PERJANJIAN KERJASAMA antara JOHNS HOPKINS PROGRAM FOR INTERNATIONAL EDUCATION IN GYNECOLOGY AND OBSTETRICS (JHPIEGO) dengan PEMERINTAH KABUPATEN MALANG tentang PELAKSANAAN PROGRAM PENYELAMATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR (EXPANDING MATERNAL AND NEONATAL SURVIVAL - EMAS) NOMOR : 196/JHPIEGO/IX/2012 NOMOR : 193/18/421.022/2012 Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan September tahun dua ribu dua belas, bertempat di Malang yang bertandatangan di bawah ini:--------------------------------------------------
1.
ANNE HYRE, CNM, MSN, MPN
: Country Director Jhpiego sebagai Chief of Party Program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS), yang di danai oleh United State Agency For International Development
(USAID),
berkedudukan
di
Jakarta, Gedung Tempo Scan Tower 21st Floor, Jalan HR Rasuna Said Kav. 3-4 Kuningan,
Jakarta
12950,
selanjutnya
disebut PIHAK KESATU;----------------------------------------2.
H. RENDRA KRESNA
: Bupati Malang, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Timur Nomor 3 Malang, dalam hal ini
bertindak
untuk
dan
Pemerintah
Kabupaten
selanjutnya
disebut
atas
nama
Malang
yang
sebagai
PIHAK
KEDUA;------------------------------PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK :------------------------------------------------------------
Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan dalam hal-hal sebagai berikut :---------------------1. Program EMAS adalah Program bantuan teknis Pemerintah Amerika kepada Pemerintah Indonesia melalui pendanaan United State Agency for International Development (USAID) di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.--------------------------------2. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, terutama untuk kesehatan ibu dan anak, Pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang peningkatan pelayanan kesehatan terutama maternal dan neonatal yang salah satu tujuannya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). 3. PIHAK KESATU sebagai koordinator yang dalam hal ini mewakili 5 (lima) Lembaga Nirlaba, terdiri dari Jhipego afiliasi Johns Hopkins University USA, Majelis Pelayanan Kesehatan Umum Muhammadiyah, Lembaga Kesehatan Yayasan Budi Kemuliaan, Save the Children, dan Research Triangle Institute (RTI) International. -------------------------------4. PIHAK KESATU adalah lembaga yang melaksanakan bantuan dari United State Agency for International Development (USAID), dan USAID juga telah mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Indonesia Nomor : AID-497-A-11-00014 melalui Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS), yang merupakan program 5 (lima) tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2016 untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). --------------------5. Dalam melaksanakan program tersebut PIHAK KESATU telah melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk mengembangkan model dalam upaya mencegah kematian maternal dan neonatal, melalui pengembangan kemitraan dalam melaksanakan sosialisasi, pembinaan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan penguatan jejaring sistem rujukan antara Puskesmas, Klinik Swasta, Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit Umum Daerah. ----------------------------------------------------------------------6. PIHAK KESATU, dalam melaksanakan kegiatan penguatan jejaring sistem rujukan antara Puskesmas, Klinik Swasta, Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit Umum Daerah, akan memberikan Bantuan Teknis kepada PIHAK KEDUA. -------------------------------------------Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------Pasal 1 KETENTUAN UMUM Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud Program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) adalah program yang bertujuan untuk mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).--------------------------------------------
Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN (1)
Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah mendukung kelancaran pelaksanaan program EMAS dalam upaya kontribusi Pemerintah Kabupaten Malang dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) secara nasional.--------------------------
(2)
Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk peningkatan:-----------------------------------------------a. Kualitas pelayanan gawat darurat maternal dan neonatal di Puskesmas, Klinik Swasta, Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit Umum Daerah;-----------------------b. Efisiensi dan efektivitas sistem rujukan antara Puskesmas, Klinik Swasta, Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit Umum Daerah; ---------------------------------------------c.
Tata kelola yang baik dalam sektor kesehatan agar tercipta iklim yang saling berkontribusi secara timbal balik antara kualitas fasilitas pelayanan dan sistem rujukan;---------------------------------------------------------------------------------------------------
d. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk meningkatkan efisiensi sistem rujukan dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan lainnya yang terfokus pada penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). -------------------------------------------------------------------------------Pasal 3 FOKUS KEGIATAN Fokus kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan sistem rujukan maternal dan neonatal di wilayah PIHAK KEDUA melalui pendekatan berlandaskan bukti (evidence based) berupa pengembangan model pelayanan kesehatan dan sistem rujukan kasus resiko tinggi dari fasilitas kesehatan di wilayah Puskesmas, Puskesmas dengan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED), Klinik Swasta, Rumah Sakit Swasta, dan Rumah Sakit Umum Daerah dengan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK).-------------------------------------------------Pasal 4 RUANG LINGKUP Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi: --------------------------------------------------------1. Fasilitasi Pembentukan Tim Koordinasi Program EMAS, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Kelompok Kerja (POKJA) Tingkat Kabupaten Malang;------------------------------------2. Fasilitasi Peningkatan kualitas pelayanan gawat darurat maternal dan neonatal di Rumah Sakit Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan PUSKESMAS Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED),
termasuk peningkatan akuntabilitas layanan kesehatan maternal dan neonatal serta pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk rujukan; -------------------------------------3. Penguatan efisiensi dan efektivitas sistem rujukan di antara Puskemas, Klinik Swasta, dan Rumah Sakit melalui pengembangan Pilot Program Sistem Rujukan di tingkat Kabupaten Malang hingga siap menjadi mentor Kabupaten/Kota lain, sebagai upaya replikasi jaringan sistem rujukan. Pengembangan sistem rujukan ini termasuk peningkatan akuntabilitas dan pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK); 4. Mengembangkan pola koordinasi yang efektif antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk pencapaian tujuan bersama menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);------------------5. Menyepakati, mengkolaborasi dan memformulasikan Rencana Aksi antara program EMAS dengan Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Malang yang sama-sama bertujuan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); ------------------------------------------------------------------------------------6. Koordinasi dan Kolaborasi di Tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang antara Program EMAS dengan program sejenis diluar EMAS guna mempercepat pencapaian penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); --------------------------------------------------------------------------------------------------7. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;-----------------------------8. Monitoring dan evaluasi Program dan pengembangannya secara terpadu, dan berkesinambungan melalui Pelembagaan Program EMAS. -----------------------------------Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:------------------------------------------------------------------------a. Memperoleh kemudahan dalam melaksanakan proses pelaksanaan bantuan teknis Program EMAS, -------------------------------------------------------------------------------------------b. Mengakses data-data yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan Program EMAS di tingkat Kabupaten; -----------------------------------------------------------------------------------c. Menerima informasi tambahan yang berkaitan dengan pelaksanaan program EMAS oleh KEDUA BELAH PIHAK baik secara lisan maupun secara tertulis.-------------------(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban: ---------------------------------------------------------------a. Memberikan materi program yang ada dalam setiap pelaksanaan kegiatan;---------------
b. Memberikan masukkan terhadap upaya-upaya yang terkait dengan penurunan AKI/AKB;-----------------------------------------------------------------------------------------------------c. Memberikan seluruh metode alih pengetahuan (transfer of knowledge) kepada PIHAK KEDUA sesuai yang dibutuhkan dan berdasarkan hasil diskusi bersama;--------------d. Memberikan dokumentasi kegiatan atau publikasipengalaman terbaik tentang upaya penurunan AKI/AKB di Kabupaten kepada PIHAK KEDUA; -----------------------------------e. Memfasilitasi penguatan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal melalui peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola klinik;------------------------------------------f. Memfasilitasi penguatan sistem jaringan rujukan melalui pengembangan penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK);-------------------------------------------------------g. Mempromosikan kepada masyarakat dalam penggunaan pelayanan rujukan dan pemanfaatan jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin dan rentan;---------h. Menyampaikan laporan secara berkala terhadap seluruh kegiatan yang telah dilakukan kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.----------------------(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak :-------------------------------------------------------------------------a. Menerima materi program yang ada dalam setiap pelaksanaan kegiatan;-----------------b. Menerima masukkan terhadap upaya-upaya yang terkait dengan penurunan AKI/AKB; c. Mendapatkan alih pengetahuan (transfer of knowledge) dari PIHAK KESATU sesuai yang dibutuhkan dan berdasarkan hasil diskusi bersama;-----------------------------------d. Mendapatkan dokumentasi kegiatan atau publikasipengalaman terbaik tentang upaya penurunan AKI/AKB di Kabupaten dari PIHAK KESATU; -------------------------------------e. Mendapatkan penguatan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal melalui peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola klinik;------------------------------------------f. Mendapatkan penguatan sistem jaringan rujukan melalui pengembangan penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK);-------------------------------------------------------g. Menerima laporan secara berkala terhadap seluruh kegiatan yang telah dilakukan kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.----------------------(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban : ----------------------------------------------------------------a. Memberikan kemudahan dalam melaksanakan proses pelaksanaan bantuan teknis Program EMAS, ----------------------------------------------------------------------------------------
b. Memberikan akses data-data yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan Program EMAS di tingkat Kabupaten; -----------------------------------------------------------c. Memberikan informasi tambahan yang berkaitan dengan pelaksanaan program EMAS oleh KEDUA BELAH PIHAK baik secara lisan maupun secara tertulis.-------d. Memfasilitasi kelancaran proses kegiatan yang telah disepakati bersama dengan PIHAK KESATU; -------------------------------------------------------------------------------------e. Mengkoordinasikan dan mensinergikan Program EMAS dengan Program lain yang sejenis untuk efektivitas pencapaian tujuan;----------------------------------------------------f. Memfasilitasi kegiatan replikasi penguatan sistem rujukan di Kabupaten Malang dan Kabupaten lainnya dalam bentuk mentoring (pembimbingan) dan fasilitas percontohan;--------------------------------------------------------------------------------------------g. Memantau dan mengevaluasi bantuan teknis yang diberikan PIHAK KESATU untuk keberlanjutan program termasuk penyebarluasan pembelajaran dan praktek terbaik; h. Mengintegrasikan Program EMAS kedalam program atau kegiatan strategis di bidang Kesehatan.------------------------------------------------------------------------------------Pasal 6 PEMBIAYAAN (1) Biaya bantuan teknis bagi Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Swasta dan Puskesmas yang terpilih dalam pelaksanaan Program EMAS dibebankan kepada PIHAK KESATU;--------------------------------------------------------------------------------------------------------(2) Biaya program dan kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak diluar bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada PIHAK KEDUA;-------------------------------------Pasal 7 PELAKSANAAN (1) PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menunjuk Provincial Team Leader EMAS Jawa Timur.----------------------------------------------------------------------------------(2) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.-------------Pasal 8 JANGKA WAKTU Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah sampai dengan akhir September 2016, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.---------------------------------------------------
Pasal 9 FORCE MAJEURE (1) Force Majeure, meliputi keadaan–keadaan :---------------------------------------------------------a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadiankejadian lain di luar kemampuan manusia; ---------------------------------------------------------------------------
b. Huru-hara seperti kerusakan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya.-----(2) Dalam hal terjadinya Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Force Majeure.--(3) Dalam hal Force Majeure terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang terkena dampak Force Majeure tersebut dapat mengajukan pemutusan Perjanjian Kerjasama. ---------------------------------------
(4) Dalam hal dilaksanakan pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lainnya dengan dalih apapun juga. ------------------------------------------------------------------------------------------
Pasal 10 BERAKHIRNYA PERJANJIAN Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana : ----------------------------------------------------------------------
a. Telah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan; dan ----------------------------------------------------
b. Salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan dari Perjanjian Kerjasama ini. -----------------
Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Pasal 12 BEA METERAI DAN PAJAK Biaya meterai dan pajak sehubungan dengan adanya Perjanjian Kerjasama ini, menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU. ---------------------------------------------------------------
Pasal 13 PENUTUP (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK. ----------------------------------------------------------(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(3) Hal-hal yang bersifat teknis operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur lebih lanjut oleh SKPD teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.---------
Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sedangkan 1 (satu) sebagai arsip. ------------------------------------------------------------------------------
PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU
H. RENDRA KRESNA
ANNE HYRE, CNM, MSN, MPN
