BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TIMUR Jl. Ngagel Jaya Tengah No. 102 Surabaya
KATA PENGANTAR
Dalam
rangka
meningkatkan
kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat , khususnya dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu dibentuk organisasi perangkat daerah provinsi Jawa Timur yang salah satunya adalah
Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan, sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan fungsi fungsi dan kewenangan yang ada. Hal ini terkait dengan diberlakukannya Undang-Undang 32 Tahun 2004, yang salah satu misinya menitik beratkan pada peningkatan peran propinsi dalam menjalankan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan mengintegrasikan,
Kabupaten/Kota mensinkronkan
serta dan
mengkoordinasikan, mensinergikan
bidang
pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. RENSTRA dimaksud mengandung VISI, MISI dan STRATEGI serta TUJUAN dan SASARAN dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka pendek dan menengah. VISI, MISI dan STRATEGI Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.
Dengan tersusunnya RENSTRA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014, diharapkan
Perencanaan
Pembangunan
bidang
Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana dan hasil-hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
DAFTAR ISI Hal DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang ….…………….....………………….
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI
BAB VII
B. Landasan Hukum .…..………………………………. C. Maksud dan Tujuan .………….…………..…....... D. Sistematika Penulisan …..…………………………… : GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 1. Struktur Organisasi ................................. B. Sumber Daya Organisasi 1. Alokasi Dana Tiga Tahun Terakhir ............ 2. Kondisi Kepegawaian ............................. . 3. Sarana Prasarana ………………………………… C. Kinerja Pelayanan Organisasi ..................... . : ISU-ISU STRATEGIS A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Organisasi ……………… B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Organisasi .. C. Penentuan Isu-isu Strategis ..……………………. : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN A. Visi dan Misi Organisasi …………….……………… B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi …………………………………………….... C. Strategi dan Kebijakan Organisasi ..……………. : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF A. Program dan Kegiatan …..………….……………… B. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif ……………………………….... : INDIKATOR KINERJA ORGANISASI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PRJMD A. Matriks …..……………………………….……………… : PENUTUP
LAMPIRAN - Matriks RENSTRA Tahun 2009-2014
BAB I
2 4 4
6 7 11 12 15
23 25 27
28 29 29
31 32
1
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut dengan Renstra-SKPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam hal ini berimplikasi terhadap optimasi kinerja SKPD dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan pokok RPJMD dengan memperhatikan variabel penting visi, misi SKPD maupun tugas pokok dan fungsi yang secara yuridis merupakan amanat Perda tentang Organisasi SKPD . Sehingga menjadi penting, bahwa Renstra-SKPD harus didesign dalam koridor integrasi dua dimensi kepentingan yang keduanya akan sangat efektif untuk mencapai sasaran maupun perwujudan visi dan misi, dimana hal ini berarti bahwa Perda tentang RPJMD yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra-SKPD dengan Perda tentang struktur Organisasi (SKPD) yang memuat tugas pokok dan fungsi SKPD tidak menjadi substansi dikotomis dalam penuangan kebijakan, program dan kegiatan pokok sebagai substansi Renstra-SKPD. Perencanaan pembangunan sebagai sub sistem dari keseluruhan sistem penyelenggaraan pemerintahan merupakan starting point strategis, hal ini logis karena
didalam
implementasinya
penyusunan
rencana
pembangunan
yang
memerlukan integrasi dan akumulasi potensi sumberdaya maupun jejaring kerja (networking) antar pelaku pembangunan (stakeholder) akan sangat mewarnai pelaksanaan rencana pembangunan maupun pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan. Dengan demikian baik formula maupun proses penyusunan Renstra-SKPD benar-benar mampu mendukung rencana pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana substansi RPJMD dalam menterjemahkan secara terstruktur terhadap visi, misi dan program Gubernur dengan memperhatikan agenda nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.
1.2 Landasan Hukum
Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan menekankan prinsip pemenuhan hak-hak masyarakat,
pada prinsip-
peran serta masyarakat, pemerataan,
keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, salah satu urusan Otoda adalah pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu di daerah diperlukan lembaga yang mengurusi pemberdayaan perempuan. Pentingnya lembaga yang mengurusi pemberdayaan perempuan didasarkan atas pertimbangan antara lain : 1. Landasan Ideal
: Pancasila
2. Landasan Konstitusional
: Undang-Undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional
:
-
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
-
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4287) ;
-
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421) ;
-
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Daerah
Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ; -
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
-
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700) ;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara tahun 2006 nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ; -
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664) ;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
kepada
Pemerintah,
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693) ; -
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi
Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ; -
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 4741) ;
-
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11) ;
-
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
-
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 -2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Seri E Nomor 3) ;
-
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur.
-
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur ;
1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur adalah sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Adapun tujuan penyusunan rencana strategis adalah sebagai arahan dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sehingga out put yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dan dipedomani oleh para pelaku pembangunan (stakeholders).
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan RENSTRA menggunakan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahu 2008 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu sebagai berikut : B A B I
PENDAHULUAN
menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penyajian. B A B II GAMBARAN PELAYANAN SKPD menjelaskan secara ringkas tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya SKPD, dan kinerja pelayanan SKPD. B A B III
ISU-ISU STRETEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan
berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan SKPD, telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Resntra Provinsi/Kabupaten/Kota, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.
B A B IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN yaitu menjelaskan mengenai Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD, dan Strategi dan Kebijakan SKPD. B A B V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF B A B VI INDIKATOR SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD B A B VII PENUTUP yang menjelaskan secara ringkas kaidah-kaidah pelaksanaan RENSTRA.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organosasi A. STRUKTUR ORGANISASI Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 109 Tahun 2008, tanggal 25 Agustus 2008 tentang Uraian Tugas Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang. Susunan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :
STRUKTUR BPPKB KEPALA BADAN Sekretariat
Kelompok Jabatan Fungsional Sub Bag TU
Bidang Perlindungan Perempuan & Anak
Bidang Kelembagaan PUG & PUA
Sub Bag Penyusunan Program
Sub Bag Keuangan
Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
Bidang Keluarga Berencana
Sub Bidang Perlindungan Perempuan
Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masy
Sub Bidang Peningkatan Kesejaht. Kel.
Sub Bidang Pengendalian Pertumb Pendd.
Sub Bidang Perlindungan Anak
Sub Bidang Data & Informasi
Sub Bidang Peranserta Perempuan
Sub Bidang Sarana & Prasarana.
Kesi
2.2 Sumber Daya Organisasi A. ALOKASI DANA TIGA TAHUN TERAKHIR NO
PROGRAM/
ANGGARAN
KEGIATAN
TAHUN 2012
2009
ANGGARAN TAHUN 2010
2011
4.872.871.000
4.059.768.000
4.627.560.000
4.457.778.498
3.157.000.000
2.555.231.000
2.455.231.000
5.094.950.000
60.065.000
-
-
-
289.935.000
-
-
275.000.000
500.000.000
-
-
440.000.000
43.650.000
-
50.000.000
43.650.000
-
-
750.000.000
350.000.000
-
-
450.000.000
-
1.080.000.000
-
1.200.000.000
1.300.000.000
-
116.500.000
-
-
-
447.214.000
350.000.000
250.000.000
-
160.978.500
-
-
-
763.258.300
-
-
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Program Peningkatan Administrasi Perkantoran 1
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2
Sosialisasi Peraturan Perudangundangan
3
Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4
Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
5
Penyusunan Data Base SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
6
Penyusunan Kebijakan untuk Penguatan Kelembagaan PUG dan PUA
7
Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Program Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
8
Pendidikan
Kemasyarakatan
Produktif Bidang PUG Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 9
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak
10
Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
11
Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)
12
Fasilitasi Jaringan Kerja Perempuan
NO
PROGRAM/
ANGGARAN
ANGGARAN TAHUN
KEGIATAN 13
Pengembangan Materi dan
TAHUN 2012
2009
2010
2011
-
-
193.750.000
150.000.000
520.000.000
-
300.000.000
-
-
1.364.428.000
-
-
-
100.000.000
-
-
-
250.000.000
-
-
-
1.106.999.000
-
-
1.100.000.000
-
150.000.000
1.050.000.000
-
-
150.000.000
-
-
-
600.000.000
-
-
-
933.750.000
-
-
-
150.000.000
-
-
-
250.000.000
-
-
-
350.000.000
-
246.000.000
-
200.000.000
200.000.000
-
-
500.000.000
200.000.000
-
-
500.000.000
-
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender 14
Pengembangan Sistem Pendataan Dinamika Gender Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
15
Implementasi Rencana Aksi Propinsi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (RAP.PKTP) serta Penguatan Kelembagaan Komite Penghapusan Trafiking
16
Peningkatan Kemampuan Perempuan Pekerja Rumahan di Desa/Kelurahan
17
Bantuan Operasional PPT Propinsi Jatim dan Fasilitasi Pembentukan Pusart Pelayanan Terpadu (PPT) bagi Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di kab/Kota dan Penanganan Korban Trafiking
18
Pendidikan Kemasyarakatan dalam rangka Mendukung Implementasi Rencana Aksi Propinsi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (RAP.PKTP) serta Penguatan Kelembagaan Komite Penghapusan Trafiking
19
Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan Dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan
20
Pemberdayaan Perempuan didalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
21
Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Perempuan Pekerja Rumahan
22
Pendidikan Kemasyarakan dalam rangka Mendukung P3EL
23
Penuntasan Pemberantasan Buta Aksara Bagi Perempuan
24
Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
25
Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMTAS)
26
Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)
27
Sosialisasi Peraturan Bersama 3 Menteri tentang Peningkatan Pemberian ASI selama Waktu di Tempat Kerja
28
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Posyandu
NO
PROGRAM/
ANGGARAN
KEGIATAN
TAHUN 2012
ANGGARAN TAHUN 2009
2010
2011
29
Peningkatan Upaya Perlindungan
1.220.590.000
-
175.000.000
857.520.000
-
-
160.000.000
-
-
-
190.250.000
-
-
-
150.000.000
-
533.090.000
-
731.000.000
492.360.000
100.000.000
150.120.000
Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang 30
Sosialisasi Peraturan Perundangundangan tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
31
Tindak Lanjut TOT Database Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang
32
Tindak Lanjut Penyusunan Rencana Aksi Provinsi (RAP) Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak
33
Pelaksanaan Kongres Anak dan Fasilitasi Kota Ramah Anak
34
Pendidikan Kemasyarakatan
32.000.000
Produktif Bidang Perlindungan Perempuan dan anak 35
Koordinasi Sinkronisasi Program
410.000.000
-
-
738.005.000
677.625.000
-
-
800.000.000
519.295.000
-
-
811.995.000
324.000.000
-
-
-
-
95.000.000
-
-
-
826.657.500
-
-
-
206.351.000
-
-
-
1.507.953.700
-
-
-
7.000.000
-
-
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 36
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Bidang PKHP
37
Penyusunan Program Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluraga Berencana Provinsi Jawa Timur
38
Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
39
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
40
Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL)
41
Pendidikan Kemasyarakatan dalam rangka Mendukung Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
42
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
43
Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
NO 44
PROGRAM/
ANGGARAN
KEGIATAN
TAHUN 2012
2009
ANGGARAN TAHUN 2010
2011
Pendidikan Kemasyarakatan dalam
-
152.572.800
-
-
rangka Mendukung Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 45
Pendidikan Kemasyarakatan dalam
-
96.857.000
-
-
rangka Mendukung Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Program Keluarga Berencana 46
Fasilitasi Keluarga Berencana
-
4.873.266.200
-
-
47
Pendidikan Kemasyarakatan dalam
-
591.000.000
-
-
-
-
490.673.000
490.673.000
-
-
1.115.445.000
-
-
-
1.240.400.000
848.100.000
315.000.000
-
2.559.732.000
1.300.000.000
2.339.400.000
-
700.000.000
1.161.227.000
rangka Mendukung Fasilitasi Keluarga Berencana 48
Peningkatan dan Pengembangan Program KB dan Kesehatan Reproduksi yang Berkualitas
49
Pengembangan Kebijakan Pelayanan dan Penguatan Partisipasi Masyarakat terhadap Kesehatan Reproduksi bagi Remaja
50
Kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka Peningkatan dan Pengembangan Program KB
51
Pengadaan dan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
52
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Bidang Keluarga Berencana Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PADU
53
Penguatan Kelembagaan Posyandu
-
234.850.000
-
-
54
Pendidikan Kemasyarakatan dalam
-
135.114.000
-
-
rangka Mendukung Penguatan Kelembagaan Posyandu Jumlah
B. KONDISI KEPEGAWAIAN Jumlah Personil Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 sebanyak 91 orang yang terdiri dari : Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur No
Jenis Pendidikan
Satuan
LakiLaki
Perempuan
Jumlah
1
S3
Orang
0
1
1
2
S2
Orang
10
11
21
3
S1
Orang
21
11
32
4
D3
Orang
1
1
2
5
SLTA
Orang
27
6
33
6
SLTP
Orang
2
0
2
Jumlah
Orang
61
30
91
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur No
Golongan
Satuan
LakiLaki
Perempuan
Jumlah
1
IV/ c
Orang
0
1
1
2
IV/ b
Orang
2
2
4
3
IV/ a
Orang
6
6
12
4
III / d
Orang
12
6
18
5
III / c
Orang
5
1
6
6
III / b
Orang
9
7
16
7
III / a
Orang
2
2
4
8
II / d
Orang
2
1
3
9
II / c
Orang
3
0
3
10
II / b
Orang
2
0
2
11
Tenaga Kontrak
Orang
18
4
22
Jumlah
Orang
61
30
91
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur No
Jabatan
Satuan
LakiLaki
Perempuan
Jumlah
1
Eselon II
Orang
0
1
1
2
Eselon III
Orang
3
2
5
3
Eselon IV
Orang
5
6
11
4
Staf
Orang
35
17
52
5
Tenaga Kontrak
Orang
18
4
22
Jumlah
Orang
61
30
91
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur No
Golongan Umur
Satuan
Jumlah
1
50 – 56 TH
Orang
30
2
40 – 49 TH
Orang
34
3
30 – 39 TH
Orang
3
4
< 30
Orang
24
JUMLAH
Orang
91
C. SARANA PRASARANA Sarana dan prasarana pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur sejak berdiri pada tahun 20009 sampai dengan tahun 2012 selama kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu adalah sebagai berikut :
Daftar Inventaris Barang s/d Tahun 2012 NO
JENIS BARANG
JUMLAH
SATUAN
KONDISI
1.
Komputer PC/LCD
25
unit
baik
2.
Notebook
29
unit
baik
3.
Printer
32
unit
baik
4.
UPS
14
unit
baik
5.
TV
12
buah
baik
6.
Meja Kerja Eselon
20
buah
baik
7.
Meja Kerja Staf
67
buah
baik
8.
Meja Rapat
3
buah
baik
9.
Meja Kursi Tamu
1
buah
baik
10.
Kursi Kerja Eselon
21
buah
baik
11.
Kursi Kerja Staf
62
buah
baik
12.
Kursi Rapat
25
buah
baik
13.
Kursi Duduk
36
buah
baik
14.
Kursi/Sofa Tamu
2
buah
baik
15.
Kursi/Sofa Tunggu
5
buah
baik
16.
Kursi Hadap
30
buah
baik
17.
Tangga
2
buah
baik
18.
Kendaraan Roda 4
6
unit
baik
19.
Kendaraan Roda 2
7
unit
baik
20.
Lemari Makanan
1
buah
baik
21.
Lemari Rukuh/Qur’an
1
buah
baik
22.
Vacum Cleaner
1
buah
baik
23.
Switch Up
3
unit
baik
24.
AC
33
unit
baik
25.
Michrophone
1
set
baik
26.
Camera Digital
8
unit
baik
27.
LCD Proyektor
5
unit
baik
28.
Lemari Es
10
buah
baik
29.
Hardisk External
1
unit
baik
30.
Filing Kabinet
41
buah
baik
31.
Lemari Kaca Tempel
3
buah
baik
32.
Lemari Arsip
8
buah
baik
33.
Lemari Besi
30
buah
baik
34.
Brankas
8
unit
baik
35.
Mesin Ketik Manual
8
unit
baik
36.
Mesin Hitung Uang
1
unit
baik
37.
Vertical Blind
1
unit
baik
38.
1
unit
baik
39.
Mesin Penghancur Kertas Tempat Koran
7
buah
baik
40.
Kipas Angin
16
buah
baik
41.
Air Purifier
2
buah
baik
42.
Tape Recorder
1
unit
baik
43.
Faximile
1
unit
baik
44.
Telefon Wireless
5
unit
baik
45.
Telefon PABX
1
unit
baik
46.
Telefon
10
unit
baik
47.
Dispenser
3
buah
baik
48.
Podium
1
buah
baik
49.
Hardisk External
4
unit
baik
50.
Handycam
6
unit
baik
51.
Sound System
1
unit
baik
52.
Sound Wireless
1
unit
baik
53.
Papan Pengumuman
1
buah
baik
54.
White Board
2
buah
baik
55.
White Board Elektronik
1
buah
baik
2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. d. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
SEKRETARIS 1.
Tugas Pokok : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Administarasi
Umum , Kepegawaian,
Perlengkapan, Penyusunan Program dan Keuangan. 2. Fungsi : a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; b. Pengelolaan administrasi kepegawaian; c. Pengelolaan administrasi keuangan; d. Pengelolaan administrasi perlengkapan e. Pengelolaan urusan rumah tangga; f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan badan; i. Pelaksanaan monitoring , evaluasi organisasi dan tata laksana; j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.
Susunan organisasi di Sekretariat terdiri atas : 1. Sub Bagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas : Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman suratsurat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dinas Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan usulan pensiun, peninjauan
masa
kerja,
pemberian
penghargaan,
kenaikan
pangkat, DP-3, DUK, Sumpah / Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diktat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barangbarang inventaris Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 2. Sub Bagian Penyusunan Program, yang mempunyai tugas : Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program Melaksanakan pengolahan data Melaksanakan perencanaan program Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran Melaksanakan monitoring dan evaluasi Melaksanakan penyusunan laporan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 3. Sub Bagian Keuangan, yang mempunyai tugas :
Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai Melaksanakan pengadministrasian dan pembukua keuangan Menyusun
laporan
pertanggungjawaban
atas
pelaksanaan
pengelolaan keuangan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 1. Tugas Pokok : a. Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan
Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Fungsi a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; b. Melaksanakan koordinasi jaringan perlindungan perempuan dan anak; c. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan
program perlindungan
perempuan dan anak d. Melaksanakan
dan memfasilitasi perlindungan perempuan dan
anak pada pusat pelayanan terpadu (PPT) korban kekerasan pada perempuan dan anak; e. Melaksanakan monitoring
evaluasi dan pelaporan perlindungan
perempuan dan anak; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas : 1. Sub Bidang Perlindungan Perempuan, yang mempunyai tugas : -
Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan dalam rangka perlindungan perempuan dari tindak kekerasan
-
Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dibidang perlindungan perempuan
-
Menyiapkan bahan upaya pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
-
Menyiapkan bahan fasilitasi perlindungan perempuan
-
Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Sub Bidang Perlindungan Anak, yang mempunyai tugas : -
Menyiapkan
bahan
penyusunan
pedoman
pelaksanaan
perlindungan anak -
Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dibidang perlindungan anak
-
Menyiapkan bahan upaya pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap anak
-
Menyiapkan bahan pencegahan terhadap pornografi dan pornoaksi terhadap anak
-
Menyiapkan bahan fasilitasi perlindungan anak
-
Menyiapkan bahan program peningkatan partisipasi anak
-
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
BIDANG KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PENGARUSTAMAAN ANAK 1.
Tugas Pokok: a. Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan
kegiatan
Pengarustamaan
Gender
(PUG)
Dan
Pengarustamaan Anak (PUA). 2.
Fungsi : a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang PUG dan PUA; b. Melaksanakan koordinasi di bidang PUG dan PUA; c. Melaksanakan penyiapan pedoman teknis dan program PUG dan PUA; d. Melaksanakan pengembangan informasi dan edukasi tentang PUG dan PUA; e. Melaksanakan fasilitasi jaringan PUG dan PUA;
f. Melaksanakan pelestarian nilai-nilai sosial budaya yang responsive Gender; g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi PUG dan PUA; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Bidang Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Anak, terdiri atas : 1. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, yang mempunyai tugas : -
Menyiapkan bahan koordinasi dan kemitraan dengan jaringan pemberdayaan perempuan dan anak
-
Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pemberdayaan perempuan dan anak
-
Menyiapkan
bahan
pengembangan
dan
penguatan
lembaga
pemberdayaan perempuan dan anak -
Menyiapkan bahan fasilitasi jaringan pemberdayaan perempuan dan anak
-
Menyiapkan bahan pelaksanaan pelestarian nilai-nilai sosial budaya yang responsif gender
-
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.
2. Sub Bidang Data dan Informasi, yang mempunyai tugas : -
Menyiapkan
bahan
penyusunan
data
base
dan
informasi
perempuan dan anak -
Menyiapkan
bahan
koordinasi
pelaksanaan
pendataan
dan
informasi tentang perempuan dan anak -
Menyiapkan bahan pengembangan data base tentang komunikasi, informasi
dan
edukasi
(KIE)
pemberdayaan
perempuan,
perlindungan dan kesejahteraan anak -
Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak
-
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN 1. Tugas Pokok: a. Melaksanakan
koordinasi program dan kegiatan kualitas hidup
dan peran perempuan; 2. Fungsi : a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang
kualitas
hidup perempuan, kesejah teraan keluarga dan peran perempuan di bidang pembangunan. b. Melaksanakan
koordinasi di bidang bidang
kualitas hidup
perempuan; c. Menyiapkan
dan melaksanakan
program kualitas hidup
perempuan; d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan peingkatan kualitas hidup perempuan; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, terdiri atas : 1. Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, yang mempunyai tugas : -
Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan
-
Menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan perempuan
-
Menyiapkan
bahan
koordinasi
pelaksanaan
pemberdayaan
perempuan dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS, NAPZA -
Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam rangka pelaksanaan penguatan kelembagaan di bidang pendidikan kesehatan dan ketenagakerjaan
-
Menyiapkan bahan pemberian bimbingan, motivasi dan petunjuk dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga
-
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Sub Bidang Peranserta Perempuan, yang mempunyai tugas : -
Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan peran perempuan di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan lingkungan hidup
-
Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan peran serta perempuan di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan lingkungan hidup
-
Menyiapkan bahan analisis dan kajian peran serta perempuan
-
Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan
-
Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
-
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
BIDANG KELUARGA BERENCANA 1.
Tugas Pokok: a. Merencanakan, melaksanakan dan
koordinasi program dan
kegiatan di Bidang Keluarga Berencana. 2. Fungsi : a. Melaksanakan
perumusan
kebijakan
di
Bidang
Keluarga
Berencana; b. Melaksanakan dan memfasilitasi
program
kegiatan Keluarga
Berencana; c. Melaksanakan dan memfasilitasi sarana,
prasarana
Keluarga
Berencana; d. Melaksanakan sosialisai pengendalian pertumbuhan; e. Melaksanakan pengendalian,
evaluasi dan pelaporan tentang
Keluarga Berencana; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas : 1. Sub Bidang Pengendalian Pertumbuhan Penduduk, yang mempunyai tugas : -
Menyiapkan
bahan
penyusunan
pedoman
dan
fasilitasi
pengendalian pertumbuhan penduduk -
Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi program dan kegiatan pengendalian pertumbuhan penduduk
-
Menyiapkan
bahan
pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
pengendalian pertumbuhan penduduk -
Menyiapkan bahan sosialisasi pengendalian pertumbuhan penduduk
-
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana, yang mempunyai tugas : -
Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan fasilitasi di bidang sarana dan prasarana keluarga berencana
-
Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pengkajian kebutuhan di bidang sarana dan prasarana keluarga berencana
-
Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan supervisi di bidang sarana dan prasarana keluarga berencana
-
Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, pemantauan, evaluasi pelaksanaan pengembangan di bidang sarana dan prasarana keluarga berencana
-
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
BAB III ISU – ISU STRATEGIS 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi A. Rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Masalah utama dalam pembangunan pemberdayaan perempuan adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Persentase penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah di Jawa Timur pada 2008, hampir dua setengah kali lipat lebih besar daripada persentase penduduk laki-laki, yakni 18,36% (perempuan) berbanding 7,43%
(laki-laki). Kenyataan
yang
sama juga
ditemukan pada persentase penduduk perempuan buta huruf, yang mencapai hampir dua setengah kali lipat lebih besar dibanding persentase penduduk lakilaki yang buta huruf, yaitu 15,82% (perempuan) berbanding 6,54% (laki-laki). Di bidang ekonomi, kemampuan perempuan untuk memperoleh peluang kerja dan berusaha masih rendah. Demikian pula halnya akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti teknologi, informasi pasar, kredit, dan modal kerja. Tingkat pengangguran pada perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Besaran upah/gaji yang diterima penduduk perempuan di sektor non-pertanian lebih kecil dibanding laki-laki. Selain itu banyak perempuan yang bekerja pada pekerjaan marginal sebagai buruh lepas, atau pekerja keluarga tanpa memperoleh upah, atau dengan upah rendah. Mereka tidak memperoleh perlindungan hukum dan kesejahteraan. Dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan, perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terkena dampak. Di dalam kegiatan agrobisnis umumnya perempuan mempunyai peran relatif besar pada bidang pemasaran dibanding laki-laki. Namun akses dan kontrol perempuan dalam kelembagaan yang mendukung agrobisnis relatif masih rendah. Hal ini antara lain disebabkan kentalnya budaya yang membatasinya. Kemampuan perempuan untuk memperoleh peluang kerja dan berusaha masih rendah. Demikian pula halnya akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti teknologi, informasi pasar, kredit, dan modal kerja.
Di bidang politik, meski Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di lembaga legislatif, namun
hasil
Pemilu
2004
masih
menunjukkan
rendahnya
keterwakilan
perempuan di lembaga legislatif. Persentase perempuan yang berada di parlemen tidak sampai 10%, bahkan di Kabupaten Sampang dan Pamekasan tidak terdapat perempuan yang duduk di lembaga legislatif. B. Tingginya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Meski telah disusun Rencana Aksi Nasional
Penghapusan
Kekerasan
Terhadap
Perempuan
(RAN-PKTP),
pembangunan pusat-pusat krisis terpadu di rumah sakit, pembangunan ruang pelayanan khusus (RPK) di Polda dan Polres, serta pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) di daerah, dan penyebaran informasi dan kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun upaya tersebut belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2008, tercatat sebanyak 499 kasus kekerasan dalam rumah tangga, meningkat 25% dibanding tahun 2007 (399 kasus). C. Banyaknya Peraturan Perundang-undangan yang Bias Gender Peraturan perundang-undangan masih banyak yang bias gender dan/atau diskriminatif terhadap perempuan. Perangkat hukum pidana yang ada belum cukup lengkap dalam melindungi setiap individu, terutama dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang ada juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hakhak perempuan dan anak, termasuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. D. Lemahnya Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender Sejalan era desentralisasi, timbul masalah kelembagaan dan jaringan di daerah (propinsi dan kabupaten/kota), terutama yang menangani masalahmasalah pemberdayaan perempuan dan anak. Karena program-program pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak merupakan program lintasbidang, maka diperlukan koordinasi di tingkat nasional dan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Masalah lainnya adalah belum tersedianya data pembangunan yang
terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit dalam menemu-kenali masalahmasalah gender yang ada. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. E. Terbatasnya Akses Sumber Daya dan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan Kegiatan-kegiatan pembangunan di dalam pelaksanaaanya di tingkat desa, dan mungkin juga dalam konsepsinya di tingkat nasional maupun propinsi, dan kabupaten/kota, secara eksplisit maupun implisit, membuat asumsi yang menguatkan pemisahan peran laki-laki dan perempuan, antara lain penyuluhan pertanian,
program
kredit,
perkumpulan-perkumpulan
formal
dan
peran
pemimpin di dalamnya ditetapkan sebagai urusan laki-laki. Sedang urusan perempuan ditetapkan terbatas pada kegiatan-kegiatan yang menjurus ke bidang reproduksi, seperti keluarga berencana, pendidikan gizi dan kesehatan, PKK, dan lainnya. Hal ini menggambarkan, kebijakan pemerintah belum peka gender. Secara umum akses dan kontrol perempuan pada kelembagaan dan organisasi, baik yang bersifat formal maupun tradisional, baru sebatas pada kelembagaan yang erat hubungan dengan peran gender perempuan, misalnya organisasi PKK, arisan, pengajian, dan sebagainya.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Organisasi Tabel Analisis SWOT Kekuatan (S) Faktor Internal
Faktor Eksternal
Kelemahan (W)
1. Adanya Komitmen 1. Sarana dan pemerintah prasarana yang (Gubernur) untuk masih kurang mendukung 2. Kualitas dan pelaksanaan kuatitas SDM program masih kurang 2. Tersedianya memadai anggaran 3. Terbatasnya 3. Terjalinnya jejaring antara Dinas / Instansi, Perguruan Tinggi, LSM / Organisasi 4. Terjalinnya jejaring dengan Kab/Kota.
anggaran
Peluang (O)
(S) + (O) =
(O) + (W) =
1. Banyaknya LSM / Organisasi yang mendukung pelaksanaan program
Dengan adanya komitmen pemerintah, tersedianya anggaran dan banyaknya LSM di Kab/Kota yang mendukung dan bersinergi akan memperlancar pelaksanaan tugas BPPKB
Ditingkatkan persediaan anggaran untuk mendukung tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, serta untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan bagi peningkatan kemampuan SDM BPPKB dan meningkatkan kerjasama dengan Kab/Kota.
(S) + (T) =
(T) + (W) =
2. Adanya Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (PPT) 3. Adanya jejaring dengan lembaga yang mendukung program 4. Adanya jejaring dengan Kab/Kota Ancaman (T) 1. Anggaran mencukupi 2.
3. 4.
5.
6.
belum 1. Peningkatan 1. Perlu pendekatan sosialisasi berbagai kepada Pemerintah produk hukum Propinsi Jawa Keengganan korban tentang Timur agar kekerasan terhadap pengahpusan mendapatkan perempuan dan anak kekerasan terhadap bantuan/ dana melapor kepada PPT perempuan dan untuk Pengambil kebijakan anak. pembangunan kurang mendukung sarana, prasarana 2. Peningkatan Sistim dan pengadaan Kurang tersedianya Informasi shelter serta data terpilah laki-laki Manajemen (SIM) pembuatan data dan perempuan berbasis IT base. Belum adanya 2. Meningkatkan shelter (rumah partisipasi aman) bagi korban masyarakat kekerasan terhadap terhadap program perempuan dan anak pemberdayaan Duplikasi program perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta Keluarga Berencana
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa isu-isu strategis yaitu : NO
ISU STRATEGIS
URAIAN
1. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan
Masalah utama dalam pembangunan pemberdayaan perempuan adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik
2. Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
Tindak kekerasan terhadap pereampuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
3. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang bias gender.
Peraturan perundang-undangan masih banyak yang bias gender dan / atau diskriminatif terhadap perempuan, termasuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
4. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.
Sejalan era desentralisasi, timbul masalah kelembagaan dan jaringan di daerah (Provinsi dan Kabupaten / Kota) terutama yang menangani masalah – masalah pemberdayaan perempuan dan anak. Belum tersedianya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit dalam menemu – kenali masalah-masalah gender yang ada.
5. Terbatasnya akses sumber daya dan Peran Serta Perempuan dalam pembangunan
Kegiatan pembangunan secara eksplisit maupun implisit, membuat asumsi yang menguatkan pemisahan peran laki-laki dan perempuan, urusan formal cenderung diarahkan urusan laki-laki. Sedang urusan perempuan mengarah terbatas pada kegiatan-kegiatan yang menjurus ke bidang non formal. Hal ini menggambarkan, kebijakan pemerintah belum peka gender.
B A B IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Organisasi A.
VISI Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta mewujudkan keluarga kecil sejahtera yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya.
B.
MISI : 1. Memperkuat kelembagaan yang mendukung pengarusutamaan gender dan anak melalui : -
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan Gender
-
Tersedianya data base terpilah tentang kesetaraan dan keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Keluarga Berencana.
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui : -
Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, sosial, politik, hukum dan lingkungan hidup.
-
Mencegah dan meminimalkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang
-
Mewujudkan anak sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas, ceria, berpartisipasi aktif sesuai usianya melalui Kab/Kota Layak Anak (KLA)
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program Keluarga Berencana melalui : -
Tersedianya alat kontrasepsi dan pelayanan KB yang responsif gender
-
Simulasi KB Responsif Gender
-
Keluarga Berencana Award
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi A.
TUJUAN 1. Pemberdayaan Perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki; 2. Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan dan perdagangan orang; 3. Terwujudnya Program Keluarga Berencana yang Responsif Gender.
B.
SASARAN a. Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang diukur Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) b. Meningkatnya
Penanganan
Kasus
Kekerasan
dan
trafiking
terhadap
perempuan dan anak. c. Pelayanan Keluarga Berencana yang Responsif Gender
4.3 Strategi dan Kebijakan Organisasi A.
STRATEGI Dengan kondisi tersebut di atas perlu adanya penyusunan strategi yang matang guna pengembangan pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana selama lima tahun kedepan di antaranya : a. Melaksanakan sosialisasi jaringan kerja perempuan dan masyarakat terhadap pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan anak (PUA). b. Melaksanakan sosialisasi berbagai produk hukum tetang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Trafiking dan Perlindungan Anak. c. Mengoptimalisasikan pelaksanaan fasilitasi Keluarga Berencana d. Pengembangan dan pengoptimalisasi peran kader e. Peningkatan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. f. Penambahan sumber daya manusia yang berkualitas g. Peningkatan Sistim Informasi Manajemen ( SIM ) berbasis IT.
B.
ARAH KEBIJAKAN a. Meningkatkan taraf pendidikan, dan layanan kesehatan, serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan b. Meningkatkan kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak. c. Penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk penyediaan
data
dan
statistik
gender,
serta
peningkatan
partisipasi
masyarakat. d. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan e. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak f. Menyediakan
alat kontrasepsi dan Mewujudkan Pelayanan Keluarga
Berencana yang Responsif Gender. g. Mewujudkan anak sehat tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas, ceria, berpartisipasi aktif sesuai usianya.
,
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF A. PROGRAM 1. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak 3. Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas Perempuan dan Anak 4. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 5. Keluarga Berencana B. KEGIATAN 1. Peningkatan Pengarusutamaan Gender : -
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan
-
Peningkatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan, Penguatan Lembaga dan Organisasi Perempuan
-
Pemberdayaan Focal Point
2. Peningkatan
kapasitas
dan
jaringan
kelembagaan
Pemberdayaan
dan
(KIE)
Perempuan 3. Penguatan Kelembagaan PUG dan PUA. 4. Pengembangan
Komunikasi,
Informasi
Edukasi
tentang
kesetaraan dan keadilan Gender. 5. Pengembangan data base yang terpilah Gender dan Anak online dengan Kab/Kota. 6. Pengembangan data base bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak online dengan Kab/Kota. 7. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan -
Pendidikan Kemasyarakatan dalam rangka mendukung peningkatan peran Permpuan dalam pengambilan keputusan.
-
Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL)
-
Peningkatan
Kualitas
Hidup
Perempuan
melalui
peningkatan
pendidikan, kesehatan, sosiali, budaya, politik dan lingkungan hidup.
-
Peningkatan
kemampuan
Perempuan
pekerja
rumahan
di
Desa/Kelurahan -
Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
-
Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolan (PMTAS)
8. Peningkatan Kinerja PPT Provinsi Jawa Timur : -
Peningkatan upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
-
Pengembangan data base bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak online dengan Kab/Kota se Jawa Timur.
9. Tindak Lanjut Rencana Aksi Propinsi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan anak (RAP.PKTP) serta Penguatan Kelembagaan Komite Penghapusan Trafiking. 10. Peningkatan dan Pengembangan program Keluarga Berencana : - Pengembangan data base Keluarga Berencana 11. Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana - Sosialisasi Keluarga Berencana - Pengadaan dan Pemasangan Alat Kontrasepsi - Mengadakan kerjasama dengan Instansi terkait, Pendidikan Nasional, Dinas Kesehatan, BKKBN, Dinas Infokom dan Bappenas.
5.1 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sasaran
Indikator
Strategis
Kinerja
1. Menurunnya kesenjangan
Program/Kegiatan
Indeks Pembangunan
Program Keserasian Kebijakan
Gender (IPG)
Peningkatan Kualitas Anak
pencapaian
Rp. 5.130.000.000
dan Perempuan
pembangunan
Indeks
Kegiatan :
antara
Pemberdayaan
- Pendidikan Kemasya-
perempuan
Gender (IDG)
dan laki-laki
Anggaran
rakatan Produktif
Rp. 5.130.000.000
Bidang Pengarusutamaan Gender Program Penguatan
Rp. 7.016.084.300
Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Kegiatan : - Pengembangan Sistem Pendataan Dinamika
Rp. 3.000.000.000
Gender - Pelaksanaan
Pengarusutamaan
Rp. 4.016.084.300
Gender 2. Meningkatnya
-Persentase
Program Peningkatan Kualitas
Penanganan
Pengaduan korban
Hidup
Kasus
kasus KDRT, Non
Perempuan
Kekerasan dan
KDRT dan trafiking
Kegiatan :
Trafiking
yang
diselesaikan
- Peningkatan Upaya
terhadap
Pusat
Pelayanan
Perempuan dan
Terpadu
Anak
Prov. Jatim
(PPT)
Masyarakat
pada
Pelayanan
Terpadu
Perlindungan
Perlindungan Perempuan dan
Rp. 6.000.000.000
Anak dari berbagai tindak Kekerasan dan Perdagangan
- Indeks Kepuasan Pusat
dan
Rp. 23.484.027.000
(PPT)
Prov. Jatim
Orang - Pendidikan Kemasyarakatan
Rp. 3.000.000.000
Produktif Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak - Konggres Anak dan Loka Karya
Rp.
5.500.000.000
Pengukuran Capaian Indikator Kota Layak Anak - Fasilitasi Peningkatan peran
Rp. 4.500.000.000
perempuan dalam rangka Pemberdayaan Perempuan - Fasilitasi Pemberdayaan
Rp.
956.402.000
Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) - Pendidikan Kemasyarakatan
Rp. 677.625.000
Produktif Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan - Koordinasi Sinkronisasi program
Rp. 500.000.000
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur - Penyusunan Program kerja
Rp. 1.500.000.000
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur - Sosialisasi dan Lomba Gerakan
Rp. 850.000.000
Sayang Ibu (GSI) 3. Pelayanan
- Persentase
Program Keluarga Berencana
Keluarga
pasangan Usia
Kegiatan :
Berencana yang
Subur yang
- Pengadaan dan Pelayanan
Responsif
mengikuti program
Gender
KB di BPPKB
Rp.19.726.516.200 Rp. 4.500.000.000
Pemasangan Kontrasepsi KB - Pendidikan Kemasyara-
Rp. 8.000.000.000
Rakatan Produktif Bidang Keluarga Berencana - Peningkatan dan Pengembangan Program
KB
dan
Rp. 2.500.000.000
Kesehatan
Reproduksi yang berkualitas - Fasilitasi Keluarga Berencana
Rp. 4.726.516.200
BAB VI INDIKATOR KINERJA ORGANISASI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TUJUAN
Uraian
Pemberdayaan perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan lakilaki
Indikator
Rasio IPG terhadap IPM
SASARAN
Target
Rasio = 1
Uraian
Indikator
CARA MENCAPAI SASARAN
TARGET DAN KINERJA
Tahun Awal (2009)
Th. 2010
Th. 2011
Th. 2012
Th. 2013
Th. 2014
Satuan T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
Menurunnya - Indeks Kesenjangan Pembangunan Pencapaian Gender (IPG) Pembangunan antara Perempuan dan Laki-laki
63,48
-
65,11
65,11
65,64
65,61
66,24
66,56
67,00
67,85
67,80
68,53
- Indeks Pemberdayaan Gender
60,26
-
67,92
67,91
68,45
68.62
68,85
69,29
69,50
70,77
70,50
71,56
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Th. 2014 Melaksanakan Sosialisai Jejaring Kerja Perempuan dan Masyarakat terhadap Pengarusutamaa n Gender (PUG) dan Pengarusutamaa n Anak (PUA)
Program
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Program Penguatan Kelembagaan Pengaurusuta maan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan
Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan dan perdagangan orang
Persentase Pengaduan Korban kasus KDRT, Non KDRT, dan Trafiking yangdiselesai kan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov. Jatim.
100 %
Meningkatnya - Persentase kualitas Pengaduan penanganan Korban dan pelayanan kasus KDRT, Kasus Non KDRT, Kekerasan dan dan Trafiking Trafiking terhadap yangdiselesa Perempuan ikan Pusat dan Anak Pelayanan Terpadu (PPT) Prov. Jatim.
100
- Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov. Jatim
Terwujudnya program keluarga berencana yang responsif gender
Persentase pasangan Usia Subur yang mengikuti program KB di BPPKB
0,280547 %
Pelayanan Keluarga Berencana yang Responsif Gender
Persentase pasangan Usia Subur yang mengikuti program KB di BPPKB
Persen
-
0,020917
Persen
1.620
Akseptor
100
-
100
-
100
-
100
-
100
80,00
0,0483 0,0483 0,0563 0,0563 0,0527 04 04 01 01 91 3790
3790
4500
4500
4258
100
79,05
100
85,00
100
100
100
84,38
85,00
84,68
0,0527 91
0,016
0,016
0,016
0,013
4258
735
735
1279
1031
Melaksanakan Sosialisasi berbagai Produk Hukum tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Trafiking, dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Peningkatan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan dan Perdagangan Orang.
Mengoptimalisasi kan Pelaksanaan Fasilitasi Keluarga Berencana Pengadaan dan Pelayanan Pemasangan Alkon KB
Program Keluarga Berencana
LAMPIRAN
36
36
36
36
