1 PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT AISYIYAH PARIAMAN DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN TENTANG PEMANFAATAN INCENERATOR RSUD PARIAMAN UNTU...
Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini : dr.Hj.Herlina Zahar
:Direktur RS ‘Aisyiyah Pariaman beralamat di Jl.Abdul Muis No.26 Taratak Pariaman, dalam hal ini bertindak atas nama RS ‘Aisyiyah selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
dr.Indria Velutina
:Direktur Rumah Sakit Umun Daerah Pariaman, beralamat di Jln Prof.M.Yamin, SH No. 5 Pariaman, dalam hal ini bertindak atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama Pemanfaatan Incenerator RSUD Pariaman untuk Pengelolaan Limbah Medis dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat dari RS ‘Aisyiyah nomor 52/RSAP/ADM//II/2016 pada tanggal 16 Februari 2016 prihal Permohonan Perpanjangan Kerjasama, dengan ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal-pasal berikut : Pasal 1 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN 1.1 Landasan Hukum Pengelolaan limbah medis dengan menggunakan incinerator milik RSUD Pariaman Pemerintah Propinsi Sumatera Barat adalah : A. Undang – undang 1. Undang – undang RI No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ; 2. Undang – undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; 3. Undang – undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; 4. Undang – Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit B. Peraturan Pemerintah 1. Peraturan Pemerintah RI No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ; 2. Peraturan Pemerintah RI No. 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun ; 3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
C. Peraturan/Keputusan Menteri 1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 147 Tahun 2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit ; 2. Keputusan Menteri Kesehatan No.1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit ; 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 983/Menkes/SK/XI/1992 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum D. Peraturan Pemerintah Daerah 1. Peraturan Daerah Sumatera Barat No.6 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman 2. Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Barat No.21 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Pariaman 3. Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.903-783-2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Propinsi Sumatera Barat 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.35 Tahun 2009 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 5. Keputusan Walikota Pariaman No.54/660/2013 Tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman 6. Keputusan Walikota Pariaman No.389/660/2014 Tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman
Pasal 2 TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN 2.1 PIHAK PERTAMA bertanggung jawab mengantarkan sampah medis yang dihasilkan dari PIHAK PERTAMA ke RSUD Pariaman untuk dibakar di mesin incenerator milik RSUD Pariaman 2.2 Sampah medis yang diantar telah dipacking oleh PIHAK PERTAMA kedalam kantong plastik berwarna kuning dan berada dalam kondisi kering atau tidak mengandung air agar tidak mempengaruhi proses pembakaran, yang selanjutnya diserahkan kepada PIHAK KEDUA 2.3 PIHAK PERTAMA wajib mengantar sampah medis paling lambat dua kali sebulan 2.4 Setelah serah terima, PIHAK PERTAMA wajib menandatangani Buku Berita Acara Keluar Masuk Sampah Dari Pihak Luar milik PIHAK KEDUA 2.5 Jadwal atau waktu pelaksanaan Pembakaran sampah medis dengan menggunakan Mesin Incenerator diatur dan ditetapkan oleh PIHAK KEDUA setiap hari Senin, Rabu dan Jumat 2.6 Sampah medis yang akan dibakar dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK PERTAMA telah melakukan pembayaran retribusi pembakaran sampah medis sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan 2.7 PIHAK KEDUA melakukan pengelolaan dan pembakaran sampah medis dengan incenerator dan selanjutnya menyimpan residu sisa pembakaran di gudang TPS LB3 RSUD Pariaman 2.8 Selanjutnya untuk pengolahan lanjutan residu incinerator diserahkan ke PIHAK KETIGA
Pasal 3 PEMBIAYAAN DAN KEWAJIBAN LAINNYA 3.1 Biaya pembakaran sampah Medis dan pengolahan lanjutan residu incinerator ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan Tarif PPK BLUD RSUD Pariaman. 3.2 Pembayaran pembakaran sampah medis dibayarkan melalui bendaharawan penerima Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman dan PIHAK PERTAMA menerima kuitansi pembayaran sebagai bukti serah terima pengelolaan limbah medis. 3.3 Apabila ada perubahan biaya, maka PIHAK PERTAMA bersedia untuk membayar sesuai dengan perubahan biaya yang telah ditetapkan sesuai dengan Tarif PPK BLUD RSUD Pariaman.
Pasal 4 FORCE MAJEURE Apabila ada kejadian diluar kemampuan manusia (force Majeure) seperti bencana alam, huru-hara dan sebagainya maka kedua belah pihak akan bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat sebagai kelanjutan pelaksanaan kerjasama.
Pasal 5 PERSELISIHAN Apabila terjadi perselisihan didalam pelaksanaan penggunaan Incenerator maka akan diselesaikan secara musyawarah, apabila melalui Musyawarah juga tidak dapat diselesaikan maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Kota Pariaman untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Pasal 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Incenerator RSUD Pariaman Untuk Pengelolaan Limbah Medis ini berlaku selama 1 (satu) tahun, mulai 7 Maret 2016 dan berakhir pada tanggal 6 Maret 2017.
Pasal 7 SANKSI-SANKSI PIHAK PERTAMA wajib mengantarkan sampah medis ke PIHAK KEDUA sesuai jumlah/berat sampah yang dikirim dari institusi / lembaga yang dikelola. Apabila PIHAK PERTAMA diketahui setelah Perjanjian kerjasama ini disepakati tidak pernah menyerahkan sampah medis ke PIHAK KEDUA selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan atau tidak disertai dengan adanya keterangan atau bukti tertulis maka PIHAK KEDUA berhak membatalkan perjanjian kerjasama yang telah disepakati sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, dan resiko/masalah yang ditimbulkan tidak merupakan tanggung jawab dari PIHAK KEDUA.
PASAL 8 BERAKHIRNYA PERJANJIAN Perjanjian ini berakhir dengan : 8.1 Berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 6 perjanjian ini. 8.2 Pembatalan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada pasal 7 perjanjian ini.
PASAL 9 ADDENDUM ATAU AMANDEMEN 9.1 Hal-hal belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur tersendiri dalam bentuk addendum atau amandemen, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini 9.2 Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak
Pasal 10 PENUTUP Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai Rp 6.000,- yang masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman
Pariaman, 7 Maret 2016 PIHAK PERTAMA RS ‘Aisyiyah Pariaman
