PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN DENGAN LEMBAGA ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM AL-BANNA LAMONGAN TENTANG PENYEDIAAN PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN NOMOR : W13-A7/5681/OT.01.3/XII/2015 NOMOR : 37/LABH-AB/35.200.B/XII/2015 Pada hari ini KAMIS, tanggal 31 bulan DESEMBER tahun 2015, bertempat di LAMONGAN, yang bertanda tangan di bawah ini: I. H. MUDJITO, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Lamongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN AGAMA LAMONGAN, yang berkedudukan di Lamongan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, II.
Drs. LUQMANUL HAKIM, S.H., M.H. sebagai Ketua Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Al-Banna Lamongan, H. EDY YUSUF, S.H., M.H. dan AINUL WAFIQ, S.H. masing-masing sebagai Anggota Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Al-Banna Lamongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM AL-BANNA LAMONGAN yang berkedudukan di Lamongan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-1167.AH.01.04.Tahun 2014, tanggal 05 Maret 2014 (surat terlampir), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum dengan ketentuan sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan: 1. Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Pengadilan Agama Lamongan bagi Petugas Pos Bantuan Hukum untuk memberikan layanan
hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum dan layanan pendampingan di persidangan kepada Pemohon Bantuan Hukum. 2. Petugas Pos Bantuan Hukum adalah Advokat/Sarjana Hukum/Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Lamongan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama Lamongan dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum. 3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum dan layanan pendampingan persidangan di Pengadilan Agama Lamongan sebagaimana diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 4. Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum adalah lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat hukum dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi. BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Lamongan berasaskan : a. Keadilan; b. Sederhana, cepat, dan biaya ringan; c. Non diskriminatif; d. Transparansi; e. Akuntabilitas; f. Efektivitas dan efisiensi; g. Bertanggung jawab; dan h. Profesional; Pasal 3 Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk memberikan Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Lamongan sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran pos layanan hukum dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 di Pengadilan Agama Lamongan, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya layanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Pasal 4 Ruang Lingkup Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Lamongan terdiri dari layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen
hukum dan layanan pendampingan di persidangan kepada Pemohon Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Lamongan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5 Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA: a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Lamongan berupa satu ruangan, mebel, komputer, mesin printer, penyejuk ruangan dan alat tulis kantor. b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA. 2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani. c. Membuat jadwal hari dan jam kerja Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Lamongan. d. Membuat buku register khusus untuk mengontrol pelaksanaan Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Lamongan. e. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Lamongan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali. f. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa: 1) Teguran lisan; 2) Teguran Tertulis; 3) Pemberhentian sementara; 4) Pemutusan hubungan kerjasama kelembagaan. Pasal 6 Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA: a. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini. b. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; c. Memerintahkan petugas Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Lamongan untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja. d. Memberikan Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Lamongan yang profesional dan bertanggungjawab; e. Menunjuk petugas Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Lamongan yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya. f. Melaksanakan Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Lamongan sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
g. Menentukan jumlah pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Lamongan. h. Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi para petugas pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Lamongan, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama Lamongan. i. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan. j. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini. BAB IV MASA BERLAKU Pasal 7 Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dan dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM Pasal 8 PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Advokat atau Sarjana Syari’ah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam. b. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum. c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama untuk mewujudkan pelayanan prima pengadilan. d. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Agama. BAB VI PROSEDUR PELAYANAN Pasal 9 (1) Petugas Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Lamongan memberikan Layanan Bantuan Hukum kepada setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum dan layanan pendampingan persidangan pada Pengadilan Agama Lamongan dengan melampirkan :
(2)
(3) (4) (5) (6)
a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Layanan Pos Bantuan Hukum dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan dan pendampingan di persidangan pada Pengadilan Agama Lamongan. Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, Pemberi bantuan hukum membuatkannya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu. Surat gugatan/ permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy. Biaya penggandaan surat gugatan/permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada pemohon bantuan hukum. Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat/pemohon dan termohon) samasama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama. BAB VII STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA Pasal 10
Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas Layanan Pos Bantuan Hukum adalah sebagai berikut: a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminsai tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum. b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon. Pasal 11 Indikator Kinerja petugas Layanan Pos Bantuan Hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut: a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan. b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.
c. Perbanding jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Lamongan setiap bulannya. BAB VIII LARANGAN BAGI PEMBERI LAYANAN POSBAKUM PENGADILAN AGAMA LAMONGAN Pasal 12 Dalam memberikan layanan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dilarang untuk: a. Membedakan perlakuan terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan berdasarkan jenis kelamin, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. b. Melakukan diskriminasi terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan karena yang bersangkutan penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, atau orang lanjut usia. c. Memberikan informasi, konsultasi dan advis hukum yang tidak memiliki dasar hokum materiil maupun tidak sesuai dengan hukum formil. d. Memberikan dokumen hukum kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk digunakan dalam persidangan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Advokat pada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan terkait. e. Membuka rahasia Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sehubungan dengan perkaranya. f. Memberikan layanan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/ termohon dalam satu berkas perkara oleh Petugas Posbakum Pengadilan yang sama. g. Memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum yang tidak berkualitas, yang secara berkala akan dievaluasi oleh Ketua Pengadilan Agama Lamongan. h. Membuat kesalahan fatal dalam pembuatan dokumen hukum yang mengakibatkan penerima layanan Posbakum Pengadilan dirugikan dalam persidangan. i. Menerima atau meminta irnbalan dalam bentuk apapun dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan. j. Meminta biaya atas layanan yang diberikan kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan. k. Memberikan janji-janji sehubungan dengan layanan atau perkara terkait. l. Menjamin kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. m. Menggunakan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan untuk kepentingan pribadi atau lembaga pemberi layanan atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pemberian layanan hukum.
BAB IX KOORDINASI Pasal 13 (1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin. (2) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. BAB X MONITORING DAN EVALUASI Pasal 14 (1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun. (2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini. BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 15 (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Lamongan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA005.04.2.401323/2016 (2) Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum dilakukan secara langsung kepada PIHAK KEDUA. (3) Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali pada setiap akhir bulan.
BAB XII KETENTUAN LAIN Pasal 16 (1) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama. (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahanperubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. BAB XV PENUTUP Pasal 17 (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK. (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN,
KETUA LEMBAGA ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM AL BANNA LAMONGAN,
ttd
ttd
H. MUDJITO, S.H., M.H. NIP. 19610620.198203.1.001
Drs. LUQMANUL HAKIM, SH, MH NIA : 97.10420 ANGGOTA,
ttd H. EDY YUSUF, S.H., M.H. NIA : 96.10558 ttd AINUL WAFIQ, S.H. NIA : 15.03622
