PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR MENGENAI KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN SEKRETARIAT INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR
Pemerintah Republik Indonesia dan lnstitut
Penelitia~
Ekonomi untuk ASEAN
dan Asia Timur (ERIA) untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";
MEMPERHATIKAN kenyataan bahwa para Pemimpin Nasional Australia,
Brunei, Filipina, India, Indonesia, Jepang, Kamboja , Korea, Laos, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Tiongkok dan Viet Nam menyepakati pendirian lnstitut Penelitian Ekonomi untuk Asean dan Asia Timur untuk berkedudukan sementara di Sekretariat ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur ketiga yang diselenggarakan pada tanggal 21 November
2007;
MERUJUK pada Pertukaran Nota antara Sekretaris Jenderal ASEAN dan
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mengenai pendirian ERIA sebagai sebuah organisasi internasional;
MEMPERHATIKAN
bahwa
Pemerintah
Republik
Indonesia
mendukung
· sepenuhnya pendirian ERIA dan oleh sebab itu meyakinkan komitmennya untuk memfasilitasi berfungsinya Sekretariat ERIA;
MEMPERTIMBANGKAN pentingnya memfasilitasi kegiatan ERIA sebagai
organisasi internasional yang mendukung tujuan bersama kawasan Asia Timur untuk mendorong integrasi ekonomi;
MENGAKUI perlunya menjamin netralitas dan independensi ERIA selama
berkedudukan
sementara
di
sekretariat
ASEAN
dengan
merumuskan
pengaturan-pengaturan yang diperlukan termasuk keistimewaan dan kekebalan ERIA;
MENEGASKAN pentingnya fungsi ERIA untuk membuat penelitian dan
rekomendasi kebijakan yang objektif guna memenuhi kebutuhan para pembuat kebijakan di ASEAN dan Asia Timur;
MENCATAT Pernyataan
tentang
Pendirian
Pertemuan Pembukaan Dewan Pengurus ERIA;
TELAH MENYETUJUJ hal-hal sebagai berikut:
ERIA yang
disetujui
pada
Pasal1 DEFINISI
, Dalam Persetujuan ini: (a) Pemerintah berarti Pemerintah Republik Indonesia; (b) ASEAN berarti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara; (c) ERIA berarti lnstitut Penelitian Ekonomi untuk Asean dan Asia Timur; (d) Sekretariat berarti Sekretariat lnstitut Penelitian Ekonomi untuk Asean dan Asia Timur; (e) Otoritas Pemerintah Indonesia terkait berarti otoritas nasional di Indonesia yang berkaitan dalam hal ini dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia; (f) Dewan berarti Dewan Pengurus ERIA; (g) Direktur Eksekutif berarti Direktur Eksekutif ERIA; (h) Staf berarti staf ahli dan staf administrasi ERIA; (i) Kekayaan ERIA berarti segala kekayaan, termasuk dana, pendapatan dan aset-aset lainnya yang disewabelikan, dikuasai atau dikelola oleh . ERIA berdasarkan pengaturan trust, hibah, jaminan, plegde atau dinyatakan sebaliknya, sesuai dengan tujuan yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar ERIA;
U) Arsip ERIA berarti semua korespondensi , dokumen, data komputer, perangkat lunak komputer, manuskrip, gambar diam dan bergerak, film, video dan rekaman suara, sistem informasi, perpustakaan dan publikasi, koleksi ilmiah dan catatan terkait, yang dimiliki atau dikuasai ERIA dalam rangka menjalankan misinya; (k) Anggota keluarga berarti suami atau istri dan anak yang masih menjadi tanggungan atau anak-anak di bawah usia 21 tahun yang diberitahukan dari waktu ke waktu kepada Otoritas Indonesia yang terkait.
Pasal2 KAPASITAS HUKUM ERIA
1. ERIA memiliki kapasitas hukum: (a) untuk membuat kontrak; (b) untuk memperoleh dan menghapus barang bergerak dan tidak bergerak sesuai dengan hukum dan peraturan di Indonesia; (c) untuk melaksanakan proses hukum.
2. Untuk maksud pelaksanaan kapasitas yang disebutkan pada Ayat 1 Pasal ini, Direktur Eksekutif atau perwakilan yang diberi kewenangan oleh Direktur Eksekutif, akan mewakili ERIA.
Pasal3 PENDIRIAN SEKRETARIAT ERIA DIINDONESIA
Sesuai Paragraf 13 dari Pernyataan Ketua Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur ke-3 , yang diselenggarakan di Singapura pada 21 November 2007, dan Pertukaran Nota antara Sekretaris Jenderal ASEAN dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mengenai Pendirian ERIA sebagai organisasi internasional, Negara Anggota Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur sepakat bahwa ERIA akan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
Pasa14 KEANGGOTAAN ERIA
Anggota ERIA terdiri dari Australia, Brunei Darrussalam, Filipina, India, Indonesia, Jepang, Kamboja, Korea, Laos, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Tiongkok dan Viet Nam.
Pasal5 FUNGSI ERIA
1. ERIA didirikan untuk melaksanakan penelitian dan analisis kebijakan untuk memfasilitasi
pembentukan
Komunitas
Ekonomi ASEAN, mendorong
integrasi ekonomi yang luas dan pembangunan berkelanjutan di Asia Timur, dan berkontribusi terhadap upaya mengurangi tingkat kesenjangan di kawasan, secara kolektif maupun sendiri-sendiri.
2. Untuk mencapai maksud di atas, ERIA akan melaksanakan kegiatankegiatan sebagai berikut: (a) Melakukan analisis kebijakan, perencanaan strategis, dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk upaya-upaya kebijakan regional , dan memperoleh arahan kebijakan dari hasil pertukaran pandang dengan para Pemimpin, para Menteri dan para Pejabat Tinggi di kawasan ; (b) Menyediakan forum dengan keterlibatan tiga pihak yang diperuntukkan bagi dialog kebijakan dan interaksi antar pembuat kebijakan, peneliti dan pengusaha/masyarakat madani. (c) Memperbaiki kapasitas penelitian kebijakan terutama di negara kurang berkembang.
Pasal6 PENGATURAN KEUANGAN
1. ERIA akan bertanggung jawab atas pendanaan kegiatan-kegiatannya.
2. Para anggota Konterensi Tingkat Tinggi Asia Timur akan memberikan kontribusi kepada ERIA secara sukarela untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ERIA yang akan dijabarkan dalam Peraturan dan Ketentuan Keuangan ERIA.
Pasal7 STRUKTUR ERIA
ERIA akan terdiri dari: 1. Sebuah Dewan Pengurus 2. Seorang Direktur Eksekutit 3. Stat-stat Ahli 4. Stat-stat Administrasi
Pasal8 DEWAN PENGURUS
1. Dewan Pengurus terdiri dari 17 anggota dari masing-masing Negara Anggota Konterensi Tingkat Tinggi Asia Timur dan Sekretaris Jenderal ASEAN.
2. Dewan Pengurus menjadi organ tertinggi ERIA yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menyetujui program kerja, anggaran dan laporan tahunan ERIA.
· 3. Dewan Pengurus menunjuk seorang Direktur Eksekutif sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan Kepegawaian ERIA yang telah ditetapkan.
4. Dewan Pengurus bertemu sedikitnya satu kali dalam setahun, atau pada saat diperlukan berdasarkan permintaan tertulis dari satu atau lebih anggota Dewan Pengurus atau Direktur Eksekutif.
Pasal9 DIREKTUR EKSEKUTIF
1. Direktur Eksekutif ditunjuk oleh Dewan Pengurus sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan Kepegawaian ERIA.
2. Direktur Eksekutif menduduki jabatannya selama lima (5) tahun dan .dapat ditunjuk kembali.
3. Direktur Eksekutif bertanggungjawab atas pengurusan ERIA dan wajib menetapkan serangkaian program kerja serta rencana anggaran tahunan ERIA untuk disetujui Dewan Pengurus.
4. Direktur Eksekutif bertanggungjawab atas penunjukan dan penerbitan kontrak para staf.
Pasal 10 STAF AHLI
1. Stat Ahli ERIA terdiri dari pakar ekonomi, penasehat dan staf lain yang memiliki kualifikasi penelitian akademik, yang direkrut secara terbuka dari warga negara para negara anggota dan negara lainnya.
2. Staf Ahli ERIA bertanggungjawab untuk melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengelola proyek-proyek ERIA, serta berhubungan dengan para pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimandatkan oleh Direktur Eksekutit.
3. Staf Ahli ERIA melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.
Pasal 11 STAF ADMINISTRASI
1. Stat administrasi ERIA ditunjuk oleh Direktur Eksekutif sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan Kepegawaian.
2. Staf administrasi melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang tercantum dalam kontrak kerja.
I
Pasal12 TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH INDONESIA
1. (a)
Pemerintah
Indonesia mengakui
hak ERIA untuk mengadakan
pertemuan di dalam kantor pusat atau tempat lainnya di Republik Indonesia atas persetujuan otoritas Pemerintah terkait.
(b) Pemerintah penerapan
Indonesia kebebasan
mengakui penuh
kebebasan
untuk
berkumpul
berdiskusi
dan
melalui
pembuatan
keputusan pada pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan ERIA terkait dengan fungsi-fungsi kedinasannya.
2. Sehubungan
dengan
tujuan-tujuan
dan
kegiatan-kegiatan
ERIA
di
Indonesia, Pemerintah Indonesia mengakui hak ERIA untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan bebas sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.
3. Pemerintah Indonesia tidak akan dikenakan tanggung jawab internasional atas tindakan maupun kelalaian yang dilakukan oleh ERIA atau stafnya yang bertindak dalam rangka fungsi-fungsinya .
Pasal13 TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGATNYA SEKRETARIAT ERIA
1. Pemerintah Indonesia mengakui tidak dapat diganggu gugatnya Sekretariat, yang berada di bawah kendali dan otoritas ERIA.
I
2. Baik petugas maupun pejabat Pemerintah Indonesia, atau orang lain yang menjalankan otoritas publik di dalam wilayah Republik Indonesia, tidak diperkenankan untuk memasuki Sekretariat dalam rangka melaksanakan wewena ngnya terkecuali atas persetujuan dari, dan dalam kondisi yang disetujui oleh Direktur Eksekutif. Proses hukum, termasuk penyitaan properti pribadi, tidak diperkenankan di dalam Sekretariat, terkecuali dengan persetujuan yang diungkapkan, dan dalam kond isi yang disetujui oleh, Direktur Eksekutif.
3. ERIA
wajib
mencegah
Sekretariatnya
digunakan
sebagai
tempat
perlindungan untuk menghindari penahanan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang diharuskan oleh Pemerintah Indonesia untuk diekstradisi ke negara lain, atau yang berupaya menghindari proses hukum.
4. Dalam keadaan bencana alam, kebakaran atau keadaan darurat lainnya yang termasuk ancaman langsung terhadap nyawa manusia, persetujuan dari Direktur Eksekutif dianggap berlaku.
5. Sekretariat dilarang dipergunakan dalam hal apapun yang tidak sesuai dengan fungsi-fungsi ERIA.
6. Kecuali ditentukan dalam Persetujuan ini, dan berdasarkan peraturanperaturan yang diberlakukan pada ayat (8) Pasal ini, peraturan perundangundangan Republik Indonesia berlaku di dalam Sekretariat.
7. Terkecuali diatur dalam Persetujuan ini, pengadilan dan badan hukum Republik Indonesia terkait lainnya memiliki jurisdiksi, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas kejadian dan transaksi yang berlangsung di Sekretariat. I
I
t5.
;:,eKretanat memiiiKi kewenangan untuk membuat peraturan internal dalam rangka melaksanakan fungsinya secara penuh dan independen.
9. Ayat (8) Pasal ini tidak dapat menghalangi penerapan peraturan mengenai perlindungan kebakaran atau kesehatan dan keselamatan kerja atau kebersihan dari otoritas Pemerintah Indonesia terkait.
Pasal14 LAYANAN UMUM 01 SEKRETARIAT
1. Direktur Eksekutif wajib, sesuai permintaan, membuat pengaturan yang memungkinkan perwakilan berwenang dari badan layanan umum terkait untuk melakukan inspeksi, perbaikaan, perawatan, rekonstruksi dan relokasi layanan di dalam Sekretariat sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan fungsi-fungsi ERIA.
2. Dalam hal otoritas Pemerintah Indonesia yang berwenang atau badan di bawahnya menyediakan layanan umum, ERIA akan diberikan layanan sesuai tarif yang berlaku yang ditetapkan oleh administrasi Indonesia.
Pasal15 PELINDUNGAN SEKRETARIAT
1. Otoritas Pemerintah Indonesia yang berwenang wajib mengambil langkahlangkah yang sesuai guna memastikan keamanan Sekretariat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.
f
2. Atas permintaan dari Direktur Eksekutif, otoritas Pemerintah Indonesia yang berwenang wajib memastikan kelangsungan hukum dan ketertiban di Sekretariat.
Pasal16 KONDISI STAF
1. ERIA wajib memastikan bahwa seluruh Staf dijamin dengan jaminan sosial dan asuransi kesehatan secara memadai, setidaknya setara dengan ketentuan perundang-undangan Republ ik Indonesia.
2. Staf ERIA dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penghasilan kepada Republik Indonesia kecuali bagi yang berkewarganegaraan Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan perpajakan Indonesia.
Pasal 17 PEMBERITAHUAN PENUNJUKAN
1. Direktur Eksekutif wajib menentukan kategori-kategori staf Sekretariat terhadap siapa ketentuan Persetujuan ini berlaku. Kategori-kategori beserta nama-nama para staf wajib disampaikan kepada otoritas Pemerintah yang berwenang dari waktu ke waktu.
2. Apabila tidak terdapat Direktur Eksekutif, staf yang secara resmi ditunjuk mewakili Direktur Eksekutif wajib diakui oleh Pemerintah Indonesia.
Pasal18 PEMBELIAN OLEH ERIA
1. Dalam lingkup kegiatan kedinasan, ERIA diperbolehkan untuk membeli barang-barang, bahan-bahan dan pelayanan jasa yang berasal dari luar dan dalam Republik Indonesia.
2. ERIA berkeinginan untuk membeli barang-barang, bahan-bahan dan pelayanan jasa yang berasal dari Indonesia apabila barang-barang, bahanbahan dan pelayanan jasa tersebut mempunyai harga yang bersaing dan memenuhi spesifikasi ERIA; ERIA harus berupaya memastikan bahwa barang-barang, bahan-bahan dan pelayanan jasa lokal yang tersedia secara lokal dibeli dengan cara yang tepat.
3. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, barang yang diimpor atau diekspor oleh ERIA untuk pengunaan kedinasan, dapat memperoleh pembebasan pajak dan bea masuk. Barang-barang tersebut termasuk, tanpa pembatasan menurut pembagian ini, s"egala bentuk bahan ilmiah dan industri, publikasi, film, video dan rekaman suara, perlengkapan dan bahan komputasi dalam bentuk apapun. Dengan pemahaman bahwa barang-barang yang diimpor dengan pembebasan pajak tidak akan dijual oleh ERIA di Indonesia, kecuali atas persetujuan Pemerintah Indonesia dan sesuai dengan hukum dan peraturan Indonesia.
4. Bagi kendaraan yang dibeli oleh ERIA untuk kegiatan kedinasan akan diterbitkan nomor polisi yang sesuai yang mengidentifikasikan kendaraan tersebut sebagai kendaraan dinas ERIA.
f
5. Barang-barang yang diimpor dengan pembebasan pajak dalam pasal ini tidak dapat dijual dan dialihkan ke pihak lain di Republik Indonesia, kecuali sesuai persyaratan yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia.
Pasal 19 PEMBEBASAN PAJAK
1. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, Direktur Eksekutif dan staf ERIA yang
tidak berkewarganegaraan
Indonesia dalam
masa
penugasannya dengan ERIA wajib dibebaskan dari:
a) Bea masuk impor barang rumah tangga dan pribadi, termasuk perlengkapan teknis dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari kedatangannya di Indonesia, dengan syarat barang-barang tersebut diekspor kembali dari Indonesia pada saat keberangkatan atau dalam periode waktu yang disetujui oleh Pemerintah;
b) Pajak penghasilan, honorarium dan uang yang dibayarkan oleh ERIA dalam hubungannya dengan jasa mereka pada ERIA;
c) Pajak dan bea, kecuali pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah pada ayat 2, untuk pembelian satu unit kendaraan bermotor di Republik Indonesia, dengan syarat masa penugasan staf paling sedikit 12 bulan berturut-turut.
2. Walau ERIA tidak akan, secara umum, menuntut pembebasan atas bea m.asuk dan pajak penjualan barang bergerak dan tidak bergerak, yang
..
menjadi bagian dari harga yang dibayar, namun demikian ketika ERIA melakukan pembelian penting untuk keperluan resmi dari kekayaan yang bea masuk dan pajaknya telah dipungut atau dapat dipungut, Pemerintah Indonesia wajib,
sesuai dengan undang-undang Pajak Penghasilan,
melakukan pengaturan administratif yang sesuai dengan peraturan Pajak Pertambahan Nilai untuk pengurangan atau pengembalian bea atau pajak.
3. Penerapan pajak dan langkah-langkah termasuk pembebasan pajak dan/atau fasilitas lain untuk ERIA, asetnya, pendapatan, kekayaan dan stafnya, wajib sesuai dengan peraturan dan kententuan perpajakan yang berlaku.
Pasal20 FASILITAS KEUANGAN
1. Dalam rangka mencapai tujuan dan mandat untuk mendukung tujuan bersama Kawasan Asia Timur untuk mendorong integrasi ekonomi, ERIA dapat, tanpa dibatasi
oleh
pengawasan
keuangan, peraturan atau
moratorium dalam bentuk apapun. dengan bebas:
a) Membeli atau menerima dana dan mata uang melalui saluran resmi serta menyimpan dan membelanjakannya;
b) Mempertahankan rekening mata uang lokal maupun asing yang dapat dikonversi, dana, sumbangan, atau fasilitas keuangan lainnya dalam mata uang apapun di dalam maupun luar Indonesia;
I
.,
0 -
__ .. ~_ ~ _·..._ ·.·- i , ....... .... . --·: · ...
__, . .
•
•
o'Oo .. -o•. -__ - •o- .,_' -
c) Memindahkan sekuritas, dana, dan mata
u~ng
~
0
ke dan dari Republik
Indonesia, ke atau dari negara lain atau dalam Republik Indonesia dan mengkonversi mata uang asing yang dimilikinya ke dalam mata uang asing lain.
2.
ERIA wajib mematuhi hukum dan peraturan Indonesia berkenaan dengan pelaporan perpindahan dana dan mata uang asing.
Pasal21 KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN
1.
Kekebalan dan keistimewaan diberikan semata-mata untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan ERIA
2.
Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, Pemerintah memberikan kepada Direktur Eksekutif dan Staf Ahli kekebalan dari proses hukum dan administratif atas segala tindakan dan ucapan. yang disampaikan secara lisan maupun tertulis dalam pelaksanaan tugas °
kedinasan yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, dengan ketentuan bahwa kekebalan tersebut tidak menghalangi jalannya peradilano
3.
Dalam hal Pemerintah memiliki bukti bahwa keistimewaan dan kekebalan tersebut dimanfaatkan untuk tujuan selain dari fungsi efektif ERIA, Pemerintah akan menyampaikan pelanggaran tersebut kepada ERIA
4.
Tempat dan kekayaan ERIA beserta arsip-arsipnya yang berada di wilayah Republ ik
Indonesia
tidak
dapat
diganggu
gugat
dan
kebal
dari
penggeledahan, penyertaan, rekuisisi, penyitaan, perampasan, dan bentuk-
.
bentuk
gangguan
lainnya,
baik
dalam
bentuk
tindakan
eksekutif,
administratif, hukum, atau regulasi.
5.
Direktur Eksekutif ERIA wajib mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa penggunaan tempat s,ejalan dengan hukum dan peraturan Republik Indonesia.
Pasal22 PENYALAHGUNAAN KEISTIMEWAAN
1.
ERIA akan senantiasa bekerj asama dengan otoritas Pemerintah Indonesia terkait untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keistimewaan dan fasilitas yang diatur dalam Persetujuan ini. Tanpa mengenyampingkan keistimewaan dan fasilitas mereka, adalah tugas stat ERIA, yang menikmati keistimewaan tersebut, untuk menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan Republik Indonesia. Dalam situasi apapun, mereka tidak akan terlibat dalam urusan politik.
2.
Direktur Eksekutif wajib mengambil langkah-langkah pencegahan untuk menjamin bahwa pelanggaran keistimewaan atau fasilitas yang diberikan berdasarkan Persetujuan ini tidak terjadi dan untuk tujuan ini wajib membuat aturan dan
ketentuan
yang
dianggap
perlu
dan
dapat
mempertimbangkan bahwa telah
terjadi
dilaksanakan oleh stat ERIA
3.
Jika
Pemerintah
penyalahgunaan
Indonesia
keistimewaan
atau
kekebalan
yang
diatur
dalam
Persetujuan ini, Pemerintah Indonesia dan ERIA harus berkonsultasi untuk
menentukan apakah pelanggaran tersebut telah terjadi dan apabila terjadi, untuk menjam in bahwa pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi.
4.
Apabila Pemerintah Indonesia mempertimbangkan bahwa telah terjadi pelanggaran keistimewaan atau fasilitas yang diberikan berdasarkan Persetujuan ini, Direktur Eksekutif wajib, atas permintaan, berkonsultasi dengan otoritas Republik Indonesia terkait. Berkaitan dengan konsultasi dimaksud,
Direktur
Eksekutif
memiliki
hak
dan
kewajiban
untuk
menanggalkan kekebalan stat, dengan memperhatikan segala faktor yang relevan,
apabila
menurut
pendapatnya
kekebalan
tersebut
dapat
menghambat proses peradilan dan penanggalan kekebalan tersebut tidak akan merugikan kepentingan ERIA.
Pasal23 KOMUNIKASI
1.
Pemerintah Indonesia akan memberikan kepada ERIA akses terhadap semua fasilitas dan jaringan elektronik dan telekomunikasi internasional sesuai dengan standar internasional.
2.
Korespondensi dan komunikasi resmi ERIA tidak akan mengalami sensor. Dalam hal adanya kewajiban sensor yang diterapkan di Republik Indonesia, Direktur Eksekutif harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas permintaan Pemerintah Indonesia, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keistimewaan dalam hal sensor yang dinikmati oleh ERIA.
3.
Penafsiran Pasal 14 tidak dapat digunakan untuk menghindari diadopsinya tindakan pengamanan yang memadai yang akan ditetapkan dalam persetujuan antara ERIA dan Pemerintah Indonesia.
Pasal24 TUJUAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN
1.
Kekebalan dan keistimewaan ERIA diberikan dalam rangka pelaksanaan fungsi ERIA dan tidak untuk keuntungan pribadi Direktur Eksekutif dan staf.
2.
Segala ketentuan dalam Persetujuan ini tidak mengenyampingkan hak Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dalam rangka menjaga kepentingan nasional Republik Indonesia.
Pasal25 TRANSIT DAN TINGGAL
1.
Pemerintah akan memfasilitasi perjalanan dan masuk dan transit di dalam wilayahnya , dari tempat orang-orang sebagai berikut: (a) Direktur Eksekutif dan Staf ERIA dan anggota keluarga yang tinggal dengan dan yang tergantung pada mereka; (b) Orang-orang lain yang diundang oleh ERIA untuk melaksanakan tugastugas kedinasan , termasuk anggota Dewan Pengurus.
2.
Direktur Eksekutif wajib memberitahukan kepada Pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu nama-nama orang yang dimaksud pada ayat 1 Pasal ini.
3.
Visa dan izin tinggal, apabila dianggap perlu, diberikan secepatnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Pasal26 PENYELESAIAN SENGKETA
Sengketa antara Pemerintah Indonesia dan ERIA mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini, atau pertanyaan yang timbul yang berpengaruh kepada Sekretariat atau hubungan antara Pemerintah Rl dengan ERIA, wajib diselesaikan secara damai melalui negosiasi.
Pasal27 PERUBAHAN-PER.UBAHAN
Persetujuan ini dapat diubah secara tertulis berdasarkan kesepakatan bersama oleh Para Pihak. Perubahan-perubahan terhadap Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan oleh Pemerintah kepada ERIA mengenai penyelesaian persyaratan internalnya bagi pemberlakuan perubahan dimaksud.
Pasal28 PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN
1. Persetujuan ini berlaku pada tanggal pemberitahuan kepada Direktur Eksekutif
ERIA oleh
Pemerintah
Indonesia
mengenai
penyelesaian
persyaratan internalnya bagi pemberlakuan Persetujuan ini.
2. Persetujuan ini berlaku untuk periode 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh Para Pihak untuk jangka waktu yang sama, melalui pertukaran nota antara Para Pihak, 1 (satu) bulan sebelum tanggal perpanjangan yang diinginkan.
3. Salah satu pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini setiap saat, dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis akan keinginannya untuk menghentikan
Persetujuan tersebut kepada
pihak lainnya sekurang-
kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkal}.
4. Dalam hal pengakhiran tersebut, Persetujuan ini akan berakhir masa berlakunya setelah jangka waktu yang dianggap cukup untuk penyelesaian urusan-urusan ERIA dan penghapusan barang-barangnya di Republik Indonesia.
SEBAGAI BUKTI , masing-masing wakil, telah menandatangani Persetujuan ini.
DIBUAT di Jakarta, pada tanggal ..
e,.. Oktober 2014 dan tanggal .\.~. Oktober
2014 rangkap dua dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris, semua naskah memiliki keaslian yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH
UNTUK INSTITUT PENELITIAN EKONOMI
REPUBLIK INDONESIA
UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR
Signed
Signed
Dr\. R. M. Martt M. NfifJtlegawa
P"rof. Hidetoshi Nishimura
Menterijluar Negeri
Direktur Eksekutif lnstitut Penelitian Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur
REPUBLIK INDONESIA
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SECRETARIAT OF ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA
The Government of the Republic of Indonesia and the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) hereinafter referred to as "the Parties";
TAKING INTO ACCOUNT on the fact that National Leaders of Australia, Brunei,
Cambodia, China, India, Indonesia, Japan, Korea, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam agreed to the establishment of the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia to be accommodated temporarily at the ASEAN Secretariat at the 3rd East Asia Summit which was held on 21st November 2007;
REFERRING to the Exchange of Notes between the Secretary General of ASEAN and
the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia on the Establishment of ERIA as an international organization;
NOTING that the Government of the Republic of Indonesia fully support the
establishment of ERIA and therefore assure its commitment to facilitate the functioning of the ERIA Secretariat;
CONSIDERING that it is necessary to facilitate the operation of ERIA as an international
organization which serves the common aim of the East Asian Region to promote economic integration;
RECOGNIZING that it is necessary to secure the neutrality and independence of ERIA
while it is accommodated temporarily at the ASEAN Secretariat by providing necessary arrangements including Privileges and Immunities for ERIA;
AFFIRMING the importance of ERIA's function to provide objective research and policy
recommendations in response to the needs of the ASEAN and East Asian policy makers;
NOTING the Statement on the Establishment of ERIA which was approved at the
Inaugural Meeting of the ERIA Governing Board Meeting;
PURSUANT TO the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia;
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
Article 1 DEFINITIONS
For the purpose of this Agreement: . (a)
Government means the Government of the Republic of Indonesia;
(b)
ASEAN means the Association of South East Asian Nations;
(c)
ERIA means the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia;
(d)
Secretariat means the Secretariat of the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia;
(e)
Appropriate Indonesian Government authorities means such national authorities in Indonesia that may be appropriate in this context and in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesia;
(f)
Board means the Governing Board of ERIA;
(g)
Executive Director means the Executive Director of ERIA;
(h)
Staff means the expert and administrative staffs of ERIA;
(i)
Property of ERIA means all property, including funds, income and other assets, leased, held or administered by ERIA under arrangements of trust, endowment, bail, pledge or otherwise stated, in furtherance of the objectives outlined in the Articles of Association of ERIA;
U)
Arch ives of ERIA means all correspondence, documents, computer data, computer software, manuscripts, still and motion pictures, films, video and sound recordings, information systems, libraries and publications, scientific collections and associated records, belonging or held by ERIA in furtherance of its mission;
(k)
Members of the family means husband or wife and dependent child or children under 21 years old who are notified from time to time to the appropriate Indonesian Authorities.
Article 2 JURIDICAL CAPACITY OF ERIA
1.
The ERIA shall have the juridical capacity: (a) to conclude contracts; (b) to acquire and dispose of movable and immovable properties in accordance with the laws and regulations of Indonesia; (c) to institute legal proceedings
2.
For the purposes of exercising the capacity set out in the Paragraph 1 of this Article, the Executive Director or the representative acting on his or her behalf shall represent the ERIA.
Article 3 ESTABLISHMENT OF THE SECRETARIAT OF ERIA IN INDONESIA
In accordance with Paragraph 13 of the Chairman's Statement of the 3rd East Asia Summit held in Singapore on 21 November 2007 and the Exchange of Notes between the Secretary General of ASEAN and the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia on the Establishment of ERIA as an international organization, the Member Countries East Asia Summit hereby agree that ERIA shall have its seat in Jakarta, Indonesia.
Article 4 MEMBERSHIP OF ERIA
The memberships of ERIA are namely Australia , Brunei Darussalam, Cambodia, China, India, Indonesia, Japan, Korea, Lao POR, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam .
Article 5 FUNCTION OF ERIA
1.
ERIA is established to undertake research and policy analyses to facilitate the building of ASEAN Economic Community, promote wide economic integration and sustainable development in East Asia, and contribute to narrowing the development gaps in the region , collectively and individually.
2.
To achieve the above purposes, ERIA conducts the following activities; (a) to undertake policy analyses, strategic planning, and provide policy recommendations for the regional policy efforts, and enjoy the policy guidance from the view exchanges with leaders, ministers and senior officials in the region; (b) to provide a tripartite-type forum for policy dialogue and interactions among policymakers, researchers and business/civil community; (c) to improve policy research capacities especially in the less developed countries.
Article 6 FINANCIAL ARRANGEMENT
1.
ERIA shall bear the responsibility to finance its activities.
2.
The members of East Asia Summit shall make contribution to ERIA on voluntary basis to support the operationalization of ERIA which shall be set out in the ERIA Financial Rules and Regulations.
Article 7 STRUCTURE OF ERIA
ERIA shall be composed of: 1.
A Governing Board
2.
An Executive Director
3.
Expert Staffs
4.
Administrative Staffs
Article 8 GOVERNING BOARD
1.
The Governing Board shall comprise 17 members from the EAS Member States respectively and the Secretary-General of ASEAN .
2.
The Governing Board shall become the highest organ of ERIA which has the duty and authority to approve ERIA's annual work program, budget, and annual report.
3.
The Governing Board shall appoint an Executive Director in accordance with the ERIA Staff Rules and Regulations as established.
4.
The Governing Board shall meet at least once in a year, or at any time when it is deemed necessary upon a written request from one or more member of the Go~erning
Board or the Executive Director.
Article 9 EXECUTIVE DIRECTOR
1.
The Executive Director shall be appointed by the Governing Board in accordance with the Staff Rules and Regulations.
2.
The Executive Director shall have his/her tenure of office for five (5) years and can be reappointed.
3.
The Executive Director shall have the responsible for the management of ERIA and shall set a working program and annual budget plan of ERIA to be approved by the Governing Board.
4.
The Executive Director shall be responsible for the appointment of and issuance of contracts to staffs.
I
Article 10 EXPERT STAFF
1.
The Expert Staffs of ERIA are the economists, advisors and other staff having academic research qualification, recruited openly from the citizens of its member states and other countries.
2.
The Expert Staff of ERIA shall be responsible for undertaking, coordinating as well as managing designated projects of ERIA, as well as engaging with relevant stake holders as mandated by the Executive Director.
3.
Expert Staffs of ERIA shall conduct their activities in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia.
Article 11 ADMINISTRATIVE STAFF
1.
The Administrative Staffs of ERIA shall be appointed by Executive Director in accordance with the Staff Rules and Regulations.
2.
The Administrative Staffs shall perform such tasks in accordance with the job description given under the working contract.
I
Article 12 RESPONSIBILITIES OF THE INDONESIAN GOVERNMENT
1.
(a) The Indonesian Government recognizes the right of ERIA to convene meetings within the Headquarters, or elsewhere in the Republic of Indonesia, subject to the approval of appropriate government authorities; (b) The Indonesian Government recognizes the freedom of assembly in the way of conducting the proceedings of full freedom
in discussions and
decision-making at meetings convened by ERIA in relation with its official functions.
2.
With regard to the objectives and activities of ERIA in Indonesia, the Indonesian Government recognizes the right of ERIA to freely conduct activities in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia.
3.
Indonesian Government shall not incur any international responsibility for acts or omissions of ERIA or of its staff acting within the scope of their functions.
Article 13 INVIOLABILITY OF THE SECRETARIAT OF ERIA
1.
The Indonesian Government recognizes the inviolability of the Secretariat, which shall be under the control and authority of ERIA.
I
2.
No officer nor official of the Indonesian Government, or other person exercising any public authority within the Republic of Indonesia, shall enter the Secretariat to perform any duties therein except with the consent of, and under conditions approved by the Executive Director.
The service of legal process, including
seizure of private property shall not take place within the Secretariat, except with the express consent of, and under conditions approved by, the Executive Director.
3.
ERIA shall prevent its Secretariat from being used as refuge for persons who are avoiding arrest under any law of the Republic of Indonesia, who are required by the Indonesian Government for extradition to another country, or who are endeavoring to avoid service of legal process.
4.
In the event of a natural disaster, fire or any other emergency constituting an immediate threat to human life, the consent of the Executive Director is presumed.
5.
The Secretariat shall not be used in any manner incompatible with ERIA's functions.
6.
Except as otherwise provided in this Agreement, and subject to any regulations enacted under point (8) of this Article, the laws of the Republic of Indonesia shall apply within the Office.
7.
Except as otherwise provided in this Agreement, the courts or other appropriate organs of the Republic of Indonesia shall have jurisdiction, as provided in applicable laws, over acts done and transactions taking place in the Secretariat.
8.
ERIA shall have the power to make internal arrangements for the full and independent exercise of its functions.
9.
Point (8) of this Article shall not prevent the application of fire protection or occupational health and safety or sanitary regulations of the appropriate Indonesian Government authorities.
Article 14 PUBLIC UTILITIES IN THE SECRETARIAT
1.
The Executive Director shall, upon request, make suitable arrangements to enable duly authorized representatives of the appropriate public utility bodies to inspect, repair, maintain, reconstruct and relocate services within the Secretariat under conditions which shall not unreasonably disturb the carrying out of the functions of ERIA.
2.
Where appropriate Indonesian Government authorities or bodies under their control provide public utilities, ERIA shall be supplied at the prevailing tariff rates accorded to the Indonesian administration.
Article 15 PROTECTION OF THE SECRETARIAT
1.
The appropriate Indonesian Government authorities shall take such measures as may be practicable to ensure the security of the Secretariat in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia.
2.
Upon request by the Executive Director, the appropriate Indonesian Government authorities shall provide for the preservation of law and order in the Office.
Article 16 STAFF CONDITIONS
1.
ERIA shall ensure that all staffs are covered by adequate social security provisions and health insurance at least equivalent to that offered under the law of the Republic of Indonesia.
2.
Staffs of ERIA shall not be required to pay income tax to the Republic of Indonesia except for those who are Indonesian Citizen subject to tax pursuant to the Indonesian tax laws and regulations.
Article 17 NOTIFICATION OF APPOINTMENTS
1.
The Executive Director shall specify the categories of staff of the Secretariat to which the provisions of this Agreement apply. These categories and the names of the persons shall be communicated to the appropriate authorities of the Government from time to time.
2.
In the absence of the Executive Director, the staff formally authorized to act on behalf of the Executive Director shall be so recognized by the Indonesian Government.
I
Article 18 PURCHASES BY ERIA
1.
Within the scope of its official activities, ERIA may purchase goods, materials and services from sources external to and within the Republic of Indonesia.
2.
ERIA recognizes the desirability of purchasing goods, materials and services within Indonesia where such goods, materials and services are competitively priced and meet ERIA specifications; ERIA shall endeavor to ensure that such locally available goods, materials and services are purchased in appropriate circumstances.
3.
Pursuant to the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia, article imported or exported by ERIA for its official use may be exempted from tax and custom duties. Such articles shall include, without limitation by reason of this enumeration, scientific and industrial materials of any kind , publications, films, videos and sound recordings, computing equipment and materials of any kind. It is understood, however, that articles imported under such exemptions will not be sold by ERIA within Indonesia except under conditions agreed upon by the Government of Indonesia and in accordance with the laws and regulations of Indonesia.
4.
Vehicles purchased by ERIA for its official use shall be issued with a suitable license plate identifying the vehicle as an official vehicle of ERIA.
I
5.
Article imported under the exemptions in this Article shall not be sold and transferred to any person in the Republic of Indonesia, except under such conditions agreed to by the Indonesian Government.
Article 19 TAX EXEMPTION
1.
Subject to the prevailing tax laws and regulations, the Executive Director and staff of ERIA who do not possess the Indonesian nationality for the period of their assignment with ERIA shall be exempted from:
(a) Customs duties on imports of their household and personal effects, including technical equipment within three months of his/her first arrival in Indonesia, provided that such articles to be re-exported from Indonesia at the time of the departure or within such period thereafter as may be agreed upon by the Government;
(b) Taxation on salary, emoluments and monies paid by ERIA in connection with their services with ERIA;
(c) Taxes and duties, except Value Added Tax and Sales Tax on Luxurious Goods provided on paragraph 2, on the purc!hases in the Republic of Indonesia of one motor vehicle, provided that the period of assignment of the staff is at least twelve consecutive months.
I
2.
While ERIA will not, as a general rule, claim exemption from excise duties and from taxes on the sale of movable and immovable property, which form part of the price to be paid, nevertheless when ERIA is making important purchases for official use of property on which such duties and taxes have been charged or are chargeable, the Indonesian Government shall, in accordance with the Income Tax Law, make appropriate administrative arrangements conformed with the applicable Value Added Tax Regulation for the remission or return of the amount of duty or tax.
3.
The application of tax and measures including tax exemption and/or other facilities for ERIA, its assets, income and property, and personnel, shall be in accordance with applicable tax laws and regulations.
Article 20
FINANCIAL FACILITIES
1.
In order to achieve its objectives and mandate to serve the common aim ·of the East Asian Region to promote economic integration, ERIA may without being restricted by financial controls, regulations or moratoria of any kind , freely:
(a) Purchase or receive any funds and currencies through authorized channels and held and dispose of them ;
(b) Maintain local and foreign convertible currency accounts, funds, endowments, or other financial facilities in any currency in or outside of the Republic of Indonesia;
,
I
(c) Transfer its securities, funds and currencies to or from the Republic of Indonesia, to or from any other country, or within the Republic of Indonesia and convert any currency held by it into any other currency.
2.
ERIA shall comply with the laws and regulations of Indonesia relating to the reporting of funds and foreign exchange movement.
Article 21 PRIVILEGES AND IMMUNITIES
1.
The privileges and immunities are granted solely for the implementation of the ERIA activities.
2.
In accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia, the Government shall grant to the Executive Director and the Expert Staffs the immunity from judicial and administrative proceedings for any deed or word spoken or written in the exercise of his or her official duties related to Article 3, provided that such immunity would not impede the course of justice.
3.
In the event that the Government has evidence that the privileges and immunities are being used for purposed other than the effective functioning of ERIA, the Government will inform the ERIA of such violation.
4.
The premises and property of ERIA and its archives, wherever located in
~he
Republic of Indonesia, shall be inviolable and shall be immune from search,
attachment, requisition, confiscation, expropriation, and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial, or regulatory action.
5.
The Executive Director of ERIA shall take measures to ensure that the use of the premises complies with the laws and regulations of the Republic of Indonesia.
Article 22 ABUSE OF PRIVILEGE
1.
ERIA shall cooperate at all times with the appropriate Indonesian government authorities in order to prevent any abuse of the privileges and facilities provided for in this Agreement.
Without prejudice to their privileges and facilities, it is the
duty of the staff of ERIA, enjoying such privileges, to respect and comply the laws and regulations of the Republic of Indonesia. In any circumstances, they will not engage in political affairs.
2.
The Executive Director shall take every precaution to ensure that no abtJse of privileges or facilities accorded under this Agreement shall occur and for this purpose shall establish rules and regulations as may be deemed necessary and expedient for the staff of ERIA.
3.
If the Indonesian Government considers that there has been an abuse of privilege or immunity conferred by this Agreement, consultations shall be held between the lndo"nesian Government and ERIA to determine whether any such abuse has occurred and, if so, to ensure that no repetition of such abuse occurs.
4.
Should the Indonesian Government consider that an abuse of privileges or facilities accorded under this Agreement has occurred, the Executive Director shall, upon request, consult the appropriate authorities in the Republic of Indonesia. In light of such consultations, the Executive Director has the right and duty to waive the immunity of any staff in any case where, in taking all relevant factors into consideration, it is concluded that immunity would impede the realization of justice and the waiver of immunity would be without detriment to the interests of ERIA.
Article 23 COMMUNICATIONS
1.
The Indonesian Government shall provide ERIA access to all necessary international electronic and telecommunications facilities and networks in conformity with international standards.
2.
No censorship be applied to the official correspondence or communications of ERIA. When circumstances requiring the enforcement of censorship in the Republic of Indonesia exist, the Executive Director shall take necessary measures at the request of the Indonesian Government, to prevent any abuse of the privileges on censorship enjoyed by ERIA.
3.
The interpretation of this Article 14 shall not be construed to preclude the adoption of appropriate security precautions and should be determined in the agreement between ERIA and the Indonesian Government.
Article 24 THE PURPOSE OF PRIVILEGES AND IMMUNITIES
1.
The privileges and immunities accorded to ERIA are granted in the interest of the implementation of the functions of ERIA and not for personal benefit of individual Executive Director and staff.
2.
Any provisions of this Agreement shall not prejudice the rights of the Indonesian Government to take all precautionary measures to safeguard the national interests of the Republic of Indonesia.
Article 25 TRANSIT AND RESIDENCE
1.
The Government shall facilitate travel and entry into and the transit to or from its territory, from the premises of the following persons:
(a) The Executive Director and the Staff of ERIA and members of their family residing with and dependent on them;
(b) Other persons invited by ERIA on official duties, including members of the Governing Board.
2.
The Executive Director shall notify the Government from time to time the names of person referred to in paragraph 1 of this article.
I
3.
Visas and residence permits, where necessary, are granted in a timely manner subject to the prevailing laws and regulations of Indonesia.
Article 26 SETILEMENT OF DISPUTES
Any disputes between the Indonesian Government and ERIA concerning the interpretation or application of this Agreement, or any question arising that affects the Secretariat or the relationship among the Indonesian Government and ERIA, shall be settled amicably through negotiations.
Article 27 AMENDMENTS
This Agreement may be amended in writing by mutual consent of both Parties. The amendments to this Agreement shall enter into force on the date of notification by the Government to the ERIA of the completion of its internal requirements for the entry into force of the amendment.
Article 28 ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION
1.
The Agreement shall enter into force on the date of notification to the Executive Director by the Government of the completion of its internal requirement for the entry into force of this Agreement.
I
2.
This Agreement shall remain in force for a period of 1 (one) year and may be extended by the Parties for the same periods thereafter by exchange of notes between the Parties 1 (one) month prior to the intended date of extension.
3.
Either party may terminate this Agreement at any time by giving written notification of its intention to terminate it to the other party at least 1 (one) month prior to the intended date of termination.
4.
In the event of such termination, this Agreement shall cease to be in force after a period deemed reasonably required for the settlement of the affairs of ERIA and the disposal of its property in the Republic of Indonesia.
IN WITNESS WHEREOF, the respective representatives, have signed this Agreement.
~~ of .................... O c.}cdo~ 2014 and on the ......... \~~ of ................ Oc.~~ DONE ·m Jakarta, on the ...... . 2014 in two original copies in the Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In the event any divergence of interpretation between any of the texts, the English text shall prevail.
i/
FOR THE GOVERNMENT OF THE
FOR THE ECONOMIC RESEARCH
REPUBLIC OF INDONESIA
INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA
Signed
Signed
Dr. 'RIM. 'Marty Jl!. N~legawa <
Prof. Hidetoshi Nishi~ura
Minister of foreign Affairs
Executive Director, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia
