PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH DENG,A.N
FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG TENTANG PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI Nomor Nomor
: 074|A.33/UDN -05 NIII?0II :
048/I(PHDiPKBI/JTG/VIII/201
Pada hari ini, 22 Agustus 2011 bertempat tangan di bawah ini : 1.
1
di semarang, masing-masing yang bertaada
Dr. Hartono Hadisaputro, SpOG,
Ketua perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PI(BI) Daerah Jawa Tengah, bertempat tinggal di semaring, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perkumpulan Keiuarga Berencana Indonesia Daerah Jawa Tengah, berdasarkan surat Keputusan pengurus Harian Nasionar No : 1047/AK4.05/2010 tanggal 08 September 2010 tentang Susunan personalia Pengurus Daerah PKBI Daeral Jawa Tengah Masa Bhakti 2010_2014, yang berkedudukan di Ja"lan Jembawan No. 8 semarang, selanjutnya dalam perjanjian inl disebut PIHAK PERTAMA.
Dr. dr. sri Andarini Indreswari, M.Kes, Dekan Fakultas Kesehatan Universitas
Dian Nuswantoro Semarang, bertempat tinggal di Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Universitas Diai Nuswantoro Semarang,
berdasarkan surat keputusan pimpinan yayasan Dian Nuswanto.o No-oi: 056/Kep F/YS-DN/IV12009 tanggal 1 April 2009 tentang pengangkatan pegawai Edukatip Tetap di Lingkungan Universitas Dian Nuswantoio yang berkedudukan di Jalan Nakula I No 5-11, Semarang seianjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA. Selanjutnya
PIHAK PERTAMA dan pIHAK KEDUA PIHAK.
sebagai PARA
I1l
secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Swadaya Masyaxakat yang bergerak dibidang Program KB dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi, Keluarga-sejahtera,
2. 3.
dan Pemberdayaan Keluarga.
Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badaa Hukum pendidikan Tinggi Swasta sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikar Nasional RI No 169/D/0 /2001 tanggal 30 Agustus 2001. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.
Sehubungan dengan hal temebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama, selanjutnya disebut Perjanjian berdasarkan syarat-syaxat daa ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
PASAL 1 TUJUAN Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.
R$,SSL.}, RUANG LINGKUP Ruang Lingkup Perjaajian Kerja Sama ini mencakup: 1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
2) 3) 4) 5)
Penyelenggaraanpenelitian Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya Penyelenggaraan pelayanan Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (A KrE) melalui penyuluhan media Teknologi Informasi. 6) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK. 7) Detail dari kegiatan yang dilaksanakan akan dijelaskan dalam petunjuk pelaksanaan yang akan ditentukan oieh PARA PIHAK.
TANGKA
wAKrr *"*:iRft^'*
DAN pENGAKHTRAN
Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan pARA PIHAK. 2) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan dalam ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan pARA pIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanj ang perj anjian kerja sama harus memberitahukan masalah tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling 1)
lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
12)
PASAL 4
PEMBIAYAAN
1)
2)
Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kerjasama akan diatur dalam perjanjian Pelaksanaan secara tertulis yang ditentukan kemudian oleh pARA PIHAK.
sumber pembiayaan diatur melalui alokasi dana dari pARA pIHAK berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
PASAL 5 ORGANISASI, PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1) PARA PIHAK sepakat membentuk Tim Kerja yang terdiri dari wakil pARA PIHAK
2)
Tim kerja yang disebutkan pada pasal ini ayat
a. b.
1
mempunyai tugas
:
Merumuskan dan mempelajari arah kegiatan bersama dan mengusulkan program-program kegiatan bersama dan diajukan kepada pimpinan pARA PIIL{K untuk mendapat persetujuan pelaksanaannya. Memonitor, mengkaj i dan mengevaluasi atas pelaksalaan program tersebut untuk pelaksanaan program selanjutnya.
3) PELAKSANAAN
Perjanjian Kerja sama secara rinci yang mencakup prioritas kegiatan, personalia, pembagian tugas, tanggung jawab PARA PIHAK, dan iainlain akan diatur kemudiaa dalam perjanjian pelaksanaan yang dimuat dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh pARA pIHAK.
HAK ArAs
1) Hal-hal yang berkenaan
2)
""tlTfrJ
tNrELEKruAL
dengan Hak Atas Kekayaaa Intelektual (HAKI) sebagai hasil dari kesepakatan bersama ini akan dibahas dan ditetapkan kemuaian ot-etr PARA PIHAK dalam Perjanjian Pelaksanaan secara tertulis. Seluruh informasi dan data sehubungan dengan perjanjian Kerja Sama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan disepakati untuk tidak memberitahukan seluruhnya atau sebagian data atau informasi kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan secara tertulis dari pARA PIHAK.
PASAL 7 PERSELISIHAN Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dalam implementasi Perjanjian Kerja sama ini akan diseleiaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
I31
PASAL 8
KOMUNIKASI Pemberitahuan atas permintaar komunikasi akan dianggap dan diberikan atau dibuat bila.telah diserahkan langsung melalui pos, faksimile, atau imail kepada : pIHAK yang dituju,dengan alamar seperti yang ditetapkan di bawah ini atau kepada pihak-pihak laii yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-masing pihak.
PIHAKPERTAMA Nama Jabatan Intansi Alamat Telepon Faksimile Email
Dr. dr. Sri Andarini Indreswari. M.Kes. Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoto Semarang Jalan Nakula I No 5-1 1 Semarang (024) 3s49948 (024) 3s49e48
[email protected]
PIHAKKEDU A Nama Jabatan Intansi Alamat Telepon Faksimile Email
Dr. Hartono Hadisaputro, SpOG Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia propinsi Jawa Tengah Jalaa Jembawan No.8, Semaraag (024) 7603s03 - 7601989 (024) 7601989
[email protected] PASAL 9 FORCE MAJEURI
1) Apabila ada hal-hal di luar dengan kekuasaan PARA PIHAK,
2)
dianggap Force Majeure, maka segala sesuatu yang telah ditentukan dalam perjanjian r:erja Sama ini dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan ialam pelaksanaan Kerja Sama berdasarkan persetujuan pARA pIHAK. Yang dimaksud Force Majeure adalah jika terjadi gempa bumi, kebakaran, kerusakan dan lainnya yang terjadi pada lokasi kej adia'pelaksanaan Kerja Sama serta dibuktikan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
l4l
PASAL 10 PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam lampiran tersendiri yang telah disepakati oleh PARA PIHAK. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermeterai cukup satu serta ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini.
PIHAKPERTAMA
PIHAKKEDUA
PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA
Dekan
lsl
