PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PENDIDIKAN, PENGKAJIAN DAN PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DI BIDANG KETAHANAN NASIONAL Nomor : PKS / 22 / XII / 2012 Nomor : 16/SESMA/RT/12/2012 Pada hari ini, Selasa tanggal 11 (sebelas) bulan Desember tahun 2012 (dua ribu dua belas), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini: CHANDRA MAN AN MANGAN
: Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama serta sah
mewakili Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. BUDHYANDONOSOENHADI
: Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km. 46, Cibinong, Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Informasi Geospasial, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: a.
bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia yang mempunyai
tugas
membantu
Presiden
dalam
menyelenggarakan
Pendidikan
Penyiapan Kader dan Pemantapan Pimpinan Tingkat Nasional, menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategik, menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan serta membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan berbagai institusi terkait di dalam dan di luar negeri;
b.
bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga
Pemerintah Non Kementerian yang
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial; c.
bahwa masing-masing PIHAK memiliki sumber-sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan;
d.
bahwa untuk mendayagunakan sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, perlu adanya suatu kerjasama;
dan mengingat: 1.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lemhannas Rl. Jo.
Peraturan Gubernur Lemhannas Rl Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lemhanas Rl; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan kerjasama dalam di bidang data dan informasi untuk ketahanan nasional, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:
Pasal 1 TUJUAN Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman Antara Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dan Badan Informasi Geospasial Nomor 212/KA.BIG/RT/12/2012tanggal 11 Desember2012
Pasal 2 RUANG LINGKUP PARA
PIHAK
sepakat
untuk
mengadakan
kerjasama
dengan
prinsip
saling
menguntungkan dalam bidang : a. pendidikan dan pelatihan; b. pengkajian dan penelitian; c. pemantapan nilai-nilai kebangsaan; dan d. penyelenggaraan informasi geospasial untuk pembangunan knowledge Lemhannas Rl dan ketahanan nasional.
Pasal 3 PELAKSANAAN
(1) PIHAK PERTAMA bertugas: a. mengadakan Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional (PPRA/PPSA); b. menyediakan narasumber dan/atau tenaga ahli dan data sesuai dengan kebutuhan pengkajian strategik; c. menyediakan sarana dan prasarana terkait pemantapan nilai-nilai kebangsaan; dan
d. memfasilitasi PIHAK KEDUA untuk mengikuti Pendidikan Pascasarjana S-2 beasiswa Tannas Lemhannas Inter Universities Network (L-IUN). (2)
PIHAK KEDUA bertugas : a. melakukan pengembangan sumber daya manusia di bidang informasi geospasial terkait dengan ketahanan nasional; b. menyelenggarakan dan menyediakan informasi geospasial terkait ketahanan nasional dan kebijakan publik; dan c. menyediakan tenaga ahli di bidang informasi geospasial terkait pengkajian strategik.
Pasal 4 JANGKA WAKTU (1)
Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
(2)
Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran
yang dikehendaki, dan pengakhiran
ini tidak
menghapuskan kewajiban masing-masing PIHAK.
Pasal 5 PEMBIAYAAN Pembiayaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan spesifik masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6 HASIL KERJASAMA (1)
Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, dan Iainlain, akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)
Apabila daiam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan maka harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
(3)
Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan karya tulis ilmiah tersebut akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah yang berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
Pasal 7 KERAHASIAAN (1) PARA PIHAK dilarang mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini untuk keperluan dan tujuan lain, selain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari PARA PIHAK yang melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini. (2) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama
ini dan/atau hasil pelaksanaan
Perjanjian Kerjasama ini, serta PARA PIHAK dilarang membuat pengumuman atau memberikan informasi dan/atau data tersebut di atas, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK. (3) PARA PIHAK tetap wajib menjaga kerahasiaan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini walaupun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.
Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
Pasal 9 KETENTUAN LAIN Hal-hal yang bersifat operasional dan non operasional, dan/atau belum diatur, dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
Pasal 10 PENUTUP Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh lembaga masing-masing dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.
PIHAK KEDUA,
ONO SOENHADI
PERTAMA,
MANAN MANGAN
