Perjanjian Di Luar KUH.Perdata
Perjanjian Kerjasama Operasi dan Kontrak Karya Makalah disampaikan pada Pelatihan Tematik Hukum Acara Perdata Bagi Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Bogor, 13 Juni 2013
Oleh Prof.Dr.Johannes Gunawan,SH.,LL.M
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Materi Pelatihan 1.Perjanjian Di Luar KUH.Perdata 2. Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) 3. Perjanjian atau Kontrak Karya
Perjanjian Di Luar KUH.Perdata (innominate contracts) a. Pengertian Perjanjian atau Kontrak terdiri atas: Perjanjian atau Kontrak yang telah diatur dan diberi nama di dalam KUH.Perdata, yang disebut nominate contracts, al: Perjanjian Jual Beli, Sewa Menyewa, Tukar Menukar; Perjanjian atau Kontrak yang belum diatur di dalam KUH.Perdata yang disebut innominate contracts, karena ketika KUH.Perdata diundangkan (1838 di Belanda dan 1848 di Hindia Belanda) perjanjian tersebut belum dikenal. Perjanjian ini muncul dan berkembang dalam praxis, terutama praxis di dunia usaha, al: Perjanjian Sewa Beli, Perjanjian Sewa Guna, Kerja Sama Operasi, Kontrak Karya.
Perjanjian Di Luar KUH.Perdata (innominate contracts) b. Pengaturan Pasal 1319 KUH.Perdata mengatur bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat di dalam Bab Kesatu dan Bab Kedua KUH.Perdata. Bab Kesatu KUH.Perdata terdiri atas Pasal 1233 sd. Pasal 1312; dan Bab Kedua KUH.Perdata terdiri atas Pasal 1313 sd Pasal 1351 (antara lain terdapat Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH.Perdata).
Perjanjian Di Luar KUH.Perdata (innominate contracts) KUH.Perdata Buku Ketiga Tentang Perikatan Bab
Materi
Kesatu
Pasal 1319 KUH Perdata
Pasal
Perikatan pada umumnya
1233 – 1312
Kedua
Perikatan yang lahir dari perjanjian
1313 – 1351
Ketiga
Perikatan yang lahir 1352 – 1380 demi UU
Keempat
Hapusnya perikatan
1381 – 1456
Kelima – Kedelapan belas
Perjanjian di dalam KUH. Perdata (nominate cantracts)
1457 - 1864
Perjanjian di luar KUH.Perdata (innominate contracts)
Peraturan Umum Lex Generalis
Peraturan Khusus Lex Specialis Peraturan Khusus Lex Specialis
Perjanjian Di Luar KUH.Perdata (innominate contracts) Perjanjian Kerjasama Operasi * a. Pengertian; Kerjasama Operasi (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dengan menanggung keuntungan dan kerugian secara bersama.
b. Para Pihak dalam Perjanjian KSO Pemilik Aset adalah pihak yang memiliki aset dan/atau hak usaha yang digunakan sebagai obyek atau sarana Kerjasama Operasi. Misalnya pemilik tanah untuk dibangun gedung perkantoran di atasnya dalam perjanjian KSO; Investor adalah pihak yang menyediakan dana, baik seluruh atau sebagian, untuk memungkinkan aset/atau hak usaha milik pihak lain diberdayakan atau dimanfaatkan dalam KSO. * Lihat http://www.madecerik.net/about/
Perjanjian Di Luar KUH.Perdata (innominate contracts) Perjanjian Kerjasama Operasi * c. Jenis perjanjian Bangun, Kelola, Serah (Build, Operate, and Transfer/ BOT) Investor o membangun di atas aset dan/atau hak usaha; o mengelola aset dan/atau hak usaha dan membayar bagi hasil kepada pemilik aset dan/atau hak usaha; o menyerahkan aset kepada pemilik aset dan/atau hak usaha di akhir masa konsensi. Pemilik Aset o menyerahkan aset dan/atau hak usaha untuk dikelola; o mendapatkan bagi hasil; o mendapatkan seluruh aset dan/atau hak usaha sesuai perjanjian dari investor di akhir masa konsensi. * Lihat http://www.madecerik.net/about/
Perjanjian Di Luar KUH.Perdata (innominate contracts) Perjanjian Kerjasama Operasi * c. Jenis perjanjian Bangun, Serah, Kelola (Build, Transfer, and Operate/ BTO) Investor o membangun di atas aset dan/atau hak usaha; o menyerahkan apa yang telah dibangunnya kepada pemilik aset dan/atau hak usaha; o menerima bagi hasil dari pemilik aset dan/atau hak usaha selama masa konsensi; Pemilik Aset o menyerahkan aset atau hak usaha; o mengelola apa yang telah dibangun investor dan secara periodik membagi pendapatan; o mendapatkan seluruh aset dans/atau hak usaha sesuai perjanjian dari investor di akhir masa konsensi. * Lihat http://www.madecerik.net/about/
Perjanjian Di Luar KUH.Perdata (innominate contracts) Perjanjian Kerjasama Operasi * d. Perkembangan KSO dengan mendirikan badan hukum (separate legal entity) terpisah dari badan hukum para pihak dalam KSO; KSO tanpa mendirikan badan hukum (separate legal entity) terpisah dari badan hukum para pihak dalam KSO, yang dapat berbentuk: Pengendalian Bersama Operasi (PBO) dan Pengendalian Bersama Aset (PBA), dimana masing-masing pihak dalam perjanjian KSO memiliki kendali atas operasi atau aset KSO (jointly controlled); Pengemdalian sepihak, dimana hanya satu pihak dari para pihak dalam perjanjian KSO yang memiliki kendali atas aset dan operasi KSO. * Lihat http://www.madecerik.net/about/
Perjanjian Di Luar KUH.Perdata (innominate contracts) Perjanjian Kerjasama Operasi * e. Pengaturan Berlaku Bab Kesatu dan Kedua KUH.Perdata sebagai lex generalis; Berlaku ketentuan khusus tentang obyek atau materi perjanjian KSO sebagai lex specialis. Berlaku prinsip lex specialis derogat legi genralis. f. Contoh Perjanjian KSO antara PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dengan PT Jaya Real Property Perjanjian Kerjasama Kontrak Operasional Antara PT. Prima Batubara Abadi Dengan PT. Serjo Coal Sejahtera * Lihat http://www.madecerik.net/about/
Perjanjian Di Luar KUH.Perdata (innominate contracts) Perjanjian atau Kontrak Karya * a. Pengertian Kontrak karya adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan perusahaan asing dengan perusahaan Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak gas dan bumi.
Para Pihak dalam Kontrak Karya Pemerintah Republik Indonesia; Perusahaan swasta asing atau patungan perusahaan asing dengan perusahaan Indonesia. Lihat *http://www.hukumpedia.com/index.php?title=Pembicaraan:Halaman_Utama
Perjanjian Di Luar KUH.Perdata (innominate contracts) Perjanjian atau Kontrak Karya * b. Jenis kontrak Dalam perjanjian kontrak karya, seluruh urusan manajemen dan operasional diserahkan kepada penambang. Negara tidak memiliki kontrol atas kegiatan operasional perusahaan. Negara hanya memperoleh royalty yang besarnya ditentukan dalam perjanjian Kontrak karya tersebut.
c. Perkembangan Kontrak Karya Generasi I diberikan kepada PT Freeport Indonesia Company pada 1967 untuk memulai penambangan di Ertsberg, Irian Jaya. Freeport diizinkan mengimpor seluruh peralatannya tidak dikenakan penjadwalan nasionalisasi saham, dan masa konsesi 30 tahun.
Perjanjian Di Luar KUH.Perdata (innominate contracts) Perjanjian atau Kontrak Karya * c. Perkembangan Kontrak Karya Generasi II dikeluarkan antara 1973-1974 kepada 16 perusahaan – antara lain PT Inco yang melakukan penambangan nikel di Soroako, Sulawesi Selatan. Kontraktor diwajibkan menjual 20% sahamnya ke bursa, serta 20% kepada Pemerintah Indonesia, dan dikenakan pajak penghasilan sebesar 30%. Kontrak Karya Generasi III Hanya empat perusahaan yang mendapat Kontrak antara 19831984. Pemerintah menghapus keharusan untuk menjual saham ke bursa, tetapi Pemerintah mengharuskan kontraktor asing memberikan 10% saham kepada mitra lokal.
Perjanjian Di Luar KUH.Perdata (innominate contracts) Perjanjian atau Kontrak Karya * c. Perkembangan Kontrak Karya Generasi IV Melunakkan kembali beberapa aturannya. Pihak asing kembali diizinkan menguasai 100% kepemilikan, namun secara bertahap setelah empat tahun berproduksi harus menyerahkan sebagian sahamnya kepada mitra lokal. Jumlah saham yang dilimpahkan kepada mitra nasional harus mencapai 51% pada usia produksi ke-20 tahun. Kontrak Karya Generasi V Ditambahkan fasilitas tax holiday. Kontrak Karya Generasi VI Pada 1997 ditambahkan lagi ketentuan tentang Amdal (Analisis Mengenai dampak Lingkungan) serta royalti terhadap emas yang dihasilkan. * Lihat http://mafiaturatea.blogspot.com/2012/03/kontrak-karya.html
Perjanjian Di Luar KUH.Perdata (innominate contracts) Perjanjian atau Kontrak Karya * d. Pengaturan Berlaku Bab Kesatu dan Kedua KUH.Perdata sebagai lex generalis; Berlaku ketentuan khusus tentang obyek atau materi perjanjian atau kontrak kaya sebagai lex specialis. Berlaku prinsip lex specialis derogat legi generalis. e. Contoh ** Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dan Freeport McMoRan **http://saripedia.wordpress.com/tag/kontrak-karya-freeport/
Terim a Kasih
