PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAN PT. CAHAYA TELEVISI INDONESIA NOMOR: 256/KSM/G2/2012 NOMOR: 013/MoU/CTVB-BKKBN/V/2012 TENTANG PENAYANGAN PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA SECARA STREAMING MELALUI WEB PORTAL BKKBN
Pada hari ini Selasa, tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua belas, di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Drs. Hardiyanto, selaku Deputi Bidang Advokasi, penggerakan dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Bambang Santoso, selaku Direktur Utama PT. Cahaya Televisi Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Wanamulya Nomor 7 Karang Mulya, Ciledug, Tangerang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Cahaya Televisi Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.
1
PARA PIHAK dalam kedudukan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1) PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana; 2) PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penyiaran swasta di wilayah Kota Tangerang Provinsi Banten yang berperan sebagai media penyiaran, berdasarkan Akta Notaris Pendy Tanzil,SH Nomor 8 tanggal 28 Oktober 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Meilina Sidarta, SH Nomor 07 tanggal 09 Desember 2008. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama penayangan program Kependudukan dan Keluarga Berencana secara streaming melalui web portal BKKBN, selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama,dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 DEFINISI Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan: (1) Penayangan adalah suatu proses, cara, pembuatan teks, suara, gambar dan video program Kependudukan dan Keluarga Berencana. (2) Web Portal adalah sebuah situs yang berfungsi untuk menyebarluaskan informasi, dimana informasi-informasi tersebut terkolaborasi dengan design dan tampilan yang beragam. (3) BKKBN TV adalah bagian dari portal bkkbn.go.id sebagai media advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi program Kependudukan dan Keluarga Berencana serta sektor pembangunan nasional lainnya terkait yang dapat diakses oleh masyarakat luas dilakukan secara live (liputan langsung) dan atau rekaman yang disiarkan secara terus menerus secara streaming di www.bkkbn.tv. (4) Streaming adalah tayangan langsung yang di broadcast kepada banyak orang (viewers) dalam waktu bersamaan dengan kejadian aslinya, melalui media data komunikasi (network) baik yang terhubung dengan cable atau wireless.
2
Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk menayangkan program Kependudukan dan Keluarga Berencana secara streaming (live dan recorded) melalui web portal BKKBN (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk: a. menggalang kemitraan dengan pihak swasta untuk ikut berperan serta dalam pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana; b. menyebarluaskan informasi tentang program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) kepada masyarakat luas; c. meningkatkan pengetahuan masyarakat di wilayah jangkauan siaran lembaga penyiaran televisi PIHAK KEDUA tentang materi Kependudukan dan Keluarga Berencana yang terkandung pada program; dan d. pemerataan informasi bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana. Pasal 3 RUANG LINGKUP Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi: (1) Penayangan dalam bentuk berita, gambar, suara teks dan video tentang program Kependudukan dan Keluarga Berencana serta sektor pembangunan lainnya yang terkait; (2) Capacity Building, transfer knowledge dan dukungan teknis bagi para petugas pengelola penayangan dan produksi BKKBN (peliputan, perekaman) Pusat maupun Provinsi (3) Mengisi materi (upload) secara langsung bagi para petugas pengelola penayangan dan produksi BKKBN (peliputan,perekaman) Pusat maupun Provinsi. (4) Peliputan dan penyiaran secara langsung kegiatan kegiatan program Kependudukan dan Keluarga Berencana dari seluruh pelosok oleh petugas pengelola penayangan dan produksi BKKBN Pusat maupun Provinsi. Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban: a. membuat dan menyerahkan/mengirimkan materi dalam format yang disepakati kepada PIHAK KEDUA; b. mendokumentasikan materi penayangan; c. menanggapi keluhan-keluhan yang bersifat isi program yang disampaikan PIHAK KEDUA dan masyarakat; dan
3
d.
bersama PIHAK KEDUA dan/atau sendiri-sendiri melakukan peliputan dan penyiaran secara langsung kegiatan kegiatan program Kependudukan dan Keluarga Berencana
(2) PIHAK PERTAMA berhak: a. mendapatkan penayangan program melalui BKKBN.TV Live streaming mengenai program Kependudukan dan Keluarga Berencana sesuai materi yang diberikan; b. menerima laporan dari PIHAK KEDUA dalam setiap bulan mengenai siaran berita dan/atau siaran informasi program Kependudukan dan Keluarga Berencana yang telah ditayangkan melalui BKKBN TV Life streaming; c. monitoring pelaksanaan penayangan;dan d. memperoleh pemberitahuan setiap ada gangguan teknis penyiaranBKKBN.TV.
(3) PIHAK KEDUA berkewajiban: a. Menayangkan program Kependudukan dan Keluarga Berencana secara streaming (live dan recorded) melalui BKKBN.TV yang diproduksi PIHAK PERTAMA; b. menyiapkan dan menggunakan infrastruktur tayangan; c. melakukan pelatihan dan bimbingan bagi petugas PIHAK PERTAMA; d. memberikan laporan kepada PIHAK PERTAMA tentang perkembangan BKKBN.TV; dan e.
bersama PIHAK PERTAMA dan/atau sendiri-sendiri melakukan peliputan dan penyiaran secara langsung kegiatan-kegiatan program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
(4) PIHAK KEDUA berhak: a. menerima permintaan untuk produksi atau edit materi yang akan tayang; b. menerima materi dalam format yang disepakati kepada PIHAK PERTAMA; c. menerima dokumentasi materi penayangan; dan d. bersama PIHAK KEDUA dan/atau sendiri-sendiri melakukan peliputan dan penyiaran secara langsung kegiatan-kegiatan program Kependudukan dan Keluarga Berencana
4
Pasal 5 PELAKSANAAN (1) Tindaklanjut Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh Direktorat Advokasi dan KIE dan Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi BKKBN. (2) Pelaksanaan secara teknis akan dibentuk tim kerja oleh PIHAK PERTAMA dan melibatkan PIHAK KEDUA.
Pasal 6 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
(1) PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat bahwa seluruh Hak Atas Kekayaan Intelektual terhadap materi program Kependudukan dan Keluarga Berencana yang diproduksi oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA dan diproduksi secara bersama secara eksklusif merupakan milik PIHAK PERTAMA. (2) Apabila PIHAK KEDUA menggunakan materi program Kependudukan dan Keluarga Berencana, maka diwajibkan untuk meminta izin secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selaku pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Pasal 7 PEMBIAYAAN Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 8 PENGAWASAN DAN EVALUASI Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara bersama-sama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
5
Pasal 9 PEMBERITAHUAN (1) Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, harus disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat tersebut di bawah ini: a. PIHAK PERTAMA Jabatan : Direktur Direktorat Advokasi dan KIE Alamat : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jl. Permata No. 1 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur Telepon : 021 – 8009045/8009029 ext341 Faksimili : 021 – 8004981 b. PIHAK KEDUA Nama : Jabatan : Alamat : Telepon : Faksimili :
Bambang Santoso Direktur Utama PT. Cahaya Televisi Indonesia Jl. Wanamulya No. 7 Karang Mulya Ciledug Tangerang 021 73457252 021 73457251
(2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, maka harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya. Pasal 10 PERSELISIHAN (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, diselesaikan PARA PIHAK secara musyawarah/mufakat. (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, PARA PIHAK akan menempuh secara hukum, dan untuk itu PARA PIHAK memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berpindah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pasal 11 JANGKA WAKTU (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
6
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan oleh para pihak.
Pasal 12 LAIN-LAIN Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini dan mengikat PARA PIHAK. Pasal 13 PENUTUP (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK. (2) Surat-surat, dokumen – dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama. (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK.
7
