REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN ANTARA KOMITE AKREDITASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN GULF COOPERATION COUNCIL ACCREDITATION CENTER DALAM KERJASAMA Dl BIDANG AKREDITASI Komite Akreditasi Nasional Republik Indonesia (KAN) dan the Gulf Cooperation Council Accreditation Center (GAC), untuk selanjutnya secara sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama disebut sebagai "Para Pihak" BERTEKAD untuk memperkuat hubungan persahabatan yang sudah terjalin dan kerjasama antara Indonesia dan negara-negara anggota GAC untuk prosedur penilaian kesesuaian dan akreditasi; MEMPERTIMBANGKAN
kepentingan
bersama
untuk
mendorong
dan
meningkatkan kerjasama teknis dalam semangat persamaan dan saling menguntungkan; MENGAKUI adanya kebutuhan kerjasama teknis yang akan meningkatkan pembangunan ekonomi melalui fasilitas perdagangan kedua Pihak; BERDASARKAN hukum dan regulasi yang berlaku di masing-masing Pihak; TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT :
-1-
Pasal1 Para Pihak, dalam melaksanakan ketentuan pada Perjanjian ini harus mematuhi peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan negara-negara anggota GAC.
Pasal2 Para Pihak harus
melaksanakan pertukaran
pengalaman dan kerjasama
dalam rangka peningkatan di bidang akreditasi sesuai dengan norma-norma lnternasional, aturan-aturan dan standar-standar teknis terkait.
Pasal3 Para Pihak harus bekerjasama erat dalam kerangka akreditasi internasional dan organisasi lain (I LAC, IAF, APLAC, dan lain-lain). Para Pihak harus sa ling membantu
dalam
keikutsertaan
dan
keanggotaan
dalam
organisasi
internasional dan regional yang salah satu Pihak merupakan anggota organisasi tersebut.
Pasa14 Para Pihak harus menyiapkan perwakilan (pakar) untuk melaksanakan pertukaran teknis dan kegiatan penelitian, menyelenggarakan pelatihan personil penilaian akreditasi, mengadakan pertukaran dan komunikasi di bidang akreditasi dan notifikasi lembaga penilaian kesesuaian.
Pihak 5 Para Pihak harus mendorong terlaksananya program uji banding antar laboratorium dan uji profisiensi untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi, dan pengakuan kompetensi penilaian kesesuaian yang diakreditasi oleh para Pihak, dimana para Pihak adalah penandatangan kesepakatan saling pengakuan I kesepakatan multilateral (mutual recognition arrangement, MRA /multilateral arrangement, MLA) regional dan internasional yang relevan.
Pasal6 Para
Pihak,
penandatangan
ILAC-MRA I
IAF-MLA,
harus . mendorong
pembentukan dan peningkatan berkelanjutan . sistem akreditasi Pihak lain -2-
sesuai
dengan standar dan
norma-norma
teknis
yang
diakui
secara
internasional melal_ui konsultasi teknis dan pelatihan.
Pasal7 Para Pihak, sesuai dengan kompetensinya, harus saling menukar informasi dan membangun pangkalan data standar-standar, dokumen-dokumen hukum dan normatif yang berkaitan dengan akreditasi, informasi tentang sistem akreditasi nasional dan direktori badan-badan akreditasi yang relevan.
Pasal8 Bentuk nyata pelaksanaan kegiatan dalam kerjasama ini, sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 serta Pasal 7, dan juga ketentuan untuk pembiayaannya akan ditentukan oleh para Pihak dengan prinsip bahwa Pihak yang membutuhkan menanggung biaya tersebut.
Pasal9 1.
Para Pihak harus menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang diterima dalam kerangka kerja Perjanjian ini.
2.
lnformasi dapat disampaikan kepada Pihak ketiga hanya jika disetujui secara tertulis dari Pihak yang memberikan informasi tersebut.
3.
Dokumentasi dan informasi tentang perundingan dan hasil-hasilnya dapat dipublikasikan hanya jika disetujui oleh para Pihak.
Pasal 10 Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban para Pihak dalam hal perjanjian organisasi internasional yang negara Republik Indonesia dan negaranegara
anggota
GAC
merupakan
penandatangannya
dan
perjanjian
internasional lain yang para Pihak berperan serta.
Pasal 11 Dengan kesepakatan para Pihak, dapat dibuat amandemen dan penambahan untuk Perjanjian ini dalam bentuk protokol -terpisah yang merupakan bag ian tak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mulai berlaku pad a sa at penandatanganan.
- 3-
Pasal12
Setfap sengketa yang timbul dari penafsiran dan pemenuhan Perjanjian ini akan diselesaikan bersama dengan konsultasi dan negosiasi antara masing-masing Pihak. Pasal13 1. Perjanjian ini ditandatangani untuk jangka waktu 5 tahun dan akan berlaku
sejak tanggal penandatanganannya. Masa berlaku perjanjian ini akan secara otomatis diperpanjang sampai periode 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali jika salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis keinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini 6 (enam) bulan sebelumnya. 2 . Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan atau jangka waktu kegiatan-kegiatan dalam Perjanjian ini yang telah dimulai sebelum pengakhiran. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini yang diberi kewenangan
oleh pemerintah masing-masing, menandatangani Perjanjian ini. DIBUAT dalam rangkap dua, di Riyadh, Saudi Arabia, pada tanggal dua
Desember tahun dua ribu empat belas, dalam tiga salinan asli, dalam Bahasa Indonesia, Bahasa lnggris, dan Bahasa Arab, yang seluruh naskah tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama. Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian ini, maka naskah dalam Bahasa lnggris yang berlaku.
untuk
untuk
Komite Akreditasi Nasional
Gulf Cooperation Council
Republik Indonesia (KAN)
Accreditation Center (GAC)
Signed
Signed
Prof. Dr. Bambang Prasetva
Nabil Ameen Molla
Ketua
Direktur Jenderal
-4 -
REPUBLIK INDONESIA
.\....i\·l,\'L ·· ~ • " ~ • ~ " u·L'L ~ • " ~~~
.la.J•
u '- -'\ ..
L!a.J..
l.(H-1., .)
1,1\
- 1-
1 o~W\
2
o~W\
3 o~W\ .~_,(APLAC,IAF,ILAC) ~Lcuc.~ ~J.ll\ w~\ .J\.b\ ~ ~
4
uc
~t!.)J\ w~
o~W\
5 o~W\
.~\
-2-
6
o~W\
7
o~W\
8
o~W\
9 o~W\
.3
-3-
• • 'l.
L,\ 1.. &
~~~
-~
.1
-4-
Signed
Signed
-5-
REPUBLIK. INDONESIA
AGREEMENT BETWEEN KOMITE AKREDITASI NASIONAL OF THE REPUBLIC INDONESIA AND GULF COOPERATION COUNCIL ACCREDITATION .CENTER ON COOPERATION IN THE FIELD OF ACCREDITATION The Komite Akreditasi Nasional of the Republic of Indonesia (KAN) and the Gulf Cooperation
Council Accreditation Center (GAC) hereinafter individually
referred to as the "Party" referred to as "the Parties"; DETERMINED to strengthen the existing friendly relation and cooperation between Indonesia and GAC member countries for conformity assessment procedure and accreditation; CONSIDERING their common Interest to promote and foster technical cooperation in spirit of equality and mutual benefit; RECOGNIZING the need for technical cooperation which will enhance the economic development through trade facilitation of both Parties; PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective Parties; HAVE AGREED AS FOLLOWS:
-1-
Article 1
The Parties, while implementing provisions of present Agreement shall observe laws and regulations of the Republic of Indonesia and GAC member countries respectively. Article 2
The Parties shall carry out exchange of experience and cooperation in order to specifically improve accreditation fields in accordance with international norms, rules and related technical standards. Article 3 T~e
Parties shall closely cooperate within the framework of international and
other organizations for accreditation (ILAC, IAF, APLAC and others). The Parties shall assist each other in participation in and membership to those international and regional organizations, provided that either Party is a member of such an organization. Article 4
The Parties shall organize delegations (experts) to carry out technical exchange and
research
activities,
conduct training
on
accreditation
assessment
personnel, carry out exchange and communication in the fields of accreditation and notification of conformity assessment bodies based on demands of the Parties. Article 5
The Parties shall promote interlaboratory comparison and proficiency testing programs for testing and calibration laboratories, and the recognition of competence of conformity assessment accredited by the Parties, provided the Parties are signatories of relevant international/regional multilateral recognition agreements/mutual recognition arrangements. Article 6
The Party, signatory of ILAC Multilateral Recognition Agreement/IAF Multilateral Recognition Agreement, shall support the establishment and continuous -2-
improvement of other party's accreditation system in accordance with internationally recognized standards and technical norms through technical consultation and training . Article 7
The Parties shall , within their competence, exchange information and create database of relevant standards, legal and normative documents relating to accreditation , information on national accreditation system and directory of accredited bodies. Article 8
Actual form for accomplishing activities in the area of this cooperation , as stated by this Agreement, Article 1, Article 2, Article 3, Article 4, Article 5, Article 6 and Article 7, as well as conditions for their financing will be determined by the Parties on the basis that the requesting party bears the costs. Article 9
1. The Parties shall provide confidentiality concerning documents and information received within the framework of this Agreement. 2. Information can be transferred to a third Party only with the written consent of the Party which has provided this information . 3. Documentation and information on negotiations and their results can be publicized only with the mutual consent of the Parties. Article 10
This Agreement does not affect the rights and obligations of the Parties in respect to Treaties of international organizations which
the Republic of
Indonesia and GAC member countries are signatory of and other international agreements in which the Parties participate. Article 11
By mutual consent of the Parties, amendments and supplements can be made to the present Agreement in the form of separate protocols which shall form an integral part of this Agreement and enter into force upon signature.
- 3-
Article 12
Any disputes arising from the interpretation and fulfillment of this Agreement will be settled by mutual consultations and negotiations between the Parties. Article 13
1. The present Agreement is signed for 5 (five) years and will enter into force from the date of its signature. The validity of present Agreement shall be automatically extended to successive periods of five (5) years, unless one Party notifies the other Party in writing, six (6) months in advance, of its intention to terminate this Agreement. 2 . The termination of this Agreement will not affect the validity or duration of projects under this Agreement that have been initiated prior to such termination. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized to there to by
their respective governments, have signed this Agreement. DONE, in duplicate in Riyadh, Saudi Arabia, on this second day of December
two thousand and fourteen, in three original copies, in Bahasa Indonesia, English, and Arabic, all texts being equally authentic. In case of divergence of this Agreement, the English text shall prevail.
For
For
the Komite Akreditasi Nasional of
the Gulf Cooperation Council
the Republic of Indonesia (KAN)
Accreditation Center (GAC)
Signed
Signed
Prof. Dr. Bambang Prasetya
Nabil Ameen Molla
Chairman
Director General
-4-
