilan ................................................................. Sikap Manusia ...................................................................... Persepsi ................................................................................ Hasil Penelitian Sebelumnya ................................................ Hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Persepsi

ix


Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Self Assessment System .................................................................................. H. Hubungan antara Tingkat Penghasilan dengan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Self Assessment System .................................................................................. BAB III

26

27

METODE PENELITIAN ...........................................................

29

A. B. C. D. E. F. G. H.

Jenis Penelitian ..................................................................... Tempat dan Waktu Penelitian .............................................. Subyek dan Objek Penelitian ............................................... Data dan Teknik Pengumpulan Data .................................... Variabel Penelitian ............................................................... Teknik Pengukuran Data ...................................................... Teknik Pengujian Instrumen ................................................ Teknik Analisis Data ............................................................

29 29 29 30 30 31 32 33

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ...............................

41

A. B. C. D.

Deskripsi Data ...................................................................... Pengujian Data ..................................................................... Analisis Data ........................................................................ Pembahasan ..........................................................................

41 44 46 51

PENUTUP ..................................................................................

55

A. Kesimpulan .......................................................................... B. Keterbatasan Penelitian ........................................................ C. Saran .....................................................................................

55 55 55

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................

56

LAMPIRAN ..................................................................................................

58

BAB IV

BAB V

x


DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1

Tarif Pajak Penghasilan .........................................................

10

Tabel 3.1

Skor Penilaian ........................................................................

31

Tabel 3.2

Tingkatan Skor Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi ............

34

Tabel 3.3

Rekapitulasi Data Kuesioner Berdasarkan Tingkat Pendidikan .............................................................................

Tabel 3.4

35

Frekuensi Skor Persepsi Wajib Pajak Berdasarkan Tingkat Pendidikan ................................................................

36

Tabel 3.5

Perhitungan fh Variabel Tingkat Pendidikan ........................

36

Tabel 3.6

Perhitungan Chi-square Variabel Tingkat Pendidikan ..........

37

Tabel 3.7

Rekapitulasi Data Kuesioner Berdasarkan Tingkat Penghasilan ............................................................................

Tabel 3.8

38

Frekuensi Skor Persepsi Wajib Pajak Berdasarkan Tingkat Penghasilan ..............................................................

38

Tabel 3.9

Perhitungan fh Variabel Tingkat Penghasilan .......................

39

Tabel 3.10

Perhitungan Chi-square Variabel Tingkat Penghasilan ........

39

Tabel 4.1

Data Responden Berdasarkan Umur .....................................

42

Tabel 4.2

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ........................

42

Tabel 4.3

Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ...............

43

Tabel 4.4

Data Responden Berdasarkan Tingkat Penghasilan ..............

44

Tabel 4.5

Hasil Uji Validitas .................................................................

45

Tabel 4.6

Skor Kategori Persepsi Self Assessment System ....................

47

xi


DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1

Konsepsi Skematik Mengenai Sikap ................................

xii

18


DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1.

Kuesioner ..........................................................................

Lampiran 2.

Frekuensi Skor Persepsi Wajib Pajak Berdasarkan Tingkat Pendidikan ...........................................................

Lampiran 3.

Lampiran 4.

59

65

Frekuensi Skor Persepsi Wajib Pajak Berdasarkan Tingkat Penghasilan ..........................................................

68

Surat Keterangan/Ijin Penelitian .......................................

71

xiii


ABSTRAK ANALISIS PERBEDAAN PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP SELF ASSESSMENT SYSTEM BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN TINGKAT PENGHASILAN Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di Biro Organisasi Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Heri Tri Haryanto NIM: 062114088 UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2013

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban mengenai ada atau tidaknya perbedaan persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menanggapi self assessment system berdasarkan tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan. Lembaga pendidikan sebagai suatu sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Tingkat penghasilan pada dasarnya menentukan kelas sosial seseorang. Dalam kelompok kelas sosial tertentu, seorang wajib pajak akan dipengaruhi oleh sikap anggota kelompok yang lain. Munculnya persepsi wajib pajak dapat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan. Penelitian yang dilakukan berupa studi kasus, Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan Juli tahun 2013. Subyek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang bekerja di Biro Organisasi Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Obyek dalam penelitian ini adalah perbedaan persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap self assessment system berdasarkan tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan metode Chisquare. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada perbedaan persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap self assessment system berdasarkan tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan.

xiv


ABSTRACT ANALYSIS ON THE DIFFERENT PERCEPTION OF INDIVIDUAL TAX PAYERS ABOUT SELF ASSESSMENT SYSTEM BASED ON EDUCATION AND INCOME LEVEL A Case Study of Individual Tax Payers Working at the Office of Biro Organisasi Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Heri Tri Haryanto NIM: 062114088 SANATA DHARMA UNIVERSITY YOGYAKARTA 2013

This study aims to find out of whether there is different perception among individual tax payers about self assessment system based on education and income level. Educational institutions, as a system, has an influence in the formation of attitudes and understanding, as well as in building the foundation of moral concepts within individuals. Income level basically determines one’s social class. In a particular social class group, a tax payer will be influenced by the attitude of other members. The perception of individual tax payer about self assessment system could be determined by education and income level. This study is a case study, undertaken during June until July 2013. The subjects of this study are individual tax payers working at the office of Biro Organisasi Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. The object of this study is the different perception of individual tax payers about self assessment system based on education and income level. Data was collected using the methods of documentation and questionare. Chi-square method was employed to analyze the data. The result of this study shows that there is no different perception between individual tax payers about self assessment system based on education and income level.

xv


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pajak merupakan iuran masyarakat yang dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara. Selain itu pajak merupakan salah satu unsur penerimaan negara yang memiliki kontribusi yang

sangat

besar

dan

semakin

diandalkan

untuk

kepentingan

pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Menurut Soemitro (1990: 5) pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah mengadakan reformasi perpajakan tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan reformasi perpajakan tersebut sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. Official assessment system merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sedangkan self assessment system merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk

1


2

menentukan besarnya pajak terutang. Dalam sistem ini peran pemerintah (fiskus) hanya memberikan pengarahan, penerangan dan pengawasan. Dalam self assessment system, SPT (Surat Pemberitahuan) merupakan sarana yang paling penting bagi wajib pajak. SPT (Surat Pemberitahuan) adalah sarana yang paling mutlak bagi wajib pajak untuk melaporkan pajak terutangnya dengan benar semua hal tentang wajib pajak mulai dari identitas, kegiatan usaha atau gambaran pekerjaan hingga jumlah kekayaan (harta) yang semuanya berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena

itu

perhatian secara penuh diberikan pada penyempurnaan SPT baik dalam masalah bentuk, isi dan susunannya sehingga SPT merupakan cara yang paling tepat untuk memenuhi tujuan perpajakan. Menurut Tarjo dan Kusumawati (2006), keuntungan self assessment system adalah wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (fiskus) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kelemahan self assessment system adalah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Dalam praktik pelaksanaan self assessment system sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena wajib pajak masih mengalami kebingungan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah dan banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Rendahnya kepatuhan


3

dan kesadaran wajib pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan cara wajib pajak yang melaporkan SPT tahunannya. Persepsi wajib pajak dapat dipengaruhi oleh latar belakang wajib pajak. Persepsi wajib pajak yang bersifat subyektif dapat menghasilkan penilaian yang sama atau berbeda, meskipun obyek yang dinilai sama. Munculnya persepsi wajib pajak dapat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan. Menurut Purwantini dan Suratno (2004), Undang-undang pajak penghasilan Tahun 2000 pada kenyataannya tidak sesederhana seperti yang diidealkan dan tingkat pendidikan mayoritas masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah. Jika pemahaman masyarakat Indonesia masih rendah maka dapat dipastikan bahwa kesadaran masyarakat

Indonesia

tentang

perpajakan

pun

rendah.

Karena

pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia tentang perpajakan masih rendah maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pun cenderung negatif. Menurut Ningrum (2012), tingkat pendidikan mempengaruhi persepsi terhadap self assessment system. Wajib pajak dengan tingkat pendidikan yang rendah diduga akan mempunyai persepsi tidak setuju terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, wajib pajak dengan tingkat pendidikan yang tinggi diduga akan mempunyai persepsi setuju terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya.


4

Menurut pendapat Engels sebagaimana dikutip oleh Shiddiq (2011), kepala keluarga yang berpendapatan rendah, tingkat kesadaran membayar PBB menjadi rendah karena banyak dari pendapatan mereka untuk konsumsi sehari-hari, sehingga tidak bisa menabung termasuk memenuhi pembayaran PBB. Sedangkan kepala keluarga yang berpendapatan tinggi, tingkat kesadaran juga tinggi dalam membayar PBB karena mereka mampu menabung dan bisa menyisihkan untuk keperluan lain termasuk membayar PBB. Berdasarkan hal tersebut, jika dihubungkan dengan self assessment system maka wajib pajak yang berpenghasilan rendah diduga akan mempunyai persepsi yang cenderung negatif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Sedangkan wajib pajak yang berpenghasilan tinggi diduga akan mempunyai persepsi yang cenderung positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. B. Rumusan Masalah 1. Apakah ada perbedaan persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap self assessment system berdasarkan tingkat pendidikan? 2. Apakah ada perbedaan persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap self assessment system berdasarkan tingkat penghasilan? C. Batasan Masalah Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan tersebut, maka penelitian ini hanya dibatasi pada latar belakang wajib pajak, yaitu tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan.


5

D. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban mengenai ada atau tidaknya perbedaan persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap self assessment system berdasarkan tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan. E. Manfaat Penelitian 1. Bagi Wajib Pajak Hasil penelitian ini bermanfaat bagi wajib pajak untuk membantu memahami self assessment system dalam perpajakan khususnya pajak penghasilan. 2. Bagi Pemerintah (Fiskus) Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai koreksi atas self assessment system, sehingga diharapkan sistem administrasi perpajakan yang efisien benar-benar terwujud. 3. Bagi Universitas Sanata Dharma Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah bahan bacaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan sebagai referensi kepustakaan. 4. Bagi Penulis Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dalam menerapkan teori-teori dalam praktek yang sesungguhnya, sehingga hasilnya dapat menambah dan melengkapi pemahaman penulis terhadap teori sebelumnya.


6

F. Sistematika Penulisan Bab I

Pendahuluan Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II

Landasan Teori Pada bab ini akan diuraikan penjelasan atas teori-teori pendukung berkaitan dengan topik penelitian dan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan.

Bab III

Metode Penelitian Pada bab ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan teknik

pengumpulan

data,

variabel

penelitian,

teknik

pengukuran data, teknik pengujian instrumen dan teknik analisis data. Bab IV

Analisis Data dan Pembahasan Pada bab ini akan dijelaskan mengenai deskripsi data yang diperoleh, hasil pengujian data dan teknik analisis data beserta pembahasannya.

Bab V

Penutup Pada bab ini akan disimpulkan hasil dari analisis data penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.


BAB II LANDASAN TEORI

A. Pajak 1. Pengertian Pajak Beberapa pengertian pajak menurut para ahli: a. Soemitro (1990: 5): Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. b. Casavera (2009: 3): Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan

tidak

mendapatkan

imbalan

secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. c. Mardiasmo (2009): Pajak adalah iuran yang diberikan kepada negara yang berdasarkan kepada undang-undang dengan tidak dapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk pembiayaan umum.

7


8

Dari berbagai definisi pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 2) Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan (kontraprestasi) secara langsung kepada individu oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak. 3) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik secara rutin maupun pembangunan. 2. Fungsi Pajak Ada dua fungsi pajak (Rahayu, 2010: 25), yaitu: a. Fungsi Budgetair Pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. b. Fungsi Regulerend Pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. 3. Pengelompokkan Pajak Menurut Mardiasmo (2009: 5-6), terdapat tiga pengelompokkan pajak:


9

a. Menurut golongannya 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. b. Menurut sifatnya 1) Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 2) Pajak Obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. c. Menurut lembaga pemungutnya 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 4. Tarif Pajak Jumlah pajak yang harus dibayar berhubungan dengan tarif. Dalam berbagai literatur perpajakan dikenal 4 macam tarif (Rahayu, 2010: 86): a. Tarif Tetap Tarif pajak yang jumlah dalam satuan rupiahnya bersifat tetap walaupun obyek pajaknya jumlahnya berbeda-beda.


10

Misalnya: Tarif Bea materai dengan nilai Rp6.000,00 sebagai tanda terima uang diatas Rp1.000.000,00. b. Tarif Proposional Tarif pajak yang persentasenya tetap walaupun jumlah obyek pajaknya berubah-ubah. Semakin besar jumlah yang dijadikan sebagai dasar, semakin besar pula jumlah utang pajak tetapi kenaikan ini diperoleh dengan persentase sama. Misalnya: Tarif PPN 10%, tarif PPh pasal 26, tarif PPh Badan 28%. c. Tarif Progresif Tarif pajak yang semakin tinggi obyek pajaknya semakin tinggi pula persentase tarif pajaknya. Misalnya: Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada tabel berikut: Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan penghasilan kena pajak

Tarif pajak

Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

5% (lima persen) 15% (lima belas persen) 25% (dua puluh lima persen) 30% (tiga puluh persen)

Sumber : Undang-undang perpajakan No. 36 tahun 2008

B. Sistem Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2009: 7-8), ada tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu:


11

1. Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 2. With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 3. Self Assessment System Adalah suatu sistem pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. C. Pajak Penghasilan 1. Pengertian Pajak Penghasilan Ada

beberapa

pengertian

pajak

penghasilan

(PPh)

yang

dikemukakan oleh beberapa penulis antara lain: a. Pajak panghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam satu tahun pajak (Resmi, 2003: 74). b. Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang disingkat PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun


12

yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Tahun 2008 (Direktorat Jenderal Pajak). 2. Subyek Pajak Penghasilan Yang termasuk subyek pajak menurut Undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 adalah: a. Orang pribadi Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan orang pribadi Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. b. Badan Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseoran terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, firma dan bentuk badan usaha apapun yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. d. Bentuk usaha tetap Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang


13

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluhtiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. 3. Yang

tidak

termasuk

subyek

pajak

menurut

Undang-undang

perpajakan Nomor 36 tahun 2008 adalah: a. Kantor perwakilan negara asing. b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabatpejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberi perlakuan timbal balik. c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat: 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara


14

Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. 4. Obyek Pajak Penghasilan Obyek pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008 yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan mana dan dalam bentuk apa pun. Penghasilan yang termasuk obyek pajak menurut Undang-undang perpajakan: a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, komisi, bonus, tunjangan, atau imbalan dalam bentuk lainnya, misalnya: uang lembur dan lain-lain. b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan atau penghargaan. c. Laba usaha. d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. e. Bunga termasuk premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang. f. Deviden, merupakan bagian laba yang diperolah pemegang saham. g. Royalti merupakan suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang


15

dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala atau tidak, sebagai suatu imbalan. h. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta. i. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. j. Keuntungan karena pembebasan utang. k. Keuntungan karena selisih kurs. l. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. m. Premi asuransi. n. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya. 5. Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak Penghasilan Penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak

berdasarkan

Undang-undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008 antara lain: a. Bantuan atau sumbangan atau harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau pendidikan atau sosial atau pengusaha kecil koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan. Sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. b. Warisan. c. Penggantian atau imbalan pekerjaan dalam bentuk natura atau


16

kenikmatan. d. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan

dengan

asuransi

kecelakaan,

kesehatan,

jiwa,

dwiguna, dan beasiswa. e. Iuran

yang

diterima

atau

diperoleh

dana

pensiun

yang

pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. f. Bagian laba yang diterima anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. g. Bunga obligasi yang diperoleh perusahaan reksa dana. 6. Penghasilan dan Pekerjaan Bebas a. Penghasilan Pengertian

penghasilan

menurut

Undang-undang

perpajakan

Nomor 36 tahun 2008: Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Pengelompokkan penghasilan berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis dibagi menjadi: 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan


17

bebas. 2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak maupun harta tak bergerak. 4) Penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan hutang, keuntungan selisih kurs, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap. b. Pekerjaan Bebas Pekerjaan bebas berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan Undang-undang No. 28 tahun 2007 adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. D. Sikap Manusia Menurut LaPierre sebagaimana dikutip oleh Azwar (1995: 5), sikap didefinisikan sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respons terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan. Menurut Berkowitz sebagaimana dikutip oleh Azwar (1995: 5), sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada obyek tersebut. Menurut Rosenberg dan Hovland sebagaimana dikutip oleh Azwar


18

(1995: 7), sikap seseorang terhadap suatu obyek selalu berperanan sebagai perantara antara responsnya dan obyek yang bersangkutan. Respon diklasifikasikan dalam tiga macam, yaitu respons kognitif (respons perseptual dan pernyataan mengenai apa yang diyakini), respons afektif (respons syarat simpatetik dan pernyataan afeksi), serta respons perilaku atau konatif (respons berupa tindakan dan pernyataan mengenai perilaku). Sikap seseorang sudah dapat terlihat dengan melihat salah satu diantara ketiga bentuk respons tersebut, tetapi deskripsi lengkap mengenai sikap individu harus diperoleh dengan melihat ketiga macam respons tersebut secara lengkap. Respons syaraf simpatetik

AFEK

STIMULI (individu, situasi, isyu sosial, kelompok sosial, dan objek sikap lainnya)

Pernyataan lisan tentang afek

Respons perseptual

SIKAP

KOGNISI

Pernyataan lisan tentang keyakinan

Tindakan yang tampak

PERILAKU

Gambar 2.1 Konsepsi Skematik Mengenai Sikap (Azwar, 1995: 8)

Pernyataan lisan mengenai perilaku


19

E. Persepsi 1. Pengertian Persepsi Menurut Gibson (1989) persepsi adalah proses kognitif yang dipergunakan oleh individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya (terhadap obyek). Gibson juga menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu. Oleh karena itu, setiap individu memberikan arti kepada stimulus secara berbeda meskipun obyeknya sama. Cara individu melihat situasi seringkali lebih penting daripada situasi itu sendiri (Panjaitan, 2013). Menurut Walgito (1993) persepsi seseorang merupakan proses aktif yang memegang peranan, bukan hanya stimulus yang mengenainya tetapi juga individu sebagai satu kesatuan dengan pengalaman-pengalamannya, motivasi serta sikapnya yang relevan dalam menanggapi stimulus. Individu dalam hubungannya dengan dunia luar selalu melakukan pengamatan untuk dapat mengartikan rangsangan yang diterima dan alat indera dipergunakan sebagai penghubung antara individu dengan dunia luar. Agar proses pengamatan itu terjadi, maka diperlukan obyek yang diamati alat indera yang cukup baik dan perhatian merupakan langkah pertama sebagai

suatu

persiapan

dalam

mengadakan

pengamatan

(Mahalapie, 2012). Menurut Kotler (1993: 219) persepsi adalah proses bagaimana


20

seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukanmasukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses kategorisasi dan interpretasi yang bersifat selektif. 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi 2 (Panjaitan, 2013), yaitu: a. Faktor Internal Faktor internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktorfaktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain: 1) Fisiologis Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha

untuk

memberikan

arti

terhadap

lingkungan

sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang

berbeda-beda

sehingga

interpretasi

terhadap

lingkungan juga dapat berbeda. 2) Perhatian Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap


21

obyek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek. 3) Minat Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan

untuk

mempersepsi.

Perceptual

vigilance

merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat. 4) Kebutuhan yang searah Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya. 5) Pengalaman dan ingatan Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadiankejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas. 6) Suasana hati Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.


22

b. Faktor Eksternal Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang

seseorang

terhadap

dunia

mempengaruhi

bagaimana

seseorang

menerimanya.

Sementara

itu

sekitarnya

dan

merasakannya

atau

faktor

eksternal

yang

mempengaruhi persepsi adalah: 1) Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya suatu obyek maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu obyek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi. 2) Warna dari obyek-obyek Obyek-obyek yang mempunyai cahaya lebih banyak akan lebih dipahami (to be perceived) dibandingkan dengan yang sedikit. 3) Keunikan dan kekontrasan stimulus Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.


23

4) Intensitas dan kekuatan dari stimulus Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu obyek yang bisa mempengaruhi persepsi. 5) Motion atau gerakan Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan obyek yang diam. F. Hasil Penelitian Sebelumnya Penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Purwantini dan Suratno (2004) dengan judul “Analisis Perbedaan Sikap Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Self Assessment System Pajak Penghasilan Berdasarkan Latar Belakang Wajib Pajak” menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan sikap wajib pajak orang pribadi terhadap self assessment system pajak penghasilan ditinjau dari latar belakang tingkat pendidikan wajib pajak, ada perbedaan sikap wajib pajak orang pribadi terhadap self assessment system pajak penghasilan ditinjau dari latar belakang jenis pekerjaan wajib pajak dan tidak ada perbedaan sikap wajib pajak orang pribadi terhadap self assessment system pajak penghasilan ditinjau dari latar belakang tingkat penghasilan wajib pajak. Tidak adanya perbedaan sikap ditinjau dari tingkat pendidikan disebabkan karena dalam pendidikan formal mulai dari SLTP sampai dengan SLTA pengetahuan perpajakan tidak diberikan secara detail. Pada jenjang perguruan


24

tinggi pengetahuan diberikan hanya pada jurusan-jurusan tertentu misalnya jurusan yang terdapat pada fakultas ekonomi dan fakultas hukum sedangkan jurusan pada fakultas lain tidak diberikan. Seseorang yang ingin memahami bidang perpajakan tidak cukup hanya mengandalkan materi yang mereka peroleh dari pendidikan formal tetapi perlu mengikuti program pelatihan perpajakan tertentu misalnya kursus Brevet A dan B. Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan inilah yang menyebabkan tidak adanya perbedaan sikap wajib pajak terhadap self assessment system. Jenis pekerjaan wajib pajak yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu: bekerja pada pemberi kerja, bekerja pada pemberi kerja dan memiliki kegiatan usaha/usaha bebas, memiliki kegiatan usaha/usaha bebas menunjukkan adanya perbedaan sikap. Peneliti berpendapat bahwa jumlah wajib pajak yang bersikap positif lebih banyak berasal dari wajib pajak yang berlatar belakang bekerja pada pemberi kerja sebesar 44% dan wajib pajak memiliki kegiatan usaha/usaha bebas sebesar 36%. Hal ini disebabkan karena adanya suatu sistem atau mekanisme penjaringan pajak yang mengarahkan para wajib pajak tersebut harus memiliki NPWP. Selain adanya sistem dan mekanisme penjaringan tersebut, sikap positif para wajib pajak ini disebabkan adanya pengaruh dari orang lain. Pembentukan sikap yang dikarenakan pengaruh orang yang dianggap penting oleh individu antara lain hubungan antara bawahan dan atasan. Bagi wajib pajak yang bekerja pada pemberi kerja, atasan memberi pengaruh yang besar kepada karyawan. Jadi apabila pimpinan suatu institusi bersikap positif maka wajib pajak juga akan bersikap positif pula.


25

Wajib pajak yang bekerja pada pemberi kerja dan memiliki kegiatan usaha/usaha bebas yang bersikap positif lebih kecil dibandingkan dengan wajib pajak yang berlatar belakang lainnya. Menurut peneliti hal ini disebabkan oleh adanya sistem yang memaksa semua wajib pajak untuk melaporkan seluruh penghasilannya darimanapun asal penghasilan tersebut. Penghasilan yang diperoleh dari lembaga tempat mereka bekerja akan dilaporkan, tetapi seingkali wajib pajak kurang terbuka untuk melaporkan penghasilan yang telah mereka peroleh dari usaha bebas, apalagi kalau usaha tersebut belum berbadan hukum. Wajib pajak yang memiliki usaha bebas juga memiliki kecenderungan bersikap positif. Bagi wajib pajak yang memiliki usaha bebas, sikap tersebut disebabkan karena mereka dihadapkan pada mekanisme bahwa mereka akan mendapat banyak kesempatan untuk berkembang dalam dunia bisnis setelah memiliki NPWP. Beberapa lembaga keuangan dan bank mensyaratkan calon debitur harus memiliki NPWP untuk pengajuan kredit usaha mereka. Tingkat penghasilan pada dasarnya menentukan kelas sosial seseorang. Dalam kelompok sosial tertentu, seorang wajib pajak akan dipengaruhi oleh sikap anggota kelompok yang lain. Kelompok sosial orang yang berpenghasilan s.d. 25 juta rupiah, penghasilan di atas 25 juta rupiah – 50 juta rupiah, penghasilan di atas 50 juta rupiah – 100 juta rupiah cenderung bersikap positif dan tidak adanya perbedaan sikap dari tiga kelompok/kelas sosial tersebut karena adanya campur tangan dari aparat pemerintah yang


26

menekankan pajak sebagai suatu kewajiban yang disertai sanksi bila seseorang tidak melakukan kewajiban perpajakan. G. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Self Assessment System Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002: 263). Menurut Azwar (1995: 35-36), lembaga pendidikan sebagai suatu sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pendidikan serta ajaran-ajarannya. Menurut Ningrum (2012), tingkat pendidikan mempengaruhi persepsi terhadap self assessment system. Wajib pajak dengan tingkat pendidikan yang rendah diduga akan mempunyai persepsi tidak setuju terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, wajib pajak dengan tingkat pendidikan yang tinggi diduga akan mempunyai persepsi setuju terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Menurut Davidoff sebagaimana dikutip oleh Walgito (2003: 46) persepsi sekalipun stimulusnya sama, tetapi karena pengalaman tidak sama, kemampuan berpikir tidak sama, kerangka acuan tidak sama, adanya kemungkinan hasil hasil persepsi antara individu satu dengan individu yang lain tidak.


27

Ho1: Tidak ada perbedaan persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap self assessment system berdasarkan tingkat pendidikan Ha1: Ada perbedaan persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap self assessment system berdasarkan tingkat pendidikan H. Hubungan Antara Tingkat Penghasilan Dengan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Self Assessment System Menurut Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Menurut pendapat Engels sebagaimana dikutip oleh Shiddiq (2011), kepala keluarga yang berpendapatan rendah, tingkat kesadaran membayar PBB menjadi rendah karena banyak dari pendapatan mereka untuk dikonsumsi sehari-hari, sehingga tidak bisa menabung termasuk memenuhi pembayaran PBB. Sedangkan kepala keluarga yang berpendapatan tinggi, tingkat kesadaran juga tinggi dalam membayar PBB karena mereka mampu menabung dan bisa menyisihkan untuk keperluan lain termasuk membayar PBB. Berdasarkan hal tersebut, jika dihubungkan dengan self assessment system maka wajib pajak yang berpenghasilan rendah diduga akan mempunyai persepsi tidak setuju terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Sedangkan wajib pajak yang berpenghasilan tinggi diduga akan mempunyai persepsi setuju terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya.


28

Ho2: Tidak ada perbedaan persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap self assessment system berdasarkan tingkat penghasilan Ha2: Ada perbedaan persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap self assessment system berdasarkan tingkat penghasilan


BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah studi kasus. Studi kasus adalah penelitian dengan mengolah dan menganalisis data yang diperoleh kemudian menarik kesimpulan. Kesimpulan yang didapat hanya berlaku pada obyek (daerah) yang diteliti. B. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Biro Organisasi Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2013. C. Subyek dan Obyek Penelitian 1. Subyek Penelitian Subyek penelitian adalah orang atau badan yang berhubungan dengan obyek penelitian dan dapat memberikan informasi tentang obyek penelitian tersebut. Subyek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang bekerja di Biro Organisasi Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Obyek Penelitian Obyek penelitian adalah suatu hal yang menjadi pokok penelitian. Obyek dalam penelitian ini adalah perbedaan persepsi wajib pajak

29


30

orang pribadi terhadap self assessment system berdasarkan tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan. D. Data dan Teknik Pengumpulan Data Data primer yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Kuesioner yang disebarkan berisi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tertutup. Kuesioner ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian satu yang berisikan

pertanyaan-pertanyaan

yang

bersifat

umum

untuk

mendapatkan data tentang responden dan bagian kedua yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian untuk mendapatkan data penelitian. Kuesioner tersebut langsung dibagikan kepada responden yang bekerja di Biro Organisasi Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. E. Variabel Penelitian Variabel adalah segala obyek penelitian, atau apa saja yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel terikat yang diukur dalam penelitian ini adalah persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap self assessment system dan terdiri dari dua variabel bebas yaitu tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan. Untuk memperoleh data tersebut digunakan sejumlah pertanyaan yang dapat mengungkapkan persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap self assessment system. Pertanyaan yang diberikan kepada responden meliputi 2 bagian:


31

Bagian I : Berisi pertanyaan mengenai data diri atau karakteristik responden. Bagian II : Berisi tentang pernyataan mengenai persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap self assessment system. Pertanyaan yang diberikan kepada responden meliputi: 1. Persepsi

wajib

pajak

orang

pribadi

terkait

dengan

fungsi

terkait

dengan

fungsi

penghitungan pajak yang terutang. 2. Persepsi

wajib

pajak

orang

pribadi

pembayaran pajak yang terutang. 3. Persepsi wajib pajak orang pribadi terkait dengan fungsi pelaporan pajak yang terutang. F. Teknik Pengukuran Data Pengukuran persepsi dalam penelitian ini menggunakan skor penilaian yaitu skala likert dengan skor 1 sampai 4. Pemberian skor tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran penilaian persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap self assessment system yang dapat dilihat dari hasil kuesioner yang sudah dirancang oleh penulis. Tabel 3.1 Skor Penilaian

Alternatif Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) Tidak Setuju (TS) Setuju (S) Sangat Setuju (SS) Sumber: (Sugiyono, 2005: 84)

Skor Penilaian 1 2 3 4


32

G. Teknik Pengujian Instrumen 1. Uji Validitas Instrumen Suatu skala pengukuran disebut valid bila ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur (Kuncoro, 2003: 151). Untuk mengungkapkan keadaan suatu faktor disusun sejumlah pertanyaan yang disebut dengan butir atau indikator, sedangkan faktor atau variabel penelitian yang dilihat tersebut dinamakan sebagai konstruk. Validitas suatu pertanyaan dalam kuesioner dapat diketahui dengan cara membandingkan tingkat signifikansi koefisien korelasi tersebut dengan taraf signifikan yang ditentukan, apabila hasilnya lebih besar dari taraf signifikansi yang ditentukan maka setiap pertanyaan dalam kuesioner tersebut tidak valid (Ghozali, 2005: 47). Untuk menguji validitas ini akan menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Karl Pearson (Sugiyono, 2005: 182):

r xy 

n XY   X Y 

n X   X  nY  Y   2

2

2

2

Keterangan: rxy = Koefisien korelasi setiap pertanyaan X = Nilai total skor masing-masing variabel X Y = Nilai total skor masing-masing variabel Y n

= Jumlah responden


Jika r

hitung

> r

33

dengan taraf signifikansi 5% (α = 5%), maka

tabel

instrumen tersebut dikatakan valid. Jika r

hitung

< r


tabel

instrumen tersebut dikatakan tidak valid. 2. Uji Reliabilitas Instrumen Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Setelah itu apabila alat ukur telah dinyatakan valid, maka langkah selanjutnya alat ukur tersebut dapat diukur reliabilitasnya dengan menggunakan teknik Spearman-Brown, yaitu teknik belah dua awal-akhir (Sugiyono, 2005: 122). Rumus formula tersebut: ri =

2 rb 1  rb

Keterangan: ri

= Reliabilitas internal seluruh instrumen

rb = Korelasi Product Moment antara belahan pertama dan kedua Apabila ri > r

tabel


instumen/alat ukur memenuhi syarat reliabilitas. Apabila ri < r

tabel


instumen/alat ukur tidak memenuhi syarat reliabilitas. H. Teknik Analisis Data Untuk menjawab rumusan masalah yang ada mengenai persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap self assessment system, maka digunakan analisis


34

Chi-square. Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis terhadap perbedaan lebih dari dua proporsi. Langkah-langkah pengujian analisis Chi-square adalah: 1. Menentukan tingkat persepsi orang pribadi yang bekerja di Biro Organisasi Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai self assessment system, maka dicari interval skor persepsi terlebih dahulu dengan rumus:

Dalam penelitian ini skor tertinggi dari interval kuesioner adalah 4 dan skor terendah adalah 1, serta banyaknya skor adalah 4. Sehingga setelah dimasukkan dalam rumus, nilai intervalnya adalah:

Persepsi wajib pajak orang pribadi yang bekerja di Biro Organisasi Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang self assessment system dikategorikan sebagai berikut: Tabel 3.2 Tingkatan Skor Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi

Skor Persepsi Wajib Pajak 1,00 – 1,75 >1,75 – 2,50 >2,50 – 3,25 >3,25 – 4,00

Keterangan Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju

2. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif untuk masing-masing pertanyaan.


35

Untuk variabel tingkat pendidikan: Ho1: Tidak ada perbedaan persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap self assessment system berdasarkan tingkat pendidikan. Ho1: µ1=µ2=................................=µk Ha1: Ada perbedaan persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap self assessment system berdasarkan tingkat pendidikan. Ha1: µ1≠µ2≠................................≠µk Untuk variabel tingkat penghasilan: Ho2: Tidak ada perbedaan persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap self assessment system berdasarkan tingkat penghasilan. Ho2: µ1=µ2=................................=µk Ha2: Ada perbedaan persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap self assessment system berdasarkan tingkat penghasilan. Ha2: µ1≠µ2≠................................≠µk 3. Menghitung Chi-square dari variabel tingkat pendidikan. a. Memasukkan data kuesioner ke dalam tabel Tabel 3.3 Rekapitulasi Data Kuesioner Berdasarkan Tingkat Pendidikan Skor Pertanyaan Tingkat Responden Jumlah Mean Pendidikan X1 X2 X3 X4 Xdst 1 2 Dst

b. Memasukkan data kuesioner dalam tabel frekuensi skor persepsi wajib pajak berdasarkan tingkat pendidikan


36

Tabel 3.4 Frekuensi Skor Persepsi Wajib Pajak Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sangat Tidak Sangat Tidak Setuju Setuju Setuju Tingkat Setuju Jumlah Pendidikan 1,00 s.d 1,76 s.d 2,51 s.d 3,26 s.d 1,75 2,50 3,25 4,00

c. Menghitung frekuensi yang diharapkan (fh) dari variabel pendidikan, dengan rumus:

Eij  nio  noj / n Keterangan: nio = jumlah baris ke-i noj = jumlah kolom ke-j n = jumlah responden Tabel 3.5 Perhitungan fh Variabel Tingkat Pendidikan Persepsi WP Terhadap Self Assessment System Tingkat Sangat Tidak Sangat Pendidikan Tidak Setuju Setuju Setuju Setuju

Jumlah

d. Menghitung Chi-square dari variabel tingkat pendidikan dengan taraf signifikansi 5%


Tabel 3.6 Perhitungan Chi-square Variabel Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan fo fh fo-fh (fo-fh)2

37

(fo-fh)2/fh

Jumlah

Analisis Chi-square menggunakan rumus sebagai berikut: k

 f o  f h 2

i 1

fh

x  2

dengan derajat kebebasan = (r-1)(c-1)

Keterangan: x2 = Chi-square fo = Frekuensi yang diobservasi fh = Frekuensi yang diharapkan e. Mengambil keputusan Ho1 tidak berhasil ditolak, Ha1 berhasil ditolak, jika x2 hitung < x2 tabel. Ho1 berhasil ditolak, Ha1 tidak berhasil ditolak, jika x2 hitung > x2 tabel.


38

Ho1 diterima Ho1 ditolak 0

x2 tabel

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, dilakukan langkahlangkah sebagai berikut: 4. Menghitung Chi-square dari variabel tingkat penghasilan. a. Memasukkan data kuesioner ke dalam tabel Tabel 3.7 Rekapitulasi Data Kuesioner Berdasarkan Tingkat Penghasilan Skor Pertanyaan Tingkat Responden Jumlah Mean Penghasilan X1 X2 X3 X4 Xdst 1 2 Dst

b. Memasukkan data kuesioner dalam tabel frekuensi skor persepsi wajib pajak berdasarkan tingkat penghasilan Tabel 3.8 Frekuensi Skor Persepsi Wajib Pajak Berdasarkan Tingkat Penghasilan Sangat Tidak Sangat Tidak Setuju Setuju Setuju Tingkat Setuju Jumlah Penghasilan 1,00 s.d 1,76 s.d 2,51 s.d 3,26 s.d 1,75 2,50 3,25 4,00

c. Menghitung frekuensi yang diharapkan (fh) dari variabel tingkat penghasilan, dengan rumus:


39

Eij  nio  noj / n Keterangan: nio = jumlah baris ke-i noj = jumlah kolom ke-j n = jumlah responden Tabel 3.9 Perhitungan fh Variabel Tingkat Penghasilan Persepsi WP Terhadap Self Assessment System Tingkat Sangat Tidak Sangat Penghasilan Tidak Setuju Setuju Setuju Setuju

Jumlah

d. Menghitung Chi-square dari variabel tingkat penghasilan dengan taraf signifikansi 5% Tabel 3.10 Perhitungan Chi-square Variabel Tingkat Penghasilan Tingkat Penghasilan fo fh fo-fh (fo-fh)2

Jumlah

(fo-fh)2/fh


40

Analisis Chi-square menggunakan rumus sebagai berikut: k

 f o  f h 2

i 1

fh

x  2

dengan derajat kebebasan = (r-1)(c-1)

Keterangan: x2 = Chi-square fo = Frekuensi yang diobservasi fh = Frekuensi yang diharapkan e. Mengambil keputusan Ho2 tidak berhasil ditolak, Ha2 berhasil ditolak, jika x2 hitung < x2 tabel. Ho2 berhasil ditolak, Ha2 tidak berhasil ditolak, jika x2 hitung > x2 tabel.

Ho2 diterima Ho2 ditolak 0

x2 tabel


BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Dalam penelitian ini jumlah responden yang berada di Biro Organisasi Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 112 responden. Kuesioner disebarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di Biro Organisasi Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jl. Malioboro No. 14, Kompleks Kepatihan, Danurejan Yogyakarta. Data pribadi responden diperoleh dengan menggunakan sumber data primer yang dihasilkan oleh kuesioner. Data pribadi responden meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan. Dari 112 kuesioner yang disebarkan hanya 104 kuesioner yang kembali atau tingkat pengembalian kuesioner sebesar 92,86%, maka dari 104 kuesioner tersebut dapat diketahui gambaran Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap self assessment system berdasarkan tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan. 1. Umur Responden Dari 104 responden dapat diketahui data wajib pajak yang berada di Biro Organisasi Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan umur, sebagai berikut:

41


42

Tabel 4.1 Data Responden Berdasarkan Umur

Jumlah Responden 1 46 40 17 104

Umur Responden 20 – 30 tahun 31 – 40 tahun 41 – 50 tahun Di atas 50 tahun Total

Persentase (%) 0,96 44,23 38,46 16,35 100

Sumber: Data primer diolah

Dari tabel 4.1 didapatkan pengelompokkan responden berdasarkan umur, umur responden 20 – 30 tahun berjumlah 1 orang atau sebesar 0,96%, umur responden 31 – 40 tahun berjumlah 46 orang atau sebesar 44,23%, umur responden 41 – 50 tahun berjumlah 40 orang atau sebesar 38,46% dan umur responden 51 – 60 tahun berjumlah 17 orang atau sebesar 16,35%. Dari tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa dari 104 responden yang ada jumlah umur yang paling banyak dimiliki responden adalah umur 31 – 40 tahun dengan jumlah 46 orang atau sebesar 44,23%. 2. Jenis Kelamin Responden Dari 104 responden dapat diketahui data wajib pajak yang berada di Biro Organisasi Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut: Tabel 4.2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Total

Jumlah Responden 57 47 104

Persentase (%) 54,81 45,19 100


Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat dari 104 responden, responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 57 orang atau sebesar 54,81% dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 47 orang atau 45,19%. Dari


43

tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa dari 104 responden yang ada jumlah jenis kelamin yang paling banyak adalah jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 57 orang atau sebesar 54,81%. 3. Pendidikan Terakhir Responden Dari 104 responden dapat diketahui data wajib pajak yang berada di Biro Organisasi Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai berikut: Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan SLTA/SMA D-3/Akademika Jenjang S-1 Jenjang S-2 Jenjang S-3 Total

Jumlah Responden 25 16 49 13 1 104

Persentase (%) 24,04 15,38 47,12 12,50 0,96 100


Berdasarkan tabel 4.3 didapatkan pengelompokkan responden berdasarkan tingkat pendidikan, responden dengan tingkat pendidikan SLTA/SMA berjumlah 25 orang atau sebesar 24,04%, responden dengan tingkat pendidikan D-3/Akademika berjumlah 16 orang atau sebesar 15,38%, responden dengan tingkat pendidikan S-1 berjumlah 49 orang atau sebesar 47,12%, responden dengan tingkat pendidikan S-2 berjumlah 13 orang atau sebesar 12,50% dan responden dengan tingkat pendidikan S3 berjumlah 1 orang atau sebesar 0,96%. Dari tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan tertinggi yang paling banyak dijumpai adalah responden dengan tingkat pendidikan S-1 yaitu berjumlah 49 orang atau sebesar 47,12%.


44

4. Rata-rata Penghasilan per Bulan Dari 104 responden dapat diketahui data wajib pajak yang berada di Biro Organisasi Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan tingkat penghasilan, sebagai berikut: Tabel 4.4 Data Responden Berdasarkan Tingkat Penghasilan

Tingkat Penghasilan Rp2.000.000,00 – Rp3.000.000,00 Rp3.000.000,00 – Rp4.000.000,00 > Rp4.000.000,00 Total

Jumlah Responden 65 29 10 104

Persentase (%) 62,50 27,88 9,62 100


Dari tabel 4.4 didapatkan pengelompokkan responden berdasarkan tingkat

penghasilan,

responden

yang

memiliki

penghasilan

Rp2.000.000,00 – Rp3.000.000,00 berjumlah 65 orang atau sebesar 62,50%, responden yang memiliki penghasilan Rp3.000.000,00 – Rp4.000.000,00 berjumlah 29 orang atau sebesar 27,88% dan responden yang memiliki penghasilan lebih dari Rp4.000.000,00 berjumlah 10 orang atau sebesar 9,62%. Dari tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa dari 104 responden yang ada tingkat penghasilan yang paling banyak dimiliki responden adalah sebesar Rp2.000.000,00 – Rp3.000.000,00

dengan

jumlah 65 orang atau sebesar 62,50%. B. Pengujian Data Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Bagian I berisi data responden digunakan untuk mengetahui karakteristik responden. Bagian II


45

berisi pertanyaan mengenai persepsi wajib pajak terhadap self assessment system. 1. Uji Validitas Instrumen Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Karl Pearson yang telah dibahas pada bab 3. Validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan, kesesuaian atau kecocokan suatu alat untuk mengukur apa yang akan diukur mengenai persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap self assessment system. Dengan jumlah responden sejumlah 104 (seratus empat) orang, maka nilai rtabel diperoleh df (degree of freedom) = n-2 jadi df 104 – 2 = 102, maka rtabel = 0,193. Butir pernyataan dinyatakan valid jika rhitung > rtabel. Hasil kesimpulan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas

Nomor Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

r-hitung

r-tabel

Keterangan

0,590 0,481 0,565 0,308 0,410 0,529 0,433 0,344 0,415 0,327 0,434 0,548 0,503 0,415 0,421 0,206

0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193

Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid



46

Dari hasil pengujian diketahui bahwa dari 16 pertanyaan dalam kuesioner adalah valid karena nilai rhitung > rtabel. Seluruh butir pertanyaan layak digunakan sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian. 2. Uji Reliabilitas Instrumen Uji reliabilitas suatu instrumen dimaksudkan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur konsisten atau memiliki kemantapan dalam penggunaannya, baik ditinjau dari waktu ke waktu maupun dari kondisi satu dengan kondisi yang lain. Apabila alat ukur telah dinyatakan valid, maka berikutnya alat ukur tersebut diuji reliabilitasnya, dengan menggunakan teknik Spearman-Brown, yaitu teknik belah dua awal-akhir. Rumusnya adalah (Sugiyono, 2005: 122): ri =

2rb 1  rb

Untuk mengukur reliabilitas persepsi self assessment system dengan menggunakan Microsoft Excel dan hasilnya rhitung sebesar 0,483. Untuk mencari ri digunakan rumus Spearman-Brown di atas yaitu: ri =

= 0,651

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh bahwa ri = 0,651 > rhitung = 0,483, maka kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini reliabel. C. Analisis Data Penelitian ini menggunakan empat skor, skor tertinggi adalah 4 sedangkan skor terendah adalah 1. Untuk mencari skor interval digunakan rumus:


47

Sehingga setelah dimasukkan ke dalam rumus, intervalnya:

Persepsi orang pribadi yang bekerja di Biro Organisasi Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang self assessment system dikategorikan sebagai berikut: Tabel 4.6 Skor kategori persepsi self assessment system

SKOR

KATEGORI

1,00 – 1,75

Sangat Tidak Setuju

>1,75 – 2,50

Tidak Setuju

>2,50 – 3,25

Setuju

>3,25 – 4,00

Sangat Setuju

Menghitung Chi-square dari variabel tingkat pendidikan 1. Memasukkan data kuesioner ke dalam tabel rekapitulasi kuesioner Data kuesioner responden meliputi responden, tingkat pendidikan, skor pertanyaan, jumlah skor pertanyaan dan rata-rata skor pertanyaan (mean). Tabel rekapitulasi data kuesioner berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada lampiran 3. 2. Memasukkan data kuesioner ke dalam tabel frekuensi skor persepsi wajib pajak berdasarkan tingkat pendidikan Data kuesioner berupa jumlah responden dengan rata-rata skor pertanyaan (mean) dimasukkan ke tabel frekuensi skor untuk kemudian diketahui persepsi wajib pajak berdasarkan tingkat pendidikan. Tabel frekuensi skor


48

persepsi wajib pajak berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada lampiran 3. 3. Menghitung frekuensi yang diharapkan (fh) dari variabel tingkat pendidikan Untuk menghitung nilai frekuensi yang diharapkan (fh) menggunakan perhitungan manual, dengan memasukkan data frekuensi skor persepsi wajib pajak. Tabel perhitungan fh variabel berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada lampiran 3. 4. Menghitung Chi-square dari variabel tingkat pendidikan dengan taraf signifikansi 5% Nilai Chi-square dihitung menggunakan perhitungan manual pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (df), yaitu: df=(r-1)(c-1)=(51)(4-1)=12. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dilakukan langkahlangkah sebagai berikut: 1. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif untuk variabel pendidikan Ho1: Tidak ada perbedaan persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap self assessment system berdasarkan tingkat pendidikan. Ho1: µ1=µ2=................................=µk Ha1: Ada perbedaan persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap self assessment system berdasarkan tingkat pendidikan. Ha1: µ1≠µ2≠................................≠µk


49

2. Perhitungan dilakukan dengan rumus Chi-square Dari hasil perhitungan diperoleh nilai x2 hitung sebesar 14,108 dan nilai x2 tabel sebesar 21,026. 3. Menentukan taraf nyata Taraf nyata yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%, α = 0,05. 4. Menentukan kriteria pengujian Ho1 tidak berhasil ditolak bila x2 tabel > x2 hitung Ho1 berhasil ditolak bila x2 tabel < x2 hitung Dari hasil perhitungan diperoleh x2 tabel sebesar 21,026 > x2 hitung sebesar 14,108. Maka Ho1 tidak berhasil ditolak. 5. Mengambil keputusan Ho1 tidak berhasil ditolak, artinya tidak ada perbedaan persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap self assessment system berdasarkan tingkat pendidikan. Menghitung Chi-square dari variabel tingkat penghasilan 1. Memasukkan data kuesioner ke dalam tabel rekapitulasi kuesioner Data kuesioner responden meliputi responden, tingkat penghasilan, skor pertanyaan, jumlah skor pertanyaan dan rata-rata skor pertanyaan (mean). Tabel rekapitulasi data kuesioner berdasarkan tingkat penghasilan dapat dilihat pada lampiran 4. 2. Memasukkan data kuesioner ke dalam tabel frekuensi skor persepsi wajib pajak berdasarkan tingkat penghasilan


50

Data kuesioner berupa jumlah responden dengan rata-rata skor pertanyaan (mean) dimasukkan ke tabel frekuensi skor untuk kemudian diketahui persepsi wajib pajak berdasarkan tingkat penghasilan. Tabel frekuensi skor persepsi wajib pajak berdasarkan tingkat penghasilan dapat dilihat pada lampiran 4. 3. Menghitung frekuensi yang diharapkan (fh) dari variabel tingkat penghasilan Untuk menghitung nilai frekuensi yang diharapkan (fh) menggunakan perhitungan manual, dengan memasukkan data frekuensi skor persepsi wajib pajak. Tabel perhitungan fh variabel berdasarkan tingkat penghasilan dapat dilihat pada lampiran 4. 4. Menghitung Chi-square dari variabel tingkat penghasilan dengan taraf signifikansi 5% Nilai Chi-square dihitung menggunakan perhitungan manual pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (df), yaitu: df=(r-1)(c-1)=(31)(4-1)=6. Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif untuk variabel tingkat penghasilan Ho2: Tidak ada perbedaan persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap self assessment system berdasarkan tingkat penghasilan. Ho2: µ1=µ2=................................=µk


51

Ha2: Ada perbedaan persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap self assessment system berdasarkan tingkat penghasilan. Ha2: µ1≠µ2≠................................≠µk 2. Perhitungan dilakukan dengan rumus Chi-square Dari hasil perhitungan diperoleh nilai x2 hitung sebesar 8,569 dan nilai x2 tabel sebesar 12,592. 3. Menentukan taraf nyata Taraf nyata yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%, α = 0,05. 4. Menentukan kriteria pengujian Ho2 tidak berhasil ditolak bila x2 tabel > x2 hitung Ho2 berhasil ditolak bila x2 tabel < x2 hitung Dari hasil perhitungan diperoleh x2 tabel sebesar 12,592 > x2 hitung sebesar 8,569. Maka Ho2 tidak berhasil ditolak. 5. Mengambil keputusan Ho2 tidak berhasil ditolak, artinya tidak ada perbedaan persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap self assessment system berdasarkan tingkat penghasilan. D. Pembahasan 1. Perbedaan persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap self assessment system berdasarkan tingkat pendidikan Hasil uji hipotesis dengan Chi-square diperoleh hasil nilai x2 hitung sebesar 14,108 dan nilai x2 tabel sebesar 21,026. Dengan demikian nilai x2 tabel 21,026 > x2 hitung 14,108, sehingga Ho1 tidak berhasil ditolak. Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut, maka dapat diambil kesimpulan


52

bahwa tidak ada perbedaan persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap self assessment system berdasarkan tingkat pendidikan. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Biro Organisasi Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap self assessment system berdasarkan tingkat pendidikan yang dikelompokkan menjadi 5 kelompok yaitu SLTA/SMA, Diploma/D3, S1, S2 dan S3 menunjukkan kecenderungan persepsi setuju sebesar 90% (94/104x100%) dari seluruh responden. Persepsi setuju yang menjadi kecenderungan persepsi wajib pajak disebabkan oleh karena sanksi yang melekat dalam undang-undang perpajakan. Wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan dikarenakan takut akan sanksi. Oleh sebab itu, wajib pajak cenderung menilai setuju hal-hal

yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Peraturan

perpajakan menjadi ancaman bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tidak adanya perbedaan persepsi terhadap self assessment system ditinjau dari tingkat pendidikan disebabkan karena bagi wajib pajak dengan tingkat pendidikan SLTA/SMA memberikan respon penilaian yang cukup baik didasarkan pada rasio dan pengetahuan yang dimiliki walaupun dalam pendidikan formal pengetahuan perpajakan tidak diberikan secara detail. Bagi wajib pajak D3/S1/S2/S3 mempunyai respon penilaian yang cukup baik juga didasarkan pada rasio dan pengetahuan yang dimiliki walaupun dalam jenjang perguruan tinggi pengetahuan perpajakan diberikan hanya pada jurusan-jurusan tertentu misalnya jurusan


53

yang terdapat pada fakultas ekonomi dan fakultas hukum. Oleh karena itu wajib pajak berusaha memahami self assessment system dengan mencari informasi sendiri ataupun mengikuti pelatihan atau kursus di bidang perpajakan untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku. 2. Perbedaan persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap self assessment system berdasarkan tingkat penghasilan Hasil uji hipotesis dengan Chi-square diperoleh hasil nilai x2 hitung sebesar 8,569 dan nilai x2 tabel sebesar 12,592. Dengan demikian nilai x2 tabel 12,592 > x2 hitung 8,569, sehingga Ho2 tidak berhasil ditolak. Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap self assessment system berdasarkan tingkat penghasilan. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Biro Organisasi Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap self assessment system berdasarkan tingkat penghasilan yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu Rp2.000.000,00 – Rp3.000.000,00, Rp3.000.000,00 – Rp4.000.000,00 dan > Rp4.000.000,00 menunjukkan kecenderungan persepsi setuju sebesar 90% (94/104x100%) dari seluruh responden. Persepsi setuju yang menjadi kecenderungan persepsi wajib pajak disebabkan oleh adanya campur tangan dari aparat pemerintah yang menekankan pajak sebagai suatu kewajiban yang disertai dengan sanksi bila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.


54

Tingkat penghasilan pada dasarnya menentukan kelas sosial seseorang. Dalam kelompok kelas sosial tertentu, seorang wajib pajak akan dipengaruhi oleh sikap anggota kelompok yang lain. Tidak adanya perbedaan persepsi terhadap self assessment system ditinjau dari tingkat penghasilan disebabkan oleh pemahaman pajak penghasilan sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban ini terlaksana melalui pengalihan sebagian harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan sesuai dengan mekanisme jenis perpajakan yang berlaku berdasarkan undang-undang. Sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu self assessment system, wajib pajak akan menilai sendiri layak tidaknya pajak yang terutang dalam satu tahun pajak yang dibandingkan dengan kinerja usahanya.


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Tidak ada perbedaan persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap self assessment system berdasarkan tingkat pendidikan. Hal ini ditunjukkan dari nilai Chi-square x2 tabel sebesar 21,026 yang lebih besar dari nilai x2 hitung sebesar 14,108. 2. Tidak ada perbedaan persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap self assessment system berdasarkan tingkat penghasilan. Hal ini ditunjukkan dari nilai Chi-square x2 tabel sebesar 12,592 yang lebih besar dari nilai x2 hitung sebesar 8,569. B. Keterbatasan Penelitian Pada penelitian ini, untuk tingkat pendidikan tidak diketahui jurusan apa yang diambil oleh responden pada saat menempuh studi. C. Saran Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan pertanyaan dalam kuesioner untuk menanyakan jurusan apa yang diambil oleh responden pada saat menempuh studi agar penelitian selanjutnya lebih berkembang dari penelitian sebelumnya.

55


DAFTAR PUSTAKA

Azwar, Saifuddin. 1995. Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya. Edisi Ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset Casavera. 2009. Perpajakan. Yogyakarta: Graha Ilmu Direktorat Jenderal Pajak. 2008. Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE Indriyani, Debby. 2007. “Analisis Sikap Wajib Pajak Self Assessment System Berdasarkan Tingkat Pendidikan terdahap Wajib Pajak Parkir dikota DIY”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Kotler, Philip. 1993. Manajemen Pemasaran. 7th ed. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Univ. Indonesia Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga Mahalapie. 2012. Persepsi, Sikap dan Nilai. http://mahalapie.wordpress.com/ category/perilaku-dan-pengambangan-organisasi/ diakses tanggal 22 Mei 2013 pukul 17.06 WIB Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi Offset Ningrum, Prana Djati. 2012. “Analisis Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Self Assessment System Pajak Penghasilan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan Wajib Pajak”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Panjaitan, Mewati. 2013. Persepsi; Pengertian dan Faktor yang Mempengaruhi. http://mewatipanjaitan12.blogspot.com/2013/03/persepsi-pengertiandan-faktor-yang.html diakses tanggal 22 Mei 2013 pukul 16.48 WIB Purwantini, Cornelio dan Ignatius Bondan Suratno. 2004. “Analisis Perbedaan Sikap Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Self Assessment System Pajak Penghasilan Berdasarkan Latar Belakang Wajib Pajak”. ANTISIPASI.

56


57

Vol. 8. No. 1. Hal. 127-150 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu Resmi, Siti. 2003. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat Shiddiq, Muhammad Ash. 2011. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Tangerang Selatan”. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Soemitro, Rochmat. 1990. Asas dan Dasar Perpajakan 1 dan 2. Bandung: Eresco Sugiyono. 2005. Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta Sumarni, Murti dan Wahyuni Salamah. 2006. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: Andi Offset Tarjo dan Indra Kusumawati. 2006. “Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan Self Assesment System: Suatu Studi di Bangkalan”. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Undang-undang Perpajakan No. 36. Pedoman Perpajakan Tahun 2008 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” Walgito, Bimo. 2003. Psikologi Sosial Suatu Pengantar. Yogyakarta: Andi Offset


LAMPIRAN

58


59

Lampiran 1. Kuesioner KATA PENGANTAR KUESIONER Kepada Yth, Bapak/Ibu/Saudara Di Tempat,

Dengan Hormat, Saya mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, akan melakukan penelitian dengan judul ANALISIS PERBEDAAN PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP SELF ASSESSMENT SYSTEM BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN TINGKAT PENGHASILAN. Untuk itu, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuesioner ini. Informasi yang Bapak/Ibu/Saudara berikan sangat bermanfaat bagi saya untuk mendukung data-data yang berkaitan dengan penulisan skripsi saya. Dan segala informasi yang diberikan Bapak/Ibu/Saudara dijamin kerahasiaannya oleh penulis. Atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara yang diberikan kepada saya, saya ucapkan banyak terima kasih. Hormat saya; Penulis

Heri Tri Haryanto


60

IDENTITAS RESPONDEN Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di Biro Organisasi Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 1. NAMA

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Boleh Dikosongkan)

2. UMUR

: . . . . . . . . . . THN

3. JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI

PEREMPUAN

4. PENDIDIKAN TERAKHIR : SLTA/SMA

SLTP/SMP

D-3/AKADEMI

JENJANG S-2

JENJANG S-1

JENJANG S-3

LAIN-LAINSEBUTKAN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. RATA-RATA PENGHASILAN PER BULAN : < Rp1.000.000,00 Rp1.000.000,00 - Rp2.000.000,00 Rp2.000.000,00 - Rp3.000.000,00 Rp3.000.000,00 – Rp4.000.000,00 > Rp4.000.000,00


61

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Dibawah ini ada 16 pertanyaan yang harus dijawab responden anda diminta untuk memberi tanda (X) terhadap jawaban yang telah tersedia. Kami mohon jawaban yang telah disediakan dijawab oleh responden dengan keadaan yang sesungguhnya. 1. Sangat Setuju (SS) 2. Setuju (S) 3. Tidak Setuju (TS) 4. Sangat Tidak Setuju (STS) Untuk pilihan Sangat Setuju (SS) pernyataan yang diajukan penulis sangat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, pilihan Setuju (S) pernyataan yang diajukan sesuai dengan keadaan dan untuk pilihan Tidak Setuju (TS) pernyataan yang diajukan tidak sesuai, pilihan Sangat Tidak Setuju (STS) pernyataan yang diajukan penulis sangat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Self Assessment System adalah : Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.


I.

62

Pertanyaan terkait dengan Fungsi Penghitungan No

Pernyataan

SS

1

Saya wajib menghitung penghasilan bruto (kotor) yang diterima sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan selama Tahun Pajak yang bersangkutan

2

Saya wajib menghitung biaya-biaya yang dikenakan

sebagai

pengurang

penghasilan

bruto untuk mendapatkan jumlah penghasilan neto 3

Saya wajib menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan perundangundangan perpajakan pasal 7 ayat 1

4

Saya wajib menghitung Penghasilan Kena Pajak

(PKP)

dari

hasil

pengurangan

penghasilan neto dengan PTKP 5

Saya

wajib

menghitung

besarnya

pajak

penghasilan yang terutang dengan mengalikan tarif pajak perundang-undangan perpajakan pasal 17 ayat 1(a) dengan besarnya PKP

S

TS

STS


63

II. Pertanyaan terkait dengan Fungsi Pembayaran No

Pernyataan

SS

1

Saya wajib menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk membayarkan pajak terutangnya

2

Saya wajib membayar atau menyetor pajak penghasian yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pos atau Bank yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak

3

Saya wajib membayar Pajak Penghasilan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP)

4

Saya wajib membayar dan menyetor pajak yang terutang sesuai dengan jumlah pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan

5

Saya

wajib

membayar lunas kekurangan

pembayaran pajak penghasilan terutangnya sebelum

Surat

Pemberitahuan

Pajak

Penghasilan disampaikan 6

Saya akan dikenakan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak denda administrasi bunga 2% (dua persen) sebulan dari pajak terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran

S

TS

STS


64

III. Pertanyaan terkait dengan Fungsi Pelaporan No

Pernyataan

1

Saya wajib menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT)

sebagai

sarana

untuk

SS

S

TS

STS

melaporkan

perhitungan pajak terutang kepada negara 2

Saya wajib untuk mengambil sendiri formulir SPT tahunan baik

secara

online

atau

mengambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 3

Saya wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan disertai tanda tangan wajib pajak yang bersangkutan

4

Saya dapat menyampaikan SPT tahunan melalui Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak

5

Saya wajib menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara dalam mengisi kuesioner ini

SLTA/SMA DIPLOMA S-1 S-2 S-3 Jumlah

Tingkat Pendidikan

Sangat Tidak Setuju 1,00 s.d 1,75 0 0 0 0 0 0 Setuju 2,51 s.d 3,25 24 14 45 10 1 94

Tidak Setuju 1,76 s.d 2,5 1 2 2 0 0 5

3,26 s.d 4,00 0 0 2 3 0 5

Sangat Setuju

Tabel Frekuensi Skor Persepsi Wajib Pajak Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Lampiran 2. Frekuensi Skor Persepsi Wajib Pajak Berdasarkan Tingkat Pendidikan

25 16 49 13 1 104

Jumlah

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI 65

n

Jumlah

S-3

S-2

S-1

DIPLOMA

SLTA/SMA

Tingkat Pendidikan

= jumlah responden

Setuju 24 22,60 14 14,46 45 44,29 10 11,75 1 0,90 94

Tidak Setuju 1 1,20 2 0,77 2 2,36 0 0,63 0 0,05 5

0 1,20 0 0,77 2 2,36 3 0,63 0 0,05 5

Sangat Setuju

Persepsi WP terhadap Self Assessment System Sangat Tidak Setuju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

n oj = jumlah kolom ke-j

n io = jumlah baris ke-i

Keterangan:

Eij  nio  noj / n

Menghitung frekuensi yang diharapkan (fh) dari variabel tingkat pendidikan, dengan rumus:

104

1

13

49

16

25

Jumlah


fh 0 1,20 22,60 1,20 0 0,77 14,46 0,77 0 2,36 44,29 2,36 0 0,63 11,75 0,63 0 0,05 0,90 0,05

fo 0 1 24 0 0 2 14 0 0 2 45 2 0 0 10 3 0 0 1 0

0 -0,20 1,40 -1,20 0 1,23 -0,46 -0,77 0 -0,36 0,71 -0,36 0 -0,63 -1,75 2,37 0 -0,05 0,10 -0,05

fo-fh

X2 dk = 12 0,05 = 21,026 (dari tabel X2 )

Pada tabel 5 x 4 tersebut, dk = (5-1)(4-1) = 12; pada tabel x2

Jumlah

S-3

S-2

S-1

DIPLOMA

SLTA/SMA

Tingkat Pendidikan

Perhitungan Chi-square Variabel Tingkat Pendidikan

0 0,04 1,96 1,44 0 1,5129 0,2116 0,5929 0 0,1296 0,5041 0,1296 0 0,3969 3,0625 5,6169 0 0,0025 0,01 0,0025

(fo-fh)² 0 0,0333333 0,0867257 1,20 0 1,9648052 0,0146335 0,77 0 0,0549153 0,0113818 0,0549153 0 0,63 0,2606383 8,9157143 0 0,05 0,0111111 0,05 14,108

(fo-fh)²/fh


Rp2.000.000,00 - Rp3.000.000,00 Rp3.000.000,00 - Rp4.000.000,00 >Rp 4.000.000,00 Jumlah

Tingkat Penghasilan

Sangat Tidak Setuju 1,00 s.d 1,75 0 0 0 0 1,76 s.d 2,5 5 0 0 5

Tidak Setuju

Setuju

Sangat Setuju

2,51 s.d 3,25 3,26 s.d 4,00 58 2 28 1 8 2 94 5

Tabel Frekuensi Skor Persepsi Wajib Pajak Berdasarkan Tingkat Penghasilan

Lampiran 3. Frekuensi Skor Persepsi Wajib Pajak Berdasarkan Tingkat Penghasilan

65 29 10 104

Jumlah


n

Jumlah

> Rp4.000.000,00

Rp3.000.000,00 - Rp4.000.000,00

Rp2.000.000,00 - Rp3.000.000,00

Tingkat Penghasilan

= jumlah responden

n oj = jumlah kolom ke-j

n io = jumlah baris ke-i

Keterangan:

Eij  nio  noj / n

Sangat Tidak Setuju 0 0 0 0 0 0 0

Setuju 58 58,75 28 26,21 8 9,04 94

Tidak Setuju 5 3,13 0 1,39 0 0,48 5

2 3,13 1 1,39 2 0,48 5

Sangat Setuju

Persepsi WP terhadap Self Assessment System

Menghitung frekuensi yang diharapkan (fh) dari variabel tingkat penghasilan, dengan rumus:

104

10

29

65

Jumlah


0 3,13 58,75 3,13 0 1,39 26,21 1,39 0 0,48 9,04 0,48

0 5 58 2 0 0 28 1 0 0 8 2

2

fh

fo

2

X dk = 6 0,05 = 12,592 (dari tabel X )

2

Pada tabel 3 x 4 tersebut, dk = (3-1)(4-1)=6; pada tabel x

Jumlah

> Rp4.000.000,00

Rp3.000.000,00 - Rp4.000.000,00

Rp2.000.000,00 - Rp3.000.000,00

Tingkat Penghasilan

Perhitungan Chi-Square Variabel Tingkat Penghasilan

0 1,87 -0,75 -1,13 0 -1,39 1,79 -0,39 0 -0,48 -1,04 1,52

fo-fh 0 3,4969 0,5625 1,2769 0 1,9321 3,2041 0,1521 0 0,2304 1,0816 2,3104

(fo-fh)²

0 1,1172204 0,0095745 0,4079553 0 1,39 0,1222472 0,1094245 0 0,48 0,119646 4,8133333 8,569

(fo-fh)²/fh



Lampiran 4. Surat Keterangan/Ijin Penelitian

71

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Recommend Documents